Selain Jamaluddin Pohan, penyidik juga menahan tiga orang lainnya, yakni SP yang disebut sebagai pemenang tender proyek sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan mantan wali kota, AS selaku mantan Kepala Dinas Perikanan yang berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA), serta IS, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai, didampingi Wakil Dirreskrimsus, Kasubdit III Tipidkor Kompol Ikang, dan Kanit Kompol Khrisna, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Modern yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kota Sibolga.

Proyek tersebut menggunakan sumber pendanaan APBN dan APBD Kota Sibolga dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar.

"Kontrak pembangunan Pasar Ikan Modern ini kurang lebih sekitar Rp22 miliar. Pada saat itu, sekitar tahun 2022, pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2022," ujar Kombes Pol. Irfan Rifai saat memimpin konferensi pers, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Irfan, setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, polisi menerima laporan masyarakat yang menduga pembangunan pasar tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis.

Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan pasar ikan modern tersebut.

Irfan menyebutkan, empat orang telah ditahan karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Berkas perkara para tersangka juga telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dinyatakan lengkap atau P-21. Tahap berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada kejaksaan.

"Dalam kasus ini ada empat orang yang dilakukan penahanan. Mereka diyakini kuat terkait dalam kasus itu dan berkas pemeriksaan mereka sudah dikirim ke JPU dan dinyatakan P-21. Tinggal menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti," jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Ikang memaparkan, pada awalnya pengerjaan proyek tersebut ditunjuk kepada PT Peduli Bangsa. Namun, kemudian perusahaan pelaksana diubah menjadi PT Mitra Sejati Perkasa melalui perjanjian kontrak tertanggal 7 Juli 2022 dengan nilai sekitar Rp22 miliar.

Menurut keterangan penyidik, PT Mitra Sejati Perkasa merupakan perusahaan milik SP yang memiliki hubungan keluarga dengan Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga periode 2021–2025.

Kompol Ikang juga mengungkapkan dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Ia menyebut, ketika progres pekerjaan telah mencapai sekitar 95 persen, Jamaluddin Pohan diduga mengambil uang lebih dari Rp2,5 miliar dari SP.

Uang tersebut, menurut penyidik, kemudian dibagikan kepada IS sekitar Rp450 juta dan AS sekitar Rp50 juta.

"Setelah proyek berjalan sekitar 95 persen, Wali Kota Sibolga periode 2021–2025 inisial JP mengambil uang sebesar Rp2,5 miliar lebih dari SP, kemudian membagi kepada IS kurang lebih Rp450 juta dan AS kurang lebih Rp50 juta," ungkap Kompol Ikang.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), penyidik menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga mencapai Rp5,31 miliar.

Terkait penerapan pasal, Kompol Ikang menjelaskan bahwa Jamaluddin Pohan, AS, dan SP disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP.

Sementara itu, terhadap tersangka IS atau Sunardi Pohan, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana ketentuan yang disebutkan penyidik.

Kompol Ikang menyebut para tersangka terancam hukuman pidana penjara 4 hingga 20 tahun sesuai ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut.

Permintaan itu disampaikan orang tua korban, Armina Dewi Frida Boru Siagian didampingi kuasa hukumnya, Sharon Sandi Simamora, SH, setelah memasukkan surat keberatan atas SP2HP (Henti Lidik) Polsek Padang Tualang ke Wassidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut, Selasa (3/11/2026).

"Kita menyampaikan keberatan atas SP2HP henti lidik yang dikeluarkan Polsek Padang Tualang dalam kasus kematian korban Steven Arrya Sitorus," kata kuasa keluarga korban, Sharon Sandi Simamora didampingi timnya SRR & Partners Lawfirm di Jakarta Pusat, Yesra Umar Hasibuan, SH, MH dan Ronal Riadi Hutapea, SH.

Diungkapkannya, pihaknya mengajukan keberatan atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2HP Henti Lidik) nomor B/425/X/RES.17/2026/Reskrim tertanggal 21 Oktober 2026.

Korban Steven Arrya Sitorus adalah seorang siswa Kelas XII SMA berlibur ke objek wisata tangkahan Kabupaten langkat Bersama 5 orang temannya dan ditemukan meninggal di dalam sungai yang berjarak 5 km dari penginapan Villa Green Forest pada 1 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

"Kasus itu kemudian dilaporkan orang tua korban ke Polsek Padang Tualang pada 7 Juni 2026, kemudian pada tanggal 13 Juni 2026 dilakukan Autopsi dan Ekshumasi terhadap jenazah koban," ungkap Sharon

Menurut dia, proses penyelidikan Polsek Padang Tualang tidak profesional. Sejak Laporan Polisi (LP) 7 Juni 2026 hingga saat ini belum ada kejelasan perkembangan perkara yang signifikan.

Bahkan, sambungnya, telah dilakukan gelar perkara khusus atas perkara a quo di Polda Sumut pada 30 Juli 2026 yang merekomendasikan untuk menghentikan penyelidikan karena bukan merupakan tindak pidana dan tidak memenuhi unsur Pasal 458 ayat (1) KUHP yang itu dijadikan dasar dikeluarkannya SP2HP Henti Lidik oleh Kapolsek Padang Tualang.

Pada akhirnya penyidik melakukan serangkaian upaya penyelidikan termasuk melakukan Digital Forensik dan memeriksa dan memintai keterangan kepada seluruh saksi yang dilanjutkan pada pertemuan dengan Ahli Forensik dr. Surjit Singh, Sp F(K).

"Tetapi serangkaian upaya tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menindaklanjuti perkara ini serta mengabaikan fakta yang telah terjadi," sebutnya.

Bahwa berdasarkan surat undangan yang dikirimkan oleh Kapolsek tentang pembacaan hasil autopsi dan ekshumasi yang dilakukan pad hari rabu tanggal 9 September 2026 pukul 10.00 WIB di Mapolres Langkat tidak juga dikerjakan untuk melakukan upaya terhadap meminta keterangan dari pada Ahli Bedah Saraf ataupun Ahli Neurologi terkait Lucid Interval;

"Alasan keberatan keluarga korban adalah, berdasarkan proses pra rekonstruksi yang telah dilakukan oleh penyidik atas perkara a quo, menurut kami tidak sesuai dan sangat bertentangan antara fakta yang sebenarnya terjadi di TKP (berdasarkan luka kasat mata di tubuh korban) dengan keterangan para saksi serta ilmu kedokteran, terkait "Lucid Interval" dan penyebab kematian korban dengan Kesimpulan dari pada Penyidik yang menghentikan penyelidikan terkait perkara a quo," paparnya

Dalam kesimpulan medis (vide Huruf B angka 3 SP2HP), lanjutnya, penyidik melalui melalui tindakan Ekshumasi menyatakan bahwa "penyebab pasti kematian adalah akibat trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, disertai masuknya air, lumpur, dan pasir pada saluran pernapasan akibat tenggelam" yang dikaitkan dengan Keterangan Ahli Forensik dr. Surjit Singh, Sp.F(K) (vide Huruf C angka 1 huruf c) menyatakan bahwa "temuan material air, lumpur, dan pasir di saluran pernapasan serta bitnik pendarahan (tardieu's spot) pada paru-paru membuktikan bahwa pada saat korban masuk kedalam air dan tenggelam, korban dipastikan masih dalam kondisi hidup dan bernafas aktif".

"Kematian korban karena tenggelam (drowning)", menurut hemat kami melalui keterangan ahli forensik dan ahli bedah saraf yang kami hadirkan di Polres Langkat pada 9 September 2026, karena sudah dipastikan dokter forensik bahwasanya korban mati tenggelam namun keterangan dari dokter saraf yang kami hadirkan tersebut menyatakan secara ilmu kedokteran tidak mungkin terjadi Lucid Interval di dalam air," katanya

Karena itu, orang tua korban, Armina Dewi Frida Boru Siagian berharap Kapolda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan dapat memberikan perhatian serius terhadap kasus kematian anak sulungnya itu.

"Saya berharap Bapak Kapolda Sumut mengambilalih kasus ini dan memberikan kepastian hukum bagi kami," ujar Armina sambil menangis.

Inisiatif edukatif ini dijalankan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al Mukhlisin Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berkolaborasi dengan Bank Sampah Berseri yang merupakan kelompok binaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM.

Pembina Bank Sampah Berseri, Dedi Syahputra, menegaskan bahwa esensi utama program ini terletak pada pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial peserta didik. Berbeda dari sistem bank sampah konvensional yang mencatat hasil penyetoran sebagai tabungan pribadi, seluruh sampah yang dikumpulkan para siswa sepenuhnya dialokasikan sebagai bantuan sosial.

"Sedekah sampah ini harapannya untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa sedekah itu tidak harus uang. Mereka bisa membantu sesama kawannya dan bertanggung jawab dengan sampahnya," kata Dedi, kemarin.

Sebanyak 248 siswa dari kelas 3 hingga 6 MIS Al Mukhlisin berpartisipasi aktif dengan mengumpulkan barang anorganik bekas seperti botol plastik, kaleng, dan kardus ke wadah yang disiapkan di tiap kelas. Sampah tersebut rutin ditimbang oleh petugas setiap Rabu dan Sabtu, dengan target pengumpulan mencapai 35 kilogram per bulan.

Seluruh dana yang terkumpul dari penjualan sampah tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, seperti tas dan sepatu, bagi 12 siswa yatim dari keluarga kurang mampu di sekolah tersebut.

Kepala MIS Al Mukhlisin, Devi Apriani, menilai metode ini efektif sebagai sarana penanaman empati kolektif bagi para murid. Senada dengan hal itu, Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat INALUM, Ali Hasian, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan program yang mampu memadukan edukasi kelestarian lingkungan dengan nilai-nilai kepedulian sosial secara beriringan.

Di sisi lain, Bank Sampah Berseri terus memperluas dampak pemanfaatan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Selain menjangkau sektor pendidikan, kelompok binaan INALUM ini juga mengintegrasikan pengelolaan limbah dengan berbagai sektor produktif lainnya, mulai dari budidaya tanaman hidroponik, peternakan ayam petelur, pengolahan maggot, hingga perikanan.

Situasi itu, bagi suporter PSMS cukup layak menjadi perhatian. Ketika tuan rumah bertekad menurunkan tim terbaik, Macan Kemayoran justru datang dengan rombongan terbatas yang turut diisi pemain muda serta pemain yang minim menit bermain di Super League.

Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah Persija benar-benar sudah memperhitungkan ancaman PSMS, atau menganggap laga di Medan sekadar kesempatan untuk merotasi pemain?

Persija tentu punya alasan tersendiri. Namun, Stadion Utama Sumatera Utara bukan tempat yang bisa dipandang sebelah mata. Sejak ditangani Eko Purdjianto pada Januari 2026, PSMS belum pernah menelan kekalahan pada laga Pegadaian Championship di kandang tersebut. Tiga kemenangan kandang pada musim ini semakin mempertebal kepercayaan diri Ayam Kinantan. Kini, suporter PSMS menanti jawaban di lapangan: mampukah Persija membawa pulang poin, atau justru pulang dengan kekalahan yang memperpanjang keangkeran markas PSMS?

Situasi ini membuka peluang bagi PSMS untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Terlebih, tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut memiliki modal berupa konsistensi penampilan di Stadion Utama Sumatera Utara bersama pelatih Eko Purdjianto.

Namun, menganggap Persija datang tanpa ambisi tentu terlalu dini. Asisten Pelatih Persija, Choi In-cheul, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan meskipun membawa komposisi pemain yang berbeda dari pertandingan Super League.

"Bawa 19 pemain ke Medan untuk menghadapi PSMS Medan besok," ujar Choi dalam konferensi pers melalui video conference, Senin (2/11/2026) malam.

Choi mengakui Persija sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan PSMS setelah kedua tim bertemu pada Piala Presiden sebelumnya. Ia juga menaruh perhatian terhadap kualitas pemain asing yang dimiliki tuan rumah.

"Memang kita pernah lawan PSMS di Piala Presiden kemarin, kami tahu kekuatan PSMS, mereka punya kualitas pemain asing yang bagus. Tapi persiapan kami juga baik, besok kami siap ambil poin," ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan Persija tidak ingin menjadikan keterbatasan jumlah pemain sebagai alasan untuk kehilangan poin. Meski target khusus kompetisi belum ditetapkan, Choi memastikan anak asuhnya tetap berusaha meraih hasil maksimal.

"Target kita belum ditentukan, tapi sebagai tim profesional kita tentu berusaha untuk cari kemenangan. Jadi kami akan berusaha maksimal di setiap pertandingan," katanya.

Kehadiran sejumlah pemain yang jarang tampil di Super League mengindikasikan adanya kesempatan rotasi di kubu Persija. Selain mempertimbangkan kebugaran, pertandingan ini dapat menjadi ajang bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas di hadapan tim pelatih.

Choi menegaskan, perbedaan pengalaman dan jumlah menit bermain tidak serta-merta mencerminkan kesenjangan kemampuan di dalam skuad Macan Kemayoran.

"Memang pemain yang kita bawa di sini banyak pemain muda dan jarang menit bermain di Liga 1 (Super League), tapi kualitas pemain kita tidak jauh berbeda satu sama lain," tuturnya.

Penjaga gawang Persija, Aqil Savik, menyambut positif kesempatan tersebut. Baginya, laga melawan PSMS menjadi peluang untuk membuktikan kemampuan sekaligus menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih.

"Ini sebuah kesempatan yang bagus, untuk saya pribadi dan teman-teman yang belum banyak dapat menit bermain. Bukan soal rotasi, saya kira semua pemain punya kemampuan dan kualitas yang sama untuk pertandingan besok," kata Aqil.

Persija sebelumnya juga telah menetapkan tiga pemain asing yang paling memungkinkan dibawa berdasarkan kondisi kebugaran, yakni Kyohei Yoshino, Kerim Memija, dan Kwon Chang-hoon.

Sementara itu, PSMS berpeluang memanfaatkan dukungan suporter, pemahaman terhadap kondisi lapangan, serta komposisi pemain yang disiapkan untuk pertandingan ini. Sebaliknya, Persija harus memastikan para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu menjaga intensitas dan disiplin permainan.

Dengan membawa 19 pemain, Persija memang memberikan ruang lebih besar bagi rotasi. Namun, belum tentu langkah tersebut mencerminkan rendahnya ambisi mereka. Pernyataan Choi justru memperlihatkan bahwa kemenangan tetap menjadi sasaran.

Bagi PSMS, pertandingan ini menjadi kesempatan menjaga rekor kandang membuka perjalanan di I.League Cup dengan hasil meyakinkan. Selain itu, hasil positif juga akan membuat asa Angelo Meneses dkk terjaga jelang big match kontra Persiraja Banda Aceh di tempat yang sama, empat hari berselang (Sabtu 7 November 2026).

Bagi Persija, duel ini merupakan ujian kedalaman skuad dan kesempatan bagi pemain yang minim menit bermain untuk membuktikan diri.

Pertanyaannya, mampukah PSMS mempertahankan keangkeran Stadion Utama Sumatera Utara menghadapi tim yang notabene berkompetisi satu level di atas PSMS Medan? Atau justru para pemain pelapis Persija yang mencuri perhatian pada laga pembuka kompetisi ini?

I.League.CupPertandingan PSMS Medan kontra Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara.

Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 2 November 2026, Mudzakkir menilai penyidik Polres Metro Jakarta Pusat harus melihat perkara tersebut secara utuh, bukan memisahkan dugaan pencurian sebagai peristiwa awal dari proses negosiasi pengembalian uang dan ganti kerugian yang terjadi setelahnya.

Menurut Mudzakkir, terdapat tiga dimensi peristiwa hukum yang harus diperhatikan dalam mengkaji suatu perkara, yakni ante factum atau peristiwa sebelum kejadian, factum atau peristiwa yang terjadi, serta post factum atau rangkaian peristiwa setelahnya.

Ia menjelaskan, apabila permintaan pengembalian uang dan ganti kerugian dilakukan sebagai bagian dari upaya penyelesaian dugaan tindak pidana pencurian secara damai, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pemerasan atau pengancaman.

"Jadi bukan pemerasan, meminta ganti itu bukan pemerasan dalam konteks penyelesaian secara damai," tegas Mudzakkir.

Ia kemudian menyinggung dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga melibatkan Vinson Leocarlius. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi titik awal pemeriksaan untuk menilai apakah pembayaran uang yang kemudian dipersoalkan merupakan bagian dari kesepakatan perdamaian atau benar-benar terjadi akibat adanya pemaksaan.

Mudzakkir berpandangan, ketika seseorang diduga mengambil uang milik orang lain, kemudian muncul negosiasi pengembalian uang disertai permintaan ganti kerugian materiil maupun immateriil, seluruh rangkaian peristiwa itu harus diperiksa sebagai satu kesatuan.

Karena itu, ia menilai dugaan tindak pidana pencurian sebagai peristiwa awal perlu diperiksa secara jelas sebelum penyidik menarik kesimpulan terhadap tuduhan pemerasan yang muncul kemudian.

Lebih lanjut, Mudzakkir menjelaskan bahwa pengembalian uang yang diduga hasil pencurian tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana tersebut. Ia menyebut dugaan pencurian yang melibatkan Vinson Leocarlius sebagai voltooid delict atau delik yang telah selesai.

Dengan demikian, menurutnya, penghentian perkara dugaan pencurian hanya karena uang telah dikembalikan perlu dikaji kembali berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mudzakkir juga menyoroti adanya pembayaran yang disebut berlangsung dalam rangka negosiasi perdamaian, tetapi kemudian dijadikan dasar pelaporan terhadap pihak penerima pembayaran atas dugaan pemerasan.

Ia secara khusus menyinggung informasi bahwa transfer uang dilakukan sendiri oleh pihak pelapor tanpa sepengetahuan penerima pembayaran. Bahkan, nomor rekening penerima disebut dicari sendiri oleh pihak yang mengirimkan uang tersebut.

Menurut Mudzakkir, fakta mengenai mekanisme pembayaran itu perlu diperiksa untuk mengetahui apakah benar terdapat unsur pemaksaan atau ancaman yang melawan hukum.

Ia mengingatkan, apabila pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian secara damai, proses hukum tidak boleh langsung mengonstruksikannya sebagai pemerasan tanpa terlebih dahulu menguji peristiwa pencurian yang menjadi latar belakangnya.

Permintaan penggantian kerugian materiil maupun immateriil, lanjutnya, pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari negosiasi perdamaian. Demikian pula pemberitahuan mengenai adanya laporan polisi kepada pihak yang diduga melakukan pencurian tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pengancaman yang melawan hukum.

Pandangan tersebut menjadi dasar untuk menguji kembali ketepatan konstruksi perkara pemerasan terhadap pihak yang sebelumnya mengaku sebagai korban dugaan pencurian. Menurut Mudzakkir, unsur pemaksaan yang melawan hukum serta maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum harus dibuktikan secara utuh.

Dalam keterangannya, ia juga mengingatkan bahwa pemisahan penanganan perkara yang saling berkaitan tanpa mempertimbangkan hubungan antara peristiwa awal dan peristiwa berikutnya berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses peradilan.

"Kalau proses kesesatan ini berlanjut harus berhenti. Supaya apa? Tidak terjadi kesesatan berikutnya," ujarnya.

Mudzakkir berpandangan, perkara dugaan pemerasan sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda penanganannya sampai perkara dugaan pencurian yang menjadi latar belakangnya diperiksa dan memperoleh kejelasan hukum.

Ia turut menyinggung konsep obstruction of justice atau perintangan proses peradilan sebagai salah satu risiko hukum apabila terdapat tindakan melawan hukum yang bertujuan menyesatkan proses penegakan keadilan. Namun, ada atau tidaknya unsur tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan tersendiri.

Berdasarkan pandangan ahli tersebut, Mudzakkir menilai penghentian penyidikan dugaan pencurian dan berlanjutnya perkara pemerasan terhadap pihak yang mengaku sebagai korban perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga berpandangan penyidik dapat mempertimbangkan pembukaan kembali penanganan perkara dugaan pencurian apabila ditemukan bukti yang belum dinilai secara tepat. Pemeriksaan terhadap perkara awal dinilai diperlukan untuk memperoleh gambaran fakta secara utuh.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa BPT meminta Kapolri memeriksa Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung beserta jajaran penyidik yang menangani perkara tersebut.

Permintaan itu disampaikan sebagai bentuk keberatan atas konstruksi dan penanganan perkara yang dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait penghentian penyidikan dugaan pencurian uang melalui ATM BCA dan penetapan pihak yang mengaku sebagai korban sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan.

Pelatih asal Korea Selatan yang akrab disapa STY tersebut tidak ikut dalam rombongan Macan Kemayoran menuju Medan karena mengalami masalah kesehatan. Meski demikian, Persija memastikan persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana menjelang pertandingan yang menjadi pembuka kompetisi musim ini.

Kepastian absennya Shin Tae-yong disampaikan Asisten Pelatih Persija Jakarta, Choi In-cheul, dalam konferensi pers melalui video conference, Senin (2/11/2026) malam.

"Coach Shin tidak ikut (ke Medan) karena ada masalah kesehatan," ujar Choi In-cheul.

Absennya Shin menjadi salah satu perhatian menjelang duel dua tim bersejarah sepak bola Indonesia tersebut. Persija datang ke Medan dengan agenda penting untuk mengawali perjalanan mereka di League Cup 2026/2027 dengan hasil positif.

Namun, Choi menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu koordinasi di dalam tim. Ia mengaku tetap menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong untuk membahas persiapan dan kebutuhan tim menghadapi PSMS.

"Tapi tetap komunikasi ke coach Shin, tidak masalah untuk laga besok," tuturnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Persija tetap memiliki koordinasi teknis menjelang pertandingan, meskipun sang pelatih kepala tidak hadir langsung di pinggir lapangan.

Choi In-cheul akan menjadi salah satu sosok penting dalam mendampingi tim selama pertandingan di Medan. Persija pun dituntut tetap fokus menghadapi PSMS yang berpeluang memanfaatkan dukungan publik tuan rumah.

Selain mengonfirmasi absennya Shin Tae-yong, Choi turut menjelaskan keputusan Persija mendaftarkan tiga pemain asing untuk pertandingan ini, yakni Kyohei Yoshino, Kerim Memija, dan Kwon Chang-hoon.

Menurut Choi, pemilihan ketiga pemain tersebut telah melalui pembahasan bersama tim pelatih dengan mempertimbangkan kondisi kebugaran serta padatnya jadwal pertandingan Persija.

"Sebelum ke sini sudah diskusi, kebugaran tiga pemain asing yang paling memungkinkan," kata Choi.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan fisik menjadi salah satu pertimbangan utama Persija dalam menentukan komposisi pemain yang dibawa ke Medan. Dengan jadwal pertandingan yang padat, tim pelatih perlu mengatur kondisi pemain agar tetap kompetitif tanpa mengabaikan kebutuhan rotasi.

Persija tentu berharap ketiga pemain tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal ketika menghadapi PSMS. Namun, kesiapan mereka tetap akan bergantung pada keputusan teknis tim pelatih menjelang pertandingan.

Di sisi lain, PSMS Medan memiliki kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Stadion UtamaSumatera Utara diperkirakan menjadi pusat perhatian suporter kedua tim dalam pertandingan yang sarat sejarah dan gengsi tersebut.

Laga PSMS kontra Persija juga memiliki arti tersendiri karena dipilih sebagai penanda dimulainya League Cup musim 2026/2027. Sebelumnya, pembukaan kompetisi tersebut telah dipastikan berlangsung di Sumatera Utara.

Dengan demikian, pertandingan ini bukan sekadar pertemuan dua klub dengan basis pendukung besar, melainkan juga menjadi panggung pembuka bagi kompetisi yang baru bergulir.

PSMS tentu ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih hasil terbaik di hadapan pendukungnya. Sementara itu, Persija tetap membidik awal yang positif meskipun harus menjalani pertandingan tanpa kehadiran langsung Shin Tae-yong.

Pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Absennya Shin Tae-yong menambah perhatian terhadap duel klasik ini. Kini, menarik untuk melihat bagaimana Choi In-cheul mengawal Persija menghadapi tekanan tuan rumah sekaligus menjaga peluang Macan Kemayoran mengawali League Cup 2026/2027 dengan hasil memuaskan.

Namun, kali ini berbeda. Dia keluar dari rumahnya dengan lapisan kaca antipeluru. Kenapa?

Melansir berbagai sumber, Senin (2/11/2026), Amitabh Bachchan pada hari Minggu kemarin pun bak berada di dalam sebuah akuarium sembari menyapa fansnya.

Media setempat menyebut tindakan ini dilakukan demi keselamatan sang aktor mengingat pada Jumat (30/10/2026), kediaman Amitabh Bachchan menerima ancaman bom.

Ancaman dalam surat elektronik yang menyasar rumah Amitabh Bachchan itu diterima oleh sebuah sekolah di kawasan Bandra-Kurla Complex (BKC), Mumbai, yang kemudian dibawa ke Kepolisian setempat.

Kepolisian Mumbai disebut langsung melakukan penyelidikan terkait ancaman tersebut, tetapi hasilnya belum dirilis ke publik.

Maksudnya, apakah spesifik merujuk pada kediaman Amitabh Bachchan yang bernama Jalsa atau Prateeksha.

Selain itu, tindakan kaca antiperluru Amitabh Bachchan ini juga sebagai langka pencegahan mengingat ada insiden penembakan pada 18 Oktober 2026 yang menargetkan aktor Tiger Shroff.

Pelaku penembakan tersebut diketahui sempat memantau kediaman beberapa selebritas Bollywood sebelum melancarkan aksinya.

Bintang-bintang Bollywood yang diincar pelaku termasuk Amitabh Bachchan, Salman Khan, Aamir Khan, dan Akshay Kumar.

Melansir berbagai sumber, Senin (2/11/2026), hal ini diakui langsung oleh Kinaryosi usai gala premiere film tersebut, belum lama ini.

"Terus terang pertama kali aku ditawarin peran sebagai Mak Eli, deg-degan banget," ungkap Kinaryosih.

Sebagai informasi, film garapan MVP Pictures ini diadaptasi dari kisah viral di kanal YouTube Lentera Malam yang telah ditonton lebih dari 25 juta kali.

Film ini mengisahkan keluarga Mak Eli yang dihantui rangkaian gangguan supranatural setelah kehilangan Putri, orang yang mereka cintai.

Di balik teror yang menghantui, tersimpan misteri tentang mengapa Putri seolah belum benar-benar meninggalkan keluarganya.

Nah, Mak Eli, sumber cerita aslinya, turut hadir menyaksikan sosoknya diperankan Kinaryosih di layar lebar.

"Karena Mak Eli-nya kan ada di sini," tambah Kinaryosih.

Rasa gugup itu berlanjut sejak tahap reading. Kinaryosih harus beradaptasi dengan logat Bekasi-Betawi yang jauh berbeda dari kesehariannya.

Karakter Mak Eli juga sarat konflik batin, terutama dalam hubungannya dengan Putri.

Usai pemutaran, Kinaryosih melihat Mak Eli menitikkan air mata. Ia menilai reaksi itu menandakan tujuan pembuatan film ini telah tersampaikan.

"Alhamdulillah overall semuanya jadi lancar dan ini yang paling berkesan banget karakter yang pernah aku mainkan karena masih ada sosok Mak Eli-nya," imbuh Kinaryosih.

Film Putri Jangan Gentayangan Lagi ini akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 5 November 2026.

Adalah Sri Wanasari, S.Sos., M.I.Kom., Kepala Biro tvOne wilayah Sumatera yang juga Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumut 2022–2026. Dia kini dipastikan maju dalam bursa pencalonan Ketua IJTI Sumut periode 2026–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI IJTI Sumut yang digelar Selasa (2/11/2026) besok.

Perjalanan Wanasari menuju kursi pimpinan organisasi profesi ini tidak instan. Berlatar belakang pendidikan awal di bidang pariwisata, jalan hidupnya berbelok tajam ke dunia jurnalistik berkat doa dan ucapan sang ibu semasa SMA.

Berawal dari kesempatan menjadi stringer dan kontributor tvOne di wilayah Belawan selama enam tahun, atas dukungan dosennya Linova Rifiaty, ia merangkak naik melalui dedikasi dan konsistensi di lapangan hingga dipercaya memimpin biro wilayah Sumatera.

Berbekal pengalaman panjang di lapangan dan dunia akademis, Wanasari maju bukan dengan janji-janji muluk. Di bawah semangat "Benahi Rumah Bersama", ia mengusung tiga program prioritas krusial untuk membawa IJTI Sumut lebih solid. Yang pertama pembenahan internal.

"Yang pertama menata ulang manajemen dan administrasi baik di tingkat pengurus daerah maupun korda kabupaten/kota agar memiliki fondasi yang kokoh," tutur perempuan yang akrab disapa Wana ini.

Di tengah industri media yang sarat tantangan, ia menolak memberikan janji kesejahteraan palsu. Sebaliknya, ia percaya bahwa jurnalis adalah sosok militan yang tangguh dan harus berjuang bersama-sama.

"Kita masih eksis sampai detik ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, apalagi sekarang tidak ada media yang 100% baik-baik saja. Jadi berjuang sama-sama," imbuhnya.

Wana juga mengajak jurnalis lebih memiliki kesadaran kesehatan fisik dan mental. Menyadari tingginya mobilitas jurnalis televisi di lapangan, ia mengajak seluruh anggota untuk saling menjaga kesehatan secara mandiri maupun kolektif. "Menua itu pasti, tetapi menjaga kesehatan itu adalah wajib. Jadi kita harus bersama-sama menjaga kesehatan, dengan apapun itu caranya," ujarnya mengingatkan.

Berdiri Ditengah Sebagai Jembatan Menyuarakan Aspirasi Masyarakat

Tidak hanya soal internal organisasi, Wanasari juga melontarkan pandangan tajam mengenai independensi pers. Di tengah dinamika kemitraan dengan berbagai pihak, ia menegaskan bahwa jurnalis dan media bukanlah alat propaganda atau corong kekuasaan.

"Posisi jurnalis itu setara, tidak boleh berada di bawah pemerintah atau aparat tertentu. Kemitraan yang kita bangun haruslah kemitraan yang strategis. IJTI tidak boleh menjadi corong pemerintah, melainkan berdiri di tengah sebagai jembatan yang menyuarakan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Meski menyadari menjaga independensi di lapangan memiliki tantangan tersendiri, Wanasari optimistis bahwa ketegasan, kebijaksanaan, dan integritas adalah kunci utama untuk merawat marwah profesi jurnalis televisi di Sumatera Utara.

"Memang dalam penerapannya akan butuh tantangan, karena disitu kita harus tegas dalam bersikap. Aku pikir semua bisa dikomunikasikan, dengan pola yang benar, dengan cara yang bijaksana," pungkasnya.

Konfercab tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat soliditas alumni, mengevaluasi perjalanan kepengurusan, sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan program kerja PA GMNI Kabupaten Toba ke depan.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PA GMNI yang diwakili Mas Riano Oscha. Pembukaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan organisasi serta meneguhkan kembali semangat persaudaraan dan perjuangan di kalangan alumni GMNI.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan persidangan pleno. Pada tahap awal, sidang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, Bung Hengky Manalu. Setelah pimpinan sidang tetap ditetapkan, jalannya persidangan selanjutnya dipimpin Bung Zetro Hutapea.

Melalui rangkaian persidangan tersebut, peserta membahas agenda organisasi, melakukan evaluasi, serta mengambil keputusan terkait kepemimpinan dan arah program kerja DPC PA GMNI Kabupaten Toba.

Dalam Konfercab tersebut, Bung Hengky Manalu terpilih sebagai Ketua DPC PA GMNI Kabupaten Toba, didampingi Bung Idjon Manurung sebagai Sekretaris.

Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal dengan mengedepankan semangat persaudaraan, gotong royong, demokrasi organisasi, serta nilai-nilai perjuangan Marhaenisme.

Selain menetapkan kepemimpinan baru, Konfercab juga menjadi forum untuk merumuskan program kerja yang berorientasi pada penguatan partisipasi alumni dan peningkatan kontribusi organisasi bagi masyarakat, kehidupan kebangsaan, serta pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah alumni GMNI Kabupaten Toba, di antaranya Pantun Panjaitan dan Lukman Siagian. Hadir pula perwakilan PA GMNI DPC Kabupaten Tapanuli Utara, PA GMNI DPC Kabupaten Samosir, PA GMNI DPC Kabupaten Humbang Hasundutan, serta DPC GMNI Tapanuli Utara.

Kehadiran para alumni dan perwakilan organisasi dari sejumlah daerah tersebut mencerminkan pentingnya menjaga komunikasi, mempererat hubungan persaudaraan, serta membangun sinergi dalam keluarga besar GMNI dan PA GMNI.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DPC PA GMNI Kabupaten Toba diharapkan dapat menjalankan roda organisasi secara kolektif, demokratis, dan bertanggung jawab. Pengurus juga diharapkan mampu merangkul seluruh alumni tanpa membedakan latar belakang maupun pandangan, sehingga organisasi semakin solid dalam menjalankan cita-cita perjuangan.

Penguatan nilai-nilai Marhaenisme, komunikasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif para alumni menjadi bagian penting dalam mendorong PA GMNI Kabupaten Toba agar tidak hanya aktif secara struktural, tetapi juga berkontribusi melalui gagasan dan tindakan nyata bagi masyarakat.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat kecil, kepengurusan baru diharapkan mampu mengambil peran dalam merespons berbagai tantangan pembangunan daerah maupun persoalan kebangsaan.

Di tengah kerasnya kehidupan jalanan dan penghasilan yang harus diperjuangkan setiap hari, Jhonson tetap memegang satu harapan: anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan lebih tinggi dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Dengan penuh rasa syukur, Jhonson menyampaikan kesaksiannya di hadapan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan. Ia mengungkapkan, keluarganya telah memperoleh dukungan pendidikan sejak anaknya masih duduk di bangku SMA hingga kini melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Saya Jhonson Simanjuntak, pekerjaan ojek online. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Tan. Saya selalu dibantu, waktu SMA juga mendapat bantuan sampai kuliah hari ini," ujarnya.

Jhonson mengaku pernah menjadi bagian dari gerakan aktivis sejak 1996. Ia memiliki banyak rekan seperjuangan yang kini menduduki jabatan sebagai anggota dewan. Namun, menurutnya, tidak banyak tokoh yang menunjukkan kepedulian secara langsung terhadap perjuangan keluarga dalam memperoleh akses pendidikan seperti yang dilakukan Sofyan Tan.

"Saya juga dulu aktivis '96. Jadi, banyak teman-teman kita yang jadi anggota dewan, enggak ada seperti ini, enggak ada seperti Pak Sofyan Tan ini. Sama sekali tidak ada. Ya bersukacitalah kepada Tuhan Yang Maha Esa memberkati Pak Sofyan Tan, membuat dia menjadi jalan hidup bagi anak-anak kita semua untuk mencapai cita-citanya," ungkap Jhonson.

Kesaksian Jhonson menjadi salah satu cerita yang mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat Bersama dr. Sofyan Tan di Hall Universitas Bunda Thamrin, Jalan Sei Batanghari, Medan, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan Sofyan Tan dengan para orangtua dan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Bukan hanya Jhonson, sejumlah orangtua lainnya juga menceritakan beratnya perjuangan membiayai pendidikan anak di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi kesehatan keluarga.

Seorang ibu mengungkapkan bahwa suaminya bekerja sebagai pengemudi ojol dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara dirinya memiliki penyakit bawaan dan sang suami menderita penyakit jantung. Kondisi tersebut membuat biaya pendidikan tinggi anaknya di Fakultas Hukum Universitas Bunda Thamrin terasa sulit dijangkau.

"Saya sangat terbantu karena suami saya seorang ojol. Pendapatannya tidak menentu setiap hari. Saya punya penyakit bawaan, suami saya punya penyakit jantung," tuturnya.

Melalui KIP Kuliah jalur aspirasi, anaknya kini memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Sang ibu berharap anaknya kelak berhasil menyelesaikan studi dan mewujudkan cita-cita menjadi seorang pengacara.

Kesaksian serupa disampaikan seorang ibu yang anaknya, Hanifah Iqbal, diterima di Program Studi Keperawatan Universitas Bunda Thamrin. Ia mengaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai pendidikan anaknya di perguruan tinggi.

"Jangan berhenti jadi orang baik, Bapak," ucapnya kepada Sofyan Tan dengan penuh harap.

Ucapan sederhana tersebut menjadi ungkapan terima kasih sekaligus harapan agar perjuangan membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu terus dilanjutkan.

Rasa syukur juga disampaikan Rima Lumba Raja, warga Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Ia berterima kasih karena anaknya yang merupakan alumni SMA Sultan Iskandar Muda memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di Program Studi Keperawatan Universitas Bunda Thamrin.

Di balik cerita para penerima bantuan tersebut, terdapat persoalan pendataan kesejahteraan yang menurut Sofyan Tan masih perlu mendapat perhatian. Ia mengungkapkan adanya keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang justru tercatat dalam kelompok desil 6 hingga 10 sehingga anak-anak mereka mengalami kendala ketika mengakses bantuan pendidikan.

Sofyan mencontohkan orangtua yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, tukang becak, hingga pekerja rumah tangga. Secara kondisi kehidupan, keluarga-keluarga tersebut merasa membutuhkan bantuan pendidikan, tetapi klasifikasi data kesejahteraan yang tercatat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya.

Untuk memperjuangkan persoalan tersebut, Sofyan mengaku telah membawa dokumentasi kondisi nyata keluarga calon penerima bantuan dan menyampaikannya kepada pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia berharap ketidaksesuaian data tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, salah satu hasil dari upaya tersebut adalah perubahan data desil seorang calon mahasiswa sehingga akhirnya dapat memperoleh kesempatan kuliah.

"Jangan mengubur orang miskin tidak bisa kuliah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan para mahasiswa penerima KIP Kuliah agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperoleh. Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan tinggi merupakan amanah sekaligus bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan pengorbanan orangtua.

Ia meminta mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bolos, tidak putus kuliah, serta berupaya mempertahankan indeks prestasi (IP) di atas 3.

Sofyan bahkan mengajak para mahasiswa memeluk orangtua masing-masing dan berjanji untuk memberikan yang terbaik melalui pendidikan.

"Suatu saat kalian harus mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga. Jangan sampai orangtua terus menderita. Jadikan kesempatan ini sebagai jalan untuk mengubah kehidupan keluarga," pesannya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dewan Penyantun Universitas Bunda Thamrin, Dr. Hely Widjaja, M.Kes., dan Hendra Wibowo, S.E., serta unsur pimpinan dan civitas akademika Universitas Bunda Thamrin. Hadir pula Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto, Lisnawati Ginting, dan Pandapotan Tamba.

"Sesuai hasil TPM, selain mutasi atau pindah tugas, ada yang mendapat promosi dan menjadi hakim tinggi," kata Juru Bicara PN Medan Soniady Drajat Sadarisman di Medan, Senin (2/11/2026).

‎Dari jumlah tersebut, 10 merupakan hakim dan satu lainnya merupakan Wakil Ketua PN Medan yang mendapat penugasan sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Palembang.

Dilihat dari hasil TPM tersebut, sejumlah hakim PN Medan mendapatkan penempatan di berbagai pengadilan dan pengadilan tinggi di Indonesia.

Adapun hakim yang mendapatkan penugasan baru yakni Vera Yetti Magdalena, sebagai Hakim Tinggi PT Jambi.

Kemudian Mohammad Yusafrihardi Girsang, sebagai Hakim Tinggi PT Banda Aceh, Efrata Happy Tarigan, sebagai Hakim Tinggi PT Ambon, Zulfikar, sebagai Hakim Tinggi PT Banda Aceh, serta Khamozaro Waruwu, sebagai Hakim Tinggi PT Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Zufida Hanum, mendapat penugasan sebagai hakim PN Tangerang, Abd. Hadi Nasution, sebagai hakim PN Palembang, Sulhanuddin, sebagai hakim PN Tangerang, dan M. Nazir, sebagai hakim PN Palembang.

Sementara itu, Wakil Ketua PN Medan Jarot Widiyatmono, mendapat penugasan sebagai Hakim Tinggi PT Palembang.

Selain itu, Cipto Hosari Parsaoran Nababan, yang sebelumnya bertugas sebagai hakim PN Medan mendapat penugasan baru dan dipercaya sebagai Wakil Ketua PN Bengkulu.

Namun, efek kehadirannya di Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026, ternyata cukup signifikan.

Melansir berbagai sumber, Senin (2/11/2026), dalam 30 hari terakhir akun Instagram @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad mengalami penurunan followers.

Tidak tangung-tanggung, efek dari menghadiri acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026, jumlah followers Raffi Ahmad berkurang hingga 431.238 orang.

Jumlah followers akun itu kini mencapai 74,5 juta followers dan kehilangan itu adalah buah dari ramainya isu boikot terhadap Raffi Ahmad usai Deklarasi Sumpah Pemuda tersebut.

Raffi Ahmad pun langsung meminta maaf lewat video di akun media sosialnya pada Minggu (1/11/2026).

Ia meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dari kehadirannya di Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI, Jakarta Pusat, 29 Oktober lalu.

Acara itu digelar oleh Polda Metro Jaya. Polemik muncul setelah beredar dugaan sebagian peserta bukan mahasiswa asli.

Acara itu juga digelar sehari setelah demonstrasi mahasiswa di lokasi yang sama.

Dalam permintaan maafnya, Raffi Ahmad mengatakan dirinya hadir sebagai undangan, mengakui kurang teliti memahami konteks kegiatan, dan berjanji lebih berhati-hati menerima undangan.

Sebelumnya, pada Jumat (30/10/2026), Raffi Ahmad sudah memberi klarifikasi tertulis.

Ia menyatakan tidak terlibat menyusun acara, baru menerima informasi malam sebelumnya, dan membantah tuduhan mengatur kemunculan salah satu merek.

‎Pemerintah Kota Medan, pemerhati anak hingga Balai Pemasyarakatan (Bapas) Medan menilai pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan anak sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, kembali ke keluarga, dan melanjutkan pendidikan.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2B) Kota Medan Viza Vandhana di Medan, Senin (2/11/2026), mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan diversi yang difasilitasi Kejari Medan.

"Kami dari Dinas DP3APMP2B Kota Medan, khususnya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, menyambut baik undangan dari Pak Kasi Pidum terkait dengan diversi terhadap anak tersebut," ujar Viza usai menghadiri kegiatan diversi di Kejari Medan.

Ia berharap penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi dapat terus dilakukan secara masif dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Menurutnya, tidak semua persoalan maupun perbuatan yang dilakukan anak harus berakhir dengan pemidanaan. Namun, penanganannya tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus masif dilakukan dan kita sosialisasikan bahwa tidak semuanya kekerasan atau perlakuan anak-anak ini dipidana. Ada proses-proses, tetapi sesuai dengan proses dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, Pemerhati Anak Kota Medan Ahmad Daud menilai anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perhatian khusus melalui perspektif perlindungan anak.

‎Menurutnya, dalam kondisi tertentu, anak yang menjadi pelaku juga dapat dipandang sebagai korban dari berbagai persoalan yang melatarbelakangi tindakannya.

"Dalam konteks masalah perlindungan anak, anak-anak tersebut adalah korban walaupun dia sebenarnya adalah pelaku," ujarnya.

‎Daud mengatakan penanganan perkara anak tidak cukup hanya melalui pelaksanaan diversi, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat.

‎Ia menilai upaya pencegahan serta pembinaan lanjutan perlu diperkuat agar anak tidak kembali terlibat dalam persoalan hukum.

‎"Kita berharap memang dari pihak-pihak terkait dapat bersinergi lintas sektor. Di sini ada Kejari, kemudian dari masyarakat, agar tidak hanya diversi, tetapi juga pencegahan. Pencegahan ini agar tidak kembali berulang," katanya.

‎Menurutnya, salah satu tantangan dalam perlindungan anak adalah memastikan adanya pendampingan setelah anak dikembalikan kepada keluarganya.

‎"Setelah anak-anak ini dikembalikan ke keluarga, what next? Apa kemudian yang perlu dilakukan, ini yang perlu dirumuskan. Mudah-mudahan kebijakannya bisa komprehensif ke depan dalam penanggulangan persoalan anak di Kota Medan," ujarnya.

‎Daud juga mengapresiasi upaya Kejari Medan dalam mendorong penyelesaian perkara anak melalui pendekatan diversi.

Menurutnya, komunikasi dan sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah serta elemen masyarakat perlu terus diperkuat.

"Kami sangat apresiasi. Alhamdulillah, juga sudah beberapa kali sebelumnya ada komunikasi dengan Kasi Pidum. Ini upaya yang betul-betul kita galakkan menjadi percontohan bahwa penanganan kasus anak di Kota Medan bisa dilakukan dengan baik," katanya.

Ia menegaskan anak-anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki masa depan dan kesempatan untuk meraih berbagai capaian yang diharapkan keluarga maupun bangsa.

‎"Mereka punya masa depan, mereka punya capaian-capaian yang diharapkan bisa dibuat untuk keluarganya dan bangsanya," ujarnya.

‎Daud menambahkan, upaya perlindungan anak juga sejalan dengan target Indonesia dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Karena itu, penguatan perlindungan anak di tingkat kota dan provinsi perlu terus dilakukan.

‎"Apalagi Indonesia punya target untuk menjadi Indonesia Layak Anak 2030. Tanpa kota layak anak, tanpa provinsi layak anak, rasanya berat. Dan upaya diversi ini tentunya sangat menunjang untuk upaya ke sana," katanya.

‎Pada kesempatan yang sama, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Medan Susan Oktaviana mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan proses diversi dalam perkara tersebut setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan.

‎"Kami bersyukur ternyata diversinya berhasil dan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan keluar," ujar Susan.

‎Ia mengatakan keberhasilan diversi tersebut memungkinkan anak yang menjadi klien Bapas kembali ke rumah dan melanjutkan kehidupannya bersama keluarga. Hal itu dinilai penting mengingat anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar.

‎"Sehingga kami sangat berterima kasih kepada pihak Kejari Medan, khususnya yang telah menjadi fasilitator dalam diversinya ini, sehingga anak klien kali ini berhasil pulang ke rumah karena memang mengingat statusnya masih pelajar," katanya.

‎Susan menilai perkembangan sistem hukum pidana, termasuk pemberlakuan KUHP baru, memperlihatkan perubahan pendekatan pemidanaan dari yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif.

‎"Dengan KUHP baru yang berlaku, memang makin terlihat ada perubahan dari sistem pemidanaan, dari yang retributif menjadi restoratif," ujarnya.

‎Menurutnya, pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan.

‎"Anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini masih memiliki kesempatan satu kali lagi untuk membuktikan dirinya masih mampu menjadi lebih baik dan dapat melanjutkan pendidikannya lagi," jelas dia.

‎Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Medan Zulkarnain Harahap menyampaikan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah enam kali menyelesaikan perkara anak melalui mekanisme diversi.

‎Ia mengatakan penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

‎"Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban serta masa depan anak yang berhadapan dengan hukum," kata Zulkarnain.

Seorang tokoh masyarakat, H Albiner Sitompul dari Tapiannauli, Tukka, Tapanuli Tengah (Tapteng) ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk sejenak menarik napas, menenangkan pikiran, dan kembali merenungkan hakikat tertinggi dari kehidupan bernegara. Bernegara bukan semata-mata tentang siapa yang menang dalam perdebatan, siapa yang paling kuat dalam mempertahankan pendapat, atau siapa yang berhasil memenangkan kepentingan kelompoknya.

Lebih dari itu katanya, bernegara adalah ikhtiar bersama untuk menghadirkan keadilan, ketenteraman, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi, lembaga peradilan, dan berbagai mekanisme hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan.

Namun, hukum formal tidak seharusnya hanya dipandang sebagai arena untuk saling berhadapan dan mempertahankan ego masing-masing. Hukum semestinya menjadi jalan untuk menemukan keadilan, menghadirkan kepastian, sekaligus membuka ruang rekonsiliasi.

Dalam tradisi pemikiran hukum dikenal sebuah adagium Latin, Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan dan kesejahteraan rakyat hendaknya menjadi hukum yang tertinggi. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa segala keputusan dan kebijakan kenegaraan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pada kemenangan politik ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Lantas, bagaimana jika berbagai jalan penyelesaian yang tersedia seolah menemui kebuntuan? Bagaimana jika perbedaan pandangan semakin melebar, sementara ruang dialog semakin menyempit?

Dalam keterbatasan sebagai warga negara, saya percaya masih ada satu ikhtiar yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu mengetuk pintu langit melalui doa dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.

"Ada sebuah harapan sederhana yang ingin saya titipkan kepada bangsa ini. Semoga Tuhan membukakan jalan keluar melalui imajinasi, kejernihan hati, dan kebijaksanaan yang dituntun oleh-Nya, sehingga umat-Nya dapat kembali berdamai dan bangsa ini terhindar dari perpecahan," ungkap Albiner Sitompul.

Lanjut Albiner, doa tersebut bukan berarti menyerahkan seluruh persoalan kepada keadaan tanpa melakukan usaha. Sebaliknya, doa merupakan ikhtiar batin yang harus berjalan beriringan dengan ikhtiar rasional, dialog kebangsaan, penghormatan terhadap konstitusi, serta keberanian mengambil keputusan yang bijaksana.

"Kita berharap para pemimpin negara, para hakim, para wakil rakyat di parlemen, serta seluruh pemangku kepentingan dianugerahi kejernihan hati, keluasan pandangan, dan daya cipta yang luhur. Sebuah imajinasi kenegarawanan yang tidak hanya terpaku pada kebuntuan prosedural, tetapi mampu menemukan jalan keluar yang bermartabat, konstitusional, adil, dan mendamaikan," jelasnya.

Sebab katanya, terkadang bangsa tidak hanya membutuhkan kecerdasan untuk membaca persoalan, tetapi juga kebijaksanaan untuk menemukan jalan keluar. Tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mempertahankan prinsip, tetapi juga kelapangan hati untuk membangun titik temu.

Terobosan hukum dan politik yang lahir dari kebijaksanaan sebut Albiner, bukan dari ambisi atau tekanan kepentingan, akan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas nasional. Jangan sampai kegaduhan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan kebijaksanaan justru menguras energi bangsa, mengganggu kehidupan masyarakat, serta menjauhkan kita dari agenda besar pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Pada akhirnya, rakyat di akar rumput tidak menginginkan bangsa ini terus-menerus terjebak dalam pertentangan. Rakyat membutuhkan kehidupan yang aman, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, serta kepastian bahwa masa depan anak-anak mereka berada dalam keadaan yang lebih baik," katanya.

Karena itu ajaknya, mari sudahi segala kegaduhan yang tidak produktif. Mengembalikan energi bangsa untuk merajut persatuan, memperkuat persaudaraan, dan membangun kesejahteraan bersama.

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan mengorbankan persatuan. Dan kita boleh berselisih dalam mencari kebenaran, tetapi jangan pernah kehilangan kerendahan hati di hadapan Tuhan Yang Maha Esa," tambahnya.

Sebab pada akhirnya, kebesaran sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan konstitusi dan kemajuan pembangunannya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga perdamaian di tengah perbedaan.

"Mari mengetuk pintu langit, sembari terus berikhtiar di bumi, demi kedamaian dan keselamatan bangsa Indonesia," pungkas Albiner Sitompul.

Terakait hal tersebut, Kapolda Sumut Irjen Sonny Irawan, menegaskan akan melarang personel menggunakan rokok elektrik atau vape.

"Terkait adanya surat edaran kapolri tersebut, saya akan melarang penggunaan rokok elektrik atau Vape di jajarannya di Polda Sumut," ujar Kapoldasu, Senin (2/11/2026).

Ia menyebutkan juga memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) untuk menjalankan langsung arahan Kapolri tersebut.

Dikatakannya Polri akan menjadi garda terdepan dalam penggunaan rokok elektrik. Polisi akan tegak lurus melaksanakan perintah dari Kapolri.

"Dalam apel pagi akan saya sampaikan dengan Provost. Nanti teman-teman Provost, dan jajaran akan melaksanakan ketertiban tersebut. Kita Polri sebagai lini terdepan,"kata Kapolda Sumut, Irjen Sonny Irawan.

Menurutnya larangan penggunaan Vape merupakan terobosan baru, sebab, narkoba saat ini berubah bentuk dark sebelumnya berbentuk padat, menjadi cair, yang ditambah aroma buah-buahan, dan sebagainya.

"Narkoba cair juga sulit terdeteksi jika hanya mengandalkan aroma, dan asap. Sehingga apa surat edaran Kapolri mengenai Vape dirasa cukup tepat," tutur Sonny yang juga Alumni Akademi Kepolisian 1994.

Apalagi saat ini peredaran liquid mengandung narkotika begitu masif, meski terus diberantas. Kejahatan ini bayang-bayang peradaban karena kalau dulu narkoba dalam bentuk padat, sekarang dalam bentuk cair.

"Salah satunya menggunakan Vape, dimasukkan cairan sehingga tanpa diketahui petugas, tanpa diketahui masyarakat itu narkoba," pungkasnya.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.50 WIB tersebut dipicu tersumbatnya polongan atau saluran air akibat material lumpur dan sampah.

Kondisi itu menyebabkan aliran air tidak lancar hingga meluap ke badan jalan, kawasan permukiman warga, serta lahan pertanian. Tingginya volume air dari gunung juga memicu kepanikan warga, beruntung tidak ada korban.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Agam melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan nagari, sekaligus melaksanakan asesmen serta pendataan di lokasi terdampak.

Masyarakat setempat juga melakukan gotong royong membersihkan polongan yang tersumbat material lumpur dan sampah. Hasilnya, saluran air kembali lancar dan genangan banjir berangsur surut.

Meski demikian BPBD kabupaten Agam menghimbau masyarakat yang berada lokasi rawan dan dilereng gunung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya lonsor mengingat peringatan dini BMKG tentang cuaca dan hujan di Sumatera Barat.

Selain memberikan pelayanan kepada pengguna jalan, Kapolda juga membagikan helm gratis serta memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, bersama jajaran pejabat utama Polda Sumut, turun langsung ke jalan melaksanakan pengaturan lalu lintas, di Jalan Sisingamangarja simpang Mariendal, Medan, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari program Polisi Bersama Masyarakat, sekaligus bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Kapolda tidak hanya memberikan arahan kepada personel yang bertugas, tetapi juga memberikan contoh langsung bahwa pimpinan Polri harus hadir di tengah masyarakat dan bersama-sama anggota memberikan pelayanan kepada pengguna jalan.

Selain mengatur arus kendaraan, Kapolda juga membagikan helm gratis kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

Kapolda juga berdialog dengan sejumlah pengemudi ojek online. Dalam dialog tersebut, para pengemudi diingatkan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

"Saya melaksanakan kegiatan Pengaturan Lalulintas (Gatur) dalam rangka polisi bersama masyarakat, maksudnya kami jajaran pimpinan tinggi di Polda Sumatera Utara turun ke lapangan untuk memberikan contoh kepada seluruh anggota polri di lapangan bahwa pimpinan tertinggi di Polda Sumut turun bersama-sama dengan anggota memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Disebutkan slogan takeline polisi bersama masyarakat mewujudkan bahwa polri mengedepankan masyarakat dalam pelayanan, central of graffitynya adalah masyarakat dan juga salah satu program prioritas selaku Kapolda Sumatera Utara adalah mewujudkan tertib berlalu lintas.

"Karena dengan tertib berlalu lintas maka budaya suatu masyarakat di suatu wilayah itu dapat kita lihat dari tertib berlalu lintasnya, sehingga pagi ini kami selain mengatur arus lalu lintas juga memberikan helm gratis bagi pengendara bermotor yang tidak menggunakan helm," tutur Sonny.

Kapolda Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan budaya tertib berlalu lintas. Sebab, keselamatan di jalan raya bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pengguna jalan.

Pencarian korban hilang atas nama Dinar, 51 tahun itu masih difokuskan pada lokasi kejadian di Perairan Berakit, Bintan, Kepulauan Riau.

Tim SAR gabungan melakukan penyisiran visual dipermukaan air menggunakan sejumlah armada, mulai dari KN Sarotama milik PLP Tanjung Uban, dua unit kapal RIB serta peralatan navigasi dan medis.

Selain itu, tim SAR juga telah mengirimkan e-broadcast pada kapal-kapal niaga yang melintas di sekitar lokasi kejadian guna pengoptimalan proses pencarian korban.

Korban hilang diketahui merupakan warga Telukbakau, Gunungkijang, Bintan. Ia merupakan ABK KM Kawal Jaya 9 yang mengalami insiden tabrakan dengan kapal kargo pada Jumat dini hari (29/10/2026) lalu.

Saat insiden terjadi, korban terlempar ke laut karena kerasnya benturan tabrakan. Saat ini, KM Kawal Jaya 9 beserta 13 ABK yang selamat telah dievakuasi ke Pelabuhan terdekat.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Senin (2/11/2026) mengungkapkan, pelaku yakni ES (34) warga Jalan Glugur Rimbun, Kec.Pancur Batu, diringkus Tim 3 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan di parkiran Hotel Red Doorz, setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas terlarang yang dilakukan pelaku.

Petugas, kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku sesaat pelaku hendak menaiki mobilnya. Penangkapan pelaku, sempat menyita perhatian warga setempat maupun yang melintas.

"Dari pelaku kami sita 2 tas yang di dalamnya berisi 3 plastik untuk mengemas vape narkoba. Jumlah awal vape narkoba sebanyak 600 pcs, namun 1 pcs digunakan pelaku sehingga tersisa 599 pcs vape narkoba bermerk Netflix," ujar Rafli.

Aktivitas terlarang pelaku sendiri, bukan kali pertama dilakukan, karena sebelumnya pelaku pernah mengantarkan 50 pcs vape narkoba, ke kawasan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang.

Kali ini, pelaku kembali melakukan hal yang sama, namun dengan jumlah barang bukti yang jauh lebih banyak.

"Pelaku sebelumnya pernah mengantarkan vape narkoba juga, namun kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Pelaku tergiur dengan upah Rp20 juta yang dijanjikan kepadanya," tambah Rafli.

Terkait dengan status pelaku yang merupakan pegawai Lapas Kelas 1 Medan, pihak Kepolisian kini sedang melakukan pendalaman, termasuk akan berkoordinasi dengan pihak Lapas tempat pelaku bekerja.

"Hasil pemeriksaan narkoba tidak dijual pelaku ke dalam, namun tentunya ini akan kami dalami. Kami juga sudah lakukan tes urine, dan yang bersangkutan positif sebagai pengguna narkoba," ucap Rafli.

Vape narkoba yang disita dari tangan pelaku, didapat dari seorang berinisial AL, yang diduga merupakan bos dari pelaku.

Satresnarkoba Polrestabes Medan, memastikan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku termasuk pelaku - pelaku lain, guna memberantas segala tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Kami pastikan AL akan kami ringkus, tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, sama - sama kita pulihkan para pengguna, kita putus mata rantai bandar, Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.