Informasi dari situs BMKG, pusat gempa terjadi di kedalaman 10 Kilometer Pukul 11.18 WIB, dengan lokasi 4.25 Lintang Utara, 97.62 Bujur Timur. Gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami.

Kekuatan gempa di Gayolues, Aceh ini terasa di Kota Medan dan sekitarnya. Banyak pekerja yang berada diatas gedung, berhambutan keluar akibat goyang gempa.

Sampai berita ini diterbitkan, tim redaksi masih mencari informasi dampak dari gempa yang berpusat di Gayolues, Aceh. (**)

Dari pantauan, orang orang yang mengikuti rapat di ruang Aula baru dan beberapa ruangan lainnya harus keluar dan sembari bertanya satu sama lain dimana titik pusat gempa.

Sampai berita ini diturunkan, tim redaksi masih mencari informasi pusat gempa dan mencoba menghubungi BMKG di Medan.

Gempa juga dirasakan di kawasan Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan. Informasi yang diperoleh sejumlah sekolah harus mengeluarkan siswanya ke lapangan. (**)

Nanik S. Deyang sebelumnya dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 8 Juni 2026. Dalam pelantikan itu, Agustina Arumsari dan Mayjen (Purn) Trenggono juga dilantik sebagai Wakil Kepala BGN.

Melalui akun Facebook pribadinya yang dikutip pada Rabu, 22 Juli 2026, Nanik mengungkapkan dirinya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kesehatannya dan keputusan untuk mengundurkan diri.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini saya berangkat," tulis Nanik.

Ia menegaskan, keputusan berobat ke luar negeri bukan karena tidak mempercayai kemampuan dokter di Indonesia, melainkan untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya berdasarkan rekomendasi dari rekannya.

Nanik mengatakan, demi fokus menjalani pengobatan, dirinya memilih mundur dari jabatan Kepala BGN. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memahami kondisi tersebut dan menyetujui pengunduran dirinya.

"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf, sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," tulisnya.

Nanik juga mengungkapkan Presiden Prabowo berencana membentuk dewan pengawas Badan Gizi Nasional dan memintanya untuk memimpin lembaga tersebut setelah proses pengobatan.

"Saya tetap berjuang dan mendukung Pak Presiden yang saat ini sangat keras berupaya memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia," tegas Nanik.

Kondisi tersebut membuat PSMS harus menyiapkan skenario berbeda untuk memaksimalkan peran mantan pelatih Auckland City tersebut, terutama setelah Ayam Kinantan tampil di Piala Presiden Elite 2026.

Presiden PSMS Medan, Fendi Jonathan, menegaskan kehadiran Ramon Tribulietx di Piala Presiden tidak akan menjadi persoalan karena regulasi turnamen mengikuti aturan Liga 1 yang memperbolehkan pelatih asing berada di bangku cadangan.

"Jadi untuk Coach Ramon ini di Piala Presiden akan mendampingi Coach Eko bersama-sama untuk mengawal tim kita bertanding di Piala Presiden," kata Fendi Jonathan, di Medan belum lama ini.

Menurutnya, Ramon akan bekerja berdampingan dengan pelatih kepala Eko Purdjianto selama turnamen pramusim berlangsung.

"Karena rule-nya di Piala Presiden itu sama seperti di Liga 1, boleh ada (pelatih) asingnya. Kecuali Liga 2, tidak boleh untuk ofisial. Jadi untuk sementara di Piala Presiden ini Coach Eko akan bersama berdampingan dengan Coach Ramon untuk Piala Presiden," ujarnya.

Liga 2 Masih Melarang Pelatih Asing

Persoalan muncul ketika PSMS memasuki kompetisi Liga 2 musim 2026/2027. Regulasi yang berlaku saat ini belum mengizinkan klub mendaftarkan pelatih asing sebagai ofisial tim. Artinya, apabila aturan tersebut tidak berubah, Ramon Tribulietx tidak dapat duduk di bench maupun tercantum dalam daftar ofisial pertandingan PSMS selama Liga 2 berlangsung.

Fendi mengakui manajemen masih terus memantau perkembangan regulasi dari operator kompetisi maupun PSSI sebelum mengambil keputusan final terkait jabatan Ramon.

"Kita lihat nanti kondisinya, apakah rule itu berubah atau tidak," ungkapnya.

Apabila regulasi tetap melarang pelatih asing menjadi ofisial Liga 2, PSMS telah menyiapkan alternatif agar pengalaman Ramon Tribulietx tetap dapat dimanfaatkan.

Fendi menyebut mantan pelatih yang sukses bersama Auckland City itu berpeluang menjalankan peran sebagai penasihat Presiden Klub, sehingga tetap bisa memberikan masukan teknis tanpa harus didaftarkan sebagai bagian dari ofisial tim.

"Kalau rule-nya itu tidak berubah untuk ofisial, maka mungkin saya jadikan beliau sebagai penasihat saya. Kan boleh, sah saja, selama tidak saya daftarkan ke Liga," tambahnya.

Dengan status tersebut, Ramon tetap bisa memberikan evaluasi, pendampingan, hingga masukan terkait pengembangan tim tanpa melanggar regulasi kompetisi.

Bagi manajemen PSMS, status jabatan bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah bagaimana pengalaman internasional Ramon Tribulietx dapat membantu meningkatkan kualitas permainan Ayam Kinantan.

Fendi menegaskan seluruh elemen klub memiliki tujuan yang sama, yakni membawa PSMS kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Ya pastinya membantu. Intinya sama-sama kita membantu PSMS supaya bisa mencapai tujuannya ke Liga 1," tegasnya.

Kehadiran Ramon sendiri menjadi salah satu langkah ambisius PSMS dalam membangun fondasi jangka panjang. Pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut dikenal memiliki rekam jejak gemilang bersama Auckland City dengan koleksi berbagai gelar domestik dan prestasi di ajang Piala Dunia Antarklub FIFA.

Melihat potensi tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Surya mendorong pengembangan hilirisasi agar rumput laut tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah.

Dalam kunjungannya ke Pantai Tureloto, Desa Balefadorotuho, Kecamatan Lahewa, Surya meninjau langsung lokasi budidaya rumput laut yang dalam setahun terakhir berkembang pesat dan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat setempat.

"Kita melihat bagaimana potensi besar dari budidaya rumput laut di sini. Apalagi katanya pembelinya dari Kalimantan Utara (Kaltara). Yang dari jauh saja berminat, dan pasti biaya kirim lebih besar. Tetapi sampai juga ke sini," kata Surya saat berdialog dengan pembudidaya rumput laut, Yanuarman Gulo, Selasa (21/7/2026).

Menurut Surya, besarnya potensi ekonomi budidaya rumput laut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumut. Selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komoditas tersebut juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui industri pengolahan.

"Kita lihat nanti bagaimana supaya usaha ini lebih baik, produksi lebih banyak. Dan kalau bisa tidak hanya mengirim bahan mentah atau bahan baku saja. Tetapi juga produksi hilirnya seperti makanan olahan atau campuran minuman dan sebagainya dengan konsep industri rumahan," ungkap Surya.

Pembudidaya rumput laut yang juga Ketua Komunitas Koalisi Bahari Konservasi Laut Indah Lestari, Yanuarman Gulo, menjelaskan pihaknya mulai mengembangkan budidaya rumput laut sejak 2019. Namun, saat itu kendala utama yang dihadapi adalah pemasaran.

"Jadi awalnya (2019) saya mulai membudidayakan rumput laut ini, kesulitan dalam memasarkan. Karena kita masih sulit mencari pembelinya dalam jumlah banyak," ucap Yanuarman.

Perkembangan usaha mulai terlihat pada awal 2024 setelah kelompoknya mendapatkan pembeli dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak saat itu, produksi terus meningkat karena adanya kepastian pasar.

"Jadi yang kita dapatkan itu, mereka tidak hanya membeli. Tetapi juga berbagi pengetahuan tentang budidaya rumput laut. Karena di sana, pembeli itu sudah 30 tahun menjalani bisnis ini. Dan mereka bilang, kualitas barang punya kita sangat bagus," terangnya.

Saat ini, sekitar 50 warga terlibat dalam budidaya rumput laut. Mereka mampu menghasilkan sedikitnya satu ton rumput laut kering setiap pekan.

"Setiap hari kita panen. Sebagian lagi kita jadikan bibit dan diikat di tali, kemudian ditenggelamkan ke laut. Kita sebut itu kolam yang sekarang jumlahnya sampai 2.500 tali dengan panjang masing-masing 20 meter. Dan 'penanaman' itu diatur waktunya, sehingga setiap hari kita bisa panen," jelasnya.

Rumput laut yang telah dikeringkan kemudian dijemput oleh pihak ekspedisi untuk disimpan di gudang di Gunung Sitoli. Setelah terkumpul sekitar 14 Ton, hasil panen dikirim ke pembeli di Kalimantan Utara. Dengan tingkat kekeringan yang baik, rumput laut dapat disimpan hingga satu tahun tanpa mengalami kerusakan.

Yanuarman berharap kunjungan Wagub Surya yang membawa pesan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi awal dukungan pemerintah terhadap pengembangan budidaya rumput laut di Nias Utara.

Bantuan yang dibutuhkan antara lain mesin boat untuk mempercepat proses panen, peningkatan infrastruktur jalan, serta pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kualitas hasil panen hingga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Surya menegaskan komitmennya untuk membawa usulan masyarakat sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumut.

Menurutnya, peningkatan produksi harus dibarengi dengan perluasan akses pasar dan pengembangan industri hilir agar nilai tambah komoditas rumput laut dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. (**)

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya meninjau langsung RSUD Tafaeri di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (21/7/2026), untuk memastikan peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Surya melihat berbagai ruang pelayanan hingga ruang rawat inap. RSUD Tafaeri mengalami peningkatan fasilitas setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan membangun gedung baru guna menambah kapasitas layanan. Sementara itu, Pemprovsu turut mendukung penyediaan dokter spesialis melalui kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

"Kalau fasilitas sudah bagus, berarti dokternya harus disiapkan. Pak Gubernur ingin semua daerah di Nias tidak ada lagi yang tertinggal. Terutama Nias Utara ini," ujar Surya dalam agenda berkantor di Pulau Nias.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas RSUD Tafaeri menjadi salah satu prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pemerataan pembangunan di Kepulauan Nias.

Sementara Direktur RSUD Tafaeri Wariswan Lahagu mengapresiasi dukungan Pemprovsu yang dinilai berperan besar dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit tersebut.

Ia menjelaskan, sejak mulai beroperasi pada 2019, fasilitas kesehatan itu masih setara dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pada 2024, RSUD Tafaeri meningkat menjadi rumah sakit tipe D. Kini, dengan kapasitas 50 tempat tidur, didukung tujuh dokter spesialis, satu dokter gigi, tujuh dokter umum, serta hampir 200 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, rumah sakit tersebut dinilai telah memenuhi syarat menjadi rumah sakit tipe C.

"Mungkin kalau tidak ada bantuan dari provinsi untuk penyediaan dokter spesialis, mungkin sampai saat ini kami RSUD tetap kesulitan. Makanya kami sangat berterimakasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah memperhatikan Nias Utara," beber Wariswan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengatakan wilayahnya memiliki luas sekitar 1.200 Kilometer persegi dengan kondisi geografis yang didominasi dataran tinggi dan medan yang cukup berat. Karena itu, dukungan sumber daya manusia dan sarana penunjang pelayanan kesehatan masih sangat dibutuhkan.

"Kami juga berharap kalau bisa kita mendapat bantuan berupa mobil jenazah. Mengingat selama ini kita hanya pakai mobil pengangkut pasien. Tetapi kami sangat berbahagia, karena perhatian Pemprov Sumut kepada Nias Utara sangat besar. Untuk membuat kabupaten ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," tandasnya.

Menutup kunjungannya, Surya berpesan kepada jajaran RSUD Tafaeri dan Pemkab Nias Utara agar senantiasa menjaga integritas.

Menurutnya, integritas pimpinan akan menjadi teladan bagi seluruh jajaran sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kepercayaan publik terus meningkat. (**)

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap kepada wartawan di Medan, Selasa (21/7/2026).

"Pak Gubernur memfokuskan akselerasi pembangunan pada tiga sektor krusial, yakni percepatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta penguatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kepulauan," ungkap Erwin.

Di sektor infrastruktur, Gubernur memastikan rekonstruksi ruas jalan strategis penghubung Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat di jalur pantai barat mulai dikerjakan pada Agustus 2026.

Kepastian itu diperoleh setelah gubernur meninjau langsung kondisi jalan dari Desa Silimbowo Siwalawa, Kecamatan Lolowau, hingga Kecamatan Sirombu.

Hasil peninjauan menunjukkan kerusakan jalan yang cukup parah dan selama ini menghambat mobilitas masyarakat. Tahap awal pembangunan diprioritaskan sepanjang 2,3 Kilometer.

Selain itu, Gubernur juga menerima aspirasi masyarakat terkait pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi sekitar 500 hektare sawah. Saat ini sebagian besar saluran irigasi tidak lagi berfungsi optimal akibat keterbatasan pasokan air.

Di Kota Gunung Sitoli, Pemprovsu juga memastikan perbaikan lantai Jembatan Sungai Mo'awo di Jalan Yos Sudarso mulai dikerjakan tahun ini. Perbaikan tersebut diharapkan mengatasi kemacetan sekaligus memperlancar akses menuju Kabupaten Nias Utara.

Pada sektor pendidikan, Pemprovsu melakukan relokasi dan rekonstruksi sejumlah sekolah unggulan. SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias dipindahkan ke Desa Somi di atas lahan hibah warga seluas dua hektare untuk menghindari ancaman banjir dan lokasi lama yang berada di dekat muara.

Pembangunan tahap pertama sekolah agribisnis perikanan air tawar itu ditargetkan rampung pada November 2026. Fasilitas yang dibangun meliputi ruang praktik, sumur bor, serta didukung pemberian beasiswa kuliah bagi tiga siswa berprestasi.

"Pemprovsu juga menghibahkan anggaran senilai Rp5 Miliar kepada Pemkab Nias untuk merampungkan akses jalan menuju relokasi SMKN 1 Gido," ujar Erwin.

Pemprovsu juga mempercepat rekonstruksi SMAN Unggulan Sukma Nias di Kota Gunung Sitoli dengan anggaran Rp87 Miliar. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026 sehingga asrama dan laboratorium baru dapat digunakan siswa mulai Januari 2027.

Di bidang kesehatan, peningkatan status Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat menjadi salah satu prioritas dalam program peningkatan 20 Puskesmas rawat inap pada 2026.

Puskesmas yang melayani sekitar 23 ribu penduduk di 20 desa itu akan menambah kapasitas tempat tidur rawat inap dari dua menjadi 10 bed. Selain itu, fasilitas juga dilengkapi ruang persalinan dan alat USG 4D untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan rujukan ke rumah sakit yang berjarak sekitar 60 kilometer.

"Pemprovsu menerapkan sistem rotasi dokter dari RSUD, mengoptimalkan penempatan dokter residen kerja sama dengan FK USU dan UGM, serta menggenjot program beasiswa dokter spesialis khusus bagi putra-putri Kepulauan Nias," tegas Erwin.

Selain pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Bobby juga menggagas pembangunan gudang logistik untuk menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias. Gudang tersebut diharapkan menjadi pusat distribusi barang bagi seluruh wilayah kepulauan.

Selama berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution juga menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat. Salah satunya dengan menghadiri nonton bareng final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol di Alun-alun Kota Gunung Sitoli yang disambut antusias ribuan warga. (**)

"Jangan dibesar-besarkan, karena kita masih ada waktu lagi untuk mengagendakan sidang paripurna. Soalnya, 30 hari setelah dari LHP BPK," sebut Erni Ariyanti kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (21/7/2026).

Erni tidak menampik kepergian Gubsu akibat hujan interupsi dalam sidang paripurna. Interupsi tetkait kuorum.

"Tadi sempat saya bacakan Fraksi Golkar hadir 20 dari 22 anggota fraksi. PDI Perjuangan 9 yang hadir sesuai tandatangan di awal paripurna," ungkap Erni.

Sementara pantauan wartawan, Ketua Erni tidak sampai habis membacakan jumlah anggota dewan yang hadir karena keburu diinterupsi anggota dewan lainnya agar melihat kehadiran sesuai tandatangan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubsu Bobby meninggalkan ruangan rapat paripurna di saat hujan interupsi.

Kepergian Gubsu diikuti Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Tidak lama kepergian Gubsu, Erni mensekor dan menutup sidang sembari mengatakan sidang akan dilanjutkan sesuai hasil rapat Banmus. (**)

Namun, persetujuan tersebut disertai sederet catatan kritis, mulai dari rendahnya kualitas perencanaan anggaran, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga sikap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang kooperatif terhadap DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Aryanti Sitorus SH M.Kn didampingi Wakil Ketua Dr Sutarto, Ihwan Ritonga, SE MM, Salman Alfarisi dan Ricky Anthony SH. Hadir juga Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA, menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan sehingga manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat.

"Fraksi PAN berharap langkah-langkah yang telah disampaikan pemerintah tidak berhenti sebatas komitmen, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang terukur agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat terus berkurang," ujar Yahdi dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (21/7/2026).

Yahdi menerangkan bahwa Fraksi PAN juga mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, digitalisasi pelayanan, pemutakhiran basis data, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penguatan potensi pendapatan lainnya.

Namun, fraksi ini menilai seluruh program tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Di sisi lain, Fraksi PAN menerima penjelasan pemerintah terkait belum optimalnya realisasi belanja daerah yang dipengaruhi belum tercapainya target pendapatan, proses pelaksanaan kegiatan, serta berbagai kendala teknis.

Meski demikian, kondisi tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan program, percepatan pengadaan barang dan jasa, hingga efektivitas pengendalian internal di seluruh OPD.

"Setiap anggaran yang telah disepakati bersama harus mampu diwujudkan menjadi program pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025. Walaupun pemerintah menjelaskan sebagian besar SiLPA berasal dari dana yang penggunaannya telah ditentukan (Earmarked), PAN menilai besarnya SiLPA tetap menjadi indikator masih perlunya penyempurnaan kualitas perencanaan dan sinkronisasi pelaksanaan program.

Karena itu, pemerintah diminta meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar pemanfaatan APBD menjadi lebih optimal dan produktif.

Selain itu, PAN juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat penganggaran berbasis kinerja, pengawasan internal, dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Namun implementasinya harus dibuktikan melalui indikator kinerja yang jelas, sistem informasi yang objektif, peningkatan kompetensi aparatur, serta pembinaan maupun tindakan korektif terhadap perangkat daerah yang belum mencapai target kinerja sesuai RPJMD.

Menurut Fraksi PAN, pelaksanaan APBD ke depan harus berorientasi pada hasil dan dampak (Outcome dan Impact), bukan sekadar besarnya realisasi anggaran. Program pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Salah satu sorotan paling tajam Fraksi PAN ditujukan kepada sejumlah OPD yang dinilai belum menunjukkan sikap proaktif dan kooperatif dalam membangun komunikasi dengan DPRD.

Lebih lanjut Yahdi mengungkapkan, bahwa masih terdapat kepala OPD yang kerap hanya mengirimkan perwakilan dalam rapat dengar pendapat, pembahasan di komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah maupun kegiatan kunjungan daerah pemilihan. Perwakilan yang dikirim dinilai tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga pembahasan berbagai persoalan menjadi tidak optimal.

"Kami meminta dengan sangat kepada saudara gubernur agar memberikan motivasi, dorongan, sekaligus evaluasi secara intensif kepada OPD yang belum menunjukkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dengan alat kelengkapan DPRD. Kami tidak menyebutkan nama OPD tersebut, namun persoalan ini harus menjadi perhatian serius," beber Wakil Rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini.

Sebagai bahan perbaikan, Fraksi PAN memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meminimalkan SiLPA, mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi dan optimalisasi aset daerah, mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat sistem pengawasan internal dan manajemen risiko, memastikan pembangunan berorientasi pada kepentingan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan DPRD, serta memberikan evaluasi kepada OPD yang dinilai kurang membangun komunikasi dengan DPRD.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PAN akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

"Dengan segala kerendahan hati dan semangat kolaborasi, serta mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumatera Utara menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," tutup Yahdi. (**)

Melalui pemeriksaan sidik jari, petugas memastikan korban bernama Robinson Harianja (54), warga Kota Medan.

Kapolsek Dolok Batu Nanggar Iptu Rido V Pakpahan mengatakan, jasad pria tersebut pertama kali ditemukan pada Selasa, 21 Juli 2026, sekitar pukul 16.30 WIB.

Rido menyatakan penemuan berawal dari laporan warga yang mendapati sesosok mayat laki-laki tergeletak di sebuah gubuk kawasan itu.

Jenazah ditemukan dalam posisi terlentang di bawah meja sebuah warung, mengenakan kaos oblong dan celana panjang berwarna cokelat, dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

"Dua saksi, Ponimin dan Masrijal, karyawan PT Bridgestone yang kebetulan melintas, mengaku sempat mendekat setelah melihat ada orang tergeletak di kios dan mendapati korban telah meninggal dunia," katanya.

Kapolsek menyatakan pemeriksaan awal di lokasi kejadian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil pemeriksaan luar oleh dokter dan perawat rumah sakit RSUD Djasamen Saragih juga tidak menemukan indikasi kekerasan," katanya.

Kepolisian mengungkap identitas melalui data sidik jari korban. Hasilnya, korban teridentifikasi bernwmw Robinson Harianja, lahir di Medan pada 5 Agustus 1971, beragama Kristen, suku Batak, berprofesi wiraswasta, dengan alamat di Jalan Pasar III Gang Surip Nomor 12, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Setelah identitas diketahui, Polsek Dolok Batu Nanggar kemudian berkoordinasi dengan Polsekta Medan Timur sesuai domisili korban untuk mencari pihak keluarga.

"Untuk penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan, meski dugaan sementara mengarah pada penyakit yang diderita korban semasa hidup," katanya.

Mediasi yang berlangsung, Senin (20/7/2026) siang di Mapolsek Kolang ini, didasarkan pada Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh pihak korban, Jantoni Ari Sinaga selaku perwakilan dari PT Mujur Timber, Minggu (19/7/2026).

Kasus ini bermula dari peristiwa pengambilan besi milik PT Mujur Timber seberat kurang lebih 30 Kg oleh terlapor, GS (41). Kejadian tersebut terjadi di area perusahaan, Minggu (19/7/2026) siang.

Pihak perusahaan menaksir kerugian materiil akibat kejadian tersebut kurang dari Rp300.000,-

Pertemuan mediasi ini dipimpin langsung Kapolsek Kolang, AKP I.E Simatupang didampingi Penjabat Ka SPK Bipda Sahdan Malau dan Bhabinkamtibmas Aipda Raidin Tambunan.

Turut hadir kedua belah pihak yang bersengketa, yakni Jantoni Ari Sinaga (Pihak Pertama/Korban) dan Gusman Lubis (Pihak Kedua/Terlapor), serta saksi, Indra Waruhu (Paman Pihak Kedua).

Dalam proses mediasi tersebut, kedua belah pihak menunjukkan itikad baik dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai secara kekeluargaan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama, di mana Pihak Kedua mengakui kesalahannya, memohon maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baik kepada Pihak Pertama maupun pihak lain.

Merespons itikad baik tersebut, Pihak PT. Mujur Timber secara resmi menerima permohonan maaf dari GS dan sepakat untuk memaafkan tanpa syarat yang memberatkan.

Sebagai wujud penyelesaian masalah secara tuntas, Jantoni Ari Sinaga selaku perwakilan PT Mujur Timber berkomitmen untuk tidak menuntut secara hukum dan secara resmi mencabut laporan pengaduannya di Polsek Kolang.

Kedua belah pihak menegaskan bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan damai ini, maka permasalahan antara mereka dinyatakan selesai dan berakhir secara kekeluargaan. (**)

Secara khusus, pihaknya menyoroti kondisi Ruas Jalan Siabaksa-Bakkara yang hingga kini belum tersentuh perbaikan.

Hal tersebut ditegaskan Lambok kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (21/7/2026), merujuk pada poin pemandangan umum Fraksi terkait pembangunan infrastruktur Pemprovsu.

"Ruas Jalan Siabaksa–Bakkara sepanjang 4 Kilometer di Kabupaten Humbahas merupakan jalan provinsi yang kondisinya saat ini sudah rusak parah dan sangat sering terjadi longsor. Karena berada di kawasan perbukitan dan jurang menuju Lembah Bakkara, longsor terus menggerus dan memakan badan jalan. Jalan yang tadinya selebar 5 Meter, kini tersisa sekitar 3 Meter akibat tergerus longsor. Jika dibiarkan, akses vital ini berpotensi terputus total," bebernya.

Lambok juga menerangkan, perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan rehabilitasi sejak tahun 2024 dan telah dianggarkan pada APBD TA 2025 dengan nilai sekitar Rp15 Miliar. Namun, akibat adanya pergeseran anggaran di Pemprovsu, pengerjaan proyek tersebut akhirnya batal dilaksanakan.

Di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2026, pengerjaan jalan sepanjang 5 Kilometer justru sudah mulai dilakukan di wilayah Kabupaten Samosir yang notabene merupakan bagian hilir dari konektivitas ruas jalan tersebut menuju jalan nasional.

"Ini sangat tidak sinkron. Hilirnya di Samosir sepanjang 5 Kilometer sedang dikerjakan pada tahun 2026, sementara hulunya di Siabaksa-Bakkara sepanjang 4 Kilometer yang menghubungkan jalan nasional justru terbengkalai dan rusak parah. Agar pembangunan infrastruktur ini maksimal dan saling terhubung (Matching), bagian hulunya juga harus segera diperbaiki," tegas legislator asal Dapil IX Sumut tersebut.

Oleh karena itu, melalui pandangan resmi Fraksi Partai Hanura Fraksi Hanura DPRD Sumut mengusulkan dan meminta dengan tegas kepada Pemprovsu agar alokasi perbaikan ruas jalan tersebut kembali ditampung pada Perubahan APBD (P-APBD) TA 2026.

"Kami mengusulkan agar perbaikan ruas jalan tersebut kembali dianggarkan pada P-APBD Tahun 2026. Mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran yang terbatas, minimal ditampung anggaran sekitar Rp5 Miliar untuk penanganan darurat titik-titik longsor dan pelebaran kembali badan jalan yang tergerus, sebelum dilanjutkan pembenahan total di tahun anggaran berikutnya. Mohon tanggapannya dari Pemprovsu," pungkasnya.

Lambok juga menekankan bahwa ruas jalan Siabaksa–Bakkara ini merupakan urat nadi perekonomian dan akses transportasi bagi puluhan ribu masyarakat di wilayah Humbahas.

Selain sebagai jalur mobilitas hasil pertanian warga sehari-hari, kawasan Bakkara juga memiliki potensi pariwisata dan nilai sejarah yang tinggi di Sumatera Utara, sehingga akses jalan yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa terus ditunda.

Ia menggambarkan, situasi di lapangan saat ini kian membahayakan para pengguna jalan karena posisinya yang berada persis di tepi jurang curam.

Tanpa adanya sistem drainase dan parit yang memadai, luapan air saat hujan deras terus melorotkan tanah dan mengikis fondasi jalan. Kondisi ini dinilai sangat rawan memicu kecelakaan lalu lintas, terlebih bagi kendaraan angkutan barang maupun wisatawan yang belum terbiasa melintasi medan curam tersebut.

DPRD Sumut melalui lintas komisi, khususnya Komisi C dan Komisi D memastikan akan terus mengawal dan mengawasi proses pembahasan P-APBD TA 2026 agar usulan perbaikan jalan ini benar-benar terealisasi.

Terakhir Lambok mengingatkan Pemprovsu beserta Dinas PUPR tidak menutup mata terhadap kondisi darurat di lapangan dan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi menjamin keselamatan serta kelancaran konektivitas di kawasan Danau Toba. (**)

Keinginan keluarga diungkap Kari Halawa, paman korban, di sela prosesi pemberangkatan jasad ke kampung halaman usai jenazah diotopsi di RSUD Djasamen Saragih, Selasa (21/7/2026).

"Keluarga pasti curiga. Justru otopsi dilakukan karena permintaan keluarga. Makanya sebelum otopsi diminta persetujuan keluarga. Keluarga bilang otopsi aja, supaya ada hasilnya (penyebab kematian)," kata Kari kepada sejumlah awak media.

Dia menuturkan informasi yang diterima keluarga disampaikan pihak TNI tentang kepulangan pemuda 21 tahun disebabkan karena diduga bunuh diri.

"Disampaikan ke keluarga (meninggal) gantung diri," ujar dia.

Menurut keterangan yang ia peroleh dari keluarga menyebutkan korban tak ada menyampaikan masalah maupun keluhan kepada keluarga di Nias Barat. "Keluarga bilang gak ada masalah," ujar dia.

Korban ditemukan tewas di areal belakang Rindam I Bukit Barisan, tepatnya di aliran sungai kecil yang merupakan perbatasan markas Rindam dengan pemukiman warga, pada Senin, 20 Juli 2026.

Calon prajurit TNI yang sedang mengikuti pendidikan Tamtama ditemukan tak bernyawa mengenakan kaos dan celana pendek.

Dari foto-foto yang beredar menunjukkan jenazah tergantung pada sebuah pohon dengan posisi kaki tertekuk menyentuh tanah.

Jenazah lalu dievakuasi ke Ruang Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Djasamen Saragih untuk keperluan otopsi. Tindakan medis untuk mencari tau penyebab kematian dilakukan hingga malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB.

Komandan Rindam I/BB Brigjen Abdul Razak Rangkuti di sela prosesi pemberangkatan jenazah ke kampung halaman ditanyai sejumlah awak media menyatakan, jenazah korban pertama kali diketahui oleh seorang anggota TNI.

Abdul Razak menuturkan almarhum berstatus siswa yang tengah menjalani pendidikan Secata atau Sekolah Calon Tamtama. "Korban baru empat hari ikuti pendidikan," kata dia.

Mengenai penyebab kematian korban, termasuk soal kabar korban gantung diri, ia tak ingin berkomentar banyak. Menurutnya penyebab tewasnya korban sedang dalam penyelidikan pihak Polisi Militer (POM) TNI.

"Itu (penyebab kematian) sedang diperiksa. Jadi kita belum bisa jawab ya. Itu nanti POM yang jawab, mereka yang periksa," ujar dia.

Spanyol memastikan gelar juara dunia setelah menundukkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak tambahan. Namun, skor tipis itu tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Selama 120 menit, tim besutan Luis de la Fuente menguasai hampir seluruh aspek permainan, mulai dari penguasaan bola, penciptaan peluang, hingga pengendalian tempo laga.

Di sisi lain, Argentina yang datang sebagai juara bertahan tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Lionel Messi dan rekan-rekannya kesulitan mengembangkan permainan karena terus berada di bawah tekanan sejak menit awal.

Satu-satunya alasan Argentina mampu bertahan hingga extra time adalah penampilan gemilang Emiliano Martínez. Kiper berusia 33 tahun itu berkali-kali menggagalkan peluang emas Spanyol dengan sedikitnya sembilan penyelamatan penting yang membuat skor tetap imbang hingga babak tambahan.

Berikut delapan fakta yang memperlihatkan betapa mutlaknya dominasi Spanyol pada final Piala Dunia 2026.

1. Argentina Nyaris Tak Menciptakan Ancaman

Statistik paling mencolok datang dari lini serang Argentina. Sepanjang 90 menit waktu normal, Albiceleste gagal melepaskan satu pun tembakan, baik yang mengarah ke gawang maupun melenceng. Upaya pertama baru lahir pada menit ke-116, ketika Argentina sudah tertinggal 0-1 dan harus bermain dengan 10 orang.

Sebaliknya, Spanyol terus menggempur pertahanan lawan dengan sekitar 20 percobaan tembakan. Perbedaan statistik tersebut menjadi salah satu yang paling timpang dalam sejarah final Piala Dunia modern.

2. Unai Simón Nyaris Tak Punya Pekerjaan

Minimnya ancaman dari Argentina membuat Unai Simón hampir tidak pernah dipaksa bekerja keras. Situasi itu memunculkan berbagai guyonan di media sosial. Banyak warganet menyebut kiper Athletic Bilbao tersebut seperti "penonton VIP" karena lebih banyak menyaksikan pertandingan daripada melakukan penyelamatan. Bahkan, sejumlah meme memperlihatkan Simón seolah membeku akibat terlalu lama tidak menyentuh bola.

Bahkan beredar beberapa versi video kecerdasan buatan atau AI yang menampilkan Unai Simon santai minum kopi maupun melakukan pekerjaan lain lantaran nyaris tak ada ancaman ke gawangnya.

Candaan itu muncul karena sepanjang sebagian besar pertandingan, lini depan Argentina gagal menciptakan peluang yang benar-benar menguji kemampuan sang penjaga gawang.

3. Lionel Messi Berhasil Diredam

Salah satu kunci kemenangan Spanyol adalah keberhasilan mematikan pengaruh Lionel Messi.

Sejak peluit awal berbunyi, Rodri bersama lini tengah Spanyol terus mempersempit ruang gerak kapten Argentina tersebut. Messi kesulitan menerima bola di area berbahaya dan jarang memperoleh kesempatan mengembangkan permainan.

Luis de la Fuente mengakui bahwa menghentikan kreativitas Messi menjadi fokus utama timnya, dan strategi tersebut berjalan nyaris sempurna.

4. Rodri Menguasai Pertarungan di Lini Tengah

Jika Messi kehilangan pengaruh, Rodri justru tampil sebagai pengendali permainan.

Gelandang Manchester City itu membukukan akurasi umpan di atas 95 persen, memenangkan mayoritas duel, melakukan sejumlah tekel bersih, serta beberapa kali memutus aliran serangan Argentina.

Kontribusinya membuat Spanyol mampu menjaga ritme pertandingan sekaligus memaksa Argentina lebih banyak bertahan.

5. Penguasaan Bola Didominasi La Furia Roja

Filosofi sepak bola Spanyol kembali terlihat jelas pada partai final.

Pedri, Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, hingga Lamine Yamal terus memainkan umpan-umpan pendek yang membuat Argentina lebih banyak mengejar bola.

Albiceleste praktis mengandalkan serangan balik, tetapi rapatnya organisasi pertahanan Spanyol membuat strategi tersebut gagal menghasilkan peluang berbahaya.

6. Emiliano Martínez Jadi Alasan Argentina Bertahan

Di tengah tekanan tanpa henti dari Spanyol, Emiliano Martínez tampil sebagai penyelamat Argentina.

Kiper Aston Villa itu melakukan sedikitnya sembilan penyelamatan penting, termasuk menggagalkan beberapa peluang emas yang seharusnya bisa mengakhiri pertandingan lebih cepat.

Usai laga, Luis de la Fuente secara khusus memuji performa Martínez yang dinilai menjadi faktor utama Argentina mampu bertahan hingga babak tambahan.

7. Ferran Torres Mengakhiri Perlawanan Argentina

Setelah terus menekan lebih dari 100 menit, Spanyol akhirnya memecah kebuntuan.

Berawal dari kerja sama apik di sisi kiri, Nico Williams mengirim umpan matang yang disambut Ferran Torres dengan penyelesaian satu sentuhan untuk menaklukkan Emiliano Martínez pada menit ke-106.

Gol tersebut menjadi puncak dari dominasi Spanyol sekaligus memastikan La Roja meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah sukses pertama pada 2010.

8. Salah Satu Final Piala Dunia Paling Didominasi

Meski skor akhir hanya 1-0, statistik menunjukkan pertandingan berlangsung sangat timpang. Spanyol unggul dalam penguasaan bola, jumlah peluang, akurasi operan, hingga kontrol permainan. Argentina kehilangan identitas menyerangnya dan dipaksa memainkan salah satu penampilan ofensif terburuk di partai final Piala Dunia.

Tak heran jika hingga kini laga tersebut masih menjadi bahan diskusi para pengamat maupun pencinta sepak bola. Banyak yang menilai kemenangan Spanyol bukan sekadar soal skor, melainkan demonstrasi kualitas, disiplin taktik, dan penguasaan permainan yang nyaris sempurna atas sang juara bertahan.

Sumber: Reuters, Opta Analyst, The Times of India.

Menurutnya, rapat tersebut sejatinya telah memenuhi syarat kuorum sejak awal sidang.

Seperti diketahui rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus SH M.Kn itu mengagendakan pengambilan keputusan bersama atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025.

Namun, sidang diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan yang mempertanyakan kuorum pengambilan keputusan hingga akhirnya rapat diskors dan dijadwalkan kembali melalui Badan Musyawarah (Banmus).

Menanggapi keluarnya Bobby Nasution di tengah berlangsungnya interupsi, Anita menegaskan tidak ada persoalan substansial di balik peristiwa tersebut.

"Menurut saya itu hanya miskomunikasi saja. Karena kalau kita lihat dari jawaban akhir fraksi-fraksi, seluruh fraksi pada dasarnya sudah menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Sebenarnya agenda rapat tadi tinggal penandatanganan keputusan bersama," kata Anita kepada wartawan usai rapat.

Anita juga menjelaskan bahwa berdasarkan Tata Tertib DPRD Sumut, persyaratan kuorum telah terpenuhi sejak rapat dibuka pada pagi hari. Dari total 99 anggota DPRD Sumut, sedikitnya 66 anggota harus hadir untuk memenuhi ketentuan dua pertiga jumlah anggota.

"Sejak pagi sudah ada 69 anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir. Artinya kuorum sudah terpenuhi dan rapat resmi dibuka. Seluruh tahapan, termasuk penyampaian pandangan akhir fraksi, juga sudah berlangsung," terang Wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Ia mengatakan, berkurangnya jumlah anggota dewan di dalam ruang sidang menjelang siang hingga sore merupakan hal yang lumrah.

Menurutnya, sebagian anggota keluar sementara untuk melaksanakan Sholat, makan siang, maupun mengikuti agenda rapat lainnya.

"Mereka bukan berarti meninggalkan rapat. Ada yang salat, makan siang, ada juga yang menghadiri rapat dengar pendapat. Itu hal yang biasa terjadi," jelasnya.

Terkait keputusan Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang sebelum rapat diskors, Anita menduga gubernur belum memperoleh informasi secara utuh mengenai kondisi rapat yang sejak awal telah memenuhi kuorum.

"Mungkin hanya terjadi miskomunikasi. Apalagi Pak Gubernur baru kembali dari kunjungan kerja ke Nias, sehingga kemungkinan belum mengetahui bahwa sejak pagi rapat ini sebenarnya sudah memenuhi kuorum," pungkasnya. (**)

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus didampingi para wakil ketua tersebut dihadiri sebanyak 69 orang hingga sejumlah pimpinan OPD Pemprovsu.

Pantauan Kitakininews, agenda paripurna DPRD Sumut digelar sekitar pukul 09.00 WIB dihadiri Gubsu Bobby Nasution. Ada dua agenda paripurna yang dilaksanakan dewan yakni pertama agenda Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Angaran 2025.

Agenda kedua yakni Pengambilan Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

Agenda kedua yakni penyampaian laporan Badan Anggaran, Pembacaan konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Pengesahan Konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Penandatanganan konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, hingga Sambutan Gubsu.

Namun interupsi datang dari Anggota Fraksi PDIP, Syahrul Efendi Siregar sebelum dilanjutkannya agenda pengesahan konsep keputusan bersama.

"Interupsi ketua, saya dari Fraksi PDI Perjuangan minta sebelum paripurna ini dilanjutkan, mohonlah dilakukan kembali absensi sebelum kita mengambil keputusan," ujar Syahrul.

Interupsi tersebut langsung dijawab Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus dengan menyebutkan sebanyak 69 dewan telah hadir dan menandatangani paripurna tersebut.

Namun jawaban ketua dewan ditanggapi kembali Syahrul Siregar, yang meminta jangan hanya sebatas disebutkan tapi harus kehadiran fisik.

"Mohonlah kita menghargai paripurna ini, sebab ini menyangkut persoalan dan kepentingan untuk masyarakat Sumut. Untuk itu absensi yang hadir jangan hanya dibacakan saja, tapi dilihat juga fisiknya (kehadiran) dewan yang ada di paripurna saat akan pengesahan ini," tegas Syahrul.

Saat Syahrul Siregar sedang menyampaikan interupsi, Gubsu Bobby Nasution terlihat bangkit dari tempat duduknya di depan meja para anggota dewan. Begitu juga Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap terlihat ikut bangkit dari kursinya meninggalkan ruang paripurna.

Bahkan selang beberapa menit kemudian sejumlah pimpinan OPD dan staf Pemprovsu juga terlihat meninggalkan dari kursinya masing-masing di ruang paripurna.

Para pimpinan OPD yang meninggalkan ruang paripurna tersebut terpantau wartawan diarahkan oleh seseorang yang disebut-sebut orang dekat atau ajudan Gubsu.

Sementara situasi sidang masih normal. Hujan interupsi di ruang paripurna terus berlangsung disampaikan sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi diantaranya HM Subandi dari Fraksi Gerindra mengisyaratkan paripurna untuk dilanjutkan mengingat kuorum saat pembukaan telah dilakukan.

Namun tanggapan Subandi tersebut diinterupsi oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan Landen Marbun.

"Harus bisa kita bedakan mana kuorum pembukaan paripurna dan mana kuorum mengambil keputusan. Sebab kuorum membuka paripurna memang harus setengah tambah satu dari jumlah anggota dewan, tapi kuorum mengambil keputusan yakni harus sebanyak dua pertiga dari jumlah anggota dewan," paparnya.

Di tengah polemik tersebut, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus mengetuk palu mensekor paripurna sampai penjadwalan dari Banmus selanjutnya.

"Maka dari itu paripurna diskor dan akan kita jadwalkan kembali di Banmus," sebutnya.

Rapat ditutup. Pimpinan dewan meninggalkan arena sidang. Sejumlah anggota dewan tampak keheranan karena tidak ada penjelasan apakah alasan rapat diskor. Apakah karena Gubsu meninggalkan ruangan dan apa alasannya. (**)

Korban meninggal seluruhnya ditemukan di lantai dua bangunan yang ambruk. Korban pertama, perempuan berinisial J yang merupakan istri pemilik rumah, ditemukan sekitar pukul 02.15 WIB pada Selasa, 21 Juli 2026. Korban sempat dievakuasi dalam kondisi masih memiliki tanda-tanda kehidupan, namun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Korban kedua ditemukan sekitar pukul 15.30 WIB. Jenazah perempuan tersebut ditemukan di lantai dua dan masih menjalani proses identifikasi. Belakangan diketahui korban merupakan ART berinisial R.

Korban ketiga sekaligus korban terakhir ditemukan sekitar pukul 18.05 WIB, juga di lantai dua bangunan. Petugas kemudian melakukan proses evakuasi dari bawah reruntuhan menggunakan peralatan khusus, sebelum jasad berhasil dikeluarkan sekitar pukul 18.25 WIB. Korban diketahui merupakan baby sitter berinisial S.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, memastikan seluruh korban telah ditemukan sehingga proses pencarian resmi berakhir.

Sementara itu, tiga korban lainnya berhasil selamat. Mereka terdiri dari seorang balita perempuan berinisial J berusia dua tahun yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, Hasan yang merupakan ayah dari korban J (Jessica) dan dalam kondisi sehat, serta seorang kurir yang mengalami luka dan masih dirawat. Selain itu, seorang sopir yang berada di lokasi juga berhasil menyelamatkan diri saat ledakan terjadi.

Dengan seluruh korban berhasil dievakuasi, aparat kini memfokuskan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ledakan.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, sebelumnya menyampaikan, berdasarkan hasilpenyelidikan awal, dugaan awal ledakan berasal dari kebocoran gas tanam atau jaringan gas bawah tanah.

Namun, Head Area PGN Medan, Agus Kurniawan, menyampaikan hasil pemeriksaan tim PGN bersama pihak berwenang menunjukkan tidak ditemukan kandungan gas metana di lokasi kejadian.

"Berdasarkan hasil deteksi gas yang dilakukan oleh tim PGN yang disaksikan pihak eksternal berwenang di lokasi kejadian, baik di lantai satu maupun lantai dua rumah, menunjukkan angka 0 ppm atau tidak terdeteksi adanya kandungan gas metana (gas bumi)," ujar Agus Kurniawan.

Meski seluruh korban telah ditemukan, aparat gabungan masih melakukan penyisiran dan pemeriksaan akhir di lokasi kejadian untuk memastikan area benar-benar aman sebelum proses penanganan dinyatakan selesai.

Pasca serah terima jabatan, AKBP Anton berkunjung ke Pemkab Tapanuli Selatan dan disambut Bupati Tapsel, H Gus Irawan Pasaribu.

Pertemuan itu tidak hanya menjadi agenda perkenalan antarpimpinan daerah, melainkan langkah awal menyatukan perspektif keamanan dengan arah pembangunan daerah.

Kapolres Tapsel mengatakan, stabilitas keamanan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan elemen warga.

"Ketika masyarakat merasa aman, pelayanan pemerintah berjalan, kegiatan ekonomi tumbuh, dan pembangunan dapat dilaksanakan tanpa gangguan," kata AKBP Anton.

Menurutnya, pihaknya perlu memahami agenda pemerintah daerah agar mampu membaca potensi kerawanan sejak tahap awal.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar Polres tidak hanya hadir ketika persoalan telah terjadi, tetapi ikut mencegah munculnya gangguan melalui komunikasi, pemetaan risiko, dan tindakan kepolisian yang terukur.

"Kepolisian tidak bisa hanya menunggu laporan atau bergerak setelah terjadi masalah. Kami harus memahami denyut wilayah, mengenali persoalan sejak dini, kemudian hadir dengan pendekatan yang tepat," ujarnya.

AKBP Anton menegaskan, kepemimpinan kepolisian di daerah harus dibangun melalui kemampuan mendengar, membaca kebutuhan masyarakat, dan menyatukan kekuatan lintas sektor.

"Kami akan mengedepankan komunikasi, deteksi dini, dan penyelesaian masalah secara cepat," tegasnya.

Terakhir, AKBP Anton berharap koordinasi antara Polres Tapanuli Selatan dan Pemkab tidak berhenti pada pertemuan kelembagaan.

"Sebagai Kapolres yang baru bertugas, saya ingin membangun kerja bersama yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami hadir bukan hanya ketika terjadi gangguan, tetapi untuk memastikan gangguan itu dapat dicegah," pungkas mantan Kanit 4 Subdit 1 Dittipideksus Bareskrim Polri itu.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan korban terakhir ditemukan di bawah reruntuhan bangunan rumah tiga lantai yang ambruk akibat ledakan.

"Puji Tuhan, sekitar pukul 18.00 WIB, korban keenam atau korban terakhir berhasil ditemukan," ujar Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak.

Korban terakhir berjenis kelamin perempuan dan diketahui merupakan pekerja yang selama ini bekerja di rumah tersebut. Jenazah ditemukan di sekitar lantai dua, lokasi yang sebelumnya juga menjadi tempat ditemukannya korban lainnya, sebelum dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi.

Dengan ditemukannya korban terakhir, Calvijn memastikan jumlah korban dalam peristiwa tersebut sebanyak enam orang. Tiga korban dinyatakan meninggal dunia, dua korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan satu korban lainnya dalam kondisi sehat.

"Sudah dapat disimpulkan, bahwa sampai saat ini korban meninggal dunia tiga orang, dua masih mendapatkan perawatan, dan satu sehat walafiat," katanya.

Meski seluruh korban telah ditemukan, aparat gabungan masih melakukan penyisiran dan pemeriksaan akhir di lokasi kejadian untuk memastikan area benar-benar aman sebelum proses penanganan dinyatakan selesai.

Laporan disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Sumut, Amrizal SH, MH, dengan nomor STTLP/B/1174/VII/SPKT/Polda Sumut tertanggal 21 Juli 2026. Laporan mengacu pada dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketua PWI Sumut, H. Farianda Putra Sinik, SE, yang turut mendampingi Amrizal ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, mengatakan pelaporan dilakukan karena pernyataan Hotman Paris saat menjawab pertanyaan wartawan dinilai telah merendahkan profesi jurnalistik.

"Wartawan memiliki hak untuk bertanya guna menggali informasi. Pertanyaan itu seharusnya dijawab secara santun, bukan dengan ucapan yang menyinggung atau merendahkan martabat wartawan," ujar Farianda.

Menurut Farianda, ucapan tersebut telah melukai perasaan insan pers sehingga PWI Sumut merasa berkewajiban mengambil langkah hukum sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan profesi wartawan.

Meski mengetahui Hotman Paris telah menyampaikan permintaan maaf, Farianda menegaskan proses hukum tetap perlu berjalan agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.

"Kami mengetahui dia sudah meminta maaf. Namun kami ingin persoalan ini diproses secara hukum supaya terang benderang mengapa pernyataan itu disampaikan. Apakah ada maksud tertentu atau memang sengaja merendahkan martabat wartawan," katanya.

Farianda juga meminta Polda Sumut memproses laporan tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyebut laporan serupa juga telah diajukan oleh PWI di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

Selain itu, Farianda mengimbau seluruh pejabat, narasumber, maupun tokoh masyarakat agar menghormati profesi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Di sisi lain, ia juga mengingatkan wartawan untuk tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Sumut, Amrizal SH, MH, menegaskan profesi wartawan merupakan profesi yang dilindungi undang-undang sehingga tidak boleh direndahkan atau dihina di ruang publik.

"Wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai pengacara, seharusnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik dan menghormati profesi wartawan," ujar Amrizal.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan laporan tersebut telah diterima pihaknya.

"Laporan dari PWI sudah kami terima dan akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," kata Kombes Pol Ferry Walintukan.

Dalam pelaporan tersebut, Ketua PWI Sumut H. Farianda Putra Sinik, SE, dan Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Sumut Amrizal SH, MH, turut didampingi sejumlah wartawan yang bertugas di lingkungan Polda Sumut.

Teks foto: