Hal ini membuktikan bahwa potensi ekonomi Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya bertumpu pada kota-kota besar, tapi daerah yang relatif kecil di wilayah pegunungan, juga memiliki potensi yang luar biasa.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Frans Dante Ginting saat menerima kedatangan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kabupaten Pakpak Bharat Sumantri Bancin bersama sejumlah staf, di ruangan kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sumantri Bancin juga memaparkan berbagai program serta kebutuhan pengembangan koperasi dan UMKM di Pakpak Bharat, sehingga pihaknya berharap dukungan DPRD Sumut, guna memperkuat sinergi program Pemkab Pakpak Bharat dengan Pemprovsu.

Pada kesempatan itu, Frans Dante juga menyambut positif aspirasi tersebut dan menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat Pakpak Bharat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan koperasi dan UMKM, akan menjadi perhatian untuk diperjuangkan melalui program pemerintah provinsi.

"Untuk kebutuhan di Pakpak Bharat, khususnya Dapil Sumut XI meliputi Kabupaten Dairi, Karo, Pakpak Bharat dan daerah lainnya, tentu akan kita tampung. Apa yang menjadi kebutuhan daerah bisa kita sinergikan dengan program dan visi-misi Gubernur Sumut serta Pemkab," tegas politisi Partai Golkar ini.

Menurut Dante, UMKM harus ditempatkan sebagai salah satu kekuatan utama pembangunan ekonomi daerah. Selain membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, UMKM juga menjadi pintu masuk untuk mengangkat potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Frans Dante juga menyatakan kesiapan memperjuangkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat agar dapat direalisasikan melalui anggaran pemerintah daerah.

"Kita siap dan akan diupayakan ada realisasi. Kalau memang programnya prioritas dan dibutuhkan masyarakat, tentu akan kita perjuangkan, termasuk melalui P-APBD," tandasnya.

Kopi Lapang

Dalam pertemuan itu juga terungkap kabar membanggakan dari dunia UMKM Pakpak Bharat, bahwa pelaku UMKM Perempuan berhasil membawa "Kopi Lapang", mewakili Indonesia dalam ajang UMKM IDEAS Project for ASEAN Women Acceleration Expo di Seoul, Korea Selatan, yang diselenggarakan pada, 24–27 Agustus 2026.

Menurut Frans Dante, Kopi Lapang tampil bersama perwakilan UMKM dari 10 negara ASEAN. Dalam ajang tersebut, tiga peserta dari Indonesia berhasil meraih prestasi, masing-masing berasal dari Pakpak Bharat, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa produk UMKM dari daerah memiliki peluang besar untuk naik kelas apabila mendapat pembinaan, akses pasar dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan," pungkas Frans Dante sembari menambahkan, prestasi Kopi Lapang sekaligus menjadi momentum bagi Pakpak Bharat untuk semakin memperkenalkan potensi daerah ke pasar dunia. (**)

Polda Riau dan Polres Pelalawan masih melaksanakan operasi pemadaman kebakaran lahan di Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Operasi diarahkan ke bagian utara kawasan gambut terbakar.

Menurut Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara belum lama ini, menyebutkan di lokasi ini, Polda Riau membuat 180 embung. Sumber air ini dibutuhkan di areal gambut yang kekeringan. Cadangan air tersebut digunakan untuk memadamkan titik api. Polda Riau mengerahkan 15 alat berat untuk membuat embung.

Luas kebakaran lahan di Desa Kerumutan mencapai 700 hektare selama hampir satu bulan. Tim gabungan Polda Riau, Polres Pelalawan,TNI, BPBD dan manggala agni sudah berhasil memadamkan 50 persen kawasan gambut yang terbakar.

Lorong sempit di bantaran sungai kawasan Mangkubumi Medan harus dilalui polisi untuk mencapai dua lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba.

Polisi bahkan harus mendobrak pintu salah satu lokasi yang sengaja dikunci pelaku untuk menghindari sergapan.

Sejumlah pria yang diduga terlibat narkoba mencoba kabur dengan melompat ke sungai. Namun, polisi berhasil mengamankan sembilan pelaku, terdiri dari dua pengedar dan tujuh pengguna narkoba.

Dari dua lokasi tersebut, petugas juga menyita tujuh paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, sejumlah uang, serta sebilah kapak yang telah dimodifikasi dan diduga disiapkan untuk menyerang petugas.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (25/8/2026), menyebutkan kedua lokasi memiliki modus berbeda.

Satu lokasi disamarkan sebagai rumah kos. Lantai satu digunakan untuk transaksi dan mengonsumsi narkoba, sementara lantai dua tetap difungsikan sebagai kamar kos.

Sementara lokasi lainnya berada di bibir sungai dan dibuat seolah-olah sebagai area kosong yang terbengkalai.

Untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi, polisi menghancurkan tempat transaksi dan membakar lapak yang digunakan sebagai sarang narkoba.

Sembilan pelaku kini dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pasca bencana, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya.

Penyampaian Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) bersama DPRD Sumut mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas perhatian, kerjasama, dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara intensif, konstruktif, dan kolaboratif.

"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby dalam sambutannya, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.

Tambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bobby menjelaskan, dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80 persen dari semula Rp11,664 Triliun menjadi Rp12,924 Triliun.

Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan PAD Sumut dalam perubahan APBD ditargetkan menjadi Rp7,089 Triliun, meningkat Rp122 Miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 Triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 Triliun atau meningkat Rp1,134 Triliun, setara 24,22 persen, dari APBD induk sebesar Rp4,682 Triliun.

Untuk belanja daerah, Pemprovsu merencanakan peningkatan dari Rp11,679 Triliun menjadi Rp13,356 Triliun atau bertambah Rp1,678 Triliun.

"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pasca bencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," jelasnya.

Bobby juga menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar merupakan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki keluaran dan hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemprovsu berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," imbuhnya.

Gubsu berharap pembahasan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda P-APBD Sumut Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Erni menegaskan, rancangan perubahan APBD tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut guna memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.

Paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu. (**)

Yogi Gilang Arya, pria asal Kepulauan Mentawai ini, terpaksa menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Yogi didakwa karena telah membuat usaha telokomunikasi tanpa izin usaha mendirikan layanan internet di kampung halamannya yang terpencil.

Disebutkan kalau Yogi membeli perangkat starlink, lalu menjual paket internet berdasarkan kuota mulai dari Rp10 ribu untuk dua giga bait (gb) kepada warga di Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yogi pun ditahan di Rumah Tahanan Kelas B Kota Padang.

Sementara itu pengacara Yogi, Romi Martianus, menilai persoalan kelengkapan izin usaha semestinya lebih dahulu ditempatkan dalam ranah administratif ketimbang pidana.

"Seharusnya upaya pembinaan dan sangsi administratif lebih didahulukan dari pada pidana," ujar Romi, Senin (24/8/2026).

Dikatakannya malah jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menjerat Yogi pasal 47 junto pasal 11 ayat satu undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagaimana telah diubah pada pasal 71 angka 10 UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU no 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Menurut Yogi kehadiran internet di daerahnya untuk mempermudah komunikasi di masyarakat karena sudah lama warga ingin merdeka dari jaringan internet koneksi internet starlink milik Yogi lebih kencang dibandingan layanan operator telekomunikasi di daerah itu.

Tingginya antusiasme warga kemudian Yogi mengembangkan layanan menjadi jasa internet. Dia memperluas jangkauan ke sejumlah titik di Sikakap dengan mendirikan perusahaan bernama PT Mentawai Network Provider. Jaringannya banyak digunakan warga dan pemerintah setempat sejak 2024 hingga Oktober 2025.

Universitas Riau mengeluarkan surat edaran menyikapi perkembangan kabut asap yang mengkhawatirkan proses belajar mengajar. Perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Riau memutuskan mahasiswa belajar secara online dari rumah.

Keputusan tersebut berlaku sejak Rabu hingga tanggal 28 Agustus 2026. Sementara 50 persen dosen dan pegawai universitas diminta tetap di kampus atau bekerja secara offline.

Kondisi ini menyebabkan suasana di Universitas Riau terlihat sepi. Namun, sebagian mahasiswa yang tinggal di sekitar Universitas Riau tetap datang ke kampus.

Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru juga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Siswa taman kanak-kanak, SD, SMP dan SMA diminta belajar dari rumah sampai kualitas udara membaik.

Rumah bertingkat dua tersebut merupakan tempat tinggal sekaligus juga usaha air minum isi ulang. Korban tewas berinisial N Adalah anak bungsu dari pasangan Hariman Siregar dan Adiler Betmen Sitompul.

Peristiwa itu juga menghanguskan bagian bangunan, sejumlah peralatan dan barang di dalam. Seperti satu unit sepeda motor yang turut ludes terbakar, dimana laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padangsidimpuan kerugian ditaksir mencapai Rp400 Juta.

Seorang saksi mata yang juga tetangga korban, Arief Matondang mengatakan bahwa dirinya mengatahui peristiwa kebakaran itu setelah mendengar ada ledakan. Ia pun keluar dari rumah untuk memastikan keadaan.

Saat melihat keluar, ia mendapati api membesar di bagian pintu masuk hingga ruang tamu. "Kondisinya di dalam itu ada gas (tabung gas). Saya dan warga lain pun berusaha memadamkan api," sebutnya.

Upaya warga memadamkan api lanjut Arief, tak mampu mengimbangi besarnya kobaran api. Sehingga kebakaran seluruh bagian rumah tak terhindarkan.

"Kami beberapa orang yang melihat langsung membantu menyiram-nyiram. Karena tidak sanggup lagi, kami berteriak meminta pertolongan," tuturnya.

Setelah menghubungi petugas, personel Damkar bersama TNI dan Polri pun turut serta memadamkan api. Laporan diterima petugas sekitar pukul 12.41 WIB, dimana tim menuju lokasi mambawa tujuh mobil pemadam.

Sementara itu informasi dihimpun, bangunan tersebut milik Doni Maulana (39), seorang wiraswasta. Bangunan tersebut juga dimanfaatkan sebagai tempat usaha depot isi ulang air minum.

Petugas juga berupaya mencegah api merambat mengenai rumah lainnya yang berdekatan. Bersama personel Damkar, TNI dan Polri.

Namun petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi di bagian dalam rumah, karena api suda berkobar dan menghanguskan rumah beserta isinya.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan, Ismail Marzuki Siregar mengatakan seluruh personel telah berupaya maksimal. "Kami sudah mengerahkan kemampuan, namun korban tidak dapat diselamatkan. Kami sangat berduka," ujarnya yang kemudian membawa jenazah N untuk evakuasi ke RSUD Padangsidimpuan.

Selain itu, tiga orang petugas Damkar juga mengalami cidera, diantaranya dua orang luka ringan dan satu orang tersengat listrik. Termasuk 20 orang warga setempat juga terdampak kebakaran.

Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah adanya korsleting listrik yang memercikkan api di dekat tumpukan tabung gas. Saat ini Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky melalui Kasat Reskrim AKP Hasiholan Naibaho bersama Tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Untuk dugaan penyebab kebakaran, polis masih mendalaminya. Sejumlah barang bukti kini sedang diperiksa dan diidentifikasi.

Dukungan agar ditetapkannya Friedrich Silaban menjadi pahlawan nasional terus bergulir di masyarakat dan berbagai pihak di Sumatera Utara.

Salah satunya datang dari Parsadaan Pomparan Borsak Junjungan Silaban (PPBJS) Sedunia, yang secara tegas mendukung dan berharap agar pemerintah dapat mengabulkan usulan agar Friedrich Silaban ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Humbanghasundutan.

Ketua Umum DPP PPBJS, Pantas H Silaban, mengatakan, Rabu (26/8/2026), jika riedrich Silaban layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena jasa dan karya beliau sampai saat ini menjadi icon bangunan bersejarah dan masih berdiri kokoh di Indonesia diantaranya Monumen Nasional, Masjid Istiqlal dan gedung kantor Bank Indonesia Jakarta.

Dukungan masyarakat ini juga diwujudkan dengan menandatangani spanduk sebagai bentuk komitmen masyarakat Humbahas sepakat terhadan usulan Friedrich Silaban ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Selain itu inisiator usulan Friedrich Silaban menjadi Pahlawan Nasional Fraksi Partai Nasdem, Eriko Silaban, berharap agar pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar menyetujui usulan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap karya-karya dan jasa Friedrich Silaban bagi negara.

Eriko juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Nasdem akan terus menggalang dukungan semua pihak dan mempersiapkan segala kelengkapan administrasi untuk mewujudkan harapan masyarakat Humbang Hasundutan, khususnya keluarga besar Marga Silaban di Indonesia dan dunia.

Didapatkan informasi di lokasi anak korban (pemilik rumah) sedang tidur didalam rumah. Korban sempat menyelamatkan satu anaknya namun anak paling kecil tertinggal di dalam karena api sudah menjalar hingga anak korban (balita) (3 tahun) meninggal dunia atas peristiwa tersebut.

Diperkirakan estimasi kerugian sekitar Rp400 Juta dan satu orang korban jiwa, balita usia 3 tahun serta dua personel pemadam kebakaran mengalami luka.

Amatan wartawan, api berhasil dipadamkan pada pukul 16.00 WIB, hingga proses pendinginan oleh petugas damkar.

Hingga berita ini di turunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satreskrim Polres Kota Padangsidimpuan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua pria, Hasto Wahyu Wibowo (45), warga Desa Banyuwasin Separe, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, dan Putra Kesuma (35), warga Lorong Hj Daisyah, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

Keduanya ditangkap saat melintas menggunakan mobil towing nomor polisi BG 8589 LN di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Kamis, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 WIB.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan 15 bungkus sabu dengan berat total 15 kilogram yang disembunyikan di sejumlah bagian mobil. Barang tersebut dikemas menggunakan plastik teh China berwarna ungu dengan logo 888.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan kedua tersangka memiliki peran sebagai sopir dan kernet mobil towing yang membawa sepeda motor Harley Davidson untuk menyamarkan pengiriman narkoba.

"Modusnya barang bukti sabu seberat 15 kg itu diselundupkan kedua pelaku yang berperan sebagai sopir dan kernet di dalam mobil towing yang membawa sepeda motor Harley Davidson," kata Andy Arisandi, Rabu, 26 Agustus 2026.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima Timsus Ditres Narkoba Polda Sumut pada 20 Agustus 2026 mengenai adanya mobil towing dari Aceh yang diduga membawa narkotika jenis sabu menuju Pulau Jawa.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pemantauan hingga akhirnya menghentikan mobil towing yang membawa Harley Davidson saat melintas di wilayah Besitang, Langkat.

"Saat dihentikan, personel langsung mengamankan sopir dan kernet. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 bungkus dengan berat total 15 kilogram yang disimpan di beberapa bagian mobil," jelas Andy.

Kepada penyidik, kedua tersangka mengaku sabu tersebut akan dibawa menuju Jakarta, Tangerang, Banten. Barang haram itu diperoleh dari seorang pria yang tidak dikenal mereka di kawasan Rayeuk, Aceh Timur, atas suruhan seorang berinisial BS alias Unyil alias Ahed.

Sabu tersebut selanjutnya rencananya diserahkan kepada seseorang di wilayah Jawa. Untuk mengantarkan barang tersebut, kedua tersangka mengaku dijanjikan upah Rp100 juta setelah narkoba diterima pemesan.

"Kita menyimpulkan kedua pelaku yang diamankan ini merupakan jaringan narkoba Aceh-Jakarta. Terhadap keduanya bersama barang bukti telah ditahan di Mapolda Sumut," terang Andy.

Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa Hasto Wahyu Wibowo diduga telah beberapa kali terlibat dalam pengiriman sabu dengan modus serupa.

Pada 2025, Hasto disebut pernah membawa 20 kilogram sabu bersama BS alias Unyil alias Ahed atas suruhan JP yang masih dalam penyelidikan.

Kemudian pada 2026, Hasto kembali membawa 12 kilogram sabu tujuan Jakarta bersama D atas suruhan JP. Setelah itu, dia kembali membawa 9 kilogram sabu ke Jakarta bersama I, juga atas suruhan JP.

"Kasus peredaran narkoba itu masih dalam pengembangan untuk menangkap jaringan lainnya yang belum tertangkap," pungkas Andy.

Kedua tersangka beserta barang bukti kini diamankan di Mapolda Sumut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan Aceh-Jakarta.

Inspektorat menegaskan seluruh Dumas yang masuk tetap diproses melalui mekanisme pemeriksaan hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

"Tidak benar informasi itu. Dumas yang masuk di Inspektorat tetap kita tindaklanjuti pemeriksaannya sampai terbitnya LHP," kata Sekda Nias Selatan saat dikonfirmasi, 25 Agustus 2026.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang menyoroti dugaan adanya ratusan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan desa maupun sekolah yang disebut belum memperoleh tindak lanjut.

Menurut Inspektorat Nias Selatan, proses pemeriksaan terhadap laporan masyarakat tetap berjalan. Bahkan, sejumlah LHP telah diterbitkan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang diperiksa atau auditi.

"Sudah banyak LHP yang kita terbitkan dan telah ditindaklanjuti oleh auditi. Sebagian terproses di APH sampai putusan pengadilan," jelasnya.

Inspektorat juga menjelaskan bahwa penanganan Dumas dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, salah satunya mengacu pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2023.

"Mekanisme penanganan Dumas berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023," ujarnya.

Pemkab Nias Selatan menilai mekanisme tersebut menjadi dasar dalam menentukan tahapan pemeriksaan, tindak lanjut, hingga kemungkinan meneruskan temuan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur.

Terkait pemberitaan mengenai penanganan Dumas, Inspektorat juga membantah tidak terbuka terhadap wartawan. Pihaknya menyebut wartawan yang dimaksud dalam pemberitaan sebelumnya tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pejabat terkait.

"Wartawan dimaksud tidak pernah konfirmasi dengan saya," tegasnya.

Ia juga memastikan Pemkab Nias Selatan tetap terbuka terhadap insan pers.

"Pihak Pemda selalu terbuka dengan pihak wartawan," katanya.

Menurutnya, informasi mengenai penanganan pengaduan masyarakat juga disampaikan kepada publik secara berkala.

"Setiap tahun kita beritakan Dumas yang kita tangani dan telah ditindaklanjuti," jelasnya.

Atas pemberitaan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, Inspektorat Nias Selatan menyatakan akan menggunakan mekanisme hak jawab kepada redaksi media yang menerbitkan berita tersebut.

"Saya akan melakukan upaya hak jawab ke redaksinya," ujarnya.

Pemkab Nias Selatan berharap perbedaan informasi mengenai penanganan Dumas dapat diselesaikan berdasarkan data administrasi dan fakta pemeriksaan. Keterbukaan mengenai jumlah pengaduan yang diterima, LHP yang telah diterbitkan, tindak lanjut auditi, serta perkara yang diteruskan kepada aparat penegak hukum dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh.

Dengan demikian, publik dapat menilai secara objektif sejauh mana pengaduan masyarakat telah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bantuan tersebut diserahkan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, Jalan Baloho, Kecamatan Teluk Dalam, Selasa, 25 Agustus 2026. Penyerahan bantuan turut dihadiri anggota DPRD Nias Selatan, Legat Harita dan Sokhiwanolo Waruwu.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Nias Selatan, John Leonardo Hulu, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh kelompok penerima sehingga memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

"Ketika nanti telah diterima, kami berharap bantuan ini bisa dikembangkan. Jangan sampai baru diterima kemudian langsung dijual. Ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat," ujar John.

Menurutnya, Dinas Pertanian Nias Selatan akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan ternak yang disalurkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan sekaligus membantu kelompok penerima mengembangkan usaha peternakan.

"Kami akan mencoba melakukan pendampingan dan memantau perkembangannya secara berkala. Intinya, kami berharap program ini berhasil dan dapat menunjang perekonomian masyarakat yang menerima bantuan," katanya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Nias Selatan, bantuan disalurkan kepada enam kelompok yang tersebar di sejumlah kecamatan. Masing-masing kelompok mendapatkan jumlah dan jenis ternak berbeda sesuai proposal serta kebutuhan yang telah ditetapkan.

Enam kelompok penerima tersebut yakni Nias Agro Swine di Desa Hiliana'a, Kecamatan Teluk Dalam; Fahasaradodo dan Sinar Laut di Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam; Hasambua di Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua; Maluo Bersama di Desa Maluo, Kecamatan Salawa'ahe; serta satu kelompok di Desa Onohazumba.

Total bantuan yang disalurkan mencapai 121 ekor, terdiri dari 109 ekor babi betina dan 12 ekor babi jantan. Ternak tersebut memiliki bobot rata-rata sekitar 20 hingga 25 kilogram.

John menjelaskan, jenis dan jumlah ternak yang diterima setiap kelompok tidak sama karena disesuaikan dengan proposal pengajuan dan spesifikasi pengadaan.

"Jumlah maupun jenis ternak setiap kelompok tidak sama karena disesuaikan dengan proposal yang diajukan. Jadi, masing-masing kelompok menerima sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan," jelasnya.

Anggota DPRD Nias Selatan dari Fraksi NasDem, Sokhiwanolo Waruwu, menegaskan pentingnya memastikan bantuan pemerintah tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan masyarakat.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, kelompok penerima diharapkan tidak menjadikan bantuan sebagai komoditas yang langsung diperjualbelikan.

"Kami berharap bantuan ini sampai kepada masyarakat dan kelompok penerima dapat mengembangkannya. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, kami juga akan melihat langsung perkembangan kelompok-kelompok yang menerima bantuan hari ini," ujar Sokhiwanolo.

Sementara itu, Ketua Kelompok Maluo Bersama dari Desa Maluo, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Filianus Halawa, mengapresiasi bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pertanian.

Filianus mengatakan kelompoknya menerima 10 ekor bibit babi betina dan satu ekor bibit babi jantan dalam kondisi sehat.

"Kelompok Tani Maluo Bersama telah menerima bantuan bibit ternak babi dari Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan sebanyak 10 ekor bibit babi betina dan satu ekor bibit babi jantan. Semuanya dalam keadaan sehat dan baik, jumlahnya sesuai dengan yang kami terima," ujar Filianus.

Ia juga memastikan kelompok Maluo Bersama tidak dipungut biaya dalam proses penerimaan bantuan tersebut.

"Kami kelompok Maluo Bersama sebagai penerima peternak babi tidak dipungut biaya apa pun," tegasnya.

Penyaluran bantuan ternak ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kelompok peternak sekaligus menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat Nias Selatan. (AZ)

"Nggak dari BTT, Sotoy itu yang bilang dari BTT. Hari ini anggarannya, kita masih ada posko bencana, dan boleh diperuntukkan untuk kebencanaan, dan ini sebenarnya kami sampaikan dari kemarin. Dari posko bencana ataupun dari APBD kami itu ada anggaran untuk pembangunan rumah," terang Bobby kepada wartawan usai sidang paripurna di Gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Hal itu dikatakan Gubsu menyikapi sumber anggaran dari Pemprovsu untuk bantuan bencana di Medan, apakah bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT), atau dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang sebelumnya dideklarasikan olehnya.

Bobby menjelaskan, beberapa kabupaten/kota yang dituju untuk bantuan pembangunan hingga sampai dengan hari ini PR nya belum terselesaikan, seperti persoalan tersedianya lahan yang hingga kini menjadi persoalan.

"Jadi kalau mau dibangunkan rumah (korban bencana), ayolah lahannya diselesaikan, jika lahan untuk masyarakat kabupaten/kota itu selesai, ya kita bangun. Sampai hari ini uangnya masih numpuk, kenapa, karena belum bisa kami bangun lahannya," ungkapnya.

Gubsu juga menekankan, pihaknya tidak ingin menjanjikan yang berujung hutang budi. Pasalnya, jika dibebaskan lahan satu sampai lima hektar, maka Pemprovsu akan segera membangun dengan segera.

"Ya tidak usah disebutkanlah daerah-daerah mana, nanti dibilang tendensius, padahal itu berdasarkan hasil kerjanya masing-masing. Baru satu kota hari ini yang bagus, saya sebutkan yakni Padang Sidimpuan, karena mereka sudah menyiapkan lahan 5 hektare dan rumahnya uangnya ada," tuturnya.

Lebih lanjut Bobby menerangkan, bahwa ketika nantinya hal tersebut dapat disediakan, ia memastikan tinggal dibangun Cut and Fill (Proses pemindahan tanah) yang masih ada di daerah.

Ia juga mengatakan bahwa nanti PSU nya akan dibangun. "Nah kan sama metodenya, ribet banget sih kalau mau bangun. Kalau Medan mau bangun silahkan, kalau memang ada uangnya Take Over saja, tidak apa, kami bangun, nanti kalau melewati kewenangannya ya ganti aja uang provinsi, ribet amat nih pemerintah," tegasnya.

Masih kata Bobby, bahwa di bawah kepemimpinannya, Pemprovsu mau dukung masyarakat, dan menekankan bahwa jangan dibuat ribet dalam urusan pembangunan bagi siapapun pemerintah daerahnya.

"Kalau memang rasanya kami melampaui kewenangan, yaudah nanti bagian persoalan yang ada di satu daerah kami ngga mau tau kan ngga mungkin, itu masih wilayah Sumut. Jadi kalau merasa punya kemampuan dari yang sudah kami lakukan, yasudah kembalikan saja uangnya. Yang penting masyarakat dululah, jangan heboh-heboh masalah administrasi," beber Bobby. (**)

Di kawasan yang tergolong rawan bencana seperti Aceh Tamiang, kelompok disabilitas kerap menjadi pihak paling rentan akibat minimalnya simulasi keselamatan yang ramah disabilitas. Melalui program "Kelas Berdaya", Pertamina EP (PEP) Rantau Field bersama Satgas Digdaya mematahkan batasan tersebut. Mereka menghadirkan ruang belajar inklusif yang memadukan mitigasi bencana dengan kepedulian lingkungan.

Tanpa materi yang rumit, para siswa mengajarkan panduan penyelamatan darurat menggunakan metode visual dan praktik langsung. Mereka juga dibekali puluhan alat kebersihan sekolah serta diajak terlibat langsung dalam aksi penghijauan berbasis alam untuk mengurangi risiko banjir dan perubahan iklim.

"Acara ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Mereka mengajarkan mitigasi bencana sekaligus terlibat dalam aksi penghijauan. Kelas Berdaya sangat membantu membangun kepercayaan diri dan karakter peduli lingkungan," ujar Budi Gunawan, Wakil Kepala SLBN Pembina Aceh Tamiang.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) berkelanjutan oleh PEP Rantau Field, unit operasional Pertamina Hulu Rokan Zona 1 di bawah pengawasan SKK Migas Sumbagut dan BPMA.

Field Manager Pjs PEP Rantau, Mulki Hakiem Adli Mustaqiem, menegaskan bahwa pendidikan keselamatan adalah hak seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. "Kami percaya bahwa perubahan selalu diawali dengan langkah-langkah sederhana. Seperti menanam pohon, menjaga kebersihan, dan membangun kepedulian sejak dini," ungkapnya.

Di balik keterbatasan, tangan-tangan istimewa ini telah membuktikan bahwa kesiapsiagaan bencana dan kelestarian bumi bukan sekedar urusan orang dewasa atau masyarakat awam, melainkan tanggung jawab bersama yang bisa dipupuk oleh siapa saja.

Melansir berbagai sumber, Rabu (26/8/2026), Inul mengaku mau sedot lemak karena penasaran melihat selebritas lain bisa langsing.

"Mungkin aku kurang bersyukur," aku Inul.

Padahal, Inul bisa dikatakan rajin berolahraga, sudah 20 tahun yoga dan rutin ke gym.

"Perut udah sixpack, cuma kadang-kadang lengan agak gede. Manusia selalu ada yang kurang," tambah Inul.

Sejatinya, saat mengutarakan niat untuk sedot lemak, Inul tak mendapatkan izin dari suaminya, Adam Suseno.

"Tapi karena gatel, tiba-tiba, aku diem-diem telepon suster yang jual produk yang disuntik itu," kata Inul.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, kondisi Inul dinyatakan sehat. Sehingga ia cukup percaya diri untuk melanjutkan tindakan sedot lemak tanpa sepengetahuan suami.

"Aku akhirnya suntik lah diem-diem," imbuhnya.

Tapi ternyata, sore hingga malam Inul mengalami kondisi yang tak ia duga sebelumnya.

"Sore mulai gemeteran, tapi aku enggak ngomong sama mas Adam. Tiba-tiba malemnya udah kejang. Akhirnya masuk rumah sakit, opname empat hari," pungkas Inul.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti saat menghadiri peringatan HUT ke-39 YPSIM bertema "39 Tahun Merawat Keberagaman Bangsa" di halaman Universitas Satya Terra Bhinneka, Jalan PDAM Tirtanadi Sunggal, Medan, Rabu 26 Agustus 2026.

Abdul Mu'ti bahkan melontarkan pernyataan bernada gurauan sebagai bentuk kekagumannya terhadap kiprah YPSIM yang didirikan dr Sofyan Tan.

"Kalau semua lembaga pendidikan di Indonesia seperti ini, maka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tidak diperlukan lagi. Semua sudah selesai diurus oleh masyarakat," kata Abdul Mu'ti yang disambut tawa dan tepuk tangan para undangan.

Menurut Abdul Mu'ti, apa yang dilakukan YPSIM selama hampir empat dekade merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Apa yang dilakukan Pak Sofyan Tan adalah bukti nyata bagaimana masyarakat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat ke-Indonesia-an kita," ujarnya.

Abdul Mu'ti menilai YPSIM tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga menjadi contoh bagaimana perbedaan agama, suku, budaya dan latar belakang ekonomi dapat hidup berdampingan dalam satu lingkungan pendidikan.

Ia menyebut sekolah semestinya menjadi meeting point sekaligus melting point bagi anak-anak Indonesia. Mereka dapat tumbuh bersama tanpa harus kehilangan identitas masing-masing.

"Persatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Justru kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan menerima perbedaan dan bekerja sama di tengah keberagaman," katanya.

Menurut Abdul Mu'ti, konsep pendidikan yang dikembangkan YPSIM semakin relevan di tengah tantangan Indonesia saat ini. Sejak awal berdiri, YPSIM juga memberikan ruang pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui konsep subsidi silang.

Abdul Mu'ti turut mengapresiasi hubungan YPSIM dengan pemerintah, termasuk sinerginya dengan Komisi X DPR RI yang salah satunya diwakili Sofyan Tan.

Saat Sofyan Tan menyampaikan harapan terkait dukungan pemerintah melalui program BOS, PIP dan KIP, Abdul Mu'ti kembali melontarkan gurauan.

"Kalau tadi Pak Sofyan Tan masih menyebut PIP dan KIP, itu hanya basa-basi saja. Karena sesungguhnya tanpa dikasih PIP dan KIP pun saya kira sekolah ini, kampus ini akan maju," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina YPSIM dr Sofyan Tan menceritakan perjalanan panjang yayasan yang dibangunnya sejak 39 tahun lalu. Ia menyebut YPSIM lahir dalam kondisi serba terbatas dan sebagian besar pembangunan awal dilakukan menggunakan pinjaman bank.

Dengan modal pinjaman Rp60 juta, YPSIM saat itu memiliki lahan seluas 1.500 meter persegi, tujuh ruang kelas dan tiga ruang administrasi untuk menampung 171 siswa. Sebagian besar siswa ketika itu tidak membayar uang sekolah.

"Sofyan Tan ini gila," ujar Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengenang komentar sejumlah orang terhadap perjuangannya membangun YPSIM.

Sebagai seorang dokter, Sofyan Tan bahkan menyisihkan penghasilannya untuk membantu pendidikan. Ia juga turun langsung mencari anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di kawasan pinggir sungai, untuk diberikan kesempatan bersekolah.

Setelah 39 tahun, YPSIM kini berkembang menjadi tujuh lembaga pendidikan dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Jumlah peserta didik di sekolah mencapai 4.533 siswa, sedangkan Universitas Satya Terra Bhinneka telah memiliki sekitar 7.500 mahasiswa.

Sofyan Tan mengatakan semangat YPSIM tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pendidikan. Program anak asuh dan subsidi silang terus dijalankan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Sekolah boleh cantik, boleh mewah, tetapi isinya diperuntukkan bagi orang-orang yang terzalimi secara ekonomi," tegasnya.

Menurut Sofyan Tan, selama perjalanan YPSIM, lebih dari Rp71 miliar telah dialokasikan untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia pun menawarkan pengalaman YPSIM sebagai salah satu model yang dapat dikembangkan bersama pemerintah dalam membangun pendidikan integratif.

"Kalau ingin membangun sekolah integrasi, sekolah yang bermutu, Pak Menteri boleh belajar dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Kami siap untuk berpartner dengan pemerintah membangun masa depan generasi muda," ujar Sofyan Tan.

Ia berharap pengalaman YPSIM selama 39 tahun dapat menjadi inspirasi dalam membangun pendidikan bermutu yang tetap menjunjung keberagaman serta memberikan keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu menuju Indonesia Emas 2045.

Peringatan HUT ke-39 YPSIM turut dihadiri Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Dr. Rita Pranawati, S.S., M.A., para donatur dan orang tua siswa, Anggota Dewan Pembina YPSIM Felix Iskandar Harjatanaya, Ketua YPSIM Finche Kosmanto, serta jajaran kepala sekolah, guru dan pimpinan Universitas Satya Terra Bhinneka.

Rangkaian peringatan juga diisi pemberian penghargaan masa bakti kepada sejumlah guru dan tenaga pendidik serta penghargaan kepada siswa berprestasi.

Usai prosesi potong tumpeng, Abdul Mu'ti secara spontan mengajak Sofyan Tan bernyanyi bersama para siswa yang tergabung dalam kelompok paduan suara. Momen tersebut menjadi penutup perayaan HUT ke-39 YPSIM yang berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Dokter Spesialis Bedah Saraf RS Columbia Asia Medan, dr. Steven Tandean, M.Ked (Neurosurg), Sp.BS, menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara prosedur diagnostik terstandar dan terapi berbasis penelitian agar tidak salah mengambil keputusan medis.

Banyak orang menggeneralisasi bahwa DSA adalah brainwash. Menurut dr. Steven, hal ini merupakan persepsi yang keliru. "DSA itu adalah metode pemeriksaan medis standar internasional untuk mendeteksi pembuluh darah. Secara historis, DSA pertama kali ditemukan oleh Egas Moniz, seorang pakar asal Portugis, dan bukan pencetus brainwash," ujar dr. Steven kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Dijelaskannya, prosedur DSA bekerja layaknya kateterisasi pada jantung. DSA ini, jelas dia, yang juga ada di RS Columbia Asia Medan, merupakan tindakan invasif ringan menggunakan kateter untuk memetakan aliran darah di leher hingga kepala secara real-time melalui gambar bergerak (video), bukan sekadar foto statis seperti CT scan atau MRI biasa.

Sementara itu, sambungnya, brainwash (cuci otak), yang populer lewat tindakan heparin flushing merupakan bentuk terapi yang dicetuskan dan dipopulerkan oleh Prof. Terawan. "Kalau DSA itu pemeriksaan diagnostik terstandar global. Kalau kita bicara DSA di Singapura, Jepang, atau Amerika Serikat, para medis di sana paham itu pemeriksaan. Tapi kalau kita bilang brainwash, mereka bingung karena itu kearifan lokal," jelasnya.

dr. Steven menekankan, dirinya tidak dalam posisi mendukung maupun menentang terapi brainwash. Menurut kode etik medis, suatu pengobatan baku harus berpijak pada standar guideline dan penelitian medis komprehensif.

"Saya mengategorikan brainwash sebagai pengobatan berbasis penelitian, sama halnya seperti stem cell atau terapi kemoterapi tertentu yang masih dikembangkan. Belum ada bukti riset yang menyatakan itu jelek, tetapi juga belum ada standar bukti klinis global yang menyatakan itu bagus. Jadi, keputusan sepenuhnya kembali kepada hak pasien setelah mendapatkan pemahaman yang benar," tambahnya.

Mitos Obat Penurun Tensi dan Ancaman Stroke Usia Muda

Selain meluruskan persepsi prosedur medis, dr. Steven menyoroti pola hidup dan persepsi salah mengenai konsumsi obat-obatan kronis. Perubahan gaya hidup modern, tingginya konsumsi karbohidrat, gorengan, gula, garam, serta kurangnya aktivitas fisik menjadi pemicu utama meningkatnya kasus stroke di usia produktif.

Dia membeberkan salah satu pemicu fatal serangan stroke berulang, yakni berhentinya konsumsi obat darah tinggi akibat terpengaruh mitos di media sosial. "Banyak pasien menghentikan obat tensi karena mendengar kabar burung atau edukasi keliru di media sosial seperti TikTok dan Instagram yang menyebut obat darah tinggi bisa merusak ginjal. Ini salah kaprah," tegas dr. Steven.

Menurutnya, ginjal justru rusak akibat kondisi darah tinggi dan gula darah yang tidak terkontrol, bukan karena obat-obatan yang dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. Menghentikan obat darah tinggi secara sepihak berisiko fatal memicu stroke sumbatan maupun pendarahan yang berujung pada kelumpuhan permanen.

Golden Period dan Deteksi Dini

Dijelaskan dr. Steven, stroke merupakan penyebab cacat nomor satu dan penyebab kematian nomor dua di dunia. Keparahan gejalanya sangat bergantung pada lokasi penyumbatan. Jika terjadi pada otak kiri, dampaknya akan terasa pada anggota gerak tubuh sebelah kanan dan sering kali disertai gangguan bicara atau komunikasi secara total.

Dalam penanganan stroke akut, kata dia, waktu adalah kunci utama (golden period). Jika pasien tiba di rumah sakit dalam rentang waktu kurang dari 4,5 jam hingga 24 jam, tindakan evaluasi dan penanganan darurat seperti trombektomi (penarikan sumbatan pembuluh darah) dapat menyelamatkan fungsi otak dari kerusakan permanen. Dan Rumah Sakit Columbia Asia Medan terus berkomitmen menyediakan fasilitas kesehatan modern dan penanganan komprehensif bagi pasien stroke maupun gangguan neurologis lainnya.

Hospital CEO RS Columbia Asia Medan, dr. Stella Sheyren Sumampow, MARS., CDCAP., CHAE., CPCCP, menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini (medical check-up) serta berkonsultasi dengan tenaga medis profesional adalah langkah krusial dalam menekan angka kecacatan akibat stroke.

Edukasi yang tepat serta pemahaman menyeluruh terhadap tindakan medis diharapkan dapat membantu masyarakat memilah informasi kesehatan secara bijak dan mengutamakan pencegahan melalui pola hidup sehat.

"Pesan kami sederhana, kenali gejalanya, jangan menunda pertolongan, dan percayakan keputusan pemeriksaan maupun tindakan kepada tim medis. Kehadiran layanan DSA merupakan bagian dari upaya RS Columbia Asia Medan menyediakan teknologi yang dapat mendukung diagnosis dan penanganan gangguan pembuluh darah secara lebih terintegrasi," tandasnya.

"Kita berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di beberapa lokasi di Sumut," ujar Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut, Gibson Panjaitan, dalam konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026).

Menurut Gibson, salah satu lokasi yang mendapat penanganan adalah Sungai Aek Sigala-gala, Tapanuli Tengah (Tapteng). Perbaikan dilakukan dari bagian Hulu hingga Hilir untuk mengurangi risiko banjir dan dampak material sedimen.

Di bagian Hulu, BBWS Sumatera membangun Sabo Dam di Sungai Aek Sigala-gala, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menahan material sedimen dan mencegah terjadinya banjir susulan.

"Untuk kawasan hilir Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di beberapa titik banjir. Progresnya sudah teken kontrak dan alat berat juga sudah di lapangan. Minggu ini sudah beroperasi agar perbaikan infrastruktur banjir yang rusak bisa cepat selesai," terangnya.

Gibson juga menjelaskan, sepanjang 2026 Dinas SDA Sumut melaksanakan 16 kegiatan pascabencana. Dari jumlah tersebut, sembilan kegiatan pembangunan telah menandatangani kontrak, sedangkan tujuh kegiatan lainnya masih dalam proses tender.

Kegiatan pembangunan tersebut tersebar di sejumlah daerah terdampak bencana, yakni Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batubara, dan Mandailing Natal.

Sementara itu, perbaikan infrastruktur penanganan pascabencana yang menggunakan anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan di sejumlah lokasi di Tapanuli Tengah.

Diantaranya, perkuatan tebing Sungai Aek Panjaitan dengan anggaran Rp25 Miliar, rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Badiri Lopian Rp1,5 Miliar, rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Mombang Boru Rp18 Miliar, serta perkuatan tebing Sungai Aek Badiri Rp30 Miliar.

Selain itu, dialokasikan anggaran untuk rehabilitasi tanggul Sungai Aek Sibundong sebesar Rp30 Miliar, perbaikan tanggul Sungai Aek Pintu Bosi Rp23 Miliar, rehabilitasi tanggul Sungai Aek Siaili Tukka Rp20 Miliar, serta perkuatan tebing Sungai Aek Sibuluan Rp50 Miliar.

Tak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana, Dinas SDA Sumut juga akan menambah jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Gibson mengatakan, berdasarkan data luas irigasi permukaan maupun rawa di Sumatera Utara, saat ini lahan yang berada dalam kondisi produktif tercatat sekitar 36.000 hektare dari total potensi sekitar 113.000 hektare.

"Tahun ini kami akan menangani 20 daerah irigasi untuk menambah lahan pertanian produktif di Sumut seluas 5.050 hektare. Pengerjaan ini kita harapkan dapat selesai hingga Desember 2026, sehingga tahun depan lahan pertanian produktif bisa bertambah dari 36 ribu hektare menjadi 41 ribu hektare," pungkasnya. (**)

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penguatan ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Sumut di pasar global.

Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Sumut Halal Fest 2026 di Halaman Parkir Belakang Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026).

Ia menilai, jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal masih sangat kecil dibandingkan total pelaku UMKM di Sumut.

"Ada 1.000 sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku UMKM tahun ini. Ini sebenarnya dibilang besar, ya lumayan. Kalau dibilang kecil sudah pasti kecil. Dari 1,4 juta pelaku UMKM di Sumut, sekitar 100.000-an yang punya sertifikasi halal. Masih ada PR 1,3 jutaan lagi yang harus disertifikasi halal. Karena itu, saya minta ditambah minimal setahun 5.000 UMKM diberi insentif halal gratis mulai tahun depan," terang Bobby.

Menurutnya, industri dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM Sumut untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk.

"Industri halal dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik nasional maupun global. Karena itu, kita perlu terus meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Utara agar semakin banyak produk unggulan daerah yang memenuhi standar halal, memiliki daya saing, dan dapat menjadi penggerak perekonomian Sumatera Utara," papar Gubsu.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Ameriza M Moessa menyampaikan, pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Ekonomi syariah tidak hanya mencakup keuangan syariah, tetapi juga Halal Value Chain, antara lain makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif, UMKM, dan ekonomi pesantren.

"Ekonomi syariah bukan lagi sekadar sektor yang terbatas, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi riil dan memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, termasuk bagi Sumatera Utara," ujarnya.

Sumut Halal Fest 2026 menghadirkan empat rangkaian utama, yaitu Workshop 1.000 Sertifikasi Halal UMKM Sumatera Utara, Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara dan Himpunan Doktor Ekonomi Syariah (HADESYA), Rapat Penyusunan Program Kerja Ekonomi Syariah bersama KDEKS Sumatera Utara, serta Tabligh Akbar bersama Ustaz Nasional Hilman Fauzi.

Melalui kegiatan tersebut, Sumut Halal Fest 2026 diharapkan menjadi starting point penguatan ekosistem ekonomi syariah Sumatera Utara yang lebih terintegrasi.

Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, BPJPH, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, ulama, komunitas, dan UMKM diharapkan mampu mendorong Sumatera Utara tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga menjadi produsen dan bagian dari rantai pasok halal nasional dan global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, Sumut memiliki potensi besar karena didukung banyak pengusaha dan UMKM. Peningkatan jumlah produk halal dari Sumut diyakini akan membuka peluang pasar yang lebih luas seiring dengan semakin berkembangnya halal lifestyle.

"Sumatera Utara memiliki banyak pengusaha dan UMKM. Dengan semakin meningkatnya produk halal dari Sumatera Utara, akan semakin terbuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan UMKM. Halal lifestyle saat ini juga semakin luas, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu peluang bagi produk UMKM Sumatera Utara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar," ujar Ahmad Haikal Hasan. (**)

Instruksi itu disampaikan saat membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDI Perjuangan Kota Medan di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (25/8/2026).

Dihadapan ratusan kader PAC, ranting hingga anak ranting, Rapidin meminta seluruh kader, khususnya anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Medan, tidak berjalan sendiri dalam menjalankan agenda politik dan pelayanan kepada masyarakat.

Rapidin secara khusus menginstruksikan anggota legislatif melibatkan PAC dan ranting dalam setiap kegiatan, termasuk reses dan sosialisasi peraturan daerah (Sosper).

"Saya meminta kader-kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan legislatif untuk melibatkan PAC dan ranting dalam setiap program kerja, baik reses maupun sosper. Dikombinasikan dan disinergikan," tegas Rapidin.

Menurutnya, kerja politik di tengah masyarakat tidak boleh sekadar menjadi ajang menunjukkan eksistensi kader. Setiap kehadiran kader harus membawa program dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.

"Kita turun ke bawah bukan untuk pamer, tapi membawa program, membawa arah, dan memperjuangkan nasib wong cilik," ujarnya.

Target 15 Kursi

Rapidin juga memasang target politik yang cukup tinggi bagi PDI Perjuangan Kota Medan. Perolehan kursi di DPRD Medan yang saat ini disebut berada diangka sembilan ditargetkan meningkat menjadi 15 kursi.

Namun, Rapidin menegaskan target tersebut hanya bisa dicapai jika seluruh struktur partai mampu menjaga kekompakan hingga tingkat paling bawah.

"Target kita di Medan harus naik dari 9 menjadi 15 kursi. Kuncinya hanya satu: solid, kompak, dan bersatu," kata mantan Bupati Samosir dua periode tersebut.

Ia mengingatkan kader legislatif agar tidak memisahkan diri dari struktur partai di tingkat PAC maupun ranting. Sinergi antara anggota fraksi dan mesin partai di lapangan dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat basis politik PDI Perjuangan di Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Rapidin juga membakar semangat kader dengan membacakan teks lagu Indonesia Raya tiga stanza.

Ia menekankan bahwa perjuangan politik PDI Perjuangan harus tetap berpijak pada ideologi Pancasila serta nilai keadilan sosial, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Jangan pernah takut dan jangan diam seribu bahasa melihat ketidakadilan di sekitar kita. Bersuaralah untuk Indonesia Raya," serunya.

Musancab tersebut menjadi bagian dari agenda penataan struktur organisasi PDI Perjuangan Kota Medan hingga tingkat Anak Ranting. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan surat resmi DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan arahan DPD PDI Perjuangan Sumut.

Evaluasi 21 PAC

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menjelaskan Musancab juga menjadi momentum mengevaluasi kinerja 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kota Medan.

Agenda dilanjutkan dengan penyusunan program kerja, pengumuman ketua PAC beserta dua orang pendamping berdasarkan hasil pleno DPD, penyusunan struktur personalia PAC, hingga pelantikan pengurus 21 PAC.

Dengan seluruh rangkaian tersebut, Musancab ditutup dengan terbentuknya kepengurusan PAC PDI Perjuangan di seluruh kecamatan Kota Medan.

Sejumlah fungsionaris DPD PDI Perjuangan Sumut turut hadir, di antaranya Dameria Pangaribuan, Meryl Saragih, Sorta Siahaan, R. Mawarni Tampubolon, Sarma Hutajulu, Muhammad Afan, Mangapul Purba, Samulya Surya Indra, Landen Marbun, Taviv Ginting, Wong Chun Sen, Darsen Song, Syarifah Alatas dan Sekretaris DPD Soetarto.

Dari DPC PDI Perjuangan Kota Medan hadir Ketua DPC Hasyim, Sekretaris Boydo HK Panjaitan dan Bendahara Fuad Akbar.

Sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan juga hadir, yakni Wong Chun Sen, Paul MA Simanjuntak, Jusuf Ginting, Johannes Hutagalung, Agus Setiawan, Lily Tan dan Margareth MS. Sementara Robi Barus dan David RG Sinaga tercatat tidak hadir. (**)