Aksi kepedulian tersebut berlangsung di depan Kantor Lurah Sari Rejo, Jalan Sejati Nomor 15, Lingkungan IV, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Sebanyak 500 masker dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan pejalan kaki yang melintas di kawasan tersebut.

Dalam kegiatan itu, Imam Bashori turun langsung bersama para kepala lingkungan (kepling) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan Sari Rejo, Serka Wijayanto, untuk membagikan masker sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.

Pembagian masker ini merupakan langkah kepedulian pemerintah kelurahan terhadap kondisi lingkungan yang belakangan diselimuti kabut asap. Situasi tersebut mendorong jajaran Kelurahan Sari Rejo mengambil langkah sederhana dengan menyediakan perlindungan tambahan bagi masyarakat yang beraktivitas di jalan.

Lurah Sari Rejo Imam Bashori mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan warga, khususnya mereka yang harus beraktivitas di luar ruangan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Sari Rejo, untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah," ujar Imam di sela-sela pembagian masker.

Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap dan partikel di udara, terutama ketika kondisi lingkungan terlihat berkabut.

Penggunaan masker yang sesuai, khususnya masker dengan kemampuan menyaring partikel halus, dapat membantu mengurangi paparan polusi udara. Masyarakat juga dianjurkan membatasi aktivitas luar ruangan apabila kualitas udara memburuk, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Imam berharap masyarakat tidak mengabaikan kondisi kesehatan di tengah situasi kabut asap yang terjadi. Ia juga mengajak warga saling mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga.

"Tetap semangat, tetap jaga kesehatan," pesannya.

Kegiatan pembagian masker tersebut mendapat respons positif dari sejumlah pengguna jalan. Para pengendara dan pejalan kaki yang menerima masker menyampaikan apresiasi atas perhatian jajaran Kelurahan Sari Rejo.

Salah seorang warga bernama Dewi, yang kebetulan melintas di depan kantor lurah, mengaku terbantu dengan pembagian masker gratis tersebut.

"Terima kasih sudah diingatkan untuk pakai masker," ujar Dewi seusai menerima masker dari petugas kelurahan.

Selama kegiatan berlangsung, jajaran Kelurahan Sari Rejo bersama Babinsa Serka Wijayanto dan para kepala lingkungan membagikan masker secara langsung kepada masyarakat yang melintas di Jalan Sejati, Medan Polonia.

Akibatnya, warga mengaku mulai merasa sesak karena kabut asap kian pekat.
Hingga Jumat (16/10/2026) wilayah Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Sumatera Utara kian pekat diselimuti kabut asap.
Akibat kondisi kabut asap ini, para warga merasa sesak napas akibat kualitas udara buruk tercemar asap.

Salah seorang pengendara, Khottob, mengaku sejak tiga hari terakhir kondisi asap kian pekat, jarak pandang juga kian berkurang terutama pagi hari jarak pandang berkisar antara satu hingga dua kilometer saja akibat kabut asap pekat menutupi jalan.

Meski kabut kian pekat, namun disejumlah titik jalan belum terlihat ada pembagian masker baik dari pemerintah setempat maupun dari pihak lain.
Warga berharap ada pembagian masker dari pemerintah secara gratis.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan tiga pria yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika serta menemukan sejumlah barang bukti, termasuk paket yang diduga berisi sabu, alat isap, dan timbangan digital.

Penggerebekan berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Untuk menjangkau kawasan yang menjadi sasaran operasi, personel gabungan terlebih dahulu menaiki truk sebelum memasuki permukiman nelayan.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan penyisiran terhadap sejumlah titik yang dicurigai menjadi tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkoba.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyasar tempat yang diduga dijadikan lapak transaksi narkotika, petugas juga memeriksa bagian atap rumah hingga lokasi penyimpanan ikan yang berada di sekitar permukiman.

Dari hasil penggeledahan, tim gabungan menemukan sejumlah paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 11 alat isap atau bong, satu unit timbangan digital, serta dua bungkus plastik klip.

Selain itu, petugas turut menemukan buku catatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penjualan narkotika. Seluruh barang temuan tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam operasi itu, polisi juga mengamankan tiga pria masing-masing berinisial MY, ALP, dan H. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas narkotika yang menjadi sasaran penggerebekan.

Ketiga pria tersebut selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan guna mendalami dugaan keterlibatan mereka serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Batubara, AKP Arifin Purba, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Batubara.

Menurutnya, salah satu langkah yang terus dilakukan adalah mengintensifkan Operasi Sarang Narkoba dengan melibatkan instansi terkait untuk menyasar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi maupun penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Melalui operasi gabungan ini, kepolisian berupaya mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kawasan yang dinilai rawan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Hingga berita ini disusun, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pria yang diamankan serta pendalaman terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut.

Pantauan kitakini.news di pasat tradisional Johor, Jumat (16/10/2026), cabai merah dijual dengan harga Rp80 ribu per kilogram, sementara cabai rawit bahkan mencapai Rp95 ribu per kilogram.

Tingginya harga komoditas ini membuat konsumen mulai menyesuaikan belanja mereka. Jika sebelumnya masyarakat dapat membeli cabai dalam jumlah lebih banyak, kini sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harganya dinilai mahal.

Komoditas cabai sendiri telah mengalami kenaikan selama dua pekan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat cabai merupakan salah satu kebutuhan penting sehari-hari.

Konsumen mengaku harus menyesuaikan jumlah pembelian cabai dengan kemampuan belanja agar kebutuhan pangan lainnya tetap dapat terpenuhi.

Sementara itu, untuk komoditas bawang merah dan bawang putih, masing-masing dijual dengan harga Rp40 ribu per kilogram. Harga kedua komoditas ini terpantau masih stabil.

Demikian juga dengan tomat yang bertahan di harga Rp20 ribu per kilogram. Untuk sayur-mayur, harga sejumlah komoditas disebut mulai kembali normal, meski masih terdapat sedikit kenaikan pada beberapa jenis sayuran.

Sawi dijual dengan harga Rp15 ribu per kilogram, sedangkan wortel mencapai Rp20 ribu per kilogram.

Adapun harga telur ayam berkisar antara Rp1.600 hingga 1.900 per butir, bergantung pada ukurannya. Untuk beras medium, harganya berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram.

Sementara dari komoditas lainnya, harga ayam potong terpantau mengalami penurunan. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp35 ribu per kilogram. Penurunan harga ini telah terjadi selama empat hari terakhir.

Sementara itu, harga daging sapi masih berada di angka Rp150 ribu per kilogram.

Perbedaan pergerakan harga ini membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur pengeluaran, terutama untuk kebutuhan pangan harian.

Tingginya harga cabai merah dan cabai rawit masih menjadi salah satu beban belanja bagi konsumen di Pasar Tradisional Johor, Kota Medan.

Pengurangan jumlah pembelian cabai menjadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk menyesuaikan pengeluaran.

Saat ini, masyarakat berharap harga bahan pangan dapat kembali terkendali sehingga daya beli tetap terjaga.

Berdasarkan informasi, Anwar disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan manipulasi nilai ekspor dan praktik transfer pricing yang berkaitan dengan transaksi bisnis perusahaan sepanjang periode 2008–2025.

Anwar juga dilaporkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Perkara tersebut menjadi perhatian karena penyidik tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam transaksi penjualan pulp kepada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian harga transaksi dengan nilai pasar.

Dalam pengusutan perkara ini, salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan perubahan klasifikasi produk pulp yang diperdagangkan perusahaan.

Produk yang semestinya dikategorikan sebagai dissolving pulp diduga dilaporkan menggunakan klasifikasi produk lain, seperti paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Perbedaan klasifikasi tersebut dinilai penting dalam penyidikan karena dapat memengaruhi penentuan harga, nilai transaksi ekspor, serta penghitungan kewajiban perpajakan perusahaan.

Selain klasifikasi produk, penyidik juga dilaporkan mendalami dugaan praktik under invoicing atau pencantuman nilai transaksi yang lebih rendah dari harga sebenarnya.

Transaksi yang menjadi perhatian antara lain penjualan pulp kepada perusahaan terafiliasi DP Macau Marketing International Ltd serta transaksi dalam negeri dengan PT Asia Pacific Rayon.

Dalam konteks perpajakan, transfer pricing merupakan mekanisme penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik tersebut tidak otomatis melanggar hukum, tetapi dapat menjadi persoalan apabila digunakan untuk memanipulasi nilai transaksi atau mengurangi kewajiban perpajakan secara melawan hukum.

Perkara yang melibatkan PT TPL juga dikaitkan dengan dugaan ketidaksesuaian dokumen transfer pricing dan pelaporan pajak, serta dugaan pemberian uang kepada pemeriksa pajak.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebagaimana diberitakan Pena Timor, menyampaikan bahwa indikasi sementara kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.

Angka itu disebut masih bersifat sementara dan belum merupakan hasil penghitungan final auditor.

Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, PT Toba Pulp Lestari Tbk dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 7 September 2026 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-48/F.2/Fd.2/09/2026.

Penyidik juga disebut telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik untuk mendalami dugaan penyimpangan transaksi perusahaan.

Selain pihak korporasi, dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR turut dilaporkan menjadi tersangka terkait dugaan penyimpangan pemeriksaan perpajakan perusahaan.

Sementara itu, sebelum muncul pemberitaan mengenai penangkapan Anwar Lawden, PT TPL melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada 20 Agustus 2026 disebut menyatakan masih melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap perkara yang sedang ditangani Kejagung.

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur merangkap Corporate Secretary, Anwar saat itu menyampaikan bahwa perusahaan akan memberikan informasi lanjutan kepada publik apabila terdapat perkembangan material yang telah dapat diverifikasi.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan Anwar Lawden masih merujuk pada pemberitaan media tersebut. Konfirmasi langsung dari Kejaksaan Agung maupun tanggapan terbaru PT Toba Pulp Lestari terkait perkembangan perkara ini belum diperoleh.

Kehadiran fitur tersebut menjadi bagian dari upaya Bapenda Kota Medan memperkuat transparansi, meningkatkan pengawasan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan daerah.

Melalui Lapor Bapenda, masyarakat dapat menyampaikan berbagai informasi dan laporan terkait pelaksanaan kewajiban pajak daerah. Pengaduan yang diterima antara lain menyangkut dugaan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan, pelayanan petugas yang dinilai tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), hingga keberadaan oknum yang mengatasnamakan Bapenda Kota Medan.

Tidak hanya berfungsi sebagai kanal pengaduan, fitur ini juga menjadi sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah. Warga yang membutuhkan informasi, ingin berkonsultasi, atau mengalami kendala dalam proses pengurusan pajak dapat menyampaikan pertanyaan melalui layanan digital tersebut.

Dengan demikian, masyarakat tidak harus menghabiskan waktu mendatangi kantor Bapenda dan mengambil nomor antrean hanya untuk memperoleh informasi atau menyampaikan persoalan administrasi perpajakan yang dapat ditangani secara daring.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan pengembangan fitur Lapor Bapenda merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tidak semua kebutuhan layanan harus dilakukan dengan datang langsung ke kantor. Jika masyarakat hanya ingin menanyakan informasi, berkonsultasi, atau menyampaikan kendala terkait pengurusan pajak, dapat memanfaatkan Lapor Bapenda. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu datang dan mengambil antrean hanya untuk mendapatkan informasi," ujarnya.

Menurut Agha, transformasi digital pelayanan pajak tidak hanya bertujuan mempercepat akses informasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah.

Melalui kanal pengaduan resmi tersebut, masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi mengenai dugaan pelanggaran maupun persoalan pelayanan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut Bapenda.

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta membantu optimalisasi penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan Kota Medan.

Salah satu keunggulan fitur Lapor Bapenda adalah tersedianya pilihan pelaporan secara anonim. Masyarakat yang tidak ingin mencantumkan identitas dapat menggunakan fasilitas tersebut ketika menyampaikan informasi atau pengaduan.

Bapenda Kota Medan juga menyatakan bahwa kerahasiaan data pelapor dijaga dalam penyelenggaraan layanan ini. Setiap laporan yang diterima akan diproses dan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Fasilitas pelaporan tersebut diharapkan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan penyimpangan pelayanan atau pihak yang mengatasnamakan petugas Bapenda.

Untuk mengakses layanan ini, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Medan Smart Tax secara gratis melalui Google Play Store dengan mengetik kata kunci "Medan Smart Tax" pada kolom pencarian.

Selain melalui aplikasi, fitur Lapor Bapenda juga dapat diakses menggunakan peramban internet melalui laman resmihttps://smarttaxmobile.medan.go.id/.

Melalui kedua kanal tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, konsultasi, laporan, maupun pengaduan terkait pajak daerah secara daring tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor pelayanan.

Bapenda Kota Medan berharap pemanfaatan Lapor Bapenda dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan perpajakan melalui sistem digital yang lebih terbuka dan mudah dijangkau.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan keberatan BPT atas penetapan dirinya sebagai tersangka hingga menjalani penahanan dalam perkara yang menurut pihaknya berawal dari dugaan pencurian uang miliknya.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kuasa hukum BTP, yakni Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H. dan Stendly Tandisau SH pada Kamis (15/10/26) di Jakarta, pihaknyameminta Kapolri menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui pemeriksaan terhadap dugaan ketidakprofesionalan, penyimpangan prosedur, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dalam proses penyidikan.

Pihak BPT menyebut persoalan ini bermula dari dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang telah dilaporkan kepada kepolisian sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/536/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 19 Februari 2026.

Dalam laporan tersebut, pihak BPT mengaitkan dugaan pencurian dengan seseorang bernama Vinson Leocarlius. Namun, keterlibatan maupun tanggung jawab hukum pihak yang disebut tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif.

Kuasa hukum BPT mempertanyakan alasan kliennya justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara menurut penilaian mereka, dugaan keterlibatan pihak lain belum diperiksa secara memadai.

Pihak BPT juga mengaku telah memiliki rekaman kamera pengawas atau CCTV serta bukti lain yang dinilai relevan dengan dugaan pencurian tersebut. Mereka meminta agar seluruh bukti diperiksa dan dinilai secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Selain mempersoalkan penetapan tersangka, pihak BPT menyoroti dugaan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara. Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan latar belakang keluarga Vinson Leocarlius yang disebut memiliki hubungan dengan pengusaha di sektor pertambangan.

Meski demikian, dugaan adanya pengaruh status sosial, kekuatan ekonomi, maupun hubungan keluarga terhadap proses penyidikan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pihak BPT meminta agar penyidikan berlangsung secara independen dan tidak dipengaruhi kedudukan maupun latar belakang ekonomi siapa pun yang terkait dalam perkara tersebut.

Pengaduan kepada Kapolri juga diarahkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan di lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat.

Menurut kuasa hukum BPT, dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara tidak cukup hanya ditelusuri pada tingkat penyidik pelaksana, tetapi juga perlu dievaluasi dari sisi tanggung jawab struktural pimpinan satuan kerja.

Karena itu, pihak BPT meminta Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat dan AKBP Roby Heri Saputra selaku mantan Kasatreskrim dimintai keterangan untuk mengetahui apakah seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Pemeriksaan yang diminta mencakup dasar penetapan tersangka, proses penahanan, pengumpulan dan penilaian alat bukti, serta pelaksanaan pengawasan terhadap penyidik yang menangani perkara.

Pihak BPT menilai pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun kode etik profesi dalam penanganan perkara yang mereka persoalkan.

Selain itu, pihak BPT menyatakan pengaduan sebelumnya kepada pimpinan Polri belum memperoleh tindak lanjut atau penyelesaian yang mereka anggap memadai.

Atas dasar itu, mereka kembali meminta perhatian Kapolri agar penanganan perkara tersebut dievaluasi secara menyeluruh, transparan, dan independen.

Dalam pengaduannya, pihak BPT turut meminta Kapolri menelusuri informasi yang beredar di media massa mengenai pergantian jabatan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta PusatAKBP Roby Heri Saputra yang dikaitkan dengan persoalan etik.

Pihak BPT berharap informasi tersebut dapat diverifikasi dan, apabila memiliki relevansi, dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanganan perkara.

Namun, hubungan antara informasi pergantian jabatan tersebut dengan dugaan pelanggaran etik dalam perkara BPT belum dapat dipastikan.

Pihak BPT juga meminta pimpinan Polri mempertimbangkan penundaan promosi jabatan terhadap pejabat yang diadukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurut mereka, permintaan itu dimaksudkan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga akuntabilitas institusi, bukan sebagai bentuk penjatuhan sanksi sebelum adanya pembuktian.

Kuasa hukum BPT menegaskan bahwa pengaduan kepada Kapolri bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses penegakan hukum, melainkan meminta kejelasan mengenai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya serta memastikan seluruh pihak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Pihak BPT berharap pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut dapat memberikan kepastian mengenai proses penyidikan, termasuk penilaian terhadap alat bukti dan alasan hukum yang digunakan dalam menetapkan status tersangka.

Hingga keterangan ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung, AKBP Roby Heri Saputra, maupun Vinson Leocarlius terkait keberatan dan tuduhan yang disampaikan pihak BPT.

Prinsip inilah yang dikedepankan Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Senin (12/10/2026) lalu.

Dalam operasi yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan AKP Philip Antonio Purba bersama BNNK Tapsel tersebut, petugas mengamankan seorang pria beriniasal RH (37) warga Aek Pining Kecematan Batangtoru di sebuah pondok kebun yang diduga kerap digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan satu bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu di saku pria tersebut dan mengakui sabu itu miliknya untuk digunakan sendiri.

Petugas selanjutnya memeriksa area sekitar pondok dan menemukan dua alat isap sabu lengkap dengan kaca pirek, satu unit telepon genggam, dua buah mancis, dua bungkus plastik klip kecil kosong, serta satu unit sepeda motor.

Kapolres Tapsel, AKBP Anton Santoso melalui Kasat Resnarkoba, AKP Philip Antonio Purba menegaskan, penanganan perkara narkotika harus dilakukan secara tepat.

"Kalau seseorang memang terbukti sebagai pengguna dan memenuhi persyaratan rehabilitasi berdasarkan asesmen, maka pemulihan harus menjadi bagian dari penanganannya," ujar AKP Philip pada Kamis, (15/10/2026).

AKP Philip juga menekankan bahwa pihaknya tetap akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok maupun peredaran gelap narkotika.

"Kami akan terus melakukan penindakan sesuai hukum dan mendalami setiap informasi yang mengarah pada jaringan peredaran narkotika," lanjutnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Polres Tapsel di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Anton Santoso dalam memperkuat kehadiran polisi bersama masyarakat.

Kasat Narkoba Polres Tapsel mengajak masyarakat agar tidak menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya.

"Perang melawan narkoba tidak akan berhasil jika masyarakat memilih diam, maka kami mengajak warga untuk berani melapor, menjaga anak-anak dan keluarga, serta bersama-sama melindungi lingkungan dari ancaman narkotika," pungkasnya.

Tim besutan Eko Purdjianto bertandang dengan bekal 10 poin dari lima pertandingan dan menempati posisi ketiga Grup A. Sebaliknya, Semen Padang berada di peringkat kelima dengan enam poin. Kabau Sirah juga membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah melewati periode sulit, termasuk dua kekalahan beruntun.

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto, memastikan anak asuhnya telah menjalani persiapan dengan baik. Ia berharap kesiapan tersebut bisa diwujudkan melalui penampilan maksimal dan hasil positif di kandang lawan.

"Hari ini kami berangkat ke Bekasi. Persiapan tim sangat bagus untuk pertandingan besok melawan Semen Padang dan semua pemain dalam kondisi bagus. Kami berharap pertandingan berjalan lancar, kami bisa bermain baik, dan mendapatkan hasil yang baik," kata Eko dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/10/2026).

Eko menyadari Semen Padang bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Menurutnya, tim berjuluk Kabau Sirah itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang pernah merasakan persaingan di Liga 1 maupun Liga 2. Karena itu, PSMS harus mampu membaca permainan lawan tanpa kehilangan fokus terhadap strategi sendiri.

"Sebelumnya kami sudah menganalisis pertandingan tim lawan. Kami cukup mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Semua pemain Semen Padang berkualitas dan berpengalaman di Liga 1 maupun Liga 2. Karena itu, kami harus waspada, tetapi tetap fokus kepada tim sendiri," ujarnya.

Kekalahan 1-2 dari PSPS Pekanbaru pada pertandingan sebelumnya menjadi perhatian serius tim pelatih. Namun, Eko meminta para pemain tidak larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, hasil tersebut harus dijadikan dorongan untuk tampil lebih baik.

"Kami tetap berjuang untuk pertandingan besok. Hasil yang kurang bagus kemarin menjadi motivasi lebih bagi kami untuk mendapatkan poin di kandang Semen Padang," tegasnya.

Dari sisi komposisi pemain, PSMS memiliki 31 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan ini. Namun, bek Ridzar Nurviat dipastikan absen akibat kartu merah yang diterimanya ketika melawan PSPS. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan alternatif untuk menjaga kestabilan lini belakang.

"Pemain PSMS semuanya siap. Kami memiliki 31 pemain, tetapi tentu tidak semuanya dimainkan. Kami akan menurunkan pemain yang paling siap. Ridzar Nurviat tidak bisa bermain, sedangkan pemain lainnya kami persiapkan untuk pertandingan ini," jelas Eko.

Optimisme juga disampaikan Raihan Utama. Pemain PSMS itu menyebut evaluasi telah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat dalam pertandingan sebelumnya.

"Tim sudah melakukan persiapan dengan baik. Kami semua juga sudah mengevaluasi pertandingan sebelumnya dan memperbaiki beberapa hal yang menjadi kekurangan. Semoga besok kami bisa membawa pulang tiga poin," kata Raihan.

PSMS kini dituntut tampil lebih disiplin, terutama dalam menjaga konsentrasi pertahanan dan menghindari kesalahan yang merugikan. Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting bagi Ayam Kinantan untuk menjaga posisi di papan atas sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah kekalahan dari PSPS.

‎Majelis hakim diketuai Khamozaro Waruwu menyatakan perbuatan pria berusia 37 tahun itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian uang di dalam dua kotak infak masjid totalnya Rp1,5 juta.

‎"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Ryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun)," ucap Khamozaro dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Cakra VI PN Medan, Kamis (15/10/2026).

‎Hakim meyakini perbuatan warga Jalan Setia Budi No. 36, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, itu telah melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

‎"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merugikan masjid, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali. Keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan," ujar hakim.

‎Atas putusan tersebut, baik Andri maupun jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan sama-sama memiliki hak menerima atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Putusan hakim conform atau sama dengan tuntutan JPU di persidangan sebelumnya.

‎Dalam dakwaan, Andri melancarkan aksi pencurian tersebut pada Jumat (8/5/2026) sekira pukul 07.00 WIB lalu. Caranya, Andri masuk ke area Mako Brimob Polda Sumut dengan cara memanjat pagar SDN 064977 lalu memanjat tembok Mako Brimob.

‎Setelah di dalam Mako, Andri berjalan menuju Masjid Al-Baroqah dan masuk melalui pintu samping. Di dalam masjid, Andri melihat dua buah kotak infak. Andri kemudian merusak dan mencongkel kedua kotak tersebut menggunakan obeng.

‎Andri mengambil uang di dalam dua kotak infak tersebut totalnya mencapai Rp1,5 juta dan memasukkan ke dalam tas yang dibawanya, lalu kabur meninggalkan lokasi. Atas perbuatan Andri tersebut, pihak masjid membuat laporan ke kantor polisi.

‎Pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, Andri ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelum beraksi di Masjid Al-Baroqah Andri rupanya sudah pernah mencuri tabung gas di SDN 064977.

"Seperti yang disampaikan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB, asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumut. Jarak pandang di sejumlah wilayah bahkan turun menjadi 1–4 Kilometer, sementara kualitas udara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat," terang Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumut), Viktor Silaen SE MM kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Kamis (15/10/2026) malam.

Dalam menyikapi kondisi tersebut, Pemprovsu perlu segera mengoordinasikan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan wilayah terdampak, memantau kualitas udara, dan memastikan titik-titik kebakaran ditangani secara cepat.

"Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi perkembangan asap secara berkala agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan," tambah Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini sembari menekankan pentingnya penelusuran sumber asap yang kini "mengepung" wilayah Sumut.

Apabila sumber kebakaran berada di luar wilayah Sumut atau penanganannya membutuhkan sumber daya lebih besar, tambah politisi Partai Golkar ini, pemerintah pusat harus dilibatkan.

Dukungan BNPB, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat pemadaman, operasi udara jika dibutuhkan dan memungkinkan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum.

Disisi lain, tambah Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini, Pemprovsu harus memastikan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan, mendapat perlindungan.

"Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jika kualitas udara memburuk, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruangan dan penyesuaian kegiatan belajar berdasarkan kondisi setempat," terang Viktor.

Wakil rakyat Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap menebal, menggunakan masker yang sesuai seperti respirator KN95 atau N95 jika harus beraktivitas di luar, serta menutup pintu dan jendela saat udara luar memburuk.

"Warga yang mengalami sesak napas, nyeri dada, atau gejala pernapasan berat diminta segera mencari pertolongan medis," tambah Viktor sembari mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah, membuka lahan dengan cara membakar, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.

Jika Warga melihat titik api, masih kata Politisi Partai Golkar ini, hendaknya segera melapor kepada aparat setempat, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran, tanpa mendekati lokasi yang berbahaya.

Informasi mengenai kondisi asap dan kualitas udara sebaiknya merujuk pada sumber resmi BMKG dan pemerintah.

"Penanganan asap tidak boleh berhenti pada imbauan semata. Pemprovsu harus memastikan koordinasi berjalan, sumber asap ditelusuri, kebakaran ditangani, dan kesehatan masyarakat dilindungi. Dukungan Pemerintah Pusat perlu diminta sejak dini apabila diperlukan agar kabut asap tidak semakin mengganggu aktivitas dan keselamatan warga di Sumut. (**)

Menurut Rudi, banjir yang terus berulang harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah agar penanganannya tidak sebatas bantuan darurat. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memetakan titik rawan banjir, memeriksa kondisi aliran sungai, serta mengidentifikasi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta Pemprovsu berkoordinasi dengan Pemkab Langkat, BPBD, dan kementerian terkait untuk mengkaji kebutuhan pembangunan benteng penahan banjir serta normalisasi sungai.

"Langkah tersebut harus didasarkan pada kajian teknis agar pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat," ujar Rudi kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Binjai, Kamis (15/10/2026) malam.

Selain pembenahan infrastruktur, Rudi juga mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan warga terdampak, terutama keluarga yang harus mengungsi. Bantuan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara harus dipastikan tersedia selama kondisi belum pulih.

Rudi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir di Langkat untuk mengetahui kecukupan infrastruktur yang ada dan kebutuhan pembangunan baru.

Ia berharap pemerintah segera menetapkan langkah penanganan beserta jadwal pelaksanaannya agar masyarakat Desa Sekoci dan wilayah lain di Kecamatan Besitang tidak terus menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras. (**)

Hal itu mengingat Sumatera Utara menjadi perhatian pemerintah pusat dalam peredaran Narkoba yang kian marak.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu, aparat penegak hukum saat ini, tengah berupaya memutus mata rantai peredaran barang haram itu.

Diketahui, Petugas gabungan dari Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI mengamankan puluhan orang dalam operasi penggerebekan sarang narkoba di pinggir sungai di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Kepada awak media Sutarto menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Polda Sumut.

"Kita mengapresiasi langkah cepat Polda Sumut dalam mengungkap peredaran narkoba ini. Saya minta masyarakat membantu,segera melaporkan ke petugas bila ada tindak penyalahgunaan narkoba di sekitarnya," katanya melalui sambungan telepon, Kamis (15/10/2026).

Sutarto berharap, para orangtua untuk lebih mengawasi aktivitas anak di luar rumah.

"Korban peredaran narkoba ini banyak menjangkau remaja dan anak-anak, saya minta awasi anak-anak kita, " jelasnya.

Sutarto juga mendukung kepolisian untuk menindak tegas kantong-kantong maupun wilayah yang disinyalir menjadi tempat transaksi Narkoba.

"Lakukan razia secara dadakan dan rutin diawasi. Saya kira Polda Sumut mengetahui mana-mana saja daerah yang diduga marak transaksi narkoba. Segera tindak saja," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan, pihaknya mengamankan sabu dan barang bukti narkoba, petugas juga menyita mesin judi dingdong, salah satunya di wilayah Percut Sei Tuan Deli Serdang.

"Barang bukti yang diamankan ada sabu sebanyak 100 gram, 3 kantong koin dingdong, 5 unit mesin judi dingdong, dan uang tunai Rp 1.635.000," ujarnya.

Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti 52 unit alat isap sabu (bong), 25 korek api, sebilah sajam jenis celurit, 5 bilah pisau, 1 unit tablet, 3 unit timbangan digital, 1 unit mobil, 4 unit motor, dan uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 8 lembar.

Kombes Andi mengatakan penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Syudi Ario Seto dalam upaya pemberantasan narkoba dan pemulihan terhadap para pengguna Narkoba.

Andy mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Percut Sei Tuan untuk menjaga Tanah Air tidak ternodai narkoba. Ia juga meminta masyarakat berperan aktif memberantas Narkoba.

"Bersama masyarakat kita akan berantas narkoba di Percut Sei Tuan. Kami pastikan Percut Sei Tuan akan kami bebaskan dari Narkoba tentunya dengan dukungan masyarakat," pungkasnya.

Melansir berbagai sumber, Kamis (15/10/2026), tidak tanggung-tanggung, Ashanty menyebut sudah memberikan sekitar 50 persen bajunya kepada orang lain.

"Oh bukan sortir lagi, itu dari aku pulang dua bulan aku udah mulai kayak ngasih-ngasih baju yang udah nggak bisa aku pakai gitu ya," kata Ashanty.

Ashanty mengakui proses itu sempat membuatnya galau. Terlebih, sebelum berhijab, ia sedang menikmati hasil rutinitas olahraga dan merasa bentuk tubuhnya tengah ideal.

"Ya itu sempat galau, kayak, 'Hah beneran nih? Kok ini kayaknya masih lucu di aku'," ungkap Ashanty

Ia mengingat, masa sebelum berangkat haji ketika masih senang mengenakan pakaian yang memperlihatkan hasil olahraga.

Namun, setelah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air, Ashanty memutuskan untuk berhijab.

"Jadi tiba-tiba ada panggilan haji terus aku pulang, aku memutuskan begini. Ya jujur, kayak satu dua bulan aku kuat, setelah itu emang wah pergolakannya luar biasa ya," ujarnya.

Kini, menjelang usia 43 tahun pada November mendatang, Ashanty merasa sudah waktunya memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

"Jadi kayaknya kalau mau cantik-cantikan, langsing-langsingan, hebat-hebatan nggak akan ada habisnya gitu," pungkas Ashanty.

Melansir berbagai sumber, Kamis (15/10/2026), Jerome Polin pun mengaku, tak habis pikir dengan sikap para gubernurKalimantan yang menyebut daerahnya dalam kondisi 'baik-baik saja'.

"Mereka bisa berkata begitu ya karena mereka kabur. Mareka tidak tinggal di sana dan tidak merasakan penderitaan warganya," kata Jerome Polin.

Apalagi ketika gubernur itu menyebut kabut asap belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Warga Kalimantan mungkin sehari-hari pakai tabung oksigen dengan bejibun air purifier. Sudahlah nirempati, inkompeten, jahat pula!" tambah Jerome Polin.

Kreator konten berdarah Batak itu menilai, salah satu cara efektif agar para pejabat melakukan tugasnya dengan baik adalah dengan mencabut fasilitas dan hak istimewa mereka.

Dengan begitu, mereka bisa merasakan kesulitan masyarakat setiap hari.

Pun, Jerome Polin mengungkapkan, jika para pejabat negara dan daerah bisa berempati dengan penderitaan rakyat maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

"Enggak perlu bertindak ekstra buat memadamkan kebakaran hutan karena enggak merasakan dampaknya. Lebih parahnya, ada gubernur yang malah kabur (ke luar negeri) di tengah permasalahan karhutla," pungkas Jerome Polin.

Melansir berbagai sumber, Kamis (15/10/2026), anak mendiang Doddy Katamsi, Chika, mengatakan bahwa sang ayah mengembuskan napas terakhir di RSUI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis pukul 13.15 WIB.

"Doddy Keswara Kartikajaya bin Amoroso Katamsi pada hari ini, Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 13.15 WIB di RSUI Depok. Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum," ujar Chika.

Sebagai informasi, Doddy Katamsi merupakan musisi dan penyanyi rock kelahiran 10 Juni 1967.

Ia pernah menjadi vokalis grup musik Elpamas. Selain itu, mendiang juga dikenal sebagai guru vokal bagi sejumlah penyanyi Tanah Air, seperti Ariel NOAH dan Once.

Chika mengungkapkan bahwa jenazah Doddy Katamsi rencananya dimakamkan di TPU Kompleks Hankam Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/10/2026).

Saat ini, jenazah Doddy Katamsi masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Meruyung, Depok.

Namun, hingga saat ini, belum diketahui penyebab meninggalnya musisi berusia 59 tahun tersebut.

Seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK dan SLB sederajat diimbau menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terhitung mulai tanggal 16 hingga 21 Oktober 2026.

Kebijakan strategis ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 400.3/106/DISDIK/X/2026 yang ditandatangani secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, di Medan, Kamis (15/10/2026).

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan para peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan dari bahaya paparan polusi asap.

Dalam edaran tersebut dijelaskan, selama masa PJJ berlangsung, para siswa menjalankan kegiatan belajar dari rumah menggunakan platform digital yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah.

Para guru diimbau untuk memberikan materi pembelajaran secara proporsional dan tidak memberatkan beban murid.

Selain itu, sistem kerja guru dan tenaga kependidikan dialihkan menjadi Work From Home (WFH). Sementara itu, para orang tua diminta turut aktif mengawasi anak-anaknya agar tetap berada di dalam rumah selama jam belajar serta membatasi aktivitas di luar ruangan.

Guna memastikan efektivitas kebijakan ini, Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan memantau pelaksanaan PJJ dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.

Evaluasi berlanjut akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan indeks kualitas udara di wilayah Sumatera Utara.

Cabang Dinas Wilayah I Siapkan Edaran ke Sekolah

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah I (meliputi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang), David Eltom Nainggolan, S.STP., M.SP., menegaskan pihaknya sedang merampungkan penyesuaian surat edaran teknis untuk diteruskan ke seluruh sekolah jenjang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di wilayahnya.

"Sebelumnya kami sudah mengimbau pihak sekolah agar para siswa dan guru wajib menggunakan masker sebagai langkah antisipasi awal terhadap dampak asap kebakaran hutan," ujar David saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (15/10/2026) malam.

David menambahkan, surat pemberitahuan teknis pelaksanaan PJJ dari Cabang Dinas Wilayah I disiapkan agar dapat segera diterapkan serentak sesuai jadwal yang disepakati.

"Malam ini sedang kami siapkan surat dari Cabang Dinas Wilayah I ke sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta. Pelaksanaan PJJ dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 16 Oktober hingga 21 Oktober 2026," pungkasnya. (**)

Operasi gabungan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu menyasar dua lokasi indekos di Jalan Diponegoro, masing-masing berada di Desa Miga dan Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli.

Kegiatan diawali dengan apel persiapan yang dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Nias, IPTU Karib Zega, S.I.P., M.H., didampingi Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satresnarkoba, Ipda Alexander Taringan.

Usai apel, personel gabungan langsung bergerak menuju lokasi pertama di Desa Miga. Petugas melakukan pemeriksaan dan mengamankan dua perempuan dewasa yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika.

Kedua perempuan tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal, termasuk tes urine untuk mendeteksi kemungkinan penggunaan narkotika.

Operasi selanjutnya menyasar rumah indekos di Desa Sifalaete. Di lokasi kedua, petugas kembali mengamankan seorang perempuan dewasa untuk menjalani pemeriksaan serupa.

Ketiga perempuan yang diamankan masing-masing berinisial EZ (20), warga Desa Labuhan Bazau, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan; WAM (25), warga Desa Buntu Bayu Panei Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun; serta MNM (21), warga Desa Pasar Sidang, Kecamatan Sarudik, Kota Sibolga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine awal, ketiganya dinyatakan positif mengandung metamfetamin (MET). Meski demikian, hasil tes urine tersebut belum dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam peredaran gelap narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Nias, IPTU Karib Zega, mengatakan ketiga perempuan tersebut telah dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Nias guna menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

"Ketiganya saat ini sudah dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Nias untuk menjalani proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," ujar IPTU Karib Zega.

Operasi Sarang Narkoba tersebut melibatkan personel gabungan dari Satresnarkoba, Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), Satuan Samapta, Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Nias, serta personel BNNK Gunungsitoli.

Sementara itu, Kapolres Nias AKBP Ponzi Indra, S.Kom., S.I.K., M.Tr.Mil., menegaskan bahwa Operasi Sarang Narkoba merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penguatan koordinasi antara kepolisian, BNNK, dan masyarakat.

"Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama. Polres Nias akan terus meningkatkan upaya penindakan dan pencegahan secara profesional, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta memperkuat sinergi dengan BNNK Gunungsitoli dan seluruh elemen masyarakat," tegas Kapolres.

AKBP Ponzi Indra juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat tinggalnya.

Ia menekankan pentingnya kerja sama masyarakat dan aparat penegak hukum agar informasi mengenai dugaan aktivitas narkotika dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur.

"Polisi Bersama Masyarakat kami wujudkan melalui kehadiran personel di tengah masyarakat, respons cepat terhadap laporan warga, serta langkah konkret menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika," pungkas AKBP Ponzi Indra.

Selain itu, intervensi pemerintah jangan hanya dilakukan ketika harga melonjak, tetapi harus menjadi langkah rutin untuk melindungi daya beli masyarakat.

Rudi mengatakan, intervensi yang dilakukan TPID Sumut hingga menekan harga Cabai Merah menjadi Rp55.000/Kg dan daging ayam potong Rp35.000/Kg patut dilanjutkan. Namun, pemerintah harus memastikan penurunan harga tersebut bertahan dan dirasakan masyarakat secara luas.

Menurutnya, langkah intervensi yang dilakukan di sejumlah pasar di Kota Medan dan sekitarnya merupakan upaya untuk mengendalikan kenaikan harga pangan.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut perlu diukur melalui pemantauan harga setelah kegiatan intervensi selesai.

"Intervensi jangan hanya sesaat. Pemerintah harus hadir secara berkelanjutan, terutama di daerah yang harga Cabai mlMerah dan Ayam potongnya masih tinggi. Jangan sampai harga turun ketika ada operasi pasar, tetapi kembali melonjak setelah kegiatan berakhir," tegas Rudi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (15/10/2026).

Rudi menilai, pengendalian harga pangan tidak cukup hanya dengan menggelar intervensi pasar. TPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga di tingkat pedagang dan konsumen.

Menurutnya, kenaikan harga Cabai Merah dan daging ayam potong sangat dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus berorientasi pada kepentingan konsumen tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha petani dan pedagang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta TPID melakukan pemetaan terhadap pasar-pasar yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. Dengan demikian, intervensi dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar dilakukan di lokasi tertentu untuk memenuhi agenda kegiatan.

"Jangan hanya melihat harga di pasar yang menjadi lokasi intervensi. Pantau juga pasar lainnya. Pemerintah harus mengetahui apakah penurunan harga benar-benar terjadi secara merata atau hanya di titik-titik tertentu," tandasnya.

Rudi menambahkan, koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bank Indonesia, serta Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut perlu diperkuat.

Dia berharap pasokan komoditas dari kelompok petani dapat terus ditingkatkan agar intervensi tidak hanya mengandalkan kegiatan penjualan dengan harga khusus. Rantai distribusi juga harus diperbaiki sehingga komoditas dapat sampai ke pasar dengan biaya yang lebih efisien.

Sebelumnya, TPID Sumut melakukan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong di sejumlah pasar di Medan dan sekitarnya, Senin (12/10/2026).

Kegiatan tersebut menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyebutkan harga cabai merah yang sebelumnya berkisar Rp70.000-Rp80.000/kg turun menjadi Rp55.000/kg.

Sementara harga ayam potong yang sebelumnya Rp40.000-Rp50.000/kg turun menjadi Rp35.000/kg.

Intervensi antara lain dilakukan di Pasar Sukaramai, Pasar Palapa atau Brayan, Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pasar Delitua, Pasar Tanjung Morawa, dan Pasar Kampung Lalang.

Rudi berharap TPID Sumut tidak berhenti pada keberhasilan menurunkan harga dalam kegiatan intervensi tersebut. Pemerintah perlu menyusun evaluasi berkala dan langkah antisipasi agar gejolak harga pangan tidak terus berulang.

"Keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya diukur dari turunnya harga saat intervensi, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga harga tetap terjangkau dalam jangka panjang. Masyarakat membutuhkan kepastian harga, bukan sekadar penurunan sementara," pungkasnya. (**)

Peluncuran dilakukan secara daring melalui Zoom, yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Sebanyak 33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program ini diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.

Bobby Nasution mengatakan, program bus perintis gratis merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memperluas aksesibilitas transportasi bagi pelajar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan layanan angkutan umum.

"Kita harapkan program ini dapat membantu pelajar, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, agar lebih mudah menjangkau sekolah tanpa terbebani biaya perjalanan," ujarnya.

Menurut Gubsu, pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus didukung dengan kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk sarana transportasi yang aman bagi pelajar.

Bobby juga berpesan agar para pelajar menjaga perilaku selama menggunakan bus, bersikap baik dan sopan, serta mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan menuju maupun dari sekolah.

"Bus yang dioperasikan telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Anak-anak kita terpantau dari keberangkatan hingga kembali kerumah. Kami minta pelajar turut menjaga fasilitas dan bersikap sopan selama menggunakan layanan," harapnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluncuran layanan bus perintis gratis di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

Menurut Taufik, enam unit bus yang dialokasikan untuk Kabupaten Asahan akan sangat membantu siswa dari sejumlah desa yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh, yakni sekitar 25 hingga 29 kilometer menuju sekolah. Sebagian pelajar bahkan masih mengandalkan sepeda motor untuk menempuh perjalanan tersebut.

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Taufik juga mengapresiasi dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan. Ia berharap peningkatan akses jalan yang dibarengi dengan penyediaan angkutan pelajar dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas pendidikan maupun pengangkutan hasil pertanian.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan konektivitas transportasi.

Secara keseluruhan, layanan ini menjangkau lima kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah. Sebanyak 1.008 pelajar tercatat sebagai penerima manfaat subsidi angkutan tersebut.

Untuk Kabupaten Asahan, dialokasikan enam unit bus yang melayani dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat. Kabupaten Batubara juga memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat.

Sementara itu, Kabupaten Padanglawas Utara mendapat enam unit bus yang melayani satu kecamatan dan tiga sekolah, dengan 240 siswa penerima manfaat. Kabupaten Samosir memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 10 sekolah, dengan 192 siswa penerima manfaat.

Adapun Kabupaten Nias Utara mendapat alokasi terbanyak, yakni sembilan unit bus yang melayani lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 siswa penerima manfaat.

Yuda menjelaskan, seluruh armada tersebut menempuh perjalanan hingga 2.128 kilometer setiap hari. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Dinas Perhubungan Sumut akan melakukan evaluasi rute dan validasi data secara berkala, sehingga jadwal keberangkatan serta kapasitas angkutan tetap sesuai dengan kebutuhan pelajar.

Selain itu, operasional layanan dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut. Program ini juga direncanakan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumut pada 2029.

Peluncuran tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut dan Kabupaten Asahan, Forkopimda Asahan, kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua siswa. (**)