Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya optimalisasi aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah.

"Data yang kami miliki menunjukkan dari sekitar 3.000 aset tanah dan bangunan milik provinsi, hampir 900 aset belum memiliki sertifikat. Kemudian lebih dari 200 aset masih dalam proses sengketa dengan berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat," ujarKetua Panitia Khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (17/7/2026).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut itu, persoalan sengketa aset tersebar disejumlah daerah, seperti Sibolangit, Kabupaten Karo, Langkat, Padang Sidimpuan, hingga sejumlah sekolah di berbagai kabupaten/kota.

Ia menyebut sedikitnya 52 sekolah milik Pemprovsu hingga kini masih memiliki persoalan kepemilikan lahan karena masih diklaim pihak lain atau belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah provinsi.

"Di Langkat misalnya, saat kami kunjungan ke Stabat masih ada persoalan aset. Begitu juga di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, sebagian lahannya masih dikuasai pihak lain. Ini harus segera diselesaikan," terangnya.

Abdul Rahim juga menjelaskan, pembentukan Pansus Aset bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan membantu Gubernur Sumut mempercepat penyelamatan sekaligus optimalisasi aset daerah.

Menurutnya, aset yang telah aman secara hukum harus mampu memberikan nilai ekonomi melalui kerjasama yang profesional dengan pihak ketiga sehingga dapat menjadi sumber peningkatan PAD.

"Kehadiran Pansus ini intinya membantu pemerintah melakukan percepatan penyelamatan aset, menjaga aset, sekaligus mengoptimalkannya agar bisa memberikan kontribusi terhadap PAD," tegasnya.

Usulkan Badan Khusus Pengelola Aset

Pansus juga mendorong Pemprovsu membentuk lembaga atau badan khusus yang fokus mengelola aset daerah, mencontoh keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saat melakukan studi komparatif ke Jakarta, Pansus menemukan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara profesional melalui badan khusus sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan.

"Kalau Sumut nilai asetnya sekitar Rp38 Triliun, setelah penyusutan tinggal sekitar Rp26 Triliun. Sementara DKI Jakarta memiliki aset sekitar Rp700 Triliun dan mampu menghasilkan hampir Rp1 Triliun per tahun karena memiliki badan khusus yang mengelola aset secara profesional," jelasnya.

Ia menilai pengelolaan aset tidak lagi efektif jika hanya dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi.

"Kita berharap ada satu lembaga khusus yang fokus mengurus aset. Kalau tetap dibebankan ke BPKAD, tentu sangat berat. Padahal aset ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah," ujarnya.

Abdul Rahim bahkan menilai sejumlah aset strategis milik Pemprovsu, termasuk yang berada di Jakarta, perlu dikaji agar lebih produktif.

"Jangan hanya dibiarkan. Kalau memang strategis, bisa saja dikerjasamakan atau dikembangkan menjadi kawasan bisnis, hotel, atau bentuk usaha lain yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah," terangnya.

Baru Kurang dari Lima Persen Aset Produktif

Ironisnya, dari keseluruhan aset yang dimiliki Pemprovsu Abdul Rahim memperkirakan kurang dari lima persen yang benar-benar produktif dan menghasilkan pendapatan.

Padahal, menurutnya, apabila seluruh aset berhasil diamankan dan dimanfaatkan secara optimal, Sumut berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan.

Ia juga menyoroti rendahnya realisasi PAD tahun anggaran 2025 yang tidak mencapai target hingga sekitar Rp700 Miliar, serta masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp500 Miliar.

"Kita ingin perencanaan pendapatan dibuat lebih realistis. Jangan hanya berdasarkan perkiraan. Kalau PAD bisa ditingkatkan, APBD juga akan semakin besar sehingga pembangunan jalan, irigasi, bendungan, dan pelayanan publik bisa dipercepat," katanya.

Menurut Abdul Rahim, potensi peningkatan PAD masih sangat besar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor yang tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak diperkirakan baru sekitar 30 persen.

"Kalau seluruh potensi PAD bisa dioptimalkan, saya yakin pendapatan daerah bisa meningkat jauh lebih besar. Dengan APBD yang kuat, seluruh jalan provinsi bisa lebih cepat dimantapkan dan pembangunan di Sumatera Utara akan semakin maksimal," pungkasnya. (**)

Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Utara Erni Aryanti Sitorus, Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga dan Salman Al farisi. Hadir juga Wagubsu Surya dan Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap.

Juru bicara Fraksi PKS, Dr Hariyanto Lc MA, menegaskan antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU hingga pertengahan 2026 merupakan bukti bahwa persoalan distribusi BBM di Sumatera Utara belum ditangani secara serius.

Menurutnya, alasan gangguan pasokan akibat bencana yang terjadi pada akhir 2025 tidak lagi dapat dijadikan pembenaran. Seharusnya, setelah kondisi kembali normal, sistem distribusi BBM juga telah pulih.

"Antrian panjang di berbagai SPBU menunjukkan tata kelola distribusi BBM masih bermasalah. Ini tidak boleh dianggap persoalan biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha," tegas Heriyanto.

PKS juga menilai krisis distribusi BBM telah memicu kerugian ekonomi yang besar. Sopir angkutan kehilangan pendapatan karena berjam-jam mengantre, pelaku UMKM kehilangan waktu usaha, petani terlambat membawa hasil panen ke pasar, distribusi barang terganggu, bahkan pelayanan publik ikut terdampak.

"BBM adalah urat nadi perekonomian. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kehilangan waktu dan penghasilan akibat lemahnya sistem distribusi energi," katanya.

Karena itu, PKS mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM di Sumatera Utara, memperkuat cadangan pasokan, memperbaiki sistem mitigasi saat terjadi gangguan distribusi, serta meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan.

WTP Dipuji, Tapi Dinilai Belum Menjawab Persoalan Rakyat

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Namun, PKS mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh tata kelola pemerintahan telah berjalan baik.

"Opini WTP hanya menyatakan laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi. Itu bukan ukuran keberhasilan pembangunan, bukan ukuran pelayanan publik, dan bukan ukuran kesejahteraan masyarakat," ujar Heriyanto.

PKS menilai ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, PKS juga menyoroti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang masih berada pada predikat B dengan nilai 69,05.

Menurut mereka, capaian tersebut menunjukkan masih banyak ruang perbaikan dalam kinerja birokrasi.

PAD Melorot, Serapan Belanja Dinilai Lemah

Kritik berikutnya diarahkan pada kinerja pengelolaan APBD 2025. PKS mencatat realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target, bahkan mengalami penurunan sekitar Rp1,682 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga hanya terealisasi 88,57 persen dari target Rp5,739 Triliun, atau sekitar Rp5,038 Triliun.

Bagi PKS, angka tersebut menunjukkan pemerintah belum maksimal menggali potensi pendapatan daerah.

"Turunnya pendapatan berarti kemampuan pemerintah membiayai pembangunan ikut melemah. Ini harus menjadi evaluasi serius," kata Heriyanto.

Tak hanya itu, PKS juga menyoroti masih besarnya anggaran belanja yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.Fraksi PKS juga menemukan masih rendahnya realisasi pada sejumlah komponen pendapatan. Bahkan ada sektor yang hanya mampu merealisasikan 15,88 persen dari target atau sekitar Rp21,36 Miliar, sehingga lebih dari 84 persen target tidak tercapai.

Menurut Heriyanto, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar, baik dalam penyusunan target maupun pelaksanaan program.

"Kalau targetnya sudah realistis tetapi realisasinya sangat rendah, berarti kinerjanya lemah. Sebaliknya, kalau target sejak awal tidak berdasarkan data yang akurat, berarti perencanaannya yang bermasalah," tegasnya.

PKS pun mendesak Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari penyusunan target, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pembaruan basis data perpajakan, hingga pengawasan terhadap seluruh objek pendapatan.

Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif tahunan. Evaluasi tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, bukan sekadar menghasilkan laporan keuangan yang baik di atas kertas. (**)

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Hariyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7/2026).

Menurut Hariyanto, rendahnya penyerapan anggaran berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Akibatnya, manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tidak optimal.

"Ketika belanja tidak terserap secara maksimal, maka pembangunan ikut melemah. Ini harus menjadi evaluasi serius," tegas Hariyanto.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti masih rendahnya realisasi sejumlah komponen pendapatan daerah. Bahkan terdapat sektor yang hanya mampu mencapai realisasi 15,88 persen atau sekitar Rp21,36 Miliar dari target yang telah ditetapkan, sehingga lebih dari 84 persen target pendapatan tidak berhasil dicapai.

Menurutnya, capaian tersebut mengindikasikan adanya persoalan mendasar, baik dalam penyusunan target pendapatan maupun pelaksanaan program di lapangan.

"Kalau targetnya sudah realistis tetapi realisasinya sangat rendah, berarti kinerjanya lemah. Sebaliknya, kalau target sejak awal tidak berdasarkan data yang akurat, berarti perencanaannya yang bermasalah," tegasnya.

Pembenahan

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Evaluasi tersebut mencakup penyusunan target yang lebih akurat, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pembaruan basis data perpajakan, serta penguatan pengawasan terhadap seluruh objek pendapatan daerah.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS menegaskan pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya menjadi agenda formal setiap tahun.

Menurut PKS, evaluasi tersebut harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga setiap Rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara, bukan sekadar menghasilkan laporan keuangan yang baik. (**)

Menurut Benny, ketidakhadiran banyak OPD sangat disayangkan karena dapat mengurangi efektivitas pembahasan dan tindaklanjut terhadap berbagai masukan, kritik, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

Dalam pemandangan umumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi Pemprovsu yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, capaian tersebut tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata.

"Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," cetus Benny.

Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi keuangan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Diantaranya melalui peningkatan kesejahteraan, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Selain itu, lanjut Benny, Fraksi Gerindra mendorong Pemprovsu untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem pemungutan pajak, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah tanpa membebani masyarakat.

Fraksi Gerindra juga secara khusus meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

"Hal itu menyusul masih ditemukannya ketidaksesuaian antara potensi wajib pajak dengan realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah," cetusnya.

Disektor belanja daerah, Fraksi Gerindra menekankan agar anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Benny Sihotang juga mengingatkan agar Pemprovsu memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan pekerjaan, rendahnya serapan anggaran pada awal tahun, maupun penumpukan realisasi belanja pada penghujung tahun anggaran.

Fraksi Gerindra juga meminta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti secara tepat waktu agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan mampu meminimalkan potensi kerugian keuangan daerah.

"Pemprovsu juga harus memperkuat prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Setiap rupiah APBD harus memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Benny.

Menutup pemandangan umum fraksinya, Benny berharap seluruh OPD dapat meningkatkan komitmen dan sinergi dalam mendukung program pembangunan daerah serta mewujudkan visi Gubernur Sumut menuju Sumatera Utara yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing. (**)

Padahal, seluruh proses administrasi, mulai dari Surat Pemberitahuan Pencairan (SPP), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga kuitansi penerimaan dana telah diselesaikan oleh calon penerima manfaat.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti dan Wakil DPRD Sumut Ihwan Ritonga serta Salman Alfarisi. Hadir juga Wagubsu Surya dan Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA menilai kondisi tersebut sangat memalukan karena telah menimbulkan harapan di tengah masyarakat yang pada akhirnya tidak dipenuhi pemerintah.

"Yang lebih menyedihkan, seluruh administrasi sudah selesai. SPP sudah ada, NPHD sudah ditandatangani, bahkan calon penerima manfaat sudah menandatangani kuitansi penerimaan dana. Tetapi bantuan itu tidak pernah dibayarkan. Ini seolah-olah kita melakukan pembohongan kepada masyarakat Sumatera Utara," tegas Yahdi saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi PAN terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Jumat (17/7/2026).

Menurut Yahdi, buruknya realisasi anggaran di Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi penyebab utama mandeknya penyaluran bantuan. Dari pagu anggaran lebih dari Rp190 Miliar, realisasi belanja hanya mencapai sekitar Rp107 Miliar atau 56,28 persen, sehingga lebih dari Rp83 Miliar tidak terserap.

Padahal, lanjutnya, Biro Kesra memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pendidikan, hingga penanggulangan kemiskinan.

Karena itu, Fraksi PAN meminta Biro Kesra memberikan penjelasan tertulis secara terbuka kepada seluruh calon penerima bantuan mengenai alasan tidak dicairkannya dana tersebut agar tidak memunculkan fitnah di tengah masyarakat maupun kepada anggota DPRD yang mengusulkan aspirasi tersebut.

Meski demikian, Fraksi PAN mengapresiasi langkah Gubernur Sumut yang telah melakukan pergantian pimpinan di Biro Kesra. PAN berharap kepemimpinan baru mampu memperbaiki tata kelola penyaluran hibah dan bansos sehingga lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

Selain menyoroti persoalan bansos, Fraksi PAN juga mengkritik lemahnya manajemen keuangan daerah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masih menyisakan anggaran belanja sebesar Rp587 miliar yang tidak terserap.

Yahdi menilai kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa pemerintah masih memiliki utang belanja kepada kontraktor dan pelaku usaha mencapai sekitar Rp1,26 Triliun.

"Ini menunjukkan manajemen kas daerah belum berjalan dengan baik. Di satu sisi pemerintah menunggak pembayaran kepada kontraktor, tetapi di sisi lain masih ada Ratusan mlMiliar Rupiah anggaran yang tidak digunakan," bebernya.

Fraksi PAN juga menilai sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BKAD dalam mengelola penerimaan serta belanja daerah belum berjalan optimal sehingga mengakibatkan penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Di sektor infrastruktur, Fraksi PAN mengkritisi rendahnya realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dari alokasi sekitar Rp1,16 Triliun, realisasi belanja hanya mencapai 87,41 persen sehingga masih tersisa sekitar Rp146,67 Miliar.

Masih kata Yahdi, rendahnya serapan anggaran tersebut berdampak pada tertundanya pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi di berbagai daerah.

Bahkan, ia menilai pergeseran anggaran yang tidak didukung perencanaan matang menyebabkan kerusakan infrastruktur semakin parah dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta sektor pertanian.

Fraksi PAN juga menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas Pendidikan hanya mampu merealisasikan 42,16 persen dari target pendapatan, Dinas Perhubungan 36,30 persen, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan hanya sekitar 55,9 persen.

Khusus Dinas Perhubungan, PAN meminta digitalisasi sistem pemungutan retribusi serta mengusulkan pengaktifan kembali Terminal Tipe B Tanjung Balai yang dinilai memiliki potensi besar meningkatkan PAD.

Sementara itu, pada sektor ketahanan pangan, Fraksi PAN menyayangkan masih adanya sisa anggaran lebih dari Rp13 Miliar yang tidak dimanfaatkan secara maksimal di tengah meningkatnya tantangan kerawanan pangan dan kebutuhan memperkuat sektor pertanian.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi PAN meminta Pemerintah Provinsi Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

PAN menegaskan setiap Rupiah anggaran harus dikelola secara efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan justru menyisakan SiLPA besar di tengah masih banyaknya program yang belum terlaksana. (**)

Gelandang berusia 32 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua musim. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi permainan Persija, terutama dalam meningkatkan kreativitas di lini tengah dan ketajaman serangan sepanjang musim.

Transfer Kwon sekaligus mempertegas ambisi Persija untuk kembali bersaing di jalur perebutan gelar juara. Manajemen terus menghadirkan pemain-pemain berkualitas dengan pengalaman internasional guna memperkuat fondasi tim menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyebut pengalaman panjang Kwon di level internasional menjadi pertimbangan utama klub dalam mendatangkannya ke Jakarta.

"Kwon adalah pemain dengan pengalaman yang sangat lengkap. Ia pernah bermain di kompetisi top Eropa, membela Tim Nasional Korea Selatan, dan tampil di level tertinggi sepak bola internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kreativitas, variasi serangan, serta membantu Persija mencapai target yang telah ditetapkan pada musim ini," kata Prapanca dalam pernyataan resmi klub, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, kualitas teknis dan karakter kepemimpinan yang dimiliki Kwon akan menjadi nilai tambah bagi skuad Persija, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Prapanca juga meyakini proses adaptasi sang pemain tidak akan memerlukan waktu lama. Faktor kedekatan dengan Shin Tae-yong, yang pernah menjadi pelatihnya di Timnas Korea Selatan, diyakini akan memudahkan Kwon memahami filosofi permainan yang diterapkan di Persija.

"Kami percaya kualitas dan mentalitas Kwon akan memberikan pengaruh positif bagi Persija. Keberadaan Coach Shin diharapkan dapat membantu Kwon beradaptasi lebih cepat agar dapat segera menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama tim," lanjut Prapanca.

Pengalaman Internasional yang Mentereng

Nama Kwon Chang-hoon sudah lama dikenal sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik yang dimiliki Korea Selatan. Lahir di Seoul pada 30 Juni 1994, ia telah mengoleksi 43 penampilan bersama Timnas Korea Selatan dengan sumbangan 12 gol.

Pengalaman internasionalnya semakin lengkap setelah masuk dalam skuad Korea Selatan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, memperkuat reputasinya sebagai pemain yang terbiasa tampil di panggung sepak bola tertinggi.

Pernah Berkarier di Ligue 1 dan Bundesliga

Perjalanan profesional Kwon juga dihiasi pengalaman bermain di sejumlah kompetisi elite Eropa. Namanya mulai mencuri perhatian saat membela Suwon Samsung Bluewings, sebelum melanjutkan karier ke Prancis bersama Dijon di Ligue 1.

Setelah itu, ia sempat mencicipi atmosfer Bundesliga bersama SC Freiburg, lalu kembali ke Korea Selatan dengan memperkuat Gimcheon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motors, dan Jeju SK.

Kini, Indonesia menjadi destinasi terbaru dalam perjalanan kariernya, dengan Persija menjadi klub pertama yang dibelanya di Asia Tenggara.

Fleksibel dan Kaya Kreativitas

Salah satu keunggulan terbesar Kwon adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi. Meski beroperasi sebagai gelandang serang, pemain berkaki kiri itu juga mampu dimainkan sebagai sayap kanan maupun kiri.

Fleksibilitas tersebut memberi Shin Tae-yong lebih banyak alternatif dalam merancang strategi dan variasi serangan sepanjang kompetisi.

Selain piawai mengatur tempo permainan, Kwon dikenal memiliki visi bermain yang tajam, akurasi umpan yang tinggi, serta tendangan kaki kiri yang kerap menjadi ancaman bagi lawan.

Pada masa terbaiknya bersama Suwon Samsung Bluewings, ia dua kali terpilih masuk K League 1 Best XI, sebuah penghargaan yang menegaskan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Korea Selatan.

Reuni dengan Shin Tae-yong

Transfer ini juga menghadirkan kisah reuni antara Kwon Chang-hoon dan Shin Tae-yong. Keduanya pernah bekerja sama saat Shin menangani Timnas Korea Selatan, sehingga sudah memahami karakter dan gaya bermain masing-masing.

Hubungan tersebut diperkirakan akan mempercepat proses adaptasi Kwon di lingkungan baru sekaligus memudahkan penerapan skema permainan yang diinginkan sang pelatih.

Graftifikasi tersebut berupa amplop yang diberikan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby kepada Menhut saat keduanya bertemu di Kantor Kementerian Kehutanan dengan agenda audiensi, Selasa (2/6/2026).

Alasan penolakan tersebut karena penerimaan itu diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diusut.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan pihaknya telah menyampaikan hasil analisis dan verifikasi mengenai laporan penolakan gratifikasi tersebut kepada Raja Juli. Hingga berita ini ditulis, belum ada komentar dari Raja Juli.

Dalam menangani laporan penolakan gratifikasi, KPK mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Pasal 14 Perkom a quo mengatur sejumlah keadaan yang membuat laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Seperti objek gratifikasi berupa barang yang mudah rusak, tidak dapat dijual, dan/atau tidak dapat digunakan; penerimaan gratifikasi dilaporkan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana.

Uang yang diterima Raja Juli dan dilaporkan ke KPK diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) awal Juli lalu, KPK menemukan amplop diduga berisi uang dalam pecahan dolar Singapura. Amplop itu diberikan bupati kepada Raja Juli.

Adapun Raja Juli melalui keterangan tertulis tertanggal 3 Juli 2026 menyampaikan telah mengembalikan amplop pemberian bupati Kuansing.

Ia mengatakan amplop tersebut telah dikembalikan ke pemberi sekitar 17 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman.

Raja Juli menjelaskan awalnya menggelar audiensi dengan Bupati Kuansing di kantor Kementerian Kehutanan pada Selasa (2/6/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung secara resmi dan terbuka, diawali dengan surat permohonan audiensi dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui media sosial, serta dilengkapi daftar hadir dan notulensi yang siap diserahkan kepada KPK apabila diperlukan.

Usai pertemuan, Raja Juli mengaku baru menyadari ada sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan bupati Kuansing.

Ia mengklaim tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan.

"Dalam audiensi itu ternyata pak bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map, dan ketika beliau pergi saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut," ucap Raja Juli dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

"Oleh karena itu, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," sambungnya.

Seperti diketahui, Bupati Kuansing Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan.

Suhardiman juga diproses hukum atas dugaan penerimaan lainnya berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Amplop dimaksud diduga berkaitan dengan ini.

Para tersangka sudah dilakukan penahanan selama 20 hari sampai 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Suhardiman selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sedangkan Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP. (**)

Penindakan ini dilakukan di kawasan pintu masuk Wisata Pantai Pandaratan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Tapteng, Kamis (16/7/2026) sore.

Langkah penertiban ini merupakan bagian dari rangkaian operasi kepolisian yang digelar selama 21 hari, terhitung Senin (13/7/2026) sampai Minggu (2/8/2026), yang bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Kapolres Tapteng, melalui Kasat Reskrim selaku Wakil Kepala Pengendali Operasi Pekat Toba 2026, Iptu Dian Agustian Perdana mengatakan, penindakan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas pengutipan tanpa izin resmi di pintu masuk lokasi wisata tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut, personel Satgas Tindak melakukan penyelidikan di lapangan dengan metode penyamaran dan menemukan adanya aktivitas pemungutan biaya parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam menjalankan aksinya, terduga pelaku mengutip biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp15.000 untuk kendaraan roda empat.

Saat diamankan, yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi petugas parkir maupun kartu identitas. Lembaran karcis yang digunakan juga tidak mencantumkan nominal biaya resmi.

Meskipun sempat mengaku sedang mengurus izin legalitas ke Dinas Perhubungan, kepolisian yang melakukan konfirmasi langsung ke instansi terkait dan menemukan adanya ketidaksesuaian tarif.

"Tarif resmi masuk ke lokasi wisata Pantai Pandaratan harusnya hanya sebesar Rp3.000 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat," terangnya.

Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil pengutipan sebesar Rp80.000, sejumlah karcis parkir tak bernominal, pena, buku tulis yang berisi catatan pendapatan harian.

"Mengingat terduga pelaku masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur berdasarkan ketentuan undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik, petugas menyamarkan identitas remaja berusia 17 tahun tersebut dengan inisial IB," paparnya.

Saat ini, IB beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Tapteng guna menjalani proses pemeriksaan, pendataan, serta pembinaan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sejalan dengan pelaksanaan Operasi Pekat Toba 2026 ini, Polres Tapteng mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah dengan melaporkan setiap bentuk penyakit masyarakat, mulai dari premanisme, pungutan liar, perjudian, pornografi, minuman keras, hingga prostitusi.

Masyarakat dapat memberikan informasi atau melaporkan kejadian mencurigakan dengan menghubungi Call Center POLRI 110 secara gratis, atau dengan mendatangi kantor Polres maupun Polsek terdekat sebagai wujud sinergi mewujudkan pelayanan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan untuk masyarakat. (**)

Laporan tersebut pertama kali mencuat dari jurnalis transfer Turki, Yagız Sabuncuoglu, yang menyebut proses negosiasi mulai bergerak ke tahap lebih serius. Salah disebut membuka peluang melanjutkan karier di Süper Lig Turki, bahkan bersedia menurunkan tuntutan gajinya demi mewujudkan kepindahan ke Istanbul.

Besiktas Ajukan Tawaran Awal

Menurut sejumlah laporan media Turki, manajemen Besiktas telah mengirimkan proposal awal kepada kubu Salah. Pembicaraan masih berfokus pada struktur kontrak, bonus, serta nilai gaji sang pemain.

Sebelumnya, winger berusia 34 tahun itu disebut meminta bayaran sekitar 15 juta euro per musim. Namun, perkembangan terbaru menyebut Salah siap lebih fleksibel dalam negosiasi agar transfer ke Besiktas dapat terealisasi.

Langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi Besiktas yang sedang membangun skuad bertabur bintang untuk kembali bersaing di papan atas Liga Turki dan kompetisi Eropa.

Pengacara dan Agen Sudah Berada di Istanbul

Kabar yang semakin menguat datang setelah perwakilan Mohamed Salah dilaporkan tiba di Istanbul.

Menurut Yagız Sabuncuoglu, pengacara sekaligus pihak yang mewakili kepentingan Salah telah berada di Turki untuk membahas detail kontrak dengan petinggi Beşiktaş.

Kehadiran perwakilan pemain diyakini menjadi indikasi bahwa negosiasi telah memasuki tahap yang lebih konkret dibanding sekadar penjajakan awal. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan kedua belah pihak.

Komentar Ramy Abbas

Di tengah derasnya spekulasi, agen Mohamed Salah, Ramy Abbas, memberikan tanggapan singkat mengenai masa depan kliennya.

"Ke mana Mohamed Salah akan bermain musim depan akan segera diketahui," katanya.

Pernyataan tersebut memang tidak mengonfirmasi tujuan berikutnya, tetapi semakin memicu spekulasi bahwa masa depan Salah akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Presiden Besiktas Pernah Membantah Rumor

Menariknya, Presiden Besiktas Serdal Adali sebelumnya sempat membantah kabar bahwa klubnya sudah mencapai kesepakatan dengan Salah.

Dalam pernyataannya kepada media Turki, Adalı mengatakan isu tersebut belum sesuai kenyataan.

"Rumor mengenai Salah tidak benar," ucapnya.

Namun, setelah komentar tersebut muncul, berbagai laporan lanjutan justru mengungkap bahwa komunikasi antara kedua pihak tetap berlangsung dan negosiasi masih berjalan.

Antusiasme Suporter Besiktas

Nama Mohamed Salah juga menjadi pembicaraan hangat di kalangan pendukung Besiktas. Saat acara perkenalan pemain anyar klub, ribuan suporter bahkan kompak meneriakkan yel-yel yang meminta manajemen mendatangkan mantan bintang Liverpool tersebut. Antusiasme itu menunjukkan besarnya harapan publik agar Salah benar-benar merapat ke Stadion Tupraş.

Sumber: GOAL, Haberler, cumhuriyet.com

Penunjukan Vincic sekaligus menjadi puncak karier internasional pria berusia 46 tahun tersebut. Setelah sukses memimpin berbagai laga besar UEFA, termasuk final Liga Champions, kini ia mendapat kehormatan memimpin duel perebutan trofi Piala Dunia antara juara Eropa Spanyol dan juara bertahan Argentina. ([News.com.au][1])

Karier Panjang Sejak Menjadi Wasit FIFA

Wasit final Piala Dunia 2026 Slavko Vincic lahir di Maribor, Slovenia, pada 25 November 1979. Ia memperoleh lisensi FIFA sejak 2010 dan perlahan menembus jajaran wasit elite UEFA berkat performanya yang konsisten.

Dalam lebih dari satu dekade terakhir, Vinčić telah dipercaya memimpin pertandingan di berbagai ajang besar, seperti:

Liga Champions UEFA

Liga Europa UEFA

Euro 2020

Euro 2024

Kualifikasi Piala Dunia

Piala Dunia FIFA 2022

Piala Dunia FIFA 2026

Pengalamannya menangani pertandingan dengan tekanan tinggi menjadi salah satu alasan FIFA menunjuknya sebagai wasit final.

Pernah Memimpin Final Liga Champions

Nama Vincic semakin dikenal luas ketika UEFA mempercayainya menjadi wasit final Liga Champions UEFA 2023/2024.

Laga yang mempertemukan Real Madrid dan Borussia Dortmund tersebut berjalan dengan baik, memperkuat reputasinya sebagai salah satu pengadil terbaik dunia. Ia juga pernah memimpin final Liga Europa UEFA serta berbagai pertandingan fase gugur Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. ([The Sun][3])

Perjalanan di Piala Dunia 2026

Sepanjang Piala Dunia 2026, Vincic tampil konsisten dalam setiap penugasannya. Berkat performa yang dinilai stabil, disiplin dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan mengendalikan pertandingan, FIFA akhirnya menunjuknya sebagai pengadil laga final di MetLife Stadium, New Jersey. ([News.com.au][1])

Pernah Terseret Kasus, Namun Dinyatakan Tidak Bersalah

Karier Vinčić sempat mendapat sorotan pada 2020 ketika namanya ikut terseret dalam penggerebekan sebuah pesta di Bosnia dan Herzegovina.

Namun, penyelidikan menyimpulkan bahwa Vinčić hanya berada di lokasi sebagai bagian dari pertemuan bisnis. Ia diperiksa sebagai saksi dan tidak pernah didakwa atas pelanggaran apa pun. Federasi Wasit Slovenia juga memberikan dukungan penuh terhadap integritasnya.

Sejak saat itu, kariernya justru terus menanjak hingga dipercaya memimpin berbagai final kompetisi UEFA dan kini mencapai puncaknya di final Piala Dunia 2026. ([News.com.au][1])

Tim Wasit Final Piala Dunia 2026

FIFA juga menetapkan satu tim wasit yang seluruhnya berasal dari Slovenia, sementara ofisial keempat berasal dari Asia.

Susunan lengkap perangkat pertandingan final Piala Dunia 2026:

*Wasit: Slavko Vincic (Slovenia)

*Asisten Wasit 1: Tomaž Klančnik (Slovenia)

*Asisten Wasit 2: Andraž Kovačič (Slovenia)

*Wasit Keempat: Adham Makhadmeh (Yordania)

Penunjukan Klančnik dan Kovačič bukan hal baru karena keduanya telah lama menjadi bagian dari tim Vincic dalam berbagai pertandingan internasional UEFA maupun FIFA. Kolaborasi yang telah terbangun selama bertahun-tahun diharapkan mampu membantu jalannya final berlangsung lancar dan minim kontroversi.

Tantangan Besar di Final

Laga Spanyol kontra Argentina Senin, 20 Juli 2026 pukul 02.00 WIB di Stadion MetLife, New Jersey diprediksi akan sangat menarik Pertarungan akbar untuk memperebutkan gelar juara dunia ini digelar diperkirakan menjadi salah satu final Piala Dunia paling sengit dalam sejarah modern. Kedua tim datang dengan catatan impresif sepanjang turnamen dan sama-sama memiliki deretan pemain kelas dunia.

Sumber: news.com.au, The Sun

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi Happy Water yang dilakukan pria berinisial GF (20), warga Jalan Mistar, Kecamatan Medan Petisah, pada 6 Juni 2026.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan menangkap GF di Jalan Sei Belutu, Medan. Dari tangan pelaku, polisi menyita tiga bungkus Happy Water yang diduga akan diedarkan.

Hasil pemeriksaan mengungkap GF memperoleh narkotika tersebut dari ER (24), warga Jalan Tani Asli, Kecamatan Medan Sunggal. Tim Satresnarkoba kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ER di kediamannya.

"Dari rumah pelaku ER, petugas menemukan 16 bungkus Happy Water yang disembunyikan di dapur," kata AKBP Rafli Yusuf Nugraha didampingi Wakasat Reserse Narkoba Polrestabes MedanKompol Abdi Harahap dan Kanit I Satresnarkoba Polrestabes Medan AKP Ruspian, Jumat (17/7/2026).

AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan GF bekerja sebagai pegawai di salah satu tempat spa di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal. Selama sekitar dua pekan terakhir, pelaku diduga menjual Happy Water kepada pengunjung spa.

Saat ini, Satresnarkoba Polrestabes Medan masih memburu pemasok di atas ER yang identitasnya telah dikantongi. Polisi memastikan pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.

"Meskipun narkoba terus bertransformasi dengan berbagai modus, kami akan selangkah lebih maju untuk terus mengungkap peredarannya, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan," tegas AKBP Rafli Yusuf Nugraha.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan penyelidikan belum bisa dilakukan karena belum ada pihak yang menyatakan diri sebagai korban atau membuat laporan polisi.

"Sampai saat ini belum ada pihak yang membuat laporan. Kita masih menunggu laporan," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyelewengan distribusi BBM yang merugikan, pihak yang memiliki kewenangan untuk melaporkan adalah Pertamina. Tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan, kepolisian tidak dapat memulai proses penyelidikan.

"Kita tidak dapat melakukan penyelidikan kalau tidak ada pihak yang dirugikan membuat laporan," tegasnya.

Meski demikian, Polda Sumut tetap melakukan langkah antisipasi dengan mengawal distribusi BBM dari depo hingga ke SPBU guna mencegah potensi penyelewengan maupun gangguan keamanan selama proses distribusi.

Sementara itu, Karo Ops Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan personel kepolisian disiagakan untuk mengawal kendaraan tangki BBM hingga tiba di SPBU.

"Personel kita akan mengawal langsung proses distribusi BBM sampai ke SPBU," ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, kelangkaan BBM di Sumatera Utara dipicu aksi mogok kerja awak mobil tangki (AMT) setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Aksi tersebut disebut berawal dari adanya indikasi penyelewengan distribusi BBM.

Selain memberikan pengawalan, Polda Sumut juga menyiapkan personel yang memiliki kompetensi mengemudikan truk tangki untuk membantu mempercepat distribusi BBM. Pengawalan dilakukan berdasarkan permintaan dari Pertamina maupun pengelola SPBU agar distribusi berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga terungkap adanya dugaan penyusutan volume BBM dari depo hingga tiba di SPBU serta ketidaksesuaian waktu tempuh distribusi, yang menjadi perhatian aparat dan instansi terkait.

Terkait hal ini, Direktur Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Simarmata menyebut ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak Pertamina.

"Atas dugaan penyelewengan ini, tentu ada kerugian negara. Mengapa Pertamina tidak membuat laporan? Ini aneh dan perlu kiranya penyidik Kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan karena persoalan ini masuk dalam kejadian luar biasa," sebut Krist.

Dari hasil penggeledahan dan penyitaan di lokasi kejadian, polisi mengamankan lima paket Sabu dengan berat 3,12 Gram. Selain itu, turut disita satu unit telepon seluler dan uang tunai sebesar Rp100 Ribu.

Kasat Resnarkoba Polres Pematangsiantar AKP Irwanta Sembiring menyampaikan penangkapan bermula dari laporan masyarakat tentang adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran Narkotika di kawasan tersebut.

Setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan, personel Satresnarkoba mendekati tersangka yang saat itu sedang berdiri di depan rumah milik salah seorang warga.

Melihat kehadiran aparat, Zu langsung gugup dan melemparkan barang haram yang semula ia pegang ke tanah sebelum akhirnya diamankan petugas.

AKP Irwanta menyatakan, pelaku mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut.

"Ia menyatakan memperoleh narkotika itu dari seorang pria berinisial L yang berada di belakang lokasi penangkapan," kata Irwanta kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Namun, upaya pengembangan terhadap sosok inisial L belum membuahkan hasil karena tidak ditemukan di lokasi saat kejadian.

Tersangka kini ditahan untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polres Pematang Siantar.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 junto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian ketentuan pidana," pungkasnya. (**)

Perputaran uang miliaran rupiah tersebut dihasilkan dari tiga perhelatan besar yang digelar estafet sejak 27 Juni hingga 4 Juli 2026, yakni Gelar Melayu Serumpun (GEMES), Karnaval Budaya Nusantara, dan Pesona Colorful Medan.

Kehadiran ratusan stan produk unggulan lokal di pusat kota terbukti ampuh menarik minat belanja masyarakat serta ribuan delegasi yang hadir. Capaian ini menegaskan bahwa penataan acara skala besar berskala nasional dan internasional menjadi strategi efektif untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif.

Selain menjadi ajang promosi pariwisata daerah, ruang kolaborasi ini terbukti membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal agar produk mereka semakin dikenal di tingkat nasional hingga mancanegara.

Pendorong Sektor Ekonomi Kreatif

Terintegrasinya kegiatan budaya dengan pasar kreatif dinilai menjadi kunci utama melonjaknya pendapatan para pedagang. Lapangan Merdeka Medan dinilai sukses bertransformasi dari sekadar ruang publik menjadi ekosistem ekonomi yang produktif bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Medan berharap momentum ini dapat terus terjaga. Ke depan, konsistensi dalam menggelar event besar diharapkan mampu memperkuat posisi Kota Medan sebagai salah satu kota pusat ekonomi kreatif dan ramah bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi D DPRD Sumut, Jumat (17/7/2026), dewan memastikan persoalan tersebut tidak akan berhenti pada sebatas klarifikasi, tetapi akan dikawal hingga tuntas dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH didampingi anggota Komisi D Benny Harianto Sihotang dan Aswin Parinduri.

Turut hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan serta manajemen Kalasan Group yang diwakili Ganang, Manajer Operasional Minda, dan Yayuk.

Dalam rapat terungkap, laporan masyarakat menyebutkan terdapat tujuh restoran di bawah Kalasan Group yang diduga belum memenuhi kewajiban administrasi pengelolaan lingkungan.

Ketujuh restoran tersebut yakni Kalasan Iskandar Muda, Kalasan Sun Plaza, Kalasan Cemara Asri, Srikandi Samanhudi, Srikandi Cemara Asri, Restoran Kembang Tanjung Morawa, serta Lembur Kuring di Jalan Amir Hamzah.

Hasil klarifikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menunjukkan ketujuh restoran tersebut hanya memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Sementara dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang menjadi kewajiban usaha tertentu belum dimiliki.

Bahkan, informasi awal yang menyebut salah satu restoran Srikandi telah mengantongi UKL-UPL dibantah oleh DLH Kota Medan.

Menurut dinas, seluruh restoran tersebut belum memiliki dokumen tersebut dan hanya sempat mendaftarkan proses perizinan melalui sistem OSS tanpa menyelesaikannya.

Tak hanya persoalan lingkungan, rapat juga mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pajak restoran. Berdasarkan informasi masyarakat, pajak yang dipungut dari konsumen diduga tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah sebagaimana mestinya.

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Benny Sihotang, menegaskan persoalan tersebut harus diusut hingga tuntas karena menyangkut kepentingan masyarakat dan potensi kerugian daerah.

"Kalau memang ada dugaan pelanggaran lingkungan maupun pajak, ini harus dibuka secara terang. Jangan sampai ada kebocoran penerimaan daerah yang pada akhirnya merugikan masyarakat Kota Medan," tegas Benny.

Ia mengungkapkan informasi yang diterimanya menyebut dugaan persoalan pajak tersebut pernah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Sumut pada April 2026. Namun hingga kini belum diketahui tindak lanjutnya.

Karena itu, Komisi D berencana kembali menggelar rapat dalam waktu sekitar 10 hari ke depan dengan menghadirkan pihak-pihak yang lebih berwenang, termasuk Ditreskrimsus Polda Sumut dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Menurut Benny, dugaan pelanggaran lingkungan maupun perpajakan tidak bisa dipandang sebagai persoalan administrasi semata karena berpotensi memiliki konsekuensi pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Selain pemanggilan lanjutan, Komisi D juga akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah restoran untuk melihat langsung kondisi pengelolaan limbah di lapangan.

Dalam kesempatan itu, dewan juga menyayangkan ketidakhadiran pemilik atau penanggung jawab utama perusahaan.

Menurut mereka, pihak yang hadir hanya sebatas karyawan sehingga tidak dapat memberikan keputusan maupun penjelasan yang komprehensif.

"Kami berharap pada pemanggilan berikutnya yang hadir adalah pemilik atau pihak yang namanya tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). DPRD adalah lembaga resmi negara sehingga setiap panggilan harus dihormati," ujar Benny.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengungkapkan pihaknya sebenarnya telah beberapa kali melayangkan surat teguran kepada perusahaan agar segera melengkapi dokumen lingkungan. Namun teguran tersebut disebut belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pihak perusahaan.

Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Komisi D akan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.

RDP ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan perpajakan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat dan negara.

Komisi D DPRD Sumut menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kepastian hukum, demi terciptanya iklim usaha yang sehat, perlindungan lingkungan, serta optimalisasi pendapatan daerah yang berpihak pada kepentingan publik. (**)

Ekonom Sumatra Utara, Gunawan Benjamin, menilai bahwa isu transisi ke sistem ekspor satu pintu tersebut sejauh ini belum memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap realisasi pengiriman logistik sawit ke luar negeri dari pelabuhan di Sumut.

"Meskipun sempat beredar kabar bahwa sejumlah perusahaan penyulingan (refinery) mengambil posisi wait and see menjelang peralihan penuh ke PT DSI, observasi lapangan menunjukkan aktivitas ekspor kita masih berada dalam tren peningkatan," ujar Gunawan di Medan, Jumat (17/7/2026).

Berdasarkan analisis data dan pantauan riil di sektor hulu hingga hilir, Gunawan memproyeksikan beberapa produk turunan sawit andalan Sumut akan mencatatkan pertumbuhan ekspor bulanan (month-to-month) yang stabil. Beberapa produk turunan tersebut antara lain: PFAD (Palm Fatty Acid Distillate); Olein (minyak goreng curah/kemasan); dan Stearin (bahan baku margarin dan sabun)

"Kinerja ekspor untuk jenis produk PFAD, Olein, dan Stearin dari Sumut diproyeksikan mengalami peningkatan volume dalam rentang 2% hingga 6% pada bulan ini," papar Gunawan.

Ia menambahkan bahwa dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan perang yang sempat berkecamuk di kawasan Selat Hormuz, diperkirakan tidak akan banyak mengganggu peta permintaan (demand) minyak kelapa sawit global dalam jangka pendek.
Pasokan TBS Melimpah, Pabrik Sawit Dongkrak Produksi

Keandalan kinerja ekspor Sumut pada bulan Juli ini juga ditopang kuat oleh melimpahnya pasokan bahan baku dari sektor hulu. Tren produksi Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani dan perkebunan Sumut terus melanjutkan kurva peningkatan.

Kondisi ini diproyeksikan mendorong peningkatan utilisasi bahan baku pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sumut dengan estimasi kenaikan berkisar 3% hingga 14% secara bulanan (month-to-month). Namun demikian, Gunawan memberikan catatan bahwa pertumbuhan ini belum merata di semua lini jika dibandingkan dengan periode Juli tahun lalu.

"Memang ada peningkatan secara bulanan. Namun, jika kita komparasikan dengan periode yang sama pada Juli 2025, belum semua PKS mencatatkan kenaikan penggunaan TBS yang setara," jelasnya.

Dari sisi teknis produksi, Gunawan menyebut rasio rendemen CPO terhadap TBS di Sumut saat ini masih bergerak stabil di angka 18% hingga 21%. Kendati demikian, para pelaku industri diimbau tetap mengantisipasi faktor cuaca ekstrem.

"Dengan tingginya intensitas curah hujan di wilayah Sumut belakangan ini, secara teori ada peluang terjadinya penurunan rasio rendemen CPO ke TBS. Aspek kualitas ini yang perlu terus dipantau oleh para produsen agar daya saing produk ekspor kita tetap terjaga di pasar internasional," pungkas Gunawan.

PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHE NSO) bekerja sama dengan Yayasan Solidaritas Aksi Peduli (YSAP) resmi meluncurkan Program Membangun Ketangguhan Anak Dalam Menghadapi Bencana sekaligus meresmikan Rumah Edukasi Anak Tangguh di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara.

Inisiatif ini dirancang khusus untuk mengisi celah edukasi kebencanaan yang ramah anak dan partisipatif, yang selama ini jarang tersentuh oleh kurikulum sekolah formal.

Tantangan pengasuhan dan perlindungan anak di era modern tidak lagi bisa dibebankan secara tunggal kepada institusi sekolah atau tempat mengaji. Di daerah yang memiliki potensi bencana, kesiapsiagaan harus ditanamkan langsung dari lingkungan keluarga dan komunitas terdekat.

Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan, menegaskan bahwa ketika bencana melanda, anak-anak kerap menghadapi risiko berlapis yang mengancam keselamatan fisik maupun kondisi psikologis mereka.

"Anak-anak tidak hanya menghadapi risiko keselamatan fisik saat bencana, tetapi mereka juga sangat rentan mengalami gangguan psikososial, kekerasan, serta keterbatasan informasi mengenai cara melindungi diri mereka sendiri," ujar Fauzan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengapresiasi langkah cepat PHE NSO yang dinilai berhasil menjawab kebutuhan ruang belajar integratif bagi anak-anak dan orang tua di Kecamatan Lapang.

Untuk memastikan dampak program ini meluas, kepesertaan Rumah Edukasi Anak Tangguh tidak hanya dibatasi untuk warga lokal Desa Kuala Cangkoi. Program ini turut merangkul anak-anak dari tiga desa tetangga sekitar, yaitu Desa Kuala Keureuto; Desa Matang Baroh; dan Desa Keude Lapang.

Sebanyak 40 anak kini telah terdaftar untuk mengikuti program pembelajaran berkala dengan kurikulum kebencanaan khusus yang ramah anak. Proses belajar-mengajar dijadwalkan akan berlangsung mulai akhir Juli hingga awal September 2026.

Sebelum program ini resmi diluncurkan, PHE NSO dan YSAP terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dengan menggelar pertemuan informal bersama sekitar 50 orang tua/wali murid, perangkat desa, Imam Gampong, dan tokoh Mukim di Meunasah Desa Kuala Cangkoi guna menyamakan visi perlindungan anak.

Program edukasi kebencanaan ini merupakan bagian dari pilar tanggung jawab sosial lingkungan PHE NSO yang mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Manager Community Involvement Development (CID) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Iwan Ridwan Faizal, menjelaskan bahwa keterlibatan aktif PHE NSO dalam program edukasi ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan Aceh yang resilien.

"Setiap anak adalah cahaya harapan bangsa. Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra bagi anak-anak Indonesia dalam meraih masa depan melalui ruang-ruang edukatif, inovatif, dan aman seperti ini," ungkap Iwan.

Sebagai bagian dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 yang beroperasi di wilayah lepas pantai Selat Malaka, PHE NSO berkomitmen menjaga keseimbangan antara operasional hulu migas yang aman dengan kontribusi sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi darat mereka di Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Pada hari pertama, suasana haru sempat mewarnai kegiatan ketika beberapa anak menangis saat berpisah dengan orang tua. Namun, berkat pendampingan para guru melalui permainan edukatif, pengenalan kelas, dan aktivitas belajar yang menyenangkan, para siswa perlahan beradaptasi hingga mengikuti kegiatan dengan penuh semangat.

Mengusung tema "Mengenal Sekolah dengan Ceria, Berakhlak Mulia, dan Siap Belajar Bersama", MPLS dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, guru, dan teman baru sekaligus menanamkan nilai disiplin, kemandirian, rasa percaya diri, serta akhlak Islami sejak usia dini.

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nastaiin, Sulaiman Siregar, S.Sos., mengatakan pendidikan anak tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kenyamanan anak selama berada di lingkungan sekolah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada TK Islam Terpadu Nastaiin. Kepercayaan ini adalah amanah yang akan kami jaga dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen untuk memberikan pendidikan terbaik," ujar Sulaiman Siregar.

Ia juga mengapresiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), atas pembinaan dan koordinasi sehingga seluruh rangkaian MPLS berjalan tertib dan lancar.

Selain itu, Sulaiman Siregar menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik yang mendampingi peserta didik dengan penuh kesabaran selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, keberhasilan MPLS merupakan hasil sinergi antara yayasan, sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah.

Berbagai kegiatan seperti penyambutan siswa baru, permainan motorik, pengenalan ruang belajar, sosialisasi kepada orang tua, serta pengenalan lingkungan sekolah menjadi bagian dari rangkaian MPLS yang disambut antusias para peserta didik.

Melalui kegiatan ini, TK Islam Terpadu Nastaiin berharap seluruh peserta didik baru dapat memulai proses belajar dengan rasa percaya diri, semangat menuntut ilmu, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, ceria, beriman, dan berakhlak mulia.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan delapan mobil dan satu sepeda motor.

"Kecelakaan beruntun itu melibatkan 8 mobil dan 1 sepeda motor serta mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, 8 luka ringan," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Berikut daftar korban meninggal dunia:

1. H Sitinjak (60), warga Sidikalang, Kabupaten Dairi.
2. D Boru Manik (60), warga Sidikalang, Kabupaten Dairi.
3. S Sitinjak, warga Kabupaten Dairi.
4. A Simorangkir.

Sementara itu, delapan korban yang mengalami luka-luka terdiri atas:

1. SM (61), warga Sidikalang, Kabupaten Dairi.
2. P Siburian (31), warga Sidikalang, Kabupaten Dairi.
3. RF (41), warga Desa Sugihen, Kabupaten Karo.
4. HU (50), warga Desa Sugihen, Kabupaten Karo.
5. SAM (27), warga Kabupaten Dairi.
6. F Sitinjak (11), warga Kabupaten Dairi.
7. GR Sitinjak (18), warga Kabupaten Dairi.
8. R Sitinjak (23), warga Kabupaten Dairi.

Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan kendaraan yang terlibat terdiri atas satu truk Fuso, dua Colt Diesel, lima minibus, dan satu sepeda motor. Polisi juga telah mengamankan Ilham (50) yang diduga sebagai pengemudi truk Fuso.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan bermula ketika truk Fuso bermuatan galon air mineral melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Truk tersebut diduga mengalami rem blong hingga menabrak delapan kendaraan di depannya.

"Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi ke Rimah Sakit H Adam Malik Medan dan satu diduga pelaku diamankan di Polsek Pancur Batu," kata Kombes Ferry.

Ia menambahkan, seluruh kendaraan telah dievakuasi ke bahu jalan sehingga arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tanah Karo maupun sebaliknya kembali normal.

Sementara supir Truck berinisial I beserta kernet Truck, sudah diamankan di Polsek Pancurbatu.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan delapan mobil dan satu sepeda motor.

"Kecelakaan beruntun itu melibatkan 8 mobil dan 1 sepeda motor serta mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, 8 luka ringan," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Jumat (17/7/2026).

Empat korban meninggal dunia masing-masing H Sitinjak (60), D Boru Manik (60), S Sitinjak, dan A Simorangkir. H Sitinjak, D Boru Manik, dan S Sitinjak diketahui merupakan warga Kabupaten Dairi.

Sementara korban luka ringan yakni SM (61) dan P Siburian (31), keduanya warga Sidikalang, Kabupaten Dairi. Enam korban lainnya yang dirujuk ke RSUP H. Adam Malik Medan adalah RF (41), HU (50), SAM (27), F Sitinjak (11), GR Sitinjak (18), dan R Sitinjak (23).

Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan kendaraan yang terlibat terdiri atas satu truk Fuso, dua Colt Diesel, lima minibus, dan satu sepeda motor. Polisi juga telah mengamankan seorang pria bernama Ilham (50) yang diduga sebagai pelaku.

Menurutnya, kecelakaan bermula ketika truk Fuso bermuatan galon air mineral melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Diduga akibat mengalami rem blong, truk tersebut menabrak delapan kendaraan lain yang berada di depannya.

"Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi dan satu diduga pelaku diamankan di Polsek Pancur Batu," kata Kombes Ferry.

Ia menambahkan, seluruh kendaraan yang terlibat telah dievakuasi ke bahu jalan sehingga arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tanah Karo maupun sebaliknya kembali normal.