Hal itu terlihat jelas dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) Provinsi Sumatera Utara, Kamis (16/7/2026).

Dari data yang dihimpun wartawan dari aplikasi Sirup LKPP tersebut, terlihat jelas bermacam-macam item pengadaan barang yang akan dianggarkan untuk membeli perlengkapan nelayan.

Semua item tersebut saat dijumlahkan nilainya hampir mencapai Rp14.812.026.835 dengan jumlah unit dimulai dari puluhan hingga ribuan unit bantuan yang akan di salurkan kepada nelayan.

Dalam Sirup juga terlihat bahwa bantuan tersebut akan diserahkan ke daerah wilayah Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga hingga Kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan.

Dari rincian-rincian anggaran dan item yang akan dibeli jika di rangkum, yaitu seperti pengadaan Coolbox kapasitas 220L sebanyak 64 unit dengan anggaran senilai Rp102.000.000.

Kemudian pengadaan sampan bermotor beserta perlengkapannya sejumlah 48 unit menelan anggaran Rp1.047.017.260.

Selanjutnya, pengadaan Life Jacket (Pelampung) sebanyak 949 pcs yang menelan anggaran Rp880.406.000, dan pengadaan alat penangkapan Ikan dengan jumlah sekitar 4.160pcs menelan anggaran senilai Rp6.755.191.578.

Lalu ada pengadaan kapal 5GT yang menelan anggaran Rp5.000.000.000 dengan jumlah 20 unit kapal. Selain itu terdapat juga pengadaan mesin kapal yang senilai Rp150.652.513 dengan jumlah 11 unit

Pengadaan rumah ikan senilai Rp760.000.000 sebanyak 152 unit dan pengadaan peralatan perikanan senilai Rp116.759.484 dengan jumlah 1 paket.

Sementara itu Diskanla Sumut melalui Kepala Bidang Tangkap Jenny Masniari, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp perihal anggaran belanja pengadaan tersebut, mengatakan bahwa benar anggaran tersebut di peruntukkan untuk membali peralatan nelayan dan kemudian diserahkan ke kelompok nelayan, akan tetapi belum semua anggaran tersebut akan di laksanakan.

"Yang batal itu rumah ikan dan pengadaan sampan di tapteng dan pengadaan alat tngkap di Sibolga sudah dibatalkan juga diaplikasi LKPP. Bantuan diserahkan ke kelompok nelayan,"ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh pengadaan peralatan nelayan tersebut merupakan program strategis daerah Gubernur Sumatera Utara No.20, yaitu terkait pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap.

"Bentar lagi dkirim ke abang ,tapi diberitakan jugalah bang bahwa kegiatan tersebut untuk PSD alias Program Startegis Daerah No 20, pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap. Kalau pengadaan perlatan perikanan di kami bidang perikanan tangkap tidak ada, mungkin di bidang yang lain," terangnya melalui pesan singkat. (**)

Komitmen tersebut disampaikan Sutarto saat dialog bersama perwakilan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris dalam agenda Annual Review Low Carbon Development Initiative (LCDI) Phase II Tahun 2025/2026.

Hadir dari Tim FCDO, Ida Suryani (Senior Policy and Programme Manager), Judith Abear (Head of Climate Polic and Finance) serta Arnold Sitompul PhD (Team Leader Programme LCD2) di ruang kerja Sutarto, DPRD Sumut, Kamis (16/7/2026).

Menurut Sutarto, pembangunan ekonomi hijau merupakan bagian dari delapan prioritas pembangunan dalam RPJMD Sumatera Utara.

Konsep tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.

"Ekonomi hijau merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dengan emisi karbon yang rendah. Program ini juga telah menjadi agenda pembangunan nasional, sehingga sudah semestinya menjadi prioritas di Sumatera Utara," ujarnya.

Ia mengungkapkan, DPRD Sumut akan mengoptimalkan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi penganggaran, pembentukan regulasi, dan pengawasan agar implementasi ekonomi hijau dapat berjalan lebih efektif.

Dari sisi penganggaran, DPRD akan memastikan program-program ekonomi hijau memperoleh dukungan anggaran yang memadai dalam APBD.

"Kami akan terus mendorong dan mengawal agar pembangunan ekonomi hijau mendapat dukungan anggaran yang cukup. Programnya sudah ada, tinggal bagaimana kita memperkuat dan meningkatkan implementasinya," katanya.

Pada aspek regulasi, DPRD Sumut juga mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Ekonomi Hijau. Sebelum pembahasan dilakukan, DPRD berencana mempelajari berbagai daerah yang telah lebih dahulu memiliki regulasi serupa, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur.

Menurut Sutarto, pengalaman Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon trading), sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

"Emisi karbon yang berhasil ditekan dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Ini peluang baru yang perlu dipahami masyarakat karena manfaatnya tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga bisa mendatangkan sumber pendapatan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sutarto juga mengapresiasi keberhasilan Program Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompuratus, Kabupaten Samosir, yang menjadi salah satu contoh nyata implementasi pembangunan rendah karbon.

Program tersebut mampu mengalirkan sekitar 1.700 hingga 1.900 meter kubik air per hari untuk mengairi sekitar 82 hektare lahan sawah yang dikelola ratusan petani.

Kehadiran pompa air berbasis energi surya itu meningkatkan indeks pertanaman dari sebelumnya hanya sekali panen menjadi sekitar dua hingga tiga kali tanam dalam setahun, sekaligus menekan biaya operasional karena tidak menggunakan bahan bakar.

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, akan direplikasi di Desa Pakpahan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan di Sumatera Utara.

"DPRD memberikan apresiasi terhadap program ini. Kami siap mendukung melalui anggaran, regulasi, dan pengawasan agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat, khususnya petani," ujarnya.

Sutarto berharap kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris melalui FCDO dapat terus berlanjut, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan rendah karbon di Sumatera Utara.

"Kami berharap Pemerintah Inggris terus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas di Sumatera Utara. Sinergi seperti ini penting untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (**)

Rudi menilai, ketergantungan terhadap satu penyedia jasa menjadi salah satu kelemahan yang harus segera dievaluasi agar gangguan distribusi BBM tidak kembali terjadi.

Desakan tersebut disampaikan Rudi merespon Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hiswana Migas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut serta instansi terkait, Kamis (16/7/2026).

"Kita minta jangan hanya satu vendor. Kalau terjadi persoalan, misalnya terkait sopir atau operasional, distribusi BBM langsung terganggu. Harus ada lebih dari satu penyedia jasa agar distribusi tetap berjalan," cetus Rudi di Medan Kamis (16/7/2027).

Menurut Rudi, selama ini distribusi BBM di wilayah Sumbagut bergantung pada satu vendor transportasi, yakni PT Elnusa Petrofin. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan risiko besar ketika vendor menghadapi kendala operasional karena secara langsung berdampak terhadap kelancaran pasokan BBM ke SPBU.

Masih kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahwa antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU di Sumatera Utara beberapa hari terakhir menjadi bukti bahwa sistem distribusi perlu diperkuat.

Pertamina, harus memiliki alternatif penyedia jasa sehingga distribusi tidak berhenti hanya karena satu mata rantai logistik mengalami gangguan.

Lebih lanjut Rudi menekankan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat terganggunya distribusi BBM. Banyak warga harus mengantre berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM sehingga aktivitas bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah hingga pelayanan usaha ikut terganggu.

Selain itu, pelaku UMKM, angkutan umum, perusahaan logistik, nelayan, hingga pengemudi ojek online juga ikut terdampak karena biaya operasional meningkat dan produktivitas menurun akibat sulit memperoleh BBM.

Karena itu, Rudi meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, termasuk membuka peluang penggunaan lebih dari satu vendor transportasi, memperkuat manajemen risiko, serta menyiapkan skema cadangan (Contingency Plan) agar penyaluran BBM tetap berjalan ketika terjadi gangguan operasional.

Dalam RDP tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan stok BBM, melainkan terganggunya proses distribusi dari terminal BBM menuju SPBU.

KPPU menjelaskan penggunaan satu penyedia jasa transportasi memang memiliki sejumlah keunggulan, seperti efisiensi operasional, kemudahan koordinasi, serta standarisasi pelayanan.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu vendor juga meningkatkan risiko terganggunya distribusi apabila penyedia jasa mengalami kendala operasional.

Di wilayah Sumatera Bagian Utara, vendor utama distribusi energi Pertamina adalah PT Elnusa Petrofin yang berperan sebagai mitra transportir resmi dalam penyaluran BBM ke SPBU.

Selain mengelola armada distribusi, perusahaan tersebut juga menerapkan sistem pemantauan armada secara real-time melalui Fleet Management System (FMS) serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pengawalan mobil tangki di sejumlah wilayah strategis seperti Medan, Belawan, dan Deli Serdang.

Rudi berharap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menjadikan kejadian ini sebagai momentum pembenahan sistem distribusi agar pelayanan kepada masyarakat lebih andal dan tidak lagi bergantung pada satu perusahaan transportasi.

"Jangan sampai masyarakat kembali mengantre berjam-jam hanya karena persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi. Sistem distribusi harus dibangun lebih kuat, lebih profesional, dan jangan bergantung pada satu vendor," tandasnya. (**)

Menurut Saripuddin, KMA 1644/2025 membawa perubahan besar dalam standar rekrutmen Kepala KUA. Tidak lagi sekadar jabatan struktural, tetapi benar-benar jabatan fungsional yang dituntut profesional.

Tiga Aspek Uji Kompetensi Wajib

Dalam KMA 1644 Tahun 2025 ini, seleksi tidak hanya administrasi. Ada 3 uji kompetensi yang wajib dilalui peserta pertama, kompetensi manajerial yakni menguji kemampuan calon dalam memimpin, membuat program, mengelola anggaran, dan koordinasi dengan lintas sektor di kecamatan.

Kedua Kompetensi Sosial, yakni menguji kemampuan komunikasi, moderasi beragama, penyelesaian konflik, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga, Kompetensi Teknis Khusus Keagamaan dan ini inti dari KUA yakni menguji penguasaan peserta dalam bidang pernikahan, rujuk, wakaf, ZISWAF, bimbingan keluarga sakinah, dan penyuluhan agama Islam.

Saripuddin juga merinci bahwa syarat usia sesuai KMA 1644. "Calon Kepala KUA minimal berusia 30 tahun dan maksimal 54 tahun saat mendaftar. Batas usia pensiun dalam jabatan ini adalah 56 tahun," terangnya.

Yang paling penting, lanjut Saripuddin, Kepala KUA Kecamatan bukan hanya sebagai Penghulu.

"Berdasarkan KMA 1644, Kepala KUA juga harus berfungsi sebagai Penyuluh Agama Islam. Artinya beliau harus punya kompetensi turun ke masyarakat, memberi pencerahan, dan menjadi agen moderasi," bebernya.

Selain itu, KMA 1644 membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Kepala KUA Kecamatan, sepanjang memenuhi semua kompetensi dan syarat.

"Kami di Deli Serdang berkomitmen memberi ruang yang sama," tegasnya.

Dengan regulasi baru ini, Saripuddin berharap lahir Kepala KUA yang tidak hanya paham administrasi, tapi juga paham umat.

"Kita ingin KUA hadir sebagai rumah pelayanan, rumah solusi, dan rumah moderasi bagi masyarakat Deli Serdang," pungkasnya. (**)

‎Menurutnya, pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (14/7/2026), memperlihatkan adanya bukti percakapan elektronik yang dinilai bertolak belakang dengan sejumlah keterangan saksi di persidangan.

‎Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis itu beragendakan pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi menghadirkan dua saksi, yakni Bahrun Walidin alias Baron, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, serta Fatimah, istri terdakwa Budi Pranoto.

‎Usai persidangan, Paulus Peringatan Gulo mengatakan pihaknya telah menghadirkan sejumlah bukti percakapan WhatsApp yang menurutnya mengungkap peran beberapa pihak dalam perkara tersebut.

‎"Sesuai alat bukti yang kami miliki, memang benar file berita acara serah terima barang (BIST) dikirim dari Jakarta oleh Saudara Mufti kepada Saudara Bahrun melalui WhatsApp dalam bentuk PDF. Bahkan dalam percakapan itu Mufti bertanya apakah BIST sudah dicetak. Fakta ini menurut kami menunjukkan adanya kejanggalan yang kini mulai terungkap di persidangan, termasuk keterlibatan Saudara Bahrun," ujar Paulus kepada wartawan.

‎Menurut Paulus, pihaknya juga mempersoalkan keterangan Bahrun yang sebelumnya menyebut seluruh penyerahan uang dilakukan atas perintah terdakwa Budi Pranoto.

‎Namun, kata dia, bukti percakapan yang diajukan di persidangan justru memperlihatkan adanya inisiatif dari Bahrun sendiri terkait penyerahan uang tersebut.

‎"Di persidangan tadi kami memperlihatkan bukti bahwa yang menginisiasi pemberian uang itu justru Saudara Bahrun. Bahkan ada percakapan yang menyebut uang Rp2 miliar itu diminta untuk 'Pak PJ' atau 'Takim'. Setelah uang dikirim, Bahrun mengonfirmasi bahwa dana tersebut sudah diterima. Itu semua ada dalam percakapan WhatsApp maupun voice note yang kami putarkan di persidangan," ungkapnya.

‎Paulus menegaskan pihaknya membantah tudingan yang menyebut kliennya memiliki keterlibatan dalam pengaturan pemberian uang sebagaimana didalilkan dalam persidangan.

‎"Kami membantah tudingan tersebut berdasarkan bukti percakapan yang ada. Fakta persidangan tidak bisa diubah dan seluruh bukti itu telah kami serahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan," tegasnya.

‎Selain itu, Paulus menyebut kesaksian Fatimah turut memperkuat dalil pembelaan bahwa Bambang Ghiri Arianto tidak mengetahui teknis pelaksanaan proyek pengadaan smartboard.

‎"Klien kami tidak mengetahui apa-apa mengenai proyek ini. Beliau tidak memperoleh gaji maupun biaya operasional dari perusahaan. Posisinya hanya dipinjam namanya, sebagaimana juga disampaikan saksi Fatimah di persidangan hari ini. Karena itu kami berharap majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya," katanya.

‎Terkait adanya dugaan keterangan yang tidak sesuai fakta dari salah seorang saksi di bawah sumpah, Paulus mengatakan tim penasihat hukum masih mengkaji langkah hukum yang akan ditempuh.

‎"Kami melihat ada celah hukum terkait sejumlah keterangan yang kami duga tidak sesuai dengan fakta. Namun, untuk langkah selanjutnya masih kami pelajari dan pertimbangkan secara matang," ujarnya.

‎Dalam perkara ini terdapat tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi Idham Khalid selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto, serta Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto.

‎Jaksa mendakwa ketiganya melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan 93 unit smartboard untuk 10 SMP Negeri di Kota Tebing Tinggi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

‎Dalam surat dakwaan disebutkan proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.218.770.270 berdasarkan Laporan Akuntan Independen Nomor 00000/2.1349/AL/0287/1/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025.

Kapolres Tapteng melalui Kasat Narkoba AKP J Munthe menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula pada Selasa, 14 Juli 2026 sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, personel Polsek Barus menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkotika jenis sabu yang diduga kerap dilakukan oleh terlapor.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan ke lokasi dan berhasil mengamankan ST di sebuah rumah di Dusun II Desa Kedaigadang, Kecamatan Barus, sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam penggeledahan di rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti di beberapa titik. Di ruang tengah lantai satu, petugas menyita satu unit ponsel iPhone warna putih, satu unit ponsel Oppo warna hitam, serta sebuah kantong kulit hitam berisi timbangan digital berwarna silver-hitam.

Penggeledahan berlanjut ke kamar di lantai dua. Di lokasi ini, petugas menemukan satu botol alat hisap (bong) ukuran kecil, satu kaca pirex berisi sisa bakaran sabu, dan satu mancis warna kuning.

Sementara itu, di area kandang ayam milik terlapor, petugas menemukan satu botol minuman kemasan yang berisi plastik klip sedang dengan lima paket kecil sabu. Selain itu, ditemukan juga satu botol bong ukuran sedang, satu timbangan digital hitam, serta kantong plastik putih berisi plastik klip besar yang memuat lima paket kecil sabu beserta puluhan plastik klip kosong berukuran kecil.

Setelah mengamankan terlapor beserta seluruh barang bukti, personel Polsek Barus menyerahkan pelaku ST ke Kantor Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, terlapor kini menghadapi jeratan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Langkah pencegahan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB ini bertujuan untuk memastikan proses pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan tertib, mencegah kemacetan, serta menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif.

Kapolres Tapteng melalui Kasat Samapta, AKP Dorpis RH Sitompul, menjelaskan bahwa monitoring ini difokuskan pada titik strategis, seperti SPBU Tanoponggol dan SPBU Bintangnatio di Kecamatan Pandan.

Di lokasi, personel kepolisian sigap mengarahkan pengendara roda dua dan roda empat agar mengantre rapi sesuai jalur. Pengaturan arus lalu lintas di sekitar area luar SPBU juga diperketat guna mengantisipasi penumpukan kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan di jalur utama. Berdasarkan pantauan, antrean kendaraan berjalan tertib dan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar.

Selain itu, petugas menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada pengelola dan operator SPBU. AKP Dorpis menegaskan agar para operator bekerja sesuai regulasi, melayani pengisian BBM secara benar, serta tegas menolak pengisian menggunakan jerigen secara ilegal. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan manajemen SPBU untuk memaksimalkan fungsi Satpam sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan.

Tak hanya fokus pada pengamanan jalur, petugas juga mengecek langsung ketersediaan stok BBM guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dari hasil pemantauan, pasokan di SPBU Tanoponggol Sibuluan tercatat aman dengan rincian Pertalite sebanyak 9.135 liter, Solar 7.606 liter, Pertamax 192 liter, dan Dexlite 927 liter. Sementara itu, untuk SPBU Bintang Natio Pandan, ketersediaan BBM juga melimpah dengan rincian Pertalite sebesar 23.909 liter, Solar 6.727 liter, Pertamax 2.284 liter, serta Dexlite sebanyak 8.000 liter.

Hingga kegiatan berakhir, situasi Kamtibmas di kedua area SPBU dilaporkan aman, tertib, dan kondusif. Polres Tapanuli Tengah berkomitmen untuk terus melakukan monitoring berkala serta patroli mobile demi menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah hukumnya.

Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya membebani orang tua siswa, tetapi juga berpotensi menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam pengadaan seragam sekolah.

"Kita meminta seluruh kepala sekolah maupun jajarannya untuk tidak memperjualbelikan seragam sekolah maupun berbagai kebutuhan lainnya," ujarnya di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (16/7/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pihak sekolah tidak boleh mengarahkan peserta didik membeli seragam di konveksi tertentu.

"Jangan berani mencoba-coba mengarahkan peserta didik ataupun siswa kepada konveksi tertentu untuk membeli seragam sekolah. Jangan coba-coba mengambil kesempatan maupun keuntungan dari peserta didik," tegasnya.

Dameria menekankan orang tua maupun peserta didik memiliki hak untuk membeli seragam sekolah di mana saja sesuai kemampuan dan pilihan masing-masing tanpa adanya tekanan dari pihak sekolah.

Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan penegasan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, yang menyatakan peserta didik tidak diwajibkan membeli seragam melalui sekolah, melainkan bebas membelinya di tempat yang dipilih sendiri.

"Kita berharap seluruh sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK, tidak main-main terkait persoalan ini. Seluruh satuan pendidikan harus mematuhi aturan tersebut demi menciptakan dunia pendidikan yang bersih, transparan, dan tidak membebani masyarakat," tukasnya.

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa mengaku telah membayar biaya sebesar Rp1.100.000 untuk perlengkapan seragam sekolah yang difasilitasi pihak sekolah bekerjasama dengan salah satu konveksi.

Salah seorang orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan pembayaran dilakukan saat proses daftar ulang.

"Biayanya Rp1.100.000, bahkan uang muka harus dibayar 50 persen. Dari harga itu mendapat tiga pasang seragam dan satu kemeja batik, yaitu seragam putih abu-abu, pramuka, dan olahraga. Namun hingga pelaksanaan MPLS, anak kami dan siswa lainnya masih menggunakan seragam SMP putih biru," paparnya. (**)

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pandangan Ketua Komisi II DPR RI yang menilai sebagian ASN belum menunjukkan mentalitas kerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara optimal.

"ASN ini ibarat sudah terjebak di zona nyaman. Hal ini sangat berbeda dengan pegawai swasta yang bekerja berbasis kinerja. PNS justru harus banyak belajar dari pegawai swasta, jangan bekerja hanya berbasis Finger Print untuk absensi," ujarnya kepada wartawan di Gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Viktor, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sudah seharusnya melakukan evaluasi dan tabulasi terhadap capaian kinerja bawahannya. Hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral, amanah jabatan, serta bentuk pertanggungjawaban atas gaji yang bersumber dari uang rakyat.

"Apa yang dikerjakan harus jelas. Kalau bisa setiap kepala OPD melaporkan progres kerjanya. Contohnya Dinas Pertanian, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, apa yang sudah dilakukan, mana contohnya, apakah sudah ada aksi nyata. Itu harus dipaparkan secara detail," tandasnya.

Tak hanya itu, Viktor kemudian membandingkan sistem penilaian kinerja ASN dengan pegawai swasta, khususnya karyawan pabrik, yang menurutnya memiliki indikator kerja yang jelas dan terukur.

"Misalnya pekerja di pabrik, semua pekerjaannya terukur dan berbasis kinerja. Bahkan bonus maupun tambahan penghasilan diberikan berdasarkan capaian kerja. Sementara kalau PNS sekarang, saya rasa masih banyak yang duduk minum kopi, siangnya sudah pulang," cetusnya.

Viktor mendorong agar ASN terus berbenah untuk meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga etika profesi sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Masih kata Viktor, bahwa pelayanan publik yang optimal menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ASN.

"Pelayanan yang optimal menjadi kunci utama agar masyarakat menghargai dan menghormati profesi ASN. Namun sekarang masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata karena menganggap menjadi ASN hanya menjamin masa depan," tandasnya.

Ia berharap paradigma tersebut dapat diubah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan sejak pendidikan dasar ASN maupun pada proses rekrutmen.

"Jangan sampai muncul anggapan bahwa ASN kerjanya hanya duduk-duduk, minum kopi, lalu siang hari sudah pulang. ASN harus terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap pembentukan karakter itu dimulai sejak pendidikan dasar ASN maupun pada rekrutmen berikutnya," pungkasnya. (**)

Korban ditemukan meninggal dunia di sebuah kandang babi di Dusun Harapan Maju, Desa Gunung Baringin, pada Sabtu malam (11/7/2026). Mengalami luka tembak bagian dada, diduga dari peluru senapan angin.

Kasatreskrim Polres Tapsel, IPTU BD Sitorus kepada wartawan, Kamis (16/7/2026), menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai penemuan seorang warga yang tergeletak dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah kandang babi.

Mendapatkan laporan tersebut, Kapolsek Batangangkola bersama personel bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Setelah menerima informasi dari masyarakat, tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan area kejadian, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut," ujar IPTU BD Sitorus.

Berawal dari Perselisihan

Dari hasil penyelidikan awal dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi memperoleh informasi bahwa sebelum kejadian korban sempat bertemu dengan seorang pria berinisial IG yang kini ditetapkan sebagai terduga pelaku.

Pertemuan keduanya terjadi di jalan sekitar Desa Gunung Baringin. Dalam pertemuan tersebut, keduanya diduga terlibat percakapan terkait ucapan korban yang dianggap menyinggung atau memaki terduga pelaku.

Menurut keterangan yang dihimpun penyidik, terduga pelaku mempertanyakan alasan korban memakinya. Saat itu korban mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Terduga pelaku mempertanyakan kepada korban mengapa dirinya dimaki. Korban menjawab bahwa dirinya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut," terang Kasatreskrim.

Namun percakapan tersebut diduga berubah menjadi tindak kekerasan. Berdasarkan fakta sementara yang diperoleh penyidik, terduga pelaku yang telah membawa senapan angin kemudian diduga mengarahkan senjata tersebut ke tubuh korban.

Tak lama kemudian, senapan angin itu diduga ditembakkan dan mengenai bagian dada kiri korban.

Meski mengalami luka serius, korban masih sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan lokasi kejadian.

Dalam kondisi terluka, korban menuju sebuah kandang babi milik warga bernama Yasojatulo Giawa yang berada di Dusun Harapan Maju.

Diduga korban berusaha bersembunyi dan mencari perlindungan di lokasi tersebut. Namun beberapa waktu kemudian korban ditemukan dalam keadaan tergeletak dan sudah meninggal dunia.

"Korban sempat berlari dan masuk ke kandang babi tersebut untuk menyelamatkan diri. Namun setelah beberapa waktu korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan sudah meninggal dunia di lokasi," jelas IPTU BD Sitorus.

Penemuan jasad korban mengundang perhatian masyarakat sekitar. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi segera memasang garis polisi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi kejadian.

Berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku telah meninggalkan wilayah tersebut sesaat setelah kejadian.

Tim gabungan kemudian melakukan pengejaran dan pengumpulan informasi terkait keberadaan yang bersangkutan. Upaya pencarian berlangsung secara intensif selama beberapa jam.

Hasilnya, keberadaan terduga pelaku berhasil diketahui berada di wilayah Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Pada Minggu dini hari (12/7/2026), atau hanya beberapa jam setelah kejadian, tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku.

"Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi persembunyiannya, tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku di wilayah Padangsidimpuan Selatan," kata IPTU BD Sitorus.

Sempat Berikan Keterangan Berbeda

Setelah diamankan, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Selatan.

Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku mengaku bahwa senapan angin yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut telah dibuang ke pinggir sungai di sekitar Lorong I Kampung Sedikit, Kecamatan Angkola Selatan.

Berdasarkan keterangan itu, petugas kemudian melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Namun saat proses pencarian berlangsung, terduga pelaku disebut berusaha melarikan diri dari pengawasan petugas.

"Pada saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti, terduga pelaku mencoba melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku," ungkap Kasatreskrim.

Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, terduga pelaku akhirnya memberikan keterangan berbeda. Ia mengaku bahwa senapan angin tersebut sebenarnya tidak dibuang ke sungai, melainkan disimpan di rumah salah seorang kerabatnya, kawasan Angkola Selatan.

Berdasarkan pengakuan terbaru itu, petugas langsung bergerak menuju lokasi dan menemukan barang bukti yang dimaksud.

"Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, yang bersangkutan mengubah keterangannya dan mengakui bahwa senapan angin itu tidak dibuang, melainkan disimpan di rumah kerabatnya. Dari lokasi tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti," terang BD Sitorus.

Amankan Senapan Angin dan Peluru

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu pucuk senapan angin, enam butir peluru, serta pakaian yang dikenakan korban saat kejadian.

Seluruh barang bukti tersebut kini telah diamankan di Polres Tapanuli Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Menurut IPTU BD Sitorus, penyidik masih terus mendalami motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, termasuk mengungkap secara utuh rangkaian kejadian serta kemungkinan faktor lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Kami masih melakukan pendalaman terhadap motif, kronologi secara menyeluruh, serta seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara ini," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan fakta sementara yang diperoleh penyidik, korban diduga meninggal dunia akibat luka yang ditimbulkan oleh tembakan senapan angin yang mengenai bagian dada kiri.

Meski demikian, kepolisian tetap menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban secara ilmiah.

"Untuk kesimpulan akhir mengenai penyebab kematian korban, kami tetap menunggu hasil autopsi. Hasil tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara," pungkas IPTU BD Sitorus.

Peran Unit Pidum Satreskrim Polres Tapsel Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari kerja cepat dan profesional personel Satreskrim Polres Tapanuli Selatan, khususnya Unit Pidana Umum (Pidum) yang dipimpin Kanit Pidum IPDA Bambang Rahmadi.

Bersama personel Unit Pidum dan tim gabungan, IPDA Bambang Rahmadi bergerak cepat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi, melacak keberadaan terduga pelaku, hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan hanya dalam hitungan jam setelah kejadian.

Selain berhasil mengamankan terduga pelaku, tim juga sukses menemukan barang bukti utama berupa senapan angin yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut beserta enam butir peluru yang berkaitan dengan perkara.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Tapanuli Selatan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.

Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polres Tapanuli Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepolisian memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

Laporan informasi perihal adanya aksi kegiatan pungli di wilayah hukum Polres Palas itu langsung ditindaklanjuti aparat melalui penyelidikan hingga penangkapan, Rabu (15/7/2016) siang.

Kedua pria yang diamankan masing-masing berinisial AN (48), warga Lingkungan 2, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, dan MYS (51), warga Lingkungan 3, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun. Selain itu juga diamankan barang bukti dari kedua terduga berupa uang tunai sebesar Rp81.000.- yang diduga hasil pungli.

Penangkapan berawal dari informasi yang diterima Satreskrim Polres Palas mengenai adanya tindak pidana pungli di kelurahan Pasar Sibuhuan.

Selanjutnya, Rabu (15/7/2026) Pukul 14.00 WIB, saat personel Satreskrim Polres Palas melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana pungli di wilayah Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, dilakukan tangkap tangan terhadap 2 orang laki laki dewasa saat sedang melakukan kegiatan tindak pidana pungli dengan cara mengutip biaya parkir dari pengguna sepeda motor tanpa memiliki ijin dari Pemkab Palas.

"Kemudian personel Sat Reskrim Polres Palas mengamankan kedua orang laki-laki tersebut ke Mapolres Palas guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut," terang Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto melalui Kasat Reskrim Polres Palas AKP Irwansyah Sitorus Kepada awak media, Kamis (16/7/2026).

AKP Irwansyah menambahkan bahwa tindakan yang sudah dilakukan yakni mengambi keterangan terhadap 2 orang laki-laki terkait dengan kegiatan pungli yang dilakukan. Kemudian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 81.000,-

Selain itu juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan pungli, dan menjaminkan kedua orang laki-laki tersebut di atas kepada keluarganya.

"Polres Palas berkomitmen menindak setiap bentuk premanisme dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, respons cepat terhadap informasi yang beredar, merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Respons cepat terhadap informasi yang beredar, termasuk di media sosial, merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," tuturnya.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi praktik pungutan liar maupun aksi premanisme di wilayah hukum Polres Palas, setiap laporan masyarakat akan ditindak lanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan tindakan serupa," tegas AKP Irwansyah. (**)

Kemenangan telak tersebut menjadi sinyal bahwa proses pembentukan tim di bawah arahan pelatih Eko Purdjianto berjalan sesuai harapan. Meski berstatus laga uji coba, pertandingan dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan para pemain, baik secara individu maupun kolektif.

Sejak peluit awal dibunyikan, PSMS tampil dominan dengan permainan menyerang yang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Sepanjang pertandingan, para pemain mampu menjalankan instruksi tim pelatih dengan disiplin hingga menghasilkan kemenangan besar.

Yang menarik, Eko Purdjianto sengaja membagi kesempatan bermain secara merata. Sebelas pemain diturunkan sejak menit pertama, lalu seluruhnya diganti saat babak kedua dengan komposisi berbeda. Langkah itu dilakukan agar seluruh anggota skuad mendapatkan menit bermain sekaligus mengasah pemahaman terhadap pola permainan yang tengah dibangun.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, mengaku puas melihat peningkatan performa anak asuhnya dibandingkan uji coba sebelumnya.

"Uji coba kedua ini progresnya sangat bagus. Saya berharap saat tampil di Piala Presiden nanti semua pemain sudah benar-benar siap, baik dari sisi kondisi fisik maupun kemampuan taktikal," ujar Eko.

Menurutnya, dua tim yang dimainkan pada masing-masing babak sama-sama mampu menerapkan skema permainan yang telah dipersiapkan selama latihan.

"Babak pertama bagus, babak kedua juga bagus. Selama 45 menit pertama kami memainkan 11 pemain, kemudian pada babak kedua kami memainkan 11 pemain lainnya dengan sistem yang sama. Memang ada beberapa pemain yang belum kami mainkan karena kondisi fisiknya belum sepenuhnya fit," jelas mantan asisten pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Eko menegaskan, fokus utama tim pelatih saat ini bukan sekadar mengejar kebugaran pemain, melainkan memastikan seluruh skuad memahami filosofi bermain yang akan diterapkan sepanjang musim.

"Kami terus mematangkan kondisi fisik dan taktikal pemain. Yang membuat saya senang adalah mereka terus menunjukkan progres, semakin memahami apa yang kami inginkan di lapangan," katanya.

Baginya, hasil pertandingan memang penting, tetapi peningkatan kualitas permainan menjadi indikator utama dalam setiap agenda uji coba.

"Dalam laga ini saya melihat peningkatan yang sangat baik. Mereka terus berkembang, baik dari sisi performa maupun kondisi fisik. Itu menjadi modal positif bagi kami untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya," pungkas Eko.

Dua kemenangan beruntun di laga pramusim menjadi bekal berharga bagi PSMS Medan sebelum menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di Piala Presiden Elite 2026.

Menurutnya, dana TKD merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan di daerah karena berkaitan erat dengan stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Tentu kita meminta jangan sampai ada pemotongan lagi. Itu hak daerah. Kita berharap bukan dipotong lagi, tetapi justru ditambah. Itu harapan daerah untuk kesinambungan pembangunan dan pelayanan di daerah," ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Mwledan, Kamis (16/7/2026).

Politisi PKB itu menilai pembangunan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dapat terhambat apabila dana TKD kembali dipangkas. Terlebih, sebelumnya pemerintah.

Ia menegaskan dana TKD merupakan hak setiap daerah. Pasalnya, sebagian sumber dana tersebut juga berasal dari daerah, seperti penerimaan pajak dan dana bagi hasil yang dikelola pemerintah pusat.

"Karena daerah tidak bisa bergerak tanpa dana transfer. Itu ada hitungannya semua, ada dana bagi hasil dari cukai, ada hitungan jumlah ekspor dan sebagainya. Jangan sampai daerah mengalami kekeringan anggaran," tegasnya.

Jika TKD kembali dipangkas, Zeira khawatir roda perekonomian di daerah akan melambat sehingga menghambat berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Meski demikian, ia menilai efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada program-program yang bersifat seremonial, bukan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Apabila dana transfer berkurang, roda ekonomi akan sulit tumbuh, bahkan bisa terhenti. Jadi saya kira program yang tidak menyentuh kepentingan rakyat saja yang dipangkas dari pusat," pungkasnya. (**)

Melansir berbagai sumber, Kamis (16/7/2026), kepastian menggarap Piala AFF yang kini bernama ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 itu diakui langsung oleh Reza Arap.

"Kesempatan ini gak dapat 14 kali, jadi just do it. Marapthon cukup, ya cukup," ucap Reza Arap.

Personel Weird Genius itu ceritanya digandeng TV swasta menjadi Official Digital Partner untuk ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

"Nanti kita gak terpaku ke sport-nya, tapi kita bakal bebas," tambah Reza Arap.

Yang jelas, Reza Arap akan berkolaborasi dengan MNC selaku Official Broadcast Partner ASEAN Championship Hyundai Cup 2026, pemegang hak siar eksklusif turnamen tersebut di Indonesia.

Sepanjang gelaran sepakbola wilayah ASEAN itu, Reza Arap akan menghadirkan rangkaian program yang dirancang untuk menemani penonton di setiap fase turnamen.

"Yang pasti penayangannya akan tayang streaming, akan ada banyak program-program juga yang style-nya style gue," tuturnya.

Reza Arap tak akan sendirian tampil di YB On ASEAN Championship. Program itu disebut diperkuat jajaran talent dari AAA Clan seperti Yuka, Jot, Niko, hingga Tepe.

Pun sejumlah nama kredibel di dunia sepakbola nasional untuk mengisi kursi host dan komentator.

"Semua pertandingan akan ditayangkan, tapi by schedule saya dan yang lain untuk datang ke match. Ya diharapkan bisa jadi warna baru," jelasnya.

Reza Arap pun menyebut untuk menonton YouTube-nya yang menghadirkan pertandingan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 tak perlu berbayar.

YB On ASEAN Championship mulai tayang periode 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, menyesuaikan jadwal resmi ajang tersebut.

"Demi Indonesia dan Timnas ini for public. Ada gue harusnya sudah cukup hype sih," tegas Reza Arap.

Di sisi lain, pihak MNC menyatakan memilih Reza Arap sebagai rekan kolaborasi tentu ada alasannya, programMarapthon adalah salah satu sebabnya.

"Ishowspeed ada di World Cup, nah ASEAN ini ada Reza Arap yang nayangin live pertandingan. Kita coba kembangkan supaya exposure-nya makin besar," kata Dini Putri dari MNC.

"Nonton bola gak akan susah lagi, kita gandeng Reza Arap setelah sukses dengan Marapthon," sambungnya.

Operasi penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat setempat yang resah dengan aktivitas tersebut. Personel Polsek Sorkam mendatangi lokasi pada Rabu dini hari (15/7/2026), sekitar pukul 00.15 WIB.

Dari hasil pembubaran tersebut, petugas mengamankan lima unit sepeda motor beserta pengemudinya. Selain melakukan penindakan, personel di lapangan juga memberikan imbauan kepada para remaja di lokasi agar tidak terlibat dalam aksi balap liar, baik sebagai pelaku maupun penonton. Seluruh proses pembubaran dipastikan berjalan dengan aman dan kondusif.

Berdasarkan pemeriksaan, para pengemudi sepeda motor yang terjaring diketahui masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Setelah diberikan pembinaan di tempat, seluruh remaja tersebut kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing.

Sebagai rencana tindak lanjut, Polsek Sorkam meminta para pemilik kendaraan untuk menunjukkan dokumen resmi surat-surat kendaraan serta mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan. Selain itu, para pengemudi juga diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Pengamanan dilakukan menyusul masih terjadinya antrean kendaraan akibat keterlambatan pasokan BBM yang dipicu tidak tersedianya pengemudi mobil tangki.

Personel Brimob Polda Sumut tampak berjaga di sejumlah SPBU, termasuk di kawasan jalur Lintas Sumatera yang masih dipadati antrean kendaraan, Kamis (16/7/2026) malam.

Kehadiran aparat kepolisian bertujuan memastikan proses pengisian BBM berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.

Petugas juga mengatur arus kendaraan yang mengantre agar tidak menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan serta mengantisipasi potensi aksi saling serobot maupun kepanikan masyarakat.

Meski antrean masih terjadi di sejumlah titik, kondisi di lapangan tetap terkendali berkat pengamanan yang dilakukan secara intensif oleh personel Polda Sumut bersama jajaran.

Keterlambatan pasokan BBM sendiri bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan terhambatnya proses distribusi akibat tidak tersedianya pengemudi mobil tangki untuk mengantarkan BBM ke SPBU.

Melalui pengamanan ini, Polda Sumatera Utara memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus mengimbau warga agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.

Polda Sumut memastikan akan terus mengawal proses distribusi hingga pasokan BBM kembali normal, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.

Dengan pengamanan yang dilakukan secara menyeluruh di SPBU se-Sumatera Utara, diharapkan distribusi BBM dapat kembali normal dan masyarakat tetap tenang tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar. (**)

(Angga)

‎SEVP Digital Business BTN Thomas Wahyudi mengatakan, kebutuhan masyarakat saat ini tidak lagi terbatas pada layanan perbankan. Nasabah juga menginginkan pengalaman yang terintegrasi saat menikmati berbagai aktivitas, mulai dari konser, festival musik, festival kuliner, hingga ajang olahraga.

‎"BTN hadir sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Saat ini, kebutuhan nasabah tidak hanya sebatas layanan perbankan, tetapi juga pengalaman dalam menikmati berbagai aktivitas seperti konser, festival musik, festival kuliner, hingga event olahraga. Oleh karena itu, kami ingin menjadi bagian dari momen-momen tersebut," ujar Thomas.

‎Menurut dia, konsep Bangor Fest Vol.4 sejalan dengan semangat transformasi BTN yang ingin menghadirkan layanan keuangan lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Event tersebut memadukan hiburan, kuliner, dan olahraga dalam satu ekosistem yang menyasar generasi muda maupun keluarga.

‎Thomas menjelaskan, kolaborasi dengan Bangor Group Indonesia juga menjadi langkah awal membangun sinergi yang lebih luas. Tidak hanya dalam penyelenggaraan event. Tetapi juga membuka peluang pengembangan layanan digital di ekosistem bisnis Burger Bangor.

‎"Kolaborasi ini merupakan langkah awal membangun sinergi yang lebih luas antara BTN dan Burger Bangor. Kami melihat potensi kerja sama jangka panjang, tidak hanya pada penyelenggaraan event, tetapi juga pada pengembangan layanan digital di ekosistem Burger Bangor," jelas Thomas.

‎Melalui Bangor Fest Vol.4, BTN sekaligus memperluas adopsi transaksi digital. Seluruh pembayaran selama penyelenggaraan acara akan didukung menggunakan QRIS dan electronic data capture (EDC) BTN. Sehingga memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi pengunjung maupun tenant.

‎Thomas menambahkan, kerja sama tersebut juga membuka peluang perluasan jaringan merchant BTN. Ke depan, implementasi solusi pembayaran digital di outlet-outlet Burger Bangor diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan kolaborasi kedua belah pihak.

‎"Kerja sama ini juga membuka peluang perluasan jaringan merchant BTN. Ke depan, kami berharap kolaborasi ini dapat berkembang pada implementasi solusi pembayaran digital di outlet-outlet Burger Bangor maupun inisiatif bisnis lainnya," kata Thomas.

‎Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, BTN menghadirkan sejumlah promo bagi masyarakat. Antara lain diskon Rp15.000 untuk pembelian tiket Bangor Fest Vol.4, diskon hingga Rp64.000 untuk pembelian tiket Bangor Run, serta cashback 30 persen dengan maksimal Rp15.000 untuk transaksi di tenant food and beverage (F&B) menggunakan balé by BTN.

‎Melalui berbagai inisiatif tersebut, BTN berharap dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi nasabah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor gaya hidup.

Kondisi tersebut dipicu terhambatnya distribusi BBM akibat tidak beroperasinya pengemudi mobil tangki. Untuk mengatasi persoalan ini, Polda Sumatera Utara mengerahkan ratusan personel guna mempercepat penyaluran BBM sekaligus mengamankan seluruh SPBU.

Ratusan kendaraan tampak mengular di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Warga rela mengantre selama berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar.

Kondisi ini terjadi setelah distribusi BBM mengalami gangguan akibat tidak tersedianya pengemudi mobil tangki.

Menindaklanjuti situasi tersebut, Polda Sumatera Utara langsung mengambil langkah cepat dengan mengerahkan sebanyak 786 personel untuk membantu proses distribusi dan pengamanan di lapangan, Kamis (16/7/2026).

Berdasarkan hasil pertemuan Polda Sumut dengan pihak Pertamina, kendala distribusi ini terjadi karena adanya permasalahan internal antara Pertamina dengan pihak ketiga yang menyediakan pengemudi mobil tangki.

Karo Ops Polda Sumut, Kombes Pol. Jaladri, menjelaskan hingga saat ini kepolisian belum melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab persoalan tersebut. Pasalnya, belum terdapat laporan resmi yang mengarah pada dugaan tindak pidana.

"Fokus utama kepolisian saat ini adalah memastikan distribusi BBM kembali normal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujarnya kepada wartawan di Medan, Kamis (16/7/2026).

Untuk mengatasi kekosongan pengemudi mobil tangki, Polda Sumut mengerahkan 10 regu personel yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan berat untuk menjadi awak sementara mobil tangki Pertamina.

Mereka bertugas mengantarkan pasokan BBM ke SPBU di berbagai wilayah Sumatera Utara. Selain membantu distribusi, personel kepolisian juga melakukan pengawalan selama perjalanan guna memastikan pasokan BBM tiba dengan aman di setiap SPBU.

Di sisi lain, personel Brimob turut disebar ke 325 SPBU di Sumatera Utara untuk menjaga keamanan, mengatur arus lalu lintas, mencegah kemacetan, serta mengantisipasi kepanikan masyarakat selama proses pengisian BBM berlangsung.

Polda Sumatera Utara memastikan pengawalan distribusi BBM dan pengamanan di seluruh SPBU akan terus dilakukan selama satu kali dua puluh empat jam. Masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, karena pasokan akan terus disalurkan hingga kondisi kembali normal. (**)

Penangkapan tersebut dilakukan di kamar hotel kawasan Jalan Sibolga - Padangssidimpuan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe, S.H., mengonfirmasi identitas pelaku yang diamankan adalah RS (25), seorang wiraswasta yang berdomisili di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menyampaikan informasi mengenai adanya aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi warga, Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Ipda Kasmin Nadeak melakukan penyelidikan di sekitar TKP.

Saat petugas melakukan pemeriksaan di dalam kamar hotel, terduga pelaku ditemukan berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil penggeledahan di atas meja kamar hotel, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa lima paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 3 gram.

Selain itu, petugas juga menyita dua buah plastik klip besar bening, 18 buah plastik klip kecil bening, satu set alat hisap sabu atau bong, satu unit ponsel merk Oppo berwarna biru, satu buah pisau lipat, serta dua buah mancis.

Berdasarkan hasil interogasi awal di tempat kejadian, RS mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial A yang berada di kawasan Batu Harimau. Petugas kepolisian telah melakukan upaya pengembangan ke lokasi yang disebutkan, namun pria berinisial A tersebut belum berhasil ditemukan dan saat ini masih dalam proses pencarian oleh petugas.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, RS beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Markas Polres Tapanuli Tengah untuk proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Ronggur, penjelasan bahwa terganggunya distribusi BBM dipicu dugaan fraud yang berujung pada dirumahkannya 125 sopir mobil tangki masih menyisakan banyak pertanyaan dan perlu diusut secara transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ronggur usai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Anggota Komisi XII DPR RI, Ade Jona Prasetyo, untuk membahas krisis pasokan BBM di Sumatera Utara. Setelah rapat, Ronggur bersama sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara, DPRD Kota Binjai, serta Wakil Wali Kota Medan mendampingi Ade Jona Prasetyo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Bahan Bakar Medan milik PT Pertamina.

"Kalau benar ada pemecatan terhadap 125 sopir karena fraud, berarti persoalan itu sudah berlangsung cukup lama. Seharusnya ada mitigasi sejak awal agar tidak berdampak pada distribusi BBM kepada masyarakat," ujar Ronggur.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengelolaan risiko sehingga perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab utama terganggunya distribusi BBM di Sumatera Utara.

Ronggur juga mengingatkan bahwa kelangkaan BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang bergantung pada kelancaran distribusi energi. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut segera ditangani agar pasokan BBM kembali normal.

Selain itu, ia menuntut agar oeristiwa serupa tidak terjadi lagi dan mengimbau agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan keresahan maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Ronggur turut mengapresiasi Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yang juga Anggota Komisi XII DPR RI, Ade Jona Prasetyo, atas respons cepat menggelar rapat koordinasi dan melakukan sidak guna memastikan penyebab terganggunya distribusi BBM di Sumatera Utara.