Selain itu, sebagai bagian dari komitmen politik, Partai Golkar tetap komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumut 4 (Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi), Indra Alamsyah kepada wartawan disela-sela acara syukuran HUT Partai Golkar ke-62 di Jalan Wahid Hasyim, Medan, Selasa (20/10/2026).

Indra juga menjelaskan, bahwa Partai Golkar terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa untuk menjadi lebih baik. Hal itu diwujudkan melalui kader-kader Golkaryang menduduki jabatan publik seperti kepala daerah, Menteri, anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

"Dan juga kader-kader yang terlibat langsung dalam berbagai sektor pembangunan," ucap Indra.

Indra Alamsyah juga meyakini dengan kepemimpinan Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, akan membuat "mesin" Partai bekerja maksimal dalam sektor pembangunan dan untuk kemaslahatan rakyat provinsi ini.

Sebab, Andar Amin telah memiliki pengalaman sebagai seorang kepala daerah dan saat ini menjadi wakil rakyat di tingkat pusat.

"Yang tentunya, beliau akan mengedepankan kekompakan seluruh pengurus dan kader untuk menciptakan program-program kerja yang pro rakyat. Karena Golkar selalu bersama rakyat," paparnya.

Lebih lanjut Indra Alamsyah menuturkan, dengan rasa kekompakan dan kebersamaan seluruh kader, Golkar Sumut juga akan maksimal dalam menjadi pemenang di Pemilu mendatang.

"Kita ketahui bersama, hari ini ada 22 kursi kader Golkar di DPRD Provinsi dan mendapat kursi Ketua. Tentunya, ini menjadi tugas berat untuk bisa mempertahankan atau bahkan bisa meraih lebih dari 22 kursi di Pemilu mendatang. Dengan kekompakan dan semangat kebersamaan, Insya Allah Golkar akan kembali menjadi pemenang di kontestasi pertarungan politik mendatang," pungkas Indra Alamsyah. (**)

Selain meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi Sumatera Utara yang masih membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan pasca bencana, Yahdi juga menyarankan Pemprovsu mencari alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah serta melakukan pendekatan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terkait kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi.

Hal itu disampaikan Yahdi, kepada wartawan melalui sambungan telepon di Medan, Selasa (20/10/2026), menanggapi kondisi fiskal Sumatera Utara di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya tuntas.

Menurut Yahdi, secara umum hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap rancangan Perubahan APBD Sumatera Utara 2026 tidak membawa perubahan signifikan. Pihaknya bersyukur karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah provinsi agar tetap mencermati kebijakan pengurangan TKD yang berpotensi mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik termasuk program-program PHTC sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2030.

Yahdi menyebutkan, pengurangan TKD sekitar Rp1,2 Triliun menyebabkan kemampuan anggaran Sumatera Utara berada di kisaran Rp11 Triliun, turun dari sebelumnya sekitar Rp13 Triliun.

Dampak pengurangan anggaran tersebut juga mempengaruhi pembahasan perencanaan keuangan daerah. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus ditunda untuk disesuaikan kembali dengan kondisi fiskal terbaru.

Karena itu, Yahdi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Utara yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara segera merumuskan langkah strategis agar program prioritas pembangunan tetap berjalan.

Lobi Pemerintah Pusat

Yahdi menegaskan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution perlu membangun komunikasi dan melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah pusat agar kebijakan pengurangan TKD dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah.

Menurutnya, Sumatera Utara masih menghadapi pekerjaan besar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam. Sejumlah infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan hingga sektor pertanian dan jaringan irigasi, masih membutuhkan penanganan di berbagai kabupaten dan kota.

Kondisi tersebut, katanya, harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran transfer ke daerah, sehingga proses pemulihan dan pembangunan tidak terhambat akibat keterbatasan pembiayaan.

"Pemprovsu harus tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai," tegas Yahdi.

Ia berharap pemerintah pusat memahami kebutuhan Sumatera Utara, terutama untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak serta mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dorong Pinjaman Daerah

Disamping mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat, Yahdi mendorong Pemprovsu mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan lain melalui skema pinjaman daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, serta PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Menurutnya, skema pembiayaan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang belum tuntas, sepanjang dilakukan melalui perhitungan yang matang dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Pembangunan infrastruktur disejumlah wilayah, seperti Tapanuli Selatan, Asahan, Tapanuli Utara, Nias dan daerah lainnya, dinilai masih membutuhkan perhatian serta dukungan anggaran lanjutan.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Yahdi juga menyoroti kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa.

Peningkatan fasilitas tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah sekaligus mengurangi penumpukan rujukan pasien ke rumah sakit besar di Kota Medan.

Yahdi berharap berbagai kebutuhan pembangunan tersebut tetap dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah, meskipun pemerintah menghadapi tantangan pengurangan transfer dan tuntutan efisiensi belanja.

Lobi Pemutihan Utang Inalum

Langkah lain yang disarankan Yahdi adalah meminta Pemprovsu segera menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dikaji dan diperjuangkan sebagai salah satu alternatif untuk meringankan beban keuangan daerah, sehingga ruang fiskal pemerintah provinsi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, pemerintah provinsi perlu mengambil langkah proaktif melalui berbagai jalur komunikasi dan negosiasi, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat utama dalam menuntaskan program pembangunan yang telah direncanakan.

Yahdi berharap Pemprovsu dapat mengombinasikan pendekatan kepada pemerintah pusat, penjajakan skema pinjaman daerah, serta upaya penyelesaian kewajiban kepada Inalum melalui mekanisme yang memungkinkan.

"Jangan sampai kebutuhan pemulihan pascabencana dan pembangunan infrastruktur terbengkalai karena keterbatasan anggaran. Pemerintah provinsi harus mencari terobosan dan memperjuangkan kepentingan Sumatera Utara," demikian Yahdi.

Pertimbangkan RPJMD

Yahdi juga mengingatkan kondisi fiskal yang sedemikian itu juga berpotensi dilakukannya revisi terhadap RPJMD seperti yang pernah dilakukan pada saat Pandemi Covid-19 yang lalu, manakala kondisi fiskal yang positif tidak dapat dipertahankan.

Optimalisasi PAD

Dalam kondisi TKD yang terus dipotong, maka PAD akan menjadi tumpuan yang harus dilakukan upaya-upaya optimalisasi. Sebab, target PAD harus terus dikejar.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, sampai dengan TW 3 perolehan PAD. Baru mencapai 58 persen.

"Per 6 Oktober 2026, pertumbuhan capaian PAD per Minggu hanya 2,7 persen. Maka diprediksi sampai akhir Desember 2026, capaian PAD hanya tercapai di kisaran 88 persen dan jauh dibawah target," beber Yahdi seraya menambahkan, oleh karena itu, upaya-upaya terobosan harus dilakukan dalam upaya menggenjot PAD. (**)

Spanduk tersebut berisi kalimat yang mengarah pada kritikan terhadap jalannya pemerintah, sebab dianggap tidak mampu membawa kehidupan yang baik bagi rakyat, terutama untuk kalangan masyarakat menengah dan ke bawah.

Beberapa pesan menohok terlihat di spanduk, diantaranya 'Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah. Greenpeace'. Juga ada spanduk kecil bertuliskan 'Tangani Krisis, Bukan Bungkam Kritik', 'Elite Berpesta Rakyat Menderita' serta berbagai kalimat menyentil pemerintah lainnya.

Dalam videonya Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait menyampaikan bahwa aksi damai di bundaran HI tersebut untuk menyuarakan apa yang hari ini menjadi keresahan banyak orang. Hampir seluruh warga merasakan betapa sulitnya bertahan di tengah krisi iklim.

"Kita sebut saja misalnya dampak krisi iklim dan bencana yang bertubi-tubi selama beberapa tahun belakangan, ternyata hasil riset kami menunjukkan bahwa kondisi ini berdampak terhadap peningkatan biaya hidup besar-besaran," ujar Jeanny dalam sebuah wawancara dengan IDN Times.

Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada sulitnya akses lapangan kerja bagi warga. Dan kelompok yang paling terdampak adalah petani dan nelayan berupa gagal tanam, gagal panen, hasil tangkap sedikit, hingga mengurangi penghasilan sampai stok pangan. Mengingat tuntutan bahan pangan bertambah, tetapi rantai pasok terbatas atau terganggu.

"Siapa lagi yang paling menderita, ya kita sebagai kelompok rakyat kecil. Seperti misalnya pekerja harian, yang terganggu penghasilannya karena cuaca yang terganggu (buruk). Maka kami pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, mendesak pemerintah untuk tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup," ungkapnya.

Namun petugas kepolisian kemudian menurunkan spanduk tersebut Selasa siang setelah aksi aktivis Greenpeace itu menjadi perbincangan dan perhatian publik.

PSMS Medan mulai mematangkan persiapan menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan PegadaianChampionship 2026/2027. Pelatih Ayam Kinantan, Eko Purdjianto, mengakui waktu persiapan timnya relatif singkat. Karena itu, evaluasi kondisi pemain dan analisis kekuatan lawan menjadi perhatian utama sebelum pertandingan di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (25/10/2026) malam.

PSMS dijadwalkan menjamu PSIS pada pukul 19.00 WIB dalam pertandingan yang berpotensi mengubah persaingan papan atas Grup A. Kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen sementara. PSMS mengoleksi 11 poin di peringkat ketiga, sedangkan PSIS berada tepat di bawahnya dengan 10 poin.

Eko mengatakan timnya memiliki waktu efektif sekitar tiga hingga empat hari untuk mempersiapkan diri. Setelah menjalani pertandingan sebelumnya, para pemain lebih dahulu mendapatkan waktu pemulihan sebelum kembali menjalani latihan.

"Ya, masih ada tiga hari. Efektifnya, tiga sampai empat hari persiapan melawan PSIS," ujar Eko usai sesi latihan PSMS, Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, pemulihan menjadi bagian penting sebelum tim kembali menjalani program latihan intensif. Kondisi fisik pemain akan terus dipantau agar persiapan taktik berjalan sesuai kebutuhan pertandingan.

"Kita kemarin setelah kembali bermain, kita berikan waktu dua hari untuk pemulihan. Ini mulai aktivasi lagi. Kita lihat perkembangan pemain," katanya.

Meski waktu persiapan terbatas, Eko menegaskan semangat para pemain tetap terjaga. Ia ingin seluruh anggota tim memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat tersebut.

"Yang pasti pemain tetap semangat," ucapnya.

Eko juga memastikan tim pelatih telah menjalankan evaluasi dan analisis terhadap calon lawan. Menurutnya, setiap tim memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipelajari sebelum menentukan pendekatan permainan.

"Kita profesional. Biasa kita lihat analisis pertandingan lawan, terutama PSIS. Mereka pasti punya kelemahan dan kelebihan," kata mantan pemain tim nasional Indonesia itu yang juga pernah menukangi PSIS, yang juga merupakan tim daerah asalnya itu.

Analisis tersebut akan menjadi dasar bagi tim pelatih untuk merancang strategi yang sesuai. Dengan waktu yang tersisa, PSMS berupaya memaksimalkan latihan taktik agar para pemain memahami peran dan tugas masing-masing ketika pertandingan berlangsung.

Eko menyebut persiapan taktik masih menjadi agenda penting menjelang laga akhir pekan. Tim pelatih akan menggunakan sesi latihan yang tersedia untuk menentukan pendekatan terbaik menghadapi permainan PSIS.

"Masih ada empat hari untuk evaluasi. Taktikal buat hari Minggu nanti sedang kita matangkan," ujarnya.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi PSMS. Setelah meraih kemenangan besar 6-0 atas Persiku Kudus dan menundukkan Persikad Depok 4-0 di kandang, Ayam Kinantan tentu ingin kembali menunjukkan kekuatan di hadapan pendukung sendiri.

Namun, hasil imbang 1-1 melawan Semen Padang pada pertandingan terakhir menjadi pengingat bahwa konsistensi harus dijaga sepanjang laga. PSMS membutuhkan penyelesaian akhir yang efektif sekaligus kedisiplinan dalam bertahan untuk mengamankan tiga poin.

Di sisi lain, PSIS datang dengan motivasi mencuri poin sekaligus menyalip PSMS di klasemen. Dengan selisih yang sangat tipis, pertandingan ini bukan hanya soal gengsi dua klub bersejarah, tetapi juga pertaruhan posisi dalam persaingan menuju papan atas Grup A.

Bagi Eko, persiapan yang terarah, kondisi pemain yang siap, serta kemampuan menjalankan strategi akan menjadi modal penting. PSMS kini dituntut membuktikan bahwa kekuatan mereka di kandang dapat kembali menjadi pembeda saat menghadapi PSIS Semarang.

Dia meminta agar pengerjaan fasilitas umum dan infrastruktur segera selesai sehingga membuat masyarakat lebih aman dan nyaman. Terutama akses jalan dan aliran sungai saat banjir bandang.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meninjau jalur lintas sumatra menghubung Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Senin (19/10/2026), tepatnya di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Pesisir Selatan, sekitar 200 kilometer dari Kota Padang.

Jalur ini rusak setelah dihantam banjir bandang dan longsor dari aliran Sungai Batang Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada 10 Oktober 2026 lalu. Sehingga akses Pesisir Selatan dan Kerinci terputus.

Saat ini pengerjaan jalur ini dikebut sehingga mempermudah akses lintas provinsi. Langkah cepat diperlukan agar akses tranportasi masyarakat juga tidak terputus.

Menteri Dody juga mengintruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi hulu Sungai Batang Tapan.

Dody mempersiapkan cek dam dan bendungan di hulu sungai, sehingga banjir terjadi tidak membawa kayu-kayu dan bebatuan besar.

Menteri PU juga meninjau kerusakan sejumlah aliran sungai di Kota Padang, diantaranya aliran Sungai Muaro Penjalinan dan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah dan Kampung Tanjung di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Aliran sungai sudah dangkal atau sendimen sungai rendah sehingga jika terjadi hujan lebat di kota Padang aliran sungai meluap ke pemukiman warga. Saat ini puluhan alat berat menormalisasi aliran tersebut karena sebagian aliran sungai sudah berada dan mengikis perkampungan warga.

Dia juga meminta jajaran agar melihat dan membangun cek dam dan bendungan di hulu sungai. Hal ini memberikan kenyamanan kepada warga jika terjadi banjir sehingga air tidak membawa kayu kayu besar dan bebatuan.

‎"Sepanjang menjalankan pekerjaannya, suami saya tidak pernah mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika bencana itu terjadi, kami sekeluarga turut mengambil bagian untuk menolong masyarakat yang terdampak," ujar Ospina di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin sore.

‎Dengan suara bergetar, Ospina menyampaikan harapan agar majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap suaminya.

‎"Keluarga saya turut prihatin terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, saya berharap perkara yang menjerat suami saya dinilai secara menyeluruh berdasarkan fakta dan keterangan yang terungkap selama persidangan," katanya.

‎Ospina juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tuntutan pembayaran uang pengganti dalam perkara tersebut. Ia mengaku keluarganya merupakan keluarga sederhana yang akan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran dalam jumlah besar.

‎"Dari mana kami bisa mengganti uang sebesar itu? Kami hanya keluarga sederhana yang menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.

Selain pihak keluarga, tim advokat terdakwa Fitri dari Law Office Dwi Ngai Sinaga & Associates juga meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan melalui nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan di ruang sidang Cakra VII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

‎Tim advokat yang terdiri atas Rudi Zainal Sihombing, Dwi Ngai Sinaga, dan Benri Pakpahan menilai jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir belum membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, niat jahat (mens rea), serta kerugian keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada terdakwa.

Menurut tim advokat, Fitri saat menjabat kepala dinas hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pemantauan wilayah, bukan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), maupun pengelola keuangan.

‎Mereka menjelaskan dana bantuan sebesar Rp1,515 miliar untuk 303 kepala keluarga korban bencana disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial melalui transfer ke rekening masing-masing penerima di Bank Mandiri KCP Pangururan. Dana tersebut, menurut mereka, tidak pernah masuk ke kas Dinsos PMD Kabupaten Samosir.

‎Terkait pemindahbukuan dana dari rekening penerima ke rekening BUMDes Bersama Marsada Tahi, tim advokat menyebut kebijakan tersebut didasarkan pada notulen rapat koordinasi bersama para kepala desa pada 2 September 2024.

‎Menurut mereka, langkah itu bertujuan memastikan bantuan digunakan untuk pengadaan sarana pertanian dan usaha guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

‎Tim advokat juga membantah tuduhan penerimaan uang yang disebut berasal dari penyisihan dana sebesar 15 persen atau sekitar Rp179 juta, dengan bagian yang dituduhkan kepada terdakwa sebesar Rp59,9 juta.

‎Mereka merujuk pada keterangan tiga kepala desa dari Desa Siparmahan, Dolok Raja, dan Sampur Toba yang, menurut tim advokat, menyatakan tidak pernah melihat penyerahan uang maupun amplop cokelat kepada terdakwa.

Selain itu, tim advokat mempersoalkan rekaman suara tertanggal 26 Februari 2025 yang diajukan JPU sebagai alat bukti serta mempertanyakan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp516,298 juta berdasarkan laporan akuntan publik.

Menurut tim advokat, perhitungan tersebut belum menggambarkan kerugian nyata akibat perbuatan terdakwa. Mereka juga menyatakan barang-barang bantuan telah disalurkan dan diterima masyarakat penerima manfaat.

Dalam pledoi pribadinya, Fitri turut membantah terlibat dalam perkara tersebut. Ia menyatakan perannya hanya sebatas mengusulkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang pada November 2023.

Fitri juga membantah pernah meminta atau menerima uang sebagaimana dituduhkan kepadanya. ‎"Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun," ujarnya.

Sebelumnya, JPU Kejari Samosir menuntut Fitri dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp516.298.000.

Uang pengganti tersebut dikurangi Rp22.500.000 yang telah dititipkan melalui Rekening Penyimpanan Lain (RPL) Kejari Samosir. Dengan demikian, sisa uang pengganti yang dituntut untuk dibayar terdakwa sebesar Rp493.798.000, subsider dua tahun penjara.

Laga pekan ketiga fase liga ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan pertama. PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menaklukkan Manchester City 4-2 di Inggris, sedangkan Barcelona menunjukkan ketajaman luar biasa melalui kemenangan atas Feyenoord dan Galatasaray.

Bukan sekadar perebutan tiga poin, pertandingan ini juga mempertemukan dua pelatih dengan filosofi sepak bola menyerang. Luis Enrique ingin mempertahankan dominasi PSG di Eropa, sementara Hansi Flick berambisi membuktikan Barcelona mampu mengimbangi juara bertahan di panggung tertinggi.

Hansi Flick: PSG Ujian Besar Barcelona

Flick tidak menutupi kekagumannya terhadap kekuatan PSG. Pelatih asal Jerman itu bahkan menyebut klub Paris tersebut sebagai tim terbaik dunia dalam dua tahun terakhir, sekaligus mengakui perkembangan pesat skuad asuhan Luis Enrique.

"Besok akan menjadi ujian yang bagus bagi kami. Mereka adalah tim terbaik di dunia, dan ini kesempatan bagus untuk menunjukkan level kami," ujar Flick dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Flick juga memuji kualitas kepelatihan Luis Enrique, terutama intensitas permainan, tekanan terhadap lawan, dan fleksibilitas posisi para pemain PSG. Menurutnya, kematangan menjadi salah satu keunggulan penting tim tuan rumah.

Barcelona sendiri memiliki modal ofensif yang mengesankan. Mereka mencetak lima gol saat mengalahkan Feyenoord 5-1 dan empat gol ketika menundukkan Galatasaray 4-1. Catatan tersebut memperlihatkan betapa berbahayanya lini serang Blaugrana ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Namun, Barcelona menghadapi persoalan di lini belakang. Jules Koundé dan Eric García mengalami cedera setelah pertandingan melawan Real Betis. Kondisi itu membuat Flick harus mempertimbangkan sejumlah alternatif, termasuk kemungkinan menggeser pemain dari posisi aslinya.

Raphinha juga menjadi salah satu pemain yang berpeluang memberikan tambahan tenaga bagi Barcelona. Sementara itu, Lamine Yamal diharapkan kembali menjadi pembeda melalui kreativitas dan kemampuan duel satu lawan satu.

Luis Enrique: Penguasaan Bola Jadi Kunci Menghentikan Yamal

Di kubu seberang, Luis Enrique menyadari bahwa Barcelona bukan lawan yang bisa dihadapi dengan pendekatan biasa. Mantan pelatih Blaugrana itu memahami karakter permainan klub Katalonia, termasuk ancaman yang bisa muncul dari pemain muda seperti Yamal.

"Cara terbaik untuk bertahan menghadapi Lamine Yamal adalah dengan menguasai bola," kata Luis Enrique. Ia menegaskan PSG harus bermain sebagai satu kesatuan untuk mengatasi kualitas individu Barcelona.

Luis Enrique juga menilai pertemuan kedua klub merupakan kesempatan istimewa bagi penggemar sepak bola karena mempertemukan dua tim dengan identitas permainan yang kuat.

"Dua klub papan atas dengan identitas permainan yang luar biasa," ujarnya mengenai pertandingan tersebut. Meski memiliki ikatan emosional dengan Barcelona, ia menegaskan keinginannya membawa PSG meraih kemenangan.

PSG sendiri mendapat tantangan setelah bek kiri Nuno Mendes dipastikan absen selama beberapa pekan akibat cedera paha. Kehilangan pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan pertahanan, terutama ketika menghadapi pergerakan pemain sayap Barcelona.

Pertarungan Taktik dan Ketajaman

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka. PSG mempunyai kecepatan transisi dan kemampuan menekan lawan, sedangkan Barcelona mengandalkan penguasaan bola, pergerakan antarlini, serta kreativitas para pemain depannya.

Kunci pertandingan terletak pada kemampuan kedua tim menjaga keseimbangan. PSG perlu membatasi ruang gerak Yamal dan mengantisipasi kombinasi serangan Barcelona. Sebaliknya, tim tamu harus berhati-hati ketika kehilangan bola karena PSG memiliki kemampuan menghukum lawan melalui serangan cepat.

Dengan kedua tim sama-sama mengantongi enam poin, kemenangan akan memberikan keuntungan penting dalam persaingan fase liga. Namun, absennya sejumlah pemain belakang juga membuka kemungkinan pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi dan banyak peluang.

Parc des Princes pun menjadi panggung pembuktian bagi dua kandidat kuat juara. Luis Enrique ingin mempertahankan reputasi PSG sebagai kekuatan dominan Eropa, sedangkan Flick berusaha membawa Barcelona melewati salah satu ujian terberat mereka musim ini.

Sumber: Trending News, Paris Saint-Germain, Reuters

Orangutan tersebut diperkirakan berusia 18-20 bulan. Setelah penyitaan, satwa ini mendapatkan perawatan intensif di Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre(GZRRC)/Vantara, Jamnagar, Gujarat, India.

Dalam masa perawatan, orangutan tersebut sempat mengalami gangguan kesehatan yang dilaporkan berupa bronkopneumonia atau infeksi virus saluran pernapasan.

Melalui penanganan medis dan pemantauan intensif oleh tim GZRRC, kondisi kesehatannya berangsur membaik hingga dinyatakan layak untuk menjalani perjalanan kembali ke Indonesia.

Sebelum dipulangkan, orangutan tersebut menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan fisik dan uji laboratorium oleh otoritas terkait bersama tim medis GZRRC.

Hasil pemeriksaan terakhir pada akhir Agustus 2026 menyatakan bahwa orangutan dalam kondisi sehat dan fit to travel (layak melakukan perjalanan), serta dinyatakan negatif terhadap penyakit tuberkulosis (TBC) dan Hepatitis A dan B berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Proses repatriasi ini terlaksana melalui koordinasi erat antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Mumbai, dengan dukungan Pemerintah India, Wildlife Crime Control Bureau (WCCB), dan GZRRC.

Fauna Land Indonesia dan Centre for Orangutan Protection (COP) sebagai mitra konservasi satwa liar Kementerian Kehutanan juga turut terlibat dalam proses koordinasi dan pemulangan orangutan ini.

Pemulangan dilakukan melalui jalur udara dengan tujuan Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, Senin (19/10/2026).

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa keberhasilan repatriasi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menyelamatkan satwa liar Indonesia yang menjadi korban perdagangan ilegal lintas negara.

"Pemulangan orangutan Sumatera ini bukan sekadar mengembalikan satu individu satwa ke Tanah Air, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan setiap satwa liar yang menjadi korban perdagangan ilegal mendapatkan kesempatan untuk pulih dan, apabila memenuhi persyaratan, kembali ke habitat alaminya," ujarnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India, WCCB, GZRRC, KJRI Mumbai, Fauna Land Indonesia, COP, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama mewujudkan repatriasi ini.

Setibanya di Bandara Internasional Kualanamu, orangutan akan menjalani pemeriksaan awal oleh tim dokter hewan dan petugas karantina untuk memastikan kondisi kesehatannya setelah perjalanan.

Selanjutnya, orangutan tersebut akan menjalani rehabilitasi di Sumatran Rescue Alliance (SRA), Kecamatan Bukit Mas, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dikelola oleh COP.

Selain MN, penyidik pidana khusus juga menahan seorang mantri berinisial RS, Kedua oknum tersebut menjabat pada periode 2023–2025.

Kasus ini bermula dari pemberian kredit oleh pegawai BRI yang bekerja sama dengan pihak eksternal atau pihak ketiga dalam proses pencairan kredit mikro, dengan mengumpulkan data KTP orang lain sementara orang itu bukan peminjam KUR tersebut.

Setelah kasus ini mencuat, pihak BRI Kota Tanjungbalai pun membebastugaskan wanita berinisial MN ini sebagai kepala BRI unit sei kepayang dan juga HS sebagai mantri urusan KUR, kasus ini setahun bergulir di kejaksaan Negeri Tanjungbalai.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan penyimpangan pengelolaan kredit mikro ini merugikan keuangan negara sebesar Rp15.6 miliar lebih.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Bobon Robiana, Senin (19/10/2026), menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan para tersangka yakni melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana pinjaman KUR dan Kupedes, yang diantaranya melibatkan pemalsuan data serta pengurusan debitur fiktif.

Setelah penetapan tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai untuk kepentingan penyidikan.

Dukungan tersebut disampaikan saat pimpinan DPRD Sumut menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan bersama Wakapolda Sumut dan Kapolresta Medan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (20/10/2026).

Pimpinan DPRD Sumut dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, didampingi Wakil Ketua Dr Sutarto M.Si dan H Ihwan Ritonga SE MM serta Sekwan M Ali Sipahutar.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPRD Sumut menyambut baik sejumlah program yang disampaikan Kapolda Sumut. Program tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Sutarto mengungkapkan, salah satu perhatian utama Kapolda Sumut adalah menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya.

Kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Sumut diharapkan terus dipelihara sebagai modal sosial untuk memperkuat toleransi, mencegah konflik, dan menjaga kerukunan.

Selain itu, lanjut Sutarto, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran Narkoba hingga ke akar-akarnya. Upaya tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan, bukan sekadar untuk membangun citra kepolisian, melainkan menjadi komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui tindakan di lapangan.

Pemberantasan Narkoba menjadi perhatian serius mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat, terutama generasi muda, serta kaitannya dengan berbagai persoalan sosial dan kriminalitas.

DPRD Sumut menilai komitmen tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga legislatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar upaya pemberantasan Narkoba berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tidak hanya Narkoba, penanganan aksi begal dan premanisme juga menjadi bagian penting dari program menjaga keamanan di Sumatera Utara.

Kondisi keamanan yang terjaga diharapkan memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik tanpa dibayangi gangguan keamanan.

Sutarto juga menjelaskan, Kapolda juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara kepolisian dan seluruh institusi terkait. Dukungan tersebut diperlukan agar program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Sutarto menambahkan, bahwa DPRD Sumut berkomitmen mendukung langkah-langkah Kapolda Sumut dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut ini, dukungan terhadap program kepolisian merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman, tenteram, dan nyaman.

Sutarto juga menyebutkan, Kapoldasu juga menyoroti persoalan ketertiban berlalu lintas yang masih membutuhkan perhatian bersama. Persoalan Lalulintas perlu ditangani melalui langkah yang terukur, disertai peningkatan kesadaran masyarakat dan koordinasi lintas sektor.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini juga menyebutkan, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bahan perhatian DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga legislatif.

Jika diperlukan, kajian yang lebih komprehensif dapat dilakukan untuk menilai kemungkinan langkah kebijakan, termasuk kebutuhan pengaturan melalui peraturan daerah (Perda).

Namun, setiap kebijakan harus melalui pembahasan dan kajian yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas.

Sutarto juga mengapresiasi langkah-langkah Kapolda Sumut dalam penindakan kasus narkoba sejak mulai menjalankan tugas pada awal Oktober 2026.

Ia berharap langkah tersebut terus berlanjut dan memberikan dampak nyata dalam menekan peredaran Narkoba di Sumatera Utara.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun sejak awal kepemimpinan Kapolda perlu diperkuat agar sinergi antara DPRD Sumut dan kepolisian tidak berhenti pada pertemuan silaturahmi, tetapi berlanjut dalam dukungan konkret terhadap program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Selain dukungan dari lembaga pemerintahan, kolaborasi dengan insan pers juga dinilai penting. Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengedukasi publik, serta mendukung upaya menjaga situasi daerah tetap kondusif.

Pertemuan silaturahmi tersebut diakhiri dengan makan siang bersama. Melalui pertemuan itu, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin kuat antara DPRD Sumut dan Polda Sumut untuk bersama-sama menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (**)

Harapan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar di Medan, Selasa (20/10/2026).

Menurut Andar, peringatan HUT Golkar tahun ini diawali dengan ziarah ke makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih atas jasa para pejuang bangsa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara sederhana, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

"Ziarah ke makam pahlawan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kita kepada para pejuang. Selanjutnya, kita melaksanakan pemotongan tumpeng secara sederhana sesuai arahan DPP," ujarnya.

Ia menjelaskan, peringatan HUT ke-62 Golkar tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Sejumlah agenda sosial juga telah disiapkan sebagai bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat.

Kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, donor darah, serta jalan santai yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang.

Andar berharap, perjalanan panjang selama 62 tahun menjadi momentum bagi seluruh kader Golkar untuk semakin dewasa dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan politik.

Menurutnya, usia yang semakin matang harus tercermin melalui perilaku politik yang bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

"Dengan usia 62 tahun, kita berharap Partai Golkar semakin matang. Seluruh keluarga besar Golkar, khususnya di Sumatera Utara, harus menunjukkan sikap yang lebih dewasa, baik dalam bersikap, bertindak, maupun mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," katanya.

Pelantikan Menunggu Jadwal DPP

Di sisi lain, Andar menyampaikan bahwa persiapan pelantikan kepengurusan DPD Partai Golkar Sumatera Utara telah dilakukan. Panitia dan seluruh perangkat pelaksana disebut telah siap, sementara pelaksanaan pelantikan masih menunggu penetapan jadwal dari DPP Partai Golkar.

"Kita sudah mengajukan permohonan jadwal kepada DPP. Persiapan panitia maupun perangkat pelaksana sudah siap. Sekarang tinggal menunggu kepastian tanggal dari DPP. Kita berharap pelantikan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ungkapnya.

Terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan proses konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota, Andar menyebutkan bahwa progresnya telah mencapai sekitar 20 persen.

Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah daerah yang sedang menyelesaikan proses organisasi, termasuk 17 kabupaten/kota yang mengajukan permohonan diskresi kepada Ketua Umum Partai Golkar.

Permohonan tersebut berkaitan dengan ketentuan internal partai bagi ketua DPD yang telah menjabat dua periode dan ingin kembali mencalonkan diri untuk periode ketiga. Sesuai aturan partai yang disampaikan Andar, pencalonan tersebut memerlukan persetujuan atau diskresi dari Ketua Umum.

Karena itu, proses di daerah-daerah tersebut masih menunggu keputusan DPP sebelum tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan.

Andar berharap konsolidasi organisasi berjalan dengan baik sehingga kepengurusan Partai Golkar di seluruh Sumatera Utara semakin solid dan mampu memperkuat kerja-kerja politik serta pelayanan kepada masyarakat. (**)

Pembiayaan alternatif tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. "Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja," tukasnya.

Benny mengatakan, kondisi ekonomi dan keuangan yang ketat membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan strategi pembiayaan, tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dalam situasi ekonomi dan finansial yang sangat ketat, kita tidak bisa begitu saja membantah kebijakan pengurangan transfer dari Pemerintah Pusat. Daerah harus mencari solusi," ujar Benny di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (20/10/2026).

Ia menyebutkan, APBD Sumut yang selama ini berada di kisaran Rp13 Triliun lebih diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp11 Triliun pada 2027. Jika proyeksi tersebut terealisasi, ruang fiskal daerah akan menyusut hampir Rp2 Triliun.

Menurut Benny, kondisi itu berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana, seperti banjir dan gempa bumi.

Benny mengusulkan sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat dijajaki, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerjasama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi atau sukuk daerah, pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), serta sindikasi perbankan untuk mendukung proyek strategis.

Opsi pinjaman luar negeri juga dapat dikaji sesuai ketentuan dan persetujuan pemerintah pusat. Namun, setiap skema pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, beban pembayaran, serta risiko terhadap APBD.

Ia menilai, Pemprovsu perlu memetakan kembali program prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, terutama perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.

Selain mencari sumber pendanaan baru, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola pajak dan retribusi.

Upaya tersebut harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan, sekaligus memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.

Benny juga menekankan pentingnya kajian matang sebelum pemerintah mengambil skema pembiayaan di luar APBD. Setiap opsi perlu disertai perhitungan kelayakan proyek, kemampuan membayar kewajiban, transparansi penggunaan dana, serta pengawasan agar pembiayaan benar-benar mendukung pembangunan dan tidak membebani anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Benny menegaskan, Fraksi GerindraDPRD Sumut akan mengawal program prioritas agar pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.

"Kita dorong agar Pemprovsu mencari sumber pembiayaan lain sehingga program-program yang ada, khususnya infrastruktur, bisa dituntaskan dalam sisa masa jabatan gubernur," pungkasnya. (**)

‎Hal tersebut disampaikan Fitri saat membacakan nota pembelaan pribadi atau pledoi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (19/10/2026) kemarin.

‎Dalam pledoinya, Fitri menyebut Jonni Ronald Simanjuntak (berkas terpisah) bersama pihak bidang mendatangi kantor dinas untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Kementerian Sosial, dan pihak Bank Mandiri pusat.

‎Fitri juga mempersoalkan penerbitan surat permohonan pemindahbukuan yang menurutnya bukan atas inisiatif pribadi, melainkan atas permintaan Jonni Ronald Simanjuntak guna mempermudah proses pembayaran belanja barang oleh masyarakat penerima manfaat.

‎Menurut Fitri, permintaan tersebut telah dibenarkan Jonni Ronald Simanjuntak di hadapan majelis hakim dalam persidangan.

‎Berdasarkan uraian pembelaannya, Fitri mempertanyakan perbedaan perlakuan hukum terhadap dirinya dan Jonni Ronald Simanjuntak. Ia menyatakan telah ditahan sejak 22 Desember 2025, sedangkan Jonni Ronald Simanjuntak selaku mantan KCP Bank Mandiri Pangururan belum ditahan meskipun telah jadi tersangka.

‎Fitri menilai keterlibatan pihak lain dalam pengurusan surat tersebut perlu menjadi pertimbangan majelis hakim ketika menilai fakta-fakta persidangan. Meski demikian, status penahanan seseorang tidak dengan sendirinya menentukan bersalah atau tidaknya orang tersebut dalam suatu perkara.

‎Selain mempersoalkan pengurusan administrasi, Fitri menegaskan bahwa dirinya bukan pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam program bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial tersebut.

‎Ia mengatakan perannya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir hanya sebatas mengusulkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang pada November 2023. "Saya bukan PPTK, PPK, ataupun KPA. Kewenangan saya tidak ada dalam kegiatan ini," kata Fitri dalam nota pembelaannya.

‎Fitri juga membantah tuduhan mengenai perubahan mekanisme penyaluran bantuan dari tunai menjadi barang. Menurutnya, dana bantuan telah ditransfer langsung ke rekening masyarakat penerima manfaat.

‎Ia menyebut pengawasan program tersebut melibatkan 30 pendamping sosial yang ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Sosial. Terkait dugaan permintaan imbalan sebesar 15 persen dan penerimaan uang sekitar Rp179 juta, Fitri menyatakan tidak pernah meminta maupun menerima uang sebagaimana dituduhkan kepadanya.

‎Ia menilai keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) tidak konsisten, terutama mengenai waktu, tempat, dan cara dirinya diduga meminta imbalan tersebut. "Bagaimana, melalui apa, kapan, dan di mana saya meminta fee tidak dapat diterangkan secara jelas. Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun," ujarnya.

‎Dalam pledoinya, Fitri turut membantah telah menunjuk BUMDESMA Marsada Tahi sebagai penyedia barang. Menurut dia, BUMDESMA tersebut menawarkan barang dagangan, sedangkan keputusan pembelian diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

‎Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Samosir menuntut Fitri dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp250 juta, serta uang pengganti sebesar Rp516.298.000 dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan PENA tersebut.

‎Atas tuntutan itu, Fitri memohon kepada majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat agar menolak tuntutan JPU dan membebaskannya dari seluruh dakwaan. "Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dakwaan dan tuntutan JPU Kejari Samosir serta membebaskan saya berdasarkan fakta-fakta persidangan," katanya.

Stendly membantah pernyataan yang disebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung, terkait pengembalian uang yang diduga diambil sebagai salah satu alasan penghentian penanganan perkara.

Menurut Stendly, pengembalian uang, sekalipun jumlahnya lebih besar daripada nilai yang dipersoalkan, tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana apabila unsur pencurian telah terpenuhi.

"Pencurian merupakan tindak pidana yang telah selesai atau voltooid delict apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi. Pengembalian uang setelah pencurian terjadi tidak serta-merta menghapus tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana pelakunya," tegas Stendly.

Ia menjelaskan, tindak pidana pencurian pada prinsipnya berkaitan dengan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Karena itu, menurutnya, apabila seluruh unsur pidana telah terpenuhi, pengembalian barang atau uang setelah peristiwa terjadi merupakan tindakan yang tidak otomatis menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

"Kalau setiap orang yang mengambil uang milik orang lain dapat terbebas dari proses hukum hanya karena mengembalikannya setelah diketahui, tentu akan timbul persoalan serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban," ujarnya.

Stendly mengakui bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dimungkinkan dalam sistem hukum pidana. Namun, penerapannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai alasan penghentian penyelidikan perlu dijelaskan secara transparan, termasuk apakah penghentian dilakukan karena unsur pidana tidak terpenuhi, bukti yang tersedia belum cukup, atau terdapat dasar hukum lainnya.

Selain mempersoalkan penghentian penyelidikan, tim kuasa hukum BPT turut mempertanyakan kemungkinan adanya perlakuan berbeda terhadap Vinson Leocarlius, yang disebut sebagai pihak diduga terkait dalam laporan kliennya.

Stendly mengungkapkan bahwa timnya memperoleh informasi mengenai dugaan hubungan keluarga Vinson dengan kalangan pengusaha pertambangan batu bara. Mereka juga menerima informasi yang belum terverifikasi mengenai kemungkinan hubungan anggota keluarganya dengan jabatan Presiden Komisaris PT PKPK.

"Apakah karena Saudara Vinson Leocarlius diduga berasal dari keluarga pengusaha besar pertambangan batu bara sehingga memperoleh perlakuan istimewa dalam penanganan perkara ini? Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan independen," ujar Stendly.

Meski demikian, ia mengakui informasi mengenai latar belakang keluarga maupun hubungan dengan perusahaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi.

Stendly menegaskan pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan telah terjadi intervensi terhadap aparat kepolisian tanpa adanya bukti. Namun, ia meminta agar setiap dugaan penyimpangan diperiksa apabila ditemukan indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Siapa pun yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kekayaan, jabatan, hubungan keluarga, ataupun pengaruh ekonomi seseorang," katanya.

Persoalan lain yang disoroti tim kuasa hukum adalah perkembangan perkara yang disebut justru menempatkan BPT, selaku pihak yang mengaku menjadi korban dugaan pencurian, sebagai tersangka hingga menjalani penahanan.

Menurut Stendly, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar penanganan laporan dugaan pencurian dan perkara pidana yang menjerat BPT sama-sama dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti.

Ia menegaskan bahwa status tersangka terhadap BPT harus diuji berdasarkan perbuatan yang disangkakan dan bukti yang dimiliki penyidik. Sebaliknya, laporan dugaan pencurian yang diajukan kliennya juga harus dinilai secara tersendiri sesuai ketentuan hukum.

"Jangan sampai laporan dugaan pencurian yang disampaikan korban tidak ditangani secara memadai, sementara pelapor justru menghadapi proses pidana. Semua perkara harus diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan kedudukan sosial maupun kekuatan ekonomi pihak-pihak yang terlibat," tegasnya.

Atas persoalan tersebut, Stendly bersama tim kuasa hukum meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara di Polres Metro Jakarta Pusat.

Evaluasi yang diminta mencakup dasar penghentian penyelidikan dugaan pencurian uang melalui ATM, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, serta proses penetapan BPT sebagai tersangka dan penahanannya.

Tim kuasa hukum juga meminta pengawasan internal Polri memastikan penanganan perkara berjalan profesional, tanpa konflik kepentingan maupun intervensi pihak luar.

"Yang kami tuntut bukanlah perlakuan khusus bagi klien kami, melainkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif. Jika benar terjadi pencurian dan seluruh unsur pidananya terpenuhi, pengembalian uang tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menghentikan perkara," kata Stendly.

Ia kembali menegaskan bahwa dugaan hubungan keluarga dengan pengusaha besar ataupun jabatan di perusahaan tertentu bukan merupakan bukti adanya intervensi. Informasi tersebut, menurutnya, hanya relevan untuk diklarifikasi apabila terdapat indikasi yang berkaitan langsung dengan dugaan penyimpangan penanganan perkara.

"Hukum tidak boleh tajam kepada pihak yang lemah, tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengaruh. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kami meminta agar perkara ini diperiksa secara transparan, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah," pungkas Stendly.

Dalam penggerebekan ini, polisi meringkus seorang pria dan menyita sejumlah barang bukti narkoba.

Gang sempit di Jalan Kelambir Lima ini menjadi akses menuju lokasi yang diduga sebagai sarang peredaran narkoba di Gang Pantai, Medan, Sumatera Utara.

Saat tim gabungan datang melakukan penggerebekan, sejumlah orang kabur dengan menceburkan diri ke sungai yang kedalamannya lebih dari dua meter, Sabtu (17/9/2026).

Petugas kemudian melepaskan sejumlah tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian mereka. Dalam operasi ini, polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Dari lokasi, petugas menyita empat paket sabu, tujuh paket ganja, puluhan alat isap narkoba, timbangan elektrik, serta uang yang diduga berasal dari hasil penjualan narkoba.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Senin (19/10/2026), menyebutkan lokasi ini sebelumnya sudah pernah digerebek. Namun, polisi kembali melakukan penindakan karena kawasan tersebut masih menjadi pantauan petugas.

Untuk mencegah kembali digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, tim gabungan kemudian menghancurkan dan membakar lapak-lapak yang ada di lokasi.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Satu pria yang ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih memburu pihak yang diduga memasok narkoba ke kawasan tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan Sofyan Tan saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kompetensi Dosen dalam Merancang Riset Terapan Berbasis Kebutuhan Industri dan Masyarakat yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berkolaborasi dengan Komisi X DPR RI.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Djonny Taslim, Kampus Universitas Satya Terra (ST) Bhinneka, Jalan PDAM Tirtanadi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Selasa (20/10/2026), dengan melibatkan dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Medan.

Dalam arahannya, Sofyan Tan menyoroti kesenjangan jumlah periset Indonesia dibandingkan negara-negara yang memiliki kemajuan teknologi pesat.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang disebut memiliki sekitar 4.000 periset per satu juta penduduk, sedangkan Indonesia hanya sekitar 300 periset per satu juta penduduk.

Menurut legislator asal Sumatera Utara itu, keterbatasan jumlah peneliti menjadi salah satu tantangan dalam membangun ekosistem inovasi nasional. Karena itu, perguruan tinggi perlu memperkuat budaya penelitian yang menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

"Kemajuan suatu negara selalu dinilai dari berapa banyak peneliti yang ada di negara tersebut. Riset yang dilakukan para dosen jangan sampai hanya berakhir di tong sampah atau sekadar mengejar publikasi semata, tetapi harus memiliki hak paten yang dapat dikomersialisasi serta dirasakan manfaatnya oleh industri dan masyarakat," tegas Sofyan Tan.

Ia menilai hasil penelitian akan memiliki nilai tambah apabila dapat dikembangkan menjadi teknologi, produk, atau metode yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di tengah masyarakat.

Sofyan Tan juga menekankan bahwa kompetensi dosen tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga keberhasilannya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, riset terapan perlu diarahkan pada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving dengan memperhatikan kebutuhan pengguna hasil penelitian.

Sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan kontribusi akademisi antara lain ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi tepat guna, hingga inovasi pengolahan produk lokal agar memiliki daya saing dan nilai ekonomi lebih tinggi.

Melalui kolaborasi Kemendiktisaintek dan Komisi X DPR RI, Sofyan Tan berharap para dosen semakin terampil menyusun proposal penelitian yang kompetitif, mengembangkan metodologi yang tepat, serta menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan oleh industri maupun masyarakat.

Penguatan riset terapan juga diharapkan membuka peluang kerja sama antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah dalam mengembangkan hasil penelitian hingga tahap pemanfaatan, termasuk perlindungan kekayaan intelektual apabila memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Rektor Universitas ST Bhinneka, Bobby Christian Halim, S.T., S.H., M.H., CPM, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dosen melalui kegiatan pembelajaran dan penguatan kapasitas penelitian secara berkelanjutan.

Menurut Bobby, pengembangan riset merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus memperkuat kemampuan tenaga pengajar menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Ia menyambut baik pelaksanaan Bimtek di lingkungan Universitas ST Bhinneka dan berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan para peserta untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, serta meningkatkan kemampuan merancang penelitian yang relevan.

Bobby juga berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para dosen tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat dikembangkan menjadi program penelitian yang berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendiktisaintek, Muhammad Rizky Ibrahim; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D.; serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas ST Bhinneka, Hendris Syahputra, S.P., M.Si., yang bertindak sebagai narasumber.

Bimtek diikuti para dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Medan dengan fokus penguatan kemampuan merancang riset terapan yang selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Menurut Abdul Rahim, program bus sekolah gratis tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan transportasi pelajar, khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan sarana angkutan umum.

Ia menilai, akses transportasi yang aman dan layak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerataan pendidikan. Jangan sampai keterbatasan ekonomi keluarga maupun sulitnya transportasi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang baik.

"Saya mengapresiasi langkah Gubsu Bapak Bobby Nasution, yang telah menghadirkan 33 bus perintis gratis bagi para pelajar. Ini merupakan kebijakan yang patut kita dukung karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari harus berjuang menempuh perjalanan menuju tempat belajar," ujar Abdul Rahim kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (19/10/2026).

Pemandangan yang Menyayat Hati di Daerah, ungkap Abdul Rahim, bahwa selama melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya wilayah Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan), serta berbagai daerah lainnya di Sumatera Utara, dirinya kerap menyaksikan kondisi transportasi pelajar yang memprihatinkan.

Ia menceritakan, tidak jarang para siswa dan siswi harus berangkat ke sekolah dengan menumpang becak yang dipadati hingga lebih dari 10 orang. Di tempat lain, para pelajar terpaksa berdesakan di dalam angkutan umum, bahkan ada yang bergelantungan di bagian samping kendaraan atau berada di atas kendaraan, di bawah terik matahari, demi bisa sampai ke sekolah.

"Jujur, pemandangan seperti itu sangat menyayat hati. Anak-anak yang seharusnya berangkat ke sekolah dengan aman dan nyaman justru harus mempertaruhkan keselamatan mereka di perjalanan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang semestinya mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang layak," bebernya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Keselamatan pelajar harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota (Bupati dan Walikota) maupun seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan transportasi.

"Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya transportasi sekolah setelah terjadi kecelakaan atau musibah yang menimpa anak-anak kita. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang melalui penyediaan sarana transportasi yang aman, memadai, dan terjangkau," tegasnya.

Program Jangan Berhenti di Lima Kabupaten

Abdul Rahim Siregar berharap program bus sekolah gratis yang telah diluncurkan Pemprovsu tidak berhenti hanya di lima kabupaten tersebut.

Ia mendorong agar program ini dikembangkan secara bertahap ke kabupaten dan kota lainnya, terutama daerah yang memiliki kebutuhan mendesak akibat keterbatasan transportasi umum, jarak sekolah yang jauh, serta kondisi geografis yang sulit.

Baginya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah atau menyediakan tenaga pendidik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang aman untuk mencapai sekolah.

"Harapan kita, 33 bus ini menjadi langkah awal dari program yang lebih besar. Masih banyak daerah di Sumatera Utara yang membutuhkan perhatian serupa. Anak-anak di Tabagsel, wilayah kepulauan, pedalaman, dan daerah lainnya juga berhak mendapatkan akses transportasi sekolah yang aman dan layak," terangnya.

Ia menambahkan, perluasan program sebaiknya dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan, dengan mempertimbangkan jumlah pelajar, jarak tempat tinggal ke sekolah, keterbatasan angkutan umum, tingkat risiko perjalanan, serta kemampuan fiskal daerah.

Dengan pendekatan tersebut, bantuan bus sekolah diharapkan benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dorong Penambahan Anggaran Melalui Badan Anggaran DPRD Sumut

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim akan mendorong agar kebutuhan pengembangan layanan transportasi pelajar menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberlanjutan program bus sekolah gratis membutuhkan perencanaan anggaran yang memadai, bukan hanya untuk pengadaan armada, tetapi juga untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan baik.

"Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara, saya akan mendorong agar kebutuhan program transportasi pelajar ini mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran. Jika hasil pemetaan menunjukkan masih banyak daerah yang membutuhkan, tentu perlu diperjuangkan penambahan alokasi anggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan," terangnya.

Ia menjelaskan, dukungan anggaran tersebut perlu memperhitungkan pengadaan atau penambahan armada, biaya operasional dan perawatan, kebutuhan pengemudi, serta pengaturan rute yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga diperlukan agar layanan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Abdul Rahim menegaskan bahwa anggaran untuk transportasi pelajar merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Setiap Rupiah yang dialokasikan secara tepat untuk keselamatan dan akses pendidikan anak-anak akan memberikan manfaat besar bagi masa depan Sumatera Utara.

"Ini bukan sekadar soal bus, melainkan soal keselamatan anak-anak, meringankan beban orang tua, dan memastikan tidak ada pelajar yang kesulitan bersekolah hanya karena persoalan transportasi. Kita ingin anak-anak bisa berangkat dengan aman, belajar dengan tenang, dan pulang ke rumah dengan selamat," tuturnya.

Keselamatan dan Pemerataan Pendidikan Harus Menjadi Prioritas

Menutup pernyataannya, Abdul Rahim berharap peluncuran 33 bus perintis gratis oleh Gubernur Bobby Nasution menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan transportasi.

Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar jumlah armada, rute pelayanan, dan kapasitas angkut sesuai dengan kebutuhan pelajar di setiap daerah.

"Apresiasi tentu harus disertai dukungan dan pengawasan agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita berharap ke depan semakin banyak pelajar di Sumatera Utara yang mendapatkan fasilitas transportasi sekolah yang aman, nyaman, dan gratis. Jangan biarkan keterbatasan transportasi merampas kesempatan anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Menurut Abdul Rahim, memastikan anak-anak dapat bersekolah dengan selamat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, ia berharap sinergi antara Pemprov dan DPRD Sumut terus diperkuat agar program transportasi pelajar dapat diperluas secara terencana, berkelanjutan, dan menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan. (**)

"Akan tetapi, pemberantasan konten negatif dan Judol tersebut, jangan hanya memblokir, melainkan harus juga memburu bandarnya, memutus aliran dana, serta menindak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari praktik perjudian daring tersebut," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumut), Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (19/10/2026).

Ebenejer mengungkapkan, besarnya jumlah konten Judol yang telah ditangani Komdigi menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Karena itu, penghapusan konten dan pemblokiran situs harus dibarengi langkah penegakan hukum yang tegas agar pelaku tidak leluasa kembali menjalankan aktivitasnya melalui situs maupun akun baru.

Menurut Ketua DPD Partai HanuraAsahan ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Komdigi, kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga perbankan untuk mengidentifikasi jaringan perjudian dan menelusuri transaksi mencurigakan.

"Dengan demikian, pemberantasan tidak berhenti pada pemutusan akses, tetapi juga menyasar pihak yang mengendalikan bisnis ilegal tersebut," tandasnya.

Ebenejer juga mengingatkan dampak Judol terhadap kehidupan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Kecanduan berjudi dapat menguras penghasilan, memicu utang, merusak hubungan keluarga, bahkan mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal, sehingga edukasi publik dan pendampingan bagi masyarakat yang terjerat kecanduan perlu berjalan seiring dengan penindakan.

Anggota Komisi E ini juga menegaskan, keberhasilan pemberantasan judi online tidak boleh semata-mata diukur dari banyaknya konten yang dihapus.

Pemerintah harus menunjukkan hasil nyata berupa berkurangnya aktivitas perjudian, terputusnya transaksi keuangan, serta menurunnya jumlah masyarakat yang menjadi korban.

Ebenejer menilai pengawasan terhadap platform digital harus diperketat agar perusahaan penyelenggara layanan tidak membiarkan konten perjudian terus berulang setelah dihapus.

Penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), tapi harus menjadi instrumen pengawasan yang efektif, disertai evaluasi dan penegakan sanksi sesuai ketentuan terhadap platform yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ebenejer juga meminta pemerintah meningkatkan literasi digital hingga ke daerah, termasuk Sumatera Utara, agar masyarakat mampu mengenali promosi Judol yang menyamar sebagai permainan biasa, investasi, atau tawaran memperoleh keuntungan dengan mudah.

Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memahami bahwa praktik tersebut berisiko menimbulkan kerugian finansial dan persoalan sosial.

Berkaitan dengan itu, Ebenejer mendorong keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan keluarga dalam mencegah penyebaran Judol.

Upaya pencegahan dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya melalui imbauan sesaat, tetapi juga dengan membangun kesadaran mengenai bahaya perjudian dan menyediakan akses informasi tentang bantuan bagi mereka yang mengalami kecanduan.

Ebenejer Sitorus berharap langkah Komdigi menangani jutaan konten negatif menjadi awal dari pemberantasan Judol yang lebih menyeluruh.

"Ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan sekadar banyaknya situs yang diblokir, melainkan kemampuan negara mempersempit ruang gerak bandar, memutus aliran uang, dan melindungi masyarakat dari jeratan perjudian daring," pungkasnya. (**)

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya saat memimpin Rapat Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tim Percepatan Penyerahan AsetRSUD dr M Thomsen Nias di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (19/10/2026).

Pemprovsu berkomitmen mengawal proses tersebut agar berjalan lancar, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam arahannya, Wagubsu mengingatkan seluruh instansi terkait bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/602/2026, masa kerja Tim Percepatan Penyerahan AsetRSUD dr M Thomsen Nias ditargetkan selesai paling lambat akhir Oktober 2026.

"Batas selambat-lambatnya adalah 31 Oktober. Hari ini tanggal 19, artinya waktu kita tinggal 13 hari kalender lagi. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama," tegasnya di hadapan para pejabat OPD yang hadir.

Surya juga menjelaskan, pengalihan aset tersebut merupakan konsekuensi dari pemekaran Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli. Sesuai regulasi pemekaran daerah, aset yang berada di wilayah pemekaran wajib diserahkan oleh kabupaten induk.

Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Pemprovsu memfasilitasi proses pengalihan tersebut agar berlangsung objektif dan transparan. Langkah ini juga diperlukan untuk memastikan penyerahan aset tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kita fasilitasi dan berikan pokok-pokok pikiran agar penyerahan aset ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan sampai ada salah penyerahan atau indikasi yang mengarah ke ranah pidana. Apalagi proses penyerahan aset ini dimonitor langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut M Faisal Hasrimy melaporkan, rapat tersebut merupakan pertemuan kelima yang digelar secara maraton sejak Agustus 2026. Berdasarkan hasil inventarisasi fisik, terdapat kurang lebih 9.000 unit aset serta 700 portofolio dokumen yang telah diverifikasi.

Meski demikian, Faisal mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan.

Diantaranya, kondisi sejumlah aset yang mengalami kerusakan atau tidak ditemukan fisik barangnya, serta persoalan regulasi kepegawaian bagi ASN yang belum memenuhi syarat masa kerja 10 tahun.

Menanggapi kendala tersebut, Surya menginstruksikan seluruh pihak untuk transparan dalam melakukan pendataan. Aset yang rusak atau tidak lengkap harus tetap dicatat sesuai kondisi riil dan dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pemprovsu melalui Inspektorat juga siap melakukan audit formal terhadap seluruh data hasil inventarisasi sebelum penyerahan final disahkan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses pengalihan aset dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tinggal 13 hari lagi, apa yang bisa diselesaikan harus kita tuntaskan bersama. Kalau memang perlu berkoordinasi langsung ke Nias atau menggelar rapat maraton secara virtual, lakukan hari ini juga agar ada kesimpulan yang konkrit," pungkas Surya. (**)

Namun demikian pihaknya bersyukur karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari Pemerintah Pusat.

Hal ini disampaikan Yahdi Khoir saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sebin (19/10/2026).

Rapat Banggar DPRD tersebut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kemendagri terhadap P-APBD Tahun Anggaran 2026.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) sebelum ditetapkan sesuai ketentuan.

Meski demikian, Yahdi memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) terutama terkait transfer dana ke kas daerah.

Yahdi menyarankan agar Pemprovsu terus membangun komunikasi dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat, mengingat masih banyak kebutuhan pemulihan pasca bencana alam yang harus ditangani.

Selain itu, Yahdi juga mendorong Pemprovsu mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya melalui skema pinjaman daerah. Kemudian, Pemprovsu diminta segera menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang Pemprovsu.

"Pemprovsu harus tetap melakukan pendekatan ke Pemerintah Pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan," tukasnya.

Hal senada juga dikatakan, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang yang mendorong Pemprovsu melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Benny, sejumlah alternatif dapat dijajaki, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerjasama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Benny juga menekankan agar pembiayaan alternatif tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja," pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan OPD, pimpinan BUMD, serta para ketua fraksi DPRD Sumut dan Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor.

Rapat BanggarDPRD Sumut bersama TAPD itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM.

Sementara pada kesempatan itu, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor menjelaskan sejumlah struktur perubahan APBD 2026, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, rekapitulasi pagu organisasi perangkat daerah (OPD), hingga alokasi anggaran untuk program nasional.

"Pemprovsu telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan pasal 6 Permendagri 9/2021," ucapnya.

Timur menerangkan berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah menjadi Rp12,955 Triliun, meningkat Rp1,29 Triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 Triliun. Kenaikan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.

Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan Rp1,658 Triliun, dari sebelumnya Rp11,678 Triliun menjadi Rp13,337 Triliun setelah penyesuaian hasil evaluasi.

"Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub. Kedua rancangan disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ditetapkan sesuai ketentuan," ucapnya. (**)