Saat ini, perusahaan sekuritas di Sumatera Utara (Sumut) menghadapi tantangan kelangkaan Sumber Daya Manusia (SDM) bersertifikat Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumatera Utara, Pintor Nasution, mengungkapkan bahwa ketersediaan personel berizin di tingkat daerah masih sangat terbatas untuk menjaga operasional keamanan secara optimal.

"Kami kekurangan orang bersertifikat untuk menjadi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Rata-rata sekuritas saat ini hanya punya dua orang yang berizin," ujar Pintor kepada wartawan saat bincang dengan media, Kamis (10/9/2026).

Menurut Pintor, kondisi kelangkaan SDM ini sebenarnya menjadi peluang besar bagi para alumni perguruan tinggi, terutama lulusan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM). Sebagai wadah edukasi pasar modal di kampus, anggota maupun lulusan KSPM dinilai sudah memiliki bekal pemahaman awal yang kuat untuk mengambil sertifikasi profesional.

Dia menjelaskan bahwa proses pengajuan lisensi saat ini sudah jauh lebih praktis. Calon profesional tidak lagi dibayangkan pada prosedur birokrasi yang rumit karena seluruh proses perizinan kini dilakukan dengan berani.

Keterbatasan pemberian SDM ini juga terlihat di wilayah luar ibu kota provinsi. Di Pematangsiantar, misalnya, keberadaan sekuritas seperti Mandiri Sekuritas dan BRI Sekuritas rata-rata hanya didukung oleh dua orang personel yang mengantongi izin resmi WPPE. Pemilik WPPE di Sumut, bilang Pintor, sekarang ini masih ada di Medan.

Lebih lanjut, Pintor menegaskan bahwa kepemilikan izin profesional tidak hanya diwajibkan bagi staf yang mengeksekusi transaksi secara langsung, tetapi juga bagi pihak yang bertindak sebagai perantara pemasaran.

"Begitu juga untuk menjadi referral, tetap butuh izin. Aturan ini penting untuk menjaga integritas industri dan memberikan perlindungan hukum bagi para investor di pasar modal," tegas Pintor.

Dalam kesempatan ini, Pintor mengungkapkan pergerakan pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat 4,64 persen secara year-to-date (ytd) dan ditutup di level 6.525,48 per 31 Agustus 2026.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sambungnya, pasar saham memang sempat mengalami volatilitas tinggi. IHSG bergerak dinamis dari level tertinggi di kisaran 9.000 hingga sempat terkoreksi ke bawah level 4.900.

Kondisi tersebut dipicu oleh sederet sentimen global seperti arah kebijakan suku bunga acuan, ketegangan geopolitik, pergerakan harga minyak dunia, hingga dinamika transparansi yang diminta oleh MSCI. Di tingkat domestik, perhatian pasar juga menyoroti risiko fiskal dan penyesuaian regulasi.

"Meskipun ada gejolak dan respon panik di pasar, secara fundamental kinerja keuangan emiten kita tidak mengalami masalah. Volatilitas adalah hal yang wajar, dan pasar biasanya akan merespons kembali ke titik keseimbangannya seiring fundamental perusahaan yang tetap sehat," terang Pintor.

Ketahanan pasar modal ini juga tercermin dari peningkatan aktivitas perdagangan di BEI hingga akhir Agustus 2026. Nilai perdagangan atau nilai transaksi

Mencatat kenaikan sebesar 20,1 persen, frekuensi transaksi tumbuh 39,6 persen, dan volume saham yang diperdagangkan juga meningkat signifikan.

Pertumbuhan Investor Sumut Tertinggi di Luar Pulau Jawa

Di tingkat nasional, total investor pasar modal kini telah menembus 31,13 juta Single Investor Identification (SID). Tumbuh 31,14 persen dibandingkan posisi 2025 yang berada di angka 20 juta investor.

Sumatera Utara, tambah Pintor, mencatatkan kontribusi yang sangat signifikan. Per Juli 2026, jumlah investor pasar modal di Sumut tercatat mencapai 1.493.064 SID. Angka ini menempatkan Sumut sebagai wilayah dengan jumlah investor, transaksi, dan emiten terbesar di luar Pulau Jawa.

"Jika ditarik histori 14 tahun lalu pada 2012, jumlah investor di Sumut baru sekitar 15 ribu SID. Sekarang sudah menembus lebih dari 1,49 juta. Perkembangan ini membuktikan bahwa literasi dan minat masyarakat daerah terhadap pasar modal melonjak sangat tinggi," kata Pintor.

Pintor mengatakan, Kota Medan masih menjadi pusat pertumbuhan utama dengan menyumbang 396.361 SID, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang (202.644 SID), Kabupaten Langkat (79.797 SID), Kabupaten Simalungun (76.266), dan Kabupaten Asahan (59.252 SID).

Sementara dari sisi demografi investor di Sumut berdasarkan jenis kelamin, investor didominasi oleh investor laki-laki sebesar 63,84 persen, sementara investor perempuan mencatatkan porsi 35,38 persen.

Berdasarkan kelompok usia, tuturnya, investor muda berusia 18–25 tahun mendominasi secara kuantitas dengan porsi 33,68 persen, disusul usia 26–30 tahun sebesar 24,38 persen, dan usia 31 tahun ke atas sebesar 24,40 persen.

"Meskipun Generasi Z dan Milenial mendominasi dari segi jumlah individu, kepemilikan nilai aset terbesar masih dikuasai oleh kelompok investor senior berusia 40 tahun ke atas," tutupnya.

Melansir berbagai sumber, Kamis (10/9/2026), Lea Simanjuntak merilis lagu yang bertitel Ruang di Hatimu dan sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Lagu tersebut berangkat dari sebuah titik balik dalam hidup Lea Simanjuntak, momen ketika kelelahan bertemu dengan kehadiran yang tidak terduga.

"Kehadirannya membawa perubahan, dan mendatangkan harapan," aku Lea Simanjuntak.

Menurut Lea Simanjuntak, jeda panjang tanpa lagu baru bukan kekosongan, melainkan ruang untuk mengendapkan pengalaman.

Ruang di Hatimu hadir bukan sebagai upaya kembali ke panggung, tetapi sebagai pernyataan yang matang tentang kehadiran, harapan, dan arti diberi tempat di hati seseorang.

"Yang terpenting, saya ingin menjadi ruang di hatinya," ungkap Lea Simanjuntak.

Perasaan itu diterjemahkan ke dalam warna adult pop-jazz, hangat, dewasa, dan lapang, ruang yang cukup bagi karakter vokal sopran Lea Simanjuntak untuk bercerita tanpa perlu meninggikan suara.

Seluruh proses rekaman dilakukan secara live, dengan seluruh musisi bermain dalam satu ruang dan satu waktu.

Pendekatan ini dipilih secara sadar demi menjaga interaksi, dinamika, dan ketidaksempurnaan manusiawi yang justru menjadi kekuatan sebuah lagu tentang kehadiran.

Sebagai informasi, video musikRuang di Hatimu diproduseri oleh Riverbrick Studios, rumah produksi dengan rekam jejak lebih dari 1000 karya audio dan visual, di bawah arahan sutradara Alain Goenawan, Galih Pratama, dan Nur Satriatama.

Salah satu kejutan dalam video musik itu adalah kehadiran empat personel Agak Laen yakni Boris Bokir, Bene Dion, Indra Jegel, dan Oki Rengga, yang tampil memainkan terompet, trombon, flugelhorn, dan tuba.

Melansir berbagai sumber, Kamis (10/9/2026), Putri Marino memang benar-benar memusatkan fokusnya ke proyek film terbaru Kamila Andini tersebut.

Dan, filmEmpat Musim Pertiwi akan tayang di bioskop pada 8 Oktober 2026

"Jadi emang aku persiapkan sematang mungkin, aku mulai dari nol lagi tanpa ada gangguan dari apapun jadi supaya Pertiwi bisa menjadi utuh yang seutuhnya gitu," jelasnya.

Pasalnya, menurut Putri Marino, karakter Pertiwi di filmEmpat Musim Pertiwi membutuhkan perlakuan khusus.

"Karena setelah baca script-nya menurut aku, aku sebagai aktor harus menyiapkan ruangan yang luas, lapangan yang luas untuk Pertiwi ini tumbuh, untuk aku mengolah Pertiwi sama Kak Dini," kata Putri Marino.

Pun, demi film ini, Putri Marino harus menjalani delapan workshop mulai dari berkuda hingga elektronik.

Semua itu harus dipersiapkan dalam kurun waktu dua bulan sebelum syuting dimulai.

Karena itu Putri Marino berharap totalitas yang diberikannya ini bisa memberikan hasil yang memuaskan.

Sebagai informasi, dalam film ini, Putri Marino beradu akting dengan Arya Saloka, Christine Hakim, Shofia Shireen, Nagra Pakusadewo, Dwika Pradnyana, Maryam Supraba, Hana Malasan, dan Hanna Aretha.

Melansir berbagai sumber, Kamis (10/9/2026), Satine Zaneta memerankan karakter vampir di film layar lebar terbaru berjudul Siti Si Vampir.

Artinya dia harus menggunakan gigi palsu bertaring. Dan, itu membuat Satine Zaneta sangat kesulitan berbicara saat syuting berlangsung.

"Jujur, aku kayak tiap habis take aku kayak copot dulu. Copot dulu karena ngomong susah," ungkap Satine Zaneta.

Selain harus beradaptasi dengan gigi palsunya, Satine Zaneta juga ungkap harus mengubah logat bicaranya.

Pasalnya, karakter Siti yang diperankannya berbicara dengan 'nyablak' dan berlogat Bekasi.

Satine Zaneta yang tidak tinggal di Bekasi merasa kesulitan mempelajari logat tersebut. Namun, dirinya merasa sangat terbantu oleh Ajil Ditto yang membantunya mempelajari logat Bekasi.

"Dia ngajarin aku juga karena dia orang Bekasi. Aku beneran gak ngerti," ujarnya.

Sebagai informasi, Satine Zaneta merupakan penyanyi dan aktris muda Indonesia yang dikenal lewat suara khas serta kiprahnya di dunia seni peran.

Ia merupakan putri dari aktor Abimana Aryasatya dan Inong Ayu.

Satine Zaneta mulai dikenal publik lewat karya-karya musiknya yang mengusung nuansa pop dengan sentuhan personal.

Selain bermusik, ia juga mengembangkan karier di dunia akting dan beberapa kali terlibat dalam produksi film Indonesia.

Nyatanya, sebagai sosok yang sudah sering kali berakting, Satine Zaneta tetap merasakan banyak tantangan di lokasi syuting.

Terutama karena film Siti Si Vampir merupakan filmkomedi pertamanya. Hal itu yang kemudian menjadi tantangan terbesar baginya.

"Yang paling challenging adalah gimana caranya, Siti ini sebenarnya orangnya, bukan ngelucu dia, dia naturally funny aja orangnya," pungkas Satine Zaneta.

Tim SAR Gabungan memperluas operasi pencarian dengan mengerahkan tujuh Search and Rescue Unit (SRU). Penyisiran dilakukan di sejumlah titik, mulai dari perairan sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, kawasan Krakatau, hingga Pulau Rakata dan Pulau Panjang.

Petugas juga menyisir perairan menggunakan rigid inflatable boat, yakni kapal cepat dengan lambung keras berbahan fiberglass atau aluminium.

Kasubbag Umum Basarnas Lampung, Zulkarnain Siagian, mengatakan pencarian terkendala karena tidak ada sinyal marabahaya atau distress signal yang diterima sejak komunikasi dengan rombongan terputus.

"Pada saat terjadinya musibah itu tidak ada distress, istilahnya sinyal marabahaya. Itu yang membuat kami belum bisa mendeteksi di mana posisinya," ujar Zulkarnain.

Menurut dia, posisi terakhir kapal juga belum dapat dilacak melalui telepon seluler. Karena itu, tim SAR mengandalkan penyisiran langsung berdasarkan area yang telah ditentukan dalam operasi.

"Untuk sinyal dari ponsel juga sama sekali belum ada untuk itu. Jadi, kami belum bisa mendeteksi posisi," katanya.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, mengatakan seluruh unsur SAR terus dikerahkan secara maksimal dengan memperluas area penyisiran dan mengoptimalkan sarana yang tersedia.

"Sampai saat ini hasil pencarian masih nihil. Kami tidak berhenti melakukan upaya pencarian. Setiap perkembangan di lapangan akan terus kami evaluasi untuk menentukan strategi berikutnya," kata Al Amrad.

Di tengah operasi pencarian, Gunung Anak Krakatau terpantau mengeluarkan material debu vulkanik cukup tebal. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan keselamatan personel yang berada di lapangan.

Al Amrad menegaskan keselamatan seluruh petugas tetap menjadi prioritas. Operasi pencarian akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di sekitar Gunung Anak Krakatau.

"Saat terlihat adanya material debu vulkanik yang cukup tebal, kami tetap mempertimbangkan faktor keselamatan bagi seluruh personel. Pencarian akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan," jelasnya.

Sebelumnya, Al Amrad mengatakan rombongan berangkat menggunakan kapal cepat Arupadhatu 1 dari Dermaga Pagedongan, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Kapal tersebut membawa delapan orang, terdiri dari Warta (55) sebagai kapten kapal, Surakman (60) sebagai anak buah kapal, Heriyanto (49) sebagai pemandu, serta lima jurnalis.

Lima jurnalis sebelum berangkat menuju Gunung Anak Krakatau pada Senin (07/09).

Kelima jurnalis tersebut yakni M Bagus Khoirunnas, jurnalis kantor berita Antara Biro Banten; Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com; Yudhis, jurnalis iNews; Daus, jurnalis kantor berita Anadolu; dan Donal Husni, jurnalis lepas.

Sebelum berangkat, Bagus sempat mengirimkan foto dirinya bersama empat jurnalis lainnya dari dalam kapal kepada istrinya.

Perjalanan dari dermaga menuju Gunung Anak Krakatau diperkirakan memakan waktu sekitar dua jam.

Pada pukul 14.42 WIB, Bagus masih sempat berkomunikasi dengan jurnalis Antara Biro Lampung, Abay, yang berada di Pulau Sebesi. Bagus saat itu mengirimkan informasi mengenai lokasi terkini rombongan.

Namun, sekitar pukul 15.04 WIB, Abay kehilangan kontak dengan Bagus.

Beberapa jam kemudian, pada pukul 18.13 WIB, pemandu kapal Heriyanto sempat mengirimkan foto yang menunjukkan dirinya berada di sekitar Gunung Anak Krakatau.

Setelah itu, tidak ada lagi kabar dari awak kapal maupun kelima jurnalis tersebut.

Pada Selasa 8 September 2026 siang, pimpinan kantor berita Antara Biro Banten, Bayu Kuncahyo, melaporkan hilangnya kontak dengan salah satu pewartanya kepada Basarnas.

Setelah menerima laporan tersebut, tim SAR dari Pandeglang langsung bergerak menuju lokasi terakhir kontak rombongan.

"Tim kemudian melakukan penyisiran menuju arah Krakatau dan sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan speed boat," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad.

Polda Banten juga menyampaikan bahwa Basarnas mengerahkan kapal dan personel untuk mencari delapan orang yang hilang kontak tersebut.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Hutapea, mengatakan sebanyak 23 personel terlibat dalam pencarian tahap awal. Mereka terdiri dari dua personel KP Sanjaya Mabes Polri, lima personel Ditpolairud Polda Banten, dan 16 personel Basarnas Banten.

Pencarian juga didukung Kapal BasarnasKN Tetuka yang bergerak dari Dermaga Pelabuhan BBJ Bojonegara menuju wilayah perairan Carita dan selanjutnya ke lokasi pencarian.

"Kapal masih melakukan pencarian terus di laut selama tiga hari ini," kata Maruli pada Selasa 8 September 2026.

Hingga penyisiran berakhir pada Selasa 8 September 2026 pukul 22.12 WIB, tim SAR belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang masih dalam pencarian.

Memasuki Rabu 9 September 2026, Tim SAR Gabungan memperluas wilayah operasi dengan mengerahkan tujuh SRU. Kantor SAR Banten juga menyiapkan dua pesawat nirawak termal atau drone termal untuk membantu pencarian dari udara.

Koordinator Operasi SAR, Rizky Dwianto, mengatakan pencarian menggunakan helikopter atau pesawat belum memungkinkan karena abu vulkanikGunung Anak Krakatau masih menyebar.

Namun, harus ditegaskan: hingga 8 September 2026, pemakzulan itu belum menjadi proses hukum resmi dan GerindraTapteng telah menarik pernyataan tersebut.

Peristiwa ini menarik bukan semata karena menyangkut seorang bupati. Ia memperlihatkan bagaimana temperatur politik nasional dapat merembes ke daerah. Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Umum ProjoBudi Arie Setiadi melontarkan pernyataan tentang kemungkinan dinamika politik yang "lebih cepat dari 2029", bahkan menyebut kemungkinan "percepatan sejarah". Pernyataan itu kemudian di klarifikasi sebagai pandangan pribadi dan Budi Arie meminta maaf atas kegaduhan yang muncul.

Di Tapanuli Tengah, alasan yang dikemukakan lima partai pada 4 September 2026 bukanlah persoalan abstrak. Mereka menyoroti rendahnya penyerapan APBD 2026, tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak optimal, serta lambannya penanganan dan distribusi bantuan pasca bencana banjir dan longsor. Dengan kata lain, kritik tersebut menyentuh wilayah yang memang merupakan objek pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.

Tetapi disinilah demokrasi membutuhkan "kepala dingin". Rendahnya penyerapan anggaran atau buruknya pelayanan pemerintahan tidak otomatis berarti kepala daerah dapat diberhentikan. Evaluasi politik berbeda dengan pemberhentian hukum. Kritik terhadap kinerja adalah hak politik. Pemakzulan adalah tindakan konstitusional-hukum yang mempunyai alasan, prosedur, pembuktian, kuorum, serta lembaga penguji yang ditentukan undang-undang.

Karena itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemberhentian kepala daerah dalam koridor yang ketat. Untuk alasan tertentu seperti pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, melanggar larangan, atau melakukan perbuatan tercela, pendapat DPRD harus di putus melalui rapat paripurna dengan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat anggota DPRD dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. Pendapat tersebut kemudian di periksa dan di putus Mahkamah Agung, yang putusannya bersifat final.

Bila mana, pernyataan politik lima partai tidak boleh diperlakukan seolah-olah sama dengan keputusan pemakzulan. Bahkan secara hukum, jumlah partai bukan ukuran tunggal sah atau tidaknya pemberhentian seorang bupati. Yang menentukan adalah apakah terdapat alasan hukum yang memenuhi norma pemberhentian, pembuktian yang memadai, prosedur DPRD yang sah, dan putusan lembaga yang berwenang. Demokrasi tidak boleh di reduksi menjadi aritmetika koalisi.

Masinton Pasaribu pun mempunyai ruang konstitusional untuk membela diri. Ia menilai wacana tersebut sebagai politik dan mengajak seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan, terutama ketika masyarakat masih menghadapi persoalan pemulihan pasca bencana. Sikap semacam ini perlu di uji bukan melalui perang pernyataan, melainkan melalui data: berapa anggaran yang sudah terserap, apa hambatannya, bantuan apa yang belum tersalurkan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat pelanggaran hukum atau sekadar persoalan administratif dan manajerial.

Disinilah DPRD Tapanuli Tengah harus menunjukan kualitasnya sebagai lembaga representasi rakyat. Hak pengawasan bukan senjata untuk menjatuhkan kepala daerah karena perbedaan politik. Sebaliknya, kepala daerah juga tidak boleh menggunakan mandat elektoral sebagai tameng untuk menolak kritik. Mandat rakyat memberikan legitimasi untuk memerintah, tetapi sekaligus melahirkan kewajiban untuk diawasi. Pemerintahan daerah yang sehat membutuhkan eksekutif yang bekerja dan legislatif yang mengawasi—bukan eksekutif yang kebal kritik dan legislatif yang gemar mengancam pemakzulan.

Lebih berbahaya lagi apabila bencana dijadikan bahan bakar konflik politik. Bencana adalah penderitaan masyarakat, bukan komoditas perebutan kekuasaan. Jika memang bantuan terlambat, bongkar faktanya. Jika anggaran tidak terserap, buka datanya. Jika ada penyalahgunaan kewenangan, proses secara hukum. Tetapi apabila bencana hanya dijadikan amunisi untuk membangun tekanan politik, maka yang menjadi korban bukan Masinton, bukan partai politik, melainkan masyarakat Tapanuli Tengah.

Peristiwa di Tapteng juga memberikan pelajaran lebih luas tentang demokrasi menjelang 2029. Demokrasi konstitusional tidak mengenal konsep "percepatan" berdasarkan insting politik. Perubahan kekuasaan harus berjalan melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi dan undang-undang. Pemilu memiliki periodisasi; kepala daerah memiliki masa jabatan; pemberhentian memiliki alasan dan prosedur. Ketika mekanisme hukum ditinggalkan demi kalkulasi politik, demokrasi berubah dari pemerintahan berdasarkan hukum menjadi pemerintahan berdasarkan kekuatan.

Karena itu, polemik Tapanuli Tengah sebaiknya tidak diarahkan menjadi pertarungan siapa yang paling kuat mengguncang kursi bupati. Yang jauh lebih penting adalah memastikan siapa yang paling kuat menjaga konstitusi. Kekuasaan kepala daerah memang harus dapat dievaluasi, tetapi evaluasi tidak identik dengan pemakzulan; kritik politik tidak identik dengan kesalahan hukum; dan koalisi partai tidak identik dengan kebenaran konstitusional.

Biarlah rakyat menilai kembali kekuasaan kepala daerah melalui mekanisme demokrasi dan periodisasi pemilihan yang telah ditentukan. Jika pemerintahan gagal, rakyat mempunyai hak menggantinya melalui pemilu. Jika terdapat pelanggaran hukum, gunakan hukum. Jangan menjadikan politik sebagai jalan pintas untuk menggantikan konstitusi. Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang paling cepat menjatuhkan penguasa, melainkan demokrasi yang paling disiplin memastikan setiap pergantian kekuasaan berlangsung menurut hukum.

Demikian.

Penulis Merupakan Advokat/Praktisi Hukum, Komisioner KPU Kota Medan Periode 2003-2008, Pendiri P. Gerindra Sumut, Dan Ketua Bidang Hukum Dan HAM MW KAHMI Sumut.

Bukan karena Samuel tak memiliki keinginan untuk kuliah. Persoalannya adalah biaya.

Ika hanya seorang penjual sate. Penghasilannya lebih banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga biaya pendidikan tinggi bagi sang anak terasa seperti mimpi yang sulit dijangkau.

Di Pematangsiantar, kisah serupa dialami keluarga Celsi Saragih.

Seorang ibu menahan isak ketika mengenang perjuangan suaminya yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan dengan memanjat pohon pinang demi mendapatkan penghasilan. Di tengah keterbatasan itu, Celsi justru tumbuh sebagai anak berprestasi. Ia bahkan pernah mendapat undangan ke Istana Merdeka.

Namun prestasi tidak serta-merta membuka pintu perguruan tinggi.

Keterbatasan biaya administrasi membuat Celsi harus mengubur sementara impiannya. Ia memilih bekerja di sebuah apotek karena keluarganya tidak memiliki biaya untuk membiayai kuliah.

Bagi keluarga kurang mampu, pendidikan tinggi terkadang bukan semata tentang seberapa tinggi prestasi seorang anak, tetapi juga tentang apakah keluarganya mampu menyediakan biaya untuk membawanya sampai ke bangku kuliah.

Namun, suasana berbeda terasa di Universitas Satya Terra (ST) Bhinneka, Medan.

Tangis haru dan rasa syukur pecah ketika para orang tua menceritakan perjalanan anak-anak mereka yang akhirnya mendapat kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Kesempatan itu hadir melalui program pendidikan yang diperjuangkan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) sekaligus Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan.

Satu per satu orang tua maju memberikan testimoni. Ada ibu yang berstatus janda dan bekerja sebagai petugas kebersihan gereja, istri pengemudi ojek online yang berjualan kue, hingga asisten rumah tangga yang bertahun-tahun bekerja untuk menghidupi keluarga.

Kisah mereka berbeda, tetapi ujung persoalannya sama: bagaimana keterbatasan ekonomi hampir membuat anak-anak mereka berhenti mengejar pendidikan tinggi.

"Kesempatan dan peluang tidak datang dua kali," ujar Ika Teresia dengan suara bergetar.

Ika menyadari bahwa kesempatan yang diperoleh anak-anak mereka bukan sesuatu yang datang setiap hari. Karena itu, ia meminta para mahasiswa tidak menyia-nyiakan peluang tersebut.

"Banyak orang di luar sana ingin kuliah, tetapi tidak dapat peluang. Buat kalian yang dapat, belajarlah yang betul. Jangan sia-siakan kesempatan ini," pesan salah satu orang tua mahasiswa yang anaknya lulus di Program Studi Agroteknologi saat memberikan testimoni di hadapan ribuan mahasiswa baru Universitas ST Bhinneka, Rabu, 9 September 2026.

Bagi para orang tua, kesempatan kuliah tersebut bukan hanya tentang mendapatkan gelar sarjana. Ada harapan yang jauh lebih besar: memutus rantai keterbatasan ekonomi yang selama ini membayangi keluarga.

Anak yang sebelumnya harus membantu orang tua bekerja kini memiliki kesempatan duduk di ruang kuliah. Anak buruh tani, penjual sate, pekerja harian, hingga keluarga dengan penghasilan tidak tetap, mendapatkan ruang untuk menatap masa depan dengan harapan yang berbeda.

Di balik gedung kampus yang megah, tersimpan cerita tentang orang tua yang bertahun-tahun bekerja keras dan menahan keinginan demi kebutuhan anak. Kini, sebagian dari mereka melihat pintu perguruan tinggi yang sebelumnya terasa tertutup mulai terbuka.

dr. Sofyan Tan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.

Di hadapan para warga dan wali murid, Sofyan Tan menjelaskan alasan di balik kebijakan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, tetapi tetap dapat diakses anak-anak dari keluarga tidak mampu.

"Mungkin bapak dan ibu bertanya, kenapa memilih anak bapak ibu untuk sekolah dan berkuliah yang gratis? Bangun gedung yang mewah, tapi tidak usah bayar," ujar Sofyan Tan.

Perjuangan tersebut, kata Sofyan Tan, tidak terlepas dari pengalaman hidup yang pernah dilaluinya.

Ia berasal dari keluarga kurang mampu. Kedua orang tuanya tidak berpendidikan tinggi, sementara ayahnya bekerja sebagai tukang jahit.

"Hari ini saya bisa seperti ini karena lewat perjuangan yang sangat berat. Saya lahir dari keluarga yang miskin, kedua orang tua saya tidak berpendidikan, papa saya tukang jahit," ungkapnya.

Pengalaman hidup tersebut menjadi salah satu alasan Sofyan Tan terus mendorong terbukanya akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Menurutnya, fasilitas pendidikan yang baik harus dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Pendidikan diharapkan menjadi jalan agar anak-anak memiliki kesempatan yang setara untuk membangun masa depan.

Sofyan Tan juga menegaskan bahwa program pendidikan yang dijalankannya merupakan bagian dari pengabdian dan perjuangan sosial.

Kepada para mahasiswa, ia menitipkan dua pesan agar kesempatan yang telah diberikan tidak berhenti hanya pada keberhasilan pribadi.

"Pesan saya hanya dua untuk membalas ini semua. Pertama, pastikan semua anak-anak yang kuliah rajin giat belajar. Kedua, jika menjadi orang sukses kelak bantulah orang miskin tanpa melihat latar belakang suku, agama dan rasnya seperti yang telah saya lakukan selama ini," pungkasnya.

RHL dibekuk personel dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu dengan berat 401,03 gram. Pelaku ini ditangkap petugas di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, tepatnya di pinggir jalan, Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 00.50 WIB.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval NG Desky, melalui Kasat Resnarkoba, AKP Juli Purwono, dalam rilis resmi yang diterima awak media mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima, pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Informasi itu terkait aktivitas transaksi narkotika di Kota Padangsidimpuan. Namun, target yang menjadi sasaran penyelidikan disebut cukup sulit diungkap karena berpindah-pindah lokasi transaksi serta kerap menggunakan orang yang berbeda.

"Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian di sejumlah lokasi yang diinformasikan," kata Juli.

Menurutnya, informan juga bersedia membantu mengamati sejumlah daerah yang diduga kerap digunakan para pelaku melakukan transaksi narkotika. Informan kemudian diminta tetap memberikan informasi apabila menemukan orang atau aktivitas yang mencurigakan.

Informasi itu selanjutnya disampaikan ke Kasat. Setelah itu, Kasat bersama KBO Satres narkoba, Ipda Amun K Siregar, mengumpulkan Tim Opsnal, termasuk Tim III yang dipimpin Katim, Aipda Sugianto, untuk melakukan penyelidikan.

Diberitakan sebelumnya, hampir satu bulan Febiola Purba (16) sejak menderita keracunan setelah menyantap menu MBG (13/8/2026) lalu. Hingga hari ini, Rabu (9/9/2026) Febiola telah menjalani perawatan di lima rumah sakit mulai dari RS Kabanjahe, RS Amanda Karo, RS Efarina, RS Haji Medan hingga RSUP Adam Malik.

Febiona kerap mengalami kejang, lidah tertarik ke dalam, tubuh lemas, hingga gangguan ingatan.

Menanggapi hal tersebut, Sutarto meminta pemerintah untuk memperhatikan penanganan Febiona hingga sembuh seperti sediakala.

"Hasil kajian pemeriksaan Laboratorium agar transparan di buka terkait jenis racun karena terkait penangannya. Ini juga menjadi evaluasi total bagi kita bersama," tegasnya kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pihaknya telah menjenguk Febiola, Sabtu (22/8/2026). Kondisi Febiola masih terbaring di rumah sakit dan mengeluhkan kondisi perut serta sakit di bagian kepala.

"Pada saat itu ia (Febiola) mengatakan bahwa tidak bisa berdiri terlalu lama. Kemudian dia meminta izin agar berbaring di saat kami tengah berbincang kepadanya. Ini menunjukkan kondisinya masih belum stabil," jelasnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil alih peristiwa yang menimpa putri pasangan Icuk Sugiarto Purba dan Elvinus Lusiana Sitanggang itu.

"Kita juga harus perhatikan bagaimana kondisi orangtuanya yang telah selama sebulan mendampingi anaknya di rumah sakit. Saya turut prihatin, bagaimanapun Febiola merupakan siswa yang berprestasi," jelasnya.

Sutarto juga menjelaskan, pemerintah dalam hal ini melalui BGN, harus segera menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) para orangtua korban dengan DPRD Karo.

"Para orangtua meminta kompensasi, kepastian biaya rumah sakit hingga penanganan anak-anak pasca keracunan MBG ini," imbuhnya.

Sutarto juga mendesak pemerintah agar melakukan investigasi menyeluruh dan pemberian sanksi tegas kepada para pihak terkait.

"Saya bisa memahami kecemasan para orang tua yang anaknya tertimpa musibah tersebut. Kita inginkan kejadian serupa tidak boleh terulang lagi," tandasnya. (**)

Sidang perdana perkara tersebut digelar di Ruang Sidang I PN Lubuk Pakam, Rabu (9/9/2026) siang. Persidangan diawali dengan pemeriksaan kehadiran para pihak, baik penggugat, tergugat maupun turut tergugat oleh majelis hakim. Dalam sidang tersebut, terdapat pihak tergugat yang tidak hadir.

‎Para penggugat diwakili tim kuasa hukum yang terdiri atas Bambang H Samosir, SH, MH, Riky Poltak Daniel Sihombing, SH, dan tim.

‎Adapun pihak yang digugat yakni PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I, Koperasi Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I), serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Sementara pihak yang turut tergugat yakni Kepala Desa Medan Sinembah, Kepala Desa Limau Manis dan Bupati Deli Serdang.

‎Setelah pemeriksaan kehadiran para pihak, Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya dua pekan mendatang.

Usai persidangan, wartawan mencoba meminta tanggapan dari pihak tergugat, termasuk Koperasi Kodaeral I yang hadir melalui kuasa hukumnya.

‎Namun, kuasa hukum tersebut memilih tidak memberikan keterangan ketika ditanya mengenai materi gugatan dan langsung meninggalkan ruang persidangan.

‎Di luar persidangan, puluhan warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani membawa sejumlah spanduk berisi aspirasi dan kekecewaan mereka.

Warga juga menyampaikan orasi di depan Kantor PN Lubuk Pakam sebagai bentuk perjuangan mempertahankan lahan yang mereka klaim telah dikuasai dan dikelola selama belasan bahkan puluhan tahun.

Para penggugat juga menyampaikan kekecewaan karena mengaku tidak menerima kompensasi maupun ganti rugi atas lahan yang mereka klaim telah dikuasai dan selama ini digunakan untuk bercocok tanam.

‎"Tidak ada kompensasi, tidak ada ganti rugi. Kami sangat bersedih. Tanaman kami dirusak dan lahan kami ditraktor, padahal kami hanya bercocok tanam untuk kehidupan keluarga. Kami tidak banyak-banyak, yang penting kami bisa hidup untuk keluarga kami," kata salah seorang penggugat.

‎Menurut para penggugat, lahan tersebut selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Tanaman seperti jagung dan ubi disebut menjadi salah satu tumpuan ekonomi keluarga para petani.

‎Penggugat lainnya menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menolak program pemerintah terkait ketahanan pangan. Namun, mereka keberatan apabila program tersebut dilakukan dengan menguasai lahan yang selama ini mereka kelola.

‎"Kami tidak melawan negara. Kami tetap mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah. Kami juga mendukung ketahanan pangan. Tetapi nyatanya lahan kami dihancurkan, tanaman jagung kami, tanaman ubi kami ditraktor," kata salah satu penggugat.

‎Ia mempertanyakan kondisi tersebut karena menurutnya kini lahan yang selama ini digunakan petani justru akan dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan oleh pihak lain.

Warga juga mengaku sempat memasang plang sebagai bentuk penegasan bahwa lahan tersebut sedang dalam proses sengketa. Namun, mereka menyebut plang yang dipasang kemudian turut dicabut atau dipersoalkan oleh pihak lain.

‎Menurut warga, persoalan tersebut bermula ketika pihak yang mereka persoalkan datang ke lokasi tanpa adanya pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat.

‎"Tidak ada pendekatan sama kami. Tiba-tiba datang melakukan okupasi, datang mentraktor lahan kami. Kami tidak ingin diokupasi. Kami tetap mendukung program ketahanan pangan, tetapi jangan tanaman kami yang dihancurkan," kata penggugat.

‎Sementara itu, kuasa hukum para penggugat, Bambang H Samosir, mengatakan gugatan tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah untuk mendapatkan keadilan atas persoalan lahan yang mereka persoalkan.

‎"Kedatangan kita hari ini adalah sidang perdana gugatan masyarakat Desa Limau Manis dan Medan Sinembah menggugat instansi-instansi terkait. Yang pertama PTPN, kemudian Kodaeral TNI Angkatan Laut, yang ketiga BPN, kemudian Kepala Desa Limau Manis dan Kepala Desa Medan Sinembah," ujar Bambang.

‎Menurutnya, masyarakat keberatan dengan adanya tindakan yang mereka sebut sebagai okupasi sepihak. Bambang menyebut lahan tersebut selama ini telah dikuasai dan dikelola masyarakat.

"Banyak masyarakat hari ini tidak sepakat dilakukannya okupasi secara sepihak. Tanah tersebut telah dikuasai masyarakat Desa Limau Manis dan Medan Sinembah lebih dari 20 tahun berturut-turut," kata Bambang.

‎Bambang juga menyebut lahan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut mencapai sekitar 270 hektare. Ia mengatakan proses penguasaan lahan tersebut menurutnya belum seluruhnya dilakukan dan masih berlangsung.

‎"Lahan yang sekarang diokupasi melalui surat yang dikirimkan oleh Kodaeral ataupun PTP itu ada kurang lebih 270 hektare. Yang sekarang sedang proses mereka okupasi, belum semua memang, tetapi mereka sedang merambat ke lahan-lahan yang dikuasai masyarakat," tutur Bambang.

‎Terkait kompensasi, Bambang meluruskan istilah yang digunakan dalam surat terkait persoalan lahan tersebut. Ia menyebut istilah yang digunakan bukan ganti rugi, melainkan tali asih.

‎"Untuk hari ini bahasa ganti rugi itu saya ralat. Di dalam surat tidak ada bahasa ganti rugi, di dalam surat itu tali asih," tegas Bambang.

‎Ia menyebut nilai tali asih yang ditawarkan sekitar Rp2 juta per hektare. Menurut Bambang, angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan manfaat lahan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari hasil pertanian.

‎"Tali asih itu ditawarkan cuma Rp2 juta per hektare. Bayangkan Rp2 juta per hektare untuk memberikan tali asih kepada masyarakat, padahal hasil dari ubi ataupun jagung yang ditanam itu untuk kehidupan sanak keluarga mereka. Jadi saya rasa tali asih yang ditawarkan tidak manusiawi," pungkas Bambang.

‎Bambang berharap majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut secara adil dengan mempertimbangkan seluruh fakta serta kepentingan masyarakat yang menjadi penggugat.

‎"Harapan kita kepada majelis hakim tentu supaya putusannya seadil-adilnya. Tolong majelis hakim dalam menilai perkara ini, pakai hati nurani juga. Ke depannya ini kan sidangnya akan panjang, jadi kami berharap majelis hakim menggunakan hati nuraninya untuk memutus perkara ini seadil-adilnya untuk masyarakat," katanya.

‎Ia menegaskan gugatan tersebut diajukan oleh 54 warga secara pribadi, bukan atas nama kelompok tani.

‎"Ada sekitar 54 masyarakat. Ini bukan pakai kelompok tani, gugatan ini bukan menggunakan nama kelompok tani, tetapi murni masyarakat yang merasa tanahnya dirampas," sebut Bambang.

Di tengah aksi tersebut, dukungan juga datang dari mahasiswa. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan, Felix Pendrianus Halawa, mengatakan pihaknya hadir ke PN Lubuk Pakam untuk mengawal dan membersamai masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka.

‎"Jadi sebenarnya kami dari mahasiswa, mahasiswa Medan, punya organisasi namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Hari ini kami datang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam rangka membersamai dan mengawal kasus yang terjadi," ujar Felix.

‎Menurut Felix, persoalan tersebut menjadi perhatian mahasiswa karena menyangkut kepentingan dan persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.

‎"Kasus ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Tentunya dari sisi kemanusiaan, kami sebagai mahasiswa yang sejatinya adalah penyambung lidah rakyat, penyambung aspirasi rakyat, wajib benar-benar turun membersamai rakyat, khususnya masyarakat di sini yang hari ini mengalami banyak masalah soal konflik tanah dengan pemerintah," katanya.

‎Terkait persoalan tersebut, Felix berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian dan solusi konkret terhadap konflik lahan yang dihadapi masyarakat.

‎"Untuk Bapak Presiden Prabowo, Bapak lihat rakyat Bapak yang ditindas, lihat rakyat Bapak menjerit. Lahan penghidupannya sudah digunakan bertahun-tahun, diambil paksa. Untuk itu kami minta solusi yang konkret, kami minta solusi yang nyata untuk rakyat," tutup Felix. (**)

Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut melalui skema dana hibah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane, dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (9/9/2026).

"Sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksakan sebelumnya di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Sumut sudah menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 250 bantuan rumah ibadah tahun 2026 di Sumut," imbuhnya.

Syahrial menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi bantuan tersebut telah mencapai 34,11 persen atau sebesar Rp23.029.000.000.

Dijelaskannya, proses pengajuan bantuan hibah rumah ibadah diawali dengan permohonan dari calon penerima, baik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pengurus gereja maupun pengurus rumah ibadah lainnya kepada Gubernur Sumut.

Selanjutnya, Biro Kesra Setdaprovsu melakukan survei lokasi dan penilaian kelayakan sebelum usulan tersebut diajukan dalam anggaran P-APBD untuk dibahas dalam KUA-PPAS dan ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi renovasi dan pembangunan masjid. Penerima hibah juga tidak dapat memperoleh bantuan setiap tahun secara berturut-turut.

"Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028. Permohonan bantuan itu diajukan paling lambat 31 April pada tahun berjalan dan itu untuk penerimaan bantuan tahun berikutnya," papar Syahrial.

Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei lapangan.

Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan berkisar Rp20 Juta hingga Rp30 Juta, sedangkan pembangunan fisik keseluruhan masjid dapat mencapai Rp500 Juta hingga Rp1 Miliar.

"Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan pondasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya," bebernya.

Ia menambahkan, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Biro Kesra Setdaprovsu berkomitmen terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah di Sumut sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran daerah.

"Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut," pungkasnya. (**)

Menurutnya, pembangunan jalur tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka akses baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Karo.

Ihwan menjelaskan, di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah, pembangunan jalan alternatif tersebut perlu dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Tujuan Pak Gubernur baik. Artinya, paling tidak bisa menjadi sharing antara APBN dengan APBD," ujar Ihwan kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (9/9/2026).

Ihwan mengungkapkan, pola pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah bukan hal baru.

Politisi Partai Gerindra itu menilai konsep serupa telah diterapkan dalam sejumlah pembangunan ketika Bobby Nasution masih menjabat sebagai Walikota Medan.

Karena itu, Ihwan mengapresiasi keberanian Pemprovsu kembali mendorong pembangunan jalur alternatif menuju Karo yang sebenarnya telah lama menjadi wacana.

"Ini konsep yang sudah lama. Gubernur-gubernur sebelumnya juga sudah merencanakan, tetapi belum berjalan. Saya kira di tangan Gubernur Bobby ini bisa dituntaskan dengan memasukkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tiga kabupaten," terangnya.

Lebih lanjug Ihwan menilai, pembangunan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan, terutama karena jalur yang direncanakan akan bersinggungan dengan sejumlah wilayah kabupaten sebelum menuju Kabupaten Karo.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak dibebani target penyelesaian terlalu singkat. Proyek strategis seperti jalan alternatif Medan-Berastagi lebih realistis dikerjakan secara bertahap dengan perencanaan matang.

"Jangan ditargetkan satu tahun. Mungkin dua atau tiga tahun. Ini konsep yang harus kita support," tegasnya.

Masih kata Ihwan, Kabupaten Karo memiliki posisi penting dalam pengembangan sektor pariwisata Sumut. Selain menjadi kawasan pertanian, Karo merupakan salah satu destinasi wisata utama yang memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Karena itu, keberadaan akses jalan alternatif dinilai bukan sekadar solusi terhadap persoalan konektivitas, tetapi juga dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pengembangan ekonomi kawasan.

"Kita tahu Karo itu salah satu kabupaten yang menjadi pusat destinasi pariwisata di Sumatera Utara. Saya kira ini langkah yang pas," ujarnya.

Ihwan berharap rencana tersebut tidak berhenti sebagai wacana, melainkan segera diterjemahkan ke dalam perencanaan teknis, penganggaran, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang wilayahnya terdampak pembangunan.

Menurutnya, jika seluruh pihak mampu membangun satu visi, jalan alternatif Medan-Berastagi dapat menjadi proyek bersama yang manfaatnya dirasakan masyarakat, dunia usaha, hingga sektor pariwisata.

"Kalau konsepnya jelas dan sinerginya kuat antara pusat, provinsi dan kabupaten, saya kira ini sangat mungkin diwujudkan. DPRD Sumut tentu mendukung langkah yang bertujuan memperkuat konektivitas dan mendorong kemajuan ekonomi daerah," pungkasnya. (**)

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya menilai HKTI harus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Surya pada Musyawarah Daerah sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sumatera Utara Periode 2026–2031, di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (9/9/2026).

Menurut Surya, pertanian memiliki posisi yang sangat strategis bagi Sumut. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 25,88 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,42 Juta tenaga kerja atau sekitar 35,43 persen dari total tenaga kerja di Sumut.

Surya juga menyampaikan sejumlah capaian sektor pertanian Sumut. Berdasarkan prakiraan Kerangka Sampel Area periode Januari - September 2026, luas panen padi diperkirakan mencapai sekitar 372.938 hektare, dengan produksi sekitar 1,96 juta ton gabah kering giling dan produktivitas rata-rata 5,26 ton per hektare.

Sementara itu, produksi jagung periode Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 949 ribu ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan daerah yang berada di kisaran 875 ribu ton, sehingga Sumatera Utara mencatat surplus lebih dari 74 ribu ton.

Di sektor perkebunan, Sumut juga tetap menjadi salah satu sentra perkebunan nasional. Sejumlah komoditas unggulan memiliki produksi besar, antara lain kelapa sawit sekitar 7,95 juta ton, karet 310 ribu ton, kelapa 102 ribu ton, kopi arabika 77,7 ribu ton, kopi robusta 10,3 ribu ton, kakao 37,3 ribu ton, serta aren sekitar 8 ribu ton.

Namun, Pemprovsu menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani bersama, salah satunya pemenuhan kebutuhan komoditas pangan tertentu.

Produksi bawang merah saat ini baru memenuhi sekitar 63,8 persen kebutuhan daerah, sementara bawang putih dan kedelai masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Karenanya, Surya mengajak HKTI mengambil peran lebih luas sebagai penggerak pembaruan pertanian dengan mendorong peningkatan produksi hasil pertanian dalam daerah melalui inovasi, perluasan budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian.

"HKTI harus terus hadir sebagai rumah besar petani, menjadi wadah yang memperkuat kapasitas, memperluas kesempatan, menyuarakan aspirasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pertanian," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding melalui Zoom menyampaikan sejumlah hasil Munas HKTI ke-10 yang diharapkan menjadi rujukan kerja HKTI mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, ranting hingga kelompok tani.

Antara lain, jelasnya, HKTI harus memperkuat organisasi petani melalui pendataan dan tata kelola organisasi yang baik.

Kemudian, HKTI harus mempercepat regenerasi petani karena mayoritas petani saat ini sudah berusia senior sehingga perlu disiapkan generasi penerus melalui pengembangan petani muda dan petani milenial.

"Kalau kita tidak merencanakan dengan baik, ke depan tidak ada lagi yang bekerja di sektor pertanian. Karena itu, harus disiapkan kader petani muda, petani milenial, termasuk melalui magang agribisnis pertanian," terangnya usai melantik kepengurusan DPD HKTI Sumut periode 2026-2031.

Ketua Harian DPN HKTI Mulyono Machmir usai melantik 32 DPC HKTI se-Sumut menyampaikan bahwa HKTI lahir pada 1973 dan kini telah berusia 53 tahun.

Ia menyampaikan bahwa perjalanan HKTI merupakan perjalanan panjang sebagai organisasi yang menjadi wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi para petani.

Seiring perjalanan waktu, HKTI terus berkembang dan memperkuat perannya dalam menyuarakan kepentingan serta aspirasi petani di berbagai daerah.

Menurut Mulyono, kekuatan HKTI sesungguhnya berada pada struktur organisasi paling bawah, yakni kelompok tani. Karena itu, penguatan organisasi harus dimulai dari tingkat akar rumput hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan para pejuang petani dari seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Menurutnya, sektor pertanian harus menjadi sektor superprioritas karena memiliki peran strategis terhadap perekonomian daerah dan menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara.

Gus Irawan menegaskan HKTI Sumut siap berkolaborasi dengan Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program prioritas pertanian, termasuk hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, dan kopi.

Adapun pengurus DPD HKTI Sumut periode 2026-2031 yang dilantik oleh Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding yakni Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu, Sekretaris Muhammad Syah, dan Bendahara Kamsir Aritonang. (**)

Hal itu diungkap wanita yang tinggal di Jalan Pintu Air IV, Medan Johor itu dalam sidang lanjuputan di ruang Cakra IV Pengadilan Negeri Medan, Rabu (9/9/2026) siang.

‎"Awal-awalnya, saya kembalikan semuanya, modal dan fee nya karena dia tidak percaya kalau saya kembalikan sebahagian. Setelah 1 tahun berjalan, memang ada yang hanya fee saja yang saya kembalikan. Karena mau saya pakai lagi yang mulia. Memang salah itu saya yang Mulia, " ucap terdakwa kepada Majelis Hakim.

‎Mendengar pengakuan terdakwa tersebut, Hakim Ketua, Muhammad Shobirin seketika menanyakan apa terdakwa sudah berniat sejak awal.

Namun, terdakwa membantah dan mengatakan hal itu terjadi dikarenakan keuntungan yang dijanjikan terdakwa pada korban, sudah tidak sebanding lagi dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa. Oleh karena itu, diakui terdakwa bahwa dirinya pada akhirnya tidak bisa mengembalikan uang terdakwa.

‎Sementara saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan apakah selain korban, Hertuti Simbolon yang mentransfer, ada orang lain yang mentransfer langsung ke terdakwa.

Mendengar itu, terdakwa Gloria mengaku ada sejumlah nama mentransfer ke rekeningnya diikuti pemberitahuan dari korban, Hertuti Simbolon.

Saat ditanyakan JPU apakah uang yang ditransferkan oleh selain korban Hertuti Simbolon sudah ada yang dikembalikan, terdakwa mengaku ada namun disebutnya dia mengembalikannya dengan cara mentransfer ke rekening korban, Hertuti Simbolon.

‎"Saya sempat berniat mengembalikan dengan cara cicil Rp1 Miliar pertahun. Namun sekarang tidak lagi karena saya sudah menjalani proses hukum ini," ujar terdakwa menjawab pertanyaan JPU.

‎Terpisah, korban, Hertuti Simbolon berharap JPU menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal. Begitu juga pada Majelis Hakim, diharapkannya dapat menjatuhkan putusan yang adil terhadap perakara ini.

Dikatakan korban, dirinya sudah menderita kerugian materil dan kerugian moril akibat perbuatan terdakwa. Selain uang miliknya pribadi yang hilang akibat ditipu terdakwa, sejumlah orang juga ada menginvestasikan melalui dirinya sehingga kini dirinya yang dimintai pertanggungjawaban.

"Orang-orang berdatangan menagih saya ke rumah. Bahkan, anak saya dibawa-bawa mereka. Energi dan waktu saya, habis saya tuangkan untuk menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu, saya berharap terdakwa ini mendapat hukuman maksimal, terlebih dia tadi juda sudah menyatakan tidak ingin lagi mengembalikan kerugian saya," bebernya.

‎Diketahui berdasarkan dakwaan JPU, kasus ini bermula pada 26 Juni 2023. Saat itu terdakwa mengajak korban bekerjasama sebagai pemodal bisnis aspal.

Pada 5 Juli 2023 korban mengirim uang untuk pembelian aspal sebesar Rp214.500.000 ke rekening Bank Mandiri atas nama Gloria Anggriani Br Siepu.

Kemudian pada 18 Juli 2023, terdakwa menghubungi korban lalu mengirimkan uang kepada korban sebesar Rp96.800.000 sebagai keuntungan, sementara sisanya Rp165.000.000 lagi, disebut terdakwa pada korban akan diputar kembali untuk modal pembelian 100 drum aspal lagi.

‎Selama periode Tahun 2023 hingga awal tahun 2025 perjalanan bisnis pengadaan aspal antara terdakwa dan korban berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan minim terjadi permasalahan karena korban masih menerima keuntungan secara rutin dari terdakwa.

Namun, pada 17 Juni 2025, korban mulai merasa ada keganjilan karena korban tidak lagi menerima transfer dari terdakwa, meski waktu yang sudah disepakati telah jatuh tempo.

Bahkan, saat korban belum menerima pengembalian uang modal dan keuntungan, terdakwa malah meminta uang lagi. Bahkan, hal itu terus terjadi hingga 9 Agustus 2025.

Merasa curiga, korban akhirnya mencari tahu perusahaan-perusahaan pembeli aspal yang tertera dalam Invoice yang dikirim terdakwa kepadanya.

Betapa terkejutnya Hertuti saat mengetahui bahwa perusahaan-perusahan yang tertera pada invoice yang diberikan terdakwa kepadanya, tidak pernah memesan dan membeli aspal dari terdakwa dalam periode seperti yang tertuang didalam invoice yang dibawa oleh korban tersebut.

Selanjutnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh korban berdasar barang bukti invoice palsu, dirinya mengalami kerugian berkisar Rp6.392.540.000. Oleh karena itu, korban melaporkan terdakwa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. (**)

Rudi yang merupakan legislator Fraksi PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 12 meliputi Binjai dan Langkat mengatakan, banjir yang berulang menunjukkan perlunya penanganan secara terpadu, bukan hanya ketika bencana terjadi.

"Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi. Harus ada langkah antisipasi dan penanganan permanen, karena masyarakat Binjai dan Langkat sudah berulang kali menghadapi persoalan banjir," imbuh Rudi kepada wartawan di Medan, Rabu (9/9/2026).

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir melanda Kabupaten Langkat sejak 7 September 2026 dan berdampak pada Kecamatan Batang Serangan, Padang Tualang dan Tanjung Pura.

BPBD Sumatera Utara mencatat dampak banjir di Langkat mencapai 2.678 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di empat kecamatan. Sementara Kota Binjai juga dilaporkan mengalami banjir pada 8 September 2026.

Rudi mengatakan, banjir di kawasan Binjai-Langkat bukan merupakan kejadian baru. Data BPS 2019–2021 menunjukkan desa/kelurahan di Kecamatan Tanjung Pura terdampak banjir sebanyak empat kali pada 2019, satu kali pada 2020 dan empat kali pada 2021. Sedangkan Kecamatan Binjai tercatat mengalami banjir satu kali pada setiap tahun tersebut.

"Pada 2026, banjir juga terjadi di Langkat pada 8–9 Juni dan kembali terjadi pada 7 September 2026," imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Rudi, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian banjir di wilayah Binjai dan Langkat.

Ia juga meminta pemerintah segera memperbaiki dan memperkuat tanggul sungai yang rawan jebol serta melakukan normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi secara berkala.

"Kalau kapasitas sungai semakin berkurang karena sedimentasi, sementara debit air meningkat, tentu risiko luapan akan semakin besar. Karena itu normalisasi harus dilakukan secara terencana, bukan menunggu setelah banjir," ujarnya.

Selain itu, Rudi juga mendorong penguatan sistem peringatan dini melalui pemasangan alat pemantau tinggi muka air dan debit sungai di sejumlah titik rawan.

Pemerintah juga diminta membenahi drainase dan sistem pengendalian air di kawasan permukiman, sekaligus memastikan kesiapan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, perahu penyelamat dan logistik bagi masyarakat terdampak.

"Mitigasi harus dilakukan sebelum banjir terjadi. Perahu, tempat pengungsian, logistik dan jalur evakuasi harus sudah dipetakan dan disiapkan di wilayah yang memang berulang kali terdampak," terangnya.

Rudi juga meminta koordinasi antara Pemprov Sumut, Pemkab Langkat, Pemko Binjai, BPBD, dinas pekerjaan umum dan pengairan, Balai Wilayah Sungai, BMKG, TNI/Polri serta pemerintah kecamatan dan desa diperkuat.

"Penanganannya harus dari hulu sampai hilir. Jangan sampai satu daerah memperbaiki drainase, tetapi persoalan sungai dan tanggul di wilayah lain tidak ditangani. Semua harus terintegrasi," tegasnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap titik rawan banjir, kondisi tanggul, kapasitas sungai, drainase, daerah resapan serta kesiapan evakuasi.

"Yang kita butuhkan bukan sekadar bagaimana air cepat surut setelah banjir, tetapi bagaimana pemerintah mencegah masyarakat terus menjadi korban dari bencana yang sama setiap tahun," pungkasnya. (**)

Bagi Iraola, pertandingan ini memiliki arti khusus. Pelatih asal Spanyol tersebut akan menjalani pertandingan Liga Champions pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Ia datang dengan tantangan besar setelah Liverpool baru mengamankan kemenangan perdana musim ini ketika menundukkan Ipswich Town 2-0 pada akhir pekan lalu.

Iraola menyadari Atletico merupakan lawan yang jauh berbeda. Ia bahkan menyebut pertandingan ini sebagai ujian besar untuk mengukur sejauh mana perkembangan Liverpool setelah pergantian pelatih.

"Ini pertandingan yang hebat untuk dimainkan, sebuah ujian besar bagi tim secara keseluruhan, dan saya pikir ini akan menunjukkan sedikit di mana posisi kami," kata Iraola dalam konferensi pers jelang laga.

Iraola juga memberikan penghormatan tinggi kepada Simeone. Menurutnya, konsistensi pelatih asal Argentina itu dalam mempertahankan level Atletico selama bertahun-tahun merupakan pencapaian luar biasa.

Liverpool memiliki modal positif dari pertemuan terakhir. Pada pembukaan fase liga Liga Champions musim lalu, The Reds mengalahkan Atletico 3-2 di Anfield melalui gol kemenangan Virgil van Dijk pada masa injury time. Secara keseluruhan, Liverpool juga memenangi tiga pertemuan terakhir melawan klub Madrid tersebut.

Namun, Atletico datang dengan motivasi besar setelah menelan kekalahan 0-3 dari Athletic Club. Simeone menegaskan kekalahan tersebut bukan disebabkan kurangnya motivasi, melainkan hilangnya konsentrasi.

"Kami datang ke stadion yang luar biasa, dengan atmosfer yang hebat. Kami harus memperhatikan awal pertandingan karena semuanya akan berlangsung sangat intens," ujar Simeone.

Simeone juga mengakui Atletico masih membutuhkan waktu untuk menemukan bentuk terbaik. Sejumlah pemain baru belum sepenuhnya menyatu, sementara beberapa pemain bergabung terlambat setelah membela tim nasional.

Situasi lini depan Atletico juga menjadi perhatian. Simeone memastikan Julian Alvarez belum siap menjadi starter, meski tetap berpeluang dimainkan dari bangku cadangan. Jonathan David masih dalam proses pemulihan, sedangkan Alexander Sorloth juga mengalami cedera.

Di kubu Liverpool, Cody Gakpo diragukan tampil setelah tidak mengikuti sesi latihan jelang pertandingan. Joe Gomez justru kembali masuk persaingan setelah absen sekitar enam pekan.

Duel Liverpool kontra Atletico diprediksi berlangsung keras dan intens. Liverpool akan mengandalkan tekanan tinggi serta dukungan penuh Anfield, sementara Atletico memiliki pengalaman dan disiplin taktik yang menjadi ciri khas Simeone.

Bagi Iraola, kemenangan akan menjadi pernyataan awal bahwa proyek barunya bersama Liverpool mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Bagi Simeone, membawa pulang hasil positif dari Anfield menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa Atletico tetap menjadi salah satu kekuatan utama Liga Champions.

Sumber: Liverpool FC, Diario AS

Di Signal Iduna Park, Dortmund harus bekerja keras sebelum mengamankan tiga poin. Villarreal sempat memberikan perlawanan sengit dan mampu menyamakan kedudukan setelah tertinggal lebih dahulu.

Dortmund membuka keunggulan pada menit ke-53 melalui gol bunuh diri Renato Veiga. Bek Villarreal tersebut tidak sengaja mengubah arah umpan silang Dortmund sehingga bola masuk ke gawang sendiri.

Villarreal tidak menyerah. Pada menit ke-66, tim asal Spanyol itu berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan jarak dekat. Pertandingan kemudian semakin terbuka karena kedua tim sama-sama berusaha mencari gol kemenangan.

Dortmund akhirnya kembali unggul pada menit ke-80. Serhou Guirassy menyelesaikan umpan Fabio Silva untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1.

Empat menit kemudian, Guirassy kembali menjadi aktor penting. Striker Dortmund tersebut sukses mengeksekusi penalti dan membuat skor berubah menjadi 3-1.

Villarreal sebenarnya memperoleh gol tambahan pada masa injury time setelah Guirassy mencetak gol bunuh diri ketika berusaha membantu pertahanan. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan Villarreal dari kekalahan. Dortmund pun menutup laga dengan kemenangan 3-2.

Drama tidak kalah menarik terjadi di Decathlon Arena, ketika Lille menjamu Real Betis. Lille sebenarnya dua kali memimpin, tetapi Betis menunjukkan mentalitas kuat untuk membalikkan keadaan.

Lille membuka skor pada menit ke-12. Keunggulan tersebut kemudian disamakan Marc Bartra melalui sundulan setelah menerima umpan silang Pablo Fornals.

Tiga menit berselang, Lille kembali berada di depan. Alexsandro memanfaatkan situasi bola mati untuk membuat skor menjadi 2-1.

Betis tidak panik. Bartra kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-49 melalui sundulan dari tendangan bebas Isco. Skor pun kembali sama kuat 2-2.

Lima menit kemudian, Troy Parrott membawa Betis berbalik unggul. Ia melakukan aksi individu sebelum melepaskan tembakan rendah yang tidak mampu dihentikan kiper Lille.

Situasi Lille semakin sulit setelah Ethan Mbappe menerima kartu merah pada menit ke-56 setelah wasit melakukan peninjauan VAR atas pelanggaran menggunakan siku. Bermain dengan 10 orang membuat Lille kesulitan mengejar ketertinggalan.

Betis akhirnya mempertahankan keunggulan 3-2 hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut menjadi pembuka yang sangat positif bagi Los Verdiblancos dalam perjalanan mereka di Liga Champions, sementara Lille harus menerima kekalahan setelah dua kali berada dalam posisi unggul.

Dua pertandingan tersebut memperlihatkan satu kesamaan: keunggulan tidak menjamin kemenangan. Dortmund harus bertahan dari tekanan Villarreal, sedangkan Betis menunjukkan kemampuan bangkit dua kali sebelum membawa pulang tiga poin dari Prancis.

Sumber: Reuters, Cadena SER

Dua gol kemenangan Manchester City seluruhnya dicetak Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia itu membuka keunggulan pada menit ke-47 sebelum memastikan kemenangan lewat gol keduanya pada menit ke-90+1. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama Enzo Maresca di Liga Champions sebagai pelatih Manchester City.

Pertandingan berlangsung dalam kondisi hujan deras. Porto yang belum terkalahkan di kandang sepanjang 2026 tampil berani sejak awal dan mencoba menekan City dari lini depan.

Namun, Manchester City justru menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Diogo Costa menjadi alasan Porto mampu menjaga gawangnya tetap bersih pada babak pertama. Kiper Portugal tersebut beberapa kali melakukan penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang Haaland dan Rayan Cherki.

City akhirnya memecah kebuntuan dua menit setelah babak kedua dimulai. Rayan Cherki melakukan penetrasi ke kotak penalti sebelum mengalirkan bola kepada Enzo Fernandez. Umpan tersebut kemudian disambut sundulan Haaland yang menghujam ke gawang Porto.

Tuan rumah tidak tinggal diam. Porto meningkatkan tekanan dan sempat membuat City berada dalam situasi sulit selama sekitar 25 menit setelah gol tersebut. Namun, lini belakang tim tamu mampu bertahan.

Maresca kemudian melakukan perubahan dengan memasukkan Elliot Anderson dan Iliman Ndiaye. Pergantian tersebut membantu City mendapatkan kembali kontrol permainan sekaligus memberikan energi baru ketika Porto mulai meningkatkan serangan.

Pada masa tambahan waktu, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor. Bola yang belum berhasil dibersihkan Porto dimanfaatkan Rayan Ait-Nouri untuk memberikan umpan tarik. Haaland langsung menyambar bola dan mengubah skor menjadi 2-0.

Usai pertandingan, Maresca mengakui City sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol.

"Saya pikir kami bisa mencetak lebih banyak gol, terutama pada babak pertama," ujar Maresca kepada Prime Video. Ia menilai City menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan.

Maresca juga mengakui atmosfer di Dragao memang membuat pertandingan semakin berat.

"Normal untuk datang ke sini dan berada di bawah tekanan, merasakan atmosfernya," katanya.

Namun, ia menegaskan Porto tidak terlalu banyak menciptakan peluang bersih. Pelatih asal Italia itu juga memberikan pujian khusus kepada Ayyoub Bouaddi. Gelandang berusia 18 tahun tersebut menjalani debut penuh di Liga Champions dan tampil tenang di lini tengah.

"Dia tidak pernah panik, dia sangat bagus. Penampilannya luar biasa," kata Maresca.

Bagi Haaland, kemenangan tersebut terasa semakin istimewa. Ia kini telah mencetak 167 gol untuk Manchester City dan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pencetak gol terbesar dalam sejarah klub.

Kemenangan atas Porto membuat City mengawali era Maresca di Liga Champions dengan sempurna. Tantangan berikutnya akan semakin berat, tetapi kemenangan di kandang Porto menjadi modal berharga untuk membangun kepercayaan diri menghadapi persaingan panjang musim ini.

Sumber:Manchester City, Reuters, The Guardian, ESPN, The Independent.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Selasa, 8 September 2026.

Revisi Perda tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan melalui Surat Kemendagri Nomor 900.1.13.1/4383/Keuda.

Rico Waas mengatakan, perubahan regulasi diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

"Tujuannya untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023," kata Rico Waas.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, terdapat sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut meliputi penghapusan ketentuan yang berulang, penyetaraan tarif pelayanan kesehatan, hingga penataan kembali retribusi perizinan bangunan.

Salah satu ketentuan yang diubah berkaitan dengan objek opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Untuk penghapusan ketentuan berulang terdapat pada Pasal 45 dan Pasal 50 mengenai objek opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihapus karena sudah diatur dalam Pasal 4," ujar Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Penyesuaian juga menyentuh tarif tindakan medis pada retribusi pelayanan kesehatan. Dalam rancangan perubahan tersebut, tarif tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas perawatan.

Ketentuan itu berlaku pada pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), RSUD dr. Pirngadi, dan RSUD Bachtiar Djafar.

Sementara untuk retribusi jasa usaha, rincian tarif titipan luar untuk sterilisasi alat dan dekontaminasi dipindahkan ke kelompok Retribusi Jasa Usaha.

Perubahan lainnya menyangkut Perizinan Bangunan Gedung (PBG). Rico Waas menjelaskan, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk retribusi PBG pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKPR) akan dicantumkan untuk pertama kalinya dalam Perda.

SHST tersebut selanjutnya akan ditetapkan secara berkala melalui Peraturan Wali Kota. Selain itu, Tabel Indeks Terintegrasi juga disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

"Sementara itu terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk retribusi PBG pada Dinas PKPCKPR dicantumkan untuk pertama kalinya dalam Perda dan akan ditetapkan berkala melalui Peraturan Wali Kota. Selain itu, Tabel Indeks Terintegrasi disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2021," lanjut Rico Waas.

Selain menindaklanjuti rekomendasi pemerintah pusat, Pemko Medan juga mengusulkan sejumlah pasal tambahan dan penyesuaian tarif retribusi dalam rancangan perubahan Perda tersebut.

Menurut Rico Waas, langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan regulasi yang lebih adaptif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Melalui perubahan Perda ini, Pemko Medan berharap tata kelola pajak dan retribusi daerah menjadi lebih tertib, birokrasi perizinan semakin sederhana, serta potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan tanpa menambah beban masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan melalui Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bertema "Membangun Kepatuhan Melalui Kemudahan Pelayanan dan Apresiasi" yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Medan di Hotel Arya Duta Medan, Selasa, 8 September 2026.

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Direktur Utama PT Bank Sumut, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Medan, para kepala perangkat daerah, camat se-Kota Medan, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor usaha.

Sosialisasi Opsen PKB menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Edukasi yang diberikan mencakup kewajiban PKB dan Opsen PKB, tata cara registrasi kendaraan, hingga informasi mengenai program insentif dan apresiasi bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya.

Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian mengatakan, sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan pemungutan Opsen PKB berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

Menurut Agha, kepatuhan wajib pajak tidak cukup dibangun hanya melalui imbauan. Edukasi harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang mudah, koordinasi yang solid, serta pengawasan yang konsisten.

"Semakin mudah pelayanan yang diberikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Karena itu, edukasi, kemudahan layanan, dan pengawasan harus berjalan bersama," ujar Agha.

Untuk memperkuat kepatuhan, Bapenda Kota Medan juga mendorong seluruh perangkat daerah memastikan kendaraan dinas serta kendaraan pribadi milik ASN dan pegawai di lingkungan masing-masing telah memenuhi kewajiban PKB.

Imbauan tersebut turut diarahkan kepada pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta agar memastikan kendaraan operasional maupun kendaraan pribadi karyawan memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Tidak berhenti pada sosialisasi, Bapenda Kota Medan bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara, Bapenda Provinsi Sumatera Utara, dan PT Jasa Raharja Cabang Medan akan melaksanakan operasi gabungan atau razia pajak kendaraan bermotor secara berkala di sejumlah wilayah Kota Medan.

Operasi tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan disiplin wajib pajak sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mengoptimalkan penerimaan PKB dan Opsen PKB.

Di sisi lain, High Level Meeting TP2DD Kota Medan menjadi ruang untuk memperkuat komitmen percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Digitalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun sistem penerimaan daerah yang lebih efisien, transparan, cepat, dan terintegrasi. Untuk itu, perangkat daerah pengampu retribusi daerah didorong mempercepat migrasi mekanisme pembayaran dari tunai menuju transaksi digital.

Peralihan tersebut diharapkan mampu memperkuat integrasi data penerimaan sekaligus membuat pemantauan transaksi berlangsung lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Bapenda Kota Medan turut memperkenalkan Elektronik Layanan Optimalisasi Kolaborasi Integrasi Terpadu Pajak Daerah (E-Loket Pajak) yang secara resmi diluncurkan Wali Kota Medan Rico Waas.

E-Loket Pajak merupakan inovasi layanan berbasis integrasi data yang dirancang untuk memangkas kerumitan administrasi perpajakan melalui konsep layanan satu pintu. Pada tahap awal, layanan ini difokuskan untuk mendukung pelayanan pajak reklame dan selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap ke sektor pajak daerah lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi pemaparan dari sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Ditlantas Polda Sumatera Utara, PT Jasa Raharja Cabang Medan, serta perwakilan Departemen Kredit Multiguna Wilayah I. Salah satu narasumber dari PT Jasa Raharja Cabang Medan adalah Rizki Romodhon.

Melalui Sosialisasi Opsen PKB dan High Level Meeting TP2DD, Bapenda Kota Medan memperkuat orkestrasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lembaga keuangan, kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong kepatuhan pajak serta percepatan transaksi digital.