Melansir berbagai sumber, Rabu (12/8/2026), Mahalini mengalami kehilangan suara beberapa hari sebelum tampil di Bangor Fest Vol. 4 akhir pekan lalu akibat serangan virus.

Kondisi itu membuat Mahalini harus mendapatkan penanganan medis dan menjalani terapi untuk membantu memulihkan kondisi vokalnya sebelum naik panggung.

"Sebelum di sini sudah suntik, aku suntik suara," kata Mahalini.

Menurutnya, tindakan tersebut cukup terasa sakit, tetapi sangat membantu kondisi vokalnya setelah beberapa hari sebelumnya sempat kehilangan suara.

"Kalau penyanyi biasanya bilang ke dokternya suntiksuara gitu padahal sudah tahu dokternya kasihnya apa gitu. Nah itu sangat membantu aku hari ini untuk suaranya keluar dibanding kemarin," jelas Mahalini.

Yang jelas, kondisi kesehatan membuat Mahalini harus menyesuaikan durasi penampilannya.

Jika biasanya bisa membawakan lebih banyak lagu, kali ini ia hanya menyanyikan delapan lagu agar kondisi vokalnya tetap terjaga.

"Tadi delapan lagu kalau nggak salah. Cuma memang hari ini berhubung aku lagi enggak enak badan jadi aku bawainnya delapan lagu," kata Mahalini.

Begitu pun, Mahalini mengaku sangat senang melihat antusiasme penonton Bangor Fest Vol. 4.

Bahkan, cuaca panas yang menyelimuti kawasan Senayan tidak menyurutkan semangat para penonton untuk bernyanyi bersama hingga akhir penampilannya.

"Terus pada antusiasnya hebat-hebat banget, pada sing-along nyanyi bareng semuanya gitu," lanjutnya.

Bagi Mahalini, tampil di festival musik bukan sekadar menjalankan pekerjaan tapi juga sebagai wahana untuk menyalurkan berbagai emosi sekaligus melepas penat.

"Aku sangat suka banget festival. Jadi aku merasa ketemu sama teman-teman baru, ketemu penonton, itu bikin aku happy gitu pulang-pulang tuh jadi kerja tuh jadi bermakna," pungkas Mahalini.

"Saat ini Anggota Komisi A sedang menyusun persiapan tahapan akhir. Besok kita rencanakan akan dilakukan rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan jadwal," ujar Berkat Laoli kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjo, Medan, Rabu (12/8/2026).

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, pihaknya berupaya menargetkan jadwal pelaksanaan tersebut setelah melakukan rapat internal terlebih dahulu.

Sebab, lanjutnya, hal itu sebagai bentuk persiapan dan kematangan penguji dalam menentukan serta melahirkan calon komisioner yang kompeten.

"Semoga akhir Agustus ini ya dapat kita laksanakan," ucap Wakil rakyat Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini.

Berkat Laoli berharap seluruh tahapan dan persiapan yang akan disusun nanti dapat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kematangan para komisioner terpilih nantinya.

Seperti diketahui, saat ini sebanyak 15 orang calon KIP Provinsi Sumut telah memasuki tahap akhir sebelum nantinya akan diambil sebanyak lima orang yang terpilih.

Sementara untuk KPID Provinsi Sumut, sebanyak 21 orang memasuki tahap akhir untuk menentukan sebanyak tujuh orang yang akan dipilih. (**)

‎"Meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada tiga terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama satu tahun enam bulan," kata JPU Rahmayani Amir dalam persidangan di ruang Cakra III Pengadilan Negeri Medan, Rabu (12/8/2026).

‎Ketiga terdakwa yakni Ebed Baedillah (41), warga Jalan Sei Bahorok, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Medan; Awaluddin (58), warga Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; dan Muhammad Nasir (45), warga Desa Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut ketiga terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 Juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 50 hari.

‎"Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf f Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP," ujarnya.

‎Setelah pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Lenny Megawaty Napitupulu memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa menyampaikan pembelaan.

Ketiga terdakwa menyampaikan Pledoi secara lisan dan meminta majelis hakim meringankan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan keluarga.

"Kami ingin menyampaikan Pledoi secara lisan. Kami mohon agar hukuman kami diperingan karena masih memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga," ujar para terdakwa.

‎Kemudian Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan menjadwalkan pembacaan putusan pada 20 Agustus 2026.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (20/8), dengan agenda pembacaan putusan," kata Lenny.

JPU Kharya Saputra dalam surat dakwaan menyebutkan perkara tersebut bermula pada Senin (12/1), ketika terdakwa Ebed dihubungi seseorang bernama Ranjes (belum tertangkap) melalui WhatsApp, menawarkan pembelian sisik trenggiling dengan harga Rp2,8 Juta per Kilogram.

"Terdakwa Ebed kemudian menghubungi Awaluddin untuk menanyakan ketersediaan sisik trenggiling. Awaluddin menyebut terdapat sisik trenggiling sebanyak 45 Kilogram," ujar Kharya.

Pada Rabu (14/1), lanjut JPU, terdakwa Awaluddin bersama Muhammad Nasir mendatangi rumah Ebed. Ketiganya kemudian mencari cara untuk mendapatkan sisik Tringgiling yang disebut berada di wilayah Tebing Tinggi.

‎Setelah melalui pembicaraan, ketiganya sepakat mengambil barang tersebut di Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan memberikan uang pertinggal sebesar Rp10 Juta.

‎Terdakwa Nasir kemudian mencari pinjaman untuk memenuhi uang pertinggal tersebut. Setelah uang diperoleh, ketiganya berangkat ke Sei Rampah menggunakan mobil.

Sesampainya di lokasi, terdakwa Nasir turun dari mobil untuk mengambil sisik trenggiling dari seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, terdakwa Nasir kembali membawa satu goni berisi sisik Tringgiling.

Ketiga terdakwa kemudian kembali menuju Medan. Dalam perjalanan, terdakwa Ebed menghubungi Ranjes dan menyampaikan bahwa sisik trenggiling sebanyak 15 Kilogram telah diperoleh.

‎Ranjes kemudian meminta ketiganya menjemputnya di Mall Manhattan. Sekitar pukul 23.30 WIB, ketiga terdakwa bertemu dengan Ranjes dan selanjutnya diarahkan menuju sebuah gudang di Jalan Balai Desa, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Helvetia, Kota Medan.

‎Namun, sekitar pukul 23.45 WIB, setibanya di lokasi, ketiga terdakwa langsung diamankan anggota Intel Kodim I/Bukit Barisan. Ketiganya kemudian dibawa ke Kantor Kodim I/Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan awal.

"Selanjutnya, ketiga terdakwa beserta barang yang diamankan diserahkan ke Kantor Polrestabes Medan," tuturnya. (**)

‎

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ir Yahdi Khoir Harahap MBA mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pemutakhiran data dilakukan secara serius, objektif dan berkelanjutan.

Yahdi menegaskan, perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju DTSEN merupakan langkah positif karena data masyarakat tidak lagi hanya dilihat dari sisi kemiskinan, tetapi terintegrasi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.

"Sekarang sedang dilakukan pendataan untuk mengakuratkan dan memutakhirkan data. Kita berharap dengan data tunggal ini semakin lama datanya semakin bagus dan akurat," ujar Yahdi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (12/8/2026).

Ia menilai, data yang akurat sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan klasik dalam penyaluran bantuan. Misalnya, warga yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sementara masyarakat yang benar-benar miskin justru belum mendapatkan bantuan.

"Jangan sampai orang yang sebenarnya tidak berhak mendapat PKH malah mendapat PKH. Sebaliknya, orang yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan pangan atau fasilitas BPJS," imbuh Wakil rakyat Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini.

Yahdi juga mengakui, persoalan pendataan di tingkat bawah tidak mudah. Sebelumnya, proses pendataan banyak bertumpu pada aparat desa yang kemudian diusulkan kepada instansi terkait. Kondisi tersebut membuka ruang subjektivitas karena masing-masing instansi memiliki basis data sendiri.

"Kalau kepala desa hadir dalam pendataan, sebenarnya mereka pasti tahu kondisi masyarakatnya. Desa itu kecil. Masa keliling desa dua jam tidak tahu mana masyarakat miskin, mana yang tidak punya rumah atau mana yang kondisinya membutuhkan bantuan," terangnya.

Karena itu, ia mengapresiasi pendekatan satu data yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pendataan, sementara kementerian dan lembaga pemerintah menjadi pengguna data sesuai kewenangannya.

Menurut Yahdi, sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi kelemahan pendataan sebelumnya yang berjalan dari bawah ke atas maupun data sektoral yang tidak selalu sinkron.

"Dulu terlalu banyak instansi yang memegang data dan antara satu dengan yang lain tidak selalu sinkron. Sekarang dengan konsep satu data, itu sudah tepat. Tinggal bagaimana pelaksanaannya benar-benar objektif," imbuhnya.

Desil 1-4 Prioritas Bantuan

Yahdi juga menjelaskan pentingnya penggunaan sistem desil dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima bantuan. Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok yang secara umum masuk kategori miskin ekstrem, miskin, rentan miskin dan kelompok yang mengarah miskin.

Menurutnya, kelompok tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat pada desil 5 tidak serta-merta dapat dianggap sudah aman secara ekonomi. Dalam kondisi tertentu, mereka juga dapat mengalami penurunan kesejahteraan.

"Misalnya seseorang punya pekerjaan tetap dan penghasilan setiap bulan. Tetapi tiba-tiba ada anggota keluarganya yang sakit parah sehingga pendapatannya habis untuk biaya pengobatan. Kondisi seperti itu bisa membuat dia jatuh miskin," jelasnya.

Karena itu, sambung Yahdi, pemerintah tetap harus memiliki mekanisme untuk melihat kondisi masyarakat secara dinamis, bukan hanya berdasarkan data yang diperbarui dalam periode tertentu.

Ia juga mengajak masyarakat yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan untuk secara sadar melaporkan perubahan kondisi ekonominya agar bantuan pemerintah dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

"Kalau memang kehidupan kita sudah lebih baik, jangan terus menerima bantuan. Laporkan kepada kepala desa agar nama kita bisa dikeluarkan. Itu bagian dari kesadaran masyarakat," katanya.

Yahdi menilai, keberhasilan DTSEN pada akhirnya bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kejujuran masyarakat dan integritas aparat di lapangan.

"Kalau memang miskin, bilang miskin. Tidak perlu ditutupi. Tujuannya bukan memberi label, tetapi mencari solusi agar masyarakat itu bisa meningkat kesejahteraannya," tegasnya.

Ia berharap pembenahan data sosial ekonomi tersebut tidak berhenti sebagai program pendataan semata. Data harus menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, bantuan pangan hingga pemberdayaan ekonomi.

"Data yang benar harus menghasilkan kebijakan yang benar. Kalau datanya akurat, bantuan bisa tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terlewatkan," pungkasnya. (**)

Langkah ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung di Medan, Rabu (12/8/2026).

Basarin mengatakan, Pemprovsu terus mendorong berbagai terobosan dan inovasi untuk mempercepat pembangunan di wilayah 3T. Kepulauan Nias, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari Gubernur Sumut.

"Daerah 3T di Sumut, khususnya Kepulauan Nias, menjadi atensi Bapak Gubernur Sumut. Kita hadir di sana dengan melakukan berbagai terobosan dan membawa inovasi untuk membangun daerah tersebut," ujarnya.

Menurut Basarin, Pemprovsu menjalankan berbagai program strategis dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor kesehatan, program layanan kesehatan gratis terus didorong agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Selain itu, fasilitas Puskesmas di Nias Barat dan Nias Utara terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan layanan rawat inap.

"Fokus yang dibawa Pemprovsu di Kepulauan Nias tahun ini adalah mengejar ketertinggalan, baik jalan, ruang sekolah maupun pelayanan kesehatan," terangnya.

Sementara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho menilai, kehadiran pemerintah di daerah 3T penting untuk membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerataan pembangunan diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang di daerahnya sendiri. Dengan demikian, potensi migrasi secara besar-besaran ke wilayah perkotaan dapat ditekan.

Hatta berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.

"Pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang mudah diakses diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sumut," ucapnya. (**)

Kenaikan harga Semen sebesar 25–40 persen bukan persoalan kecil karena langsung berdampak terhadap masyarakat, pelaku usaha konstruksi, pembangunan infrastruktur hingga pemulihan pasca bencana.

"Kalau kapasitas produksi dan pasokan secara umum masih tersedia, tetapi masyarakat di sejumlah daerah sulit mendapatkan Semen, ini harus dicari titik persoalannya. Jangan sampai konsumen yang akhirnya menanggung seluruh beban kenaikan harga," tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (12/8/2026).

Hal ini disampaikan Rudi menyikapi hasil Focus Group Discussion (FGD) Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen Sumatera Utara yang digelar KPPU Kantor Wilayah I, Senin (10/8/2026).

Ia menilai langkah KPPU menelusuri struktur pasar, pembentukan harga dan rantai distribusi Semen sangat penting. Terlebih, dalam FGD terungkap adanya perbedaan harga produk yang sama dengan wilayah lain serta keterbatasan pasokan beberapa merk.

Rudi juga meminta KPPU menguji secara proporsional alasan kenaikan biaya produksi dan logistik yang disampaikan pelaku usaha. Faktor BBM, transportasi, keterbatasan kontainer, antrean pengisian solar, biaya pelayaran hingga kendala pengiriman memang perlu diperhitungkan, namun harus dibuktikan pengaruhnya terhadap harga di tingkat konsumen.

"Jangan hanya berhenti pada alasan biaya logistik naik. Harus dihitung berapa kenaikan biaya sebenarnya dan berapa kontribusinya terhadap kenaikan harga Semen. Kalau harga naik 25 sampai 40 persen, masyarakat berhak mengetahui penyebabnya secara transparan," ujarnya.

KPPU sendiri melalui Kanwil I tengah mendalami kemungkinan adanya hambatan atau Bottleneck dalam rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, jalur laut hingga konsumen.

Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, kapasitas produksi dan pasokan secara umum masih tersedia, tetapi konsumen di sejumlah wilayah mengalami kesulitan memperoleh semen. Kondisi itu membuat KPPU perlu menelusuri titik hambatan antara pasokan produsen dan kebutuhan pasar.

Rudi juga mengapresiasi pendalaman tersebut dan meminta proses kajian dilakukan secara menyeluruh serta berbasis data.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya perlu melihat produsen, tetapi juga distributor, perusahaan pelayaran, pelabuhan dan mata rantai distribusi lainnya.

"Kalau ternyata masalahnya distribusi, harus diketahui di mana hambatannya. Kalau masalah produksi, harus ada datanya. Kalau persoalannya alokasi pasokan atau struktur pasar, itu juga harus dibuka berdasarkan hasil pemeriksaan," tandasnya.

Ia menambahkan, KPPU juga perlu membandingkan harga Semen Sumut dengan provinsi lain untuk memastikan apakah disparitas harga masih wajar berdasarkan biaya distribusi atau terdapat faktor lain yang perlu diperiksa.

Rudi berharap hasil kajian KPPU nantinya mampu memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga yang merugikan konsumen.

"Yang paling penting sekarang bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan pasar semen berjalan sehat, pasokan tersedia dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan," pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program pelayanan Perumda Tirtanadi, Rabu (12/8/2026), di Aula Lantai IV Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pengawas (Yudha Johansyah dan Arief S. Trinugroho) dan Direktur Utama (Dirut) Ardian Surbakti dan Direktur Bisnis dan Pemasaran Ikrimah Hamidy Perumda Tirtanadi, serta pihak terkait.

Dalam sosialisasi tersebut diperkenalkan sejumlah program, antara lain pemasangan jaringan pipa distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi minimal 5 rumah penduduk dengan panjang pipa 50 meter, penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang diputus sekaligus cicilan biaya pasang kembali baru, serta program cicilan pasang baru.

Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting sebagai bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat dan layak.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata Perumda Tirtanadi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan air bersih.

Ke depan, pelayanan akan terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menikmati akses air minum secara lebih mudah dan nyaman.

"Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih yang sehat. Infrastruktur yang dibangun juga menjadi aset bersama yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," ujar Ardian.

Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi, Arief S. Trinugroho, mengatakan pihaknya siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah dikeluarkan manajemen.

Arief menyebutkan, Dewan Pengawas juga terbuka terhadap berbagai diskusi dan masukan terkait peningkatan pelayanan.

Menurutnya, sejak dipimpin Direktur Utama Ardian Surbakti, telah banyak dilakukan berbagai langkah dan program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi, Ikrimah Hamidy melalui Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi, Sahrim Siregar, menjelaskan mekanisme bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan baru. Prosesnya dimulai dari pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran hingga pemasangan sambungan.

Untuk mengikuti program pemasangan jaringan tersebut, minimal terdapat 5 calon pelanggan dengan panjang jaringan pipa distribusi 50 meter. Adapun biaya sambungan bagi pelanggan baru sebesar Rp2.050.000,- per pelanggan.

"Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan. Pembayaran awal ditetapkan sebesar 30 persen dari biaya yang harus dibayarkan," jelas Sahrim Siregar.

Selain itu, Perumda Tirtanadi memberikan kemudahan bagi pelanggan lama yang sebelumnya telah diputus karena tunggakan. Apabila pelanggan tersebut kembali melakukan penyambungan, Perumda Tirtanadi memberikan program penghapusan denda tunggakan sekaligus cicilan pasang kembali baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program-program tersebut, Perumda Tirtanadi berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendorong peningkatan cakupan pelayanan.

Program ini juga menjadi bagian dari sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Perumda Tirtanadi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan pengembangan infrastruktur jaringan air minum. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, akses terhadap air bersih di Sumatera Utara diharapkan semakin luas dan berkelanjutan. (**)

Warga bernama Martha Tobing sebelumnya menemukan luas bangunan rumahnya tercatat 450 meter persegi dalam data PBB. Padahal, luas bangunan sebenarnya hanya 150 meter persegi.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, petugas Bapenda Kota Medan datang langsung ke kediaman Martha untuk melakukan verifikasi lapangan. Hasil pemeriksaan memastikan luas bangunan sesuai kondisi sebenarnya, yakni 150 meter persegi.

Martha mengapresiasi langkah cepat Bapenda Kota Medan yang telah memeriksa dan memperbaiki data tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bapenda Medan yang sudah menindaklanjuti keluhan saya atas kesalahan pencatatan luas bangunan rumah. Saya menghargai niat baik Bapenda yang sudah datang ke rumah dan memperbaiki PBB rumah saya," ujar Martha.

Menurutnya, setelah dilakukan verifikasi, data PBB rumahnya telah disesuaikan dengan ukuran bangunan yang sebenarnya.

"Sekarang PBB-nya sudah diganti dengan ukuran yang sebenarnya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mencarikan solusi terbaik atas keluhan saya," tambahnya.

Bapenda Kota Medan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan administrasi tersebut. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data PBB juga diimbau segera menyampaikan laporan melalui loket pelayanan resmi sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku.

Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Medan sekaligus mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih tertib, akurat, adil dan akuntabel.

Aksi dipimpin Koordinator Aksi Ahmad Renaldi dan Penanggung Jawab Aksi Ronald Panjaitan. Massa membawa spanduk dan poster serta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK.

Dalam orasinya, Ronald Panjaitan mendesak KPK memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Simalungun berinisial BGS yang disebut diduga memiliki peran dalam pelaksanaan MBG di daerah tersebut.

Ronald menegaskan, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi, seluruh pihak yang terkait harus diperiksa sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan.

"Kami mendesak KPK bertindak profesional, independen dan transparan. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Benny Gusman Sinaga, harus diperiksa tanpa pandang bulu," tegas Ronald.

GPAK menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Massa juga berencana menyampaikan laporan resmi kepada KPK dengan membawa data dan informasi yang mereka nilai relevan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

Ronald mengatakan GPAK akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Jika belum ada langkah konkret dari KPK, pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Harapan kami, dugaan ini ditangani secara serius agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa memandang jabatan," ujarnya.

Tudingan terkait BGS dalam aksi tersebut masih merupakan dugaan yang disampaikan GPAK. Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan yangbbersangkutan terkait tudingan tersebut.

Kapolres Tapteng melalui Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe membenarkan adanya penangkapan tersebut. Pelaku yang diamankan berinisial SN (41), seorang nelayan yang berdomisili di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Pandan.

Penangkapan tersebut berlangsung pada Minggu (9/8/2026) dini hari sekira pukul 02.30 WIB. AKP Johannes Munthe menjelaskan, penindakan ini bermula dari laporan masyarakat setempat yang resah akan dugaan aktivitas penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika jenis ganja di lingkungan mereka.

"Saat petugas hendak mengamankan tersangka di lokasi, pelaku SN sempat berupaya membuang barang bukti ke lantai teras salah satu rumah warga. Namun, aksi tersebut berhasil dipantau oleh personel di lapangan," ungkap AKP Johannes Munthe.

Dari hasil penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 4,34 gram.

Dalam proses interogasi awal di lapangan, tersangka SN mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya diperoleh dari sebuah pondok di kawasan Batu Mardinding, Sibuluan.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka SN beserta barang bukti langsung digiring ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani pemeriksaan mendalam serta proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga terus melakukan pengembangan guna membongkar jaringan penyebaran narkotika.

Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Mapolres Pematangsiantar, Selasa (11/8/2026).

Ia didampingi Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, serta jajaran pengurus Yayasan USI, di antaranya; Jan Rawinson Saragih, Salmen Purba, dan Fitria Meileni Damanik.

Budiono menjelaskan pengungkapan berlangsung pada Selasa (4/8/2026) malam sekitar pukul 18.30 WIB di dua lokasi berbeda di area kampus.

Di Fakultas Ekonomi, petugas mengamankan satu tersangka bersama barang bukti ganja seberat 91,68 Gram dan satu unit telepon seluler.

Penggeledahan berlanjut ke Fakultas Pertanian, tempat dua tersangka lain diamankan dengan barang bukti ganja seberat 3.158 gram.

Selain ganja, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga terkait aktivitas peredaran narkotika tersebut, di antaranya telepon seluler, plastik dalam berbagai warna, timbangan digital merek Tanita, tas, serta lakban.

Tiga tersangka yang diamankan adalah ZW (22), warga Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari; Fadlan (23), warga Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat; dan AFB (23), warga Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba.

Budiono menjelaskan, pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polres Pematangsiantar dan Universitas Simalungun untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

"Ketiga tersangka dijerat Pasal 111 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah pidana denda," ujar dia.

Budiono menegaskan penerapan pasal terhadap masing-masing tersangka akan disesuaikan dengan hasil penyidikan, alat bukti, dan peran setiap tersangka.

Sampai saat ini kasusnya disebut masih dalam tahap penyidikan. Polisi mendalami asal-usul barang bukti, jaringan pemasok, tujuan peredaran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Budiono menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan narkotika di lingkungan perguruan tinggi tanpa terkecuali, sejalan dengan komitmen kerja sama yang telah dijalin dengan pihak kampus.

"Lingkungan perguruan tinggi harus menjadi tempat aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa, bukan menjadi tempat berkembangnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," tegasnya.

"Kami tegaskan bahwa Polres Pematangsiantar tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika, termasuk di lingkungan perguruan tinggi," pungkas Budiono.

Pengalihan aliran air selama proses pengerjaan disebut berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan di Desa Kuala Indah. Berkurangnya aliran air menuju muara membuat nelayan kesulitan melintasi sungai untuk menuju laut.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Ir H Yahdi Khoir Harahap, MBA. Ia meminta pihak pelaksana segera mencari solusi agar proses perbaikan bendung tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Keluhan itu disampaikan kepala desa dan masyarakat Kuala Indah kepada Yahdi.

"Nelayan Kuala Indah juga tidak bisa melaut karena pengalihan air sungai untuk pekerjaan perbaikan bendung DI Cinta Dame/Cinta Maju di Sei Dalu-Dalu," ujar Yahdi dalam keterangan persnya, Selasa (11/8/2026).

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan V yang meliputi Batubara, Asahan dan Tanjung Balai tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya dirasakan nelayan.

Di sisi lain, sebagian petani juga menghadapi limpasan air akibat perubahan aliran selama pekerjaan berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu lahan pertanian dan tanaman masyarakat.

"Sebagian masyarakat terdampak air melimpas dan merusak tanaman mereka. Sebagian lagi air tidak sampai ke muara Sei Dalu-Dalu dan Sei Tanjung sehingga nelayan sulit menuju laut," katanya.

Yahdi menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan aliran air selama proses pengerjaan harus mendapat perhatian serius. Perbaikan bendung memang dibutuhkan, tetapi dampak terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari aliran sungai juga harus diperhitungkan.

Ia mengaku telah menyampaikan protes kepada Kepala UPT Bah Bolon, Syahrial Efendi, selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Yahdi juga berkomunikasi dengan kepala seksi terkait, Sadikan.

Sosialisasi

Selain persoalan pengalihan air, Yahdi menyoroti sosialisasi pekerjaan kepada masyarakat. Ia mempertanyakan apakah informasi mengenai rencana pengalihan aliran air dan dampaknya telah disampaikan secara baik kepada seluruh masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sei Dalu-Dalu, Sei Tanjung dan Sei Gambus.

"Saya menengarai adanya kelalaian dalam sosialisasi kegiatan perbaikan Bendung Cinta Dame/Cinta Maju di Sei Dalu-Dalu. Pekerjaan tersebut tidak disosialisasikan secara baik dan menyeluruh kepada semua masyarakat terdampak," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi sangat penting karena perubahan aliran air dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pertanian hingga kegiatan nelayan.

Karena itu, ia meminta pihak pelaksana segera memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus menyiapkan langkah untuk mengurangi dampak pekerjaan.

"Saya sudah meminta mereka segera menyampaikannya kepada masyarakat dan mencari solusi agar dampak pengerjaan dapat seminimal mungkin sehingga tidak merugikan masyarakat," katanya.

Setelah mendapat protes, Kepala UPT Bah Bolon disebut telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terdampak.

Yahdi berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan solusi konkret sehingga nelayan dapat kembali beraktivitas dan petani tidak mengalami kerugian akibat perubahan aliran air.

Ia memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut. "Saya akan terus memantau dan melakukan pengawasan sebagaimana fungsi kami sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, apalagi ini merupakan proyek provinsi," ujarnya.

Yahdi juga meminta masyarakat menyampaikan informasi jika menemukan persoalan lain selama proses pekerjaan berlangsung. Setiap laporan, kata dia, akan segera dikoordinasikan dengan UPT Bah Bolon sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Meski mengkritisi dampak pengerjaan, Yahdi menegaskan perbaikan Bendung Dalu-Dalu tetap harus dilanjutkan hingga selesai.

Bendung tersebut memiliki peran penting bagi sistem pengairan di wilayah DI Cinta Dame/Cinta Maju. Sekitar 1.460 hektare lahan tanaman padi membutuhkan dukungan sistem irigasi tersebut.

Kerusakan bendung juga telah menjadi aspirasi masyarakat selama lebih dari tiga tahun. Karena itu, pekerjaan yang kini dilakukan merupakan harapan besar bagi para petani.

"Yang jelas, pekerjaan perbaikan Bendung Dalu-Dalu harus sukses karena itu merupakan pengaduan, tuntutan, dan harapan masyarakat, khususnya petani yang berada di lingkup DI Cinta Dame/Cinta Maju," katanya.

Namun, Yahdi mengingatkan agar keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari rampungnya pekerjaan fisik. Kepentingan masyarakat yang terdampak selama proses pengerjaan juga harus menjadi perhatian.

"Perbaikan bendung harus dilakukan, tetapi tahapan pengerjaannya tidak boleh juga mengorbankan masyarakat lainnya," tegasnya.

Menurut Yahdi, proyek tersebut seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setelah selesai. Karena itu, pengaturan aliran air selama pengerjaan harus dilakukan dengan cermat agar kebutuhan pertanian tetap terjaga tanpa mengganggu aktivitas nelayan.

Bagi petani, bendung yang baik berarti kepastian pengairan untuk lahan pertanian. Sementara bagi nelayan Kuala Indah, aliran sungai merupakan bagian penting untuk mengakses laut dan menjalankan mata pencaharian.

Karena itu, Yahdi berharap pihak pelaksana dapat segera menemukan jalan keluar dari persoalan tersebut. Perbaikan bendung memang sudah lama dinantikan.

Namun, pembangunan infrastruktur semestinya tidak membuat masyarakat harus memilih antara mendapatkan manfaat proyek atau kehilangan sumber penghidupannya. (**)

Kepala Distanpang, Fariz Haholongan Hutagalung didampingi Sekretaris Dinas Yusfahri Perangin-angin menyebutkan bahwa pihaknya menggelar GPM di dua pasar tradisional Kota Medan. Pada Selasa (11/8/2026), sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula hingga cabai dijual dengan harga lebih murah.

"Jadi untuk hari ini kita ada di Pasar Sei Sikambing. Sesuai arahan Gubernur, Pak Bobby Nasution bahwa tingginya harga beras membuat masyarakat mengeluh. Dan juga dalam mengendalokan inflasi. Jadi dengan adanya pangan murah ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah," ujar Fariz.

Kegiatan ini juga mereka gelar dengan berkolaborasi bersama Bulog dan BUMD Sumut guna menghadirkan pangan murah bagi masyarakat. Langkah ini rencananya akan rutin berlangsung, serta kemungkinan akan menyasar ke tempat lain guna memperluas titik distribusi pangan.

"Dengan memperkuat distribusi pangan murah ini, harga di pasaran akan lebih terkendali. Apalagi dari Bulog sendiri telah menyatakan bahwa ada stok sebanyak 52.000 ton beras untuk di distribusikan ke masyarakat," sebut Fahri sekaligus menjelaskan GPM digelar di Pasar Sukaramai setiap Senin dan Pasar Sei Sikambing setiap Selasa.

Baginya, kesalahan ada pada kaptenkapal karena tidak memberi informasi yang benar.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Jessica Mila bahkan memastikan tidak mengetahui adanya laranganpelayaran karena tidak diberitahu oleh kapten kapal.

"Adalah tidak benar dan fitnah kalau ada yang mengatakan kami sudah tahu soal laranganpelayaran tersebut dan mengabaikannya," tulisnya di akun Instagramnya.

"Apalagi, ada tuduhan kami memaksakan kehendak untuk tetap berangkat," tambshnya.

Jessica Mila memastikan, jika mengetahui kebijakan pelaranganpelayaran tersebut, mereka tkdak akan berangkat berlayar demi keselamatan diri dan keluarga.

"Aku dan keluarga sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan saat bepergian, apalagi ada Kyarra dan anak-anak lain di rombongan kami," tuturnya.

Jessica Mila juga mengakui, tidak menaruh curiga adanya laranganpelayaran karena hari itu ada banyak kapal wisata lain yang melakukan pelayaran dan cuaca pun cukup bersahabat.

Sebagai informasi, ada dua kapal yang teridentifikasi melanggar aturan pelayaran, Yacht Grand Maloekoe dan Kapal Neptune.

Dan, Jessica Mila beserta rombongan ada di pelayaran Yacht Grand Maloekoe yang seharusnya menuju Pulau Rinca.

Pasalnya, selama kebijakan pelaranganpelayaran diberlakukan, area yang bisa dimasuki hanya Rinca.

"Khususnya para captain kapal agar bisa memberikan informasi terbuka kepada penumpang demi menjaga keselamatan dan menghindari kesalahpahaman dan kerugian dari berbagai pihak," pungkas Jessica Mila.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Asila Maisa bahkan harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, terkait kasus itu.

"Enggak ada sih kerugian materiil atau apa, tapi lama-kelamaan takut mengganggu karier juga ya," kata Asila Maisa.

Kedatangan Asila Maisa ke Polda Metro Jaya dalam rangka menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan Rizky Billar.

Ia hadir bersama istri Billar, pendangdut Lesti Kejora. Dan, Asila Maisa mengaku dirinya juga menjadi korban dari kabar tersebut.

"Kita datang hari ini buat ngelengkapin apa yang udah Kak Billar terangin kemarin," jelas Asila Maisa.

Sebagai informasi, Rizky Billar memang telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan enam yang menyebarkan tudingan perselingkuhan tersebut.

Dan, Asila Maisa yang merupakan putri presenter Ramzi ini menegaskan dirinya cukup terganggu dengan kabar hoaks tersebut.

"Dan terlalu simpang siur juga fitnahnya, dan mengganggu kehidupan pribadi aku juga," pungkas Asila Maisa.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Audy memang sudah tidak muda lagi, usianya kini telah 43 tahun.

"Innalilahi Wainnaa Illaihi Rojiun," tulis Audy di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Audy punvmenyampaikan salam perpisahan yang menyentuh untuk calon buah hati yang telah berpulang.

"Selamat jalan sayang terima kasih sudah menemani mama 7 minggu dalam kandungan, insyaallah ini yang terbaik," tambah Audy.

Meski mengalami keguguran, Audy meyakini calon anak ketiganya tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Ia bersama Iko Uwais bahkan sudah lebih dulu menyiapkan nama untuk sang calon putra, yakni Muhammad Alghraff Putra Uwais.

"Yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais, yang artinya anak laki-laki sosok pemimpin yang mulia, cerdas, dan berjiwa bangsawan, serta senantiasa dalam lindungan, keberkahan, dan kebaikan," tulisnya lagi.

Kehilangan ini terasa berat mengingat kehamilan tersebut sebelumnya disambut penuh kebahagiaan oleh pasangan ini.

Audy sempat menyebut kehamilan ketiganya itu sebagai kado terindah untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama Iko Uwais yang ke-14, saat pertama kali mengumumkan kabar kehamilan pada Juli 2026.

Begitu pun, kini Audy bersama Iko Uwais serta kedua anak mereka, Atreya dan Aneska, telah mengikhlaskan kepergian calon adik mereka tersebut.

"Insyaallah mama, papa @iko.uwais, kakak Atreya, kakak Aneska ikhlas. Al fatihah untukmu anakku sayang," pungkas Audy.

Aksi tanggap di lapangan ini dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas Medan Labuhan, dr. Imelda Iriana br Purba, bersama Lurah Sei Mati, Yogi Frasetya Wahyu, S.E. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Medan dalam mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menargetkan pelacakan 100 persen kontak erat pasien TBC demi mempercepat pemutusan rantai penularan nasional.

Inisiatif ini juga mempertegas komitmen Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat meninjau layanan penanganan TBC di RSUP H. Adam Malik bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, pada pertengahan Juli lalu.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Sei Mati tersebut, sebanyak 100 warga menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan komprehensif. Petugas medis melakukan penapisan (screening) ketat untuk mengidentifikasi potensi penularan sejak dini di lingkungan rumah tangga.

Warga yang teridentifikasi sebagai kontak erat penderita TBC akan mendapatkan pendampingan medis secara berkesinambungan. Skema penanganan meliputi pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT), pemeriksaan spesimen lanjutan, hingga pemberian paket pengobatan gratis dari puskesmas sampai pasien dinyatakan sembuh total.

Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.3.3/1304.K tanggal 10 Agustus 2026 untuk menggantikan Sekda sebelumnya, Wiriya Alrahman, yang telah memasuki masa purnabakti.

Dalam arahannya, Rico Waas menekankan agar Pj Sekda yang baru segera memperkuat koordinasi internal guna mengakselerasi ritme kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, Rico mengingatkan agar percepatan program pembangunan tidak menabrak koridor hukum yang berlaku.

"Kerja-kerja dari seluruh perangkat daerah itu benar-benar cepat, terukur, namun sesuai aturan dan perundang-undangan. Meminta cepat itu terkadang yang membahayakan adalah bisa melanggar aturan. Maka dari itu harus terukur, jelas, dan terinci dengan baik," tegas Rico Waas di hadapan jajaran pimpinan OPD dan camat se-Kota Medan.

Rico meminta Erfin menerapkan pendekatan kepemimpinan yang komunikatif dan humanis dalam mengayomi jajaran birokrasi, tanpa mengenyampingkan aspek ketegasan dan pengawasan disiplin ASN.

"Apabila ditemukan OPD yang tidak sesuai cara kerjanya, tegur dengan baik sesuai aturan dan benahi pola kerjanya. Bimbing rekan-rekan OPD dan berikan semangat," ujarnya.

Sebelum dipercaya mengemban amanah sebagai Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi memiliki rekam jejak birokrasi yang panjang. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Pemkab Serdang Bedagai, seperti Camat Tebing Syahbandar hingga Sekretaris Inspektorat.

Karier Erfin di Pemko Medan menanjak setelah meraih peringkat pertama dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga dilantik sebagai Inspektur Kota Medan pada 10 September 2025 lalu. Kini, kapasitasnya diuji untuk menjaga efektivitas roda pemerintahan serta mengawal implementasi visi-misi pembangunan Kota Medan.

Langkah hukum ini diambil untuk menjamin kepastian status keperdataan anak, sehingga mereka memperoleh akses penuh terhadap pelayanan publik, hak pendidikan, hingga perlindungan sosial dari pemerintah.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penuntasan penetapan perwalian bukan sekadar penyelesaian berkas di atas kertas, melainkan bentuk kewajiban moral dan kehadiran negara dalam melindungi hak dasar anak.

"Proses penyelesaian perwalian bahkan dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan, tergantung kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing anak. Namun yang terpenting, ini bukan hanya permasalahan administrasi, tapi wujud perhatian dan kasih sayang kita terhadap masa depan anak-anak," ujar Rico Waas.

Rico menambahkan, setiap anak yang lahir dan tumbuh di Indonesia berhak mengantongi status hukum yang sah agar tidak kehilangan hak-hak sipilnya di kemudian hari. Kepastian hukum tersebut menjadi pijakan penting bagi tumbuh kembang anak untuk meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Yusup Dharmaputra, menjelaskan bahwa penetapan perwalian harus melalui tahapan persidangan resmi di pengadilan sebelum permohonan dikabulkan secara sah.

"Penetapan Perwalian merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak-anak yang belum dewasa. Dengan begitu, anak memiliki kepastian hukum dan dapat memperoleh hak administrasi, termasuk untuk melanjutkan pendidikan," terang Yusup.

Atas terselenggaranya sinergi tersebut, Kepala LKSA Elshadai, Yoshua Nainggolan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemko Medan dan Kejari Belawan yang telah mengawal proses hukum hingga anak-anak asuh di lembaganya mendapatkan kepastian status perwalian.

Kegiatan penyerahan dokumen perwalian ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Sofyan, Kepala Dinas Sosial Medan Khoiruddin Rangkuti, Camat Medan Labuhan Elias Padang, serta jajaran pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

Musim ini menjadi momentum penting bagi PSMS. Setelah gagal memenuhi target pada musim sebelumnya, manajemen bergerak agresif dengan memperkuat skuad, menunjuk Eko Purdjianto sebagai pelatih kepala, Ramon Tribulietx, sebagai direktur teknik, dan secara terbuka memasang target menjadi juara Championship sekaligus promosi ke Super League 2027/2028.

Chief Operating Officer (COO) PSMS Medan, Samuel Nababan, sebelumnya menegaskan target klub tidak berubah meski persaingan dipastikan semakin berat.

"Target kami jelas, membawa PSMS menjadi juara Championship dan promosi ke Super League. Seluruh persiapan tim mengarah ke target tersebut,' ujarnya beberapa waktu lalu.

Target tersebut juga diperkuat lewat aktivitas PSMS di bursa transfer serta persiapan panjang yang telah dijalani sejak pramusim.

Grup Barat Dipenuhi Rival Tradisional
Grup Barat dihuni kombinasi klub-klub berpengalaman dari Sumatra dan Pulau Jawa. Persaingan diperkirakan berlangsung sangat ketat karena beberapa peserta memiliki sejarah panjang di kompetisi kasta tertinggi.

Grup Barat
PSMS Medan
Persiraja Banda Aceh
PSPS Pekanbaru
Semen Padang FC
Sumsel United
FC Bekasi City
Persikad Depok
PSGC Ciamis
Persiku Kudus
PSIS Semarang

Sementara itu, Grup Timur dihuni:
Persis Solo
Persela Lamongan
Deltras FC
Barito Putera
Persipura Jayapura
PSBS Biak
Persiba Balikpapan
Dejan FC
Kendal Tornado FC
RANS FC.

Semen Padang dan PSIS Jadi Ancaman
Bagi PSMS, persaingan tidak akan mudah. Semen Padang datang dengan status tim yang baru terdegradasi dari Super League sehingga tetap memiliki materi pemain berkualitas.

Selain itu terdapat PSIS Semarang yang juga turun kasta dan dipindahkan ke Grup Barat. Kehadiran dua mantan penghuni Super League tersebut membuat persaingan memperebutkan posisi puncak semakin sengit.

Di sisi lain, Persiraja Banda Aceh dan PSPS Pekanbaru juga merupakan lawan yang selalu menyulitkan dalam beberapa musim terakhir. FC Bekasi City, Persiku Kudus, hingga PSGC Ciamis pun berpotensi menjadi kuda hitam.

Format Kompetisi Bikin Persaingan Makin Panjang
Championship2026/2027 kembali diikuti 20 klub yang dibagi ke dalam dua grup masing-masing berisi 10 tim. Setiap klub akan memainkan 27 pertandingan dengan format triple round robin.

Juara Grup Barat dan Juara Grup Timur akan langsung promosi ke Super League sekaligus bertemu di partai final Championship. Sementara dua tim peringkat kedua akan memperebutkan satu tiket promosi terakhir melalui babak play-off.

PSMS Ingin Akhiri Penantian
Bagi publik Kota Medan, musim ini memiliki arti yang sangat besar. PSMS sudah cukup lama absen dari kasta tertinggi sepak bola nasional dan terus berupaya mengembalikan statusnya sebagai salah satu kekuatan tradisional Indonesia.

Dengan materi pemain yang lebih kompetitif, persiapan yang lebih matang, serta target juara yang telah dicanangkan manajemen sejak awal musim, Ayam Kinantan berharap mampu melewati kerasnya persaingan Grup Barat dan mengamankan tiket promosi ke Super League musim depan.

Sumber: ILeague