Kabar pemecatan Carrick diumumkan Manchester United melalui pernyataan resmi klub, Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan mantan gelandang legendaris United itu setelah sekitar 11 bulan menangani tim utama.

"Manchester United dapat mengonfirmasi bahwa Michael Carrick telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala tim utama," demikian pernyataan resmi klub.

Manajemen juga mengakui bahwa keputusan tersebut tidak mudah diambil. Namun, performa tim pada awal musim ini dinilai jauh dari ekspektasi.

"Setelah awal musim yang mengecewakan, klub sampai pada kesimpulan yang sangat sulit bahwa perubahan diperlukan untuk mencapai ambisi kami," lanjut pernyataan tersebut.

Terpuruk di Zona Degradasi

Pemecatan Carrick tidak bisa dilepaskan dari rentetan hasil mengecewakan Manchester United. Klub yang memiliki sejarah panjang sebagai penguasa sepak bola Inggris itu justru terjerembap di papan bawah klasemen.

United baru mengumpulkan delapan poin dari 10 pertandingan Premier League dan menempati posisi ke-18, zona degradasi. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan liga.

Hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa di Old Trafford, Minggu (8/11/2026), menjadi pertandingan terakhir Carrick. United sebenarnya menunjukkan semangat dengan bangkit dari ketertinggalan dua gol, tetapi hasil tersebut tidak cukup menyelamatkan posisinya.

Secara keseluruhan, Manchester United hanya mengoleksi tiga kemenangan dalam 15 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini.

Situasi semakin sulit karena United juga tersingkir pada putaran ketiga Piala Liga Inggris dan belum menunjukkan konsistensi di Liga Champions.

Mauricio Pochettino Kandidat Terkuat

Setelah memecat Carrick, perhatian kini tertuju kepada Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan Manchester United untuk mengambil alih tim.

Laporan Sky Sports menyebut Pochettino telah memberikan persetujuan verbal untuk menangani United. Namun, proses kepindahannya membutuhkan penyelesaian kontrak dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer).

Pochettino saat ini masih menangani tim nasional Amerika Serikat dan terikat kontrak hingga Piala Dunia 2030. Manchester United dikabarkan harus mengeluarkan kompensasi sekitar 7 juta poundsterling untuk mendapatkan jasanya.

Pelatih berusia 54 tahun itu bukan sosok asing di Premier League. Ia pernah menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea. Pengalamannya membawa Tottenham mencapai final Liga Champions 2019 menjadi salah satu pertimbangan penting.

Selain Pochettino, nama Eddie Howe dan Julian Nagelsmann sebelumnya juga masuk radar Manchester United.

Howe dinilai memiliki pengalaman membangun tim kompetitif bersama Newcastle United. Sementara Nagelsmann, mantan pelatih Bayern Munchen dan tim nasional Jerman, mendapatkan perhatian dari jajaran perekrutan United. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan Pochettino berada di posisi terdepan.

Carrick Tetap Legenda MU

Meski dipecat, Manchester United tetap memberikan penghormatan kepada Carrick yang pernah menjadi bagian penting kesuksesan klub sebagai pemain.

Manajemen menyebut profesionalisme, dedikasi, serta kontribusinya musim lalu akan selalu dikenang. Carrick sebelumnya berhasil membawa United finis di posisi ketiga Premier League 2025/2026 setelah meraih 12 kemenangan dari 17 pertandingan terakhir.

Sumber: Reuters, Sky Sports, The Guardian, Al Jazeera

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua pria yang diduga berperan sebagai kurir, yakni GIYAN, 28, dan GILANG, 36. Keduanya merupakan warga Kota Bogor, Jawa Barat, dan berprofesi sebagai karyawan swasta.

Pengungkapan ini merupakan pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya diungkap personel SatresnarkobaPolresta Deli Serdang pada 1 November 2026 di Gerbang Tol Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Dalam kasus sebelumnya, polisi menangkap tiga tersangka berinisial TA, SI, dan IA dengan barang bukti sabu seberat 15.590 gram.

Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan keterangan ketiga tersangka tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai jaringan peredaran sabu rute Medan–Jakarta yang diduga dikendalikan seseorang berinisial AK.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan setelah mendapat kabar bahwa jaringan tersebut kembali mengirim sabu dari Medan menuju Jakarta dengan transit melalui Pekanbaru menggunakan bus umum.

Awalnya, petugas menduga bus yang membawa narkotika akan melintasi Terminal Bus Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Namun, informasi berikutnya menyebutkan bus tersebut mengubah rute dan masuk ke jalan tol melalui kawasan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam.

Personel Satresnarkoba kemudian melakukan pengejaran dan pembuntutan hingga mengetahui bus mengarah ke Kabupaten Asahan. Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas menghentikan bus di pintu keluar Gerbang Tol Kisaran KM 155 dan mengamankan GIYAN serta GILANG.

Dari pemeriksaan, polisi menemukan 20 bungkus sabu yang dikemas menggunakan teh Cina bermerek Guan Yin Wang dan disimpan dalam dua tas merek Eiger. Masing-masing tas berisi 10 bungkus sabu.

Rinciannya, satu tas Eiger berwarna hitam berisi sabu dengan berat bruto 10.414,35 gram, sedangkan tas Eiger berwarna abu-abu berisi 10.311,07 gram. Total berat bruto barang bukti mencapai 20.725,42 gram.

Selain sabu, polisi turut menyita dua lembar tiket Bus Halmahera bernomor 062841 dan 064842, satu unit telepon genggam Vivo 1804 berwarna biru navy, satu unit Xiaomi Redmi Note 11 Pro berwarna biru, serta uang tunai Rp1,1 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut atas arahan seseorang berinisial AK yang hingga kini masih dalam penyelidikan. Mereka diperintahkan menjemput narkotika dari Medan untuk dibawa ke Jakarta.

Untuk menjalankan tugas tersebut, GIYAN dan GILANG disebut dijanjikan upah sebesar Rp50 juta per orang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan pidana terkait narkotika dalam KUHP sebagaimana disesuaikan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan yang dicantumkan penyidik, tindak pidana tersebut terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekitar pukul 00.00 WIB, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah warung milik warga bernama Abdi di Kampung Jawa, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wek IV.

Berdasarkan informasi tersebut, Kasat Narkoba AKP Juli Purwono dan KBO Sat Narkoba Ipda Amun K. Siregar segera mengerahkan Tim Opsnal yang dipimpin Aipda Sugianto menuju lokasi untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan.

"Sekira pukul 00.40 WIB, tim melakukan penggerebekan dan mendapati seorang pria berusia 62 tahun yang dikenal dengan nama PD alias Landong sedang berada di lokasi. Proses penggeledahan dilakukan secara terbuka disaksikan oleh pemilik warung, Abdi Lubis, serta Kepala Lingkungan setempat," ujar AKP Juli Purwono.

Dari pemeriksaan Lanjut Kasat, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan tersangka di dalam celana, berupa,1 plastik hitam berisi narkotika jenis ganja, berat bruto 58,23 gram,1 kantong plastik putih berisi 5 paket ganja, berat bruto 9,97 gram. Total berat barang bukti yang diamankan mencapai 68,20 gram.

"Dalam pemeriksaan awal, tersangka Parlindungan Dalimunthe alias Landong yang berprofesi sebagai pedagang ikan mengaku barang tersebut diperoleh dari seseorang berinisial A yang saat ini masih dalam penelusuran pihak kepolisian. Tersangka diketahui merupakan seorang residivis narkotika," ungkapnya.

Tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut. Saat ini pihak kepolisian sedang memeriksa saksi-saksi dan menyusun Berita Acara Interogasi (BAI), serta menelusuri keberadaan pihak yang diduga memasok barang tersebut.

Di tengah gugatan terkait lingkungan yang kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Delphi berharap majelis hakim tidak hanya mendengar suara pihak yang menolak tambang, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan perusahaan tersebut beroperasi.

Bagi Delphi, persoalan PT DPM bukan semata-mata soal tambang, melainkan juga peluang kerja, usaha kecil, dan harapan keluarga untuk keluar dari ketergantungan pada pertanian tradisional.

"Dengan hadirnya PT Dairi Prima Mineral, kita berharap ada kesempatan kerja yang tidak harus mengandalkan pertanian yang sedikit itu tadi," kata Delphi, Kamis, (12/11).

Ia menjelaskan, perempuan di sekitar wilayah tambang selama ini turut menopang ekonomi keluarga. Namun, keterbatasan lahan dan teknologi pertanian membuat pilihan untuk menambah penghasilan tidak selalu terbuka lebar.

Menurutnya, operasional PT DPM berpotensi membuka lapangan kerja bagi perempuan, baik secara langsung maupun melalui usaha pendukung. Peluang itu antara lain bekerja di bidang konsumsi, memasok makanan ringan, membuka rumah makan, hingga menyediakan jasa laundry untuk para pekerja tambang.

Delphi menilai peluang usaha tersebut bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga yang selama ini mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi artinya secara ekonomi pasti kami kaum perempuan yang juga menjadi tiang ekonomi keluarga akan lebih berdaya dengan kehadiran perusahaan sebesar PT Dairi Prima Mineral ini," ujarnya.

Bukan Sekadar Bertahan untuk Kebutuhan Dapur

Delphi menggambarkan kehidupan sebagian petani di Dairi yang masih berkutat dengan hasil pertanian skala kecil. Jagung, cabai, dan komoditas lainnya ditanam dalam jumlah terbatas, kemudian dijual untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

Pola itu, menurutnya, membuat keluarga lebih banyak berjuang memenuhi kebutuhan harian ketimbang memiliki kesempatan mengembangkan kesejahteraan.

"Jadi masih untuk urusan perut, ya. Belum, apalagi mau sejahtera dan kaya," katanya.

Karena itu, ia berharap kehadiran PT DPM bisa membuka pilihan ekonomi baru bagi perempuan dan keluarga di sekitarnya. Ia juga menyebut sejumlah program yang telah dijalankan perusahaan sebelum beroperasi, seperti bantuan bibit, pelatihan pertanian, pelatihan membuat kue dan keripik, serta pembinaan sanggar tari bagi anak-anak dan remaja putri.

Delphi turut menyinggung program beasiswa bagi anak-anak Dairi. Menurutnya, akses pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan keluarga, termasuk para ibu yang memikirkan masa depan anak-anak mereka.

Meski begitu, peluang kerja dan pertumbuhan usaha yang diharapkan dari operasional tambang tersebut masih berupa potensi. Besarnya manfaat ekonomi ke depan akan bergantung pada realisasi kesempatan kerja, keterlibatan usaha lokal, serta dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat.

Minta Hakim Pertimbangkan Suara Pendukung

Di tengah proses hukum yang berlangsung, Delphi meminta majelis hakim PTUN melihat perkara PT DPM secara menyeluruh. Ia menilai pertimbangan pengadilan perlu mencakup aspek hukum, persoalan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang berharap mendapat manfaat ekonomi.

Delphi mengatakan dukungannya didasarkan pada sejumlah hal yang menurutnya perlu diperhatikan, termasuk perkembangan perizinan, revisi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan perubahan tata ruang daerah.

Ia juga menyebut, sebelum terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) AMDAL, pihak berkompeten telah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang mendukung maupun menolak kehadiran PT DPM.

"Sebelum terbitnya SKKL AMDAL setahu kami pihak berkompeten telah melakukan Konsultasi Publik, yang melibatkan semua stakeholders dan pemangku kepentingan dan juga masyarakat yang pro dan kontra dengan kehadiran PT. DPM," ujarnya.

Ia mengaku mengikuti sosialisasi revisi AMDAL dan mendengar penjelasan mengenai rencana penambangan bawah tanah serta metode backfilling, yakni pengisian kembali rongga bekas tambang. Berdasarkan penjelasan tersebut, ia menilai perusahaan berupaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Namun, Delphi mengakui dirinya bukan ahli pertambangan. Karena itu, penilaian mengenai risiko lingkungan dan kesehatan tetap perlu merujuk pada kajian teknis serta bukti yang dapat diuji.

Ia juga tidak mempersoalkan hak masyarakat yang menolak operasional PT DPM untuk menyampaikan keberatan. Hanya saja, menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Menurut saya, itu haknya juga, tetapi kalaupun hak kita kan tentu ada batasan. Batasannya adalah harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Delphi berharap suara masyarakat pendukung tidak terabaikan dalam proses hukum tersebut. Ia menyebut jumlah warga yang mendukung operasional perusahaan jauh lebih banyak daripada pihak yang menolak.

"Jadi, kita mau berharap, bermohon supaya pengadilan juga melihat ini secara holistik, secara komprehensif, secara menyeluruh," katanya.

Investasi Diharapkan Mengubah Ekonomi Dairi

Menurut Delphi, Dairi membutuhkan investasi yang mampu membuka sumber penghidupan baru. Ia khawatir jika rencana operasional PT DPM tidak berlanjut, sebagian keluarga akan tetap bergantung pada pertanian dengan lahan dan hasil terbatas.

Ia berharap keberadaan perusahaan nantinya tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi ruang bagi usaha kecil milik masyarakat sekitar untuk berkembang.

"Boleh dong bermimpi, bahwa suatu waktu para petani dan warga di sana punya kendaraan mobil, punya lebih sejahtera," katanya. (Rel)

Kondisi areal persawahan di Desa Pematang Kuwing, Kecamatan Sei Suka, Batubara, yang sebelumnya terendam banjir dengan ketinggian berkisar lima puluh sentimeter, terlihat porak poranda.

Hamparan tanaman padi yang seharusnya tumbuh subur, kini tampak roboh hingga rata dengan tanah, padahal padi tersebut baru ditanam dua pekan lalu.

Petugas Pengatur Irigasi, Budi Santoso, Rabu (11/11/2026), mengatakan banjir yang merendam areal persawahan dipicu curah hujan tinggi ditambah tersumbatnya saluran pembuangan irigasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Batubara telah menurunkan satu unit alat berat, guna melakukan normalisasi saluran pembuangan irigasi.

Langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air, sehingga genangan di areal persawahan dapat segera surut dan banjir tidak kembali terjadi.

Namun kerusakan tanaman padi telah menimbulkan kerugian bagi petani. Mereka harus kembali menyiapkan bibit untuk melakukan penanaman ulang, sehingga jadwal panen diperkirakan akan mundur dari seharusnya.

"Sekitar pukul 01.00 WIB, saat sedang melakukan patroli di Jalan Pulaubauk, Desa Hutalombang, petugas melihat seorang laki-laki yang bergerak mencurigakan. Setelah diperiksa, petugas menemukan barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di tubuhnya," ujar Kasat Narkoba AKP Juli Purwono.

Lebih lanjut kata Juli Purwono, berdasarkan pengakuan pelaku, barang tersebut dibeli dari seseorang di kawasan Jalan Halindo Siregar, Kelurahan Hutalombang. Tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan satu orang lagi bersama 21 bungkus sabu siap edar.

Identitas Dua Tersangka kedua terduga pelaku tersebut yakni, IBL (22), wiraswasta, warga Jalan HT Rizal Nurdin, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, ES (28), wiraswasta, warga Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti antara lain, 21 bungkus plastik klip berisi sabu, berat bruto 10,89 gram, satu bungkus plastik klip berisi sabu tambahan berat bruto 0,15 gram, tiga pemantik api, satu alat hisap/bong, gunting, kertas timah rokok, dan kaca pirex, serta tiga unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor Honda Revo merah tanpa nomor polisi.

Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini sudah di ruangan satres narkoba Polres Padangsidimpuan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan saksi dan menyusun Berita Acara Interogasi guna menelusuri jaringan yang lebih luas di balik peredaran narkotika tersebut.

Kedua tersangka diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ratusan kader dan pengurus partai berkumpul untuk merayakan hari jadi partai melalui kegiatan makan bersama sekaligus nonton bareng rangkaian perayaan HUT Ke-15 Partai Nasdem yang dipusatkan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Suasana kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai perayaan yang diikuti para kader. Melalui layar yang disediakan, para kader menyaksikan langsung rangkaian acara perayaan di DPP Partai Nasdem yang turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu malam (11/11/2026).

Ratusan kader tampak menyimak pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta sambutan Presiden Prabowo Subianto.

Momentum ini menjadi bagian dari perayaan serentak HUT Ke-15 Partai Nasdem sekaligus ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan antarkader.

Selain mengikuti rangkaian acara secara daring, kegiatan makan bersama juga menjadi simbol kebersamaan keluarga besar Nasdem di Sumatera Utara dalam memperingati perjalanan partai yang telah memasuki usia 15 tahun.

Melalui perayaan ini, DPW Partai Nasdem Sumatera Utara berharap semangat kebersamaan dan konsolidasi kader terus terjaga dalam menjalankan peran serta kontribusi partai bagi masyarakat.

Sebelumnya pada Rabu siang, perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai Nasdem berlangsung meriah di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara. Perayaan ini dihadiri jajaran pengurus DPW, pengurus sayap partai, kader, hingga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Puncak perayaan diawali dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sambungan daring bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.

Ketua Panitia HUT Nasdem sekaligus Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPW Nasdem Sumut mengatakan momen ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus harapan agar Partai Nasdem terus berkembang dan semakin berjaya di masa mendatang.

Salman menyebut, seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-15 Nasdem di Sumatera Utara berjalan lancar. Ia berharap, momentum perayaan ini dapat semakin memperkuat soliditas antarpengurus dan kader, sekaligus menjadi penyemangat untuk membesarkan Partai Nasdem.

Sebelumnya DPW Partai Nasdem Sumut melakukan kegiatan sosial seperti mengadakan donor darah, membagikan sembako dan bantuan ke panti jompo dan melakukan doa bersama lintas agama yang dilakukan oleh panti asuhan yang beragama Islam, Hindu dan Kristen.

Selain kegiatan sosial, DPW Partai Nasdem Sumut juga melakukan kegiatan budaya dengan mengadakan perlombaan tari serampang dua belasdan lomba zumba.

Insiden tersebut menjadi sorotan setelah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Usman mendatangi Merab dari belakang ketika petarung berjuluk The Machine itu sedang menjalani wawancara untuk mempromosikan ajang Real American Freestyle (RAF).

Tanpa banyak basa-basi, Usman terlihat melayangkan tamparan ke wajah Merab. Situasi yang semula hanya berupa konfrontasi langsung berubah menjadi perkelahian massal.

Merab tidak tinggal diam. Petarung asal Georgia itu langsung membalas dengan melayangkan pukulan ke arah orang-orang yang mengerumuninya, termasuk Usman yang diam setelah melakukan tamparan. Rekan-rekannya, termasuk Usman kemudian ikut menyerang Merab hingga terjadi aksi saling pukul, tendang, dan dorong.

Dalam rekaman yang beredar, Merab terlihat sempat dijatuhkan dan dihajar ketika berada di bawah. Sejumlah orang berusaha melerai, sementara petugas keamanan berupaya mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali.

Merab kemudian mengunggah video dirinya dengan wajah berdarah saat mendapatkan perawatan medis.

"Bagaimana cara pengecut seperti ini? Hanya saya dan teman saya yang datang ke Abu Dhabi, kemudian Usman Nurmagomedov dan teman-temannya datang seperti ular dari belakang," kata Merab dalam pernyataan videonya.

"Kalau kalian ingin bertarung, mari lakukan dengan cara yang benar. Kami berdarah, kami bertarung, kami berjuang. Tetapi kalian justru datang dengan cara licik," lanjutnya.

Menariknya, di tengah kontroversi tersebut, Magdi Amachov, petarung MMA asal Dagestan yang memiliki kedekatan dengan kubu Nurmagomedov, memberikan penjelasan mengenai latar belakang perselisihan yang berujung pada keributan di Abu Dhabi.

Melalui sebuah video pernyataan di akun Instagram miliknya, Magdi mengingatkan publik agar tidak hanya melihat kejadian terbaru tanpa memahami konflik sebelumnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari insiden yang pernah terjadi di Georgia, ketika Merab disebut-sebut terlibat dalam tindakan terhadap seorang pegulat Dagestan yang merupakan rekan mereka.

Magdi mengaku sangat kecewa ketika menyaksikan kejadian tersebut. Ia menilai tindakan itu telah melukai perasaan orang-orang Dagestan, terlebih karena menyangkut hubungan persaudaraan dan sesama Muslim.

"Bagaimana dengan kejadian sebelumnya di Georgia? Ketika saudara-saudara kami, para pegulat, datang ke Georgia untuk bertanding di RAF, kemudian Merab secara tiba-tiba dan diam-diam memukul saudara kami," ujar Magdi.

Ia menegaskan, kejadian tersebut juga menimbulkan kemarahan di kalangan mereka. Namun, menurut Magdi, saat itu perhatian publik tidak sebesar kontroversi yang sekarang muncul di Abu Dhabi.

"Hal itu sangat menyakitkan bagi kami. Bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai orang Dagestan dan sesama Muslim. Kami benar-benar merasa tersinggung karena saudara kami diperlakukan seperti itu," katanya.

Magdi juga mempertanyakan mengapa publik begitu keras mengecam insiden Abu Dhabi, sementara kejadian sebelumnya di Georgia seolah tidak mendapatkan perhatian yang sama.

Ia bahkan mengingatkan bahwa hubungan antara masyarakat Dagestan dan Georgia sebenarnya memiliki sejarah persaudaraan yang panjang.

"Saya punya banyak teman dari Georgia. Saya mengenal dan menghormati mereka. Kami saling menyapa dan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Georgia dan Dagestan sejak dahulu memiliki hubungan persaudaraan," ucapnya.

Meski demikian, Magdi tidak secara terbuka mengajak siapa pun melakukan pembalasan. Ia justru meminta masyarakat melihat persoalan secara objektif dan tidak terburu-buru menghakimi.

"Saya tentu tidak mengajak siapa pun untuk melakukan sesuatu atau membalas tindakan tersebut," tegasnya.

Perseteruan Lama Kembali Memanas

Konflik Merab dengan keluarga Nurmagomedov bukan persoalan baru. Ketegangan mereka semakin terbuka setelah Merab mengalahkan Umar Nurmagomedov melalui keputusan mutlak dalam pertarungan perebutan gelar kelas bantam UFC 311 pada Januari 2025.

Sebelumnya, Magdi Amachov juga sempat menjadi perhatian publik karena memilih berlatih bersama Umar menjelang pertarungan tersebut, meskipun Merab pernah membantunya ketika pertama kali merintis kehidupan dan karier di Amerika Serikat.

Magdi mengakui memiliki hubungan dekat dengan keduanya, tetapi juga merasa memiliki ikatan persaudaraan dengan Umar sebagai sesama orang Dagestan

Insiden Abu Dhabi kembali memperlihatkan betapa panasnya hubungan kedua kubu. Merab sendiri dijadwalkan menghadapi Marlon Moraes dalam ajang RAFAbu Dhabi pada Sabtu (14/11/2026). Sementara Umar Nurmagomedov akan berhadapan dengan Urijah Faber.

Adapun Usman tidak tercatat sebagai petarung dalam kartu pertandingan tersebut dan berada di Abu Dhabi untuk mendukung sang kakak.

Laporan media internasional menyebut Merab dan sejumlah pihak yang terlibat dalam keributan dilaporkan dibawa untuk dimintai keterangan oleh otoritas setempat. Namun, perkembangan resmi penanganan kasus tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Sumber: CBS Sports,The National

Narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 14 orang tersangka, dengan barang bukti berupa sabu, ekstasi, hingga etomidate.

Pemusnahan barang bukti narkotika berlangsung di Aula Wicaksana Lagha Polres Dumai, Rabu (11/11/2026).

Para tersangka diketahui memiliki peran sebagai kurir maupun pengedar. Mereka menerima atau mengambil barang haram tersebut dari sejumlah wilayah, termasuk Rupat yang diduga terhubung dengan Malaysia serta Pekanbaru.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan, didampingi Kepala BNN Kota Dumai Ignasius Agus Nugraha, serta unsur kejaksaan, pengadilan dan stakeholder terkait.

Dari 13 kasus yang diungkap Satresnarkoba Polres Dumai, petugas menyita 711,42 gram sabu, 190 butir ekstasi dengan berat 64,46 gram, serta 313 pcs etomidate dengan berat 720,78 gram.

Kapolres Dumai menyebutkan, total nilai ekonomi barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 milyar lebih.

Jika berhasil diedarkan, narkotika tersebut diperkirakan dapat menjangkau ribuan pengguna. Sementara penyitaannya disebut berhasil menyelamatkan sekitar 4.060 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sejumlah kasus diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika lintas wilayah hingga internasional.

Para tersangka diduga berperan sebagai kurir hingga pengedar, dengan jalur pasokan di antaranya dari wilayah Rupat yang terhubung dengan Malaysia serta Pekanbaru.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan operasi dan razia bersama BNN serta stakeholder terkait untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

Masyarakat juga diminta berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba melalui layanan darurat kepolisian 110 atau datang langsung ke Polres Dumai.

Apresiasi itu disampaikan Bima Arya setelah melihat dan mencoba langsung penggunaan QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam, Jalan S. Parman, Medan, Kamis, 12 November 2026.

Sebelum mengunjungi lokasi tersebut, Bima Arya terlebih dahulu mengikuti kegiatan lari pagi bersama komunitas lari di Kota Medan. Di sela agenda itu, ia menyempatkan diri meninjau penerapan inovasi digital yang menjadi salah satu program Bapenda Kota Medan dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah.

Didampingi Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, Bima Arya memperoleh penjelasan mengenai mekanisme kerja, manfaat, serta penerapan QRESTO dalam mendukung pencatatan transaksi usaha dan penyetoran pajak secara otomatis.

QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi restoran dengan pencatatan pajak daerah melalui mekanisme split payment atau pemisahan pembayaran. Dengan sistem ini, setiap konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS akan mengalami pemisahan nilai transaksi secara otomatis sesuai komponen pembayaran dan ketentuan pajak yang berlaku.

Melalui mekanisme tersebut, dana yang menjadi hak pengusaha restoran langsung disalurkan ke rekening pelaku usaha. Sementara itu, komponen pajak daerah diteruskan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Medan.

Sistem ini dirancang untuk memangkas proses administrasi pembayaran pajak yang sebelumnya membutuhkan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Dengan pencatatan digital pada saat transaksi berlangsung, pemerintah daerah dapat memperoleh data penerimaan yang lebih cepat dan terukur.

Tidak hanya menyimak pemaparan, Bima Arya juga mencoba langsung melakukan pembayaran menggunakan QRESTO. Ia memindai kode QRIS yang tersedia di meja Cafe Njonja Kopitiam, kemudian mengikuti tahapan transaksi hingga pembayaran berhasil dilakukan.

Dari simulasi tersebut, Bima Arya dapat melihat secara langsung proses pembayaran menggunakan QRIS sekaligus mekanisme pemisahan dana antara rekening pengusaha restoran dan kas daerah.

Usai mencoba inovasi tersebut, Bima Arya menyampaikan apresiasi terhadap penerapan QRESTO di Kota Medan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak daerah dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam memastikan transaksi tercatat secara transparan.

Ia juga menilai sistem pembayaran terintegrasi seperti QRESTO memiliki potensi untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor usaha makanan dan minuman.

Bagi pelaku usaha, penerapan QRESTO diharapkan mempermudah proses pencatatan transaksi sekaligus pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara bagi pemerintah daerah, sistem tersebut dapat memperkuat akurasi data dan membantu pengawasan penerimaan pajak.

Manfaat lainnya juga dirasakan masyarakat sebagai konsumen. Melalui sistem pemisahan pembayaran secara otomatis, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa komponen pajak yang dibayarkan dalam transaksi restoran tercatat dan disalurkan ke kas daerah sesuai ketentuan.

Penerimaan pajak tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Medan.

QRESTO sendiri telah diluncurkan Pemerintah Kota Medan pada 27 April 2026. Inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemko Medan melalui Bapenda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan PT Bank Sumut.

Pada saat peluncurannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut QRESTO sebagai inovasi pembayaran pajak daerah yang memungkinkan pemisahan komponen pajak dari transaksi konsumen secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penerapan awal sistem tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Sushi Tei di Sun Plaza Medan sebagai proyek percontohan.

Perkembangan implementasinya juga terlihat dari data yang disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas pada Agustus 2026. Saat itu, sebanyak 46 wajib pajak restoran telah bersedia menggunakan QRESTO, dengan target perluasan hingga 200 wajib pajak pada tahun yang sama.

Inovasi ini bahkan mulai menarik perhatian pemerintah daerah lain. Bapenda Kota Makassar, misalnya, telah melakukan penjajakan untuk mempelajari kemungkinan mereplikasi sistem QRESTO yang diterapkan di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan melalui Bapenda terus mendorong perluasan penggunaan sistem tersebut sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan pajak daerah. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat transparansi transaksi, serta mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, bersama jajaran terus mengembangkan inovasi pelayanan dan pengawasan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Penerapan QRESTO menjadi salah satu langkah untuk membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih modern, akuntabel, dan terintegrasi.

"Wacana mereka setelah menjadi PT. Mereka itu memberikan data kepada kita bahwasanya akan banyak bisnis baru yang dilaksanakan AIJ, itu diutarakan mereka setelah mau PT. Saya sendiri sebagai anggota Komisi C sebenarnya sudah menagih ini sejak setahun lalu, presentase yang disampaikan kepada kami itu sampai sekarang tidak ada jalan," ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, apa yang dicanangkan oleh AIJ hanya sekadar angan-angan semata. Ia menilai, jika AIJ jika ingin melakukan suatu capaian, tentu harus diiringi dengan keseriusan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai BUMD.

Jadi ini ketika mau jadi PT mohon maaf secara pribadi, saya melihat ini hanya khayalan. Makanya isi pandangan fraksi Hanura kami (saat paripurna) begitu," tegasnya.

Politisi Muda Partai Hanura ini juga menegaskan, Komisi C pada umumnya bertugas mengawasi kinerja ataupun jalannya pemerintahan khususnya pada bidang keuangan.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar menuju pada pendapatan yang baik.

"Karena kita kalau bicara ekonomi bisnis, perencanaan yang matang itu bisa mengarahkan pendapatan yang baik, kalau data-datanya besar, tetapi padahal caranya kita belum tahu, itu bagaimana. Contoh, mereka memproyeksikan di tahun 2026 naik memberikan PAD pada Pemprov dari Rp35 Miliar sampai Ro45 Miliar, tetapi bagaimana caranya," terang Lambok.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya berupaya membantu terciptanya peluang-peluang bisnis baru demi terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi AIJ malah tidak serius. Ia pun menyatakan keraguan jika AIJ beralih menjadi PT, dan memberikan predikat kartu merah.

"Dipaparkan dengan cara membuka bisnis baru, sementara modal mereka tidak ada, jadi mau jadi PT pun Tidak ada itu. Bagi saya pribadi AIJ itu kartu merah, sudah setahun kita tunggu mereka tapi tidak ada juga," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa janji AIJ dalam membuka bisnis baru salah satunya pada usaha billboard. Tetapi hingga kini, pihaknya tidak mengetahui sama sekali keberadaan billboard tersebut.

"Mereka pernah menjanjikan mereka akan buat billboard baru dengan kontrak pihak ketiga, tetapi hingga saat ini tidak ada kita tahu dimana billboard ini sudah setahun," pungkasnya. (**)

Gibran disebut telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026. Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat, "Betul."

Kamis pagi, Gibran kembali bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekitar pukul 11.20 WIB yang diterima pimpinan MPR RI, Ahmad Muzani, Bambang Wuriyanto dan lainnya di ruang Pimoinan MPR-RI.

Perkembangan tersebut menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional setelah Gibran menghadapi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat, gugatan hukum, serta gerakan yang mendorong pemakzulan atau pemberhentian dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Tekanan politik semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Dorongan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dan memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan MA tersebut menjadi salah satu perkembangan hukum yang memperbesar perhatian publik terhadap dokumen pendidikan Gibran. Namun, substansi putusan harus dipahami secara tepat. Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA.

Di tengah polemik tersebut, proses politik di DPR dan perkembangan hukum di lembaga peradilan berjalan beriringan. Perbedaan pandangan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran kemudian berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyentuh legitimasi jabatan wakil presiden.

Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden RI bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Karena itu, pengunduran dirinya, apabila telah disampaikan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, akan membawa konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon pengganti dipilih dari dua orang yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pernyataan politik personal. Terdapat mekanisme ketatanegaraan yang harus dijalankan untuk memastikan kekosongan jabatan dan proses pemilihan pengganti berlangsung sesuai konstitusi.

Fenomena pengunduran diri pejabat tinggi negara akibat tekanan politik, persoalan hukum, maupun krisis konstitusional juga pernah terjadi di sejumlah negara. Meski latar belakang dan sistem ketatanegaraannya berbeda, beberapa peristiwa dapat menjadi pembanding untuk melihat bagaimana tekanan politik memengaruhi keberlangsungan jabatan wakil presiden.

Salah satu contoh terjadi di Amerika Serikat pada 1973, ketika Wakil Presiden Spiro T. Agnew mengundurkan diri dari jabatannya di bawah pemerintahan Presiden Richard Nixon. Agnew menyampaikan pengunduran diri pada 10 Oktober 1973 di tengah penyelidikan hukum dan tuduhan korupsi yang menjeratnya ketika menjabat Gubernur Maryland.

Pengunduran diri Agnew terjadi sebelum proses pemakzulan di Kongres berkembang lebih jauh. Persoalan hukum dan tekanan politik yang semakin besar membuatnya memilih meninggalkan jabatan wakil presiden.

Setelah Agnew mundur, Presiden Richard Nixon mengajukan Gerald R. Ford sebagai calon wakil presiden. Melalui mekanisme Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, Ford kemudian dikonfirmasi oleh Kongres dan dilantik sebagai Wakil Presiden pada 6 Desember 1973.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri wakil presiden dapat diikuti mekanisme pengisian jabatan melalui prosedur konstitusional. Namun, mekanisme Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia, terutama dalam hal lembaga yang berwenang mengusulkan dan memilih pengganti.

Contoh lainnya terjadi di Peru pada Oktober 2019. Wakil Presiden Mercedes Aráoz mengumumkan pengunduran dirinya di tengah krisis konstitusional yang melibatkan Presiden Martín Vizcarra dan Kongres Peru.

Krisis tersebut memuncak setelah Presiden Vizcarra membubarkan Kongres, sementara Kongres mengambil langkah politik dengan menunjuk Aráoz sebagai presiden sementara. Aráoz kemudian menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden sekaligus menolak menjalankan mandat kepresidenan yang diberikan Kongres.

Dalam surat pengunduran dirinya, Aráoz menyebut situasi ketatanegaraan saat itu tidak lagi memungkinkan dirinya menjalankan tugas secara layak. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana konflik antarlembaga negara dapat berkembang menjadi krisis legitimasi dan mendorong pejabat tinggi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Sementara itu, di Ekuador, Wakil Presiden María Alejandra Vicuña mengundurkan diri pada Desember 2018 setelah menghadapi tuduhan meminta setoran uang dari mantan penasihat ketika masih menjadi anggota parlemen.

Pengunduran diri Vicuña berlangsung di tengah tekanan politik dan tuntutan agar dirinya meninggalkan jabatan. Parlemen Ekuador kemudian menyetujui pengunduran dirinya melalui pemungutan suara dengan 94 suara setuju pada 6 Desember 2018.

Kasus Vicuña memperlihatkan bahwa persoalan integritas pejabat publik dapat berkembang menjadi tekanan politik yang berujung pada pengunduran diri. Meski demikian, perkara tersebut memiliki latar belakang hukum yang berbeda dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan pola yang tidak sepenuhnya sama, tetapi memiliki satu titik pertemuan, yakni tekanan politik dan persoalan hukum yang memengaruhi keberlanjutan jabatan wakil presiden.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan proses politik di DPR melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat. Karena itu, proses pengunduran diri dan proses HMP perlu dibedakan sebagai dua jalur ketatanegaraan yang memiliki mekanisme serta konsekuensi hukum masing-masing.

Sementara itu, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut telah diproses secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan.

Gibran, tanpa mengeluarkan sepatahkatapun, dengan dikawal ketat memasuki gedung DPR-MPR RI sekitar pukul 11.20 WIB. Wapres terpilih pada 2024 itu, langsung memasuki ruang pimlinan MPR-RI dan sekitar 10 menit kemudian kembali keluar, juga dian dan memberikan pernyataan apapun kepada seratusan awak media yang sudah menunggunya di loby gedung MPR-RI. Ketyq MPR RI Ahmad Muzani didampingi wakil ketua MPR, Bambang Wuriyanto atau Bambang Pacul serta beberapa pimpinan lainnya membenarkan bahwa mereka telah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Pengunduran Gibran yang telah disampaikannya secara resmi ini, menimbulkan kekosongan jabatan, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Polemik pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari rangkaian gugatan hukum, kritik masyarakat, serta aksi mahasiswa dan kelompok sipil yang mempertanyakan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Tekanan politik semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut. Usulan itu menjadi bagian dari dinamika politik di parlemen yang mendorong pembahasan dugaan persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.

Perhatian publik juga tertuju pada putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Meski demikian, substansi putusan pengadilan harus ditempatkan sesuai objek perkara dan amar putusannya. Putusan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA maupun ijazah sarjana. Hal tersebut perlu dibedakan agar pemberitaan tidak mencampuradukkan persoalan administrasi pendidikan dengan kesimpulan hukum yang lebih luas.

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik, apresiasi, dan saran masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR. Selanjutnya, MPR yang akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Mekanisme tersebut berbeda dengan proses pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden melalui Hak Menyatakan Pendapat. Pengunduran diri merupakan jalur yang berbeda, sedangkan HMP merupakan hak konstitusional DPR yang memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri.

Karena itu, pengunduran diri Gibran akhirjya menghentikan proses politik pemakzulan putra sulung Joko Widodo itu di DPR yang dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB, karena oranghyang akan dimakzulkan, sudau menyatakan mundur.

Pria berinisial R tersebut ditangkap dalam operasi gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut), Polda Sumut, dan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan pada Rabu, 11 November 2026.

Selain R, petugas turut mengamankan seorang pria berinisial ES yang diduga berperan sebagai pengedar sabu. Dari lokasi, petugas menyita sekitar 3 gram sabu, plastik klip, alat isap, timbangan elektrik, serta sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Kepada petugas, R mengaku membeli sabu seharga Rp30 ribu. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas atau tukang botot itu berdalih mengonsumsi sabu agar memiliki tenaga lebih kuat saat mengangkat barang-barang rongsokan yang dikumpulkannya dari jalanan.

Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon, mengatakan penggerebekan tersebut berhasil mengamankan seorang yang diduga pengedar dan seorang pengguna narkotika.

"Dari penggerebekan ini, kami mengamankan satu orang bandar dan satu orang pembeli. Barang bukti yang kami sita kurang lebih 3 gram sabu beserta alat isap. Setelah dilakukan tes urine, keduanya positif narkotika jenis sabu," ujar Josua.

Ia menjelaskan, barak tersebut kembali beroperasi selama beberapa pekan terakhir, meskipun sebelumnya telah ditertibkan dan dihancurkan petugas. Lokasi itu juga pernah menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Josua, penindakan sebelumnya telah dilakukan bersama perangkat lingkungan setempat. Namun, aktivitas penyalahgunaan narkotika kembali ditemukan di kawasan tersebut.

Saat penggerebekan berlangsung, sejumlah orang yang mengetahui kedatangan petugas melarikan diri ke arah semak-semak. Petugas sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan untuk mengendalikan situasi dan mengantisipasi pelarian orang-orang yang berada di lokasi.

Setelah mengamankan kedua pria beserta barang bukti, petugas kembali menertibkan barak-barak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan konsumsi narkotika. Bangunan-bangunan tersebut kemudian dibakar.

Sembilan pertandingan putaran pertama memperlihatkan bagaimana keduanya menjadi bagian penting dari kekuatan ofensif skuad asuhan Eko Purdjianto. Phillerson kerap menghadirkan momentum awal, sementara Siverio menjadi tumpuan utama untuk mengubah peluang menjadi gol.

Catatan statistik PSMS hingga pertandingan melawan Persiraja Banda Aceh pada 7 November 2026 memperlihatkan betapa produktifnya kedua pemain asing tersebut.

Javier Siverio tampil luar biasa dengan koleksi 15 gol dari delapan penampilan. Striker asal Spanyol itu bahkan semakin mempertegas statusnya sebagai mesin gol PSMS setelah mencetak quattrick ketika Ayam Kinantan menghancurkan Persiraja 5-0 di Stadion Utama Sumatera Utara.

Dalam pertandingan tersebut, Siverio mencetak gol pada menit ke-34, 44, 73, dan 76. Empat gol itu sekaligus memperlihatkan kemampuannya menjaga ketajaman, baik pada penghujung babak pertama maupun setelah turun minum.

Namun, Siverio tidak ingin keberhasilannya dipandang sebagai pencapaian individual semata.

"Tidak jika bukan karena tim saya tidak akan bisa mencetak gol," kata Siverio, seperti dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (10/11/2026).

Pemain berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa kemenangan tim jauh lebih penting dibandingkan jumlah gol yang dicetaknya.

"Saya hanya ingin PSMS selalu menang di tiap pertandingan. Empat gol yang saya buat tidak sepenting tiga poin yang didapat PSMS," ujarnya.

Namun, di balik ketajaman Siverio, Phillerson memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Pemain asal Brasil tersebut menjadi salah satu sosok yang sering membuka jalan, pemecah kebuntuan bagi PSMS untuk menciptakan kemenangan.

Dari sembilan pertandingan, Phillerson telah mengoleksi enam gol. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuan memanfaatkan bola mati, termasuk tendangan bebas langsung dan eksekusi penalti.

Saat menghadapi Sumsel United pada pertandingan pembuka, 13 September 2026, Phillerson langsung mencetak gol melalui titik penalti pada menit kelima. Ia juga mencetak gol pembuka ketika PSMS menghancurkan Persikad Depok 4-0 melalui tendangan bebas pada menit ke-54.

Phillerson bahkan pernah menjelaskan bahwa ketajamannya dalam mengeksekusi bola mati bukan sekadar keberuntungan.

"Ini bukan tiba-tiba saya ambil andil dalam tendangan bebas, saya tetap berlatih. Ini membiasakan dalam latihan, bukan keberuntungan. Saya bekerja keras dalam latihan untuk melakukannya," ungkapnya kepada I.League.

Saat mencetak gol pertama melawan Persikad Depok, Phillerson juga mengungkapkan kepuasannya karena gol tersebut membuka jalan bagi rekan-rekannya untuk ikut mencatatkan nama di papan skor.

"Saya mencetak gol pertama dan membuka untuk semua gol yang tercipta," tambahnya.

Peran keduanya memperlihatkan gambaran menarik mengenai produktivitas PSMS. Phillerson memiliki kemampuan membuka kebuntuan, sedangkan Siverio menjadi penyelesaian akhir yang mematikan.

Hingga berakhirnya putaran pertama, PSMS telah mengoleksi 24 gol dari sembilan pertandingan. Siverio menyumbang 15 gol, Phillerson enam gol, sementara sisanya dicetak Raihan Utama dan Muhammad Ragil. Artinya, kontribusi kedua pemain asing tersebut mencapai 21 gol atau hampir 88 persen dari total gol PSMS.

Ketatnya persaingan menuju promosi, membuat keberadaan Phillerson dan Siverio menjadi modal penting bagi Eko Purdjianto.

Bagi PSMS, memiliki mesin pembuka gol dan mesin gol sekaligus merupakan keuntungan besar. Phillerson bisa membuka pintu, sementara Siverio siap menghukum lawan. Jika konsistensi keduanya terjaga, ambisi Ayam Kinantan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat.

Rekap menit gol pertama PSMS Medan

No. Pertandingan Skor akhir Pencetak gol pertama PSMS Menit

1 Sumsel United vs PSMS 2-2 Phillerson (penalti) 5'

2 PSMS vs Persiku Kudus 6-0 Phillerson 7'

3 Adhyaksa FC vs PSMS 0-1 Javier Siverio 60'

4 PSMS vs Persikad 4-0 Phillerson 54'

5 PSPS Pekanbaru vs PSMS 2-1 Javier Siverio 59'

6 Semen Padang vs PSMS 1-1 Javier Siverio 90+5'

7 PSMS vs PSIS Semarang 2-1 Raihan Utama 22'

8 PSGC Ciamis vs PSMS 1-2 Phillerson 23'

9 PSMS vs Persiraja 5-0 Javier Siverio 34'

Sumber: I.League

Kristian yang juga aktivis Forum Solidaritas Mahasiswa Medan Angkatan 1998 dan Presidium Forum Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menilai pengawasan publik diperlukan agar proses politik tersebut berjalan transparan dan tidak menyimpang dari ketentuan konstitusi.

Kepada Kitakininews.co.id, Kristian mengaku khawatir HMP justru dijadikan alat tawar-menawar politik atau "dagangan" untuk melegitimasi jabatan Wakil Presiden yang saat ini dipegang Gibran.

Menurut analisis SMI, terdapat tiga tahapan berbeda yang harus dipahami masyarakat, yakni pengajuan HMP di DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta keputusan pemberhentian oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kristian menegaskan, dukungan 120 anggota DPR belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Bahkan, persetujuan DPR untuk menggunakan hak tersebut tidak serta-merta memberhentikan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 210 sampai Pasal 214 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, usulan HMP harus diumumkan dalam rapat paripurna dan dibahas untuk memperoleh persetujuan. Keputusan penggunaan HMP mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Jika disetujui, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) yang melibatkan seluruh fraksi untuk memeriksa materi, bukti, dan dasar hukum usulan tersebut. Pansus wajib menyampaikan laporan paling lama 60 hari sejak dibentuk.

Selanjutnya, rapat paripurna DPR menentukan sikap terhadap laporan Pansus. Apabila pendapat DPR diterima dan dinilai memiliki dasar yang cukup, perkara dapat diteruskan kepada MK untuk diperiksa berdasarkan Pasal 7B UUD 1945.

MK kemudian menguji apakah pendapat DPR terbukti secara konstitusional. Pemeriksaan harus dilakukan secara independen dan tidak sekadar mengesahkan keputusan politik DPR. MK wajib memberikan putusan paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut. Pemberhentian hanya dapat diputuskan apabila sidang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir, setelah Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Kristian juga menyoroti batas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, PTUN tidak dapat membatalkan putusan MK maupun mengambil alih kewenangan konstitusional DPR dan MPR.

Hal serupa berlaku terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan kasasi tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi objek sengketa. Namun, PTUN tidak memiliki kewenangan mengadili ulang perkara yang sama untuk membatalkan putusan MA.

Meski demikian, sengketa administrasi terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan yang berbeda tetap dapat ditempuh sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan kewenangan pengadilan.

Dalam konteks HMP, hasil perkara administrasi dapat menjadi bahan pembuktian di MK, tetapi tidak otomatis menghentikan atau menggugurkan proses politik-konstitusional tersebut.

Persoalan yang harus diuji, kata Kristian, adalah apakah pembatalan surat penyetaraan SMA oleh MA dengan sendirinya membuktikan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden.

Menurutnya, hal itu tidak boleh disimpulkan secara otomatis. MK perlu menilai persyaratan pencalonan yang berlaku saat itu, status dokumen pendidikan, serta akibat hukum putusan MA terhadap persyaratan jabatan Wakil Presiden.

Jika MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian melalui jalur tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila terbukti, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.

Apabila MPR menyetujui pemberhentian, jabatan Wakil Presiden menjadi kosong. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, jika MPR menolak usul pemberhentian, Gibran tetap menjabat Wakil Presiden. Penolakan tersebut tidak menghapus akibat hukum putusan MA terkait pembatalan surat penyetaraan pendidikan karena keduanya berada dalam jalur hukum yang berbeda.

Kristian juga meminta masyarakat mencermati kemungkinan pengunduran diri Gibran yang sebelumnya menjadi pemberitaan. Menurutnya, pengunduran diri harus dibedakan dari pemakzulan dan perlu dipastikan melalui keterangan serta proses resmi. Jika benar terjadi kekosongan jabatan, mekanisme pengisiannya tetap mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Lebih jauh, SMI menilai proses HMP berpotensi memengaruhi hubungan antarlembaga negara, konfigurasi politik di DPR, stabilitas koalisi pemerintahan, hingga kepercayaan publik.

Dukungan lintas fraksi terhadap pengajuan HMP, menurut Kristian, belum tentu mencerminkan dukungan yang sama untuk memberhentikan Wakil Presiden. Sikap politik anggota DPR masih dapat berubah pada setiap tahapan pengambilan keputusan.

Kristian mengingatkan, kekecewaan publik yang tidak memperoleh ruang penjelasan dan penyelesaian secara transparan dapat berkembang menjadi kritik terbuka, aksi demonstrasi, hingga polarisasi di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai HMP juga berisiko bergeser dari persoalan konstitusional menjadi pertentangan antarkelompok yang saling membela atau menolak tokoh politik tertentu.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat berpotensi terpecah oleh informasi yang belum terverifikasi, sementara substansi persoalan hukum justru tertutup oleh perang opini dan narasi politik di ruang publik maupun media sosial.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat mengganggu perhatian pemerintah dan DPR terhadap persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan pelayanan publik.

Karena itu, SMI meminta DPR tidak memperlakukan HMP sebagai alat transaksi politik. Setiap keputusan, menurut Kristian, harus disertai alasan yang dapat diuji secara terbuka, didukung bukti yang sah, dan mengikuti mekanisme konstitusi.

Kristian menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses tersebut. Pengawasan publik diperlukan agar HMP tidak kehilangan tujuan sebagai instrumen konstitusional, sekaligus memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan dalam tarik-menarik kepentingan elite politik.

Karena itu, ia menilai transparansi, kekuatan bukti, dan kepatuhan terhadap konstitusi menjadi hal penting agar proses HMP tidak dipersepsikan sebagai pertarungan kepentingan politik.

Dalam persoalan Gibran, Kristian menilai hal paling mendasar bukan semata jumlah anggota DPR yang mendukung HMP, melainkan apakah terdapat bukti dan dasar hukum yang cukup untuk membuktikan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Ia mengingatkan, pembatalan dokumen administrasi pendidikan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan ijazah. Hubungan antara putusan MA, persyaratan pencalonan Wakil Presiden, dan ketentuan konstitusi harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kristian mengingatkan, apabila HMP dijadikan komoditas politik atau alat tawar-menawar antarfraksi, dampaknya tidak hanya dirasakan di lingkungan parlemen, tetapi juga dapat meluas ke tengah masyarakat.

Menurutnya, praktik tersebut berisiko membuat masyarakat semakin skeptis terhadap DPR dan lembaga politik. Publik bisa menilai bahwa persoalan konstitusi yang menyangkut jabatan Wakil Presiden tidak lagi ditempatkan sebagai upaya mencari kebenaran hukum, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan atau menukar kepentingan kekuasaan.

Kondisi itu juga berpotensi memicu kekecewaan dan memperlebar jarak antara masyarakat dengan wakil rakyat. Apalagi, jika sikap politik anggota DPR berubah-ubah tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan bukti yang digunakan, masyarakat dapat mempertanyakan konsistensi serta integritas lembaga legislatif.

Rudi mengatakan, ketersediaan BBM di wilayah kepulauan seperti Nias perlu menjadi perhatian, mengingat kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi BBM berjalan lancar sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar, terutama di daerah yang memiliki tantangan distribusi.

"Jangan sampai terjadi mereka juga mengalami kekurangan bahan bakar. Bukan hanya Tapteng, termasuk juga daerah lainnya yang merayakan Natal dan Tahun Baru," ujar Rudi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan Rabu (11/11).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap stok dan distribusi BBM, khususnya jenis Pertalite dan Solar, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur akhir tahun.

Rudi menilai, koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, serta instansi terkait perlu diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan pasokan.

Terlebih, sejumlah daerah di Sumatera Utara memiliki kondisi geografis yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pendistribusian BBM.

Masih kata Rudi, bahwa langkah antisipasi tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi kelangkaan. Pemeriksaan stok di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk pemetaan kebutuhan berdasarkan kondisi daerah, perlu dilakukan lebih awal agar potensi kekurangan pasokan dapat dicegah.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan distribusi dilakukan secara konsisten selama masa libur Nataru. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan antrean maupun kesulitan masyarakat memperoleh BBM akibat meningkatnya mobilitas dan kebutuhan transportasi.

Selain itu, Rudi juga menyampaikan apresiasi terhadap penggunaan Solar B50. Berdasarkan informasi dari sejumlah pengguna, bahan bakar tersebut dinilai memiliki performa yang baik saat digunakan.

"Kita juga harus mengapresiasi, Solar B50 itu cukup bagus. Kita tanyakan kepada kawan-kawan yang menggunakannya, tarikannya masih bagus dan tetap enak," tuturnya.

Rudi berharap antisipasi terhadap ketersediaan BBM dapat dilakukan sejak dini, sehingga distribusi energi di Sumatera Utara tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas selama perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa terkendala pasokan bahan bakar. (**)

Komitmen tersebut dipaparkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 tersebut digelar di Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Surya menyampaikan, Pemprovsu berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman Pemprovsu dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Diantaranya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan biaya murah dan proses sederhana, serta bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik melalui penyediaan fasilitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelayanan informasi harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, serta mengedepankan perilaku sopan dan santun.

"Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik," tegasnya.

Wagubsu menjelaskan, bahwa salah satu strategi keterbukaan informasi yang diterapkan Pemprovsu adalah menggelar konferensi pers secara rutin dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam pelaksanaannya, Pemprovsu menerapkan sistem rotasi dengan memberikan giliran kepada perangkat daerah dan BUMD untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan kepada media maupun masyarakat.

Melalui sistem tersebut, seluruh perangkat daerah dan BUMD memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, serta capaian masing-masing.

Wagubsu berharap, melalui berbagai strategi tersebut, keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. (**)

"Pengunduran diri Gibran hanya boleh disampaikan ke MPR RI, tidak kepada presiden. Maka rakyat Indonesia tidak perlu terkecoh karena rumor pengunduran diri Gibran," ujar Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) Sutrisno Pengaribuan kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (11/11/2026) malam.

Sutrisno menilai, langkah mundur itu bukan dilandasi ketulusan. Pengunduran diri tersebut hanya upaya berlomba dengan waktu di tengah proses konstitusional yang tengah berjalan di DPR RI.

"Maka pengunduran diri Gibran hanya upaya berlomba dengan waktu, tidak disampaikan secara tulus," cetusnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI telah menempuh mekanisme konstitusional melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Syarat minimum pengajuan HMP disebut telah terpenuhi dan akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI besok.

"Kita lebih mendukung mekanisme konstitusional yang dikerjakan oleh DPR RI," tegasnya.

Sebelumnya, Gibran dikabarkan mundur dari jabatan wakil presiden, Rabu (11/11/2026). Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi.

Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Diserahkan di Halim] betul," ucapnya. (**)

Usulan tersebut menjadi sorotan karena salah satu tujuan yang disampaikan para pengusul adalah menindaklanjuti dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Di tengah proses politik tersebut, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, terdapat 120 anggota dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.

Dukungan itu berasal dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Dengan jumlah tersebut, usulan HMP telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Saan Mustopa mengatakan, dokumen usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.

Berdasarkan agenda DPR RI, usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut dijadwalkan diumumkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Saan menjelaskan, dasar pengajuan HMP berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 beserta perubahannya. Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain hak interpelasi dan hak angket.

Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Wakil Presiden langsung dapat dimakzulkan. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Polemik yang menjadi latar belakang pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, khususnya persyaratan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat yang menjadi salah satu syarat pencalonan Wakil Presiden.

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

MK juga menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak lagi tepat diproses sebagai sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut.

Perkembangan berikutnya muncul melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya terkait sengketa Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Putusan MA tersebut berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi penyetaraan pendidikan setingkat SMA, bukan putusan yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan atau manipulasi ijazah sarjana atau S1. Karena itu, substansi putusan perlu dibedakan dari tuduhan yang berkembang dalam polemik politik maupun pemberitaan.

Di tengah perkembangan proses di DPR dan putusan lembaga peradilan tersebut, isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden turut menjadi perhatian publik.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada sejumlah media, membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026, juga mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meski demikian, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Rabu, 11 November 2026, menyatakan belum menerima ataupun melihat surat resmi pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya dimintai keterangan oleh awak media di Jakarta.

Perbedaan keterangan tersebut membuat status administrasi pengunduran diri Gibran masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait. Hingga keterangan Ahmad Muzani disampaikan, MPR belum menerima surat resmi yang dapat menjadi dasar bagi lembaga tersebut untuk menindaklanjuti proses pengunduran diri Wakil Presiden.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka belum menyampaikan secara langsung kepada publik mengenai kabar penyerahan surat pengunduran dirinya sebagaimana dikonfirmasi Budi Arie Setiadi.