Apresiasi itu disampaikan Bima Arya setelah melihat dan mencoba langsung penggunaan QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam, Jalan S. Parman, Medan, Kamis, 12 November 2026.

Sebelum mengunjungi lokasi tersebut, Bima Arya terlebih dahulu mengikuti kegiatan lari pagi bersama komunitas lari di Kota Medan. Di sela agenda itu, ia menyempatkan diri meninjau penerapan inovasi digital yang menjadi salah satu program Bapenda Kota Medan dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah.

Didampingi Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, Bima Arya memperoleh penjelasan mengenai mekanisme kerja, manfaat, serta penerapan QRESTO dalam mendukung pencatatan transaksi usaha dan penyetoran pajak secara otomatis.

QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi restoran dengan pencatatan pajak daerah melalui mekanisme split payment atau pemisahan pembayaran. Dengan sistem ini, setiap konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS akan mengalami pemisahan nilai transaksi secara otomatis sesuai komponen pembayaran dan ketentuan pajak yang berlaku.

Melalui mekanisme tersebut, dana yang menjadi hak pengusaha restoran langsung disalurkan ke rekening pelaku usaha. Sementara itu, komponen pajak daerah diteruskan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Medan.

Sistem ini dirancang untuk memangkas proses administrasi pembayaran pajak yang sebelumnya membutuhkan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Dengan pencatatan digital pada saat transaksi berlangsung, pemerintah daerah dapat memperoleh data penerimaan yang lebih cepat dan terukur.

Tidak hanya menyimak pemaparan, Bima Arya juga mencoba langsung melakukan pembayaran menggunakan QRESTO. Ia memindai kode QRIS yang tersedia di meja Cafe Njonja Kopitiam, kemudian mengikuti tahapan transaksi hingga pembayaran berhasil dilakukan.

Dari simulasi tersebut, Bima Arya dapat melihat secara langsung proses pembayaran menggunakan QRIS sekaligus mekanisme pemisahan dana antara rekening pengusaha restoran dan kas daerah.

Usai mencoba inovasi tersebut, Bima Arya menyampaikan apresiasi terhadap penerapan QRESTO di Kota Medan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak daerah dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam memastikan transaksi tercatat secara transparan.

Ia juga menilai sistem pembayaran terintegrasi seperti QRESTO memiliki potensi untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor usaha makanan dan minuman.

Bagi pelaku usaha, penerapan QRESTO diharapkan mempermudah proses pencatatan transaksi sekaligus pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara bagi pemerintah daerah, sistem tersebut dapat memperkuat akurasi data dan membantu pengawasan penerimaan pajak.

Manfaat lainnya juga dirasakan masyarakat sebagai konsumen. Melalui sistem pemisahan pembayaran secara otomatis, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa komponen pajak yang dibayarkan dalam transaksi restoran tercatat dan disalurkan ke kas daerah sesuai ketentuan.

Penerimaan pajak tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Medan.

QRESTO sendiri telah diluncurkan Pemerintah Kota Medan pada 27 April 2026. Inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemko Medan melalui Bapenda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan PT Bank Sumut.

Pada saat peluncurannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut QRESTO sebagai inovasi pembayaran pajak daerah yang memungkinkan pemisahan komponen pajak dari transaksi konsumen secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penerapan awal sistem tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Sushi Tei di Sun Plaza Medan sebagai proyek percontohan.

Perkembangan implementasinya juga terlihat dari data yang disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas pada Agustus 2026. Saat itu, sebanyak 46 wajib pajak restoran telah bersedia menggunakan QRESTO, dengan target perluasan hingga 200 wajib pajak pada tahun yang sama.

Inovasi ini bahkan mulai menarik perhatian pemerintah daerah lain. Bapenda Kota Makassar, misalnya, telah melakukan penjajakan untuk mempelajari kemungkinan mereplikasi sistem QRESTO yang diterapkan di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan melalui Bapenda terus mendorong perluasan penggunaan sistem tersebut sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan pajak daerah. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat transparansi transaksi, serta mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, bersama jajaran terus mengembangkan inovasi pelayanan dan pengawasan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Penerapan QRESTO menjadi salah satu langkah untuk membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih modern, akuntabel, dan terintegrasi.

"Wacana mereka setelah menjadi PT. Mereka itu memberikan data kepada kita bahwasanya akan banyak bisnis baru yang dilaksanakan AIJ, itu diutarakan mereka setelah mau PT. Saya sendiri sebagai anggota Komisi C sebenarnya sudah menagih ini sejak setahun lalu, presentase yang disampaikan kepada kami itu sampai sekarang tidak ada jalan," ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, apa yang dicanangkan oleh AIJ hanya sekadar angan-angan semata. Ia menilai, jika AIJ jika ingin melakukan suatu capaian, tentu harus diiringi dengan keseriusan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai BUMD.

Jadi ini ketika mau jadi PT mohon maaf secara pribadi, saya melihat ini hanya khayalan. Makanya isi pandangan fraksi Hanura kami (saat paripurna) begitu," tegasnya.

Politisi Muda Partai Hanura ini juga menegaskan, Komisi C pada umumnya bertugas mengawasi kinerja ataupun jalannya pemerintahan khususnya pada bidang keuangan.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar menuju pada pendapatan yang baik.

"Karena kita kalau bicara ekonomi bisnis, perencanaan yang matang itu bisa mengarahkan pendapatan yang baik, kalau data-datanya besar, tetapi padahal caranya kita belum tahu, itu bagaimana. Contoh, mereka memproyeksikan di tahun 2026 naik memberikan PAD pada Pemprov dari Rp35 Miliar sampai Ro45 Miliar, tetapi bagaimana caranya," terang Lambok.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya berupaya membantu terciptanya peluang-peluang bisnis baru demi terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi AIJ malah tidak serius. Ia pun menyatakan keraguan jika AIJ beralih menjadi PT, dan memberikan predikat kartu merah.

"Dipaparkan dengan cara membuka bisnis baru, sementara modal mereka tidak ada, jadi mau jadi PT pun Tidak ada itu. Bagi saya pribadi AIJ itu kartu merah, sudah setahun kita tunggu mereka tapi tidak ada juga," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa janji AIJ dalam membuka bisnis baru salah satunya pada usaha billboard. Tetapi hingga kini, pihaknya tidak mengetahui sama sekali keberadaan billboard tersebut.

"Mereka pernah menjanjikan mereka akan buat billboard baru dengan kontrak pihak ketiga, tetapi hingga saat ini tidak ada kita tahu dimana billboard ini sudah setahun," pungkasnya. (**)

Gibran disebut telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026. Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat, "Betul."

Kamis pagi, Gibran kembali bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekitar pukul 11.20 WIB yang diterima pimpinan MPR RI, Ahmad Muzani, Bambang Wuriyanto dan lainnya di ruang Pimoinan MPR-RI.

Perkembangan tersebut menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional setelah Gibran menghadapi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat, gugatan hukum, serta gerakan yang mendorong pemakzulan atau pemberhentian dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Tekanan politik semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Dorongan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dan memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan MA tersebut menjadi salah satu perkembangan hukum yang memperbesar perhatian publik terhadap dokumen pendidikan Gibran. Namun, substansi putusan harus dipahami secara tepat. Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA.

Di tengah polemik tersebut, proses politik di DPR dan perkembangan hukum di lembaga peradilan berjalan beriringan. Perbedaan pandangan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran kemudian berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyentuh legitimasi jabatan wakil presiden.

Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden RI bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Karena itu, pengunduran dirinya, apabila telah disampaikan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, akan membawa konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon pengganti dipilih dari dua orang yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pernyataan politik personal. Terdapat mekanisme ketatanegaraan yang harus dijalankan untuk memastikan kekosongan jabatan dan proses pemilihan pengganti berlangsung sesuai konstitusi.

Fenomena pengunduran diri pejabat tinggi negara akibat tekanan politik, persoalan hukum, maupun krisis konstitusional juga pernah terjadi di sejumlah negara. Meski latar belakang dan sistem ketatanegaraannya berbeda, beberapa peristiwa dapat menjadi pembanding untuk melihat bagaimana tekanan politik memengaruhi keberlangsungan jabatan wakil presiden.

Salah satu contoh terjadi di Amerika Serikat pada 1973, ketika Wakil Presiden Spiro T. Agnew mengundurkan diri dari jabatannya di bawah pemerintahan Presiden Richard Nixon. Agnew menyampaikan pengunduran diri pada 10 Oktober 1973 di tengah penyelidikan hukum dan tuduhan korupsi yang menjeratnya ketika menjabat Gubernur Maryland.

Pengunduran diri Agnew terjadi sebelum proses pemakzulan di Kongres berkembang lebih jauh. Persoalan hukum dan tekanan politik yang semakin besar membuatnya memilih meninggalkan jabatan wakil presiden.

Setelah Agnew mundur, Presiden Richard Nixon mengajukan Gerald R. Ford sebagai calon wakil presiden. Melalui mekanisme Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, Ford kemudian dikonfirmasi oleh Kongres dan dilantik sebagai Wakil Presiden pada 6 Desember 1973.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri wakil presiden dapat diikuti mekanisme pengisian jabatan melalui prosedur konstitusional. Namun, mekanisme Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia, terutama dalam hal lembaga yang berwenang mengusulkan dan memilih pengganti.

Contoh lainnya terjadi di Peru pada Oktober 2019. Wakil Presiden Mercedes Aráoz mengumumkan pengunduran dirinya di tengah krisis konstitusional yang melibatkan Presiden Martín Vizcarra dan Kongres Peru.

Krisis tersebut memuncak setelah Presiden Vizcarra membubarkan Kongres, sementara Kongres mengambil langkah politik dengan menunjuk Aráoz sebagai presiden sementara. Aráoz kemudian menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden sekaligus menolak menjalankan mandat kepresidenan yang diberikan Kongres.

Dalam surat pengunduran dirinya, Aráoz menyebut situasi ketatanegaraan saat itu tidak lagi memungkinkan dirinya menjalankan tugas secara layak. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana konflik antarlembaga negara dapat berkembang menjadi krisis legitimasi dan mendorong pejabat tinggi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Sementara itu, di Ekuador, Wakil Presiden María Alejandra Vicuña mengundurkan diri pada Desember 2018 setelah menghadapi tuduhan meminta setoran uang dari mantan penasihat ketika masih menjadi anggota parlemen.

Pengunduran diri Vicuña berlangsung di tengah tekanan politik dan tuntutan agar dirinya meninggalkan jabatan. Parlemen Ekuador kemudian menyetujui pengunduran dirinya melalui pemungutan suara dengan 94 suara setuju pada 6 Desember 2018.

Kasus Vicuña memperlihatkan bahwa persoalan integritas pejabat publik dapat berkembang menjadi tekanan politik yang berujung pada pengunduran diri. Meski demikian, perkara tersebut memiliki latar belakang hukum yang berbeda dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan pola yang tidak sepenuhnya sama, tetapi memiliki satu titik pertemuan, yakni tekanan politik dan persoalan hukum yang memengaruhi keberlanjutan jabatan wakil presiden.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan proses politik di DPR melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat. Karena itu, proses pengunduran diri dan proses HMP perlu dibedakan sebagai dua jalur ketatanegaraan yang memiliki mekanisme serta konsekuensi hukum masing-masing.

Sementara itu, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut telah diproses secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan.

Gibran, tanpa mengeluarkan sepatahkatapun, dengan dikawal ketat memasuki gedung DPR-MPR RI sekitar pukul 11.20 WIB. Wapres terpilih pada 2024 itu, langsung memasuki ruang pimlinan MPR-RI dan sekitar 10 menit kemudian kembali keluar, juga dian dan memberikan pernyataan apapun kepada seratusan awak media yang sudah menunggunya di loby gedung MPR-RI. Ketyq MPR RI Ahmad Muzani didampingi wakil ketua MPR, Bambang Wuriyanto atau Bambang Pacul serta beberapa pimpinan lainnya membenarkan bahwa mereka telah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Pengunduran Gibran yang telah disampaikannya secara resmi ini, menimbulkan kekosongan jabatan, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Polemik pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari rangkaian gugatan hukum, kritik masyarakat, serta aksi mahasiswa dan kelompok sipil yang mempertanyakan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Tekanan politik semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut. Usulan itu menjadi bagian dari dinamika politik di parlemen yang mendorong pembahasan dugaan persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.

Perhatian publik juga tertuju pada putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Meski demikian, substansi putusan pengadilan harus ditempatkan sesuai objek perkara dan amar putusannya. Putusan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA maupun ijazah sarjana. Hal tersebut perlu dibedakan agar pemberitaan tidak mencampuradukkan persoalan administrasi pendidikan dengan kesimpulan hukum yang lebih luas.

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik, apresiasi, dan saran masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR. Selanjutnya, MPR yang akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Mekanisme tersebut berbeda dengan proses pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden melalui Hak Menyatakan Pendapat. Pengunduran diri merupakan jalur yang berbeda, sedangkan HMP merupakan hak konstitusional DPR yang memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri.

Karena itu, pengunduran diri Gibran akhirjya menghentikan proses politik pemakzulan putra sulung Joko Widodo itu di DPR yang dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB, karena oranghyang akan dimakzulkan, sudau menyatakan mundur.

Pria berinisial R tersebut ditangkap dalam operasi gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut), Polda Sumut, dan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan pada Rabu, 11 November 2026.

Selain R, petugas turut mengamankan seorang pria berinisial ES yang diduga berperan sebagai pengedar sabu. Dari lokasi, petugas menyita sekitar 3 gram sabu, plastik klip, alat isap, timbangan elektrik, serta sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Kepada petugas, R mengaku membeli sabu seharga Rp30 ribu. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas atau tukang botot itu berdalih mengonsumsi sabu agar memiliki tenaga lebih kuat saat mengangkat barang-barang rongsokan yang dikumpulkannya dari jalanan.

Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon, mengatakan penggerebekan tersebut berhasil mengamankan seorang yang diduga pengedar dan seorang pengguna narkotika.

"Dari penggerebekan ini, kami mengamankan satu orang bandar dan satu orang pembeli. Barang bukti yang kami sita kurang lebih 3 gram sabu beserta alat isap. Setelah dilakukan tes urine, keduanya positif narkotika jenis sabu," ujar Josua.

Ia menjelaskan, barak tersebut kembali beroperasi selama beberapa pekan terakhir, meskipun sebelumnya telah ditertibkan dan dihancurkan petugas. Lokasi itu juga pernah menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Josua, penindakan sebelumnya telah dilakukan bersama perangkat lingkungan setempat. Namun, aktivitas penyalahgunaan narkotika kembali ditemukan di kawasan tersebut.

Saat penggerebekan berlangsung, sejumlah orang yang mengetahui kedatangan petugas melarikan diri ke arah semak-semak. Petugas sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan untuk mengendalikan situasi dan mengantisipasi pelarian orang-orang yang berada di lokasi.

Setelah mengamankan kedua pria beserta barang bukti, petugas kembali menertibkan barak-barak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan konsumsi narkotika. Bangunan-bangunan tersebut kemudian dibakar.

Sembilan pertandingan putaran pertama memperlihatkan bagaimana keduanya menjadi bagian penting dari kekuatan ofensif skuad asuhan Eko Purdjianto. Phillerson kerap menghadirkan momentum awal, sementara Siverio menjadi tumpuan utama untuk mengubah peluang menjadi gol.

Catatan statistik PSMS hingga pertandingan melawan Persiraja Banda Aceh pada 7 November 2026 memperlihatkan betapa produktifnya kedua pemain asing tersebut.

Javier Siverio tampil luar biasa dengan koleksi 15 gol dari delapan penampilan. Striker asal Spanyol itu bahkan semakin mempertegas statusnya sebagai mesin gol PSMS setelah mencetak quattrick ketika Ayam Kinantan menghancurkan Persiraja 5-0 di Stadion Utama Sumatera Utara.

Dalam pertandingan tersebut, Siverio mencetak gol pada menit ke-34, 44, 73, dan 76. Empat gol itu sekaligus memperlihatkan kemampuannya menjaga ketajaman, baik pada penghujung babak pertama maupun setelah turun minum.

Namun, Siverio tidak ingin keberhasilannya dipandang sebagai pencapaian individual semata.

"Tidak jika bukan karena tim saya tidak akan bisa mencetak gol," kata Siverio, seperti dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (10/11/2026).

Pemain berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa kemenangan tim jauh lebih penting dibandingkan jumlah gol yang dicetaknya.

"Saya hanya ingin PSMS selalu menang di tiap pertandingan. Empat gol yang saya buat tidak sepenting tiga poin yang didapat PSMS," ujarnya.

Namun, di balik ketajaman Siverio, Phillerson memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Pemain asal Brasil tersebut menjadi salah satu sosok yang sering membuka jalan, pemecah kebuntuan bagi PSMS untuk menciptakan kemenangan.

Dari sembilan pertandingan, Phillerson telah mengoleksi enam gol. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuan memanfaatkan bola mati, termasuk tendangan bebas langsung dan eksekusi penalti.

Saat menghadapi Sumsel United pada pertandingan pembuka, 13 September 2026, Phillerson langsung mencetak gol melalui titik penalti pada menit kelima. Ia juga mencetak gol pembuka ketika PSMS menghancurkan Persikad Depok 4-0 melalui tendangan bebas pada menit ke-54.

Phillerson bahkan pernah menjelaskan bahwa ketajamannya dalam mengeksekusi bola mati bukan sekadar keberuntungan.

"Ini bukan tiba-tiba saya ambil andil dalam tendangan bebas, saya tetap berlatih. Ini membiasakan dalam latihan, bukan keberuntungan. Saya bekerja keras dalam latihan untuk melakukannya," ungkapnya kepada I.League.

Saat mencetak gol pertama melawan Persikad Depok, Phillerson juga mengungkapkan kepuasannya karena gol tersebut membuka jalan bagi rekan-rekannya untuk ikut mencatatkan nama di papan skor.

"Saya mencetak gol pertama dan membuka untuk semua gol yang tercipta," tambahnya.

Peran keduanya memperlihatkan gambaran menarik mengenai produktivitas PSMS. Phillerson memiliki kemampuan membuka kebuntuan, sedangkan Siverio menjadi penyelesaian akhir yang mematikan.

Hingga berakhirnya putaran pertama, PSMS telah mengoleksi 24 gol dari sembilan pertandingan. Siverio menyumbang 15 gol, Phillerson enam gol, sementara sisanya dicetak Raihan Utama dan Muhammad Ragil. Artinya, kontribusi kedua pemain asing tersebut mencapai 21 gol atau hampir 88 persen dari total gol PSMS.

Ketatnya persaingan menuju promosi, membuat keberadaan Phillerson dan Siverio menjadi modal penting bagi Eko Purdjianto.

Bagi PSMS, memiliki mesin pembuka gol dan mesin gol sekaligus merupakan keuntungan besar. Phillerson bisa membuka pintu, sementara Siverio siap menghukum lawan. Jika konsistensi keduanya terjaga, ambisi Ayam Kinantan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat.

Rekap menit gol pertama PSMS Medan

No. Pertandingan Skor akhir Pencetak gol pertama PSMS Menit

1 Sumsel United vs PSMS 2-2 Phillerson (penalti) 5'

2 PSMS vs Persiku Kudus 6-0 Phillerson 7'

3 Adhyaksa FC vs PSMS 0-1 Javier Siverio 60'

4 PSMS vs Persikad 4-0 Phillerson 54'

5 PSPS Pekanbaru vs PSMS 2-1 Javier Siverio 59'

6 Semen Padang vs PSMS 1-1 Javier Siverio 90+5'

7 PSMS vs PSIS Semarang 2-1 Raihan Utama 22'

8 PSGC Ciamis vs PSMS 1-2 Phillerson 23'

9 PSMS vs Persiraja 5-0 Javier Siverio 34'

Sumber: I.League

Kristian yang juga aktivis Forum Solidaritas Mahasiswa Medan Angkatan 1998 dan Presidium Forum Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menilai pengawasan publik diperlukan agar proses politik tersebut berjalan transparan dan tidak menyimpang dari ketentuan konstitusi.

Kepada Kitakininews.co.id, Kristian mengaku khawatir HMP justru dijadikan alat tawar-menawar politik atau "dagangan" untuk melegitimasi jabatan Wakil Presiden yang saat ini dipegang Gibran.

Menurut analisis SMI, terdapat tiga tahapan berbeda yang harus dipahami masyarakat, yakni pengajuan HMP di DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta keputusan pemberhentian oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kristian menegaskan, dukungan 120 anggota DPR belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Bahkan, persetujuan DPR untuk menggunakan hak tersebut tidak serta-merta memberhentikan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 210 sampai Pasal 214 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, usulan HMP harus diumumkan dalam rapat paripurna dan dibahas untuk memperoleh persetujuan. Keputusan penggunaan HMP mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Jika disetujui, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) yang melibatkan seluruh fraksi untuk memeriksa materi, bukti, dan dasar hukum usulan tersebut. Pansus wajib menyampaikan laporan paling lama 60 hari sejak dibentuk.

Selanjutnya, rapat paripurna DPR menentukan sikap terhadap laporan Pansus. Apabila pendapat DPR diterima dan dinilai memiliki dasar yang cukup, perkara dapat diteruskan kepada MK untuk diperiksa berdasarkan Pasal 7B UUD 1945.

MK kemudian menguji apakah pendapat DPR terbukti secara konstitusional. Pemeriksaan harus dilakukan secara independen dan tidak sekadar mengesahkan keputusan politik DPR. MK wajib memberikan putusan paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut. Pemberhentian hanya dapat diputuskan apabila sidang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir, setelah Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Kristian juga menyoroti batas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, PTUN tidak dapat membatalkan putusan MK maupun mengambil alih kewenangan konstitusional DPR dan MPR.

Hal serupa berlaku terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan kasasi tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi objek sengketa. Namun, PTUN tidak memiliki kewenangan mengadili ulang perkara yang sama untuk membatalkan putusan MA.

Meski demikian, sengketa administrasi terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan yang berbeda tetap dapat ditempuh sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan kewenangan pengadilan.

Dalam konteks HMP, hasil perkara administrasi dapat menjadi bahan pembuktian di MK, tetapi tidak otomatis menghentikan atau menggugurkan proses politik-konstitusional tersebut.

Persoalan yang harus diuji, kata Kristian, adalah apakah pembatalan surat penyetaraan SMA oleh MA dengan sendirinya membuktikan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden.

Menurutnya, hal itu tidak boleh disimpulkan secara otomatis. MK perlu menilai persyaratan pencalonan yang berlaku saat itu, status dokumen pendidikan, serta akibat hukum putusan MA terhadap persyaratan jabatan Wakil Presiden.

Jika MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian melalui jalur tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila terbukti, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.

Apabila MPR menyetujui pemberhentian, jabatan Wakil Presiden menjadi kosong. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, jika MPR menolak usul pemberhentian, Gibran tetap menjabat Wakil Presiden. Penolakan tersebut tidak menghapus akibat hukum putusan MA terkait pembatalan surat penyetaraan pendidikan karena keduanya berada dalam jalur hukum yang berbeda.

Kristian juga meminta masyarakat mencermati kemungkinan pengunduran diri Gibran yang sebelumnya menjadi pemberitaan. Menurutnya, pengunduran diri harus dibedakan dari pemakzulan dan perlu dipastikan melalui keterangan serta proses resmi. Jika benar terjadi kekosongan jabatan, mekanisme pengisiannya tetap mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Lebih jauh, SMI menilai proses HMP berpotensi memengaruhi hubungan antarlembaga negara, konfigurasi politik di DPR, stabilitas koalisi pemerintahan, hingga kepercayaan publik.

Dukungan lintas fraksi terhadap pengajuan HMP, menurut Kristian, belum tentu mencerminkan dukungan yang sama untuk memberhentikan Wakil Presiden. Sikap politik anggota DPR masih dapat berubah pada setiap tahapan pengambilan keputusan.

Kristian mengingatkan, kekecewaan publik yang tidak memperoleh ruang penjelasan dan penyelesaian secara transparan dapat berkembang menjadi kritik terbuka, aksi demonstrasi, hingga polarisasi di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai HMP juga berisiko bergeser dari persoalan konstitusional menjadi pertentangan antarkelompok yang saling membela atau menolak tokoh politik tertentu.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat berpotensi terpecah oleh informasi yang belum terverifikasi, sementara substansi persoalan hukum justru tertutup oleh perang opini dan narasi politik di ruang publik maupun media sosial.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat mengganggu perhatian pemerintah dan DPR terhadap persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan pelayanan publik.

Karena itu, SMI meminta DPR tidak memperlakukan HMP sebagai alat transaksi politik. Setiap keputusan, menurut Kristian, harus disertai alasan yang dapat diuji secara terbuka, didukung bukti yang sah, dan mengikuti mekanisme konstitusi.

Kristian menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses tersebut. Pengawasan publik diperlukan agar HMP tidak kehilangan tujuan sebagai instrumen konstitusional, sekaligus memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan dalam tarik-menarik kepentingan elite politik.

Karena itu, ia menilai transparansi, kekuatan bukti, dan kepatuhan terhadap konstitusi menjadi hal penting agar proses HMP tidak dipersepsikan sebagai pertarungan kepentingan politik.

Dalam persoalan Gibran, Kristian menilai hal paling mendasar bukan semata jumlah anggota DPR yang mendukung HMP, melainkan apakah terdapat bukti dan dasar hukum yang cukup untuk membuktikan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Ia mengingatkan, pembatalan dokumen administrasi pendidikan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan ijazah. Hubungan antara putusan MA, persyaratan pencalonan Wakil Presiden, dan ketentuan konstitusi harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kristian mengingatkan, apabila HMP dijadikan komoditas politik atau alat tawar-menawar antarfraksi, dampaknya tidak hanya dirasakan di lingkungan parlemen, tetapi juga dapat meluas ke tengah masyarakat.

Menurutnya, praktik tersebut berisiko membuat masyarakat semakin skeptis terhadap DPR dan lembaga politik. Publik bisa menilai bahwa persoalan konstitusi yang menyangkut jabatan Wakil Presiden tidak lagi ditempatkan sebagai upaya mencari kebenaran hukum, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan atau menukar kepentingan kekuasaan.

Kondisi itu juga berpotensi memicu kekecewaan dan memperlebar jarak antara masyarakat dengan wakil rakyat. Apalagi, jika sikap politik anggota DPR berubah-ubah tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan bukti yang digunakan, masyarakat dapat mempertanyakan konsistensi serta integritas lembaga legislatif.

Rudi mengatakan, ketersediaan BBM di wilayah kepulauan seperti Nias perlu menjadi perhatian, mengingat kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi BBM berjalan lancar sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar, terutama di daerah yang memiliki tantangan distribusi.

"Jangan sampai terjadi mereka juga mengalami kekurangan bahan bakar. Bukan hanya Tapteng, termasuk juga daerah lainnya yang merayakan Natal dan Tahun Baru," ujar Rudi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan Rabu (11/11).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap stok dan distribusi BBM, khususnya jenis Pertalite dan Solar, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur akhir tahun.

Rudi menilai, koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, serta instansi terkait perlu diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan pasokan.

Terlebih, sejumlah daerah di Sumatera Utara memiliki kondisi geografis yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pendistribusian BBM.

Masih kata Rudi, bahwa langkah antisipasi tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi kelangkaan. Pemeriksaan stok di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk pemetaan kebutuhan berdasarkan kondisi daerah, perlu dilakukan lebih awal agar potensi kekurangan pasokan dapat dicegah.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan distribusi dilakukan secara konsisten selama masa libur Nataru. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan antrean maupun kesulitan masyarakat memperoleh BBM akibat meningkatnya mobilitas dan kebutuhan transportasi.

Selain itu, Rudi juga menyampaikan apresiasi terhadap penggunaan Solar B50. Berdasarkan informasi dari sejumlah pengguna, bahan bakar tersebut dinilai memiliki performa yang baik saat digunakan.

"Kita juga harus mengapresiasi, Solar B50 itu cukup bagus. Kita tanyakan kepada kawan-kawan yang menggunakannya, tarikannya masih bagus dan tetap enak," tuturnya.

Rudi berharap antisipasi terhadap ketersediaan BBM dapat dilakukan sejak dini, sehingga distribusi energi di Sumatera Utara tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas selama perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa terkendala pasokan bahan bakar. (**)

Komitmen tersebut dipaparkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 tersebut digelar di Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Surya menyampaikan, Pemprovsu berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman Pemprovsu dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Diantaranya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan biaya murah dan proses sederhana, serta bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik melalui penyediaan fasilitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelayanan informasi harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, serta mengedepankan perilaku sopan dan santun.

"Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik," tegasnya.

Wagubsu menjelaskan, bahwa salah satu strategi keterbukaan informasi yang diterapkan Pemprovsu adalah menggelar konferensi pers secara rutin dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam pelaksanaannya, Pemprovsu menerapkan sistem rotasi dengan memberikan giliran kepada perangkat daerah dan BUMD untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan kepada media maupun masyarakat.

Melalui sistem tersebut, seluruh perangkat daerah dan BUMD memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, serta capaian masing-masing.

Wagubsu berharap, melalui berbagai strategi tersebut, keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. (**)

"Pengunduran diri Gibran hanya boleh disampaikan ke MPR RI, tidak kepada presiden. Maka rakyat Indonesia tidak perlu terkecoh karena rumor pengunduran diri Gibran," ujar Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) Sutrisno Pengaribuan kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (11/11/2026) malam.

Sutrisno menilai, langkah mundur itu bukan dilandasi ketulusan. Pengunduran diri tersebut hanya upaya berlomba dengan waktu di tengah proses konstitusional yang tengah berjalan di DPR RI.

"Maka pengunduran diri Gibran hanya upaya berlomba dengan waktu, tidak disampaikan secara tulus," cetusnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI telah menempuh mekanisme konstitusional melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Syarat minimum pengajuan HMP disebut telah terpenuhi dan akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI besok.

"Kita lebih mendukung mekanisme konstitusional yang dikerjakan oleh DPR RI," tegasnya.

Sebelumnya, Gibran dikabarkan mundur dari jabatan wakil presiden, Rabu (11/11/2026). Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi.

Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Diserahkan di Halim] betul," ucapnya. (**)

Usulan tersebut menjadi sorotan karena salah satu tujuan yang disampaikan para pengusul adalah menindaklanjuti dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Di tengah proses politik tersebut, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, terdapat 120 anggota dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.

Dukungan itu berasal dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Dengan jumlah tersebut, usulan HMP telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Saan Mustopa mengatakan, dokumen usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.

Berdasarkan agenda DPR RI, usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut dijadwalkan diumumkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Saan menjelaskan, dasar pengajuan HMP berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 beserta perubahannya. Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain hak interpelasi dan hak angket.

Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Wakil Presiden langsung dapat dimakzulkan. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Polemik yang menjadi latar belakang pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, khususnya persyaratan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat yang menjadi salah satu syarat pencalonan Wakil Presiden.

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

MK juga menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak lagi tepat diproses sebagai sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut.

Perkembangan berikutnya muncul melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya terkait sengketa Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Putusan MA tersebut berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi penyetaraan pendidikan setingkat SMA, bukan putusan yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan atau manipulasi ijazah sarjana atau S1. Karena itu, substansi putusan perlu dibedakan dari tuduhan yang berkembang dalam polemik politik maupun pemberitaan.

Di tengah perkembangan proses di DPR dan putusan lembaga peradilan tersebut, isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden turut menjadi perhatian publik.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada sejumlah media, membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026, juga mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meski demikian, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Rabu, 11 November 2026, menyatakan belum menerima ataupun melihat surat resmi pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya dimintai keterangan oleh awak media di Jakarta.

Perbedaan keterangan tersebut membuat status administrasi pengunduran diri Gibran masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait. Hingga keterangan Ahmad Muzani disampaikan, MPR belum menerima surat resmi yang dapat menjadi dasar bagi lembaga tersebut untuk menindaklanjuti proses pengunduran diri Wakil Presiden.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka belum menyampaikan secara langsung kepada publik mengenai kabar penyerahan surat pengunduran dirinya sebagaimana dikonfirmasi Budi Arie Setiadi.

Kedua Ranperda tersebut mengatur perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Penjelasan tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam Rapat ParipurnaDPRD Sumut di Gedung Paripurna, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus beserta pimpinan dewan, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam penjelasannya, Bobby menyampaikan bahwa perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan kebutuhan hukum untuk merespons sejumlah perkembangan.

Diantaranya dinamika regulasi nasional, hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), keberlanjutan layanan, serta penambahan objek retribusi baru.

"Daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mengubah secara fundamental struktur pajak daerah dan retribusi daerah dengan menegaskan klasifikasi baru retribusi, prinsip penetapan tarif, batasan kewenangan daerah, serta standar pelayanan minimal yang harus menjadi dasar pemungutan," papar Gubsu.

Selain penyesuaian terhadap regulasi nasional, Bobby mengatakan sejumlah tarif retribusi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan biaya operasional dan nilai ekonomi aset daerah. Karena itu, penyesuaian diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa memberatkan masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

"Kemudian untuk penambahan objek retribusi baru antara lain pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah (pertanian, peternakan, perkebunan), serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Serta objek baru yang ditetapkan oleh regulasi nasional seperti pengelolaan pertambangan," bebernya.

Sementara itu, terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Bobby menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, masyarakat miskin dan kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, termasuk risiko kriminalisasi atas tindak pidana kategori ringan.

"Selama ini Perda tersebut telah melandasi semangat bantuan hukum. Namun belum sepenuhnya mewadahi paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (restorative justice/RJ)," jelasnya.

Disampaikan juga, perubahan Perda tersebut bertujuan mengarusutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengedepankan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian. Selain itu, revisi regulasi diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan program perlindungan masyarakat, menyederhanakan mekanisme bantuan hukum, serta memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.

Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus menekan beban lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat," pungkasnya.

Usai menyampaikan penjelasan, Gubsu menyerahkan secara resmi dokumen penjelasan kedua Ranperda tersebut kepada DPRD Sumut untuk dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. (**)

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengatakan, keempat tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Kedua jaringan itu menggunakan modus yang berlainan, mulai dari menyamarkan keberangkatan calon pekerja sebagai wisatawan hingga memanfaatkan jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

Pengungkapan kasus pertama bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman calon PMI ke Malaysia. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka S alias R sedang membawa dua calon PMI keluar dari rumahnya menuju sebuah mobil.

S alias R bersama ES kemudian diamankan di Jalan Purwo, Gang Banjir, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat, 2 Oktober 2026, sekitar pukul 22.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap ES berperan merekrut calon PMI sekaligus membantu proses pengurusan paspor. Calon pekerja yang telah direkrut selanjutnya diserahkan kepada S alias R untuk diatur keberangkatannya menuju Malaysia.

Kombes Pol. Kristinatara, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa para calon PMI tersebut dijanjikan pekerjaan dengan upah menarik di Malaysia.

Seorang calon PMI berinisial RA dijanjikan bekerja sebagai perawat lanjut usia di panti jompo dengan gaji 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp6,7 juta per bulan. Sementara itu, calon PMI berinisial NZ dijanjikan pekerjaan sebagai pengasuh anak atau baby sitter dengan upah 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp8,6 juta per bulan.

Setelah proses perekrutan, S alias R diduga mengatur transportasi dan keberangkatan calon PMI melalui Pelabuhan Tanjung Balai. Modus yang digunakan adalah menyamarkan tujuan perjalanan seolah-olah para calon pekerja tersebut hendak berangkat sebagai pelancong atau wisatawan.

Padahal, tujuan sebenarnya adalah bekerja di Malaysia melalui jalur penempatan yang tidak sesuai prosedur. Setibanya di negara tujuan, para calon PMI itu direncanakan dijemput oleh seorang agen warga negara Malaysia berinisial K.

Dalam menjalankan aksinya, S alias R diduga menerima uang sebesar 5.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp20 juta untuk setiap calon PMI yang diberangkatkan. Dari transaksi tersebut, tersangka disebut memperoleh keuntungan pribadi sekitar Rp5 juta per orang.

Dalam perkara pertama ini, polisi menyelamatkan calon PMI dan mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Para calon pekerja selanjutnya dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sementara itu, pengungkapan kasus kedua dilakukan di kawasan Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pada Sabtu, 3 Oktober 2026, sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap SB alias Pak H (57), warga Tanjung Balai, dan MDT (43), warga Kota Tanjung Balai yang diketahui bekerja sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Balai.

SB alias Pak H diduga berperan sebagai agen yang merekrut, menampung, serta mengatur pemberangkatan calon PMI ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus. Untuk mengirimkan para calon pekerja, tersangka diduga memanfaatkan kapal tongkang sebagai sarana penyeberangan menuju Malaysia.

Adapun MDT diduga berperan membantu proses pengangkutan calon PMI dengan menjemput mereka dari sejumlah titik kedatangan. Calon PMI asal Aceh dijemput di loket bus Putra Pelangi, calon PMI asal Medan dijemput di pintu gerbang Tol Bandar Selamat, sedangkan calon PMI asal Nusa Tenggara Barat dijemput di Bandara Internasional Kualanamu.

Dari setiap calon PMI yang diberangkatkan, SB alias Pak H disebut memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp500 ribu per orang. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka SB alias Pak H merupakan residivis dalam perkara serupa. Ia pernah ditangkap Polres Tanjung Balai pada 2023 dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural.

Dalam pengungkapan jaringan kedua, penyidik menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi BK 1533 KY, satu unit mobil Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp8,6 juta.

Berdasarkan keterangan resmi Polda Sumut, dari dua jaringan tersebut polisi berhasil menyelamatkan total 11 calon PMI. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk mendukung proses penyidikan.

Atas dugaan perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kombes Pol. Kristinatara mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitas perusahaan, dokumen, dan proses penempatannya.

Ia menegaskan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri perlu menempuh jalur resmi agar terhindar dari risiko eksploitasi, penipuan, maupun tindak pidana perdagangan orang.

Ia mengingatkan agar seluruh kader tidak mudah terpengaruh berbagai isu maupun upaya pihak-pihak tertentu yang berpotensi melemahkan soliditas partai.

Penegasan tersebut disampaikan Aswin Parinduri yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, kekuatan Partai Golkar terletak pada persatuan, kedewasaan kader, serta komitmen bersama dalam menjaga marwah dan kebesaran organisasi.

Aswin juga mengajak seluruh kader untuk tetap bergandengan tangan, memperkuat komunikasi, dan menjaga kesatuan langkah dalam menjalankan roda organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Jangan sampai Partai Golkar diobok-obok oleh pihak-pihak yang tidak jelas kepentingannya atau sengaja ingin melemahkan partai. Kita harus tetap solid, satu komando, dan menjaga persatuan demi kebesaran Partai Golkar," tegasnya.

Ia menilai, dinamika dan berbagai tantangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Partai Golkar sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia.

Karena itu, setiap kader harus menyikapinya dengan kepala dingin, kedewasaan politik, serta tidak mudah terpancing oleh berbagai isu yang belum tentu memiliki dasar yang jelas.

Menurut Aswin, Partai Golkar telah melewati berbagai ujian dan terpaan politik. Pengalaman panjang tersebut seharusnya menjadi modal untuk semakin memperkuat persatuan, bukan justru membuka ruang bagi perpecahan internal.

"Kita sudah terbiasa menghadapi dinamika, bahkan terpaan yang jauh lebih besar. Karena itu, jangan sampai persoalan seperti ini membuat kita goyah. Justru dalam situasi seperti sekarang, soliditas dan loyalitas kader harus semakin diperkuat," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Partai Golkar telah mengambil langkah organisasi, termasuk menempuh upaya hukum melalui somasi terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan informasi atau pernyataan yang berpotensi merugikan partai.

Meski demikian, Aswin mengingatkan agar seluruh kader tetap mengedepankan mekanisme organisasi dan tidak mengambil langkah sendiri-sendiri. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui jalur yang tepat dengan tetap menghormati aturan partai.

Aswin berharap seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar di Kabupaten Madina terus memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat bawah. Soliditas tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata, kebersamaan, dan kesungguhan membesarkan partai.

Menurut Aswin, loyalitas kepada kepemimpinan dan kepatuhan terhadap keputusan organisasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan partai. Namun, hal itu juga harus diiringi tanggung jawab setiap kader untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Aswin menegaskan, seluruh kader harus tetap fokus menjalankan program-program partai, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia maju.

"Harapan kita, seluruh kader tetap bergandengan tangan. Jangan memberi ruang bagi siapa pun yang ingin memecah belah. Mari kita jaga kekompakan, memperkuat organisasi, dan bekerja bersama untuk kebesaran Partai Golkar," pungkasnya. (**)

Kapolsek Batang Toru, IPTU Danni M. Sidauruk, membenarkan adanya peristiwa penemuan jenazah tersebut.

Ia menjelaskan, pihaknya menerima laporan masyarakat terkait seorang laki-laki yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di warung makan tersebut.

"Saat ditemukan, korban berada dalam posisi duduk dengan kepala bersandar di sela-sela pagar warung.," ujar IPTU Danni M. Sidauruk.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui telah berada di sekitar Kelurahan Aek Pining sejak awal 2026.

Dalam kesehariannya, korban bekerja sebagai pemulung barang bekas dan sudah sekitar satu tahun terakhir kerap mendatangi warung tersebut untuk meminta makanan.

"Dari keterangan para saksi, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban memang sempat mengeluhkan sakit perut dan diare. Bahkan, beberapa saksi melihat kondisi korban semakin lemah," jelas Kapolsek.

Setelah melakukan pemeriksaan di TKP, petugas selanjutnya mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Batang Toru untuk menjalani pemeriksaan luar.

"Pada pemeriksaan luar awal, tidak ditemukan adanya luka pada tubuh korban. Untuk memastikan penyebab kematiannya, kami tetap mengedepankan hasil pemeriksaan medis," tegas IPTU Danni.

Hingga kini, identitas korban masih belum diketahui. Polsek Batang Toru berencana melakukan upaya identifikasi menggunakan sistem MAMBIS (Mobile Automated Biometric Identification System) untuk membantu mengungkap identitas korban.

"Kami berharap identitas korban dapat segera diketahui sehingga pihak keluarga dapat memperoleh informasi mengenai peristiwa ini, jenazah saat ini telah berada di kamar jenazah RSUD Kota Padangsidimpuan," tutup Kapolsek Batang Toru IPTU Danni M. Sidauruk. (**)

"Anggaran Tahun 2022 dan 2023 pada semester pertama yang disampaikan di tiktok dianggap temuan BPK sudah selesai dan sudah dikembalikan oleh pihak penyedia," imbuh Perdinan kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi, Rabu (11/11/2026).

Perdinan menegaskan, dengan sudah selesainya pemeriksaan BPK tersebut, maka status laporan BPK menjadi selesai dan telah sesuai rekomendasi.

"Selisih ketidakwajaran harga dari pemeriksaan BPK sudah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Tirtanadi. Oleh karena itu, hasil akhir laporan pemeriksaan BPK menjadi selesai sesuai rekomendasi," tandasnya.

Selain itu, lanjut Perdinan, informasi tentang laporan pemeriksaan BPK untuk tahun 2022 dan 2023 semester pertama dapat dilihat pada aplikasi SIPTL BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Pada aplikasi SIPTL BPK RI Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dengan jelas status pengadaan water meter air anggaran 2022 dan 2023 semester pertama," terangnya.

Lebih lanjut Perdinan menekankan, bahwa saat ini dengan arus informasi yang sangat cepat, pihaknya terbuka dalam menyampaikan kebenaran untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dan diharapkan, lanjut Perdinan, masyarakat yang memperoleh informasi terutama dari media sosial hendaknya menguji kembali akan kebenaran informasi tersebut, agar tidak menerima informasi yang salah dalam menentukan sikap.

Sementara di tempat terpisah Ketua Umum Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar sangat menyambut baik kinerja SPI dalam laporan BPK yang selama ini terbuka dan berjalan baik, sehingga hasil pemeriksaan BPK keseluruhannya dinyatakan sudah selesai dan sesuai rekomendasi.

"Selama yang kami ketahui SPI Perumda Tirtanadi setiap laporan pemeriksaan akhir BPK tetap menjadi selesai dan sesuai rekomemdasi ini membuktikan kinerja SPI berjalan baik,"ujar Salfimi Umar. (**)

Kabar pengunduran diri ini dilakukan setelah Gibran bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara, Hakim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Tak hanya itu, kabar pengunduran diri Gibran sebagai Wapres RI ini juga dibenarkan oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiabudi.

"Betul," ucap Budi Arie di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Diketahui, munculnya kabar pengunduran diri Gubra sebagai Wapres RI sejak, Selasa (10/11/2026). Gibran bertemu dengan Prabowo untuk mengajukan pengunduran dirinya.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," imbuh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo juga membenarkan adanya pengajuan Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden saat ini. Alasan pengunduran diri tersebut pun tidak lepas dari berbagai polemik yang ada. (**)

Melansir berbagai sumber, Rabu (11/11/2026) Desta membikin klarifikasi secara pribadi melalui unggahan Instagram Story.

Desta menyebut bahwa dirinya bekerja secara profesional sebagai talent dengan mengikuti rate card atau tarif yang berlaku untuk jasanya sebagai artis.

"Saya bekerja profesional sebagai talent sesuai rate card saya sama dengan brand apa pun yang pernah bekerja sama dengan saya pribadi maupun @thedudasminusone," tulis Desta.

Desta juga membantah menerima bayaran pribadi sebesar angka fantastis yang beredar.

"Jumlah angka yang saya terima pribadi dengan kewajiban pekerjaan yang saya lakukan (bukan untuk 1 konten saja) tentu tidak seperti jumlah angka fantastis yang beredar," tambah Desta.

Desta pun membeberkan alasannya menerima pekerjaan bersama The Dudas Minus One.

"Kenapa saya menerima pekerjaan ini juga karena bersifat edukasi yang menurut saya positif menyangkut kondisi kehidupan para nelayan, petani garam, dan promosi keindahan pariwisata di sana," ungkap Desta.

Desta menyebut, perhitungan mengenai nilai kerja sama tersebut nantinya akan dijelaskan secara transparan oleh RANS Entertainment.

Yang jelas, Desta menegaskan bahwa dirinya selalu memegang prinsip untuk tidak menerima atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

"Papah (almarhum) dan mamah saya mengajari untuk jangan pernah menerima atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan itu selalu akan saya terapkan sampai seumur hidup saya… apalagi ke anak-anak saya," tulis Desta.

Melansir berbagai sumber, Rabu (11/11/2026), Ariel NOAH pun langsung blak-blakan bicara soal honor tersebut.

"Sebenarnya yang bisa menjawab itu dari RANS, cuma kita bisa bilang, sebenarnya kerjasama itu ada banyak outputnya, detailnya ada banyak, produksi segala macam," jelas Ariel.

Ariel pun menyebut, kabar di luar yang mengatakan bahwa nilai miliaran rupiah untuk publikasi satu video dan dinikmati oleh mereka secara berlebihan, adalah hal yang salah.

Nominal Rp3,6 miliar yang dipublikasikan Indonesia Corruption Watch (ICW) bukan untuk satu video.

"Sempat juga dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu enggak benar," kata Ariel dalam video di media sosialnya.

Ariel kemudian bicara soal besar honor yang diterima, baik olehnya maupun oleh Gading Marten maupun Desta.

"Jadi, dana tadi kan dibilang itu semua buat kita, itu kan bukan buat kita semua," kata Ariel.

"Yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," sambungnya.

Ariel menyebut bahwa honor yang mereka terima sama seperti rate card yang mereka berikan, baik saat Ariel manggung begitu juga dengan Desta dan Gading.

"Value-nya tuh segitu, istilahnya kalau zaman sekarang rate card-nya gitulah," ucap Ariel.

Ariel mengatakan, secara pribadi dirinya mau menerima pekerjaan tersebut karena merasa tertarik untuk mengenalkan kekayaan laut Indonesia.

"Mudah-mudahan penjelasan ini bisa meredakan keresahan, meluruskan semuanya," pungkas Ariel.

Melansir berbagai sumber, Rabu (11/11/2026), Gading menyebut kerja sama dengan KKP atau instansi pemerintah lainnya bukanlah hal baru dan banyak yang sudah melakukan itu.

"Setahu gue, instansi pemerintah itu sudah lama dan sudah biasa bekerja sama dengan artis-artis," jelas Gading.

"Anak-anak band misalnya ngisi acara, atau ada event, MC juga bisa," sambungnya.

Dan, untuk kerja sama antara KKP dan The Dudas Minus Ones berupa konten edukasi dan promosi daerah.

"Nah, kerja sama sama The Dudas, output-nya adalah konten. Nah, kontennya konten edukasi, promo daerah-daerah, pulau-pulau yang kami samperin begitu sama KKP," ucap Gading.

Yang jelas, Gadinh menegaskan bahwa mereka selalu berupaya untuk bekerja secara profesional, dan mengikuti regulasi, maupun SOP yang berlaku.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti soal dua kementerian yang mengalokasikan anggaran senilai Rp14.696.955.002 untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad, yakni PT Rans Animasi Indonesia.

Adapun anggaran sebesar belasan miliar rupiah itu diduga dialokasikan untuk membeli jasa influencer atau pemengaruh.

Dan, sebagai informasi, The Dudas Minus One dibentuk sejak awal tahun 2024. Kelompok ini beranggotakan empat orang. Mereka adalah Desta, Raffi Ahmad, Gading Marten, dan Ariel NOAH.

Ide membentuk The Dudas Minus One sendiri berawal dari Ariel yang saat itu baru hiatus dari bandnya.

Sejak tahun 2024 itu mereka sudah mengunjungi 27 kota dan bekerjasama dengan banyak sponsor, sebelum ada KKP.