Melansir berbagai sumber, Kamis (8/10/2026), Rebecca Klopper pun menilai, vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu merupakan putusan terbaik.

"Saya meyakini, hukuman 3 tahun penjara itu adalah hasil terbaik yang bisa diambil hakim. Sudah diusahakan," ujar Rebecca Klopper.

Begitupun, Rebecca Klopper tak memungkiri kejadian tersebut masih meninggalkan trauma mendalam baginya.

"Tapi bagaimanapun show must go on kan. Dijalani saja," tutur Rebecca Klopper.

Sebagai informasi, aktris 24 tahun tersebut terseret kasus video syur berdurasi 47 detik, pada Mei 2023.

Merasa dirugikan oleh penyebaran video tersebut, Rebecca Klopper pun melaporkan kasus dugaan pelanggaran UU ITE ke Bareskrim Polri, pada 22 Mei 2023.

Setelah melakukan penyelidikan intensif, Bareskrim Polri mengamankan Bayu Firlen sebagai pemilik akun X yang menyebarkan video tak senonoh tersebut. Polisi kemudian mengamankan Bayu di kawasan Tangerang, Banten.

Setelah melewati proses persidangan, majelis hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun memutus Bayu Firlen bersalah dengan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan penjara, pada 18 Januari 2024.

Kemarin, didampingi tim kuasa hukumnya, Rebecca Klopper mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada 7 Oktober 2026. Tujuannya, untuk berkonsultasi dan mengklarifikasi kasus penyebaran video syur tersebut.

Mereka juga melakukan konsultasi hukum mengingat sang aktris kembali aktif di dunia hiburan.

"Karena job Rebecca alhamdullilah mulai banyak lagi, jadi kami perlu melakukan langkah-langkah preventif. Makanya kami berkonsultasi terkait UU ITE," tutur Sandy Arifin, sang kuasa hukum.

Rebecca Klopper pun berharap, bisa memperbaiki kehidupannya dan menjadi lebih kuat berkat kasus tersebut.

"Manusia kan hanya bisa berencana ya. Semoga, permasalahan ini bisa bikin aku jadi orang lebih baik ke depannya," pungkas Rebecca Klopper.

Melansir berbagai sumber, Kamis (8/10/2026), putusan tersebut dijatuhkan lantaran Demian Aditya selaku pihak tergugat mangkir sebanyak dua kali berturut-turut dari panggilan sidang resmi yang telah dilayangkan oleh pihak pengadilan.

"Langsung pembuktian. Setelah pembuktian, diputus langsung... verstek," kata Humas PA Jakarta Selatan, Abid.

Sang humas menjelaskan, langkah majelis hakim yang langsung menjatuhkan putusan telah memiliki landasan hukum yang kuat, mengacu pada Pasal 125 dan 126 HIR.

Regulasi tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memutus perkara apabila tergugat tidak hadir setelah diberi kesempatan panggilan ulang.

"Nah ini dua kali. Jadi dua kali dipanggil, tidak hadir, maka pengadilan kemudian mengerjakan langsung pembuktian. Setelah pembuktian, langsung diputus verstek," tuturnya.

Terkait proses pembuktian kilat yang digelar di persidangan, Abid membeberkan bahwa majelis hakim memeriksa kelengkapan dokumen administratif pernikahan hingga mendengarkan keterangan saksi dari pihak Sara Wijayanto.

"Ya alat bukti itu kan bisa alat bukti tertulis ya, alat bukti surat, seperti KTP, kemudian akta nikah, dan lain-lain. Kemudian ke alat bukti lainnya yaitu saksi, cuma kalau di Pengadilan Agama masalah perceraian itu biasanya saksi lebih diutamakan," jelas Abid.

Kendati permohonan cerai telah dikabulkan oleh hakim, Abid menegaskan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Pihak pengadilan masih memberikan tenggang waktu selama 14 hari bagi Demian Aditya jika berniat mengajukan upaya hukum banding.

"Ada masa tenggang waktu untuk upaya banding mungkin, yaitu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan itu. Nah, kalau pihak tergugat tidak mengajukan banding, berarti resmi bercerai pada saat itu," jelasnya.

Disinggung mengenai adanya tuntutan harta gana-gini di balik perceraian tersebut, Abid memperkirakan gugatan Sara Wijayanto murni hanya ingin berpisah.

Pasalnya, tidak ada proses perdebatan materi berkepanjangan di dalam ruang sidang.

"Saya tidak tahu sebenarnya, tapi nampaknya kalau dua kali terus diputus verstek, nampaknya tidak ada. Karena kalau ada, itu akan membutuhkan waktu pembuktian-pembuktian selanjutnya," pungkas Abid.

Kartu kuning tersebut diberikan wasit Nyoto Nurhadi kepada Manahati pada menit ke-83 ketika PSMS menjamu Persikad Depok di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (3/10/2026) malam. Menariknya, kartu tersebut menjadi kartu kuning pertama yang diterima pemain PSMS sepanjang empat pertandingan awal kompetisi.

Sebelum pertandingan melawan Persikad, PSMS bahkan belum mengoleksi satu pun kartu kuning. Catatan pertandingan kontra Sumsel United, Persiku Kudus, dan Adhyaksa FC Bekasi menunjukkan tidak ada pemain PSMS yang mendapat kartu kuning.

Kondisi tersebut cukup menarik karena posisi pemain bertahan biasanya menjadi salah satu sektor yang paling rentan mendapat hukuman kartu akibat duel fisik, tekel, maupun pelanggaran untuk menghentikan serangan lawan. Namun, hingga pekan keempat, tidak ada bek PSMS yang masuk daftar penerima kartu kuning.

Catatan disiplin PSMS memang tidak sepenuhnya bersih dari hukuman wasit. Dua pemain Ayam Kinantan justru pernah menerima kartu merah. Kiper Rudi N Rajak mendapat kartu merah langsung ketika PSMS bertandang ke markas Sumsel United pada 13 September. Rudi diusir pada menit ke-57 dalam pertandingan yang berakhir 2-2.

Sementara itu, Asyraq Ghufran Rachmadhan juga menerima kartu merah saat PSMS menghadapi Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Patriot Chandra Bhaga, 27 September. Ghufran diusir pada menit ke-76 setelah PSMS unggul 1-0. Pertandingan tersebut kemudian juga diwarnai kartu merah untuk pemain Adhyaksa, Rundell Winchester.

Artinya, jika kartu merah dikeluarkan dari pembahasan kartu kuning, PSMS memang memiliki catatan sangat rendah dalam pelanggaran yang berujung peringatan wasit. Dari empat pertandingan, hanya Manahati yang mendapatkan kartu kuning.

Catatan tersebut bisa menjadi gambaran bahwa para pemain PSMS relatif mampu menjaga emosi dan bermain lebih sabar. Mereka tidak mudah terpancing dalam duel maupun situasi panas di lapangan.

Kedisiplinan itu tentu menjadi modal penting bagi PSMS yang sedang mengejar target promosi. Apalagi setelah menang 4-0 atas Persikad melalui satu gol Phillerson Oliveira dan hat-trick Javier Siverio, PSMS semakin membutuhkan konsistensi, bukan hanya dalam meraih poin, tetapi juga menjaga pemain tetap tersedia untuk pertandingan berikutnya.

Minimnya kartu kuning menunjukkan bahwa agresivitas PSMS sejauh ini tidak selalu diterjemahkan melalui pelanggaran keras. Jika mampu dipertahankan, sikap relatif sabar tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan Ayam Kinantan dalam menjalani panjangnya kompetisi.

Melansir berbagai sumber, Kamis (8/10/2026), Daniel Ekaputra mengatakan bahwa keputusannya menjadi sopir taksi online adalah demi menafkahi keluarga.

Pemain film Sebelum Iblis Menjemput ini tak mau hanya menggantungkan penghasilan dari dunia hiburan yang tidak pasti.

"Berbulan-bulan enggak ada income, harus lihat istri jadi pencari nafkah utama di keluarga. Jadi aku harus melakukan sesuatu," ungkapnya.

Sebagai informasi, Daniel Ekaputra merupakan atlet basket profesional sebelum mengalami cedera yang membuatnya terpaksa pensiun dan beralih ke dunia akting.

Ia tercatat membintangi film The Shadow Strays sebagai Troika, pembunuh bayaran yang mengincar Agen 13.

Aktor kelahiran 15 Februari 1992 ini juga pernah membintagi film garapan Timo Tjahjanto, V/H/S94 dan Jailangkung: Sendakal sebagai Inggi.

Saking seriusnya jadi sopir taksi, Daniel Ekaputra tak mau ngonten saat sedang membawa penumpang.

"Tugas gue sopir taksi, bukan aktor, bukan konten kreator," ucap Daniel Ekaputra.

Yang jelas, Daniel Ekaputra merasa memiliki tanggung jawab sebagai sopir yang saat itu sedang membawa penumpang.

Sehingga ia memilih untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir terlebih dahulu.

"Gue menjalankan 100 persen apa yang di (percayakan) di gue," pungkas Daniel Ekaputra.

Pertina Medan bahkan mengancam tidak memberangkatkan atlet apabila pengelolaan kontingen tetap dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan. Porprovsu XII Sumut 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 15 November 2026.

Keberatan tersebut muncul karena adanya perubahan mekanisme pengelolaan kontingen. Pertina menyebut, selama ini koordinasi keberangkatan dan pembinaan cabang olahraga menuju Porprovsu dilakukan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan.

Namun untuk Porprovsu XII 2026, anggaran yang sebelumnya diajukan KONI Medan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 disebut akan dikelola melalui Dispora Kota Medan.

Kondisi itu membuat Pertina Medan mempertanyakan posisi dan fungsi KONI dalam mempersiapkan kontingen Kota Medan menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Pertina Medan, Adol Frian Rumaijuk, mengatakan Porprovsu seharusnya menjadi momentum untuk mengukur hasil pembinaan olahraga di Kota Medan sekaligus mengejar target mempertahankan gelar juara umum.

"Porprovsu ini kan menjadi target kita memberikan prestasi dan gambaran bagaimana pembinaan di Kota Medan. Sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Medan bahwa beliau berharap Medan bisa menjadi juara umum," ujar Adol kepada Tribun Medan usai mengikuti rapat persiapan Porprovsu bersama KONI Medan, Kamis 8 Oktober 2026.

Adol mengatakan Pertina memahami apabila pemerintah daerah ingin memberikan dukungan terhadap kontingen Kota Medan. Namun, menurutnya, pengelolaan kontingen tetap seharusnya melibatkan KONI sebagai organisasi yang menaungi cabang-cabang olahraga.

Ia menilai apabila tugas tersebut sepenuhnya diambil alih Dispora, fungsi KONI dalam pembinaan dan peningkatan prestasi atlet berpotensi tidak berjalan maksimal.

"Dengan begini seolah-olah KONI diambil alih fungsinya oleh Dispora. Kami dari cabor tinju Pertina Kota Medan menolak sistem ini karena ada yang disederai di sini, yaitu fungsi daripada KONI itu sendiri," katanya.

Pertina Medan bahkan menyatakan siap tidak memberangkatkan atlet apabila persoalan pengelolaan kontingen tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.

"Makanya kita minta, kalau memang ini tidak mau KONI Medan yang menyelenggarakan, maka Pertina Kota Medan tidak akan memberangkatkan atlet ke Porprovsu," tegas Adol.

Selain mekanisme pengelolaan kontingen, Adol menyebut keberatan Pertina juga berkaitan dengan anggaran pembinaan atlet. Ia mengatakan pada 2026 pihaknya tidak mendapatkan dana pembinaan seperti yang diharapkan.

Setelah berkoordinasi dengan KONI Medan, Pertina mendapat penjelasan bahwa anggaran yang diajukan KONI kepada Pemerintah Kota Medan melalui Dispora tidak sepenuhnya dikelola KONI Medan.

"Di tahun 2026 ini kami tidak mendapatkan uang binaan. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari KONI Medan, ternyata anggaran yang dihibahkan ke KONI Medan yang seyogianya untuk pembinaan atlet itu tidak diserahkan sepenuhnya ke KONI Medan," jelasnya.

Adol juga mempertanyakan komunikasi dari Dispora Medan terkait persiapan keberangkatan kontingen. Menurutnya, hingga Kamis 8 Oktober 2026, Pertina Medan belum menerima surat resmi dari Dispora mengenai persiapan maupun teknis keberangkatan atlet.

"Sampai hari ini juga tidak ada sepucuk surat pun yang disampaikan oleh Dispora kepada Pertina Medan ataupun yang membina cabor tinju di Kota Medan. Yang mengkoordinasikan kita selama ini adalah KONI," ujarnya.

Meski belum mendapatkan kepastian mengenai mekanisme keberangkatan, Pertina Medan tetap mempersiapkan atlet secara mandiri. Sebanyak 14 atlet disiapkan untuk turun di 14 kelas pertandingan pada Porprovsu XII 2026.

Pertina Medan memasang target tujuh medali emas dari 14 kelas tersebut, serta berharap atlet lainnya turut menyumbangkan medali bagi kontingen Kota Medan.

"Kita mempersiapkan 14 atlet untuk 14 kelas yang dipertandingkan dengan target tujuh medali emas dan sisanya juga mendapatkan medali dan juara umum," katanya.

"Persiapan keberangkatan belum ada dikomunikasikan, tetapi kita tetap mempersiapkan atlet meskipun dengan swadaya semuanya," lanjut Adol.

Sementara itu, Ketua KONI Medan, Aswindy Fachrizal, menegaskan KONI Medan tidak melepas tanggung jawab terhadap persiapan atlet Kota Medan menuju Porprovsu XII 2026.

Menurut Aswindy, persoalan pengelolaan kontingen berkaitan dengan sumber anggaran yang saat ini ditempatkan di Dispora Medan. Ia mengatakan secara prinsip Porprovsu merupakan ajang KONI sehingga pengelolaan kontingen semestinya berada di KONI apabila anggaran diberikan dalam bentuk hibah kepada KONI Medan.

"Sebenarnya kan Porprovsu ini ajang KONI. Tetapi kita sudah koordinasi dengan Dispora, anggaran Porprovsu itu sudah dititipkan di Dispora. Jadi bukan artinya kita dari KONI Kota Medan yang membawa kontingen. Pengurus kontingen di sana adalah Dispora," kata Aswindy.

Aswindy menegaskan KONI Medan tidak bermaksud lepas tangan dalam mempersiapkan atlet. Namun, karena anggaran berada di Dispora, pihaknya berharap Dispora yang mengurus kontingen Kota Medan.

"KONI tidak lepas tangan, tetapi Dispora yang akan mengurus kontingen Porprovsu. Saya juga menyampaikan kepada cabor bahwa Kadispora yang akan menjadi ketua kontingen," ujarnya.

Menurut Aswindy, kondisi tersebut sempat menimbulkan keberatan dari sejumlah cabang olahraga yang menginginkan KONI Medan tetap menjadi pihak yang membawa kontingen. Ia mengaku telah berupaya mencari jalan tengah agar perbedaan mekanisme tersebut tidak berdampak terhadap atlet yang telah menjalani persiapan panjang.

"Saya juga sudah berupaya mendinginkan mereka, tapi cabor tetap kekeh anggaran harus ke KONI Medan karena ini ajang KONI," katanya.

Aswindy mengingatkan agar perbedaan pandangan antara organisasi olahraga dan pemerintah daerah tidak sampai merugikan atlet. Ia menyebut sekitar 435 atlet Kota Medan telah dipersiapkan mengikuti Porprovsu XII 2026.

"Saya sudah berikan solusi. Kalau untuk atlet, kasihan atletnya. Ada 435 atlet. Kalau semisalnya karena ego kita atlet tidak bertanding, mereka sudah persiapan dari Januari sampai sekarang," ujar Aswindy.

Ia berharap persoalan mengenai pengelolaan kontingen dapat segera diselesaikan sehingga seluruh atlet Kota Medan tetap dapat tampil pada Porprovsu XII 2026.

Aswindy juga menyampaikan bahwa Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga dan mendukung target Kota Medan mempertahankan prestasi sebagai juara umum.

"Saya berpesan kepada cabor bahwa Wali Kota Medan sebenarnya mendukung kontingen Kota Medan untuk bisa juara umum di Porprovsu. Saya sampaikan juga kita hadiahkan juara umum ini untuk Wali Kota Medan karena beliau mendukung olahraga," pungkasnya.

Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan di Aula Bung Karno di lingkungan kantor DPC PDI Perjuangan Del Serdang, Lubuk Pakam. Kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak setelah mengalami gangguan kesehatan dalam pelaksanaan program MBG.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya kader PDI Perjuangan Sumatera Utara menerjemahkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri agar kader tidak hanya hadir ketika masyarakat berada dalam keadaan baik, tetapi juga memberikan perhatian ketika masyarakat menghadapi persoalan.

Bagi PDI Perjuangan, perhatian tersebut tidak selalu harus dalam bentuk yang besar, tetapi dapat diwujudkan dengan datang langsung, mendengar dan membantu sesuai kemampuan.

Kasus di Galang terjadi, Jumat (18/9/2026) lalu, ketika siswa dari empat sekolah dasar mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan dan minum susu MBG dan kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Galang.

Para siswa berasal dari SDN 101976 Bandar Kuala, SDN 106197 Paku, SDN 101961 Timbang Deli, dan SDN 107827 Titi Besi, dengan keluhan yang dilaporkan antara lain sakit perut, mual, muntah dan pusing.

Dapur SPPG di Desa Galang Barat yang memasok makanan tersebut kemudian dikenai penghentian operasional sementara selama 20 hari sejak 18 September.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan mengatakan, keputusan untuk memberikan tali asih berangkat dari keinginan kader untuk ikut merasakan apa yang dialami keluarga setelah anak-anak mereka mengalami gangguan kesehatan.

Menurutnya, persoalan seperti ini tidak cukup hanya dilihat dari sisi kejadian, tetapi juga dari kekhawatiran orang tua setelahnya.

"Ketika anak mengalami gangguan kesehatan setelah makan di sekolah, yang dirasakan orang tua tentu bukan hal yang ringan. Ada rasa takut, ada kekhawatiran, dan ada pertanyaan apakah kejadian seperti ini akan terulang. Kami datang hari ini untuk berbagi sedikit beban itu dengan keluarga," kata Sutrisno.

Ia menjelaskan, tali asih disalurkan dalam bentuk tabungan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi siswa terdampak. Semua korban di kecamatan Galang tidak perlu menjalani perawatan intensif hingga harus opname atau di rujuk ke Faskes yang lebih tinggi.

Maka semua anak yang menjadi korban keracunan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang (59) orang, masing- masing mendapatkan tabungan BRI sebesar Rp300.000.

"Bantuan ini bukan tentang seberapa besar nilainya. Kami sadar apa yang diberikan tidak akan menghapus pengalaman yang sudah dialami anak-anak dan keluarga. Tetapi dalam semangat gotong royong, kami ingin mengambil bagian, sekecil apa pun, untuk membantu mereka melewati situasi ini," tutur Sutrisno.

Menurutnya, perhatian terhadap siswa terdampak juga harus diikuti dengan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, terutama dari sisi keamanan pangan.

Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, katanya, harus memberikan rasa aman kepada siswa dan orang tua sejak makanan dipersiapkan hingga dikonsumsi.

"Kalau kita berbicara tentang anak-anak, ukuran keberhasilan program bukan hanya apakah makanan sampai ke sekolah, tetapi apakah makanan itu aman dan benar-benar memberikan manfaat. Kejadian di Galang harus menjadi pelajaran agar pengawasan diperkuat dan tidak ada lagi anak yang mengalami hal serupa," imbuhnya.

Ia mengatakan, perhatian yang diberikan di Galang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan PDI Perjuangan Sumatera Utara setelah sebelumnya dilakukan di Karo dan Asahan.

Sutrisno menyebut pesan Megawati Soekarnoputeri menjadi pengingat bagi kader bahwa kerja politik juga harus memiliki kepedulian terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Bu Megawati selalu menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari kerja kader. Bagi kami, itu bukan sekadar pesan yang disampaikan dalam forum, tetapi sesuatu yang harus diterjemahkan dalam tindakan. Ketika ada anak-anak yang mengalami persoalan, kami memilih untuk datang, melihat langsung dan ikut membantu semampu kami," ungkap Sutrisno.

Pemberian tali asih tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Sutarto (sekretaris), bersama Meriahta Sitepu (bendahara), Muhammad Afan, Samulya Indra, Henry Dumanter Tampubolon, Dameria Pangaribuan, R Mawarni Tampubolon. Agustiawan Saragih, Bima Nusa, Oki Teger Bangun dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Deli Serdang, perwakilan BRI, pihak sekolah, orang tua siswa, serta para siswa terdampak MBG. (**)

Menurut Hendra, persoalan tersebut berkaitan dengan penetapan Desil masyarakat dalam data yang digunakan pemerintah. Di lapangan, masih ditemukan warga yang tergolong tidak mampu justru masuk dalam kategori Desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sosial.

"Banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi masuk dalam desil tinggi. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi haknya," ujar Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (8/10/2026).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, penggolongan Desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Sebab, terdapat warga dengan kondisi ekonomi rentan yang tidak masuk sebagai penerima bansos karena dianggap masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Padahal, lanjut Hendra, masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi terbawah semestinya menjadi prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Persoalannya bukan hanya ada atau tidak ada bantuan, tetapi bagaimana data penerimanya benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan," imbuhnya.

Hendra juga meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Sosial, segera melakukan evaluasi terhadap sistem penentuan desil serta mekanisme pemutakhiran data penerima manfaat.

Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam data penerima bantuan.

Ia juga meminta adanya mekanisme verifikasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya data ganda maupun masyarakat yang tidak layak justru menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.

"Data harus terus diperbarui dan diverifikasi. Jangan sampai orang yang sudah tidak layak tetap menerima bantuan, sedangkan masyarakat miskin justru tidak terdata," tegas Wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Komisi E DPRD Sumut, lanjut Hendra, akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Bannsos.

"Harapan kita, bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak lagi terkendala persoalan data," pungkasnya. (**)

Revisi tersebut diarahkan untuk mengakomodasi enam program strategis daerah yang dinilai membutuhkan kepastian tata ruang dan penyesuaian status kawasan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti S.Hut M.Si, mengatakan sejumlah program strategis tersebut sebelumnya masih terkendala karena terdapat lokasi yang masuk dalam kawasan hutan maupun peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pengembangan.

"Pada saat ini masih dalam proses. Belum masuk ke tahap final karena program-programnya masih direvisi. Ada enam program yang menjadi program strategis Sumatera Utara," ujar Darma kepada wartawan usai rapat pembahasan revisi Perda RTRW Sumut di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (8/10/2026).

Darma menjelaskan, salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pengembangan kawasan industri strategis Sumatera Utara. Kawasan tersebut akan diarahkan menjadi kawasan agribisnis dengan mengembangkan industri berbasis komoditas unggulan Sumut.

Menurutnya, pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya mengandalkan sektor hulu, tetapi juga mendorong hilirisasi komoditas sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

"Lahan yang digunakan merupakan lahan perkebunan Sumatera Utara. Insya allah kawasan strategis ini akan diarahkan menjadi kawasan agribisnis, termasuk hilirisasi industri komoditas yang ada di Sumatera Utara, seperti kopi dan kakao," jelas politisi Partai Golkar ini.

Selain kawasan agribisnis, revisi RTRW juga mengakomodasi perubahan peruntukan ruang pada sejumlah lokasi yang sebelumnya berstatus kawasan hutan untuk mendukung pengembangan pertanian dan sektor strategis lainnya.

Darma menyebutkan, salah satu kawasan yang masih dalam pembahasan memiliki luasan sekitar 1.000 hektare. Penyesuaian status dan tata ruang diperlukan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan.

"Awalnya ada yang masuk kawasan hutan. Contohnya ada sekitar 1.000 hektare. Itu yang sedang dibahas agar tidak menjadi lahan kosong, tetapi dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan diarahkan untuk agribisnis," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Selain kawasan agribisnis, sejumlah kawasan strategis pariwisata juga masuk dalam revisi RTRW. Salah satunya kawasan strategis Danau Toba yang akan diperkuat sebagai kawasan pariwisata.

Kemudian terdapat kawasan di sekitar Kabupaten Samosir dan kawasan lainnya yang berdekatan dengan Danau Toba yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Sementara di wilayah Deli Serdang, revisi RTRW juga diarahkan untuk mengakomodasi pengembangan kawasan industri.

Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat posisi Deli Serdang sebagai salah satu kawasan penting dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

"Yang berikutnya ada kawasan strategis Danau Toba untuk sektor pariwisata. Ada juga kawasan di sekitar Danau Toba yang akan diarahkan menjadi areal pariwisata. Kemudian di Deli Serdang akan dikembangkan menjadi kawasan industri," ungkapnya.

Terkait luas lahan yang dibutuhkan untuk keenam program strategis tersebut, Darma mengatakan, kebutuhan lahannya bervariasi. Ada kawasan yang membutuhkan sekitar 2.500 hektare, sementara lokasi lainnya hanya sekitar 300 hektare atau menyesuaikan kebutuhan masing-masing program.

Ia menegaskan, pembahasan revisi RTRW tidak hanya dilakukan DPRD dan Pemprovsu tetapi melibatkan sejumlah instansi teknis agar perubahan tata ruang memiliki dasar dan kajian yang jelas.

Rapat Bapemperda tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Bapemperda, diantaranya Yahdi Khoir Harahap MBA, Dr Aripai Tambunan, Manaek Hutasoit dan T Mikael Purba.

Sejumlah organisasi perangkat daerah juga hadir dalam pembahasan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Koperasi serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si dan lainnya.

Lebih lanjut Darma mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga terus dilakukan untuk memastikan revisi tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

"Kita maksimalkan Desember. Selambat-lambatnya mungkin awal tahun depan sudah bisa. Ini termasuk inisiatif kita," katanya.

Ia berharap revisi RTRW tersebut tidak sekadar menjadi perubahan dokumen tata ruang, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan Sumatera Utara dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, pertanian, industri dan pariwisata.

Dia berharap dengan adanya kepastian tata ruang, enam program strategis tersebut diharapkan dapat berjalan lebih terarah sekaligus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (**)

Selain itu, Pemprovsu juga menargetkan seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (8/10/2026).

"Secara umum terdapat 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang di tahun ini melaksanakan 5.395 kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan fisik non infrastruktur," ujar Faisal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 853 merupakan kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur. Selain itu, terdapat dua program strategis nasional, 364 kegiatan Program Strategis Daerah (PSD), 236 kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 655 kegiatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Faisal menjelaskan, total porsi anggaran kegiatan secara umum di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp4,4 Triliun. Dari jumlah tersebut, nilai pekerjaan yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp3,7 Triliun.

"Untuk realisasi fisik ini kami menerima laporan pada tanggal 10 setiap bulannya dari masing-masing OPD, laporan di bulan ini masih proses penginputan dalam aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut," bebernya.

Terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumut atau Quick Wins, Faisal mengatakan program tersebut dilaksanakan oleh sembilan OPD dengan total 236 kegiatan.

Pagu anggaran PHTC dialokasikan sekitar Rp1,1 Triliun, dengan nilai yang telah berkontrak sebesar Rp1 Triliun dan capaian realisasi fisik mencapai 39,30 persen.

Sementara itu, Program Strategis Daerah (PSD) yang diatur melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah.

Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 Miliar. Nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp826 Miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61 persen hingga triwulan III.

Lebih lanjut Faisal menyebutkan, capaian realisasi pembangunan daerah masih mengalami dinamika. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemetaan dan analisis terhadap berbagai faktor teknis maupun nonteknis, termasuk jadwal proses pengadaan barang dan jasa.

"Ada beberapa kegiatan yang baru berkontrak di bulan Juli dan September. Namun melihat sisa masa waktu yang ada, insya Allah seluruh pelaksanaan kegiatan ini dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026. Ini menjadi komitmen kita bersama agar target Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tuntas tepat waktu," tandas Faisal.

Untuk memastikan akurasi data sekaligus mempercepat evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu juga memanfaatkan aplikasi PRP2 Sumut. Setiap perangkat daerah telah menugaskan admin khusus untuk menginput data realisasi secara berkala, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

"Kami optimis pelaksanaan kegiatan dapat rampung semua sebelum akhir tahun," pungkasnya. (**)

Sikap tersebut disampaikan Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut, Pdt Berkat Kurniawan Laoli S.Pd MIP kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Kamis (8/10/2026), menyikapi sejumlah sejumlah kejanggalan dalam tahapan seleksi.

"Fraksi Partai NasDem secara resmi telah menyerahkan surat keberatan kepada Ketua DPRD Sumut pada 19 September 2026 lalu. Kami menolak keseluruhan hasil seleksi KPID karena cacat prosedural," ujarnya.

Berkat menerangkan, surat keberatan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus berisi temuan dan kejanggalan selama proses seleksi berlangsung.Salah satunya terkait perubahan Badan Musyawarah (Banmus) yang dilakukan mendadak dan tidak kuorum.

"Konsentrasi keberatan sudah kami uraikan, termasuk Banmus perubahan yang dilakukan mendadak dan tidak kuorum. Kenapa bisa ada Banmus di balik Banmus, padahal Banmus sedang perjalanan dinas. Dibelakang mereka buat Banmus," ungkap wakil rakyat dari Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini.

Lebih lanjut Berkat menjelaskan, bahwa Banmus perubahan tersebut hanya mengubah agenda perkenalan dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) KPID Sumut menjadi agenda pemilihan.

"Anehnya, yang diubah hanya masalah KPID. Kenapa harus dipaksakan? Harusnya hanya Fit and Proper Test, bukan pemilihan. Yang diubah bukan judul agenda, tetapi keterangan. Pimpinan yang mengubah Banmus itu Wakil Ketua DPRD Sumut Fraksi Partai Gerindra H Ihwan Ritonga SE MM," bebernya.

Masih kata Berkat Laoli, jika ada perubahan agenda, yang seharusnya diubah adalah judul, bukan keterangan. Ia menilai manuver tersebut tidak lazim.

"Sepandai-pandainya Tupai melompat, pasti jatuh juga. Makanya NasDem saat itu Walk Out," tandasnya.

Berkat menambahkan, surat yang ditandatangani Ketua DPRD Sumut sudah jelas menyebut agenda perkenalan dan uji kelayakan, bukan pemilihan.

"Erni berpatokan pada hasil Banmus sebelumnya, saya yakin Erni saja tidak tahu. Saya sudah konfirmasi kepada Ricky Anthony, Wakil Ketua DPRD Sumut Fraks Partai NasDem, bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam diskusi Banmus perubahan. Lazimnya pimpinan itu kolektif kolegial, harus dilibatkan. Peserta juga harus tahu ada perubahan agenda saat itu juga," pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution saat Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (8/10/2026).

"BKP diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kab/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota," terang Faisal.

Faisal menyebutkan, pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 Miliar. Dari jumlah tersebut, BKP yang telah berkontrak mencapai Rp325 Miliar dengan penerima sebanyak 30 kabupaten/kota.

Saat ini, realisasi fisik pembangunan terus berjalan dan Pemprovsu memastikan seluruh kegiatan yang didanai melalui BKP dapat rampung hingga Desember 2026.

Menurut Faisal, progres realisasi BKP juga akan menjadi salah satu pertimbangan Pemprovsu dalam pemberian reward kepada kabupaten/kota pada 2027. Pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan realisasi yang baik akan menjadi perhatian dalam penilaian tersebut.

"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar, di antaranya Nias Utara sebesar Rp23 Miliar, Asahan Rp28 Miliar, Karo Rp23,4 Miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 Miliar, Padanglawas Rp20 Miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 Miliar.

Selain itu, terdapat sejumlah kabupaten/kota lainnya yang menerima BKP sebesar Rp15 Miliar hingga di bawah Rp5 Miliar.

Faisal menjelaskan, sebagian besar proposal BKP yang diajukan kabupaten/kota diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKP juga diselaraskan dengan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jadi emang ini yang paling idola, diseluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infratsruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabapaten/kota," pungkasnya. (**)

Ekonom asal Sumatra Utara (Sumut), Gunawan Benjamin, menyoroti bahwa tekanan pada pasar keuangan ini tidak terlepas dari sentimen global yang sangat sensitif terhadap eskalasi konflik militer.

"Kekhawatiran pelaku pasar langsung melonjak seiring kabar bahwa AS kembali menegaskan rencana serangan besar-besaran ke Iran, sekaligus menolak opsi perdamaian. Ini langsung memicu kepanikan di pasar komoditas dan keuangan global," ujar Gunawan saat dihubungi, Kamis (8/9/2026).

Dampak langsung dari situasi tersebut terlihat pada lonjakan harga minyak mentah dunia jenis Brent yang melambung ke kisaran 105 dolar AS per barel pada perdagangan sore.

Kenaikan harga energi ini turut mendongkrak yield US Treasury tenor 10 tahun ke level 5,34%, yang kemudian memicu pelarian modal asing dari pasar berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Di lantai bursa, IHSG ditutup melemah cukup dalam sebesar 1,88% ke level 6.031. Pergerakan indeks saham domestik ini berada di zona terendahnya sepanjang sesi perdagangan, sejalan dengan mayoritas bursa saham di kawasan Asia yang juga mengalami pelemahan.

Gunawan menilai, penutupan di level terendah hari ini membuka peluang koreksi teknikal lanjutan. "IHSG kini berada dalam posisi rentan dan berpeluang besar untuk menguji level psikologis penting di 6.000 jika eskalasi di Timur Tengah terus memburuk tanpa ada sinyal pendinginan," tambahnya.

Tekanan eksternal juga menghantam mata uang Garuda. Rupiah ditutup melemah signifikan di level Rp17.895 per dolar AS, setelah mengalami tekanan jual sejak sesi perdagangan pagi dibuka.

Menariknya, di tengah gejolak geopolitik yang biasanya menjadi momentum bagi aset safe haven, harga emas justru tercatat mengalami koreksi ke level 4.122 dolar AS per troy ounce (atau setara dengan kisaran Rp2,38 juta per gram).

Koreksi pada emas ini menunjukkan tingginya kebutuhan likuiditas dolar di kalangan investor global di tengah kepanikan pasar yang meluas.

Gunawan mengingatkan para investor dan pelaku usaha di tanah air untuk tetap waspada dan mengambil langkah mitigasi risiko yang prudent.

Mengingat volatilitas pasar keuangan saat ini sangat bergantung pada perkembangan situasi militer di Timur Tengah, fleksibilitas finansial menjadi kunci utama untuk menghadapi ketidakpastian global dalam jangka pendek.

Penegasan tersebut disampaikan Rico Waas saat menjadi pembicara utama dalam ajang India-Sumatra Business Forum 2026 yang dihelat di Hotel Aryaduta Medan, Kamis (8/10/2026).

Forum strategis ini turut dihadiri oleh Konsul Jenderal India untuk Sumatra, Ravi Shanker Goel bersama istri, Ruchi Goel; mewakili Gubernur Sumatra Utara yakni Kepala Biro Pemerintahan Abu Kosim; President of Junior Chamber International (JCI) Medan Alfian Linux; Head Operation ION Indonesia Haryo Kusuma Wibawa; Ketua PHRI Sumut Melky Maydiroy Waas; serta jajaran pengusaha dari kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Rico yang didampingi Kadis Kominfo Arrahmaan Pane dan Kadis Koperasi UKM Perindag Hendra Ridho Gunawan Siregar menegaskan bahwa pihaknya sangat ambisius mendatangkan modal asing demi menggenjot pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kalau kami di wali kota ini, inginnya investasi datang kepada kami sebanyak-banyaknya," ujar Rico di hadapan para investor.

Rico membeberkan, salah satu proyek mercusuar yang saat ini tengah dijajaki adalah rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional oleh investor asal India di Medan. Ia berharap rencana strategis tersebut dapat segera terealisasi di lapangan.

Selain sektor kesehatan, potensi ekonomi Medan dinilai sangat menggiurkan. Dengan populasi mencapai sekitar 2,5 juta jiwa, Medan memegang peranan vital sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

Menariknya, dalam forum tersebut Rico juga menerima sertifikat penghargaan dari JCI Medan atas paparannya yang berfokus pada pembukaan peluang ekspor-impor bagi UMKM lokal melalui pemanfaatan pasar digital.

Guna menepis kekhawatiran para investor terkait birokrasi, Pemko Medan terus menggenjot perbaikan infrastruktur, pemeliharaan keamanan, serta kepastian hukum. Rico memastikan bahwa proses perizinan usaha kini dipangkas menjadi jauh lebih sederhana agar tidak menjadi batu sandungan bagi pelaku bisnis.

Bahkan, politisi muda ini tak segan-segan membuka jalur komunikasi langsung bagi investor yang berniat menanamkan modalnya di Medan.

"Pemerintah Kota Medan dan saya menjamin investasi di Kota Medan ini akan dipermudah, dan kami akan membantu secara langsung agar nantinya investasi bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

"Jangan ragu untuk menghubungi saya, jangan ragu untuk menghubungi dinas-dinas saya. Mudah-mudahan kita akan membantunya dengan mudah," pungkas Rico, sekaligus mengajak para pengusaha lokal untuk jeli menangkap peluang ekspansi bisnis ke pasar India melalui forum ini.

Komitmen ini ditegaskan lewat partisipasi aktif Pemko Medan dalam Sosialisasi Pelayanan Clearance Pejabat BUMD yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, yang hadir mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Turut mendampingi dalam kesempatan itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan Anggia Ramadhan bersama jajaran manajemen.

Sosialisasi ini menyoroti pentingnya mekanisme clearance bagi pejabat BUMD, sebuah sistem penyaringan dan evaluasi terstruktur untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan target kinerja sekaligus membentengi pengelola BUMD dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Asisten Ekbang Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, menyambut positif penerapan sistem tersebut. Menurutnya, tata kelola yang bersih dan transparan merupakan fondasi mutlak untuk melahirkan BUMD yang tangguh dan berdaya saing.

"Pemko Medan terus mendorong agar BUMD kita dapat berkembang secara profesional. Ke depan, BUMD bukan hanya dituntut menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, melainkan juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal," tegas Citra.

Diketahui kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengalaman empiris serta dinamika pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di provinsi Sumatera Utara.

Melalui kegiatan bedah buku ini, peserta diajak untuk memahami berbagai catatan dan pengalaman pengawasan yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Membuka pembicaraan, Lolly Suhenty selaku Koordinator Pencegahan, Parmas dan Kehumasan Bawaslu RI. Selanjutnya, kegiatan menghadirkan Suhadi Sukendar Situmorang, Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, selaku penulis buku Jejak Pengawasan Pilkada.

Sementara itu, diskusi menghadirkan Dr Pangi Syarwi Chaniago, pengamat politik Voxpol Center, serta Raja Ahab Damanik selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagai panelis. Kehadiran para narasumber tersebut memberikan perspektif yang beragam terkait pengalaman pengawasan, penyelenggaraan pemilihan, serta dinamika demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Bawaslu Tapsel bersama 10 Kabupaten/kota se-Sumatera Utara berkontribusi menuliskan pengalaman empiris pada pemilihan serentak tahun 2024 di bumi dalian Na Tolu dengan judul "Kinerja Kehumasan Bawaslu melalui Publikasi dalam meningkatkan Pengawasan Pilkada tahun 2024 kabupaten Tapanuli Selatan" dengan penulis Vernando M Aruan, Kordiv HPPH Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan Darman Syah Pulungan, Dosen Fisipol UMTS.

Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkaya referensi dan pengetahuan jajaran pengawas melalui pengalaman serta pemikiran yang disampaikan dalam forum. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman terhadap pengawasan tahapan pemilihan secara berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan diikuti oleh peserta secara daring. Selain memperoleh pengetahuan dari kegiatan bedah buku, seluruh peserta juga mendapatkan sertifikat secara gratis sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong peningkatan kapasitas dan wawasan jajaran, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilakukan secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Vernando.

‎Berdasarkan hasil pemilihan yang digelar di Sekretariat Forwakum Sumut, Jalan Candi Prambanan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumut, pada Rabu (7/10/2026) sore, Aris unggul tipis atas Rido Sitompul.

‎Dari 20 orang yang menyalurkan hak suara, Aris memperoleh 10 suara, sementara Rido memperoleh delapan suara. Terdapat dua suara dinyatakan tidak sah. Pemilihan berlangsung kondusif dan demokratis.

‎Aris menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Forwakum Sumut yang telah kembali mempercayai dirinya menjadi Ketua Forwakum Sumut untuk tiga tahun ke depan. Bagi Aris ini merupakan periode ketiga memimpin Forwakum Sumut.

‎"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayai saya sebagai Ketua Forwakum Sumut. Saya berkomitmen akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan integritas," ucapnya.

‎Jurnalis LKBN Antara Sumut itu mengajak seluruh anggota Forwakum Sumut untuk sama-sama menyongsong satu periode ke depan. Ia berharap perbedaan pilihan tidak menjadi pemecah atmosfer kekeluargaan.

‎"Dalam pesta demokrasi, suatu hal yang biasa perbedaan pilihan. Jangan jadikan perbedaan pilihan ini membuat kita saling menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain, kita harus solid. Mari kita berjalan dan melangkah bersama untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini," tutur Aris.

‎Senada dengan Aris, Rido juga menuturkan bahwa proses demokrasi perlu dalam sebuah organisasi untuk memilih puncak pimpinan. Jurnalis Harian SIB itu legowo dan menerima hasil ini dengan lapang dada. Rido juga mengajak kepada anggota untuk mendukung kepengurusan Aris.

‎Setelah terpilih sebagai Ketua Forwakum Sumut, selanjutkan akan dilangsungkan pelantikan yang rencananya digelar dalam acara Pelantikan dan Rakerda Forwakum Sumut Periode 2026–2029 pada 30, 31, Oktober dan 1 November 2026.

Proyek bernilai lebih dari Rp88 Miliar itu disebut baru terealisasi kurang dari 50 persen, namun pembayaran telah mencapai sekitar 68 persen dari nilai anggaran.

Temuan tersebut diperoleh Berkat Laoli saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan SMA Negeri Sukma Gunung Sitoli, Selasa (29/9/2026), disela-sela kegiatan Reses bersama Anggota DPRD Sumut Agustinus Zega.

Politisi Partai NasDem ini menilai kondisi itu perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama untuk memastikan pekerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target dan ketentuan kontrak.

Tak hanya itu, lanjut Berkat Laoli, dirinya membawa persoalan tersebut ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut yang dihadiri Pj Sekretaris Daerah Sumatera Utara (Sekda Sumut) Timur Tumanggor bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

Dalam rapat tersebut, Berkat Laoli mempertanyakan kesesuaian antara progres fisik pekerjaan dengan realisasi pembayaran proyek.

Ia mengkhawatirkan apabila kondisi tersebut tidak segera dievaluasi, pekerjaan revitalisasi SMA Negeri Sukma Gunung Sitoli tersebut berpotensi tidak selesai sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

"Yang kita khawatirkan pekerjaan ini tidak selesai tepat waktu. Karena progres pekerjaannya belum sampai 50 persen, sementara pembayaran sudah mencapai sekitar 68 persen," tegasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (8/10/2026).

Berkat meminta pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan evaluasi secara serius terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Menurutnya, setiap pembayaran pekerjaan semestinya memiliki keterkaitan dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai temuan administratif semata, sebab menyangkut penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar dan kepentingan masyarakat.

"Jangan sampai nanti anggaran sudah banyak dibayarkan, tetapi pekerjaan belum selesai. Pemerintah harus memastikan proyek ini benar-benar selesai dan manfaatnya dirasakan masyarakat," katanya.

Berkat berharap Pemprovsu segera meminta penjelasan dari pihak terkait mengenai kondisi proyek, termasuk progres fisik, dasar pembayaran yang telah dilakukan, serta target penyelesaian pekerjaan.

Ia menegaskan DPRD Sumut akan terus mengawasi pelaksanaan proyek tersebut melalui fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran.

"Ini uang rakyat. Karena itu kita harus memastikan penggunaannya sesuai dengan progres pekerjaan dan hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (**)

Pemilihan digelar di Sekretariat Forwakum Sumut, Jalan Candi Prambanan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Rabu 7 Oktober 2026 sore, dan diikuti 20 pemilik hak suara.

Dalam penghitungan suara, Aris Rinaldi Nasution memperoleh 10 suara. Sementara pesaingnya, Rido Sitompul, yang merupakan jurnalis Harian SIB, meraih delapan suara. Dua suara lainnya dinyatakan tidak sah.

Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Aris untuk periode ketiga memimpin Forwakum Sumut, organisasi yang menaungi para jurnalis hukum di Sumatera Utara.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Aris menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya. Ia berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayai saya sebagai Ketua Forwakum Sumut. Saya berkomitmen akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan integritas," ujar Aris.

Aris juga mengajak seluruh anggota menjaga kebersamaan setelah proses pemilihan selesai. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar dan tidak seharusnya mengganggu hubungan antaranggotanya.

"Dalam pesta demokrasi, suatu hal yang biasa perbedaan pilihan. Jangan jadikan perbedaan pilihan ini membuat kita saling menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain. Kita harus solid. Mari kita berjalan dan melangkah bersama untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini," tegasnya.

Sementara itu, Rido Sitompul menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Jurnalis Harian SIB tersebut menilai proses demokrasi merupakan bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi. Ia juga mengajak seluruh anggota mendukung kepengurusan Forwakum Sumut periode 2026–2029.

Setelah penetapan ketua terpilih, Forwakum Sumut dijadwalkan menggelar pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) periode 2026–2029 pada 30–31 Oktober hingga 1 November 2026.

Aksi tahanan melarikan diri terjadi di Lapas kelas dua B Pasir Pengaraian Rokan Hulu, Riau. Seorang tahanan berinisial RI alias Ramos (32), yang merupakan tahanan narkotika berhasil melarikan diri dari hunian lapas.

Peristiwa itu terjadi pada Senin 5 Oktober 2206. Pelaku melarikan diri dengan memanfaatkan kesempatan saat hendak berobat ke klinik lapas. Ia melarikan diri dengan cara melompat dari atap blok tahanan menuju pagar tembok lapas.

Ia melarikan diri ke arah perkebunan warga dan hutan rawa melalui belakang kantor Lapas pasir pengaraian. Petugas lapas langsung melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku dengan menyebar ke sejumlah titik yang berada di dekat lapas. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan oleh tim dari lapas pasir pengaraian.

Sebelum melarikan diri dan kini menjadi buronan petugas, RI merupakan pelaku pidana narkotika yang pernah diungkap jajaran Polsek Rambah Samo.

Kasus sabu tersebut menjadi awal perjalanan hukum RI hingga akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir pengaraian.

RI diketahui berstatus Tahanan A III dalam perkara tindak pidana narkotika dengan nomor registrasi AIII/DW/422/2026. Ia masih menjalani proses hukum lanjutan atau banding setelah sebelumnya divonis delapan tahun penjara.

Saat melakukan penindakan, petugas mendapati tiga pria yang diduga hendak melakukan transaksi. Dua orang berhasil melarikan diri, sementara RI berhasil diamankan.

Polisi kemudian menyita sabu dengan berat kotor 2,56 gram, satu unit sepeda motor tanpa nomor polisi, satu unit telepon genggam serta uang tunai Rp200 ribu. Hasil pemeriksaan urine juga menunjukkan RI positif mengandung metamfetamin.

Pengungkapan kasus ini berlangsung dramatis, karena diwarnai aksi kejar - kejaran sejauh 5 kilometer, sebelum akhirnya pelaku berhasil diringkus di Jalan Setia Budi Medan.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (8/10/2026) menjelaskan berhasilnya upaya menggagalkan peredaran 450 pcs vape dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pod getar, berkat kerjasama Polisi dengan masyarakat.

Informasi yang disampaikan masyarakat kepada petugas, direspon cepat Tim 2 Subnit 1 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, yang langsung melakukan penyelidikan.

Dipimpin Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian, petugas kemudian mengidentifikasi keberadaan sebuah mobil yang melintas di kawasan Ngumban Surbakti Medan, yang terindikasi membawa narkoba dalam jumlah besar.

Saat itu, petugas tidak langsung melakukan penyergapan, karena ingin memastikan kemana narkoba akan diantar.

"Kami sempat membuntuti mobil pelaku, namun dalam proses pembuntutan gerak - gerak laju mobil pelaku semakin mencurigakan, sehingga kami putus melakukan penyergapan di Jalan Seria Budi Medan, setelah pembuntutan dan kejar - kejaran berlangsung sejauh 5 kilometer," ungkap Rafli.

Saat disergap, polisi kemudian meringkus RS (31) yang merupakan warga Kab.Aceh Selatan, Aceh. Petugas, juga menemukan setidaknya 450 pcs pod getar, yang terdiri dari 320 pod getar merk King, dan 130 pod getar merk wukong.

"Narkoba kami temukan di kursi tengah mobil yang dikemudikan pelaku, 320 pod getar merk King dan 130 pod getar merk Wukong," tambah Rafli.

Selain narkoba, petugas juga menyita beberapa lembar mata uang asing, mulai dari mata uang Malaysia, Singapura, Cina, hingga Mesir.

Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru kali pertama menjadi kurir narkoba. Namun, kuat dugaan pelaku merupakan bagian dari jaringan utama narkoba Malaysia - Indonesia, karena dari data perjalana pelaku, dalam satu bulan terakhir pelaku bolak - balik melakukan perjalanan dari Medan menuju Malaysia dengan intensitas yang cukup tinggi.

"Pelaku ini bolak - balik Indonesia - Malaysia, kita duga yang bersangkutan masuk dalam jaringan utama. Pelaku juga berupaya menghilangkan jejak komunikasi, karena saat diringkus hal yang pertama kali dilakukan pelaku adalah merusak handphonenya sendiri," beber Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba dan pengendali pelaku, yang diduga berada di Malaysia.

Polisi memastikan, tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi pelaku narkoba, yang mencoba memasok, terlebih menjual narkoba di kota Medan.

"Kami pastikan para DPO akan kami terus kejar, karena ini bagian dari upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba," pungkasnya.