Perubahan regulasi ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pencegahan, memutus jaringan peredaran Narkotika, serta menyelamatkan generasi muda Sumatera Utara dari ancaman Narkoba.

Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 pada rapat paripurna di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan Rabu (28/10/2026).

Dalam rapat paripurna yang turut dihadiri siswa-siswi SMP Santo Yosep tersebut, Yahdi juga mengajak generasi muda menjauhi Narkoba dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

"Say No to Narkoba! Generasi muda harus mampu menjaga diri, memilih pergaulan yang sehat, dan tidak memberi ruang bagi Narkoba untuk merusak masa depan," demikian pesan yang disampaikan Yahdi kepada para pelajar.

Menurut Yahdi, pemberantasan Narkoba bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan perjuangan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak, keluarga, dan masyarakat Sumatera Utara.

Ia menilai, revisi Perda tersebut harus menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan. Terlebih, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Sumut berdasarkan data BNN yang dikutip dalam pandangan umum fraksi mencapai 10,49 persen.

"Pemberantasan Narkoba harus dilakukan secara menyeluruh. Kita tidak cukup hanya menangkap pengedar, tetapi juga harus membongkar jaringan, memutus jalur masuk Narkotika, dan memastikan tidak ada pihak yang melindungi kejahatan tersebut," tegasnya.

Apresiasi Keberhasilan Aparat Bongkar Jaringan Narkoba

Dalam pandangan umumnya, Yahdi juga menegaskan bahwa PAN sebagai partai politik telah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan jajaran Kepolisian dalam mengungkap kasus Narkotika berskala besar.

Apresiasi tersebut disampaikan secara resmi melalui Sekretaris DPW PAN Sumut, Dedy Irawan SP, M.Si kepada berbagai media massa, Senin (26/10/2026).

Apresiasi itu diberikan atas keberhasilan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kapolda Sumut beserta seluruh jajaran kepolisian dalam mengungkap dan mengamankan bahan baku Sabu seberat 1,16 Ton di perairan Asahan-Tanjung Balai serta membongkar pabrik Sabu berkapasitas 1,2 Ton di Kabupaten Pidie, Aceh, baru-baru ini.

Yahdi menilai, pengungkapan itu menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan Narkotika di Indonesia, khususnya di Sumut. Keberhasilan itu menunjukkan pentingnya kerja intelijen, koordinasi antar lembaga, serta ketegasan aparat dalam membongkar jaringan peredaran Narkoba.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penindakan harus diikuti penguatan pencegahan dan pengawasan agar jaringan Narkotika tidak kembali berkembang.

Menurutnya, Sumut memiliki tantangan geografis yang tidak ringan karena berhadapan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia serta berbatasan dengan sejumlah provinsi.

Karena itu, pengawasan jalur darat dan laut harus diperketat, termasuk di pelabuhan kecil, tangkahan, dermaga tidak resmi, terminal, angkutan umum, dan jasa ekspedisi.

Tak hanya itu, PAN juga mendorong sinergi BNN, Polda Sumut, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempersempit ruang gerak jaringan Narkotika.

Integritas Aparat dan Pencegahan Sejak Dini

Yahdi juga menekankan bahwa keberhasilan perang melawan Narkoba sangat bergantung pada integritas aparat dan konsistensi pemerintah. Jangan sampai upaya pemberantasan kehilangan kepercayaan publik akibat adanya oknum yang justru terlibat atau melindungi jaringan peredaran Narkotika.

Karena itu, Fraksi PAN mendorong penguatan pengawasan internal, termasuk tes urine secara berkala bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprovsu. Aparat yang terbukti terlibat harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Selain penegakan hukum terhadap bandar dan pengedar, PAN menilai pencegahan harus diperkuat melalui keluarga, sekolah, rumah ibadah, tokoh agama, lembaga adat, dan organisasi kepemudaan.

PAN juga mendukung pengintegrasian edukasi bahaya Narkoba dalam kurikulum pendidikan, pengaturan rokok elektrik atau Vape dalam Ranperda, serta penguatan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

Yahdi menegaskan, pendekatan tegas terhadap bandar dan pengedar harus berjalan beriringan dengan pendekatan kemanusiaan bagi korban penyalahgunaan Narkoba. Anak-anak yang terjerat Narkotika membutuhkan perlindungan khusus dan akses rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat.

Untuk memastikan Perda berjalan efektif, Fraksi PAN meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran, sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas antar perangkat daerah, serta indikator evaluasi yang terukur.

Dengan demikian, perubahan perda tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi menjadi instrumen nyata untuk melindungi masyarakat dan menekan penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara.

Dukung Pembahasan Ranperda Lebih Lanjut

Fraksi PAN juga menyatakan mendukung Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 untuk dibahas lebih lanjut. Mengingat substansinya melibatkan berbagai sektor dan membutuhkan harmonisasi regulasi, PAN mengusulkan pembahasan dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut dengan tetap menghimpun masukan Komisi E selaku pengusul.

Yahdi menegaskan, perang melawan Narkoba bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga perjuangan menjaga masa depan daerah.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berani mengatakan tidak terhadap Narkoba dan ikut menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari penyalahgunaan Narkotika.

"Pemberantasan Narkoba membutuhkan aparat yang berintegritas, pemerintah yang konsisten, keluarga yang peduli, dan masyarakat yang berani menolak serta melaporkan peredaran Narkoba. Kita harus bergerak bersama agar generasi muda Sumatera Utara dapat tumbuh, belajar, dan meraih masa depan tanpa ancaman Narkoba," tutupnya. (**)

"Jadi tidak hanya dengan slogan, spanduk dan imbauan saja. Karena penyebaran Narkoba ini sudah menggurita dan tentunya sangat membahayakan anak-anak muda bangsa," tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai Golkar, Frans Dante Ginting kepad wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/10/2026).

Frans Dante juga mengapresiasi komitmen Kapolri, Kapolda dan Badam Narkotika Nasional (BNN) Sumut dalam upaya pemberantasan narkoba. Langkah aparat penegak hukum tersebut harus diperkuat dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Wakil rakyat Dapil Sumut XI meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini juga menegaskan, pemberantasan Narkoba tidak boleh hanya menjadi agenda aparat penegak hukum, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Sudah saatnya kita menabuh genderang perang terhadap Nakoba. Jangan lagi hanya slogan atau memasang spanduk. Harus ada tindakan nyata, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, sampai lingkungan terkecil masyarakat," tandasnya.

Menurut Frans Dante, ancaman Narkoba sangat berbahaya karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan penggunanya, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga serta mengancam kualitas generasi penerus bangsa.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Sumut mengambil peran lebih aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, pengawasan berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat.

Frans Dante juga mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara yang melarang penggunaan Vape atau rokok elektrik.

Dante berharap kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah dengan menginstruksikan jajaran masing-masing agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kebijakan perlindungan masyarakat harus disertai pelaksanaan yang konsisten agar tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas.

Masih kata Dante, bahwa pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar tidak memberikan ruang bagi peredaran Narkoba. Keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan harus saling bersinergi dalam melakukan pencegahan.

Masyarakat juga diharapkan berani melaporkan dugaan peredaran Narkoba kepada pihak berwenang serta tidak melindungi pelaku yang merusak masa depan generasi muda.

"Jangan sampai kita baru bergerak setelah banyak korban berjatuhan. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dari keluarga dan lingkungan kita sendiri. Semua pihak harus memiliki kepedulian dan keberanian untuk melawan Narkoba," tegas politisi senior Golkar ini

Dante berharap, komitmen pemberantasan Narkoba benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh pihak. Dengan demikian, upaya memerangi Narkoba tidak hanya menjadi seruan sesaat, tetapi gerakan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi generasi muda Sumatera Utara.

Baginya, keberhasilan perang terhadap Narkoba bukan semata-mata diukur dari banyaknya seruan yang disampaikan, melainkan dari kemampuan bersama mencegah peredaran, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan masa depan anak bangsa. (**)

"Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mendesak perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang fasilitasi pencegahan Narkotika tidak sekadar menjadi macan kertas," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai Golkar, Manaek Hutaosit dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto dan dihadiri Wagub Sumut H Surya di Medan, Rabu (28/10/2026).

Regulasi tersebut, tambah Manaek, harus disertai anggaran memadai, koordinasi lintas sektor yang kuat, fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses, serta keterlibatan nyata masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman Narkotika.

Dalam pandangan Fraksi Golkar, persoalan Narkoba tidak lagi semata-mata menyangkut penegakan hukum. Peredarannya telah menjadi ancaman sosial yang merambah kesehatan, pendidikan, keamanan, produktivitas masyarakat hingga masa depan generasi muda.

Berdasarkan bahan pengkajian yang disampaikan dalam rapat tersebut, prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Sumut disebut mencapai 10,49 persen. Dengan jumlah penduduk pada 2025 sebanyak 15.785.839 jiwa, masyarakat yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1,5 Juta orang.

"Perubahan Perda ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kebijakan, bukan sekadar melakukan perubahan norma," tandasnya.

Manaek juga mendukung langkah pemerintah yang telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembentukan tim pencegahan dan pemberantasan Narkoba, pembentukan 4.500 relawan anti Narkoba di 19 kabupaten/kota, edukasi kepada pelajar hingga perancangan fasilitas rehabilitasi.

Selain itu, Manaek Hutasoit juga menyoroti belum optimalnya sinergi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), terutama terkait dukungan pendanaan di tingkat kabupaten/kota.

"Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan infrastruktur dinilai masih menjadi hambatan serius, termasuk dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi serta Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)," ujar mantan Ketua DPRD Humbang Hasundutan itu sembari menambahkan, perubahan Perda harus memperjelas pembagian peran, pola koordinasi, dan dukungan sumber daya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Fraksi Golkar, tambah Manaek, regulasi yang disusun tanpa dukungan anggaran dan kelembagaan memadai berisiko tidak efektif ketika diterapkan dan selain pencegahan, penindakan, tata kelola rehabilitasi juga harus diperkuat agar lebih terstandar dan mudah dijangkau masyarakat.

"Korban penyalahgunaan Narkotika perlu mendapatkan pendampingan berkelanjutan, termasuk setelah menjalani rehabilitasi, guna mencegah kekambuhan," ujar Manaek sembari menekankan pentingnya menghapus stigma terhadap mantan pengguna Narkoba agar mereka memperoleh kesempatan untuk pulih, kembali diterima di lingkungan sosial, dan menjalani kehidupan secara produktif. (**)

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan layak.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Tomy Harahap dalam Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (28/10/2026).

"RTLH merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut. Tahun ini program RTLH sebanyak 440 unit RTLH yang disebar di 17 kabupaten/kota di Sumut. Anggarannya Rp30 Juta per unit," ucapnya.

Tomy menjelaskan, jumlah penerima program RTLH tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2025, yang sebanyak 400 unit dan tersebar di 12 kabupaten/kota. Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprovsu memperluas jangkauan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun daerah penerima program tersebut antara lain Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Binjai, Dairi, Medan, Nias Selatan, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba, Pematang Siantar, dan Sibolga.

Menurut Tomy, bantuan yang diberikan Pemprovsu bersifat stimulan. Artinya, pemerintah menyediakan dana dasar untuk pembelian material bangunan utama dan sebagian upah tukang.

Sementara itu, kebutuhan biaya lainnya diharapkan dapat dipenuhi secara swadaya oleh pemilik rumah, keluarga, maupun masyarakat sekitar melalui semangat gotong royong.

"Jadi, Rp30 Juta itu diantaranya Rp26 Juta untuk anggaran material, upah tukang Rp4 Juta. Harapannya jika untuk membangun rumah tipe 30, membutuhkan biaya Rp40-45 Juta per unit. Maka dari itu dibutuhkan juga swadaya," imbuhnya. (**)

"Temuan BNN ini menjadi alarm serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, terlebih prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Sumut mencapai 10,49 persen," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Mangapul Purba SE M.I.Kom menyampaikan pendapat fraksinya terhadap pembahasan Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/10/2026).

Berkaitan dengan itu, Mangapul mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda Sumut No1/ 2019 agar upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba tidak berhenti sebatas regulasi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Anggota dewan Dapil Simalungun dan Kota Pematang Siantar ini mengungkapkan, dengan jumlah penduduk Sumut sekitar 15 juta jiwa, persoalan Narkoba berpotensi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran ancaman serius terhadap masa depan generasi muda, keutuhan keluarga, produktivitas masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Jika tidak ditangani secara serius dan terpadu, peredaran Narkoba berpotensi semakin merusak kehidupan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Mangapul mempertanyakan efektivitas pelaksanaan Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019, sehingga pihaknya meminta pemerintah mengevaluasi secara terbuka program-program yang belum berjalan optimal, penggunaan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta berbagai faktor yang menyebabkan peredaran narkoba masih terus berkembang.

Menurutnya, penyusunan regulasi baru tidak akan cukup apabila aturan yang sudah ada belum dievaluasi dan dilaksanakan secara maksimal.

Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan, terutama dalam menekan kawasan rawan Narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD PDI Perjuangan Sumut, fraksinya menyampaikan sejumlah catatan kritis yang disebut sebagai kontrak moral agar kebijakan pencegahan dan pemberantasan Narkoba tidak berhenti pada tataran regulasi.

Adapun catatan kritis tersebut, tambah Mangapul, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019, memastikan implementasi kebijakan konkret dan terukur, lengkap dengan target, penanggung jawab serta anggaran yang jelas.

"Menyusun peta jalan pencegahan dan pemberantasan Narkoba yang terintegrasi dengan RPJPD Sumut 2025–2045, memperkuat koordinasi Polri, BNN, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar upaya pemberantasan berjalan terpadu," terangnya.

Catatan kritis lainnya, tambah Mangapul, bedakan secara tegas penanganan bandar dan pengedar dengan korban penyalahgunaan Narkoba.

Bandar dan pengedar harus ditindak tanpa pandang bulu, sedangkan korban, khususnya anak-anak, harus memperoleh rehabilitasi yang layak, mudah diakses, dan terjangkau.

"Libatkan generasi muda sebagai pelaku utama Gerakan Anti Narkoba melalui komunitas, karang taruna, OSIS, dan perguruan tinggi serta catatan kritis yang ketujuh, memastikan anggaran pencegahan dan pemberantasan Narkoba memadai, tepat sasaran, serta transparan hingga tingkat desa dan kelurahan," pungkasnya. (**)

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah.

Penghargaan diserahkan usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Apel Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (28/10/2026).

Tujuh organisasi penerima penghargaan tersebut yakni Pramuka, Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Panca Marga (PPM), dan Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI).

Penghargaan diberikan atas dedikasi, partisipasi, dan kontribusi organisasi kepemudaan dalam mendukung berbagai program pembangunan. Termasuk kontribusi dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) periode 2025–2030.

Pada upacara tersebut, Surya bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir.

Dalam amanatnya, Menpora mengingatkan bahwa 98 tahun lalu para pemuda Indonesia mengikrarkan janji bersejarah yang menyatukan berbagai perbedaan dan memperkuat tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa.

"Semangat persatuan harus terus hidup dan diwujudkan dalam karakter serta tindakan nyata generasi penerus bangsa," ucapnya.

Menpora menegaskan, kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan materi. Kemajuan sejati berawal dari kualitas manusia, karakter yang kuat, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama.

Karena itu, Menpora menekankan tiga karakter utama yang perlu ditanamkan kepada generasi muda, yakni patriotisme, kegigihan, dan empati. Ketiga karakter tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang tangguh sekaligus memiliki kepedulian sosial.

"Patriotisme harus diwujudkan melalui pengabdian dan tindakan nyata bagi bangsa dan negara. Kegigihan tercermin dari kemampuan untuk tetap berjuang menghadapi kesulitan dan bangkit dari kegagalan. Sementara itu, empati menjadi landasan untuk memahami kesulitan orang lain dan hadir memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Kepada para pemuda Indonesia, Menpora berpesan agar berani bermimpi besar, bekerja keras, dan menjadi pribadi yang kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Generasi muda juga didorong untuk berani memimpin sekaligus bersedia melayani, serta menjadikan ilmu, karya, dan pengorbanan sebagai wujud kecintaan kepada Indonesia.

"Masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui. Masa depan adalah sesuatu yang sedang kita bangun bersama," ujarnya.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, Pj Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota Pramuka, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta mahasiswa.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga semakin semarak dengan keberagaman pakaian adat yang dikenakan aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan OPD.

Berbagai busana adat dari sejumlah etnis, antara lain Melayu, Karo, Tapanuli Selatan, Nias, Batak, dan Jawa, mencerminkan kekayaan budaya sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman di Sumut.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu "Bangun Pemudi Pemuda" dan "Satu Nusa Satu Bangsa", kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. (**)

Pengurangan alokasi tersebut dikhawatirkan mengganggu produktivitas pertanian dan menyulitkan petani memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam.

Rudi menyampaikan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/10/2026), menyikapi kebijakan pengurangan alokasi pupuk subsidi yang berdampak terhadap kebutuhan petani di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Toba, Dairi, Pakpak Bharat, dan Karo.

Menurutnya, ketersediaan pupuk subsidi merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, pengurangan kuota perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan riil petani di Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang disampaikan, pengurangan alokasi tersebut meliputi pupuk NPK Formula Khusus sebanyak 20.624 ton, pupuk NPK Phonska 8.000 ton, serta pupuk urea 7.472 ton.

Rudi menilai, apabila pengurangan tersebut tidak diantisipasi, petani berpotensi menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pemupukan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan di Sumatera Utara.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan, kebijakan pengurangan pupuk subsidi perlu diselaraskan dengan upaya pemerintah mencapai target swasembada pangan nasional. Jangan sampai keterbatasan pupuk justru menjadi kendala bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian RI dan PT Pupuk Indonesia di Jakarta pada 18 November 2026.

Kunjungan tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai dasar pengurangan kuota pupuk subsidi sebesar 34.000 ton di Sumut sekaligus mendorong evaluasi terhadap alokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Rudi berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi konkret, termasuk kemungkinan penyesuaian atau penambahan kembali kuota pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani di daerah.

Ia menegaskan, ketersediaan pupuk harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang baik diperlukan agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran, kebutuhan petani terpenuhi, dan produktivitas pertanian di Sumatera Utara tetap terjaga. (**)

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Duta BesarUEA untuk Republik Indonesia Abdulla Salem Aldhaheri di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (28/10/2026).

Di bidang pendidikan, Gubsu menyampaikan bahwa Pemprovsu saat ini terus berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan, salah satunya melalui pembangunan sekolah-sekolah unggulan.

Ia berharap sekolah unggulan di Sumut dapat menjalin kerjasama langsung dengan UEA.

"Kami berharap salah satu SMA atau SMK unggulan di Sumut dapat bekerjasama langsung dengan UEA. Kerjasama ini mungkin bisa mencakup penyesuaian materi pembelajaran, pengenalan tentang UEA, serta penyediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia maupun di kawasan Arab," tuturnya.

Selain pendidikan, Bobby memaparkan potensi Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung yang berada di kawasan strategis Selat Malaka. Posisi tersebut membuka peluang kerjasama dalam pengembangan pelabuhan dan aktivitas ekonomi pendukungnya.

Gubsu juga memaparkan rencana pembangunan kawasan industri semi konduktor di Sumut. Pengembangan industri tersebut akan dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga peluang kerjasama dengan UEA juga terbuka pada sektor tersebut.

Lebih lanjut, Bobby menyampaikan Pemprovsu saat ini memiliki sejumlah fokus pembangunan, antara lain infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, pendidikan melalui pemerataan mutu dan pengembangan sekolah unggulan, kesehatan, serta pengembangan kawasan. Berbagai sektor tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikerjasamakan secara konkret dengan UEA.

"Tentu kami sangat berkeinginan pembangunan ini bisa kita lakukan kerjasama yang lebih konkret nanti ke depannya," tukasnya.

Sementara itu, Duta BesarUEA untuk RI Abdulla Salem Aldhaheri menyambut berbagai peluang kerjasama yang disampaikan Gubsu.

Ia mengatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut sektor-sektor yang berpotensi menjadi prioritas untuk dikerjasamakan.

Menurut Abdulla, diperlukan pertemuan lanjutan untuk menentukan fokus kerjasama agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, kedua pihak dapat memilih sektor prioritas yang dinilai paling strategis dan memungkinkan untuk direalisasikan.

"Agar kita bisa bergerak lebih fokus, menurut saya, perlu ada duduk bersama lebih lanjut, dan menyepakati setidaknya tiga bidang prioritas utama yang sangat penting," terang Abdulla. (**)

"Semangat persatuan yang diwariskan pemuda pada Tahun 1928 tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus diwujudkan melalui kesempatan, keberanian dan tindakan nyata untuk membangun Indonesia. Artinya, peringatan hari Sumpah Pemuda ke 98 ini, jangan hanya slogan, tapi harus jadi agenda perubahan," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi Partai Golkar, Viktor Silaen SE MM kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/10/2026).

Menurut Viktor, di tengah tantangan tersebut, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan generasi muda mengembangkan kompetensi, kreativitas dan daya saing, sehingga generasi muda dituntut lebih kritis serta harus bisa jadi perekat persatuan, yang selama ini kerap terjadi perpecahan di media sosial.

Selain itu, lanjut Viktor, pemuda harus berani menyampaikan kritik dan gagasan secara bertanggung jawab serta kepedulian terhadap persoalan bangsa, termasuk masalah ekonomi, pendidikan, lingkungan dan pelayanan publik, perlu disalurkan melalui cara-cara yang konstruktif dengan tetap menjunjung hukum, etika dan kepentingan masyarakat.

"Semangat persatuan yang lahir pada 28 Oktober 1928 harus menjadi energi untuk membangun bangsa yang lebih adil, maju dan sejahtera. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan bangsa muncul, tetapi harus ikut menghadirkan gagasan, karya dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat," tegas Viktor.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut, Ebenejer Sitorus yang mengatakan bahwa didalam jiwa pemuda saat ini harus menanamkan rasa kecintaan kepada tanah air, ketangguhan menghadapi tantangan dan kepedulian terhadap sesama sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman harus tetap diutamakan.

Selain itu, tambah Ebenejer Sitorus, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan serius. Generasi muda harus mampu memilah informasi, memeriksa kebenaran berita dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang memecah belah.

"Generasi muda juga membutuhkan dukungan nyata melalui akses pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, kesempatan berwirausaha dan ruang untuk mengembangkan inovasi. Potensi pemuda tidak akan berkembang maksimal apabila tidak diimbangi kesempatan yang adil untuk memperoleh pekerjaan dan berkontribusi dalam pembangunan," ujar Ebenejer.

Diakhir keterangannya, Viktor dan Ebenejer mengajak semua pihak, di hari Sumpah Pemuda ini hendaknya menjadi titik tolak bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih serius menyiapkan masa depan generasi muda. Persatuan harus dijaga, kesempatan harus diperluas dan potensi pemuda harus diberdayakan agar cita-cita Indonesia maju tidak berhenti sebagai janji, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata. (**)

Revisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba, termasuk mengantisipasi munculnya Narkoba jenis baru.

Hal tersebut disampaikan Surya pada Rapat ParipurnaDPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (28/10/2026). Paripurna tersebut membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), antara lain Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, pertanian organik, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pemajuan kebudayaan.

Terkait Ranperda pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Surya menyebutkan Pemprovsu telah melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau Vape. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah antisipasi menyusul kekhawatiran terhadap maraknya peredaran Narkoba jenis baru yang memanfaatkan rokok elektrik.

Menurut Surya, Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga mendorong hadirnya regulasi terkait untuk dibahas bersama DPRD Sumut. Regulasi tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkoba di Sumut.

Selain itu, Surya menyampaikan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanian Organik. Ranperda usulan DPRD tersebut sangat baik, dengan beberapa masukan tambahan, diantaranya penyusunan pertimbangan dan alasan pembentukannya secara berurutan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

"Bahwa hakikatnya pertanian adalah mengelola sumber daya alam secara lebih baik, berkesinambungan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik. Dengan jaminan integritas organik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta yang terlibat langsung dalam produksi," ujar Surya mewakili Gubernur Bobby Nasution, sembari menekankan pentingnya pembinaan terhadap penerapan sistem organik.

Surya juga mengapresiasi pengambilan keputusan bersama antara Pemprov dan DPRD Sumut terhadap Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan Ranperda Pemajuan Kebudayaan.

Menurutnya, para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang bekerja pada sektor dengan risiko kecelakaan kerja hingga kematian.

"Oleh karena itu, Pemprovsu perlu melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja rentan. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum sekaligus instrumen kebijakan daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Utara," jelas Surya yang didampingi Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor.

Mengenai Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Surya menyampaikan regulasi tersebut memuat sejumlah substansi strategis untuk memperkuat ekosistem kebudayaan. Cakupannya meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan, dan olahraga tradisional.

"Pengarusutamaan kebudayaan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, program pendidikan, serta pemberdayaan ekosistem. Hingga pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD), sebagai mitra kerja pemerintah," sebut Surya.

Sementara itu, usai rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, anggota DPRD SumutAripay Tambunan mengatakan Ranperda inisiatif tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba tersebut sejalan dengan pemikiran Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Revisi Perda dinilai diperlukan untuk merespons perkembangan modus penyalahgunaan Narkoba, termasuk melalui Vape.

"Untuk Ranperda itu (Narkoba) sebenarnya revisi dari yang ada sebelumnya. Karena memang ada persoalan maraknya penggunaan Vape (rokok elektrik) yang mengandung Narkoba. Dan kita akan berkonsultasi lagi ke Kementerian Perdagangan, karena memang keberadaannya saat ini dibolehkan, legal. Karena itu kita mau memperjelas ini, kalau memang masuk kategori berbahaya, mau tidak mau peredarannya harus diberantas," ungkap Aripay. (**)

Program revitalisasi ini mencakup rehabilitasi tujuh ruang kelas, satu unit perpustakaan, satu unit laboratorium, serta satu unit toilet siswa guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Bawolato.

Ketua P2SP SMP Negeri 1 Bawolato, Fanahatodo Lafau, mengatakan seluruh pekerjaan telah melalui berbagai tahapan hingga akhirnya dapat diselesaikan sesuai perencanaan awal.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian pembangunan tidak terlepas dari kerja sama panitia, pihak sekolah, tenaga kerja, serta dukungan berbagai pihak selama pelaksanaan program.

Fanahatodo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada P2SP untuk mengelola pelaksanaan revitalisasi hingga seluruh pekerjaan selesai.

Fasilitator dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Almerinda Regina Puspita Sari Damanik, M.T., turut mengapresiasi penyelesaian revitalisasi SMP Negeri 1 Bawolato.

Ia menjelaskan, meskipun pelaksanaan pembangunan menghadapi sejumlah kendala dan tahapan yang harus dilalui, seluruh pekerjaan akhirnya dapat dituntaskan pada pertengahan Oktober 2026.

Almerinda berharap fasilitas pendidikan yang telah direhabilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal serta dijaga dan dirawat bersama agar memiliki masa pakai yang panjang.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Komite SMP Negeri 1 Bawolato, Moinasokhi Lafau. Ia mengaku bersyukur atas rampungnya pembangunan sekaligus kehadiran Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dalam kegiatan serah terima tersebut.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bawolato, Meimanius Waruwu, S.Pd., M.Pd., mengatakan penyelesaian revitalisasi menjadi momentum penting bagi sekolah dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Ia mengungkapkan, pembentukan P2SP dilaksanakan pada 28 April 2026, sedangkan serah terima hasil pembangunan berlangsung pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Menurut Meimanius, seluruh pekerjaan telah diselesaikan berdasarkan perencanaan serta petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, pengurus komite sekolah, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa Dahana, panitia P2SP, para pekerja, serta seluruh guru yang telah mendukung kelancaran program revitalisasi.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Pardin Mozartman Harefa, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas sekolah diharapkan menjadi penyemangat bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

Pardin berharap ruang belajar dan fasilitas pendukung yang telah diperbaiki dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman serta mendukung kegiatan pembelajaran bagi para siswa SMP Negeri 1 Bawolato.

Ia juga mengharapkan para guru semakin termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dalam upaya mencerdaskan generasi muda, khususnya di Kabupaten Nias.

MEDAN – Direktorat Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang konten kreator TikTok bernama Ritman Darwin Marbun, yang diduga melakukan penistaan agama melalui siaran langsung di media sosial. Polisi menyebut tindakan tersebut dilatarbelakangi persoalan ekonomi setelah aktivitasnya sebagai kreator konten tidak lagi berkembang sesuai harapan.

Ritman ditangkap di kediamannya di Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Senin (26/10/2026) malam. Setelah menjalani pemeriksaan, ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Mapolda Sumut.

Direktur Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono, mengatakan kasus tersebut terungkap melalui patroli siber yang menemukan akun media sosial diduga menyebarkan konten penghinaan terhadap agama.

"Dari hasil patroli siber itu, personel melakukan penyelidikan dan dapat mengamankan seorang konten kreator berinisial RM dari rumahnya di Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang," ujar Bayu, Rabu (28/10/2026).

Bayu menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah mengucapkan kata-kata yang dinilai menghina suatu agama ketika melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya.

Menurut polisi, dugaan tindakan tersebut dipicu kekecewaan tersangka terhadap kondisi ekonominya setelah popularitas dan aktivitasnya sebagai konten kreator mengalami penurunan.

"Motif dari kasus penghinaan agama itu dikarenakan pelaku kecewa akibat masalah ekonomi sebab profesinya sebagai konten kreator tidak terkenal lagi," ungkap Bayu.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian seragam sekolah dasar yang diduga dikenakan tersangka saat siaran langsung, telepon genggam, serta beberapa perangkat elektronik yang berkaitan dengan aktivitas media sosialnya.

Bayu menyampaikan perkembangan kasus itu didampingi Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, dan Wakil Direktur Siber Polda Sumut, AKBP Victor Ziliwu.

Sebelum penangkapan, video siaran langsung TikTok yang diduga memuat penghinaan terhadap keyakinan agama tertentu telah beredar dan memicu kecaman sejumlah pengguna media sosial.

Konten tersebut juga menimbulkan keresahan di masyarakat hingga muncul desakan agar kepolisian melakukan penyelidikan.

Menindaklanjuti temuan patroli siber dan beredarnya video tersebut, penyidik Direktorat Siber Polda Sumut menelusuri akun yang diduga menyebarkan konten bermuatan penghinaan agama hingga mengidentifikasi pemiliknya.

Bayu menyebut tersangka kini menjalani proses hukum di Mapolda Sumut dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun berdasarkan ketentuan yang diterapkan penyidik.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial, terutama ketika membuat atau menyebarkan konten yang berkaitan dengan isu sensitif seperti agama dan keyakinan.

Bermula dari laporan saksi Salmin dan Leo Simatupang yang sedang melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut. Awalnya mereka mengira benda yang hanyut adalah bonek.

Namun setelah memastikan dari dekat, ternyata adalah sesosok mayat. Saksi kemudian melaporkan kejadian kepada Kepala Desa Hutalombang, yang selanjutnya menyampaikan informasi kepada Kapolsek Batunadua Polres Padangsidimpuan AKP S Rangkuti.

Segera setelah menerima laporan, personil Polres Padangsidimpuan yang dipimpin antara lain Plt. Kasat Tahti IPTU M. Aswin Harahap, Ps. Kaur Identifikasi AIPTU Fachrizal Sofyan Nasution serta Bhabinkamtibmas dan piket SPKT bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi‑saksi dan identifikasi jenazah.

Tim Inafis Polres Padangsidimpuan menggunakan alat IPS Hand Held untuk identifikasi, dan terkonfirmasi jenazah tersebut adalah Bisman Harahap (lahir Habaoran 05‑06‑1948), orang tua dari AIPDA Mara Tongku Harahap. Keluarga menyampaikan bahwa almarhum sebelumnya sudah beberapa kali meninggalkan rumah dan hilang yang telah diumumkan melalui media sosial.

Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Padangsidimpuan untuk dilaksanakan Visum oleh dr. Sri Astuti. Berdasarkan keterangan yang diterima, keluarga memohon agar tidak dilakukan autopsi dan telah membuat surat pernyataan tidak keberatan atas meninggalnya almarhum.

Selanjutnya jenazah diserahkan kepada keluarga dan diterima langsung oleh anak kandung AIPDA Mara Tongku Harahap.

Polres Padangsidimpuan menyatakan masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian almarhum. Barang bukti yang diamankan antara lain pakaian korban serta satu buah jam tangan warna silver.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga besar almarhum Bisman Harahap," ujar Kasi Humas AKP Ida Meri.

‎"Kalau tidak ada alasan yang sah, kemudian dilakukan secara sewenang-wenang atau semena-mena, kepercayaan kepada bank akan luntur. Akibatnya, masyarakat bisa memilih untuk tidak menggunakan layanan bank," kata Fadlan saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap PT Bank DBS Indonesia di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (28/10/2026).

‎Gugatan PMH dengan nomor perkara 575/Pdt.G/2026/PN Mdn tersebut diajukan Hadi Yanto selaku kuasa hukum penggugat terhadap PT Bank DBS Indonesia melalui kantor cabangnya di Jalan Diponegoro, Medan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara turut menjadi pihak turut tergugat.

‎Perkara yang didaftarkan pada 2 Juni 2026 itu berkaitan dengan pemblokiran rekening milik penggugat. Sidang yang berlangsung di ruang Cakra VII PN Medan dengan agenda pemeriksaan ahli itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Lifiana Tanjung, didampingi hakim anggota Eliyurita dan Firza Andriansyah, serta dihadiri kuasa hukum pihak tergugat.

‎Dalam persidangan, Hadi Yanto meminta penjelasan ahli mengenai mekanisme pemblokiran rekening oleh pihak bank, termasuk aspek hukum dan tanggung jawab perbankan apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Fadlan menjelaskan bahwa keabsahan pemblokiran rekening harus dinilai berdasarkan alasan dan ketentuan hukum yang mendasarinya. Bank, menurut dia, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus memperhatikan hak nasabah untuk mengakses dana dan layanan keuangan.

‎Ia mengatakan sektor perbankan memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah perlu dijaga melalui pelayanan yang transparan dan profesional, termasuk memberikan penjelasan yang memadai ketika terjadi pembatasan transaksi.

Menurut Fadlan, pemblokiran yang tidak memiliki dasar yang sah berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai perlindungan diri dan harta benda, sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai persoalan tersebut.

"Bank tidak serta-merta melakukan pembatasan transaksi yang justru berdampak pada tidak dapat diaksesnya layanan perbankan atau keuangan milik nasabah," ujarnya.

‎Terkait kemungkinan konsekuensi apabila bank terbukti melakukan pemblokiran tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP), Fadlan mengatakan pelaksanaan layanan perbankan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Menurutnya, bank perlu memberikan klarifikasi mengenai alasan dan mekanisme pemblokiran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses pengawasan regulator.

‎Ia menambahkan, pelayanan yang dinilai merugikan nasabah juga berpotensi mempengaruhi reputasi dan daya saing bank. Nasabah yang merasa tidak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya dapat mempertimbangkan untuk beralih ke layanan perbankan lain.

‎Fadlan secara khusus menyoroti pentingnya pelayanan optimal bagi nasabah prioritas yang mempercayakan pengelolaan dana dan transaksi keuangan bernilai besar kepada bank.

‎"Nasabah-nasabah prioritas inilah yang menjadi aset bank. Ketika mendapatkan nasabah prioritas, bank sebenarnya harus memberikan pelayanan yang optimal, bukan sebaliknya mempersulit," katanya.

‎Meski mengkritisi pemblokiran tanpa alasan yang sah, Fadlan mengakui terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan rekening diblokir dalam kondisi tertentu, terutama apabila berkaitan dengan penegakan hukum atau indikasi transaksi keuangan mencurigakan.

‎Ia mencontohkan transaksi yang diduga berkaitan dengan perjudian daring, aktivitas pinjaman daring tertentu, maupun aliran dana yang terindikasi berhubungan dengan tindak pidana, termasuk peredaran narkotika.

‎Dalam kondisi tersebut, menurut dia, pembatasan rekening harus didasarkan pada ketentuan dan prosedur yang berlaku. OJK serta aparat penegak hukum memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing dalam menelaah persoalan tersebut.

‎Fadlan juga menyinggung peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan sesuai tugas dan kewenangannya.

‎"Di situlah peran penting pengawas OJK atau para penegak hukum untuk memotret dan mengklasterisasi persoalan ini agar terang benderang. Bank juga tidak bisa secara otomatis dijadikan cangkang atau tempat penampungan transaksi yang mencurigakan," ujarnya.

‎Ia menegaskan, pengawasan transaksi keuangan untuk mencegah tindak pidana harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak nasabah. "Dengan demikian, setiap tindakan pemblokiran rekening perlu memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan hukum," tegasnya.

‎Usai persidangan, kuasa hukum penggugat, Hadi Yanto, menjelaskan bahwa dalam petitum gugatannya, pihaknya meminta majelis hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut untuk seluruhnya.

‎Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan PT Bank DBS Indonesia yang memblokir rekening atas nama Kelwin Thomas di Bank DBS Indonesia Cabang Medan Diponegoro sebagai perbuatan melawan hukum.

‎Selain itu, penggugat meminta tergugat diperintahkan segera membuka blokir rekening tersebut setelah putusan diucapkan.

‎Dalam petitum yang disampaikan, penggugat juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp2 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar, sehingga total tuntutan ganti rugi mencapai Rp3 miliar.

‎"Kami meminta majelis hakim menghukum pihak turut tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, serta menetapkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya," kata Hadi.

Sejumlah pengendara menilai performa bahan bakar ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, meski ada yang mengeluhkan konsumsi bahan bakar lebih boros.

Sejak beralih dari B40 ke B50, salah seorang sopir truk, Edi mengaku merasakan perbedaan pada kendaraannya. Dia menilai mesin terasa lebih panas dan pemakaian bahan bakar cenderung lebih boros.

"Kalau mencatat saya tidak ada mencatat, tapi dalam pikiran saya merasa kok berbeda. Kok lebih boros ya dan saat saya ngobrol-ngobrol dengan teman ini kan sekarang sudah bukan bio solar yang biasa sudah B50 katanya begitu, mesin lebih panas ya makin boros bahan bakarnya," ujar Edi saat di tanya di salah satu SPBU di kawasan Tanjung Morawa, Rabu (28/10/2026).

Di menerangkan kalau sekitar satu atau dua minggu ini solar itu mulai gampang dicari dan antreannya tidak terlalu panjang.

Namun pengalaman berbeda disampaikan sopir lainnya yakni Safruddin yang menilai penggunaan B50 tidak memberikan perubahan berarti pada kendaraannya.

Meski demikian, ia mengaku lebih sering memeriksa dan membersihkan saringan bahan bakar.

"Rasanya biasa aja sama dengan sebelumnya, setelah memakai B50, paling kita sering membersihkan saringan filter solar tapi tetap bersih," tuturnya.

Senada dengan Edi, dia juga menyatakan kalau sekarang antrean pengisian solar mulai berkurang. "Memang sekarang sudah tidak antri lagi untuk isi bahan bakar solar," sebutnya.

Dalam satu hingga dua pekan terakhir, pengendara mengaku lebih mudah mendapatkan bahan bakar tanpa harus mengantre panjang.

Mandatori B50 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati, sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Penerapan kebijakan ini pun menjadi perhatian seiring dengan pengalaman pengguna di lapangan yang menjadi salah satu gambaran awal dampak penggunaan B50 terhadap kendaraan diesel.

Terbentuknya tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD Kabupaten Humbang Hasundutan, oleh Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, diharapkan segera menyusun syarat dan ketentuan administrasi terkait usulan arsitek kenamaan Indonesia, yang berasal dari Humbang Hasundutan, Friederich Silaban agar dapat dianugrahi sebagai pahlawan nasional.

Tim TP2GD ini nantinya akan bertugas melaksanakan sidang penelitian dan pembahasan usulan calon pahlawan nasional dan memberikan pertimbangan serta saran kepada bupati untuk menerbitkan rekomendasi penganugrahan gelar pahlawan nasional yang nantinya akan disampaikan ke pemeritah Provinsi Sumatera Utara.

Salah seorang anggota Tim TP2GD dari Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Eriko Silaban, Rabu (28/10/2026), mengatakan Friederich Silaban dinilai berjasa dalam pembangunan dan perkembangan arsitektur nasional. Almarhum juga menorehkan karya monumental yang saat ini menjadi bangunan kebanggaan Indonesia.

Karya-karya tersebut diantaranya Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Istora, Gedung Pusat Bank Indonesia dan beberapa karya monumental lainnya yang tercatat dalam sejarah pembangunan di Indonesia.

Operasi yang melibatkan unsur TNI dari Denpom I/2 Sibolga dan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah ini difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengantisipasi potensi tindak pidana seperti peredaran narkoba dan aksi premanisme.

Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Muhammad Alan Haikel melalui Kabag Ops Polres Tapteng Kompol Daniel P Sinaga memimpin langsung apel kesiapan yang dilangsungkan di Mako Polres Tapteng pukul 21.30 WIB. Apel turut dihadiri Kasat Sabhara AKP Dorpis Raden H Sitompul, Kasat Res Narkoba AKP Johannes Munthe, serta Kasat Reskrim Iptu Dian A Perdana.

Sebanyak 38 personel gabungan dikerahkan dalam penertiban ini, yang terdiri atas 24 personel Polres Tapteng, 5 personel Denpom I/2 Sibolga, dan 9 personel Satpol PP.

Petugas menyisir 11 titik lokasi yang berada di Kecamatan Pandan, meliputi kawasan Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kelurahan Pasar Baru, hingga Kelurahan Sihaporas Nauli dan Sibuluan Nauli. Titik-titik tersebut di antaranya Lapo Tuak Hutapea, Lapo Tuak Sitompul, Cafe Dinda, Cafe Dang Margoar, Cafe Mami, Cafe 27, Cafe Tepos, Cafe Tumbur, Cafe Aldo, Cafe Si Nella, serta Kost Hijau.

Dalam arahannya di lapangan, petugas menyampaikan imbauan persuasif kepada para pengusaha tempat hiburan malam. Pemilik usaha diminta untuk mematuhi batas jam operasional sesuai izin keramaian dan menjaga volume pengeras suara agar tidak mengganggu ketenangan warga sekitar.

"Langkah preventif ini kami ambil guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas, sekaligus mengantisipasi dini potensi pelanggaran hukum," ujar Kompol Daniel.

Razia yang berakhir pada Rabu dini hari pukul 00.30 WIB tersebut berjalan dengan tertib dan lancar. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, situasi kamtibmas di seputaran Kota Pandan, Sibuluan, dan Sarudik dilaporkan aman dan terkendali.

Pihak kepolisian memastikan bahwa dalam operasi tersebut tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba maupun tindakan premanisme, tidak ditemukan tempat hiburan malam yang mempekerjakan anak di bawah umur serta sebagian besar tempat usaha yang didatangi telah mengantongi izin resmi dan terpantau dalam kondisi tutup saat didatangi petugas.

Melalui kegiatan preventif berkala ini, Polres Tapanuli Tengah berharap sinergi antar-instansi dapat terus mempertahankan stabilitas keamanan wilayah yang kondusif bagi masyarakat.

Insiden tersebut terjadi sekira pukul 05.30 WIB, melibatkan satu unit mobil truk tangki tronton Pertamina tanpa muatan dengan nomor polisi BK 8392 SO yang terbalik dan menimpa sebuah rumah warga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, truk tangki Pertamina itu dikemudikan oleh Roy Parsaulian Purba (31) dengan seorang penumpang bernama Risman Febriwandi Batubara (40).

Kendaraan diketahui bergerak dari Dolok Sanggul sekira pukul 22.00 WIB usai membongkar muatan. Truk sempat berhenti di SPBU Nagasaribu pada pukul 23.30 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tapanuli Tengah.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga kuat mengalami kelelahan dan mengantuk. Akibatnya, kendaraan oleng ke kiri lalu menghantam dan menimpa rumah warga.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun, enam orang dilaporkan mengalami luka-luka dan saat ini telah mendapatkan penanganan medis.

Adapun rincian korban dari pihak penghuni rumah yakni, Edinanda Lumban Tobing (36) dan Lisawati Pasaribu (31) kondisi luka berat. Juga ada Tiaamanda Lumbantobing (7) dan Aditia Lumbantobing (5) kondisi luka ringan.

Sementara dari pihak awak truk tangki korbannya Roy Parsaulian Purba (31) sebagai pengemudi dalam kondisi luka berat, serta Risman Febriwandi Batubara (40) sebagai penumpang yang mengalami uka ringan.

Kapolres Tapteng menyampaikan bahwa pihaknya segera menerbitkan laporan polisi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses evakuasi dan penanganan pascakecelakaan.

"Kami akan menerbitkan laporan polisi dan bekerja sama dengan dinas terkait serta pihak Pertamina untuk segera melakukan evakuasi terhadap unit truk tangki dari lokasi kejadian," jelasnya.

Selain itu, pihak Polres Tapteng juga berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja untuk memastikan seluruh korban yang mengalami luka-luka mendapatkan hak santunan dan jaminan pengobatan.

Saat ini, barang bukti satu unit truk tangki tronton telah diamankan oleh Satlantas Polres Tapteng guna penyelidikan lebih lanjut.

Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar jalur aspirasi dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Kantor Camat Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI dari Partai NasDem OK Fachru Hidayat menyerahkan beasiswa pendidikan secara simbolis kepada 517 siswa.

Kegiatan dihadiri Bupati Siak Afni Zulkifli dan Anggota DPD RI Arif Eka Saputra. Penerima beasiswa terdiri dari murid SD, SMP dan SMA dari Kecamatan Sungai Apit, Sabak Auh, Siak, Bunga Raya, Dayun dan Tualang.

Masing-masing murid SD mendapatkan beasiswa senilai 450 ribu rupiah, siswa SMP 750 ribu rupiah dan siswa SMA 1 koma 8 juta rupiah pertahun. Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI OK Fachru Hidayat mengharapkan bantuan PIP meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak.

Penyaluran Program Indonesia Pintar dari pemerintah melalui DPR RI bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan.

Penerima PIP berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan menengah atau desil 1 hingga 5 berdasarkan usulan Dinas Sosial dan sekolah. Jumlah warga masuk kategori desil 1 hingga 5 yang tersebar di Kabupaten Siak tercatat mencapai 180 ribu jiwa.

Tampak rekaman penggerebekan rumah di kawasan Medan Tuntungan, tempat persembunyian dua pemuda yang diduga membunuh dan merampok Muhammad Imran, pengemudi taksi online.

Kedua pelaku ditangkap personel Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, sehari atau kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan di aliran parit di Kabupaten Asahan, Kamis, 22 Oktober lalu.

Aksi kejahatan ini bermula saat kedua pelaku yakni MAH (22) dan FSO (22), memesan taksi online melalui aplikasi di kawasan Sunggal, Kota Medan.

Muhammad Imran kemudian datang untuk menjemput keduanya. Namun, saat kedua penumpang sudah berada di dalam mobil, mereka justru menjerat leher sang pengemudi menggunakan tali yang telah disiapkan sebelumnya.

Setelah memastikan korban tewas, kedua pelaku membawa jasadnya dan membuangnya ke Kabupaten Asahan. Mobil milik korban kemudian hendak dijual untuk melunasi utang pinjaman online.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Cornelis Mangarahon Simanjuntak, Selasa (28/10/2026), mengungkapkan kedua pelaku telah merencanakan aksinya.

Bahkan, tali dan sarung tangan yang digunakan dalam aksi tersebut telah dipesan melalui aplikasi online. Dalam pengembangan kasus, polisi berhasil menemukan mobil milik korban.

Namun, saat hendak ditangkap, kedua pelaku mencoba kabur dan menyerang petugas. Polisi kemudian melumpuhkan keduanya dengan tembakan di bagian kaki. Kedua tersangka juga positif pengguna narkoba, bahkan diduga, mereka sebelum melakukan aksi kejinya terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba.