Melansir berbagai sumber, Selasa (3/11/2026), Maell Lee hari ini mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Agendanya... saya mentalak istri saya. Sudah, terima kasih," kata Maell Lee.

Namun, Maell Lee menolak memberikan alasan kenapa harus menceraikan istri keduanya itu.

"Tanya sama beliau, beliau (yang) tahu," katanya.

Pemain film Anak Medan itu bahkan sudah menyerahkan kuasa kepada pengacaranya untuk mengurusi semua persidangan.

Sebagai informasi ini merupakan perceraian kedua bagi Maell Lee. Ia sebelumnya pernah bercerai dari mantan istri pertamanya, Intan Ratna Juwita, pada 18 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Batam.

Maell Lee kemudian menikah dengan Anggita Oktaviani pada 28 Januari 2023. Acara pernikahan mereka digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, dengan mengusung adat Betawi.

Dari pernikahan kedua ini, Maell Lee dan Anggita Oktaviani dikaruniai satu orang anak.

Melansir berbagai sumber, Selasa (3/11/2026), berperan sebagai panglima perang Aceh, secara otomatis Atiqah Hasiolan pun harus tahu rencong, senjata khas daerah itu.

"Kalau untuk rencong itu pertama kali aku megang rencong ya. Kita ada sekitar 2 bulan latihan koreografi dan lain-lain, termasuk melancarkan menggunakan rencong itu 2 bulan sama Bang Jonathan Ozoh," kata Atiqah Hasiolan.

Yang jelas, Atiqah Hasiholan mengaku cukup canggung ketika pertama kali diperkenalkan pada rencong.

Berbeda dari senjata tajam pada umumnya, cara memegang rencong terbilang cukup unik.

Oleh karena itu, ibu satu anak tersebut sempat ragu apakah teknik penggunaan rencongnya sudah benar atau belum.

"Soalnya agak kayak janggal gitu pas awal-awal ya, karena kan cara megangnya agak beda," kata Atiqah.

Selain rencong, Atiqah Hasiholan juga harus menghapalkan koreografi karena filmnya menampilkan pertempuran antara Pasukan 1000 Janda melawan penjajah.

Sebagai informasi, Pasukan 1000 Janda adalah film aksi fantasi Indonesia produksi Manara Studios yang disutradarai dan ditulis oleh Archie Hekagery.

Berlatar belakang di Selat Malaka pada tahun 1599, film ini mengisahkan kedatangan armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis yang membakar desa-desa dan membunuh para lelaki Aceh.

Pasukan Inong Balee, para perempuan yang kehilangan suami mereka, akhirnya mengambil peran besar di bawah kepemimpinan Laksamana Malahayati.

Cerita ini terinspirasi dari pahlawan nasional Laksamana Keumalahayati dan pasukan janda perangnya dari Kesultanan Aceh.

Selain Atiqah Hasiholan, film ini juga menampilkan Cut Mini, Emil Kusumo, Muzakki Ramdhan, Fergie Brittany, hingga Ully Triani.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik, yakni 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat unit flashdisk. Barang-barang tersebut menjadi bagian dari bukti yang diamankan penyidik untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal atau illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara tersebut saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ketiga tersangka disebut berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku.

Salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden, penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, hingga pengusaha.

Menurut Asep, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum maupun dasar hukum yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan perkara, pada Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan. Dugaan penghapusan jejak elektronik tersebut kini menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik bersama dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Dua nama lain yang disebut dalam pemberitaan terkait perkara ini adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keduanya disebut sebagai tersangka bersama LSP, yang diidentifikasi sebagai Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit menjadi sorotan karena sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kapolri.

Listyo resmi mengakhiri masa jabatannya setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Kamis (1/10/2026) di Istana Negara, Jakarta.

Pada hari yang sama, Listyo Sigit dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurachman yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Listyo Sigit sebelumnya menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021, dilantik oleh Joko Widodo. Dengan pergantian tersebut, Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri baru, sementara Listyo Sigit melanjutkan pengabdian di lingkungan pemerintahan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. (**)

Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (2/11/2026) di Ruang Sidang Cakra VIII Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menghadirkan dua saksi, yakni Muhammad Hasyim dan Maspena Gulo.

Dari keterangan keduanya, muncul dua fakta penting yang menjadi perhatian dalam perkara dengan nilai kontrak mencapai Rp38.550.850.700 tersebut. Pertama, kesaksian mengenai penggunaan nama dan dokumen perusahaan untuk kepentingan tender. Kedua, pengakuan bahwa penganggaran pembangunan tahun 2022 masih mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2019, sementara lokasi pembangunan disebut telah berubah.

Enam orang terdakwa dalam perkara ini masing-masing Juang Putra Zebua (PNS/PPK), Fredy Ligim Putra Zebua (Direktur PT Viola Cipta Mahakarya), Ir. Lianus Ndruru (Direktur PT Artek Utama), Lister Boy Lase (Kuasa Pengguna Anggaran TA 2022–2023), Oberlin Kurniawan Gea (Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024), dan Rahmani Oktaviani Zandroto (Pengguna Anggaran).

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Nazir bersama hakim anggota Syahrizal Munthe dan M. Fauzi.

Terungkap di Persidangan: Nama Direktur dan Dokumen Perusahaan untuk Kepentingan Tender

Keterangan Muhammad Hasyim, Direktur Utama PT Viola Cipta Mahakarya, menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian dalam persidangan.

Di hadapan majelis hakim, Hasyim mengungkapkan bahwa terdakwa Fredy Zebua meminta rekannya bernama Anton untuk mencarikan perusahaan yang memenuhi persyaratan mengikuti tender proyek pembangunan RSUD. Melalui Anton, Hasyim kemudian diperkenalkan dan namanya dimasukkan sebagai direktur utama dalam akta kepengurusan perusahaan.

Penggunaan nama tersebut disertai dokumen administrasi perusahaan, surat kuasa, serta kelengkapan lainnya untuk memenuhi kebutuhan proses lelang.

Fakta lain yang terungkap, penandatanganan perubahan akta notaris dilakukan secara terpisah dan tidak bersamaan di kantor notaris. Hasyim juga menyatakan bahwa Fredy Zebua tidak menempatkan modal ke perusahaan tersebut.

Lebih jauh, saksi menerangkan bahwa perusahaan tersebut tidak menyediakan tenaga ahli maupun alat berat yang digunakan Fredy Zebua dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Yang digunakan hanyalah biodata perusahaan, surat administrasi pendirian, perizinan, dan daftar riwayat pekerjaan," demikian keterangan Hasyim di hadapan majelis hakim.

Hasyim juga mengungkapkan bahwa Fredy Zebua baru dikeluarkan dari perusahaan pada Juni 2024, setelah pembayaran pekerjaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dinyatakan lunas.

Keterangan ini menjadi bagian penting yang perlu didalami dalam persidangan, khususnya mengenai bagaimana perusahaan tersebut memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia jasa dan bagaimana proses pengadaan berlangsung.

Anggaran Disetujui, tetapi DED Masih Menggunakan Dokumen Tahun 2019

Persoalan tidak berhenti pada proses pengadaan. Kesaksian Maspena Gulo, anggota DPRD Kabupaten Nias Tahun 2022, turut membuka pertanyaan mengenai aspek perencanaan dan penganggaran proyek pembangunan rumah sakit tersebut.

Maspena menerangkan bahwa anggaran pembangunan RSUD tahun 2022 yang disetujui pada akhir 2021 ternyata masih mengacu pada proposal Detail Engineering Design (DED) dan master plan hasil konsultasi perencanaan tahun 2019.

Dengan demikian, menurut keterangan saksi, tidak terdapat anggaran khusus untuk tahapan perencanaan pada lokasi pembangunan yang baru.

Hal yang semakin menjadi sorotan, Maspena mengaku bahwa pihak DPRD baru diberitahu mengenai perubahan lokasi ketika pekerjaan fisik sudah berjalan. Artinya, perubahan lokasi tersebut tidak terlebih dahulu dibicarakan melalui musyawarah bersama DPRD sebagaimana yang ia ketahui.

"Tidak terdapat anggaran untuk tahap perencanaan di lokasi yang baru. Pihak DPRD diberitahu perubahan lokasi ketika pekerjaan telah dilaksanakan," demikian keterangan Maspena dalam persidangan.

Saksi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya rekomendasi BPBD Kabupaten Nias terkait status siaga bencana untuk periode 2021–2023.

Selain itu, Maspena mengaku tidak mengetahui proses pengadaan tanah bersertifikat senilai Rp1,2 miliar pada tahun 2018 yang kemudian dijadikan lokasi pembangunan rumah sakit.

Keterangan tersebut menambah sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pembuktian di persidangan, terutama mengenai kesesuaian dokumen perencanaan, perubahan lokasi, proses penganggaran, serta tahapan pelaksanaan proyek.

Publik Menunggu Jawaban atas Fakta-Fakta Persidangan

Perkara pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias ini menjadi perhatian karena menyangkut proyek infrastruktur pelayanan kesehatan dengan nilai kontrak puluhan miliar rupiah.

Rumah sakit bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fasilitas publik yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Nias.

Karena itu, setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan, perlu dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat tentu berharap proses persidangan dapat mengungkap secara terang apakah seluruh tahapan proyek telah dilaksanakan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Kejari Gunungsitoli Tegaskan Penanganan Perkara Secara Profesional

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu dalam keterangan persnya menegaskan bahwa JPU berkomitmen menjalankan proses penanganan perkara secara profesional, proporsional, dan objektif.

Ia menyampaikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap proses peradilan.

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat melemahkan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap transparan dan terbuka terhadap informasi publik dengan berpedoman pada fakta hukum serta alat bukti yang terungkap di persidangan.

Persidangan perkara ini pun menjadi momentum penting untuk menguji seluruh keterangan saksi, alat bukti, dan peran masing-masing terdakwa.

Sebab, di balik nilai proyek Rp38,5 miliar tersebut, masyarakat menantikan satu hal mendasar: terungkapnya fakta hukum secara menyeluruh dan adanya pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi.

Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP," kata Asep.

Selain itu, dalam keterangan yang disampaikan, disebutkan pula nama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai pihak yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Asep menjelaskan, para tersangka diduga terlibat dalam tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur terhadap sejumlah pejabat dan kelompok masyarakat.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan LSM," ujarnya.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Reskrim Polres Tapteng, Iptu Dian AP menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan yang diterima Polsek Barus pada 31 Oktober 2026.

Korban diketahui bernama Gabriel Hamonangan Sinaga (17), seorang pelajar asal Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kejadian bermula saat korban dalam perjalanan pulang dari Barus menuju Pakkat usai membeli LCD ponsel. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat, sehingga korban memutuskan untuk mampir dan berteduh di sebuah warung pecel lele milik warga berinisial Situmeang di Desa Sihorbo, Kecamatan Barus Utara, yang saat itu sedang tutup.

Karena kelelahan, korban tertidur di warung tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang masih diletakkan di atas meja. Saat terbangun, korban mendapati sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya telah raib. Upaya pencarian di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp11.500.000 dan langsung melaporkannya ke Polsek Barus.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari keterangan yang dihimpun, petugas mendapati petunjuk kuat yang mengarah kepada seorang pria berinisial SS, warga Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Barus.

Pada Senin, 2 November 2026, petugas memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di kawasan Pasar Onan, Manduamas. Kasat Reskrim kemudian berkoordinasi dengan Kapolsek Manduamas dan Kapolsek Barus untuk bergerak cepat melakukan penangkapan. Terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan oleh personel Polsek Manduamas dan langsung diserahkan kepada penyidik Polsek Barus.

Berdasarkan hasil interogasi awal, pelaku mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor korban tanpa izin. Pengembangan yang dilakukan Tim Opsnal Satreskrim juga mengungkap bahwa sepeda motor korban sempat digadaikan oleh pelaku senilai Rp1.500.000 ke daerah Hutabalang untuk membeli narkotika.

Petugas kemudian bergerak melakukan penyisiran dan berhasil menemukan barang bukti sepeda motor tersebut di Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapteng.

"Pelaku dijerat Pasal 477 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara," ucap Kasat Reskrim.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX telah diamankan di Mapolres Tapteng guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Reka ulang adegan di lakukan, di lapangan mako polres Padangsidimpuan dan diketahui adapun inisial kedelapan warga binaan tersebut yakni, AR, AH, ZH, HH, MSH, MH, ADH, FT.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menyampaikan reka ulang adegan penemuan 6 bal ganja didalam lapas kelas II BB Padangsidimpuan di lakukan untuk mengungkap kejadian pastinya bagaimana kejadian ini terjadi dan bagaimana ceritanya agar tidak menjadi polemik di tengah tengah masyarakat.

"Reka ulang ini merupakan bahagian dari proses penyidikan, untuk membuat terang suatu tindakan pidana. Maka dari itu kami berharap setelah dilakukan rekontruksi ini menghasilkan gambaran yang jelas hingga tidak ada lagi keraguan kita semua dan sesuai di mata hukum dengan kejadian sebenarnya," ujar Noval saat memulai reka adegan kasus penemuan 6 bal ganja di dalam lapas, Selasa (3/11/2026).

Amatan awak media turut hadir dari kuasa hukum para tersangka, jaksa penuntut umum dari kejaksaan Padangsidimpuan beserta jajaran Satres narkoba Padangsidimpuan.

‎Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam seminar nasional yang digelar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (LKBH FH USU), bertajuk "Justice Collaborator dan Saksi Mahkota dalam Arsitektur Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia", di Aula Fakultas Hukum USU, Medan, Selasa (3/11/2026).

Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Alexander Marwata, SH, mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat sekaligus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Prof. Dr. Erdianto, SH, M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Riau; serta Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, akademisi sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum USU.

Direktur LKBH FH USU, Dr. Tommy Aditia Sinulingga, SH, MH, dalam sambutannya mengatakan pembahasan mengenai justice collaborator dan saksi mahkota semakin relevan seiring perkembangan hukum acara pidana serta kebutuhan memperkuat sistem pembuktian dalam penanganan perkara pidana.

‎Menurut Tommy, keterangan saksi yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat membantu mengungkap perkara kompleks. Namun, keterangannya tidak dapat diterima begitu saja tanpa menguji konsistensi, kejujuran, kepentingan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

‎Ia menegaskan, status justice collaborator tidak boleh dipandang sebagai kekebalan dari pemeriksaan hukum. Sebaliknya, status tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak yang dijamin peraturan perundang-undangan.

‎"Perlindungan terhadap saksi penting bagi penegakan hukum, tetapi kepercayaan terhadap keterangan saksi juga harus dibangun melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Tommy juga menyoroti kemungkinan munculnya persoalan ketika seseorang memperoleh atau mengajukan diri sebagai justice collaborator, tetapi keterangannya kemudian dipersoalkan karena diduga tidak benar atau tidak konsisten.

Menurutnya, kondisi tersebut harus diuji berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan alat bukti yang sah. Penegak hukum perlu membedakan antara kekeliruan, perubahan keterangan, dan kesengajaan memberikan keterangan palsu.

Selain itu, penerapan saksi mahkota juga harus memperhatikan dasar hukum, batas penggunaannya, hak terdakwa, serta prinsip peradilan yang adil (fair trial).

‎

Perlindungan untuk Membongkar Kejahatan dari Dalam

‎Dalam pemaparannya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Riau, Prof. Dr. Erdianto, SH, M.Hum, menekankan bahwa perlindungan terhadap justice collaborator merupakan salah satu kunci untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terorganisasi.

Ia menjelaskan, keberanian seorang pelaku untuk membuka informasi mengenai kejahatan yang melibatkan kelompok atau institusinya sendiri bukan perkara mudah. Sebab, mereka kerap menghadapi tekanan sosial dan dianggap mengkhianati kelompoknya.

‎"Perlindungan yang kuat membuka jalan bagi pengungkapan korupsi. Tiga alasan utama mengapa justice collaborator harus dilindungi. Pertama, untuk kebenaran materiel. Keterangan justice collaborator dan saksi mahkota sangat membantu mengungkap fakta perkara. Kedua, untuk melawan budaya omerta atau sumpah tutup mulut yang menghambat pengungkapan kejahatan. Ketiga, untuk aspek keamanan agar saksi pelaku mau bekerja sama tanpa mengabaikan keselamatannya," papar Erdianto.

‎Ia juga menguraikan lima kriteria utama seseorang dapat ditetapkan sebagai justice collaborator, yakni mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama, bersedia memberikan keterangan di persidangan, bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan, serta bersikap kooperatif dan tidak melarikan diri.

‎Menurut Erdianto, seseorang yang berstatus justice collaborator juga dapat memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan pidana, peluang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan yang berlaku, serta perlakuan khusus dalam aspek perlindungan dan penanganan selama proses hukum.

‎Dari sisi regulasi, ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).

Pengaturan tersebut mencakup sejumlah tindak pidana serius, antara lain korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Membuka Jaringan Kejahatan Melalui Keterangan Pelaku

‎Sementara itu, mantan pimpinan KPK, Alexander Marwata, SH, membahas penerapan justice collaborator dan saksi mahkota dalam tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

‎Menurut Alexander, keberadaan kedua instrumen tersebut tidak terlepas dari kebutuhan mengungkap kejahatan melalui informasi yang berasal dari dalam jaringan pelaku.

‎Ia menjelaskan, kejahatan terorganisasi umumnya melibatkan banyak orang dengan pembagian peran dan penguasaan informasi yang berbeda. Mulai dari penerima manfaat, pengendali, perantara, hingga pelaku lapangan.

Dalam kondisi seperti itu, keterangan seseorang yang mengetahui struktur dan mekanisme kejahatan dari dalam dapat membantu aparat penegak hukum menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang sebelumnya sulit diungkap.

"Justice collaborator adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, sedangkan saksi mahkota ialah tersangka yang ditetapkan memberi keterangan tentang pelaku lain dalam perkara yang sama. Dengan peran JC, seluruh jaringan kejahatan bisa terbuka," ujar Alexander.

‎Ia juga menjelaskan bahwa keterangan saksi dalam proses pembuktian harus memiliki dasar pengetahuan yang relevan terhadap perkara, baik berdasarkan apa yang didengar, dilihat, maupun dialami sendiri, serta informasi dan data yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diungkap.

Menguji Batas Kewenangan dan Perlindungan Hak

Narasumber ketiga, Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, yang juga menjabat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum USU, memaparkan materi mengenai justice collaborator dan saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia dari perspektif konseptual dan normatif.

‎Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana kedudukan kedua instrumen itu harus ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana, terutama terkait dasar hukum, konsekuensi penerapan, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

‎Melalui seminar nasional ini, LKBH FH USU berharap dapat mengkaji kerangka hukum justice collaborator dan saksi mahkota, menganalisis perbedaan kedudukan serta konsekuensi hukumnya, sekaligus mengidentifikasi persoalan pembuktian dan potensi pelanggaran hak tersangka maupun terdakwa.

Pembahasan juga mencakup perlindungan dan penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tommy Aditia Sinulingga berharap forum akademik tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi yang berkontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana dan praktik peradilan di Indonesia.

"Kita berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum dan praktik peradilan pidana yang berkeadilan," pungkasnya.

Selain Jamaluddin Pohan, penyidik juga menahan tiga orang lainnya, yakni SP yang disebut sebagai pemenang tender proyek sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan mantan wali kota, AS selaku mantan Kepala Dinas Perikanan yang berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA), serta IS, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai, didampingi Wakil Dirreskrimsus, Kasubdit III Tipidkor Kompol Ikang, dan Kanit Kompol Khrisna, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Modern yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kota Sibolga.

Proyek tersebut menggunakan sumber pendanaan APBN dan APBD Kota Sibolga dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar.

"Kontrak pembangunan Pasar Ikan Modern ini kurang lebih sekitar Rp22 miliar. Pada saat itu, sekitar tahun 2022, pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2022," ujar Kombes Pol. Irfan Rifai saat memimpin konferensi pers, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Irfan, setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, polisi menerima laporan masyarakat yang menduga pembangunan pasar tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis.

Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan pasar ikan modern tersebut.

Irfan menyebutkan, empat orang telah ditahan karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Berkas perkara para tersangka juga telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dinyatakan lengkap atau P-21. Tahap berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada kejaksaan.

"Dalam kasus ini ada empat orang yang dilakukan penahanan. Mereka diyakini kuat terkait dalam kasus itu dan berkas pemeriksaan mereka sudah dikirim ke JPU dan dinyatakan P-21. Tinggal menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti," jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Ikang memaparkan, pada awalnya pengerjaan proyek tersebut ditunjuk kepada PT Peduli Bangsa. Namun, kemudian perusahaan pelaksana diubah menjadi PT Mitra Sejati Perkasa melalui perjanjian kontrak tertanggal 7 Juli 2022 dengan nilai sekitar Rp22 miliar.

Menurut keterangan penyidik, PT Mitra Sejati Perkasa merupakan perusahaan milik SP yang memiliki hubungan keluarga dengan Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga periode 2021–2025.

Kompol Ikang juga mengungkapkan dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Ia menyebut, ketika progres pekerjaan telah mencapai sekitar 95 persen, Jamaluddin Pohan diduga mengambil uang lebih dari Rp2,5 miliar dari SP.

Uang tersebut, menurut penyidik, kemudian dibagikan kepada IS sekitar Rp450 juta dan AS sekitar Rp50 juta.

"Setelah proyek berjalan sekitar 95 persen, Wali Kota Sibolga periode 2021–2025 inisial JP mengambil uang sebesar Rp2,5 miliar lebih dari SP, kemudian membagi kepada IS kurang lebih Rp450 juta dan AS kurang lebih Rp50 juta," ungkap Kompol Ikang.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), penyidik menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga mencapai Rp5,31 miliar.

Terkait penerapan pasal, Kompol Ikang menjelaskan bahwa Jamaluddin Pohan, AS, dan SP disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP.

Sementara itu, terhadap tersangka IS atau Sunardi Pohan, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana ketentuan yang disebutkan penyidik.

Kompol Ikang menyebut para tersangka terancam hukuman pidana penjara 4 hingga 20 tahun sesuai ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut.

Konsul Jenderal Ravi Shanker Goel, menyampaikan tentang kekayaan warisan budaya India, peluang pendidikan, serta hubungan yang terus berkembang antara India dan Indonesia.

Ravi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan staf pengajar untuk berinteraksi langsung dengan Konsul Jenderal dan mengenal lebih jauh tentang India. Beliau juga memberikan hadiah kepada para mahasiswa yang berpartisipasi sebagai bentuk apresiasi dan untuk menjadikan interaksi tersebut lebih berkesan.

Acara utama dalam kegiatan tersebut adalah peresmian Bharat Corner yang disertai dengan penyerahan simbolis koleksi buku yang disumbangkan oleh Konsulat Jenderal India kepada Universitas Dharmawangsa.

Koleksi buku tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses kepada mahasiswa dan staf pengajar terhadap sumber informasi pendidikan dan budaya mengenai India, termasuk sejarah, tradisi, masyarakat, dan perkembangannya.

Selain menyumbangkan koleksi buku untuk Bharat Corner, Konsulat juga telah bekerjasama dengan Universitas Dharmawangsa dalam mempromosikan pelestarian lingkungan melalui penanaman bunga marigold di lingkungan universitas.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah lingkungan kampus, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kelestarian lingkungan.

Kedua institusi juga telah bekerjasama menyelenggarakan kegiatan yoga di lingkungan universitas untuk mempromosikan pola hidup sehat. Selain itu, staf pengajar Universitas Dharmawangsa juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas melalui Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme, yang menyediakan beasiswa dengan pembiayaan penuhdari Pemerintah India.

Peresmian Bharat Corner merupakan langkah lanjutan dalam mendorong keterlibatan akademis, pertukaran budaya, dan saling pengertian antara India dan Indonesia.

Permintaan itu disampaikan orang tua korban, Armina Dewi Frida Boru Siagian didampingi kuasa hukumnya, Sharon Sandi Simamora, SH, setelah memasukkan surat keberatan atas SP2HP (Henti Lidik) Polsek Padang Tualang ke Wassidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut, Selasa (3/11/2026).

"Kita menyampaikan keberatan atas SP2HP henti lidik yang dikeluarkan Polsek Padang Tualang dalam kasus kematian korban Steven Arrya Sitorus," kata kuasa keluarga korban, Sharon Sandi Simamora didampingi timnya SRR & Partners Lawfirm di Jakarta Pusat, Yesra Umar Hasibuan, SH, MH dan Ronal Riadi Hutapea, SH.

Diungkapkannya, pihaknya mengajukan keberatan atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2HP Henti Lidik) nomor B/425/X/RES.17/2026/Reskrim tertanggal 21 Oktober 2026.

Korban Steven Arrya Sitorus adalah seorang siswa Kelas XII SMA berlibur ke objek wisata tangkahan Kabupaten langkat Bersama 5 orang temannya dan ditemukan meninggal di dalam sungai yang berjarak 5 km dari penginapan Villa Green Forest pada 1 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

"Kasus itu kemudian dilaporkan orang tua korban ke Polsek Padang Tualang pada 7 Juni 2026, kemudian pada tanggal 13 Juni 2026 dilakukan Autopsi dan Ekshumasi terhadap jenazah koban," ungkap Sharon

Menurut dia, proses penyelidikan Polsek Padang Tualang tidak profesional. Sejak Laporan Polisi (LP) 7 Juni 2026 hingga saat ini belum ada kejelasan perkembangan perkara yang signifikan.

Bahkan, sambungnya, telah dilakukan gelar perkara khusus atas perkara a quo di Polda Sumut pada 30 Juli 2026 yang merekomendasikan untuk menghentikan penyelidikan karena bukan merupakan tindak pidana dan tidak memenuhi unsur Pasal 458 ayat (1) KUHP yang itu dijadikan dasar dikeluarkannya SP2HP Henti Lidik oleh Kapolsek Padang Tualang.

Pada akhirnya penyidik melakukan serangkaian upaya penyelidikan termasuk melakukan Digital Forensik dan memeriksa dan memintai keterangan kepada seluruh saksi yang dilanjutkan pada pertemuan dengan Ahli Forensik dr. Surjit Singh, Sp F(K).

"Tetapi serangkaian upaya tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menindaklanjuti perkara ini serta mengabaikan fakta yang telah terjadi," sebutnya.

Bahwa berdasarkan surat undangan yang dikirimkan oleh Kapolsek tentang pembacaan hasil autopsi dan ekshumasi yang dilakukan pad hari rabu tanggal 9 September 2026 pukul 10.00 WIB di Mapolres Langkat tidak juga dikerjakan untuk melakukan upaya terhadap meminta keterangan dari pada Ahli Bedah Saraf ataupun Ahli Neurologi terkait Lucid Interval;

"Alasan keberatan keluarga korban adalah, berdasarkan proses pra rekonstruksi yang telah dilakukan oleh penyidik atas perkara a quo, menurut kami tidak sesuai dan sangat bertentangan antara fakta yang sebenarnya terjadi di TKP (berdasarkan luka kasat mata di tubuh korban) dengan keterangan para saksi serta ilmu kedokteran, terkait "Lucid Interval" dan penyebab kematian korban dengan Kesimpulan dari pada Penyidik yang menghentikan penyelidikan terkait perkara a quo," paparnya

Dalam kesimpulan medis (vide Huruf B angka 3 SP2HP), lanjutnya, penyidik melalui melalui tindakan Ekshumasi menyatakan bahwa "penyebab pasti kematian adalah akibat trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, disertai masuknya air, lumpur, dan pasir pada saluran pernapasan akibat tenggelam" yang dikaitkan dengan Keterangan Ahli Forensik dr. Surjit Singh, Sp.F(K) (vide Huruf C angka 1 huruf c) menyatakan bahwa "temuan material air, lumpur, dan pasir di saluran pernapasan serta bitnik pendarahan (tardieu's spot) pada paru-paru membuktikan bahwa pada saat korban masuk kedalam air dan tenggelam, korban dipastikan masih dalam kondisi hidup dan bernafas aktif".

"Kematian korban karena tenggelam (drowning)", menurut hemat kami melalui keterangan ahli forensik dan ahli bedah saraf yang kami hadirkan di Polres Langkat pada 9 September 2026, karena sudah dipastikan dokter forensik bahwasanya korban mati tenggelam namun keterangan dari dokter saraf yang kami hadirkan tersebut menyatakan secara ilmu kedokteran tidak mungkin terjadi Lucid Interval di dalam air," katanya

Karena itu, orang tua korban, Armina Dewi Frida Boru Siagian berharap Kapolda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan dapat memberikan perhatian serius terhadap kasus kematian anak sulungnya itu.

"Saya berharap Bapak Kapolda Sumut mengambilalih kasus ini dan memberikan kepastian hukum bagi kami," ujar Armina sambil menangis.

Inisiatif edukatif ini dijalankan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al Mukhlisin Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berkolaborasi dengan Bank Sampah Berseri yang merupakan kelompok binaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM.

Pembina Bank Sampah Berseri, Dedi Syahputra, menegaskan bahwa esensi utama program ini terletak pada pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial peserta didik. Berbeda dari sistem bank sampah konvensional yang mencatat hasil penyetoran sebagai tabungan pribadi, seluruh sampah yang dikumpulkan para siswa sepenuhnya dialokasikan sebagai bantuan sosial.

"Sedekah sampah ini harapannya untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa sedekah itu tidak harus uang. Mereka bisa membantu sesama kawannya dan bertanggung jawab dengan sampahnya," kata Dedi, kemarin.

Sebanyak 248 siswa dari kelas 3 hingga 6 MIS Al Mukhlisin berpartisipasi aktif dengan mengumpulkan barang anorganik bekas seperti botol plastik, kaleng, dan kardus ke wadah yang disiapkan di tiap kelas. Sampah tersebut rutin ditimbang oleh petugas setiap Rabu dan Sabtu, dengan target pengumpulan mencapai 35 kilogram per bulan.

Seluruh dana yang terkumpul dari penjualan sampah tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, seperti tas dan sepatu, bagi 12 siswa yatim dari keluarga kurang mampu di sekolah tersebut.

Kepala MIS Al Mukhlisin, Devi Apriani, menilai metode ini efektif sebagai sarana penanaman empati kolektif bagi para murid. Senada dengan hal itu, Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat INALUM, Ali Hasian, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan program yang mampu memadukan edukasi kelestarian lingkungan dengan nilai-nilai kepedulian sosial secara beriringan.

Di sisi lain, Bank Sampah Berseri terus memperluas dampak pemanfaatan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Selain menjangkau sektor pendidikan, kelompok binaan INALUM ini juga mengintegrasikan pengelolaan limbah dengan berbagai sektor produktif lainnya, mulai dari budidaya tanaman hidroponik, peternakan ayam petelur, pengolahan maggot, hingga perikanan.

Situasi itu, bagi suporter PSMS cukup layak menjadi perhatian. Ketika tuan rumah bertekad menurunkan tim terbaik, Macan Kemayoran justru datang dengan rombongan terbatas yang turut diisi pemain muda serta pemain yang minim menit bermain di Super League.

Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah Persija benar-benar sudah memperhitungkan ancaman PSMS, atau menganggap laga di Medan sekadar kesempatan untuk merotasi pemain?

Persija tentu punya alasan tersendiri. Namun, Stadion Utama Sumatera Utara bukan tempat yang bisa dipandang sebelah mata. Sejak ditangani Eko Purdjianto pada Januari 2026, PSMS belum pernah menelan kekalahan pada laga Pegadaian Championship di kandang tersebut. Tiga kemenangan kandang pada musim ini semakin mempertebal kepercayaan diri Ayam Kinantan. Kini, suporter PSMS menanti jawaban di lapangan: mampukah Persija membawa pulang poin, atau justru pulang dengan kekalahan yang memperpanjang keangkeran markas PSMS?

Situasi ini membuka peluang bagi PSMS untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Terlebih, tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut memiliki modal berupa konsistensi penampilan di Stadion Utama Sumatera Utara bersama pelatih Eko Purdjianto.

Namun, menganggap Persija datang tanpa ambisi tentu terlalu dini. Asisten Pelatih Persija, Choi In-cheul, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan meskipun membawa komposisi pemain yang berbeda dari pertandingan Super League.

"Bawa 19 pemain ke Medan untuk menghadapi PSMS Medan besok," ujar Choi dalam konferensi pers melalui video conference, Senin (2/11/2026) malam.

Choi mengakui Persija sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan PSMS setelah kedua tim bertemu pada Piala Presiden sebelumnya. Ia juga menaruh perhatian terhadap kualitas pemain asing yang dimiliki tuan rumah.

"Memang kita pernah lawan PSMS di Piala Presiden kemarin, kami tahu kekuatan PSMS, mereka punya kualitas pemain asing yang bagus. Tapi persiapan kami juga baik, besok kami siap ambil poin," ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan Persija tidak ingin menjadikan keterbatasan jumlah pemain sebagai alasan untuk kehilangan poin. Meski target khusus kompetisi belum ditetapkan, Choi memastikan anak asuhnya tetap berusaha meraih hasil maksimal.

"Target kita belum ditentukan, tapi sebagai tim profesional kita tentu berusaha untuk cari kemenangan. Jadi kami akan berusaha maksimal di setiap pertandingan," katanya.

Kehadiran sejumlah pemain yang jarang tampil di Super League mengindikasikan adanya kesempatan rotasi di kubu Persija. Selain mempertimbangkan kebugaran, pertandingan ini dapat menjadi ajang bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas di hadapan tim pelatih.

Choi menegaskan, perbedaan pengalaman dan jumlah menit bermain tidak serta-merta mencerminkan kesenjangan kemampuan di dalam skuad Macan Kemayoran.

"Memang pemain yang kita bawa di sini banyak pemain muda dan jarang menit bermain di Liga 1 (Super League), tapi kualitas pemain kita tidak jauh berbeda satu sama lain," tuturnya.

Penjaga gawang Persija, Aqil Savik, menyambut positif kesempatan tersebut. Baginya, laga melawan PSMS menjadi peluang untuk membuktikan kemampuan sekaligus menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih.

"Ini sebuah kesempatan yang bagus, untuk saya pribadi dan teman-teman yang belum banyak dapat menit bermain. Bukan soal rotasi, saya kira semua pemain punya kemampuan dan kualitas yang sama untuk pertandingan besok," kata Aqil.

Persija sebelumnya juga telah menetapkan tiga pemain asing yang paling memungkinkan dibawa berdasarkan kondisi kebugaran, yakni Kyohei Yoshino, Kerim Memija, dan Kwon Chang-hoon.

Sementara itu, PSMS berpeluang memanfaatkan dukungan suporter, pemahaman terhadap kondisi lapangan, serta komposisi pemain yang disiapkan untuk pertandingan ini. Sebaliknya, Persija harus memastikan para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu menjaga intensitas dan disiplin permainan.

Dengan membawa 19 pemain, Persija memang memberikan ruang lebih besar bagi rotasi. Namun, belum tentu langkah tersebut mencerminkan rendahnya ambisi mereka. Pernyataan Choi justru memperlihatkan bahwa kemenangan tetap menjadi sasaran.

Bagi PSMS, pertandingan ini menjadi kesempatan menjaga rekor kandang membuka perjalanan di I.League Cup dengan hasil meyakinkan. Selain itu, hasil positif juga akan membuat asa Angelo Meneses dkk terjaga jelang big match kontra Persiraja Banda Aceh di tempat yang sama, empat hari berselang (Sabtu 7 November 2026).

Bagi Persija, duel ini merupakan ujian kedalaman skuad dan kesempatan bagi pemain yang minim menit bermain untuk membuktikan diri.

Pertanyaannya, mampukah PSMS mempertahankan keangkeran Stadion Utama Sumatera Utara menghadapi tim yang notabene berkompetisi satu level di atas PSMS Medan? Atau justru para pemain pelapis Persija yang mencuri perhatian pada laga pembuka kompetisi ini?

I.League.CupPertandingan PSMS Medan kontra Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara.

Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 2 November 2026, Mudzakkir menilai penyidik Polres Metro Jakarta Pusat harus melihat perkara tersebut secara utuh, bukan memisahkan dugaan pencurian sebagai peristiwa awal dari proses negosiasi pengembalian uang dan ganti kerugian yang terjadi setelahnya.

Menurut Mudzakkir, terdapat tiga dimensi peristiwa hukum yang harus diperhatikan dalam mengkaji suatu perkara, yakni ante factum atau peristiwa sebelum kejadian, factum atau peristiwa yang terjadi, serta post factum atau rangkaian peristiwa setelahnya.

Ia menjelaskan, apabila permintaan pengembalian uang dan ganti kerugian dilakukan sebagai bagian dari upaya penyelesaian dugaan tindak pidana pencurian secara damai, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pemerasan atau pengancaman.

"Jadi bukan pemerasan, meminta ganti itu bukan pemerasan dalam konteks penyelesaian secara damai," tegas Mudzakkir.

Ia kemudian menyinggung dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga melibatkan Vinson Leocarlius. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi titik awal pemeriksaan untuk menilai apakah pembayaran uang yang kemudian dipersoalkan merupakan bagian dari kesepakatan perdamaian atau benar-benar terjadi akibat adanya pemaksaan.

Mudzakkir berpandangan, ketika seseorang diduga mengambil uang milik orang lain, kemudian muncul negosiasi pengembalian uang disertai permintaan ganti kerugian materiil maupun immateriil, seluruh rangkaian peristiwa itu harus diperiksa sebagai satu kesatuan.

Karena itu, ia menilai dugaan tindak pidana pencurian sebagai peristiwa awal perlu diperiksa secara jelas sebelum penyidik menarik kesimpulan terhadap tuduhan pemerasan yang muncul kemudian.

Lebih lanjut, Mudzakkir menjelaskan bahwa pengembalian uang yang diduga hasil pencurian tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana tersebut. Ia menyebut dugaan pencurian yang melibatkan Vinson Leocarlius sebagai voltooid delict atau delik yang telah selesai.

Dengan demikian, menurutnya, penghentian perkara dugaan pencurian hanya karena uang telah dikembalikan perlu dikaji kembali berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mudzakkir juga menyoroti adanya pembayaran yang disebut berlangsung dalam rangka negosiasi perdamaian, tetapi kemudian dijadikan dasar pelaporan terhadap pihak penerima pembayaran atas dugaan pemerasan.

Ia secara khusus menyinggung informasi bahwa transfer uang dilakukan sendiri oleh pihak pelapor tanpa sepengetahuan penerima pembayaran. Bahkan, nomor rekening penerima disebut dicari sendiri oleh pihak yang mengirimkan uang tersebut.

Menurut Mudzakkir, fakta mengenai mekanisme pembayaran itu perlu diperiksa untuk mengetahui apakah benar terdapat unsur pemaksaan atau ancaman yang melawan hukum.

Ia mengingatkan, apabila pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian secara damai, proses hukum tidak boleh langsung mengonstruksikannya sebagai pemerasan tanpa terlebih dahulu menguji peristiwa pencurian yang menjadi latar belakangnya.

Permintaan penggantian kerugian materiil maupun immateriil, lanjutnya, pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari negosiasi perdamaian. Demikian pula pemberitahuan mengenai adanya laporan polisi kepada pihak yang diduga melakukan pencurian tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pengancaman yang melawan hukum.

Pandangan tersebut menjadi dasar untuk menguji kembali ketepatan konstruksi perkara pemerasan terhadap pihak yang sebelumnya mengaku sebagai korban dugaan pencurian. Menurut Mudzakkir, unsur pemaksaan yang melawan hukum serta maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum harus dibuktikan secara utuh.

Dalam keterangannya, ia juga mengingatkan bahwa pemisahan penanganan perkara yang saling berkaitan tanpa mempertimbangkan hubungan antara peristiwa awal dan peristiwa berikutnya berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses peradilan.

"Kalau proses kesesatan ini berlanjut harus berhenti. Supaya apa? Tidak terjadi kesesatan berikutnya," ujarnya.

Mudzakkir berpandangan, perkara dugaan pemerasan sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda penanganannya sampai perkara dugaan pencurian yang menjadi latar belakangnya diperiksa dan memperoleh kejelasan hukum.

Ia turut menyinggung konsep obstruction of justice atau perintangan proses peradilan sebagai salah satu risiko hukum apabila terdapat tindakan melawan hukum yang bertujuan menyesatkan proses penegakan keadilan. Namun, ada atau tidaknya unsur tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan tersendiri.

Berdasarkan pandangan ahli tersebut, Mudzakkir menilai penghentian penyidikan dugaan pencurian dan berlanjutnya perkara pemerasan terhadap pihak yang mengaku sebagai korban perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga berpandangan penyidik dapat mempertimbangkan pembukaan kembali penanganan perkara dugaan pencurian apabila ditemukan bukti yang belum dinilai secara tepat. Pemeriksaan terhadap perkara awal dinilai diperlukan untuk memperoleh gambaran fakta secara utuh.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa BPT meminta Kapolri memeriksa Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung beserta jajaran penyidik yang menangani perkara tersebut.

Permintaan itu disampaikan sebagai bentuk keberatan atas konstruksi dan penanganan perkara yang dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait penghentian penyidikan dugaan pencurian uang melalui ATM BCA dan penetapan pihak yang mengaku sebagai korban sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan.

Pelatih asal Korea Selatan yang akrab disapa STY tersebut tidak ikut dalam rombongan Macan Kemayoran menuju Medan karena mengalami masalah kesehatan. Meski demikian, Persija memastikan persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana menjelang pertandingan yang menjadi pembuka kompetisi musim ini.

Kepastian absennya Shin Tae-yong disampaikan Asisten Pelatih Persija Jakarta, Choi In-cheul, dalam konferensi pers melalui video conference, Senin (2/11/2026) malam.

"Coach Shin tidak ikut (ke Medan) karena ada masalah kesehatan," ujar Choi In-cheul.

Absennya Shin menjadi salah satu perhatian menjelang duel dua tim bersejarah sepak bola Indonesia tersebut. Persija datang ke Medan dengan agenda penting untuk mengawali perjalanan mereka di League Cup 2026/2027 dengan hasil positif.

Namun, Choi menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu koordinasi di dalam tim. Ia mengaku tetap menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong untuk membahas persiapan dan kebutuhan tim menghadapi PSMS.

"Tapi tetap komunikasi ke coach Shin, tidak masalah untuk laga besok," tuturnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Persija tetap memiliki koordinasi teknis menjelang pertandingan, meskipun sang pelatih kepala tidak hadir langsung di pinggir lapangan.

Choi In-cheul akan menjadi salah satu sosok penting dalam mendampingi tim selama pertandingan di Medan. Persija pun dituntut tetap fokus menghadapi PSMS yang berpeluang memanfaatkan dukungan publik tuan rumah.

Selain mengonfirmasi absennya Shin Tae-yong, Choi turut menjelaskan keputusan Persija mendaftarkan tiga pemain asing untuk pertandingan ini, yakni Kyohei Yoshino, Kerim Memija, dan Kwon Chang-hoon.

Menurut Choi, pemilihan ketiga pemain tersebut telah melalui pembahasan bersama tim pelatih dengan mempertimbangkan kondisi kebugaran serta padatnya jadwal pertandingan Persija.

"Sebelum ke sini sudah diskusi, kebugaran tiga pemain asing yang paling memungkinkan," kata Choi.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan fisik menjadi salah satu pertimbangan utama Persija dalam menentukan komposisi pemain yang dibawa ke Medan. Dengan jadwal pertandingan yang padat, tim pelatih perlu mengatur kondisi pemain agar tetap kompetitif tanpa mengabaikan kebutuhan rotasi.

Persija tentu berharap ketiga pemain tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal ketika menghadapi PSMS. Namun, kesiapan mereka tetap akan bergantung pada keputusan teknis tim pelatih menjelang pertandingan.

Di sisi lain, PSMS Medan memiliki kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Stadion UtamaSumatera Utara diperkirakan menjadi pusat perhatian suporter kedua tim dalam pertandingan yang sarat sejarah dan gengsi tersebut.

Laga PSMS kontra Persija juga memiliki arti tersendiri karena dipilih sebagai penanda dimulainya League Cup musim 2026/2027. Sebelumnya, pembukaan kompetisi tersebut telah dipastikan berlangsung di Sumatera Utara.

Dengan demikian, pertandingan ini bukan sekadar pertemuan dua klub dengan basis pendukung besar, melainkan juga menjadi panggung pembuka bagi kompetisi yang baru bergulir.

PSMS tentu ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih hasil terbaik di hadapan pendukungnya. Sementara itu, Persija tetap membidik awal yang positif meskipun harus menjalani pertandingan tanpa kehadiran langsung Shin Tae-yong.

Pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Absennya Shin Tae-yong menambah perhatian terhadap duel klasik ini. Kini, menarik untuk melihat bagaimana Choi In-cheul mengawal Persija menghadapi tekanan tuan rumah sekaligus menjaga peluang Macan Kemayoran mengawali League Cup 2026/2027 dengan hasil memuaskan.

Namun, kali ini berbeda. Dia keluar dari rumahnya dengan lapisan kaca antipeluru. Kenapa?

Melansir berbagai sumber, Senin (2/11/2026), Amitabh Bachchan pada hari Minggu kemarin pun bak berada di dalam sebuah akuarium sembari menyapa fansnya.

Media setempat menyebut tindakan ini dilakukan demi keselamatan sang aktor mengingat pada Jumat (30/10/2026), kediaman Amitabh Bachchan menerima ancaman bom.

Ancaman dalam surat elektronik yang menyasar rumah Amitabh Bachchan itu diterima oleh sebuah sekolah di kawasan Bandra-Kurla Complex (BKC), Mumbai, yang kemudian dibawa ke Kepolisian setempat.

Kepolisian Mumbai disebut langsung melakukan penyelidikan terkait ancaman tersebut, tetapi hasilnya belum dirilis ke publik.

Maksudnya, apakah spesifik merujuk pada kediaman Amitabh Bachchan yang bernama Jalsa atau Prateeksha.

Selain itu, tindakan kaca antiperluru Amitabh Bachchan ini juga sebagai langka pencegahan mengingat ada insiden penembakan pada 18 Oktober 2026 yang menargetkan aktor Tiger Shroff.

Pelaku penembakan tersebut diketahui sempat memantau kediaman beberapa selebritas Bollywood sebelum melancarkan aksinya.

Bintang-bintang Bollywood yang diincar pelaku termasuk Amitabh Bachchan, Salman Khan, Aamir Khan, dan Akshay Kumar.

Melansir berbagai sumber, Senin (2/11/2026), hal ini diakui langsung oleh Kinaryosi usai gala premiere film tersebut, belum lama ini.

"Terus terang pertama kali aku ditawarin peran sebagai Mak Eli, deg-degan banget," ungkap Kinaryosih.

Sebagai informasi, film garapan MVP Pictures ini diadaptasi dari kisah viral di kanal YouTube Lentera Malam yang telah ditonton lebih dari 25 juta kali.

Film ini mengisahkan keluarga Mak Eli yang dihantui rangkaian gangguan supranatural setelah kehilangan Putri, orang yang mereka cintai.

Di balik teror yang menghantui, tersimpan misteri tentang mengapa Putri seolah belum benar-benar meninggalkan keluarganya.

Nah, Mak Eli, sumber cerita aslinya, turut hadir menyaksikan sosoknya diperankan Kinaryosih di layar lebar.

"Karena Mak Eli-nya kan ada di sini," tambah Kinaryosih.

Rasa gugup itu berlanjut sejak tahap reading. Kinaryosih harus beradaptasi dengan logat Bekasi-Betawi yang jauh berbeda dari kesehariannya.

Karakter Mak Eli juga sarat konflik batin, terutama dalam hubungannya dengan Putri.

Usai pemutaran, Kinaryosih melihat Mak Eli menitikkan air mata. Ia menilai reaksi itu menandakan tujuan pembuatan film ini telah tersampaikan.

"Alhamdulillah overall semuanya jadi lancar dan ini yang paling berkesan banget karakter yang pernah aku mainkan karena masih ada sosok Mak Eli-nya," imbuh Kinaryosih.

Film Putri Jangan Gentayangan Lagi ini akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 5 November 2026.

Adalah Sri Wanasari, S.Sos., M.I.Kom., Kepala Biro tvOne wilayah Sumatera yang juga Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumut 2022–2026. Dia kini dipastikan maju dalam bursa pencalonan Ketua IJTI Sumut periode 2026–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI IJTI Sumut yang digelar Selasa (2/11/2026) besok.

Perjalanan Wanasari menuju kursi pimpinan organisasi profesi ini tidak instan. Berlatar belakang pendidikan awal di bidang pariwisata, jalan hidupnya berbelok tajam ke dunia jurnalistik berkat doa dan ucapan sang ibu semasa SMA.

Berawal dari kesempatan menjadi stringer dan kontributor tvOne di wilayah Belawan selama enam tahun, atas dukungan dosennya Linova Rifiaty, ia merangkak naik melalui dedikasi dan konsistensi di lapangan hingga dipercaya memimpin biro wilayah Sumatera.

Berbekal pengalaman panjang di lapangan dan dunia akademis, Wanasari maju bukan dengan janji-janji muluk. Di bawah semangat "Benahi Rumah Bersama", ia mengusung tiga program prioritas krusial untuk membawa IJTI Sumut lebih solid. Yang pertama pembenahan internal.

"Yang pertama menata ulang manajemen dan administrasi baik di tingkat pengurus daerah maupun korda kabupaten/kota agar memiliki fondasi yang kokoh," tutur perempuan yang akrab disapa Wana ini.

Di tengah industri media yang sarat tantangan, ia menolak memberikan janji kesejahteraan palsu. Sebaliknya, ia percaya bahwa jurnalis adalah sosok militan yang tangguh dan harus berjuang bersama-sama.

"Kita masih eksis sampai detik ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, apalagi sekarang tidak ada media yang 100% baik-baik saja. Jadi berjuang sama-sama," imbuhnya.

Wana juga mengajak jurnalis lebih memiliki kesadaran kesehatan fisik dan mental. Menyadari tingginya mobilitas jurnalis televisi di lapangan, ia mengajak seluruh anggota untuk saling menjaga kesehatan secara mandiri maupun kolektif. "Menua itu pasti, tetapi menjaga kesehatan itu adalah wajib. Jadi kita harus bersama-sama menjaga kesehatan, dengan apapun itu caranya," ujarnya mengingatkan.

Berdiri Ditengah Sebagai Jembatan Menyuarakan Aspirasi Masyarakat

Tidak hanya soal internal organisasi, Wanasari juga melontarkan pandangan tajam mengenai independensi pers. Di tengah dinamika kemitraan dengan berbagai pihak, ia menegaskan bahwa jurnalis dan media bukanlah alat propaganda atau corong kekuasaan.

"Posisi jurnalis itu setara, tidak boleh berada di bawah pemerintah atau aparat tertentu. Kemitraan yang kita bangun haruslah kemitraan yang strategis. IJTI tidak boleh menjadi corong pemerintah, melainkan berdiri di tengah sebagai jembatan yang menyuarakan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Meski menyadari menjaga independensi di lapangan memiliki tantangan tersendiri, Wanasari optimistis bahwa ketegasan, kebijaksanaan, dan integritas adalah kunci utama untuk merawat marwah profesi jurnalis televisi di Sumatera Utara.

"Memang dalam penerapannya akan butuh tantangan, karena disitu kita harus tegas dalam bersikap. Aku pikir semua bisa dikomunikasikan, dengan pola yang benar, dengan cara yang bijaksana," pungkasnya.

Konfercab tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat soliditas alumni, mengevaluasi perjalanan kepengurusan, sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan program kerja PA GMNI Kabupaten Toba ke depan.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PA GMNI yang diwakili Mas Riano Oscha. Pembukaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan organisasi serta meneguhkan kembali semangat persaudaraan dan perjuangan di kalangan alumni GMNI.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan persidangan pleno. Pada tahap awal, sidang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, Bung Hengky Manalu. Setelah pimpinan sidang tetap ditetapkan, jalannya persidangan selanjutnya dipimpin Bung Zetro Hutapea.

Melalui rangkaian persidangan tersebut, peserta membahas agenda organisasi, melakukan evaluasi, serta mengambil keputusan terkait kepemimpinan dan arah program kerja DPC PA GMNI Kabupaten Toba.

Dalam Konfercab tersebut, Bung Hengky Manalu terpilih sebagai Ketua DPC PA GMNI Kabupaten Toba, didampingi Bung Idjon Manurung sebagai Sekretaris.

Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal dengan mengedepankan semangat persaudaraan, gotong royong, demokrasi organisasi, serta nilai-nilai perjuangan Marhaenisme.

Selain menetapkan kepemimpinan baru, Konfercab juga menjadi forum untuk merumuskan program kerja yang berorientasi pada penguatan partisipasi alumni dan peningkatan kontribusi organisasi bagi masyarakat, kehidupan kebangsaan, serta pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah alumni GMNI Kabupaten Toba, di antaranya Pantun Panjaitan dan Lukman Siagian. Hadir pula perwakilan PA GMNI DPC Kabupaten Tapanuli Utara, PA GMNI DPC Kabupaten Samosir, PA GMNI DPC Kabupaten Humbang Hasundutan, serta DPC GMNI Tapanuli Utara.

Kehadiran para alumni dan perwakilan organisasi dari sejumlah daerah tersebut mencerminkan pentingnya menjaga komunikasi, mempererat hubungan persaudaraan, serta membangun sinergi dalam keluarga besar GMNI dan PA GMNI.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DPC PA GMNI Kabupaten Toba diharapkan dapat menjalankan roda organisasi secara kolektif, demokratis, dan bertanggung jawab. Pengurus juga diharapkan mampu merangkul seluruh alumni tanpa membedakan latar belakang maupun pandangan, sehingga organisasi semakin solid dalam menjalankan cita-cita perjuangan.

Penguatan nilai-nilai Marhaenisme, komunikasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif para alumni menjadi bagian penting dalam mendorong PA GMNI Kabupaten Toba agar tidak hanya aktif secara struktural, tetapi juga berkontribusi melalui gagasan dan tindakan nyata bagi masyarakat.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat kecil, kepengurusan baru diharapkan mampu mengambil peran dalam merespons berbagai tantangan pembangunan daerah maupun persoalan kebangsaan.

Di tengah kerasnya kehidupan jalanan dan penghasilan yang harus diperjuangkan setiap hari, Jhonson tetap memegang satu harapan: anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan lebih tinggi dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Dengan penuh rasa syukur, Jhonson menyampaikan kesaksiannya di hadapan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan. Ia mengungkapkan, keluarganya telah memperoleh dukungan pendidikan sejak anaknya masih duduk di bangku SMA hingga kini melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Saya Jhonson Simanjuntak, pekerjaan ojek online. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Tan. Saya selalu dibantu, waktu SMA juga mendapat bantuan sampai kuliah hari ini," ujarnya.

Jhonson mengaku pernah menjadi bagian dari gerakan aktivis sejak 1996. Ia memiliki banyak rekan seperjuangan yang kini menduduki jabatan sebagai anggota dewan. Namun, menurutnya, tidak banyak tokoh yang menunjukkan kepedulian secara langsung terhadap perjuangan keluarga dalam memperoleh akses pendidikan seperti yang dilakukan Sofyan Tan.

"Saya juga dulu aktivis '96. Jadi, banyak teman-teman kita yang jadi anggota dewan, enggak ada seperti ini, enggak ada seperti Pak Sofyan Tan ini. Sama sekali tidak ada. Ya bersukacitalah kepada Tuhan Yang Maha Esa memberkati Pak Sofyan Tan, membuat dia menjadi jalan hidup bagi anak-anak kita semua untuk mencapai cita-citanya," ungkap Jhonson.

Kesaksian Jhonson menjadi salah satu cerita yang mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat Bersama dr. Sofyan Tan di Hall Universitas Bunda Thamrin, Jalan Sei Batanghari, Medan, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan Sofyan Tan dengan para orangtua dan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Bukan hanya Jhonson, sejumlah orangtua lainnya juga menceritakan beratnya perjuangan membiayai pendidikan anak di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi kesehatan keluarga.

Seorang ibu mengungkapkan bahwa suaminya bekerja sebagai pengemudi ojol dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara dirinya memiliki penyakit bawaan dan sang suami menderita penyakit jantung. Kondisi tersebut membuat biaya pendidikan tinggi anaknya di Fakultas Hukum Universitas Bunda Thamrin terasa sulit dijangkau.

"Saya sangat terbantu karena suami saya seorang ojol. Pendapatannya tidak menentu setiap hari. Saya punya penyakit bawaan, suami saya punya penyakit jantung," tuturnya.

Melalui KIP Kuliah jalur aspirasi, anaknya kini memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Sang ibu berharap anaknya kelak berhasil menyelesaikan studi dan mewujudkan cita-cita menjadi seorang pengacara.

Kesaksian serupa disampaikan seorang ibu yang anaknya, Hanifah Iqbal, diterima di Program Studi Keperawatan Universitas Bunda Thamrin. Ia mengaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai pendidikan anaknya di perguruan tinggi.

"Jangan berhenti jadi orang baik, Bapak," ucapnya kepada Sofyan Tan dengan penuh harap.

Ucapan sederhana tersebut menjadi ungkapan terima kasih sekaligus harapan agar perjuangan membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu terus dilanjutkan.

Rasa syukur juga disampaikan Rima Lumba Raja, warga Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Ia berterima kasih karena anaknya yang merupakan alumni SMA Sultan Iskandar Muda memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di Program Studi Keperawatan Universitas Bunda Thamrin.

Di balik cerita para penerima bantuan tersebut, terdapat persoalan pendataan kesejahteraan yang menurut Sofyan Tan masih perlu mendapat perhatian. Ia mengungkapkan adanya keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang justru tercatat dalam kelompok desil 6 hingga 10 sehingga anak-anak mereka mengalami kendala ketika mengakses bantuan pendidikan.

Sofyan mencontohkan orangtua yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, tukang becak, hingga pekerja rumah tangga. Secara kondisi kehidupan, keluarga-keluarga tersebut merasa membutuhkan bantuan pendidikan, tetapi klasifikasi data kesejahteraan yang tercatat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya.

Untuk memperjuangkan persoalan tersebut, Sofyan mengaku telah membawa dokumentasi kondisi nyata keluarga calon penerima bantuan dan menyampaikannya kepada pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia berharap ketidaksesuaian data tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, salah satu hasil dari upaya tersebut adalah perubahan data desil seorang calon mahasiswa sehingga akhirnya dapat memperoleh kesempatan kuliah.

"Jangan mengubur orang miskin tidak bisa kuliah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan para mahasiswa penerima KIP Kuliah agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperoleh. Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan tinggi merupakan amanah sekaligus bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan pengorbanan orangtua.

Ia meminta mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bolos, tidak putus kuliah, serta berupaya mempertahankan indeks prestasi (IP) di atas 3.

Sofyan bahkan mengajak para mahasiswa memeluk orangtua masing-masing dan berjanji untuk memberikan yang terbaik melalui pendidikan.

"Suatu saat kalian harus mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga. Jangan sampai orangtua terus menderita. Jadikan kesempatan ini sebagai jalan untuk mengubah kehidupan keluarga," pesannya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dewan Penyantun Universitas Bunda Thamrin, Dr. Hely Widjaja, M.Kes., dan Hendra Wibowo, S.E., serta unsur pimpinan dan civitas akademika Universitas Bunda Thamrin. Hadir pula Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto, Lisnawati Ginting, dan Pandapotan Tamba.