Ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana juga menjadi bagian penting dari upaya Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

Sepanjang 1-28 Agustus 2026, Polres Tapsel bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 11 perkara tindak pidana dengan total 13 tersangka.

Perkara tersebut meliputi pembunuhan, pencurian dengan pemberatan (curat), serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kapolres Tapsel, AKBP Anton Santoso melalui Kasat Reskrim Polres Tapsel, IPTU Bontor Desmonth Sitorus menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah perkara tersebut merupakan bagian dari konsistensi jajaran kepolisian.

"Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Iptu Bontor.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil diungkap, pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana paling dominan. Tercatat tujuh laporan polisi dengan delapan tersangka dalam perkara curat.

Sementara itu, kasus pembunuhan tercatat sebanyak tiga laporan polisi dengan tiga tersangka, sedangkan pencurian kendaraan bermotor sebanyak satu laporan polisi dengan dua tersangka.

Menurut Bontor, angka pengungkapan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai capaian penindakan melainkan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.

"Setiap pengungkapan kami evaluasi dengan melihat jenis kejahatannya, lokasi, hingga potensi kerawanan yang mungkin muncul kembali agar tindak pidana serupa tidak terus berulang," lanjutnya.

Dominannya perkara curat, kata dia, sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga kamtibmas tidak dapat dibebankan kepada kepolisian semata.

Kewaspadaan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan.

Karena itu, Polres Tapsel terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing serta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana.

"Sekecil apa pun informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan kamtibmas dapat membantu kami melakukan langkah pencegahan maupun mempercepat pengungkapan suatu perkara," jelas Bontor.

Bagi Polres Tapsel, menjaga kamtibmas tidak cukup dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan agar potensi gangguan dapat ditekan sekaligus memberikan kepastian hukum ketika kejahatan terjadi.

Upaya itu juga diperkuat melalui keterlibatan Polsek jajaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

"Kami ingin kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya ketika tindak pidana sudah terjadi," tegasnya.

Terakhir, pengungkapan 11 perkara dengan 13 tersangka sepanjang Agustus 2026 menjadi salah satu wujud dari komitmen tersebut.

Selain memperkuat langkah preventif, Polres Tapsel memastikan setiap tindak pidana yang terjadi mendapatkan penanganan sesuai proses hukum.

"Komitmen kami jelas, yaitu menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," pungkasnya.

Melansir berbagai sumber, Jumat (28/8/2026), Gading Marten menjadi orang tua asuh bagi seekor bayi yang akrab disapa Si Manis itu lewat program adopsi Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation.

Sehat-sehat yaaaaaaa," tulis Gading Marten.

Kabar membahagiakan ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat unggahan Instagram pribadinya, lengkap dengan sertifikat resmi program adopsi tersebut.

Sertifikat tersebut ditandatangani langsung di Bogor pada 28 Agustus 2026 oleh Dr. Jamartin Sihite selaku CEO BOS Foundation, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungan Gading Marten dalam upaya penyelamatan orangutan Kalimantan dari ancaman kepunahan.

"Pinter-pinter yaaaaaaa baby Selfie," tulis Gading Marten lagi.

Berdasarkan sertifikat resmi yang diterima Gading, masa adopsi bayi orangutan Selfie ini berlangsung selama satu tahun penuh, terhitung sejak 28 Agustus 2026 hingga 28 Agustus 2027.

Lewat program adopsi ini, Gading turut berkontribusi terhadap misi besar BOS Foundation dalam menyelamatkan populasi orangutan Kalimantan yang kian terancam punah akibat kerusakan habitat dan berbagai ancaman lainnya.

Langkah kecil seperti mengadopsi satu individu orangutan ini menjadi salah satu cara nyata public figure turut ambil bagian dalam pelestarian satwa endemik Indonesia.

Aksi Gading Marten ini pun mendapat sambutan hangat dari warganet, yang mengapresiasi langkahnya memanfaatkan popularitas untuk menyuarakan isu konservasi lingkungan dan satwa liar Tanah Air.

Melansir berbagai sumber, Jumat (28/8/2026) Caitlin Halderman bintangi filmBaby Udon sebagai Fanny Kondoh, wanita tangguh yang berjuang sendiri.

"Kak Fanny ini adalah perempuan yang sangat tangguh dan kuat," ujar Caitlin Halderman.

Film garapan Fajar Bustomi ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 3 September mendatang.

Diadaptasi dari kisah nyata pasangan Fanny Kondoh dan Hajime Kondoh, Caitlin Halderman melihat Fanny adalah seorang perempuan kuat dan pejuang untuk hidupnya sendiri.

"Dia berjuang sendiri semuanya tanpa bantuan seorang suami," tambah Caitlin Halderman.

Sebagai informasi, Baby Udon adalah film yang diambil dari kisah nyata Fanny Kondoh dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh.

Film ini mengisahkan tentang Fanny yang jatuh cinta dengan bos di tempat kerjanya yang berasal dari Jepang.

Mereka pun menikah dan melalui proses panjang saat berusaha memiliki buah hati melalui proses bayi tabung.

Namun takdir menentukan sesuatu yang lain, Fanny diuji dengan suaminya yang didiagnosis mengidap kanker dan kemudian meninggal dunia.

Aktris keturuan Belanda itu juga mengungkapkan bagaimana melelahkannya perankan karakter Fanny Kondoh dalam film Baby Udon.

"Aku memerankan Fanny selama 18 hari saja, capeknya luar biasa. Bener-bener merasa perjuangannya seperti enggak selesai-selesai," tuturnya.

"Ternyata ujian hidup aku mungkin belum seberapa dibanding hidup Kak Fanny yang harus aku perankan," tambahnya.

Dari situ, aktris berusia 26 tahun itu tersadar bahwa masih banyak orang di luar sana yang mengalami ujian hidup lebih berat dari dirinya.

Menurutnya, yang paling penting adalah untuk tetap bersyukur.

"Aku yakin Allah enggak akan memberi kita cobaan lebih dari kemampuan kita," pungkas Caitlin Halderman.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyampaikan jawaban dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut di Gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Pemprovsu memberikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seluruh pandangan tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam proses penyempurnaan rancangan perubahan APBD.

Surya mengatakan, masukan dari DPRD Sumut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

"Pemprovsu menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.

Menurutnya, perubahan APBD harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprovsu juga terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam jawaban tersebut, Pemprovsu turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi, baik yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Surya menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD SumutSutarto menyampaikan, setelah Pemprovsu memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumut.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemprov Sumut terhadap Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. (**)

Penghargaan yang diinisiasi iNews TV tersebut diserahkan oleh Wamen PAN-RB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto kepada Rico Waas yang diwakili Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower MNC Center Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas terobosan Pemerintah Kota Medan dalam menghadirkan sistem perpajakan yang lebih mudah, transparan dan efisien, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Qresto merupakan salah satu inovasi Pemko Medan dalam mentransformasi pengelolaan pajak daerah melalui teknologi digital. Sistem tersebut memungkinkan pemisahan pembayaran transaksi makanan atau jasa dengan pajak secara otomatis dan real-time.

Saat konsumen melakukan pembayaran, nilai transaksi akan dipisahkan secara elektronik. Bagian yang merupakan pajak kemudian diarahkan langsung ke kas daerah sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Sistem ini juga dirancang untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan daerah. Setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengawasan berdasarkan data secara lebih transparan dan akuntabel.

Qresto disebut sebagai inovasi yang pertama di Indonesia dalam menerapkan mekanisme pemisahan otomatis pembayaran transaksi dengan pajak untuk sektor restoran, kafe hingga hotel yang terhubung langsung dengan kas daerah.

Bagi Pemko Medan, penerapan Qresto bukan sekadar digitalisasi sistem pembayaran. Inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola perpajakan daerah agar lebih tertib, terukur, transparan dan akuntabel.

Dari sisi masyarakat dan pelaku usaha, sistem tersebut diharapkan memberikan kemudahan karena proses pembayaran berlangsung dalam satu transaksi. Sementara bagi pemerintah daerah, data transaksi yang masuk secara langsung dapat memperkuat pengawasan sekaligus membantu mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pj Sekda Kota MedanErfin Fahrurrazi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia mengatakan capaian itu menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Erfin, penghargaan tersebut juga dipersembahkan untuk masyarakat Kota Medan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik melalui berbagai inovasi.

"Ini menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik melalui inovasi daerah," tutup Erfin.

"Kita sangat berharap seluruh proses hukum terhadap para tersangka segera dituntaskan secara profesional dan berkeadilan," ujar Henry Dumanter kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, perkara penipuan dan penggelapan tersebut, dilaporkan melalui kuasa hukum korban, Muhammad Hendra SH MH, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/837/VII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 14 Juli 2023. Dalam perkembangannya, NW dan JDS telah ditetapkan sebagai tersangka.

Henry bahkan secara khusus mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimum Polda Sumut yang berhasil menemukan dan mengamankan JDS di Pekanbaru, Riau, setelah yang bersangkutan disebut tidak memenuhi kewajiban wajib lapor pasca penangguhan penahanan.

Sementara terhadap tersangka NW, Henry menyebut berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21. Namun, proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II belum terlaksana karena yang bersangkutan disebut mengalami kondisi kesehatan.

"Kami menghormati kondisi kesehatan tersangka. Namun sebagai korban, kami juga membutuhkan kepastian hukum. Karena berkas sudah P-21, kami berharap Tahap II dapat segera dilaksanakan sesuai prosedur hukum," tegasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi kawasan Kabupaten Deli Serdang ini juga menyinggung adanya perkara pidana lain yang sebelumnya menjerat NW dan telah diputus hingga tingkat kasasi, tapi tentunya berbeda dengan kasus penggelapan dan penipuan dimaksud.

Berdasarkan informasi SIPP, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 132 K/PID/2026 tanggal 3 Februari 2026 menolak permohonan kasasi NW maupun Penuntut Umum serta memperbaiki lamanya pidana menjadi 1 tahun 6 bulan penjara.

Namun, perkara tersebut berbeda dengan perkara Rp5,5 Miliar yang saat ini ditanganinya.

"Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum ataupun menghakimi siapa pun. Biarkan seluruh fakta, alat bukti, keterangan para pihak dan pertanggungjawaban hukum diuji secara terbuka di pengadilan. Kami meminta hukum berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Henry berharap sinergi Polda dan Kejati Sumut terus dijaga hingga seluruh rangkaian perkara selesai serta meminta proses hukum berjalan profesional, objektif, transparan dan berkeadilan, termasuk segera memberikan kepastian terhadap proses Tahap II NW. (**)

Dalam tradisi ini, masyarakat terlihat antusias mengikuti rangkaian ritual dengan melempar ribuan kertas persembahan dan mengumpulkan berbagai replika barang.

Diantaranya replika rumah, kendaraan, serta berbagai perabotan dan perlengkapan lainnya. Seluruh persembahan tersebut dikumpulkan di satu titik untuk kemudian dibakar.

Sebelum prosesi pembakaran dilakukan, pengurus vihara terlebih dahulu melaksanakan ritual sembahyang dan doa bersama.

Setelah rangkaian sembahyang selesai, berbagai replika dan ribuan kertas persembahan kemudian dibakar.

Tradisi atau Festival Hungry Ghost merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tionghoa yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur dan mereka yang telah meninggal dunia.

Di Vihara Gunung Timur, tradisi ini menjadi salah satu momen bagi masyarakat untuk bersama-sama menjalankan ritual keagamaan sekaligus mempertahankan warisan kebudayaan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.Tradisi ini pun berlangsung dengan khidmat dan diikuti ratusan masyarakat yang hadir di Vihara Gunung Timur, Medan.

Menurut Pengurus Vihara Rizki, festival hantu kelaparan ini dilakukan tiap tahun.Yang mana, memperingati hari leluhur bulan 7 atau bulan arwah . Dimana menurut keyakinan suku Tionghoa Budha bulan ini para arwah berdatangan.

Rizki juga jelasa , ramainya yang datang bukan hanya dari kota Medan saja. Melainkan dari luar provinsi hingga dari India.

Ryan Alamsyah, sopir taksi online berusia 25 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi terikat di kebun tebu Desa Bulucina, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, pada 13 Agustus 2026 lalu.

Kasus ini diungkap Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Empat orang tersangka yang berperan sebagai eksekutor, serta penadah mobil hasil kejahatan, ditangkap polisi.

Dua di antaranya, Agus, 27 tahun, dan Gilang, 29 tahun. Agus diduga menjadi otak pembunuhan, ia mencekik leher korban dari belakang menggunakan ikat pinggang saat berada di dalam mobil.

Sedangkan Gilang, yang memesan taksi online, turut menganiaya korban. Setelah korban tewas, keduanya merampas mobil dan telepon seluler milik Ryan. Mobil dan barang hasil kejahatan kemudian dijual kepada penadah seharga Rp17 juta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Cornelius Mangarahon Simanjuntak, Kamis (27/8/2026), mengatakan kasus ini bermula saat Agus dan Gilang berada di sebuah warung internet di Jalan Ngumban Surbakti, Medan, pada Rabu, 12 Agustus.

Keduanya saat itu mengonsumsi sabu-sabu. Namun, setelah narkoba tersebut habis, mereka kembali membutuhkan uang untuk membeli barang haram tersebut. Agus kemudian merencanakan perampokan terhadap sopir taksi online.

"Kemudian bahan sabu itu habis, kemudian mereka masih mencari sabu karena mungkin masih tanggung, gitu ya. Akhirnya mereka berpikir untuk mencari uang, kemudian mereka AP merencanakan pesan taksi online," kata Cornelius.

Ryan sendiri dikenal keluarga sebagai anak yang tengah mempersiapkan masa depannya. Untuk mencari penghasilan, Ryan menjadi sopir taksi online dengan menggunakan mobil milik ayahnya.

Ironisnya, tiga hari setelah dibunuh, tepatnya 16 Agustus, Ryan seharusnya berangkat berlayar setelah diterima bekerja.

Polisi menjerat Agus dan Gilang dengan pasal pembunuhan berencana. Keduanya terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

"Ini ancaman hukumannya adalah yang maksimal pidana mati, kemudian seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun. Ini pasal yang terberat yang kita terapkan di dalam penanganan kasus ini," pungkasnya.

Mereka bernyanyi tanpa ragu, seolah tidak sedang berbicara tentang keterbatasan. Mereka tidak dapat melihat siapa yang datang, tetapi mereka mampu merasakan kehadiran tamu dengan hati. Tidak ada wajah yang meminta dikasihani. Yang terlihat justru keceriaan, keberanian dan harapan.

Menariknya, pertemuan itu bukanlah awal dari perhatian Sofyan Tan terhadap sekolah tersebut. Jauh sebelum datang dan bertatap muka dengan para siswa, bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) ternyata telah bertahun-tahun disalurkan kepada siswa SLB A Karya Murni.

"Saya sejak awal sudah instruksikan SLB-SLB yang ada di dekat kami yang membutuhkan bantuan, dicarikan dan diberikan beasiswa PIP," kata Sofyan.

Artinya, perhatian itu telah berjalan bahkan ketika dirinya belum pernah menginjakkan kaki di sekolah tersebut. Bagi Sofyan, membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan tidak harus menunggu dirinya datang dan melihat langsung kondisi mereka.Kehadiran di sekolah itu justru menjadi kesempatan baginya untuk mendengar lebih jauh kebutuhan siswa dan para guru.

Ia kemudian mengetahui bahwa sebagian besar operasional sekolah masih mengandalkan donasi dan bantuan dari orang tua siswa yang mampu. Kondisi itu membuat hatinya tergerak untuk memberikan bantuan secara pribadi. Dari gajinya, Sofyan berencana membeli lima kipas angin untuk sekolah. Ia juga memberikan insentif kepada 16 guru masing-masing Rp500 ribu atau total Rp8 juta.

"Angka lima mengingatkan pada Pancasila. Sedangkan angka delapan dipilih sebagai simbol garis yang tidak terputus. Mudah-mudahan hubungan antara kita semuanya tidak terputus," katanya.

Kepala Sekolah SLB A Karya Murni, Suster Petriani br Saragih, mengungkapkan betapa berat perjuangan para guru mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka belajar membaca, menulis, berjalan mengenali lingkungan, menggunakan laptop, memasak hingga bermain musik agar kelak mampu hidup mandiri.

"Supaya mereka nanti ada tempatnya untuk masa depan," ujar Suster Petriani.

Di balik proses itu ada kisah-kisah yang menggetarkan hati. Seorang anak pernah bertanya kepada Suster, "Boleh pinjam mata Suster?" Ia hanya ingin mengetahui warna bajunya. Ada pula Jojo, anak tunanetra sekaligus autis yang belum memahami bahwa ibunya telah meninggal dan masih sering meminta menelepon mamanya. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, anak-anak tetap memiliki mimpi. Dalam doa mereka bahkan terucap harapan sederhana, "Ya Tuhan, semoga kami melihat."

Mendengar kisah itu, Sofyan Tan menyampaikan penghormatan kepada para guru yang menurutnya bekerja bukan sekadar sebagai profesi, melainkan dengan panggilan hati. Sebelum meninggalkan sekolah, ia menyampaikan pesan yang menjadi inti pertemuan tersebut.

"Cahaya itu ada di dalam hati, bukan di mata. Ada orang yang matanya terang, tapi hatinya tidak bercahaya," ujar Sofyan Tan.

Hari itu, Sofyan Tan mungkin datang untuk melihat sekolah yang memiliki banyak keterbatasan. Namun, justru anak-anak yang tidak bisa melihat itulah yang mengajarkan sebuah makna sederhana: keterbatasan mata tidak pernah berarti keterbatasan harapan. Dan jauh sebelum bertemu mereka, kepedulian itu sudah lebih dulu hadir melalui PIP—bantuan yang terus mengalir bahkan ketika Sofyan belum pernah datang. Karena cahaya yang sesungguhnya memang tidak selalu terlihat. Ia hadir ketika seseorang memilih peduli, bahkan sebelum diminta.(*)

Format baru kembali digunakan. Setiap klub akan memainkan delapan pertandingan, terdiri dari empat laga kandang dan empat tandang. Delapan tim terbaik klasemen langsung memperoleh tiket ke babak 16 besar, sedangkan tim peringkat kesembilan hingga ke-24 harus melewati playoff untuk memperebutkan delapan tiket lainnya.

Juara bertahan Paris Saint-Germain mendapatkan undian yang langsung menyita perhatian. PSG akan menghadapi Barcelona dan Manchester City dalam fase liga. Selain dua raksasa tersebut, klub Prancis itu juga bertemu AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, dan Como.

Pertemuan PSG dengan Manchester City diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik. Sementara laga melawan Barcelona juga menghadirkan pertarungan dua klub yang memiliki ambisi besar di Eropa.

Real Madrid juga memperoleh lawan berat. Los Blancos akan menghadapi Inter Milan dan Arsenal. Selain itu, Madrid dijadwalkan bertemu PSV Eindhoven, AS Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK, dan AEK Athens.

Pertemuan Madrid kontra Inter memiliki cerita tersendiri karena Jose Mourinho kini kembali menangani klub Spanyol tersebut. Pelatih asal Portugal itu pernah membawa Inter menjadi juara Liga Champions 2010 sebelum meninggalkan Italia dan berlabuh di Santiago Bernabeu.

Arsenal juga mendapatkan tantangan berat. The Gunners harus berhadapan dengan Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, dan Slavia Praha. Bayern sendiri akan menghadapi Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United, Real Betis, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praha, serta Viking.

Manchester United, yang kembali tampil di Liga Champions setelah absen dua musim, langsung mendapatkan ujian serius. Setan Merah akan bertemu Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, Sporting CP, RB Leipzig, Villarreal, Sabah, dan Como.

Inter Milan juga harus melewati fase liga yang tidak ringan. Mereka bertemu Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart, dan Slovan Bratislava.

Pelatih Inter, Cristian Chivu, mengakui perjalanan timnya tidak akan mudah. Namun, ia menegaskan Inter siap menghadapi tantangan tersebut.

"Liga Champions adalah kompetisi yang mempertemukan tim-tim terbaik sepak bola Eropa. Semua pertandingannya berat dan kami akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaik," ujar Chivu.

Chivu juga melihat delapan pertandingan fase liga sebagai kesempatan bagi Inter untuk membuktikan kualitas mereka setelah musim sebelumnya tersingkir secara mengejutkan oleh Bodo/Glimt.

"Tidak ada hasil yang bisa dianggap pasti sebelumnya," tegasnya.

Fase liga Liga Champions 2026/2027 akan dimulai pada 8 September dan berlangsung hingga 27 Januari 2027. Setelah itu, persaingan menuju babak gugur dimulai pada Februari, sebelum final digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Sumber: Reuters, UEFA, detikSport.

Hal itu disamlaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Ir Hj Anita Lubis MIP saat menyampaikan pendapat umum saat menyampaikan pendapat umum terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026, di ruang paripurna, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/8/2026).

Anita mengingatkan infrastruktur sangat penting dilakukan percepatan pembangunan, karena percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat saat ini terus bergerak.

"Sehingga, kami meminta program pemerintah daerah untuk benar memetakan pembangunan infrastruktur. Terkhusus di wilayah terdampak bencana banjir," ujarnya.

Selanjutnya, Anita yang merupakan politisi asal Daerah Pemilihan Deli Serdang menegaskan, perhatian selanjutnya pada bidang pendidikan, karena pada kondisinya selain fasilitas masih terjadi ketimpangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dengan sekolah di jauh dari perkotaan.

Sudah seharusnya, Dinas Pendidikan memberikan fasilitas setara kepada seluruh sekolah. Karena, kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan.

Dia juga menyoroti tentang angka anak tidak sekolah di Sumut yang masih relatif tinggi, yakni mencapai angka 255 ribu lebih.

Angka ini harus menjadi perhatian penting, sebab secara kondisinya ada 20 persen anak-anak tidak bersekolah diakibatkan ketidakmampuan secara ekonomi, maka sudah seharusnya ada solusi dari program di P APBD 2026," katanya.

"Kami meminta harus ada pemetaan terhadap penanganan anak tidak sekolah, dan beasiswa yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Selain itu, Anita juga menyoroti tentang manajemen kesehatan di Sumut, di tengah kenaikan anggaran yang siginifikan pada P APBD 2026, jangan hanya fokus terhadap program kesehatan gratis, melainkan harus ada penataan penyebaran dokter spesialis ke daerah-daerah.

"Kesediaan tenaga medis menjadi kunci berhasilnya program berobat gratis di Sumut. Maka Dinas kesehatan harus melihat masalah penyebaran dokter spesialis menjadi persoalan serius di Sumut," imbuhnya.

Lebih lanjut Anita menjelaskan, persoalan harga-harga sembako dan terjadinya inflasi tinggi di Sumut, Gubernur harus menuntaskan permasalahan angka inflasi ini dengan stakeholder lainnya di Sumut. (*)

Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Kamis (27/8/2026), saat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, SHut M.Si, menyampaikan usulan Ranperda perubahan atas Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Dharma menyebut, jika angka 10,45 persen dikaitkan dengan jumlah penduduk Sumut yang sekitar 15 juta jiwa, maka terdapat sekitar 1,5 juta orang yang terdampak persoalan Narkoba.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik jutaan orang yang terdampak terdapat keluarga yang kehilangan harapan, anak-anak yang terancam masa depannya, serta potensi generasi produktif yang bisa hilang akibat jeratan Narkotika.

Data yang disampaikan Kepala BNNP Sumut pada Juni 2026 juga menyebut Sumut masih menghadapi tingkat penyalahgunaan Narkoba yang sangat tinggi. Penyebarannya bahkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan.

Pada tahun 2025, penyalahgunaan didominasi kelompok usia produktif 15-45 tahun, namun kini mulai terlihat merambah anak usia sekolah.

Ancaman bagi bonus demografi

DPRD Sumut juga menilai persoalan Narkoba tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum. Narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan manusia dan masa depan daerah.

Kelompok usia produktif dan pelajar merupakan bagian terbesar dari kekuatan demografi yang seharusnya menjadi motor pembangunan. Ketika kelompok ini terjerumus Narkoba, yang hilang bukan hanya masa depan seorang individu, tetapi juga potensi ekonomi dan sosial Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sebelumnya juga mencatat sekitar 1,3 juta pengguna Narkoba, dengan sekitar 27 persen di antaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengubah bonus demografi menjadi bencana demografi apabila tidak ditangani secara serius.

Karena itu, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjadi momentum penting untuk mengubah strategi perang melawan Narkoba.

Pemberantasan harus tetap dilakukan secara tegas terhadap jaringan dan bandar, tetapi pencegahan, edukasi, rehabilitasi serta pemulihan korban juga harus diperkuat.

Jangan hanya menangkap, selamatkan korban

Tantangan terbesar Sumut bukan hanya bagaimana menangkap pelaku peredaran narkoba, tetapi bagaimana menyelamatkan mereka yang sudah terjerumus.

Data yang disampaikan BNNP Sumut pada Februari 2026 menggambarkan kesenjangan besar antara jumlah korban dan kapasitas rehabilitasi. Dari sekitar 1,5 juta pengguna yang disebutkan, fasilitas rehabilitasi yang tersedia baru mampu menangani sebagian kecil korban.

Situasi ini menunjukkan bahwa perang terhadap Narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Korban penyalahgunaan tidak cukup hanya dijatuhi stigma. Mereka membutuhkan akses rehabilitasi, pendampingan keluarga dan kesempatan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

Dharma menegaskan, persoalan Narkoba tidak bisa dibebankan hanya kepada Kepolisian dan BNN. Seluruh kekuatan sosial harus dilibatkan, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama, pranata adat, organisasi kemasyarakatan hingga pemerintah daerah.

Dengan demikian, pencegahan dapat dilakukan sejak dari lingkungan terkecil sebelum narkoba menghancurkan kehidupan seseorang.

Perda harus menjadi gerakan bersama

Revisi perda ini diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan Narkoba yang lebih terpadu. Regulasi tidak boleh berhenti sebagai aturan di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata di sekolah, desa, lingkungan keluarga dan ruang publik.

Sumatera Utara membutuhkan gerakan bersama untuk memutus mata rantai Narkoba. Aparat harus tegas terhadap bandar dan jaringan peredaran, sementara masyarakat harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan sejak dini.

Di tengah ancaman sekitar 1,5 juta pengguna atau korban yang disebutkan tersebut, perang terhadap Narkoba sejatinya adalah perang untuk menyelamatkan masa depan Sumatera Utara.

Sebab, menyelamatkan satu anak dari Narkoba berarti menyelamatkan satu keluarga. Dan menyelamatkan jutaan generasi muda berarti menyelamatkan masa depan Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.

Perubahan atas Perda Provsu No1/2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan usulan inisiatif Komis E DPRD Sumut dibacakan juru bicara, Fatimah.

Paripurna diskor untuk pandangan fraksi. Aripay Tambunan dari Fraksi Gerindra, meminta agar paripurna berikutnya diundang Kapolda Sumut dan Kapolres se Sumut.

"Termasuk juga dari Polairud, karena barang haram ini bayak juga masuk dari jalur laut, " tambah Aswin Parinduri, Ketua Fraks Gollkar dalam interupsinya.

Hal serupa ditegaskan Sekretaris Fraksi PKS Abdul Rahim Siregar yang meminta agar instansi terkait diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Bapemperda terkait ini. (**)

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya mengatakan, penanganan Stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Pemprovsu terus menjadikan penanganan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure, Kamis (27/8/2026).

Pada intervensi spesifik, Pemprovsu antara lain memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Dari sasaran 815.520 remaja putri yang bersekolah pada 2026, sebanyak 636.637 orang atau 78 persen telah menjalani skrining.

Selain itu, pemantauan pertumbuhan balita telah menjangkau 696.183 balita atau sekitar 90 persen dari total 768.408 balita. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) mencapai 87 persen hingga Juni 2026 dan telah memenuhi target nasional.

Sementara itu, pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) minimal enam kali mencapai 20,4 persen pada triwulan II 2026 dari target 48 persen. Pemberian ASI eksklusif bagi bayi usia di bawah enam bulan juga telah mencapai 83,3 persen, melampaui target nasional sebesar 76 persen, sedangkan pemberian makanan tambahan lokal bagi anak yang mengalami masalah gizi mencapai 67 persen.

Untuk intervensi sensitif, Pemprovsu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, antara lain melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga.

Upaya lainnya dilakukan melalui pembangunan 348 unit jamban sehat di 10 kabupaten/kota pada 2026 serta perbaikan 840 unit rumah tidak layak huni di 29 kabupaten/kota selama periode 2025 hingga 2026.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan," katanya.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiharto menyebutkan, PrevalensiStunting secara nasional menurun dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen.

Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sumut tercatat 22 persen, masih berada di atas angka nasional sebesar 19,8 persen.

Oleh karena itu, lanjutnya, program pencegahan dan percepatan penurunan Stunting perlu dilanjutkan untuk memastikan seluruh anak Indonesia tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Untuk itu komitmen kepala daerah dinilai sangat penting. Dengan komitmen yang baik, PPPS menjadi prioritas pembangunan di daerah dan sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi. Dan komitmen ini harus diturunkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung pada setiap kelompok sasaran," ujarnya.

Rakor yang dihadiri 154 kepala daerah se-Sumatera tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang dilaksanakan secara luring dan daring. (**)

Kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus membangun kembali harapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

"Terkait bantuan yang diberikan Gubenur itu sudah tepat. Beliau sudah menyampaikan itu sumber anggaran dari bantuan yang direalisasikan melalui bantuan posko bencana, termasuk pada korban Puting Beliung di Kota Medan kemarin," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, H Aswin Parinduri kepada pada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/8/2026).

Aswin menilai, bencana bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan kesedihan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Untuk itu, kehadiran pemerintah dalam penanganan secara cepat, tepat, dan optimal menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Menurutnya, meskipun bencana tersebut terjadi di wilayah Pemerintah Kota Medan, sikap Bobby Nasution dapat dinilai menunjukkan tanggungjawab dan kepedulian sebagai Gubernur Sumut dengan ikut memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk pemulihan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan.

"Alhamdulillah, meskipun itu naungannya Kota Medan, Gubernur juga bertanggungjawab memberikan bantuan, mulai dari bangunan rumah yang hancur, beliau langsung ke lokasi dan menyapa masyarakat," tutur wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel ini.

Ia berharap seluruh proses pemulihan pascabencana akan terus dipercepat. Penyediaan hunian sementara dan permanen bagi masyarakat terdampak sangatlah krusial agar warga dapat kembali menjalani kehidupan normal sesegera mungkin.

Aswin juga menegaskan bahwa upaya penanganan bencana tidak boleh berhenti begitu saja setelah bantuan darurat disalurkan. Pemerintah harus memastikan pemulihan masyarakat secara menyeluruh baik dari segi hunian, lingkungan, maupun aktivitas sosial dan ekonomi.

"Kami berharap langkah-langkah penanganan yang diambil akan membuahkan hasil yang semakin signifikan dan masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal. Tempat penampungan sementara telah didirikan, dan hunian permanen pun sudah hampir siap untuk dihuni," imbuhnya.

Lebih lanjut Aswin menerangkan, semangat gotong royong dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Pasalnya, bencana yang terjadi secara tiba-tiba menuntut respons cepat, sementara pemulihan membutuhkan perencanaan dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ia mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan pembangunan Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution.

Ia meyakini bahwa visi dan misi pembangunan yang diusung dapat diwujudkan jika seluruh elemen pemerintah bekerja secara konsisten dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Saya sangat yakin beliau mampu mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Saya optimistis bahwa dalam empat tahun ke depan, Sumatera Utara akan berubah ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Menurutnya, optimisme ini bukan sekadar harapan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemerintah harus terus hadir untuk mengatasi permasalahan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Lebih jauh, ia meyakini bahwa respons pemerintah terhadap bencana mencerminkan kualitas kepemimpinan. Saat masyarakat tertimpa bencana, negara harus hadir tidak hanya melalui angka-angka dalam anggaran, tetapi juga melalui tindakan nyata di lapangan. (**)

Dorongan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menghadiri Seminar Rembug Fiskal Komwil I APEKSI 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis, 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, yang mewakili Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

Rembug Fiskal menjadi forum strategis bagi pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I untuk bertukar gagasan, pengalaman, dan inovasi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang adaptasi dan replikasi sistem pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui mekanisme pemisahan pembayaran atau split payment.

PKS tersebut ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, bersama 12 Kepala Bapenda pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I. Prosesi tersebut disaksikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama para wali kota anggota APEKSI Komwil I yang hadir.

Rico Waas mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah konkret untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui replikasi QRESTO, pemerintah kota lain diharapkan dapat mengadaptasi sistem tersebut sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Saya berkesempatan hadir di Seminar Rembug Fiskal dalam rangka Peningkatan PAD, sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Duplikasi Aplikasi QRESTO," kata Rico Waas.

Menurut Rico, agenda tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komwil I APEKSI yang digelar di Kota Banda Aceh pada April 2026. Salah satu gagasan yang didorong dalam forum tersebut adalah pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.

"QRESTO merupakan bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah agar lebih efektif, data lebih tertata, dan pengawasan semakin baik," jelasnya.

Rico menilai digitalisasi pengelolaan pajak dapat menjadi instrumen penting untuk membangun sistem penerimaan daerah yang lebih tertib, transparan, efektif, dan mudah diawasi. Di sisi lain, sistem tersebut diharapkan tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ia berharap PKS yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai seremoni administratif. Pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I diharapkan segera menindaklanjutinya melalui pengembangan dan penerapan inovasi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

"Semoga melalui rembug fiskal dan kerja sama ini, kita dapat terus saling berbagi, memperkuat kemandirian fiskal, serta menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang semakin efektif dan transparan," harapnya.

Bagi Pemko Medan, replikasi QRESTO juga menjadi bagian dari upaya memperluas praktik tata kelola pemerintahan berbasis data. Pertukaran inovasi antardaerah dinilai dapat mempercepat transformasi digital sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi PAD.

Rico menegaskan, peningkatan PAD tidak semata-mata mengejar besarnya penerimaan. Pengelolaan pendapatan daerah harus tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kepastian hukum, serta pelayanan yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Dengan adanya kerja sama tersebut, QRESTO diharapkan tidak hanya menjadi inovasi milik Kota Medan, tetapi berkembang menjadi model yang dapat diadaptasi pemerintah kota lainnya untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut untuk memperkuat kinerja, mengembangkan usaha, sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Peluang tersebut mulai dibahas dalam pertemuan Bobby Nasution dengan jajaran BEI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (26/8/2026).

Bank Sumut dan Tirtanadi dinilai sebagai dua BUMD Sumut yang memiliki peluang untuk masuk ke pasar modal.

"BUMD kita lebih fleksibel tentunya karena hubungannya langsung ke Pemprovsu. Namun tentunya tantangannya tidak mudah," terang Bobby Nasution.

Meski demikian, Bobby menekankan agar Bank Sumut dan Tirtanadi tetap membawa semangat pembangunan Sumut, di samping menjaga orientasi terhadap keuntungan agar dapat terus berkembang.

"Bukan hanya kedua BUMD ini, tetapi untuk semua BUMD kita harus tetap profit oriented, tetapi semangat pembangunannya tetap diutamakan," jelas Gubsu.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin mengatakan, Bank Sumut dan Tirtanadi perlu membangun ekosistem yang kuat sebagai bagian dari persiapan menuju pasar modal.

Menurutnya, Pemprovsu memiliki berbagai fasilitas dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem kedua BUMD tersebut.

"Yang pertama, apa yang membedakan Bank Sumut dengan bank lainnya, yang bisa kita tawarkan ke investor adalah story Pemprovsu, bagaimana Pemprovsu melibatkan Bank Sumut dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan ekosistem kuat," kata Saidu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BEI, jajaran PT Bank Mandiri dan bank Himbara lainnya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprovsu. Hadir pula Direktur Utama Bank Sumut beserta jajaran. (**)

‎Kedua terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, serta Direktur CV Global Mandiri, Mhd Hamdani, selaku rekanan.

‎Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Benny.

‎"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Iskandar Nasution dengan pidana penjara selama empat tahun," ujar Sulhanuddin saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman penjara, Benny juga dijatuhi denda Rp200 Juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Majelis Hakim turut membebankan Benny membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp897 Juta, yang dinilai berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya.

‎Hakim menyatakan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Benny dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.

‎"Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka dipidana (subsider) penjara selama satu tahun," tegas Sulhanuddin.

‎Rekanan Divonis 2 Tahun

‎Sementara itu, terdakwa Mhd Hamdani dijatuhi hukuman lebih ringan, yakni dua tahun atau 24 bulan penjara. Hamdani juga diwajibkan membayar denda Rp200 Juta subsider 80 hari penjara, serta uang pengganti sebesar Rp152 Juta dengan ketentuan subsider tiga bulan penjara.

Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1 Miliar.

Keduanya dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan hukuman Benny. Diantaranya, perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah.

‎Benny juga dinilai tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan. Sementara hal yang meringankan, Benny dinilai bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah menjalani hukuman pidana.

Untuk Hamdani, hal yang memberatkan antara lain perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta telah merugikan keuangan negara dan daerah.

‎Hal yang meringankan, Hamdani bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Vonis terhadap kedua terdakwa tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, JPU menuntut Benny dengan pidana lima tahun penjara, denda Rp100 Juta subsider 90 hari penjara, serta uang pengganti Rp897 Juta subsider dua tahun penjara.

Sedangkan Hamdani dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 Juta subsider 90 hari penjara, serta uang pengganti Rp152 Juta subsider satu tahun penjara.

Dua Terdakwa Lain Divonis Bebas

Perkara korupsi MFF 2024 ini sebelumnya juga menyeret dua terdakwa lainnya yang kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim.

Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Erwin Saleh, dan Kepala Bidang Usaha UKM Diskop UKM Perindag Medan, Anwar Syarif.

Saat kegiatan MFF berlangsung, Erwin Saleh menjabat sebagai Sekretaris Diskop UKM Perindag Medan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sedangkan Anwar Syarif menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha UKM Diskop UKM Perindag Medan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MedanFashion Festival Tahun 2024, yang dalam proses hukumnya disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1 Miliar. (**)

Melansir berbagai sumber, Kamis (27/8/2026), Maudy Ayunda menunjukkan kepeduliannya itu melalui akun Instagram pribadinya.

"Buat teman-teman yang hari ini turun ke jalan, stay safe ya semuanya. Please take care of each other," tulis Maudy Ayunda.

Sebagai informasi, aksi di depan Gedung DPR RI tersebut berfokus pada tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta pemberantasan korupsi.

Aktris dan penyanyi berusia 31 tahun tersebut pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang berani turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Ia berharap aksi yang berlangsung hari ini dapat berjalan dengan aman dan tertib.

"Thank you for your courage. Semoga bisa berjalan dengan aman dan tertib," lanjutnya.

Maudy Ayunda kemudian kembali mengingatkan masyarakat yang turun langsung ke jalan agar memperhatikan keselamatan masing-masing.

Ia juga meminta para pendemo untuk tidak lupa menjaga orang-orang di sekitar mereka selama mengikuti aksi.

"Jaga diri ya teman-teman," tulis Maudy Ayunda.

Maudy Ayunda yang selama ini dikenal cukup aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan pandangannya mengenai berbagai hal.

Lulusan S2 Stanford University tersebut kali ini memilih memberikan pesan kepada masyarakat yang mengikuti aksi agar tetap memperhatikan keselamatan.

Selain menuliskan pesannya sendiri, Maudy juga turut membagikan ulang unggahan dari sebuah akun yang berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu diketahui sebelum mengikuti aksi demonstrasi.

Unggahan tersebut kembali dibagikan Maudy melalui fitur Instagram Story. Pesan tersebut disampaikan di tengah demonstrasi yang diikuti berbagai aliansi masyarakat dan kelompok mahasiswa.

Sidak tersebut merupakan instruksi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap. Pemko Medan menyambangi Pasar Petisah dan Pasar Sei Sikambing, Kamis, 27 Agustus 2026.

Sidak dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Hendra Ridho Siregar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ahmad Untung Lubis, serta Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan.

Hasil pemantauan menunjukkan harga ayam saat ini berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi berkurangnya pasokan ayam ke pasar.

Kondisi itu turut dikeluhkan pedagang. Maryuni, salah seorang pedagang, berharap harga ayam kembali stabil dan berada di kisaran Rp35 ribu agar tidak semakin membebani masyarakat.

Menurut Maryuni, kenaikan harga mulai terasa setelah aktivitas sekolah kembali berjalan dan kebutuhan masyarakat meningkat.

Selain ayam, sejumlah komoditas bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit terpantau sekitar Rp65 ribu per kilogram, sedangkan di kawasan Petisah sekitar Rp60 ribu. Cabai merah berada di kisaran Rp45 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga bawang putih sekitar Rp34 ribu per kilogram, tomat Rp18 ribu dan bawang merah sekitar Rp36 ribu per kilogram.

Pemko Medan menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok perlu segera diantisipasi karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia.

Citra Effendi Capah mengatakan Pemko Medan akan berkoordinasi dengan para pemasok untuk mengetahui kondisi pasokan sekaligus penyebab berkurangnya sejumlah komoditas.

"Langkah-langkahnya akan kami jumpai pemasoknya," ujar Citra.

Pemko Medan juga menyiapkan intervensi harga terhadap komoditas yang mengalami kenaikan, khususnya cabai. Sementara untuk ayam, pemerintah akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH) guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga.

Selain itu, pengendalian harga akan diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah. Program tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami akan menggelar GPM dan Pasar Murah. Kita pastikan barang komoditas tersebut ada di pasar," kata Citra.

Ia menegaskan, sidak dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap agar pemerintah mengetahui kondisi harga secara langsung dan segera mengambil langkah ketika terjadi kenaikan.

"Sidak ini sesuai arahan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Masyarakat banyak yang mengeluh harga. Jadi kita ingin mengetahui secara langsung," ujarnya.

Pemko Medan selanjutnya akan menelusuri rantai pasok mulai dari pemasok hingga pedagang untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mendorong harga kembali stabil sehingga tidak semakin membebani masyarakat.

‎Dalam persidangan beragendakan keterangan saksi tersebut, terungkap bahwa terdakwa menggunakan invoice palsu untuk meraup uang korbannya dengan modus investasi pengadaan/pembelian aspal.

‎Hal tersebut terungkap dari keterangan salah seorang saksi, Audri Sergey Geraldo Sembiring, pengusaha muda yang pernah menjalankan bisnis pengadaan aspal dengan terdakwa.

‎Saksi mengungkap soal invoice palsu yang dikeluarkan PT. Gloria Karya Mandiri yang tak lain merupakan perusahaan milik terdakwa. Menurutnya selama berbisnis dengan terdakwa, ia tak pernah melihat atau menerima invoice apapun terkait pemesanan aspal.

‎"Saya tidak pernah menerima invoice dari yang bersangkutan (terdakwa) sepanjang urusan jual beli aspal itu, yang mulia. Saya baru tau dan baru lihat invoice itu dari penyidik polisi sewaktu saya dimintai keterangan soal masalah hukum yang bersangkutan," ujar saksi setelah diperlihatkan bukti sejumlah berkas berhubungan invoice yang dimaksud oleh JPU dan kuasa hukum terdakwa di hadapan majelis hakim.

‎Majelis hakim kemudian mempertanyakan soal alasannya menyatakan bahwa invoice tersebut palsu. "Saudara tau dari mana kalau invoice itu palsu? tadi saudara bilang tidak pernah menerima atau melihat invoice dari terdakwa itu?," tanya majelis hakim.

‎Menjawab pertanyaan itu saksi kemudian menjelaskan bahwa tanggal yang tertera dalam invoice dari terdakwa tersebut tidak sesuai dengan orderan/urusan bisnis terakhir yang dilakukannya dengan perusahaan terdakwa.

‎"Saya mengetahui itu palsu karena tanggalnya tidak sesuai dengan order saya yang terakhir kali dengan perusahan terdakwa. Karena order terakir kami itu tanggal 20 juli 2023, tapi invoice yang saya lihat dari PT Gloria yang diperlihatkan penyidik tertera itu tercatat ada beberapa pesanan sampai tahun 2025," ungkapnya.

‎Berkaitan perkara tersebut, korban pelapor, Hertuti Simbolon yang ditemui di luar persidangan menyampaikan, saat ini pihaknya berupaya berkoordinasi dengan korban lain yang memungkinkan juga memberikan kesaksian dan bisa dihadirkan dalam persidangan.

‎"Harapan kami saksi-saksi lain yang menjadi korban bisa dihadirkan di persidangan agar menjelaskan lebih jauh modus dan kejahatan yang dilakukan terdakwa ini dengan modus investasi," ujar korban.

‎Terpisah menanggapi kasus tersebut, Pemerhati Bisnis dan Investasi, Ricky Prandana Nasution menyampaikan, modus kejahatan yang dilakukan terdakwa terbilang sederhana namun dilakukan dengan narasi "keuntungan" yang menjerat korban.

‎"Jadi si terdakwa ini memang menggunakan invoice yang belakangan terungkap palsu itu untuk meraup uang korban. Invoice itu digunakannya meminta atau menawarkan investasi ke korban untuk pembelian aspal dengan akal-akalan mekanisme keuntungan sekian persen," sebutnya.

‎Terlebih keabsahan invoice tersebut baru terungkap setelah korban melaporkan masalah itu ke pihak kepolisian. Dalam proses hukum itu diketahui perusahaan-perusahaan yang tertera dalam invoice itu sebagian besar sudah tidak beroperasi bahkan tidak jelas keberadaannya.

‎"Dari situ kita ketahui bahwa beberapa perusahaan itu ada yang sebenarnya sudah tutup dari 2020. Namun PO yang dikeluarkan Gloria yang dulu pernah order atas nama perusahaan tadi membuat beberapa korban berani memberikan finansial, memberikan uang kepada terdakwa Gloria untuk belanja, karena awalnya terdakwa Gloria ini meyakinkan korban soal bisnis investasi penyedia aspal," jelasnya.

‎Sebagaimana diketahui berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kasus ini bermula pada 26 Juni 2023. Saat itu terdakwa mengajak korban bekerjasama sebagai pemodal bisnis aspal.

‎Pada 5 Juli 2023 korban mengirim uang untuk pembelian aspal sebesar Rp214.500.000 ke rekening Bank Mandiri atas nama Gloria Anggriani Br Sitepu.

‎Kemudian pada 18 Juli 2023, terdakwa menghubungi korban lalu mengirimkan uang kepada korban sebesar Rp96.800.000 sebagai keuntungan, sementara sisanya Rp165.000.000 lagi, disebut terdakwa pada korban akan diputar kembali untuk modal pembelian 100 drum aspal lagi.

‎Selama periode Tahun 2023 hingga awal tahun 2025 perjalanan bisnis pengadaan aspal antara terdakwa dan korban berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan minim terjadi permasalahan karena korban masih menerima keuntungan secara rutin dari terdakwa.

‎Namun, pada 17 Juni 2025, korban mulai merasa ada keganjilan karena korban tidak lagi menerima transfer dari terdakwa, meski waktu yang sudah disepakati telah jatuh tempo.

‎Bahkan, saat korban belum menerima pengembalian uang modal dan keuntungan, terdakwa malah meminta uang lagi. Bahkan, hal itu terus terjadi hingga 9 Agustus 2025.

‎Merasa curiga, korban akhirnya mencari tahu perusahaan-perusahaan pembeli aspal yang tertera dalam Invoice yang dikirim terdakwa kepadanya.

‎Betapa terkejutnya Hertuti saat mengetahui bahwa perusahaan-perusahan yang tertera pada invoice yang diberikan terdakwa kepadanya, tidak pernah memesan dan membeli aspal dari terdakwa dalam periode seperti yang tertuang didalam invoice yang dibawa oleh korban tersebut.

‎Selanjutnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh korban berdasar barang bukti invoice palsu, dirinya mengalami kerugian berkisar Rp6.392.540.000. Korban kemudian melaporkan terdakwa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.