Hingga Jumat, 28 Agustus 2026, kuasa hukum korban menyebut belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan maupun status hukum perkara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, terlapor berinisial EG disebut berprofesi sebagai guru berstatus PNS di wilayah Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan. Terlapor disebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Kuasa hukum korban, Ahmat Patarudin, S.H., mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai proses penanganan laporan tersebut. Menurutnya, kepastian hukum penting diberikan kepada korban dan keluarga, baik apabila perkara memenuhi unsur pidana maupun apabila penyidik menyimpulkan sebaliknya.

"Saya berharap agar kasus ini bisa menjadi atensi penyidik, terlebih kepada Bapak Kapolres yang baru, sehingga ada kepastian hukum yang didapat oleh klien saya. Jika memang tidak ditemukan unsur pidananya, maka diberikan kepastian sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Biar jelas status hukumnya," ujar Ahmat kepada media ini, Jumat, 28 Agustus 2026.

Ahmat menilai lamanya proses penanganan menjadi perhatian serius karena perkara tersebut menyangkut anak yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Ia berharap penyidik dapat memberikan penjelasan mengenai tahapan yang telah dilakukan serta kendala yang menyebabkan perkara belum memperoleh kepastian hukum.

Menurutnya, penanganan perkara yang berkaitan dengan anak membutuhkan kehati-hatian sekaligus ketegasan agar kepentingan dan perlindungan korban tetap menjadi perhatian utama.

Ahmat juga menyatakan akan menempuh mekanisme pengaduan internal apabila dalam waktu dekat belum mendapatkan perkembangan yang jelas.

"Dalam waktu dekat, bila tidak ada perkembangan, saya akan melaporkan penanganannya ke Propam agar dapat dilakukan evaluasi dan perkara ini ditangani secara profesional," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan penilaian kuasa hukum korban, bukan kesimpulan media mengenai kinerja penyidik ataupun ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses penanganan perkara.

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, media ini telah menghubungi pihak Polres Nias Selatan melalui Agung Handoko via WhatsApp. Konfirmasi yang disampaikan mencakup perkembangan laporan, tahapan penanganan yang telah dilakukan penyidik serta kemungkinan adanya kendala dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak Polres Nias Selatan.

"Heran kita, Gubernur membantu rakyatnya yang terkena bencana melalui dana Posko Bencana di Pemprovsu, justru disalahkan. Jangan karena alasan politik, niat baik untuk membantu masyarakat malah dipersoalkan. Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting bagaimana warga yang rumahnya rusak bisa segera mendapatkan bantuan dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak," ujar Viktor Silaen kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Viktor juga mengaku terkejut dengan adanya kritik terhadap rencana Gubernur Sumut membangun kembali rumah warga yang hancur akibat angin Puting Beliung di Medan Johor, justeru ditanggapi negatif.

Artinya, ketika seorang pemimpin turun langsung membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, seharusnya dilihat sebagai bentuk kepedulian pemerintah, bukan dijadikan polemik politik.

"Bagaimana kita ini? Gubernur membantu rakyat, malah disalahkan, seharusnya diapresiasi. Rumah warga hancur diterjang angin Puting Beliung, kemudian pemerintah hadir membangun kembali. Menurut saya, itu justru yang harus kita dukung," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Viktor juga menilai dalam penanganan bencana, Pemprovsu tidak pernah terjebak pada sekat-sekat kewenangan yang justru membuat masyarakat menjadi korban.

Karena bagi Pemprovsu, menyalurkan bantuan yang perlu diprioritaskan, ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat.

"Ini bencana, bukan kegiatan politik. Ketika ada rakyat yang menjadi korban, pemerintah harus hadir. Soal kewenangan dan mekanisme tentu harus tetap mengikuti aturan, tetapi jangan sampai aturan dijadikan alasan untuk menghambat bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan," tukasnya.

Ketua DPD Kosgoro 1957 ini juga mengingatkan bahwa Gubernur Sumut merupakan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat Sumatera Utara mendapatkan perlindungan dan pelayanan pemerintah, termasuk ketika bencana terjadi di wilayah kabupaten/kota.

Karena itu, lanjut Wakil rakyat dari Dapil Sumut XI meliputi kawasan Tapanuli ini, kehadiran Bobby Nasution membantu korban bencana angin Puting Beliung di MedanJohor tidak perlu dipandang sebagai upaya mengambil alih kewenangan Pemko Medan.

"Justru pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus saling membantu. Jangan dibenturkan. Kalau ada kemampuan dari Pemprovsu untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, kenapa harus dipersoalkan? Yang penting dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Viktor berharap seluruh pihak, termasuk para politisi, mengedepankan kepentingan masyarakat ketika memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Perbedaan pandangan politik jangan sampai membuat setiap langkah kepala daerah membantu rakyat selalu dicurigai atau dipolitisasi.

"Kalau memang ada yang perlu dikritisi, silakan kritik mekanisme dan pengawasannya. Tetapi jangan salahkan gubernurnya karena membantu rakyat yang rumahnya hancur akibat bencana. Dalam situasi seperti ini, mari kita hadir bersama untuk masyarakat, bukan malah mencari-cari kesalahan," pungkasnya. (**)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perhatian terhadap kualitas pendidikan anak usia dini, sekaligus memastikan aspek kesehatan dan tumbuh kembang anak mendapat perhatian sejak dini.

Dalam kunjungan itu, Veny Sowa'a Laoli menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kemampuan dan kepribadian anak sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah. Peran pemerintah, orang tua, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, yayasan dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

"Anak-anak usia dini adalah generasi yang akan menentukan masa depan. Karena itu, mari kita bersama-sama memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta memastikan kesehatan dan tumbuh kembang mereka mendapatkan perhatian yang baik," ujar Veny.

Kepala Sekolah KB PAUD Kasih Karunia, Nur'isa Laoli, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap keberadaan dan pengembangan satuan pendidikan anak usia dini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah pembangunan gedung sekolah baru. Fasilitas tersebut dinilai penting agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih aman, layak dan nyaman bagi anak-anak.

Kepala Yayasan GPdI Kasih Karunia, Yasozanolo Waruwu, juga mengapresiasi perhatian Bunda PAUD Kota Gunungsitoli. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, yayasan, orang tua dan masyarakat semakin diperkuat untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini.

Dalam kunjungan tersebut, Bunda PAUD Kota Gunungsitoli turut menyerahkan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada anak-anak KB PAUD Kasih Karunia.

Bantuan APE diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran sekaligus merangsang kreativitas, kemampuan motorik dan perkembangan anak melalui kegiatan bermain yang edukatif, interaktif dan menyenangkan.

Perhatian terhadap kesehatan anak juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas Puskesmas Tetehosi Fowa sebagai langkah deteksi dan pemantauan kesehatan serta tumbuh kembang sejak usia dini.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun layanan PAUD yang berkualitas di Kota Gunungsitoli. Pendidikan, kesehatan, sarana pembelajaran dan lingkungan yang kondusif dinilai sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung masa depan anak (GL.ZEB/Red)

Program Strategis Daerah (PSD) di era Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya itu diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara Muhammad Suib mengatakan, KKSB telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi salah satu program strategis daerah.

"Program Kampung Kreatif Sumut Berkah ini sudah dituangkan dalam RPJMD dan merupakan program strategis daerah di era Gubernur Sumut Bobby-Surya," ujar Suib dalam konferensi yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Suib, program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya pembangunan di sejumlah desa. Selama ini, pembangunan cenderung dilakukan secara parsial dan belum menyentuh kawasan secara menyeluruh sehingga dampaknya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat belum optimal.

"Dampak kebuntuan pembangunan ini juga mengakibatkan produktivitas ekonomi masyarakat rendah dan potensi alam tidak bisa bangkit dan hanya dapat digunakan secara tradisional saja, potensi alam di daerah itu tidak bisa dikembangkan," imbuh Suib.

Melalui KKSB, Pemprovsu ingin menggeser paradigma pembangunan yang selama ini bersifat parsial menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi. Pendekatan tersebut menjadi pembeda utama KKSB dengan program pembangunan melalui dana desa.

"Bedanya dengan program dana desa, kalau selama ini pembangunan sifatnya hanya parsial, membangun jembatan setitik, rumah sedikit itu parsial tapi KKSB ini program area based development artinya pembangunan kawasan yang terintegrasi bisa satu dusun yang dirombak, satu kawasan wisata yang dirombak," jelasnya.

Selain pembangunan fisik, KKSB menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pendekatan 'Community Driven'. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas serta kreativitas lokal sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mendorong kawasan menjadi lebih produktif.

"Melalui program KKSB ini Gubernur akan menginjeksi bantuan keuangan khusus yang nantinya akan dikirimkan ke kabupaten/kota dan dialokasikan untuk kampung kreatif, bantuan ini sama sekali tidak bisa diubah untuk program lainnya. Bantuan keuangan khusus ini tak tanggung nilainya minimal Rp5 hingga maksimal Rp50 Miliar per kawasan," terang Suib.

Ia menambahkan, intervensi keuangan melalui KKSB dirancang secara terpadu dan lintas sektor. Pendekatan transformasional tersebut ditujukan untuk menciptakan perubahan yang nyata dan terukur dalam waktu relatif singkat, dari kawasan kurang berkembang menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 343 Tahun 2025, masih terdapat 521 desa sangat tertinggal dan 707 desa tertinggal dari total 5.417 desa di Sumut. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang hendak dijawab melalui program KKSB.

"Kondisi ini menjadi kerja berat kita, bagaimana kita bisa menggeser desa sangat tertinggal dan desa tertinggal bisa naik kelas dan menjadi desa berkembang," tutur Suib.

Program KKSB akan mulai dilaksanakan pada 2027 melalui kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 19 organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu tenaga ahli dari kalangan akademisi akan terlibat dalam tim penjaringan proposal dari kabupaten/kota.

Masing-masing kepala daerah akan mengirimkan satu calon penerima bantuan KKSB kepada Gubernur Sumut. Proposal yang masuk selanjutnya akan dinilai berdasarkan indikator dan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian tim akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

"Kita sudah membuat timelinenya 1 Juli hingga 5 September 2026, tim penjaringan akan menerima proposal kemudian melakukan verifikasi dan penilaian dan tanggal 28 Oktober Gubernur akan menetapkan desa yang terpilih menerima bantuan. Januari 2027 pelaksanaan program yang nantinya akan diawasi oleh tim Pemprov Sumut," pungkasnya. (**)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT setelah Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Abdul Rahim mengatakan, Fraksi PKS tidak mempersoalkan adanya penambahan ruang fiskal apabila anggaran tersebut memang dibutuhkan masyarakat. Namun, tambahan anggaran harus diikuti dengan kejelasan program, kesiapan pelaksanaan, serta target manfaat yang dapat diukur.

"Kami tidak ingin perubahan APBD hanya menjadi perubahan angka. Yang paling penting adalah perubahan hasil. Anggaran boleh bertambah, tetapi masyarakat harus merasakan manfaat yang juga bertambah. Jangan sampai anggaran besar, tetapi dampaknya kecil," tegas Wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel ini.

Abdul Rahim juga menyebutkan, salah satu hal yang menjadi perhatian serius Fraksi PKS adalah SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp532,49 Miliar.

Angka tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Pemprovsu dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Pemprovsu mencatat realisasi belanja 2025 sekitar 92 persen dari anggaran, dengan SiLPA sebesar Rp532,486 Miliar.

Lebih lanjut Abdul Rahim menerangkan, bahwa SiLPA tidak boleh hanya dipandang sebagai angka positif dalam laporan keuangan.

"SiLPA harus kita lihat secara lebih mendalam. Apakah itu benar-benar hasil efisiensi anggaran yang sehat, atau ada program yang tidak terlaksana, terlambat, atau tidak terserap secara optimal? Ini harus dibuka secara transparan kepada DPRD dan masyarakat," ketusnya.

Menurut anggota dewan yang akrab disapa ARS ini, uang yang tidak terserap tidak selalu berarti uang yang berhasil dihemat.

"Uang yang tidak dibelanjakan bukan selalu berarti uang yang dihemat. Bisa jadi, di balik anggaran yang tidak terserap terdapat jalan yang belum diperbaiki, sekolah yang belum dibenahi, fasilitas kesehatan yang belum tersedia, atau kebutuhan masyarakat yang belum tertangani," tukasnya.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemprovsu menyampaikan rincian penyebab SiLPA 2025 berdasarkan perangkat daerah, program dan kegiatan.

Belanja Naik, Manfaat Harus Naik

Abdul Rahim juga menyoroti kenaikan belanja dalam Perubahan APBD 2026. Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah direncanakan meningkat sekitar Rp1,678 Triliun, dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 Triliun.

Pemprovsu menyebut tambahan belanja tersebut diarahkan antara lain untuk belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas dan dukungan kepada kabupaten/kota.

Menurut Abdul Rahim, kenaikan tersebut harus diuji dari sisi kualitas dan dampaknya.

"Kami mempertanyakan, apa saja program yang menyebabkan kenaikan belanja tersebut? Perangkat daerah mana yang memperoleh tambahan terbesar? Apa output-nya dan apa outcome-nya? Jangan sampai kita hanya melihat angka belanja naik, tetapi kualitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan yang sebanding," terangnya.

Ia secara khusus menyoroti kenaikan Belanja Barang dan Jasa sekitar Rp738,62 Miliar serta kenaikan Belanja Modal sekitar Rp656,69 Miliar.

Fraksi PKS, kata Abdul Rahim, mendukung peningkatan belanja modal sepanjang diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan memiliki kesiapan teknis.

"Jangan sampai belanja modal ditambah di perubahan APBD, tetapi kemudian tidak selesai karena persoalan perencanaan, pengadaan, lahan atau waktu pelaksanaan. Kalau akhirnya kembali menjadi SiLPA, berarti kita mengulangi persoalan yang sama," paparnya.

Soroti BTT di Tengah Risiko Bencana

Abdul Rahim juga mempertanyakan keputusan pemerintah memangkas anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp70 Miliar menjadi Rp60 Miliar.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama karena Pemprovsu sendiri menyatakan bahwa perubahan APBD diarahkan untuk merespons kebutuhan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemprovsu menyebut tambahan ruang fiskal P-APBD 2026 antara lain diarahkan untuk penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.

"Di satu sisi pemerintah mengatakan perubahan APBD ini harus memperkuat respons terhadap kondisi darurat dan pemulihan pascabencana, tetapi di sisi lain BTT justru dipangkas. Apa dasar pemotongan tersebut? Bagaimana mitigasi pemerintah jika terjadi bencana baru pada akhir tahun?" tanyanya.

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kecukupan BTT, mengingat Sumatera Utara masih menghadapi potensi bencana dan berbagai persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat.

"BTT harus memberikan ruang fiskal yang cukup untuk merespons keadaan luar biasa. Jangan sampai ketika bencana terjadi, pemerintah justru kesulitan mencari ruang anggaran untuk melakukan penanganan cepat," tegasnya.

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Harus Berbasis Kebutuhan

Fraksi PKS juga meminta transparansi dalam peningkatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Abdul Rahim mengatakan, bantuan keuangan harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, bukan sekadar mekanisme distribusi anggaran.

"Kami ingin tahu indikatornya. Kabupaten mana yang mendapat tambahan, berdasarkan kebutuhan apa, dan apa target outcome-nya. Bantuan keuangan harus benar-benar diarahkan kepada persoalan prioritas masyarakat di masing-masing daerah," katanya.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu memastikan bantuan keuangan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Kemandirian Fiskal Jangan Semu

Hal lain yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah kemandirian fiskal Sumatera Utara. Dalam P-APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat sekitar Rp1,259 Triliun atau 10,80 persen.

Namun, peningkatan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang meningkat sekitar Rp1,134 Triliun atau 24,22 persen, sementara PAD hanya meningkat sekitar 1,76 persen atau sekitar Rp122 Miliar.

Abdul Rahim Siregar menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius. "Jangan sampai kita merasa semakin mandiri secara fiskal hanya karena transfer dari pusat meningkat. Itu bukan ukuran utama kemandirian fiskal. Kemandirian harus ditunjukkan dengan kemampuan daerah meningkatkan PAD secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Terlebih lagi, menurutnya, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru mengalami penurunan.

"BUMD seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Karena itu, kinerja BUMD harus dievaluasi secara serius. Penyertaan modal daerah harus memberikan return yang jelas bagi daerah dan pada akhirnya bagi masyarakat," kata Abdul Rahim.

Penyertaan Modal Bank Sumut Harus Ada Return yang Terukur

Sebagai Sekretaris Fraksi PKS sekaligus Ketua Pansus Aset DPRD Sumut, Abdul Rahim juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset dan investasi daerah.

a menyoroti tambahan penyertaan modal kepada Bank Sumut sebesar Rp50 Miliar sehingga total penyertaan modal dalam perubahan APBD menjadi Rp100 Miliar.

Menurutnya, penambahan modal tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya kepemilikan saham.

"Kalau pemerintah daerah menambah modal, harus jelas berapa tambahan laba yang ditargetkan, berapa tambahan dividen yang akan diterima daerah, kapan return-nya, dan apa manfaat ekonominya bagi masyarakat Sumatera Utara. Jangan hanya bicara persentase saham, tetapi tidak bicara return kepada rakyat," tegasnya.

Abdul Rahim mengatakan, persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah mengelola seluruh kekayaan daerah.

"Sebagai Ketua Pansus Aset, kami melihat bahwa aset daerah harus diperlakukan sebagai sumber daya strategis untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dicatat dalam neraca. Aset harus produktif, tertib, aman dan memberikan nilai tambah bagi daerah," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat

Fraksi PKS juga mempertanyakan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Abdul Rahim mengatakan, pemerintah harus menjelaskan mengapa target pertumbuhan ekonomi diturunkan sementara belanja daerah justru meningkat cukup signifikan.

"Kalau belanja pemerintah meningkat, kita tentu berharap ada stimulus yang lebih kuat terhadap ekonomi. Karena itu, harus dijelaskan apakah penurunan target pertumbuhan merupakan konsekuensi kondisi ekonomi eksternal atau menunjukkan bahwa belanja pemerintah belum cukup efektif mendorong pertumbuhan," katanya.

Ia juga mengingatkan persoalan inflasi dan daya beli masyarakat.

"Masyarakat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Masyarakat hidup dari kemampuan membeli kebutuhan pokok, membayar pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pekerjaan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus menjadi pertumbuhan yang dirasakan, bukan sekadar pertumbuhan yang dilaporkan," tegas Abdul Rahim.

PKS: APBD Harus Berorientasi Outcome

Abdul Rahim juga menyoroti kualitas indikator kinerja dalam dokumen PPAS yang menurutnya masih ditemukan indikator yang terlalu administratif, seperti jumlah laporan, jumlah dokumen dan ketepatan waktu pelaporan.

Ia meminta Pemprovsu menggeser orientasi penganggaran dari sekadar output administratif menuju outcome yang dirasakan masyarakat.

"Keberhasilan APBD bukan diukur dari berapa banyak laporan yang dibuat atau berapa persen anggaran terserap. Keberhasilan APBD harus dilihat dari apakah jalan menjadi lebih baik, sekolah semakin berkualitas, rumah sakit semakin mampu melayani pasien, kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.

Abdul Rahim menegaskan, Fraksi PKS akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara konstruktif, kritis dan bertanggung jawab.

"Kami siap mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Tetapi kami juga akan terus mengkritisi kebijakan anggaran yang belum menunjukkan efektivitas, keberpihakan dan akuntabilitas yang memadai," katanya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan P-APBD 2026 bukan sekadar seberapa besar anggaran yang ditambahkan, tetapi seberapa besar perubahan yang dihasilkan.

"Kami ingin APBD Sumatera Utara bukan hanya besar secara nominal, tetapi besar manfaatnya. Bukan hanya tinggi serapannya, tetapi tinggi dampaknya. Dan bukan hanya tertib administrasinya, tetapi nyata perubahan yang dirasakan masyarakat," pungkas Abdul Rahim Siregar yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut. (**)

Menurut Defri, keberanian Gubsu mendorong kedua BUMD tersebuf masuk ke pasar modal, menunjukkan cara pandang yang visioner dalam membangun perusahaan daerah agar semakin modern, profesional dan memiliki daya saing.

"Pada prinsipnya kami menyambut baik apa yang diwacanakan Gubernur untuk mendorong Perumda Tirtanadi dan Bank Sumut masuk ke bursa saham. Ini sebuah langkah progresif untuk menaikkan status atau menaikkan kelas perusahaan," ujar Defri kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Defri juga menilai bahwa GubsuBobby Nasution menunjukkan visi besar dalam mendorong BUMD naik kelas.

"Gagasan membawa Tirtanadi dan Bank Sumut masuk ke bursa saham disebut sebagai langkah progresif yang dapat membuka babak baru profesionalisasi perusahaan daerah," terangnya Politisi Partai NasDem ini.

Menurut Defri, gagasan tersebut patut diapresiasi karena BUMD tidak boleh hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah daerah. Perusahaan daerah harus didorong menjadi entitas bisnis yang sehat, mandiri dan mampu mengembangkan sumber pembiayaan untuk memperbesar skala usahanya.

Dalam konteks itu, keberanian Gubsu membuka wacana menuju pasar modal dinilai sebagai bentuk pemikiran jangka panjang. BUMD tidak hanya dituntut bertahan, tetapi harus mampu berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Sumatera Utara.

Meski demikian, Defri mengingatkan bahwa visi besar tersebut harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Khusus Perumda Tirtanadi, diperlukan tahapan lebih panjang karena menyangkut perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT).

"Kalau khusus Perumda Tirtanadi, saya kira perlu tahapan yang lebih panjang. Karena perusahaan yang masuk bursa itu bentuk badan hukumnya harus PT. Jadi harus ada transformasi, perubahan status badan hukum terlebih dahulu," jelasnya.

Defri menilai, proses tersebut justru harus dijadikan momentum untuk membenahi Tirtanadi secara menyeluruh. Mulai dari aspek hukum, tata kelola, kondisi keuangan, kinerja perusahaan hingga prospek bisnis harus dikaji secara serius.

"Yang paling penting adalah memastikan perusahaan milik daerah ini sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Untuk masuk bursa, pengkajiannya banyak. Aspek hukum harus diperdalam, kemudian tata kelola keuangan, dan juga kinerja perusahaan," tandasnya.

Ketua Garda Pemuda NasDem Sumut ini juga menekankan bahwa, gagasan Gubsu tersebut jangan dilihat semata-mata sebagai upaya menjadikan BUMD perusahaan terbuka. Lebih jauh, langkah itu harus menjadi instrumen untuk mendorong perubahan budaya kerja perusahaan daerah menjadi lebih profesional dan berorientasi pada kinerja.

Apalagi, ketika kepemilikan saham dibuka kepada masyarakat, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas akan semakin besar. Setiap keputusan dan pengelolaan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan publik.

"Ketika kepemilikan saham dibuka kepada publik, masyarakat yang menanamkan modal juga harus memahami bagaimana perusahaan itu dikelola dan bagaimana aliran dananya. Karena ketika sudah menjadi perusahaan publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting," tegasnya.

Namun, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut ini juga mengingatkan agar orientasi bisnis tidak menghilangkan fungsi strategis Tirtanadi sebagai perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik, khususnya menyediakan air bersih bagi masyarakat Sumatera Utara.

"Jangan sampai setelah menjadi perusahaan Go Public, peran Tirtanadi untuk pembangunan daerah justru dilupakan. Selama ini korelasinya jelas karena pemerintah memiliki saham di sana dan Tirtanadi juga menjalankan fungsi pelayanan publik," ujarnya.

Masih kata Defri, bahwa justru disinilah pentingnya visi Gubsu. Transformasi BUMD harus mampu mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yakni memperkuat kemampuan bisnis perusahaan dan tetap menjaga kepentingan masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, masuknya BUMD ke pasar modal dapat menjadi pintu untuk memperluas investasi, meningkatkan kapasitas perusahaan, memperkuat tata kelola serta mengurangi ketergantungan terhadap suntikan modal pemerintah.

"Ini sebuah langkah progresif untuk dilakukan. Tetapi memang perlu pendalaman dan pengkajian yang lebih dalam, termasuk bagaimana transformasi badan hukumnya, kesiapan keuangan, tata kelola, kinerja, hingga bagaimana menjaga fungsi Tirtanadi sebagai perusahaan milik daerah," pungkasnya.

Selain itu, gagasan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Tirtanadi dan Bank Sumut untuk membuktikan bahwa BUMD Sumut mampu bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih modern dan kompetitif.

Dengan visi jangka panjang dan persiapan yang matang, langkah yang digagas Gubsu tersebut diharapkan tidak sekadar mengubah status perusahaan, tetapi benar-benar menjadi lompatan besar bagi BUMD Sumut untuk naik kelas, semakin profesional, mandiri dan pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta perekonomian daerah. (**)

Upaya tersebut dinilai penting karena data Indeks Desa menjadi salah satu dasar dalam memotret kondisi dan perkembangan desa secara menyeluruh, sehingga pembangunan dan kebijakan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut Muhammad Suib saat menjadi narasumber pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (28/8/2026).

Suib menjelaskan, Indeks Desa digunakan untuk memotret performa desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola. Indeks tersebut juga menjadi tolok ukur kemajuan dan kemandirian desa serta salah satu dasar dalam penyaluran dana desa.

"Kami telah menyampaikan ke Gubernur dan Wakil Gubernur persoalan wajah Sumut. Kementerian Desa mempunyai program namanya indeks desa. Untuk itu, kami juga telah mengundang 27 daerah di Sumut yang mempunyai desa, kita undang Rakor pada hari Kamis. Ini bukanlah kerjaan (Dinas) PMD Provinsi Sumut saja, tapi PMD kabupaten/kota ikut melakukan pendampaingan agar desa naik kelas," jelasnya.

Suib, yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu, menegaskan tidak ingin masih ada desa di Sumut yang berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 342 Tahun 2025, Sumut memiliki 5.417 desa, terdiri atas 364 Desa Mandiri, 1.296 Desa Maju, 2.529 Desa Berkembang, 707 Desa Tertinggal, dan 521 Desa Sangat Tertinggal.

Jumlah Desa Mandiri tersebut meningkat 196 desa dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan, namun Pemprovsu masih mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan status desa melalui pemutakhiran data dan pendampingan yang berkelanjutan.

Suib juga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kepulauan Nias beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu sejumlah kepala daerah untuk meyakinkan aparatur desa agar aktif melakukan penginputan Indeks Desa.

Melalui hasil penginputan tersebut, setiap desa nantinya akan mendapatkan label berdasarkan tingkat perkembangannya, apakah berstatus Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, atau Sangat Tertinggal.

Data tersebut diharapkan menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

"Janganlah tertinggal terus. Pembangunan yang tepat sasaran dimulai dari data yang benar. Jika data kuat, kebijakan pun akan tepat, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa," pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Manaek Hutasoit sebagai bentuk upaya menyikapi aspirasi masyarakat setempat yang kerap mengeluhkan persoalan penebangan pohon Pinus, yang dikhawatirkan dapat menciptakan bencana alam, menyusul kondisi cuaca ekstrem yang terjadi menjelang akhir tahun.

"Berdasarkan informasi yang kita himpun dari masyarakat, para pelaku penebangan pohon Pinus kerap beraktivitas di malam hari. Kita khawatir hal itu dapat menciptakan bencana alam, menyusul kondisi cuaca ekstrem menjelang akhir tahun 2026 ini," imbuhnya kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Manaek menegaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius yang harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pasalnya, ia menilai hal itu dapat memicu terjadinya pengikisan tanah serta erosi dari yang seharusnya serapan air tersebut dapat menguatkan pondasi akar pohon.

"Peristiwa ini kita khawatirkan dapat memicu terjadinya erosi dan terjadinya bencana alam. Karena jika hutan terus dilakukan penebangan pohon, hal itu dapat memberikan dampak buruk dan berpotensi merugikan masyarakat luas," tutur Politisi Partai Golkar ini.

Di sisi lain, Manaek menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dapat menyikapi hal ini segara tegas dan cepat. Sebab, jika hal tersebut terus dinormalisasi, dikhawatirkan emosi masyarakat akan memuncak dan mundurnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"DLHK harus segera menyikapi dan bertindak. Jangan main-main dan membiarkan peristiwa penebangan itu terus dilakukan. Polda Sumut juga harus bersikap tegas dalam menyelidiki persoalan tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut Manaek menjelaskan bahwa izin dari penebangan pohon Pinus tersebut harus segera diperiksa. Meskipun ada izin operasional, ia mendesak harus dihentikan sementara sampai kondisi dan keadaan dapat memungkinkan.

Akan tetapi jika aktivitas tersebut tidak berizin, maka harus dilakukan penindakan tegas dan diberikan sanksi yang tidak sekadar memberikan peringatan semata.

"Jika ada izinnya itu tetap harus dihentikan. Tetapi jika tidak ada izin maka Harus ditindak tegaslah, jangan ini dianggap dan dipandang sebelah mata," tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen yang menilai pemerintah tidak boleh memandang persoalan ini semata-mata dari sudut pandang ekonomi atau pemanfaatan hasil hutan, aspek ekologis dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus menjadi pertimbangan utama.

"Kita tidak boleh menunggu hingga bencana terjadi baru mengambil tindakan. Kawasan hutan memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menopang kehidupan masyarakat setempat," tukasnya.

Viktor juga menyerukan agar dilakukannya inventarisasi menyeluruh terhadap area yang telah ditebang, termasuk mengidentifikasi pemegang izin, luas area penebangan, volume kayu yang diambil, serta peruntukan kayu hasil penebangan tersebut.

Selain itu, pentingnya dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang mengalami penebangan, termasuk mengetahui siapa pemegang izin, luas kawasan yang ditebang, volume kayu yang diambil, serta tujuan pemanfaatannya.

"Kalau memang ada izin, harus diperiksa apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak berizin atau melanggar aturan, harus dihentikan dan diproses sesuai hukum," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap DLHK dan aparat penegak hukum segera turun ke lapangan agar persoalan penebangan Pinus di Humbahas dan Taput tidak berkembang menjadi persoalan lingkungan yang lebih besar.

"Hutan bukan hanya soal pohon yang ditebang hari ini, tetapi menyangkut masa depan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, penebangan yang bermasalah harus dihentikan," pungkasnya. (**)

Ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana juga menjadi bagian penting dari upaya Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

Sepanjang 1-28 Agustus 2026, Polres Tapsel bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 11 perkara tindak pidana dengan total 13 tersangka.

Perkara tersebut meliputi pembunuhan, pencurian dengan pemberatan (curat), serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kapolres Tapsel, AKBP Anton Santoso melalui Kasat Reskrim Polres Tapsel, IPTU Bontor Desmonth Sitorus menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah perkara tersebut merupakan bagian dari konsistensi jajaran kepolisian.

"Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Iptu Bontor.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil diungkap, pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana paling dominan. Tercatat tujuh laporan polisi dengan delapan tersangka dalam perkara curat.

Sementara itu, kasus pembunuhan tercatat sebanyak tiga laporan polisi dengan tiga tersangka, sedangkan pencurian kendaraan bermotor sebanyak satu laporan polisi dengan dua tersangka.

Menurut Bontor, angka pengungkapan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai capaian penindakan melainkan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.

"Setiap pengungkapan kami evaluasi dengan melihat jenis kejahatannya, lokasi, hingga potensi kerawanan yang mungkin muncul kembali agar tindak pidana serupa tidak terus berulang," lanjutnya.

Dominannya perkara curat, kata dia, sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga kamtibmas tidak dapat dibebankan kepada kepolisian semata.

Kewaspadaan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan.

Karena itu, Polres Tapsel terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing serta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana.

"Sekecil apa pun informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan kamtibmas dapat membantu kami melakukan langkah pencegahan maupun mempercepat pengungkapan suatu perkara," jelas Bontor.

Bagi Polres Tapsel, menjaga kamtibmas tidak cukup dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan agar potensi gangguan dapat ditekan sekaligus memberikan kepastian hukum ketika kejahatan terjadi.

Upaya itu juga diperkuat melalui keterlibatan Polsek jajaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

"Kami ingin kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya ketika tindak pidana sudah terjadi," tegasnya.

Terakhir, pengungkapan 11 perkara dengan 13 tersangka sepanjang Agustus 2026 menjadi salah satu wujud dari komitmen tersebut.

Selain memperkuat langkah preventif, Polres Tapsel memastikan setiap tindak pidana yang terjadi mendapatkan penanganan sesuai proses hukum.

"Komitmen kami jelas, yaitu menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," pungkasnya.

Melansir berbagai sumber, Jumat (28/8/2026), Gading Marten menjadi orang tua asuh bagi seekor bayi yang akrab disapa Si Manis itu lewat program adopsi Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation.

Sehat-sehat yaaaaaaa," tulis Gading Marten.

Kabar membahagiakan ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat unggahan Instagram pribadinya, lengkap dengan sertifikat resmi program adopsi tersebut.

Sertifikat tersebut ditandatangani langsung di Bogor pada 28 Agustus 2026 oleh Dr. Jamartin Sihite selaku CEO BOS Foundation, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungan Gading Marten dalam upaya penyelamatan orangutan Kalimantan dari ancaman kepunahan.

"Pinter-pinter yaaaaaaa baby Selfie," tulis Gading Marten lagi.

Berdasarkan sertifikat resmi yang diterima Gading, masa adopsi bayi orangutan Selfie ini berlangsung selama satu tahun penuh, terhitung sejak 28 Agustus 2026 hingga 28 Agustus 2027.

Lewat program adopsi ini, Gading turut berkontribusi terhadap misi besar BOS Foundation dalam menyelamatkan populasi orangutan Kalimantan yang kian terancam punah akibat kerusakan habitat dan berbagai ancaman lainnya.

Langkah kecil seperti mengadopsi satu individu orangutan ini menjadi salah satu cara nyata public figure turut ambil bagian dalam pelestarian satwa endemik Indonesia.

Aksi Gading Marten ini pun mendapat sambutan hangat dari warganet, yang mengapresiasi langkahnya memanfaatkan popularitas untuk menyuarakan isu konservasi lingkungan dan satwa liar Tanah Air.

Melansir berbagai sumber, Jumat (28/8/2026) Caitlin Halderman bintangi filmBaby Udon sebagai Fanny Kondoh, wanita tangguh yang berjuang sendiri.

"Kak Fanny ini adalah perempuan yang sangat tangguh dan kuat," ujar Caitlin Halderman.

Film garapan Fajar Bustomi ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 3 September mendatang.

Diadaptasi dari kisah nyata pasangan Fanny Kondoh dan Hajime Kondoh, Caitlin Halderman melihat Fanny adalah seorang perempuan kuat dan pejuang untuk hidupnya sendiri.

"Dia berjuang sendiri semuanya tanpa bantuan seorang suami," tambah Caitlin Halderman.

Sebagai informasi, Baby Udon adalah film yang diambil dari kisah nyata Fanny Kondoh dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh.

Film ini mengisahkan tentang Fanny yang jatuh cinta dengan bos di tempat kerjanya yang berasal dari Jepang.

Mereka pun menikah dan melalui proses panjang saat berusaha memiliki buah hati melalui proses bayi tabung.

Namun takdir menentukan sesuatu yang lain, Fanny diuji dengan suaminya yang didiagnosis mengidap kanker dan kemudian meninggal dunia.

Aktris keturuan Belanda itu juga mengungkapkan bagaimana melelahkannya perankan karakter Fanny Kondoh dalam film Baby Udon.

"Aku memerankan Fanny selama 18 hari saja, capeknya luar biasa. Bener-bener merasa perjuangannya seperti enggak selesai-selesai," tuturnya.

"Ternyata ujian hidup aku mungkin belum seberapa dibanding hidup Kak Fanny yang harus aku perankan," tambahnya.

Dari situ, aktris berusia 26 tahun itu tersadar bahwa masih banyak orang di luar sana yang mengalami ujian hidup lebih berat dari dirinya.

Menurutnya, yang paling penting adalah untuk tetap bersyukur.

"Aku yakin Allah enggak akan memberi kita cobaan lebih dari kemampuan kita," pungkas Caitlin Halderman.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyampaikan jawaban dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut di Gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Pemprovsu memberikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seluruh pandangan tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam proses penyempurnaan rancangan perubahan APBD.

Surya mengatakan, masukan dari DPRD Sumut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

"Pemprovsu menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.

Menurutnya, perubahan APBD harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprovsu juga terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam jawaban tersebut, Pemprovsu turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi, baik yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Surya menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD SumutSutarto menyampaikan, setelah Pemprovsu memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumut.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemprov Sumut terhadap Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. (**)

Penghargaan yang diinisiasi iNews TV tersebut diserahkan oleh Wamen PAN-RB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto kepada Rico Waas yang diwakili Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower MNC Center Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas terobosan Pemerintah Kota Medan dalam menghadirkan sistem perpajakan yang lebih mudah, transparan dan efisien, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Qresto merupakan salah satu inovasi Pemko Medan dalam mentransformasi pengelolaan pajak daerah melalui teknologi digital. Sistem tersebut memungkinkan pemisahan pembayaran transaksi makanan atau jasa dengan pajak secara otomatis dan real-time.

Saat konsumen melakukan pembayaran, nilai transaksi akan dipisahkan secara elektronik. Bagian yang merupakan pajak kemudian diarahkan langsung ke kas daerah sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Sistem ini juga dirancang untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan daerah. Setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengawasan berdasarkan data secara lebih transparan dan akuntabel.

Qresto disebut sebagai inovasi yang pertama di Indonesia dalam menerapkan mekanisme pemisahan otomatis pembayaran transaksi dengan pajak untuk sektor restoran, kafe hingga hotel yang terhubung langsung dengan kas daerah.

Bagi Pemko Medan, penerapan Qresto bukan sekadar digitalisasi sistem pembayaran. Inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola perpajakan daerah agar lebih tertib, terukur, transparan dan akuntabel.

Dari sisi masyarakat dan pelaku usaha, sistem tersebut diharapkan memberikan kemudahan karena proses pembayaran berlangsung dalam satu transaksi. Sementara bagi pemerintah daerah, data transaksi yang masuk secara langsung dapat memperkuat pengawasan sekaligus membantu mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pj Sekda Kota MedanErfin Fahrurrazi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia mengatakan capaian itu menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Erfin, penghargaan tersebut juga dipersembahkan untuk masyarakat Kota Medan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik melalui berbagai inovasi.

"Ini menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik melalui inovasi daerah," tutup Erfin.

"Kita sangat berharap seluruh proses hukum terhadap para tersangka segera dituntaskan secara profesional dan berkeadilan," ujar Henry Dumanter kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, perkara penipuan dan penggelapan tersebut, dilaporkan melalui kuasa hukum korban, Muhammad Hendra SH MH, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/837/VII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 14 Juli 2023. Dalam perkembangannya, NW dan JDS telah ditetapkan sebagai tersangka.

Henry bahkan secara khusus mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimum Polda Sumut yang berhasil menemukan dan mengamankan JDS di Pekanbaru, Riau, setelah yang bersangkutan disebut tidak memenuhi kewajiban wajib lapor pasca penangguhan penahanan.

Sementara terhadap tersangka NW, Henry menyebut berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21. Namun, proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II belum terlaksana karena yang bersangkutan disebut mengalami kondisi kesehatan.

"Kami menghormati kondisi kesehatan tersangka. Namun sebagai korban, kami juga membutuhkan kepastian hukum. Karena berkas sudah P-21, kami berharap Tahap II dapat segera dilaksanakan sesuai prosedur hukum," tegasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi kawasan Kabupaten Deli Serdang ini juga menyinggung adanya perkara pidana lain yang sebelumnya menjerat NW dan telah diputus hingga tingkat kasasi, tapi tentunya berbeda dengan kasus penggelapan dan penipuan dimaksud.

Berdasarkan informasi SIPP, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 132 K/PID/2026 tanggal 3 Februari 2026 menolak permohonan kasasi NW maupun Penuntut Umum serta memperbaiki lamanya pidana menjadi 1 tahun 6 bulan penjara.

Namun, perkara tersebut berbeda dengan perkara Rp5,5 Miliar yang saat ini ditanganinya.

"Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum ataupun menghakimi siapa pun. Biarkan seluruh fakta, alat bukti, keterangan para pihak dan pertanggungjawaban hukum diuji secara terbuka di pengadilan. Kami meminta hukum berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Henry berharap sinergi Polda dan Kejati Sumut terus dijaga hingga seluruh rangkaian perkara selesai serta meminta proses hukum berjalan profesional, objektif, transparan dan berkeadilan, termasuk segera memberikan kepastian terhadap proses Tahap II NW. (**)

Dalam tradisi ini, masyarakat terlihat antusias mengikuti rangkaian ritual dengan melempar ribuan kertas persembahan dan mengumpulkan berbagai replika barang.

Diantaranya replika rumah, kendaraan, serta berbagai perabotan dan perlengkapan lainnya. Seluruh persembahan tersebut dikumpulkan di satu titik untuk kemudian dibakar.

Sebelum prosesi pembakaran dilakukan, pengurus vihara terlebih dahulu melaksanakan ritual sembahyang dan doa bersama.

Setelah rangkaian sembahyang selesai, berbagai replika dan ribuan kertas persembahan kemudian dibakar.

Tradisi atau Festival Hungry Ghost merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tionghoa yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur dan mereka yang telah meninggal dunia.

Di Vihara Gunung Timur, tradisi ini menjadi salah satu momen bagi masyarakat untuk bersama-sama menjalankan ritual keagamaan sekaligus mempertahankan warisan kebudayaan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.Tradisi ini pun berlangsung dengan khidmat dan diikuti ratusan masyarakat yang hadir di Vihara Gunung Timur, Medan.

Menurut Pengurus Vihara Rizki, festival hantu kelaparan ini dilakukan tiap tahun.Yang mana, memperingati hari leluhur bulan 7 atau bulan arwah . Dimana menurut keyakinan suku Tionghoa Budha bulan ini para arwah berdatangan.

Rizki juga jelasa , ramainya yang datang bukan hanya dari kota Medan saja. Melainkan dari luar provinsi hingga dari India.

Ryan Alamsyah, sopir taksi online berusia 25 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi terikat di kebun tebu Desa Bulucina, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, pada 13 Agustus 2026 lalu.

Kasus ini diungkap Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Empat orang tersangka yang berperan sebagai eksekutor, serta penadah mobil hasil kejahatan, ditangkap polisi.

Dua di antaranya, Agus, 27 tahun, dan Gilang, 29 tahun. Agus diduga menjadi otak pembunuhan, ia mencekik leher korban dari belakang menggunakan ikat pinggang saat berada di dalam mobil.

Sedangkan Gilang, yang memesan taksi online, turut menganiaya korban. Setelah korban tewas, keduanya merampas mobil dan telepon seluler milik Ryan. Mobil dan barang hasil kejahatan kemudian dijual kepada penadah seharga Rp17 juta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Cornelius Mangarahon Simanjuntak, Kamis (27/8/2026), mengatakan kasus ini bermula saat Agus dan Gilang berada di sebuah warung internet di Jalan Ngumban Surbakti, Medan, pada Rabu, 12 Agustus.

Keduanya saat itu mengonsumsi sabu-sabu. Namun, setelah narkoba tersebut habis, mereka kembali membutuhkan uang untuk membeli barang haram tersebut. Agus kemudian merencanakan perampokan terhadap sopir taksi online.

"Kemudian bahan sabu itu habis, kemudian mereka masih mencari sabu karena mungkin masih tanggung, gitu ya. Akhirnya mereka berpikir untuk mencari uang, kemudian mereka AP merencanakan pesan taksi online," kata Cornelius.

Ryan sendiri dikenal keluarga sebagai anak yang tengah mempersiapkan masa depannya. Untuk mencari penghasilan, Ryan menjadi sopir taksi online dengan menggunakan mobil milik ayahnya.

Ironisnya, tiga hari setelah dibunuh, tepatnya 16 Agustus, Ryan seharusnya berangkat berlayar setelah diterima bekerja.

Polisi menjerat Agus dan Gilang dengan pasal pembunuhan berencana. Keduanya terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

"Ini ancaman hukumannya adalah yang maksimal pidana mati, kemudian seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun. Ini pasal yang terberat yang kita terapkan di dalam penanganan kasus ini," pungkasnya.

Mereka bernyanyi tanpa ragu, seolah tidak sedang berbicara tentang keterbatasan. Mereka tidak dapat melihat siapa yang datang, tetapi mereka mampu merasakan kehadiran tamu dengan hati. Tidak ada wajah yang meminta dikasihani. Yang terlihat justru keceriaan, keberanian dan harapan.

Menariknya, pertemuan itu bukanlah awal dari perhatian Sofyan Tan terhadap sekolah tersebut. Jauh sebelum datang dan bertatap muka dengan para siswa, bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) ternyata telah bertahun-tahun disalurkan kepada siswa SLB A Karya Murni.

"Saya sejak awal sudah instruksikan SLB-SLB yang ada di dekat kami yang membutuhkan bantuan, dicarikan dan diberikan beasiswa PIP," kata Sofyan.

Artinya, perhatian itu telah berjalan bahkan ketika dirinya belum pernah menginjakkan kaki di sekolah tersebut. Bagi Sofyan, membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan tidak harus menunggu dirinya datang dan melihat langsung kondisi mereka.Kehadiran di sekolah itu justru menjadi kesempatan baginya untuk mendengar lebih jauh kebutuhan siswa dan para guru.

Ia kemudian mengetahui bahwa sebagian besar operasional sekolah masih mengandalkan donasi dan bantuan dari orang tua siswa yang mampu. Kondisi itu membuat hatinya tergerak untuk memberikan bantuan secara pribadi. Dari gajinya, Sofyan berencana membeli lima kipas angin untuk sekolah. Ia juga memberikan insentif kepada 16 guru masing-masing Rp500 ribu atau total Rp8 juta.

"Angka lima mengingatkan pada Pancasila. Sedangkan angka delapan dipilih sebagai simbol garis yang tidak terputus. Mudah-mudahan hubungan antara kita semuanya tidak terputus," katanya.

Kepala Sekolah SLB A Karya Murni, Suster Petriani br Saragih, mengungkapkan betapa berat perjuangan para guru mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka belajar membaca, menulis, berjalan mengenali lingkungan, menggunakan laptop, memasak hingga bermain musik agar kelak mampu hidup mandiri.

"Supaya mereka nanti ada tempatnya untuk masa depan," ujar Suster Petriani.

Di balik proses itu ada kisah-kisah yang menggetarkan hati. Seorang anak pernah bertanya kepada Suster, "Boleh pinjam mata Suster?" Ia hanya ingin mengetahui warna bajunya. Ada pula Jojo, anak tunanetra sekaligus autis yang belum memahami bahwa ibunya telah meninggal dan masih sering meminta menelepon mamanya. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, anak-anak tetap memiliki mimpi. Dalam doa mereka bahkan terucap harapan sederhana, "Ya Tuhan, semoga kami melihat."

Mendengar kisah itu, Sofyan Tan menyampaikan penghormatan kepada para guru yang menurutnya bekerja bukan sekadar sebagai profesi, melainkan dengan panggilan hati. Sebelum meninggalkan sekolah, ia menyampaikan pesan yang menjadi inti pertemuan tersebut.

"Cahaya itu ada di dalam hati, bukan di mata. Ada orang yang matanya terang, tapi hatinya tidak bercahaya," ujar Sofyan Tan.

Hari itu, Sofyan Tan mungkin datang untuk melihat sekolah yang memiliki banyak keterbatasan. Namun, justru anak-anak yang tidak bisa melihat itulah yang mengajarkan sebuah makna sederhana: keterbatasan mata tidak pernah berarti keterbatasan harapan. Dan jauh sebelum bertemu mereka, kepedulian itu sudah lebih dulu hadir melalui PIP—bantuan yang terus mengalir bahkan ketika Sofyan belum pernah datang. Karena cahaya yang sesungguhnya memang tidak selalu terlihat. Ia hadir ketika seseorang memilih peduli, bahkan sebelum diminta.(*)

Format baru kembali digunakan. Setiap klub akan memainkan delapan pertandingan, terdiri dari empat laga kandang dan empat tandang. Delapan tim terbaik klasemen langsung memperoleh tiket ke babak 16 besar, sedangkan tim peringkat kesembilan hingga ke-24 harus melewati playoff untuk memperebutkan delapan tiket lainnya.

Juara bertahan Paris Saint-Germain mendapatkan undian yang langsung menyita perhatian. PSG akan menghadapi Barcelona dan Manchester City dalam fase liga. Selain dua raksasa tersebut, klub Prancis itu juga bertemu AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, dan Como.

Pertemuan PSG dengan Manchester City diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik. Sementara laga melawan Barcelona juga menghadirkan pertarungan dua klub yang memiliki ambisi besar di Eropa.

Real Madrid juga memperoleh lawan berat. Los Blancos akan menghadapi Inter Milan dan Arsenal. Selain itu, Madrid dijadwalkan bertemu PSV Eindhoven, AS Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK, dan AEK Athens.

Pertemuan Madrid kontra Inter memiliki cerita tersendiri karena Jose Mourinho kini kembali menangani klub Spanyol tersebut. Pelatih asal Portugal itu pernah membawa Inter menjadi juara Liga Champions 2010 sebelum meninggalkan Italia dan berlabuh di Santiago Bernabeu.

Arsenal juga mendapatkan tantangan berat. The Gunners harus berhadapan dengan Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, dan Slavia Praha. Bayern sendiri akan menghadapi Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United, Real Betis, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praha, serta Viking.

Manchester United, yang kembali tampil di Liga Champions setelah absen dua musim, langsung mendapatkan ujian serius. Setan Merah akan bertemu Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, Sporting CP, RB Leipzig, Villarreal, Sabah, dan Como.

Inter Milan juga harus melewati fase liga yang tidak ringan. Mereka bertemu Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart, dan Slovan Bratislava.

Pelatih Inter, Cristian Chivu, mengakui perjalanan timnya tidak akan mudah. Namun, ia menegaskan Inter siap menghadapi tantangan tersebut.

"Liga Champions adalah kompetisi yang mempertemukan tim-tim terbaik sepak bola Eropa. Semua pertandingannya berat dan kami akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaik," ujar Chivu.

Chivu juga melihat delapan pertandingan fase liga sebagai kesempatan bagi Inter untuk membuktikan kualitas mereka setelah musim sebelumnya tersingkir secara mengejutkan oleh Bodo/Glimt.

"Tidak ada hasil yang bisa dianggap pasti sebelumnya," tegasnya.

Fase liga Liga Champions 2026/2027 akan dimulai pada 8 September dan berlangsung hingga 27 Januari 2027. Setelah itu, persaingan menuju babak gugur dimulai pada Februari, sebelum final digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Sumber: Reuters, UEFA, detikSport.

Hal itu disamlaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Ir Hj Anita Lubis MIP saat menyampaikan pendapat umum saat menyampaikan pendapat umum terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026, di ruang paripurna, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/8/2026).

Anita mengingatkan infrastruktur sangat penting dilakukan percepatan pembangunan, karena percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat saat ini terus bergerak.

"Sehingga, kami meminta program pemerintah daerah untuk benar memetakan pembangunan infrastruktur. Terkhusus di wilayah terdampak bencana banjir," ujarnya.

Selanjutnya, Anita yang merupakan politisi asal Daerah Pemilihan Deli Serdang menegaskan, perhatian selanjutnya pada bidang pendidikan, karena pada kondisinya selain fasilitas masih terjadi ketimpangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dengan sekolah di jauh dari perkotaan.

Sudah seharusnya, Dinas Pendidikan memberikan fasilitas setara kepada seluruh sekolah. Karena, kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan.

Dia juga menyoroti tentang angka anak tidak sekolah di Sumut yang masih relatif tinggi, yakni mencapai angka 255 ribu lebih.

Angka ini harus menjadi perhatian penting, sebab secara kondisinya ada 20 persen anak-anak tidak bersekolah diakibatkan ketidakmampuan secara ekonomi, maka sudah seharusnya ada solusi dari program di P APBD 2026," katanya.

"Kami meminta harus ada pemetaan terhadap penanganan anak tidak sekolah, dan beasiswa yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Selain itu, Anita juga menyoroti tentang manajemen kesehatan di Sumut, di tengah kenaikan anggaran yang siginifikan pada P APBD 2026, jangan hanya fokus terhadap program kesehatan gratis, melainkan harus ada penataan penyebaran dokter spesialis ke daerah-daerah.

"Kesediaan tenaga medis menjadi kunci berhasilnya program berobat gratis di Sumut. Maka Dinas kesehatan harus melihat masalah penyebaran dokter spesialis menjadi persoalan serius di Sumut," imbuhnya.

Lebih lanjut Anita menjelaskan, persoalan harga-harga sembako dan terjadinya inflasi tinggi di Sumut, Gubernur harus menuntaskan permasalahan angka inflasi ini dengan stakeholder lainnya di Sumut. (*)

Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Kamis (27/8/2026), saat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, SHut M.Si, menyampaikan usulan Ranperda perubahan atas Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Dharma menyebut, jika angka 10,45 persen dikaitkan dengan jumlah penduduk Sumut yang sekitar 15 juta jiwa, maka terdapat sekitar 1,5 juta orang yang terdampak persoalan Narkoba.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik jutaan orang yang terdampak terdapat keluarga yang kehilangan harapan, anak-anak yang terancam masa depannya, serta potensi generasi produktif yang bisa hilang akibat jeratan Narkotika.

Data yang disampaikan Kepala BNNP Sumut pada Juni 2026 juga menyebut Sumut masih menghadapi tingkat penyalahgunaan Narkoba yang sangat tinggi. Penyebarannya bahkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan.

Pada tahun 2025, penyalahgunaan didominasi kelompok usia produktif 15-45 tahun, namun kini mulai terlihat merambah anak usia sekolah.

Ancaman bagi bonus demografi

DPRD Sumut juga menilai persoalan Narkoba tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum. Narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan manusia dan masa depan daerah.

Kelompok usia produktif dan pelajar merupakan bagian terbesar dari kekuatan demografi yang seharusnya menjadi motor pembangunan. Ketika kelompok ini terjerumus Narkoba, yang hilang bukan hanya masa depan seorang individu, tetapi juga potensi ekonomi dan sosial Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sebelumnya juga mencatat sekitar 1,3 juta pengguna Narkoba, dengan sekitar 27 persen di antaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengubah bonus demografi menjadi bencana demografi apabila tidak ditangani secara serius.

Karena itu, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjadi momentum penting untuk mengubah strategi perang melawan Narkoba.

Pemberantasan harus tetap dilakukan secara tegas terhadap jaringan dan bandar, tetapi pencegahan, edukasi, rehabilitasi serta pemulihan korban juga harus diperkuat.

Jangan hanya menangkap, selamatkan korban

Tantangan terbesar Sumut bukan hanya bagaimana menangkap pelaku peredaran narkoba, tetapi bagaimana menyelamatkan mereka yang sudah terjerumus.

Data yang disampaikan BNNP Sumut pada Februari 2026 menggambarkan kesenjangan besar antara jumlah korban dan kapasitas rehabilitasi. Dari sekitar 1,5 juta pengguna yang disebutkan, fasilitas rehabilitasi yang tersedia baru mampu menangani sebagian kecil korban.

Situasi ini menunjukkan bahwa perang terhadap Narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Korban penyalahgunaan tidak cukup hanya dijatuhi stigma. Mereka membutuhkan akses rehabilitasi, pendampingan keluarga dan kesempatan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

Dharma menegaskan, persoalan Narkoba tidak bisa dibebankan hanya kepada Kepolisian dan BNN. Seluruh kekuatan sosial harus dilibatkan, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama, pranata adat, organisasi kemasyarakatan hingga pemerintah daerah.

Dengan demikian, pencegahan dapat dilakukan sejak dari lingkungan terkecil sebelum narkoba menghancurkan kehidupan seseorang.

Perda harus menjadi gerakan bersama

Revisi perda ini diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan Narkoba yang lebih terpadu. Regulasi tidak boleh berhenti sebagai aturan di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata di sekolah, desa, lingkungan keluarga dan ruang publik.

Sumatera Utara membutuhkan gerakan bersama untuk memutus mata rantai Narkoba. Aparat harus tegas terhadap bandar dan jaringan peredaran, sementara masyarakat harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan sejak dini.

Di tengah ancaman sekitar 1,5 juta pengguna atau korban yang disebutkan tersebut, perang terhadap Narkoba sejatinya adalah perang untuk menyelamatkan masa depan Sumatera Utara.

Sebab, menyelamatkan satu anak dari Narkoba berarti menyelamatkan satu keluarga. Dan menyelamatkan jutaan generasi muda berarti menyelamatkan masa depan Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.

Perubahan atas Perda Provsu No1/2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan usulan inisiatif Komis E DPRD Sumut dibacakan juru bicara, Fatimah.

Paripurna diskor untuk pandangan fraksi. Aripay Tambunan dari Fraksi Gerindra, meminta agar paripurna berikutnya diundang Kapolda Sumut dan Kapolres se Sumut.

"Termasuk juga dari Polairud, karena barang haram ini bayak juga masuk dari jalur laut, " tambah Aswin Parinduri, Ketua Fraks Gollkar dalam interupsinya.

Hal serupa ditegaskan Sekretaris Fraksi PKS Abdul Rahim Siregar yang meminta agar instansi terkait diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Bapemperda terkait ini. (**)