Usai menerima penyambutan, Irjen Pol Sonny Irawan langsung memimpin apel pagi sebagai Kapolda Sumatera Utara. Dalam arahannya, Sonny mengingatkan seluruh personel agar menjadikan arahan pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang semakin baik, sekaligus menjaga soliditas jajaran dalam menjalankan fungsi kepolisian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rendra Salipu, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan arahan Kapolda Sumut. Menurutnya, soliditas dan sinergi akan terus diperkuat dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pergantian pucuk pimpinan Polda Sumut sebelumnya ditetapkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Surat mutasi tersebut atas nama Kapolri ditandatangani Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Dalam mutasi tersebut, Irjen Pol Sonny Irawan ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara menggantikan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Sonny menjabat Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri dan sebelumnya pernah bertugas sebagai Wakapolda Sumut.

Sementara itu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mendapat penugasan baru sebagai Wairwasum Polri di Jakarta.

Arahan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2026 di Balai Kota Medan, Rabu, 7 Oktober 2026.

Di hadapan jajaran Bapenda, Rico menegaskan penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik di Kota Medan. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus disertai target dan batas waktu penyelesaian yang jelas.

"Masyarakat itu bergantung sama kita agar pembangunan Kota Medan bisa berjalan dengan baik. Bicara Bapenda adalah akuntansi yang rigid dan tepat sasaran. Jangan kalau ada masalah lalu kita diam-diam. Harus ada deadline dan target solusi yang jelas," tegas Rico.

Dalam evaluasi triwulan ketiga tersebut, Rico juga meminta Bapenda menyusun perencanaan berdasarkan formula akuntansi yang akurat, bukan sekadar perkiraan.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian melaporkan realisasi pajak daerah hingga 6 Oktober 2026 telah mencapai 64,54 persen dari target Rp3,64 triliun.

Agha mengatakan Bapenda terus melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan penerimaan, termasuk melalui inovasi berbasis digitalisasi.

"Untuk mengoptimalkan realisasi pajak daerah, kami telah meluncurkan sejumlah inovasi berbasis digitalisasi di antaranya QRESTO, SILEDAK, SI4P," terang Agha.

Rapat tersebut turut dihadiri Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi.

Dari memulihkan berat badan bayi di bawah dua tahun (baduta) hingga menyelamatkan ibu hamil dari risiko anemia, peran kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi garda terdepan penentu masa depan generasi kota ini.

Langkah nyata tersebut terlihat saat jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan melakukan monitoring langsung di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (7/10/2026).

Dipimpin oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga DP3APMP2KB, Elviyanti Pohan—mewakili Plt Kadis Vianti Dewi Nasution—tim meninjau langsung efektivitas kerja kader TPK yang bersentuhan langsung dengan warga berisiko stunting.

Monitoring ini sekaligus merealisasikan visi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam memperkuat fondasi kesehatan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Di balik angka-angka statistik, ada kisah perjuangan keluarga yang perlahan menemui titik terang berkat pendampingan konsisten. Salah satunya dialami oleh seorang baduta berusia 1,4 tahun di kelurahan tersebut.

Sebelum tersentuh program pendampingan, balita ini sempat mengalami masalah berat badan kurang (underweight). Dengan tinggi badan 65 sentimeter, berat badannya kala itu hanya 7,5 kilogram.

Namun, berkat edukasi dan pemantauan berkala dari kader TPK—yang menganjurkan pola makan beragam, bergizi, serta menghindari camilan manis berlebih—kondisi sang anak mulai berangsur membaik. Berat badannya kini naik menjadi 7,9 kilogram dan tinggi badan melonjak hingga 78 sentimeter.

Selain gizi, aspek tumbuh kembang anak juga dipantau ketat. Kader TPK membekali orang tua dengan panduan Kartu Kembang Anak (KKA) agar stimulasi psikomotorik di rumah berjalan optimal sesuai tahapan usianya.

Tidak hanya menyasar balita, perhatian serius juga diberikan kepada kelompok rentan lainnya: ibu hamil. Dalam peninjauan tersebut, tim mendatangi seorang ibu hamil berusia 42 tahun dengan usia kandungan delapan bulan yang masuk kategori risiko tinggi karena faktor usia.

Sebelumnya, ibu tersebut didiagnosis mengalami anemia. Kondisi ini langsung direspons kader TPK melalui intervensi edukasi gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah secara rutin. Hasilnya, kerja keras tersebut berbuah manis; pemeriksaan terakhir menunjukkan sang ibu kini telah terbebas dari anemia.

Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pencegahan stunting wajib dimulai jauh sebelum bayi lahir. Pemenuhan gizi ibu, pemeriksaan kehamilan yang disiplin, hingga persiapan menyambut ASI eksklusif adalah mata rantai yang tidak boleh terputus.

"Pendampingan harus dilakukan secara konsisten karena setiap keluarga memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda," ujar Elviyanti Pohan di sela-sela kegiatan yang turut dihadiri Ketua TP PKK Kecamatan Medan Tembung dan Koordinator KB tersebut.

Menurutnya, kehadiran kader TPK bukan sekadar mencatat data, melainkan hadir sebagai mitra keluarga yang mendampingi, mengedukasi, dan memantau perubahan kondisi secara berkala.

Dari berat badan baduta yang merangkak naik hingga senyum ibu hamil yang terbebas dari anemia, Medan Tembung membuktikan satu hal: perang melawan stunting adalah kerja kolaborasi yang butuh kepedulian tulus dan konsistensi tanpa henti, dimulai dari rumah-rumah di lingkungan kita sendiri.

Kendati harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terpantau mulai melandai, dinamika biaya produksi dan bayang-bayang ancaman iklim global membuat harga beras bertahan di level saat ini.

Ketua Tim Pemantau Harga Pasar Sumut, Gunawan Benjamin mengungkapkan berdasarkan pemantauan lapangan, harga GKP yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp8.000 per kilogram (kg), kini turun ke kisaran Rp7.200 hingga Rp7.300 per kg.

"Kendati demikian, penurunan ini dinilai belum cukup menjadi justifikasi otomatis bagi penurunan harga beras di tingkat konsumen," ucapnya, Kamis (8/9/2026).

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat, harga rata-rata beras medium di Kota Medan saat ini masih berada di kisaran Rp15.200 hingga Rp15.750 per kg.

Sementara itu, peredaran beras premium di pasar tradisional tetap dipertahankan oleh produsen dan pedagang demi menjaga marjin di tengah kenaikan harga pokok produksi.

Pakar dan pelaku rantai pasok menilai, tren harga beras yang sulit turun dalam waktu dekat merupakan konsekuensi dari kalkulasi keekonomian yang rasional.

Di sisi lain, isu utama sektor pangan saat ini telah bergeser dari sekadar fluktuasi harga menuju upaya mitigasi pasokan jangka panjang.

Dampak anomali iklim dan ancaman gelombang El Nino yang sempat memicu gagal panen di sejumlah wilayah Indonesia menuntut adanya arah kebijakan yang lebih berorientasi pada ketahanan stok.

Meskipun wilayah Sumut dinilai relatif aman dari hantaman langsung El Nino, risiko gangguan iklim global terhadap produktivitas lahan tetap menjadi faktor krusial yang diwaspadai.

"Di tengah ancaman penurunan produktivitas lahan sawah akibat potensi kekeringan, prioritas utama saat ini bukan lagi sekadar mengharapkan harga beras turun, melainkan bagaimana pemerintah bersama pemangku kepentingan memastikan ketersediaan pasokan tetap aman untuk mengantisipasi gejolak di masa mendatang," demikian ungkap dia.

Dengan berakhirnya masa puncak produksi gabah pada bulan ini, tantangan terbesar bagi tata niaga pangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga di tingkat petani agar tetap bersemangat berproduksi, sekaligus menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat di tengah ketidakpastian iklim global.

Menurut Srijati di Medan, Kamis (8/10/2026) pembayaran gaji tersebut harus segera dituntaskan karena para relawan telah menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan, berdasarkan kerjasama yang berjalan, IASS(PIC/merupakan pihak yang berhak mengambil dana terkait operasional SPPG sehingga diharapkan bertanggung jawab memenuhi hak para relawan.

Dapur yang berlokasi di Jalan Raya Menteng, Gang Benteng No. 34A, Medan Denai, itu mulai beroperasi sejak pencabutan suspen tgl 24 Agustus s/d 5 September. Lamanya beroperasi sejak pencabutan suspend disebabkan PIC tidak merespon komunikasi dari Ka SPPG dan Ketua Yayasan sedang sibuk di Pulau Jawa. Srijati mengaku prihatin karena hingga kini para relawan belum menerima gaji.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut telah tiga kali dimediasi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni pada 26 Maret, 12 Mei, dan 28 Juli 2026. Namun, PIC tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada mediasi ketiga, Direktur Pemantauan dan Pengawasan (Dirtawas) BGN mengingatkan bahwa pertemuan tersebut merupakan mediasi terakhir. Ia meminta operasional dapur segera dilaksanakan setelah surat pencabutan status penghentian sementara (suspend) diterbitkan pada 29 Juli 2026.

Srijati menyebut BGN telah menerbitkan Surat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Nomor 3484/D.TWS/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 tentang pencabutan suspend.

Namun, menurutnya, dapur belum kembali beroperasi karena terkendala komunikasi dengan PIC. Kepala SPPG diharapkan segera menghubungi kedua pihak untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

Srijati menilai PIC belum kooperatif dalam menyelesaikan persoalan operasional dapur. Sebagai pemilik dapur, Srijati mengaku prihatin karena sejumlah warga yang bekerja sebagai relawan belum menerima hak mereka.

Ia berharap IASS menjalankan tanggung jawab sesuai tugas yang diberikan, sehingga pembayaran gaji segera diselesaikan dan operasional dapur dapat kembali berjalan.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari IASS terkait persoalan pembayaran gaji dalam kewenangan pengelolaan dana operasional SPPG tersebut. (**)

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan bahwa sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga 30 September 2026, IASC telah memverifikasi sebanyak 1.372.483 rekening serta memblokir 702.833 rekening yang terindikasi penipuan.

"Kami tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan yang merugikan masyarakat luas. Melalui IASC, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp811,1 miliar, dengan pengembalian dana korban kepada yang berhak sebesar Rp207,16 miliar," tegas Friderica dalam keterangan resminya di Jakarta.

OJK mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta memanfaatkan layanan pengaduan resmi OJK melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) guna menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya.

Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan ini juga mengungkapkan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, pengetatan kebijakan moneter global, serta ancaman kenaikan inflasi akibat konflik dan faktor cuaca ekstrem, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga solid. Fundamental industri jasa keuangan Indonesia berada pada kondisi yang kuat untuk menopang perekonomian domestik.

"Meskipun pertumbuhan ekonomi global di 2026 diperkirakan lebih rendah akibat eskalasi konflik geopolitik dan tekanan inflasi, resiliensi sektor keuangan kita terbukti tetap terjaga dengan fundamental industri yang solid dan kontributif," ujar Friderica.

OJK mencatat bahwa indikator perekonomian domestik relatif stabil dengan inflasi yang terjaga sesuai target pemerintah. Hal ini turut memperkuat permintaan domestik dan tingkat konsumsi masyarakat, yang tecermin dari peningkatan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD sebesar 0,5 persen pada tahun 2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memperluas pangsa pasar keuangan syariah nasional yang menunjukkan tren pertumbuhan positif, seperti pembiayaan perbankan syariah yang tumbuh double digit di level 11,61 persen yoy per Agustus 2026.

"Melalui berbagai inisiatif edukasi seperti Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2026 yang melibatkan belasan ribu peserta pelajar dan mahasiswa, kami ingin mencetak talenta-talenta muda yang melek finansial sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Friderica.

OJK berkomitmen untuk terus mengawal proses penguatan kelembagaan, termasuk penyelesaian spin-off unit usaha syariah di berbagai lembaga jasa keuangan guna menghadirkan layanan yang lebih kompetitif bagi masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kebijakan ini menandai babak baru transformasi struktur kepemilikan saham bursa yang sebelumnya terbatas hanya dimiliki oleh anggota bursa, kini dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum Indonesia secara lebih luas.

"Langkah transformasi ini dirancang untuk meningkatkan integritas pasar, memperluas basis investor, serta mendongkrak likuiditas dan efisiensi perdagangan di pasar modal domestik," ujar Friderica.

Hingga September 2026, animo korporasi dalam melakukan penghimpunan dana melalui penawaran umum tercatat masih tinggi, dengan total nilai penawaran umum secara year-to-date (ytd) telah mencapai Rp186,03 triliun dari berbagai instrumen seperti saham, obligasi, hingga sukuk.

Kabar duka tersebut disampaikan sejumlah rekan dan juniornya di sepakbola, Kamis (8/10/2026), Kepergian Tumsila meninggalkan kenangan panjang dalam perjalanan sepakbola Sumatera Utara. Ia dikenal sebagai salah satu penyerang berbahaya pada era 1960-an hingga 1970-an dan mendapat julukan "Si Kepala Emas" atau "Golden Head". Julukan tersebut melekat karena kemampuannya mencetak gol melalui sundulan kepala.

Nama Tumsila juga tercatat dalam sejarah ketika PSMS Medan meraih gelar juara Kejuaraan Nasional PSSI untuk pertama kalinya pada 1967. Saat itu, PSMS diperkuat sejumlah pemain besar seperti Yuswardi, Zulkarnaen Pasaribu, Sarman Panggabean, Wibisono, Ronny Pasla dan Tumsila.

Tidak berhenti di level nasional, Tumsila turut menjadi bagian penting keberhasilan PSMS ketika tampil di Aga Khan Gold Cup 1967 di Bangladesh. Dalam partai final melawan tuan rumah Mohammaden, Tumsila mencetak dua gol melalui sundulan kepala yang mengantarkan PSMS meraih kemenangan 2-0.

Kehebatan tandukan Tumsila juga menjadi bagian dari cerita perjalanan Timnas Indonesia. Salah satu momen yang paling dikenang terjadi ketika Indonesia menghadapi klub Inggris, Stoke City, di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 Juni 1976. Indonesia sempat tertinggal sebelum Tumsila menyamakan kedudukan melalui sundulan pada menit ke-71.

"Di laga itu kita tertinggal duluan 0-1 dan di babak kedua kita balas yang saya cetak gol dengan heading," kenang Tumsila dalam wawancara pada 2020.

Tumsila juga menjadi saksi perjalanan panjang PSMS setelah era kejayaannya. Ia tetap aktif mengikuti perkembangan klub dan memberikan perhatian terhadap pembinaan pemain muda. Pada 2018, misalnya, ia masih dipercaya sebagai pencari bakat PSMS dan memberikan pandangan mengenai perkembangan Ayam Kinantan.

Dalam sebuah wawancara pada 2020, Tumsila juga mengenang kedekatannya dengan sesama legenda PSMS, Parlin Siagian. Keduanya pernah bermain bersama dan menjadi bagian generasi emas Ayam Kinantan.

Kini, salah satu pemilik sejarah besar PSMS dan sepakbola Sumatera Utara itu telah berpulang. Kepergian Tumsila menambah panjang daftar legenda sepakbola nasional yang meninggalkan warisan berharga bagi generasi setelahnya.

Selamat jalan, Tumsila. Jejak "Si Kepala Emas" akan tetap menjadi bagian dari sejarah PSMS Medan dan sepakbola Indonesia.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses listrik hingga wilayah pelosok dan mendukung pencapaian Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen.

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes, Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan yang digelar di Aula Kantor PLN UID Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu dihadiri perwakilan dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, serta jajaran instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan ATR/BPN.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Timur Tumanggor menegaskan, ketersediaan akses listrik bukan sekadar untuk penerangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian, memajukan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Terlepas dari kendala, rintangan, dan hambatan yang ada, apakah karena lokasinya sulit, kawasan hutan lindung, atau area konservasi, jangan sampai masalah administrasi menghambat aliran listrik ke dusun-dusun kita. Ini tanggung jawab moral dan tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat," tegas Timur.

Timur mengungkapkan, saat ini terdapat 117 usulan lokasi program Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut. Dari jumlah tersebut, 47 lokasi berada di lima kabupaten prioritas, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal (Madina).

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum Coaching Clinic yang digelar selama kegiatan untuk menyelesaikan berbagai hambatan perizinan, sehingga target aliran listrik ke lokasi-lokasi tersebut dapat direalisasikan pada 2027.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna memaparkan, Rasio Elektrifikasi (RE) di Sumut saat ini telah mencapai 99,86 Persen.

Meski demikian, penuntasan akses listrik di wilayah pelosok tetap menjadi prioritas nasional guna mencapai target RE 100 persen pada 2029.

"Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44 persen atau 47 lokasi diantaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual," terang Feby.

Feby juga mengimbau dukungan penuh pemerintah daerah dalam memfasilitasi infrastruktur jalan, memastikan kejelasan data koordinat, menyelesaikan izin pemanfaatan kawasan hutan, hingga melakukan sosialisasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat.

Hal tersebut diperlukan agar pembangunan jaringan distribusi tidak terkendala persoalan ganti rugi lahan.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumut Rizky Mochamad menyatakan kesiapan PLN untuk mengeksekusi pembangunan infrastruktur Lisdes di lapangan.

Ia menekankan pentingnya kepastian perizinan dan aksesibilitas dalam mendukung kelancaran pembangunan.

"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial," pungkas Rizky. (**)

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Defri Noval Pasaribu SE MAP kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/10/2026).

Defri juga mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang segera turun tangan, terutama dengan membenahi dan menormalisasi saluran drainase di kawasan tersebut.

Defri menilai keluhan masyarakat tidak cukup hanya diterima sebagai laporan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan.

"Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Deli Serdang terkesan enggan merespons. Keluhan warga sering kali tidak ditanggapi. Kami mendesak mereka untuk segera melakukan perbaikan, khususnya pada saluran drainase yang harus dinormalisasi dengan segera," tegas politisi Partai NasDem ini.

Menurutnya, banjir yang berulang menunjukkan adanya persoalan infrastruktur dan sistem drainase yang membutuhkan penanganan serius. Pemkab Deli Serdang, tidak seharusnya hanya melakukan tindakan setelah permukiman warga terendam.

Defri juga menekankan agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun kawasan perbatasan Deli Serdang tidak mendapatkan perhatian yang lebih minim dalam pembangunan infrastruktur.

"Hanya karena wilayah tersebut berbatasan dengan Kota Medan, bukan berarti harus diperlakukan sebagai prioritas rendah. Hal seperti ini terlalu sering terjadi," cetus Ketua Garda Pemuda NasDem Sumut itu.

Lebih lanjut Defri menekankan bahwa seluruh warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan infrastruktur dasar yang memadai, termasuk akses jalan yang layak serta sistem drainase yang mampu mengurangi risiko banjir.

Masih kata Defri, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah yang berbatasan dengan Deli Serdang dan Kota Medan, seperti Namorambe dan Medan Johor.

"Jadi jangan tunggu masalahnya viral dulu baru bertindak kelabakan. Situasi ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tidak menunggu masalah membesar sebelum mengambil tindakan perbaikan," tandasnya.

Defri berharap Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang tidak mengabaikan keluhan masyarakat maupun perhatian yang telah disampaikan DPRD Sumatera Utara.

Ia menilai pemerintah daerah perlu turun tangan ketika masyarakat menghadapi persoalan menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan lingkungan tempat tinggal.

"Kami berharap Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang mengindahkan arahan ini, menanggapi keluhan warga serta perhatian yang telah kami sampaikan dari DPRD Sumatera Utara," ucapnya.

Sebelumnya, warga Perumnas Mandala mengeluhkan kondisi Jalan Garuda Raya, khususnya ruas di bawah Jalan Tol Belmera, yang kerap terendam banjir setiap kali hujan turun. Genangan air disebut mencapai lutut orang dewasa dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.

Kondisi tersebut diperparah permukaan jalan yang rusak serta saluran drainase di kedua sisi Jalan Garuda Raya yang belum dinormalisasi. Air yang lambat surut membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi kawasan tersebut. (**)

Melansir berbagai sumber, Rabu (7/10/2026), Fitri Carlina pun kini harus lebih menjaga batas kemampuan tubuhnya.

"Ya awalnya nggak biasa aja gitu. Setelah aku banyak injeksi obat-obatan, gitu minum obat-obatan, kok makin ini makin kayak ke-trigger gitu loh," ujar Fitri Carlina.

Fitri Carlina mengaku sampai sesak dan beberapa kali pingsan. Karena itu, istirahat jadi hal yang wajib baginya.

"Kayak kemarin kan aku nonton bola nih. Aku belum banyak istirahat. Nah, habis pulang ini aku udah istirahat panjang. Iya, aku istirahat panjang tuh, gitu," sambungnya.

Yang jelas, Fitri Carlina belum pernah menjalani bayi tabung. Program yang pernah ia jalani baru inseminasi. Itu pun sudah memberi efek pada tubuhnya.

"Kalau bayi tabung sih belum, karena kan yang paling tinggi kan, gitu. Akhirnya masih waktu itu inseminasi," kata Fitri Carlina.

Fitri Carlina membayangkan dosis bayi tabung yang jauh lebih tinggi. Karena itu, ia menilai pilihan tersebut terlalu berisiko.

"Nah, itu aja baru dikasih dosis yang rendah aja udah ngefek di di badan aku. Gimana kalau bayi tabung? Kan itu udah dosisnya pada tinggi semua kan, dan harus bedrest segala macam. Jadi, sangat berisiko," ujarnya.

Tak pelak, kondisi tersebut berpengaruh pada pekerjaannya. Fitri Carlina kerap menolak tawaran.

"Makanya kalau dikasih acara stripping suka nolak karena aku punya tahu limit aku sampai kayak gitu. Jadi harus banyak istirahat," pungkas Fitri Carlina.

Melansir berbagai sumber, Rabu (7/10/2026), Anggun menjadi aktris terbaik berkat perannya dalam film Levitating (Para Perasuk) karya sutradara Wregas Bhanuteja.

"Kehormatan yang ia berikan kepada saya dengan mengajak saya menjadi bagian dari filmnya yang luar biasa, serta kepercayaan yang ia berikan, sudah merupakan hadiah terindah," ujarnya Anggun.

Anggun C Sasmi dinobatkan sebagai Pemenang Nasional Indonesia untuk kategori Best Actress in a Leading Role di Asian Academy Creative Awards 2026.

Film itu sendiri sebelumnya sempat menarik perhatian kritikus saat ditayangkan di Festival Film Sundance.

"Saya sangat bahagia sekali menerima pengakuan ini. Wregas adalah seorang sutradara visioner," tambah Anggun.

Pencapaian ini menyempurnakan kesuksesan Anggun yang baru saja mencuri perhatian publik global lewat perannya sebagai Amisha, tokoh antagonis utama dalam serial fenomenal Prime Video, Reacher Season 4.

Penampilannya yang intens dan tangguh sukses mengungkap sisi berakting yang belum pernah diperlihatkannya sebelumnya.

Tak berhenti di situ, kontribusi Anggun dalam menjembatani budaya Timur dan Barat selama hampir tiga dekade juga diganjar penghargaan budaya tertinggi.

Pemerintah Prancis resmi menobatkannya sebagai Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

"Ini adalah penghargaan yang sangat bergengsi, dan saya merasa beruntung karena hanya sedikit seniman Asia yang pernah menerimanya," tutur Anggun.

Setelah sukses besar di layar kaca dan layar lebar, Anggun mengisyaratkan bakal kembali fokus ke dunia musik.

Anggun pun membocorkan tengah menyiapkan proyek musik terbesar dalam kariernya.

"Ini mungkin salah satu hal terpenting yang pernah saya lakukan sepanjang karier musik saya, jadi saya masih merasa seperti melayang di awan," pungkas Anggun.

Melansir berbagai sumber, Rabu (7/10/2026), Nunung lebih memilih mempertebal doa dan menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan.

"Daripada kita punya pikiran, 'Ayo kita cari lawan buat gini-ginian,' aku enggak mau," kata Nunung.

Sebagai informasi, bisnis kuliner milik Nunung berlokasi di Solo dan kerap kali sepi pengunjung secara mendadak.

Padahal, kualitas rasa hingga kesegaran bahan masakan sama sekali tidak mengalami perubahan.

Kecurigaan mulai muncul saat pihak keluarga mendapati bungkusan mencurigakan di area rumah makan.

Setelah diperiksa, bungkusan tersebut rupanya berisi tanah kuburan.

"Kan banyak orang pintar gitu, 'Ayo di sana ada Mbak Nunung.' Ah enggak, aku enggak kayak gitu. Aku punya Allah kok, Allah itu kekuatanku," kata Nunung soal saran orang agar ia mencari dukun.

Yang jelas, Nunung tak menampik hatinya sempat gusar saat mendapati warungnya sepi pembeli. Namun, ia selalu berusaha berprasangka baik dan mengintrospeksi manajemen dapurnya lebih dulu.

"Aku berdoa, 'Ya Allah kalau memang ada kesalahan di dalam, beri petunjuk saya, akan saya benahi.' Tapi kalau memang ada orang yang niat nggak baik dengan warung saya, 'Ya Allah sadarkan dia.' Udah, doaku cuma gitu aja, enggak mau suuzan," ungkapnya.

Di tengah anjloknya omzet, Nunung tetap pantang menyajikan makanan sisa kemarin. Menu-menu olahan yang masih utuh dan layak konsumsi justru ia bagikan kepada warga sekitar.

Ia pun berpesan kepada para karyawannya agar senantiasa mengawali aktivitas dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum membersihkan warung.

"Aku kan paling enggak mau kalau makanan masih utuh disimpan untuk dijual besok. Mending, bikin kardus, dibungkus terus bagi-bagikan ke sopir becak, tukang parkir," pungkas Nunung.

Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan agar program Pemprovsu tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/10/2026).

"Aspirasi yang disampaikan merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat," ujar Surya.

Ia mengatakan, berbagai usulan yang telah disampaikan merupakan kebutuhan masyarakat yang dinantikan realisasinya. Karena itu, usulan tersebut akan diurutkan berdasarkan prioritas sebelum dimasukkan ke dalam rencana pembangunan Pemprovsu.

Surya menjelaskan, reses merupakan kegiatan terjadwal yang diatur dalam tata tertib dewan. Kegiatan tersebut bertujuan menampung aspirasi konstituen secara periodik, bertukar informasi, berinteraksi langsung, serta menghimpun masukan mengenai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dirumuskan bersama oleh Pemprovsu dan DPRD Sumut.

"Kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu dan harus terus kita perkuat agar setiap program pembangunan yang direncanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat kabupaten/kota," imbuhnya.

Wagubsu juga mengapresiasi DPRD Sumut yang telah melaksanakan reses, menyampaikan laporan hasilnya, serta menjelaskan dan menyosialisasikan program dan kegiatan Pemprovsu kepada masyarakat.

Ia berharap dukungan pimpinan dan anggota DPRD Sumut terus diperkuat untuk mewujudkan kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

"Semoga apa yang menjadi cita-cita untuk mewujudkan kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan dapat tercapai," pintanya.

Sebelumnya, tim reses dapil 1 hingga 12 telah menyampaikan hasil resesnya. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dan Ricky Anthony serta dihadiri anggota DPRD Sumut dan kepala OPD Pemprovsu.

Jubir Tim Reses Dapil 11, Alfiansyah mengharapkan Pemprovsu t terus bersinergi dengan DPRD Sumut dalam pembahasan perencanaan pembangunan melalui pokok pikiran DPRD Sumut yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Selain itu, banyak aspirasi yang juga menjadi kewenangan pemerintah pusat, kementerian dan pemerintah kabupaten.

"Untuk itu kami berharap, Pemprovsu terus aktif bersinergi dengan pemerintah pusat, lembaga-lembaga lembaga pemerintah BUMN, dan pemerintah kabupaten dalam menjawab aspirasi masyarakat," tandas Alfiansyah. (**)

Hal itu disampaikan Viktor Silaen yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut itu kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (7/10/2026), menanggapi apresiasi masyarakat saat pelaksanaan Reses di Kecamatan Habinsaran, Nansao dan Borbor (Habornas), Kabupaten Toba baru-baru ini, karena sudah bisa menikmati jalan mulus.

Menurut Viktor, pembangunan akses jalan Toba–Labura menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam membuka keterisolasian wilayah di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, termasuk "memuluskan" jalan di Sipiongot, Kabupaten Tapsel dan sejumlah ruas jalan di Kepulauan Nias yang hanya dapat dilakukan oleh Gubernur saat ini.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Taput, Humbahas, Tapteng dan Kota Sibolga mengungkapkan, pembangunan akses jalan sepanjang sekitar 15 Kilometer dari Kabupaten Toba menuju Labura ini berbiaya Rp91,8 Miliar dinilai sangat tepat, karena tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

"Akses perekonomian bisa dipastikan meningkat 20 persen pertumbuhannya. Karena mayoritas profesi masyarakat 95 persen petani. Selama ini hasil sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit di Pematangsiantar, dengan adanya akses itu sudah bisa dibawa ke pabrik kelapa sawit di Labura sehingga ongkosnya lebih hemat," katanya.

Namun, tambah Viktor, masyarakat masih berharap pembangunan dilanjutkan dengan membuka akses jalan Parsuburan menuju Kecamatan Borbor-Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, karena tersambungnya jalur tersebut akan semakin memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

"Saat saya reses kemarin, masyarakat juga sangat berharap akan dibangun jalan tersebut. Jika jalur itu dapat dibangun, dipastikan masyarakat sangat senang dan bangga memiliki sosok Gubernur Sumut seperti Pak Bobby Nasution," ucap Ketua DPD Kosgoro 1957 tersebut.

Viktor menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Bobby merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Sumut. Langkah tersebut bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Selain pembangunan fisik, Viktor juga mengapresiasi pola pemerintahan Bobby yang dinilainya mengedepankan kolaborasi dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.

"Buktinya, Bobby mengajak Komisi D DPRD Sumut menjalankan tugas kedinasan dari Kepulauan Nias beberapa waktu lalu sebagai bentuk tata kelola kolaboratif yang menjadi tradisi baru dalam pemerintahan Sumut," pungkasnya. (**)

Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas petani, serta memastikan kepastian pasar bagi hasil produksi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 bersama Direktorat Jenderal Hortikultura KementerianPertanian RI, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (7/10/2026).

Surya menyebutkan, Sumut memiliki potensi Agroklimat yang sangat baik untuk pengembangan komoditas bawang putih.

Dari total potensi pengembangan seluas 9.624 hektare tersebut, tersebar di Kabupaten Samosir seluas 5.001 hektare, Karo 2.995 hektare, Humbanghasundutan 411 hektare, Simalungun 384 hektare, Dairi 288 hektare, Toba 234 hektare, Tapanuli Utara 198 hektare, Deliserdang 73 hektare, dan Mandailing Natal 40 hektare.

Untuk mencapai hasil maksimal, lanjut Wagubsu, ketersediaan benih bermutu harus benar-benar terjamin. Selain itu, produksi harus memiliki kepastian pasar dan Off-Taker, sementara kapasitas penangkar dan kelompok tani juga perlu diperkuat.

"Maka dari itu produktivitas harus kita dorong untuk mencapai target 20 ton per hektare panen basah," ucapnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, lanjut Surya, Pemprov Sumut terus mendorong dan mengawal pengembangan bawang putih secara berkelanjutan.

Pemprovsu ingin peningkatan produksi berjalan seiring dengan kepastian pasar, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan memperoleh harga yang menguntungkan.

"Untuk itu saya berharap koordinasi antara Pemprovsu, Kabupaten, dan KementerianPertanian semakin kuat. Sehingga pengembangan Bawang Putih di Sumut dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani," harapnya.

Sementara Direktur Jenderal Hortikultura KementerianPertanian Muhammad Taufiq Ratule menyampaikan, wilayah Sumut menjadi bagian dari alokasi kawasan strategis pengembangan hortikultura nasional untuk mencapai swasembada bawang putih.

Menurutnya, Sumut dinilai memiliki agroklimat dan potensi yang sangat baik untuk budidaya bawang putih.

"Pengembangan Bawang Putih untuk memperkuat ketersediaan dan produksi lokal. Sumut menjadi sentra pengembangan bawang putih guna mendukung swasembada pangan nasional," pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Frans Dante Ginting kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/10/2026).

Dante mengungkapkan, keluhan tersebut antara lain datang dari petani Desa Biak Nampe, Desa Kuta Sudah, Kecamatan Munte, serta petani Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, akibat sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non subsidi yang dinilai semakin membebani biaya produksi.

"Mahalnya harga pupuk non subsidi serta sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi setiap musim pemupukan atau musim tanam menjadi ancaman serius bagi petani Karo. Karena itu, para petani berharap Pemkab Karo, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat segera mengatasi keluhan mereka," pinta Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut ini

Menurut politisi Partai Golkar Sumut itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan usaha tani masyarakat. Salah satunya dengan menambah kuota pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani sekaligus memastikan distribusinya sampai kepada petani tepat waktu.

"Petani berharap pemerintah bisa menurunkan harga pupuk non subsidi yang begitu mahal, sekaligus menambah kuota pupuk bersubsidi. Penyalurannya juga harus tepat waktu sehingga tidak mengganggu masa tanam," imbuhnya.

Frans Dante juga menegaskan, persoalan ketepatan waktu penyaluran tidak kalah penting dibandingkan jumlah kuota pupuk. Sebab, pupuk bersubsidi yang baru diterima setelah masa tanam atau pemupukan berlangsung tidak lagi memberikan manfaat maksimal bagi petani.

"Permasalahan yang dihadapi para petani, pupuk bersubsidi kerap datang setelah masa tanam. Padahal pupuk tersebut sangat dibutuhkan pada masa persiapan dan awal tanam agar dapat dimanfaatkan secara optimal," tandasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut XI meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pupuk petani Karo secara menyeluruh, mulai dari penetapan kuota, mekanisme distribusi hingga ketepatan waktu penyaluran.

Menurutnya, ketersediaan pupuk yang terjangkau dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian Karo sekaligus mencegah petani semakin terbebani biaya produksi. (**)

Penegasan itu disampaikan PW KAMMI Sumut melalui surat klarifikasi dan pernyataan resmi Nomor 007/PN/KU-i/PW2/KAMMI/XI/2026 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/10/2026).

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PW KAMMI Sumut 2026-2028 Hasan Basri SH dan Sekretaris Jenderal Dolly Rasyid Muhammad Srg, SH, KAMMI menyatakan aksi yang tercantum dalam flyer tersebut tidak pernah mendapatkan mandat, persetujuan, keputusan, instruksi maupun pengesahan dari PW KAMMI Sumut.

"Dengan demikian, aksi tersebut sama sekali bukan agenda resmi PW KAMMI Sumatera Utara dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut tidak dapat mengatasnamakan PW KAMMI Sumatera Utara," demikian ditegaskan dalam surat tersebut.

KAMMI juga mempersoalkan penggunaan nama, logo, identitas dan atribut organisasi dalam kegiatan yang tidak mendapat mandat dan tanpa otorisasi dari kepengurusan PW KAMMI Sumut yang sah.

Menurut KAMMI, penggunaan identitas organisasi tanpa kewenangan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta berdampak terhadap kelembagaan organisasi.

"Secara kelembagaan, PW KAMMI Sumatera Utara tidak bertanggung jawab atas seluruh pernyataan, tuntutan, tindakan, ataupun akibat hukum dan sosial yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut," tegasnya.

Atas persoalan itu, PW KAMMI Sumut meminta pimpinan DPRD Sumut untuk tidak mengakui, menerima maupun memperlakukan pihak yang melaksanakan aksi tersebut sebagai representasi resmi PW KAMMI Sumatera Utara.

KAMMI juga meminta DPRD Sumut mencatat secara resmi bahwa PW KAMMI Sumut tidak pernah memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk menyelenggarakan aksi sebagaimana tercantum dalam flyer yang beredar.

Lebih lanjut, apabila masih terdapat pihak yang menggunakan nama dan atribut PW KAMMI Sumut tanpa kewenangan, KAMMI meminta agar hal tersebut segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PW KAMMI Sumut menilai langkah klarifikasi tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman kelembagaan maupun gangguan terhadap ketertiban publik akibat aksi yang tidak memiliki mandat resmi organisasi.

"Kami berharap Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat mengambil langkah yang diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman kelembagaan maupun gangguan terhadap ketertiban publik," ujar KAMMI dalam suratnya.

Surat klarifikasi tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Kapolda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

KAMMI menegaskan, setiap sikap dan kegiatan yang mengatasnamakan organisasi harus memiliki mandat dan kewenangan yang jelas dari kepengurusan yang sah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan penyampaian aspirasi publik berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab. (**)

Hasil tersebut diketahui setelah I.League bersama PSSI menggelar drawing League Cup 2026/2027 di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Presiden Klub PSMS Medan Fendi Jonathan membenarkan hasil pengundian tersebut.

"Iya sudah pembagian grup, kita tergabung bersama Persija dan Sumsel," kata Fendi yang dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026).

Komposisi Grup A menarik karena mempertemukan tiga klub dari kasta berbeda dalam satu persaingan. Persija menjadi satu-satunya wakil Super League, sedangkan PSMS dan Sumsel United saat ini berlaga di Championship.

Bagi PSMS, keberadaan Persija menjadi ujian sekaligus kesempatan. Kompetisi ini dapat dimanfaatkan Eko Purdjianto untuk mengukur kekuatan skuadnya menghadapi lawan dari level tertinggi, sekaligus memberikan menit bermain kepada pemain yang membutuhkan kesempatan tampil.

League Cup sendiri merupakan kompetisi baru yang mulai digelar I.League pada musim 2026/2027. Turnamen tersebut diikuti 38 klub, terdiri dari 18 tim Super League dan 20 tim Championship. Namun, hanya 36 klub yang mengikuti fase grup karena Persib Bandung dan Borneo FC langsung mendapatkan tiket ke perempat final sebagai wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia.

Sebanyak 36 klub peserta fase grup dibagi menjadi 12 grup, masing-masing berisi tiga tim. Selain Grup A, persaingan Zona Barat juga diisi Grup B yang mempertemukan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Semen Padang dan PSPS Pekanbaru. Grup C dihuni Dewa United, Persita Tangerang dan Persiraja Banda Aceh.

Di Zona Barat 2, Grup D terdiri dari Java United, Adhyaksa FC Bekasi dan PSIS Semarang. Grup E mempertemukan PSIM Yogyakarta, Persikad Depok dan Persiku Kudus. Sementara Grup F dihuni Garudayaksa FC, PSS Sleman dan PSGC Ciamis.

Persaingan di Zona Timur juga tidak kalah menarik. Grup G dihuni Persebaya Surabaya, PSBS Biak dan Kendal Tornado FC. Grup H berisi Persik Kediri, Persis Solo dan Deltras FC. Grup I mempertemukan Persijap Jepara, Madura United dan Persela Lamongan.

Selanjutnya, Grup J diisi Bali United, Barito Putera dan Persiba Balikpapan. Grup K mempertemukan PSM Makassar, Persipura Jayapura dan De Red FC. Sedangkan Grup L dihuni Arema FC, Isenmulang Kalteng FC dan RANS Nusantara FC.

Fase grup League Cup akan dimainkan dalam tiga matchday pada 3–5 November, 24–26 November, dan 1–3 Desember 2026. Seluruh pertandingan fase grup dijadwalkan berlangsung pada hari kerja.

Setelah fase grup, 12 juara grup akan melanjutkan perjuangan ke babak 12 besar. Enam pemenang dari fase tersebut kemudian bergabung dengan Persib dan Borneo FC di perempat final.

Babak 12 besar dijadwalkan berlangsung 15–17 Januari 2027, perempat final 30–31 Januari, semifinal 21 April, dan final pada 19 Mei 2027.

Hasil drawing tersebut membuat PSMS kini memiliki dua target sekaligus: menghadapi kekuatan Persija dan menjaga peluang menjadi juara Grup A. Duel menghadapi Persija dan Sumsel United juga akan menjadi bagian penting dari persiapan Ayam Kinantan dalam menjalani musim 2026/2027.

Sumber: iLeague