Bantuan tersebut diberikan agar warga tidak lagi terbebani biaya tambahan untuk memperbaiki rumah mereka.

Kepastian itu disampaikan Bobby saat meninjau lokasi bencana di kawasan Kanal, Kelurahan Suka Maju, Jumat (21/8/2026).

Menurut Gubsu, bantuan bagi korban bencana tidak boleh hanya berupa sebagian material bangunan yang justru membebani warga untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan.

Ia menilai skema bantuan yang hanya menyediakan sebagian kebutuhan material tidak efektif karena mayoritas korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

"Kalau bantuan musibah harus selesai. Jangan warga sudah kena musibah masih harus beli lagi kekurangannya. Yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru," tuturnya.

Saat meninjau lokasi, Bobby juga menemukan sejumlah warga sebelumnya menerima bantuan material bangunan yang belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah.

Karena itu, Pemprovsu memutuskan mengambil alih penanganan dan memastikan rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat maupun kehilangan atap diperbaiki secara tuntas.

Bobby juga meminta jajaran pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bantuan kebencanaan ke depan.

Menurut Gubsu, bantuan bagi korban bencana berbeda dengan bantuan stimulan reguler yang hanya bertujuan membantu sebagian kebutuhan masyarakat.

"Kalau bantuan reguler bisa sifatnya stimulan. Tapi kalau bantuan musibah harus bisa selesai semuanya," ujarnya.

Sebelumnya, cuaca ekstrem disertai angin puting beliung menerjang Kelurahan Suka Maju dan Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Berdasarkan data BPBD Sumut, sebanyak 167 unit rumah terdampak bencana tersebut.

Dalam peninjauan itu, Gubernur juga melihat langsung kondisi rumah-rumah yang rusak, berdialog dengan warga terdampak, menyerahkan bantuan bahan material bangunan, serta menyalurkan bantuan sembako kepada para korban. (**)

Program ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mendorong pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Sumut, Timur Tumanggor saat memimpin rapat penjaringan desa dan kelurahan calon penerima Program Kampung Kreatif Sumut Berkah, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (21/8/2026).

Timur menjelaskan, Program Kampung Kreatif Sumut Berkah merupakan salah satu upaya Pemprovsu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi dilakukan secara terpadu dan berbasis kawasan. Program tersebut juga menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut, khususnya dalam mendorong pembangunan berbasis desa.

"Program akan didukung melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprovsu dengan nilai intervensi yang sekitar Rp5 Miliar hingga Rp50 Miliar, untuk kawasan yang memenuhi kriteria," ucap Timur.

Menurutnya, program tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan indeks desa. Dari ribuan desa di Sumut, masih terdapat desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal yang membutuhkan intervensi pembangunan.

"Bagaimana kita membantu tugas Pak Gubernur mewujudkan impian Kampung Sumut Berkah ini terlaksana di Sumatera Utara. Setidaknya desa yang sangat tertinggal bisa naik kelas, dari tertinggal menjadi berkembang, dan kalau memungkinkan menjadi desa maju," jelasnya.

Karena itu, Timur mendorong pemerintah kabupaten/kota segera mengusulkan desa dan kelurahan potensial untuk mengikuti proses penjaringan program tersebut. Berdasarkan Data Kepmendes Nomor 342 Tahun 2025, dari 5.417 desa di Sumut, sebanyak 364 desa berstatus mandiri, 1.296 desa maju, 2.529 desa berkembang, 707 desa tertinggal, dan 521 desa sangat tertinggal.

"Jadi kita berharap Kabupaten/Kota se-Sumut bisa mengirimkan Desa/Kelurahan potensial untuk ikut dalam penjaringan ini," harapnya.

Timur juga menegaskan bahwa Program Kampung Kreatif Sumut Berkah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar program tersebut dapat berjalan secara terpadu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut Muhamad Suib mengatakan, program tersebut diharapkan mampu mengubah paradigma pembangunan desa, dari intervensi sektoral menjadi transformasi kawasan.

Dalam proses pengajuan, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting. Desa atau kelurahan calon penerima tidak mengajukan proposal secara langsung kepada Pemprovsu, melainkan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya melakukan pendampingan, pembinaan, memastikan kelengkapan proposal, serta kesiapan rencana transformasi kawasan.

"Potensi lokal, kondisi masyarakat, ekonomi, pertanian, lingkungan, pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, hingga akses pasar menjadi bagian yang akan diperhatikan dalam proses penjaringan," jelasnya.

Suib menjelaskan, proposal yang diajukan nantinya akan diverifikasi oleh tim penjaringan yang terdiri atas lintas OPD dan tenaga ahli. Dokumen proposal antara lain harus memuat profil desa, analisis SWOT, potensi desa, konsep pengembangan, rencana program kegiatan, serta rencana penggunaan anggaran.

Berdasarkan tahapan yang disampaikan dalam rapat, penjaringan proposal diperpanjang hingga akhir Agustus 2026. Selanjutnya, verifikasi awal dilakukan pada awal September, sedangkan verifikasi faktual atau kunjungan lapangan direncanakan berlangsung pada 5 September hingga 5 Oktober 2026.

Setelah proses verifikasi dan penilaian, desa atau kelurahan calon penerima akan ditetapkan pada Oktober 2026. Penetapan secara simbolis direncanakan pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Pelaksanaan pembangunan Kampung Kreatif Sumut Berkah direncanakan mulai 2027. Anggaran program akan dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2027 melalui mekanisme BKK.

Pemprovsu berharap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota segera mendorong desa dan kelurahan yang memiliki potensi untuk mengikuti proses penjaringan.

"Harapannya, program Kampung Kreatif Sumut Berkah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan desa di Sumatera Utara," katanya. (**)

Kesepakatan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Gubernur Bobby Nasution bersama pimpinan DPRD SumutErni Ariyanti Sitorus, Sutarto, Ihwan Ritonga dan Salman Alfarisi di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Dalam dokumen struktur Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp12,923 Triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp11,664 Triliun.

Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp13,356 Triliun, naik dari APBD 2026 sebesar Rp11,678 Triliun.

Dengan struktur tersebut, defisit anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 tercatat sekitar Rp432,487 .iliar. Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui pembiayaan daerah.

Pada sisi pembiayaan, pembiayaan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 tercatat sebesar Rp417,991 Miliar. Sementara itu, masih terdapat selisih lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp14,495 Miliar.

Dokumen tersebut juga mencatat adanya perubahan signifikan pada struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang semula dalam APBD 2026 sebesar Rp11,664 Triliun meningkat menjadi Rp12,923 Triliun atau bertambah sekitar Rp1,259 Triliun.

Dari sisi belanja, anggaran meningkat dari Rp11,678 Triliun menjadi Rp13,356 Triliun atau bertambah sekitar Rp1,677 Triliun.

Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi landasan bagi Pemprovsu dan DPRD Sumut dalam melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026. Dokumen tersebut memuat asumsi dasar penyusunan perubahan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Selain itu, perubahan kebijakan anggaran juga mencakup pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang akan menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD 2026.

Dalam nota kesepakatan disebutkan, perubahan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah masih dapat mengalami penyesuaian seiring dinamika pembahasan antara DPRD dan Pemprovs Sumut.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam memastikan perubahan APBD 2026 tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Utara.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS, tahapan pembahasan anggaran kini berlanjut pada penyusunan dan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (**)

Tindakan Gakkum tersebut dinilai semena-mena dan merugikan kehidupan sang sopir hingga terkesan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang digelar di ruangan Komisi D DPRD Sumut, Jumat (21/8/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi D, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA didampingi sejumlah anggota diantaranya Benny Sihotang, Luhut Simanjuntak, Rahmat Rayyan Nasution, Mangapul Purba, Aswin Parinduri, Viktor Silaen dan Delvin Barus.

Dalam rapat itu terungkap bahwa sopir pengangkut kayu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun isi dalam dasar hukum dimaksud adalah setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, dalam rapat itu terungkap bahwa pihak Gakkum ternyata belum memeriksa apakah kayu yang diangkut oleh sopir tersebut merupakan kayu ilegal atau diambil dari hutan yang dilarang.

"Apa dasar Gakkum langsung menetapkan sopir sebagai tersangka. Sebab dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan keterangan ahli dan dokumen," cetus Yahdi dan Benny Sihotang.

"Kalian menetapkan tersangka kepada sopir truk ini, karena membawa kayu hasil hutan dan ilegal. Apakah Gakkum sudah memastikan kayu yang didalam truk itu kayu ilegal dan diambil dari hutan. Kalau dari hutan, dari hutan mana kayu itu ditebangnya," sambung Mangapul dan Benny.

Tak hanya itu, Komisi D juga mempertanyakan penyidik Gakkum mengapa terkesan berani menetapkan tersangka kepada sopir truk tanpa memastikan terlebih dahulu memastikan bahwa kayu yang diangkut itu merupakan kayu ilegal dan dari hutan lindung.

Kemudian, Benny Sihotang dari Fraksi Gerindra menambahkan bahwa seharusnya penyidik dan pimpinan Balai Gakkum memiliki hati dan berdasarkan fakta dalam menetapkan sopir sebagai tersangka.

"Sopir ini disuruh dan hanya mendapatkan perintah dari pengirim. Lagi pula, sopir ini bukan untuk cari kaya, dia hanya mendapatkan gaji atau upah. Disini juga jelas dokumennya, siapa pengirim, siapa penerima, dikirim kemana, bahkan ongkosnya juga tertera disini. Namun, mengapa pihak Gakkum begitu cepat menetapkan sopir sebagai tersangka tanpa memastikan terlebih dahulu kayu itu kayu dari hutan dan ilegal? jika kayu itu bukan kayu ilegal itu bagaimana? Gakkum dan Korwas harus bertanggungjawab," terangnya.

Mendengar hal itu, Sunarya penyidik dari Balai Gakkum mengatakan mereka sudah sesuai prosedur dalam menetapkan tersangka.

"Kami sudah sesuai prosedur dalam menetapkan tersangka. Jika ada yang kami lakukan tidak sesuai dengan prosedur, kalau ada kekeliruan yang kami lakukan. Ada ranahnya, kami sudah sesuai dengan aturan dan sudah terfaktakan," ucapnya.

Namun, Sunarya mengaku belum mengecek apakah kayu itu hasil ilegal dan merupakan kayu hutan lindung atau tidak.

"Kami belum mengecek kebenaran itu. Tapi, untuk penetapan tersangka terhadap B sudah sesuai prosedur. Kami sudah melakukan gelar perkara dengan Korwas PPNS Polda Sumut. Kami juga akan mengecek kayu itu berasal dari hutan dimana," terangnya.

Penjelasan Sunarya langsung disambut Anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Luhut Simanjuntak, yang mempertanyakan sikap Gakkum yang dikabarkan juga turut menyita telepon selular sang sopir.

"Jadi apa dasar bapak menyita HP sopir tersebut, sehingga dia tidak bisa komunikasi, baik dengan keluarga maupun atasannya. Sebab dia bukan kasus pembunuhan," tukasnya.

Hal senada disampaikan Delvin Barus dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyesalkan kinerja Gakkum terkesan sembarangan sehingga merugikan orang lain.

"Apa bapak tidak berpikir bahwa mempersangkakan orang lain (Sopir) tersebut sesungguhnya dia telah menjadi korban, anak, isteri hingga keluarganya pasti diejek oleh masyarakat. Padahal dia hanya sebatas sopir yang belum tentu bersalah.dalam.hal.ini. Namun bapak harus ingat, saya juga pernah mengatasi kasus seperti ini, dimana jika tindakan bapak ini salah maka bapak harus siap membayar ganti ruginya," bebernya.

Untuk itu Yahdi dalam pertemuan menyimpulkan dalam kasus tersebut jangan sampai terjadi penzoliman.

"Maka dari itu kita minta kasus ini agar diselesaikan dengan sebaik baiknya, perlu dilakukan pengecekan secara teliti dan tuntas apakah itu kayu legal atau ilegal Begitu juga kita minta agar mobil yang ditahan juga bisa dipergunakan atau dilepas (pinjam pakai), agar bisa dipergunakan untuk aktivitas usaha lainnya bagi pemilik mobil," sebutnya.mengakhiri dan menutup rapat.

Sementara itu, Sunarya saat ditanya oleh wartawan seputar hasil rapat, dirinya terkesan irit bicara. Begitu juga saat ditanya soal mobil yang hingga kini masih ditahan dan tidak diperbolehkan pinjam pakai.

"Maaf sepertinya sudah cukup apa yang dibicarakan di rapat tadi. Untuk mobil tersebut apakah bisa dilepas. Saya akan izin dulu ke pimpinan yakni pak Hari," katanya.

Informasi yang dihimpun, B merupakan sopir truk dan akan mengantarkan kayu itu ke daerah Kota Binjai, dia di tangkap di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang Sumut, 23 Juli 2026. (**)

Hal tersebut disampaikan Gubsu usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut tentang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2026.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan pendapat Gubernur terhadap Ranperda Perlindungan Konsumen dan Ranperda Kepemudaan, di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Usai rapat paripurna, Bobby kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan fisik di seluruh daerah. Hal ini mengingat waktu telah mendekati September 2026 atau akhir triwulan III, sehingga capaian realisasi pembangunan menjadi catatan penting menjelang akhir tahun.

"Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan (pembangunan) fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun. Walaupun sekarang kita bersyukur curah hujan belum terlalu tinggi, bahkan di beberapa daerah itu panas. Jadi jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca (musim hujan)," tegasnya.

Bobby Nasution mengatakan, percepatan pembangunan juga dilakukan melalui peninjauan langsung ke berbagai wilayah di Sumut. Bersama Wakil Gubernur Surya dan jajaran, dirinya saat ini tengah meninjau wilayah Kepulauan Nias untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif.

"Yang pasti kita rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya (setelah Kepulauan Nias)," katanya.

Selain Kepulauan Nias, Bobby menyebut dirinya bersama jajaran Pemprovsu akan berkantor di sejumlah wilayah lain, seperti Tabagsel, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dapat dipantau dan berjalan sesuai target.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi langkah Gubernur Bobby Nasution dalam mendorong percepatan pembangunan di seluruh daerah. Pihaknya berharap kesepakatan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif segera dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2026 sesuai jadwal. (**)

Pergantian tersebut ditandai dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Aula Tribrata Polda Sumut, Jumat, 21 Agustus 2026. Sertijab dipimpin langsung Kapolda Sumut.

Kepala Bidang Humas Polda SumutKombes Pol Dr Ferry Walintukan membenarkan pergantian jabatan tersebut.

"Ia benar, kegiatan serah terima jabatannya antara Wakapolda yang lama dengan yang baru digelar pagi tadi yang dipimpin oleh Bapak Kapolda Sumut," ujar Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak sebelumnya menjabat sebagai Karo Provos Div Propam Polri. Ia ditunjuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengisi posisi Wakapolda Sumut dalam rangkaian rotasi strategis di tubuh Polri.

Sementara itu, Brigjen Pol Sonny Irawan yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sumut kini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Rotasi jabatan juga terjadi di lingkungan Polda Sumut. Posisi Karo Logistik Polda Sumut yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan kini dipercayakan kepada Kombes Pol Rudi Rifani.

Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan mendapat jabatan baru sebagai Pengelola Barang dan Jasa Polri Utama Tingkat II Slog Polri. Sementara Kombes Pol Rudi Rifani sebelumnya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Tingkat I Bareskrim Polri.

Pergantian juga terjadi pada posisi Kapolres Asahan. AKBP Revi Nurvelani mendapat penugasan baru sebagai Wadir Pamobvit Polda Sumut.

Posisi Kapolres Asahan selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Adi Dharma Pramudhita, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Bag Agol Baglekdik Rodalpers SSDM Polri.

Rangkaian rotasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi Polri sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

Peristiwa tersebut terungkap pada Jumat, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 07.38 WIB. Petugas menerima laporan mengenai seorang anak laki-laki yang berada di kawasan Jalan Merdeka, belakang Gedung Nasional Sidikalang, yang merupakan lokasi Eks Penjara Lama.

Petugas UPTD PPA Dairi kemudian mengevakuasi korban berinisial AGP. Saat ditemukan, AGP dalam kondisi trauma dan mengalami sejumlah luka fisik.

Petugas UPTD PPA Dairi, Denny Siringo-ringo, mengatakan korban mengalami luka pada bagian bibir, lebam serta luka bernanah di lengan, pembengkakan pada kedua kaki dan goresan di kedua pelipis.

Dalam proses evakuasi, seorang perempuan dewasa yang mengaku sebagai keluarga korban sempat menghalangi petugas memberikan penanganan medis. Setelah petugas menunjukkan identitas resmi, AGP akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan perawatan serta menjalani visum et repertum (VER).

Petugas kemudian melakukan pendekatan secara persuasif selama perjalanan menuju rumah sakit. Dalam kondisi ketakutan, AGP akhirnya menceritakan dugaan penyebab luka yang dialaminya.

Kepada petugas, AGP menyebut luka-luka tersebut diduga akibat perlakuan kasar dari bibi kandungnya yang disebut dengan panggilan "mamak tua".

Dari pemeriksaan dan pendalaman informasi, petugas kemudian mengetahui bahwa adik AGP berinisial AP juga diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh RS.

UPTD PPA Dairi bersama Unit PPA Satreskrim Polres Dairi kemudian mengamankan RS ke Kantor Satreskrim Polres Dairi untuk menjalani pemeriksaan.

Kasat Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan, membenarkan pengamanan terhadap perempuan yang diduga sebagai pelaku tersebut.

"Terduga pelaku sudah diamankan dan masih dimintai keterangan," kata AKP Syahril Ramadhan.

RS terancam dijerat Pasal 80 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 76C UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Hingga kini, kasus dugaan kekerasan terhadap kedua bocah tersebut masih ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Dairi. Polisi juga masih melakukan pendalaman untuk memastikan rangkaian kejadian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memberikan jawaban pada sidang paripurna DPRD Sumatera Utara, Jumat (21/8/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab sorotan dan masukan Anggota DPRD Sumut terkait rendahnya realisasi anggaran pada sektor kesejahteraan rakyat (Kesra).

Bobby mengakui, berdasarkan evaluasi rutin yang dilakukan Pemprovsu, realisasi anggaran Kesra masih berada diantara yang terendah.

"Setiap Minggu kami evaluasi dan setiap dua Minggu kami mendapat evaluasi realisasi pendapatan. Selalu yang paling rendah itu dua atau tiga terbawah, salah satunya Kesra," ungkap Bobby.

Menurutnya, masukan DPRD Sumut menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Karena itu, ia memastikan evaluasi tersebut akan segera ditindaklanjuti agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera dirasakan masyarakat.

"Tadi saran Pak Ketua dan akan kami tindak lanjuti. Maksimal minggu depan, tidak boleh lewat dari bulan Agustus, realisasi di Kesra harus dilaksanakan," tegasnya.

Bobby menekankan, percepatan realisasi anggaran Kesra bukan semata-mata untuk mengejar angka serapan anggaran. Lebih dari itu, dana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui para wakil rakyat.

Ia pun meminta jajaran terkait, termasuk biro yang menangani Kesra, mempercepat proses pencairan dan penyaluran bantuan.

"Kita tolong, biar masyarakat bisa merasakan manfaat dari bantuan sosial. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah aspirasi langsung dari masyarakat melalui kita semua yang ada di ruangan ini," imbuhnya.

Bansos tersebut, lanjut Bobby, mencakup berbagai bentuk dukungan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari beasiswa bagi pelajar, bantuan untuk rumah-rumah ibadah, hingga dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Sumut yang terus memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.

"Terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang memberikan saran dan masukan untuk membantu masyarakat Sumatera Utara secara langsung," tuturnya.

Apa yang disampaikan Gubsu mendapat sambutan aplaus dari anggota DPRD yang hadir. Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengaku yakin dengan apa yang disebutkan Gubsu tersebut.

"Kita apresiasi dan yakin apa yang disampaikan Gubsu itu akan direalisasikan,," katanya.

Menurut informasi, Bansos kepada masyarakat melalui anggota DPRD Sumut dari berbagai daerah pemilihan sudah selesai dikerjakan berupa rehabilitasi rumah ibadah. Bahkan segala berkas administrasi audah disiapkan termasuk kuitansi. Namun dana dari Pemprov belum juga dicairkan.

"Sampai sampai kami malu sekali dengan masyarakat ketika reses. Mereka menanyakan terus kapan cairnya. Jadi kita berharap apa yang disebutkan Gubsu benar adanya," kata salah seorang dewan dari partai pendukung Gubsu Bobby Nasution. (**)

Melansir berbagai sumber, Jumat (21/8/2026), Chiki Fawzi memang menjadi salah satu relawan yang membantu para korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ceritanya, putri bungsu Ikang Fawzi harus mengalami peristiwa menegangkan saat gempa susulan terjadi.

"Jadi semua orang keluar rumah. Ini tempat kami semalam diskusi dan macam-macam," tutur Chiki Fawzi di Instagramnya.

Dalam video yang diunggahnya, Chiki Fawzi mengaku, gempa susulan mengguncang kawasan Mbay-Nagekeo, pada Kamis, 20 Agustus 2026, pukul 06.47 WIB.

Chiki Fawzi yang saat kejadian berada di dalam tenda, ikut panik saat semua orang berlarian ke area yang lebih lapang.

Bahkan saking paniknya, dia tidak sempat mengenakan hijab dan hanya menutupi rambutnya dengan sebuah kain.

Gempa susulan itu, menurut Chiki Fawzi membuatnya sampai gemetar karena frekuensi guncangan yang cukup intens membuat mobil yang terparkir goyang hebat hingga plafon posko tempat para relawan bernaung ikut roboh.

Dalam video tersebut, beberapa relawan terlihat yang mencoba mengambil dan menyelamatkan beberapa barang yang sudah tertimpa reruntuhan plafon.

Sebagai informasi, BMKG mencatat, gempa bumi susulan terus terjadi di NTT hingga Jumat (21/8/2026) pagi. Setidaknya, terjadi 4.256 kali gempa susulan di mana gempa susulan terbesar mencapai M6,2 dan terkecil M1,1.

Mangapul yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut menilai aparat perlu menelusuri keberadaan dan tanggung jawab orang tua korban serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam kasus tersebut.

"Saya benar-benar marah melihat kejadian seperti ini. Anak yang masih kecil dan tidak berdaya justru mengalami kekerasan. Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan," tegas Mangapul Purba dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Menurut Mangapul, aparat perlu mencari ibu kandung kedua korban dan mendalami kemungkinan adanya unsur penelantaran anak. Pemeriksaan terhadap orang tua dinilai penting untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh.

"Mamak kandungnya juga harus dicari. APH harus melihat apakah ada unsur menelantarkan anak atau tidak. Jangan hanya berhenti pada orang yang diduga melakukan kekerasan," ujarnya.

Selain orang tua korban, Mangapul meminta suami RS turut diperiksa. Ia menilai pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan mengetahui dugaan kekerasan terhadap kedua anak tersebut.

"Jangan-jangan suami pelaku penganiayaan mengetahui kejadiannya dan membiarkan atau memang tidak tahu, semuanya harus didalami," katanya.

Mangapul juga meminta pemerintah memastikan kedua korban mendapatkan penanganan secara menyeluruh, mulai dari perawatan medis, pendampingan psikologis hingga perlindungan maksimal.

Menurutnya, perhatian terhadap kondisi korban tidak boleh berhenti setelah proses hukum berjalan. Anak yang telah mengalami kekerasan membutuhkan pemulihan dan jaminan keamanan agar tidak kembali mengalami trauma maupun kekerasan.

"Jangan sampai anak-anak yang sudah menjadi korban ini kembali menjadi korban untuk kedua kalinya karena tidak mendapatkan perlindungan," pungkasnya.

Sebelumnya, dua bocah laki-laki di Kabupaten Dairi, AGP (7) dan adiknya, AP (6), diduga menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan bibi kandung mereka berinisial RS (52). RS telah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum terkait dugaan kekerasan tersebut.

Melansir berbagai sumber, Jumat (21/8/2026), asistenDiana Pungky yang dimaksud bernama Yulia. Dan, kerugian mencapai Rp25 miliar.

"Ada indikasi pemalsuan dokumen dan identitas," terang Vidi Galenso Syarief, kuasa hukum Diana Pungky.

Yulia diduga memalsukan identitas dengan mengaku sebagai sang aktris saat harus berurusan dengan pihak bank.

"Jadi si terlapor ini mengaku dirinya sebagai Ibu Diana Pungky. Sehingga pihak bank percaya dan mengonfirmasi," tuturnya saat ditemui di Polda Metro Jaya, pada 20 Agustus 2026.

Diana Pungky mulai curiga pada Yulia, sekitar April 2024. Saat itu, dia terkejut melihat adanya ketimpangan yang sangat jauh pada saldo rekeningbank miliknya.

"Setelah ditelusuri ternyata banyak mutasi bank dan berbagai pengeluaran yang tak diketahui Ibu Diana Pungky," imbuh Vidi.

Dwi Nofiyanti yang juga selaku tim kuasa hukum Diana Pungky kemudian menantang Yulia untuk membuktikan jika memang ada instruksi langsung terkait transaksi-transaksi mencurigakan tersebut.

Aksi Yulia tersebut, menurut Dwi Nofiyanti, sudah sangat terstruktur. Dia bahkan diduga melakukan manipulasi terhadap beberapa rekening perbankan milik sang artis.

"Setelah kami telusuri bersama-sama ke bank, ternyata si pelapor ini sudah mempreteli beberapa rekening milik Ibu Diana. Jadi tidak hanya satu rekening ya. Itu dia lakukan selama hampir 9 tahun terakhir," ungkap Vidi menimpali.

Kerugian yang dialami Diana Pungky ditaksir mencapai Rp25 miliar. Vidi Galenso menuturkan, angka tersebut muncul setelah pihaknya melakukan audit internal dan penelusuran mutasi rekening.

Melansir berbagai sumber, Jumat (21/8/2026), Aura Kasih merasa kehadirannya semakin dibutuhkan, terutama dalam mendampingi proses anak belajar.

"Sekarang sudah mulai besar. Dari segi belajar juga aku harus lumayan nemenin," kata Aura Kasih.

Dia mengaku kondisi tersebut membuat dirinya mulai mempertimbangkan peran sebagai ibu yang lebih banyak berada di rumah.

"Kayaknya aku harus jadi home mom deh, benar-benar harus stay di rumah," ujarnya.

Meski demikian, Aura Kasih tetap menjalankan sejumlah aktivitas bisnis. Dia memilih usaha yang dianggap lebih sederhana dan memungkinkan dirinya tetap memantau kondisi keluarga.

Aura juga masih menjalankan restoran di Surabaya yang telah berdiri sejak 2017. Selain itu, dia mengelola usaha di bidang pertanian dan peternakan.

"Kalau F&B masih ada sebenarnya. Aku ada di Surabaya satu, itu kita buka dari 2017, masih ada," pungkas Aura Kasih.

Yahdi menilai, pengalihan beban gaji PPPK dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Pemerintah Pusat merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan berbagai polemik serta beban keuangan di daerah.

"Seharusnya anggaran daerah bisa digunakan untuk pembangunan lain, tapi malah tersedot ke situ. Apalagi timbul salah paham di masyarakat, seolah-olah gaji PPPK tidak dibayar. Padahal memang kemampuan keuangan kabupaten/kota itu kan terbatas," ungkap Yahdi kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, status PPPK yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah semestinya diperlakukan setara dalam hal penganggaran.

"PPPK itu kan ASN. ASN ada dua, PNS dan PPPK. Kenapa yang PNS ditanggung pusat, sementara PPPK dilimpahkan ke daerah? Jadi kalau ada rencana ditarik ke pusat, itu bagus dan alhamdulillah. Artinya pusat bertanggung jawab penuh memberikan honor atau gaji PPPK tersebut," tegasnya.

Yahdi menambahkan, ketimpangan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah menjadi pertimbangan utama. Daerah dengan PAD besar mungkin mampu menanggungnya, namun daerah dengan keuangan terbatas akan sangat terbebani.

"Kalau Kota Medan atau Deli Serdang mungkin bisalah karena PAD-nya besar. Tapi bagaimana dengan Pakpak Bharat, Tanjung Balai, Nias, dan lainnya? Kan kasihan. Akhirnya menimbulkan gejolak di bawah, gaji tidak dibayar, bahkan sempat ada keributan seperti di Batubara kemarin," jelas Yahdi.

Selain persoalan penganggaran gaji, Yahdi membeberkan bahwa ketidakpastian pengelolaan PPPK di tingkat daerah kerap berdampak langsung pada stabilitas kerja para tenaga pendidik.

Pola rekrutmen yang tidak diimbangi dengan kepastian kemampuan fiskal daerah dinilai hanya akan memicu konflik internal antara pemerintah daerah dan para guru.

Wakil rakyat Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini juga menekankan bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama yang dibebaskan dari kendala birokrasi dan masalah anggaran daerah.

Jika beban finansial dialihkan sepenuhnya ke pusat, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada peningkatan mutu sarana dan prasarana sekolah yang selama ini masih banyak terabaikan.

Oleh karena itu, Fraksi PANDPRD Sumut berharap koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB dapat berjalan cepat agar proses pengalihan kewenangan ini tidak berbelit-belit demi kepastian kesejahteraan para guru PPPK di seluruh daerah.

"Pas sekali kebijakan itu. Kalau bisa disegerakan, jangan lama-lama," pungkasnya. (**)

"Saya benar-benar marah melihat kejadian seperti ini. Anak yang masih kecil dan tidak berdaya justru mengalami kekerasan. Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, di gedung dewan, Jumat (21/8/2026).

Berkaitan dengan itu, Mangapul meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut kasus tersebut secara serius dan menyeluruh. Jika dugaan kekerasan itu terbukti, ia meminta pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahkan anggota dewan Dapil Pematang Siantar dan Simalungun ini meminta keberadaan dan tanggung jawab orang tua kedua korban ditelusuri.

"Ibu kandungnya juga harus dicari. APH harus melihat apakah ada unsur menelantarkan anak atau tidak. Jangan hanya berhenti pada orang yang diduga melakukan kekerasan," tandasnya.

Selain itu, Mangapul juga meminta suami terduga pelaku turut diperiksa untuk mengetahui sejauh mana yang bersangkutan mengetahui kondisi kedua korban, agar kasus ini terang-benderang.

"Jangan-jangan suami pelaku penganiayaan mengetahui kejadiannya dan membiarkan atau memang tidak tahu, semuanya harus didalami," ketusnya.

Mangapul juga meminta pemerintah memastikan kedua korban mendapatkan perawatan medis, pendampingan psikologis dan perlindungan maksimal.

"Jangan sampai anak-anak yang sudah menjadi korban ini kembali menjadi korban untuk kedua kalinya karena tidak mendapatkan perlindungan," pungkasnya.

Viral di Medsos

Sebelumnya diketahui, dua bocah laki-laki di Kabupaten Dairi, AGP (7) dan adiknya, AP (6), diduga menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan bibi kandung mereka berinisial RS (52) menjadi pembicaraan heboh dan viral di media sosial.

Kasus ini terungkap Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 07.38 WIB setelah petugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dairi menerima laporan warga tentang seorang anak laki-laki di kawasan Jalan Merdeka, belakang Gedung Nasional Sidikalang (Eks Penjara Lama), dalam kondisi memprihatinkan.

Petugas kemudian mengevakuasi AGP yang ditemukan dalam kondisi trauma dengan sejumlah luka. Petugas UPTD PPA Dairi, Denny Siringo-ringo, menyebut korban mengalami luka pada bibir, lebam dan luka bernanah di lengan, pembengkakan kedua kaki serta goresan di kedua pelipis.

Saat dievakuasi, seorang perempuan dewasa yang mengaku sebagai keluarga korban sempat menghalangi petugas memberikan penanganan medis. Setelah petugas menunjukkan identitas resmi, AGP akhirnya dibawa ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan perawatan dan menjalani visum et repertum (VER).

Dalam perjalanan menuju rumah sakit, petugas melakukan pendekatan secara persuasif. Dalam kondisi ketakutan, AGP kemudian mengungkapkan bahwa luka-luka yang dialaminya diduga akibat perlakuan kasar dari bibi kandungnya yang disebut sebagai mamak tua.

Dari pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengetahui AP juga diduga menjadi korban kekerasan oleh RS. UPTD PPA Dairi bersama Unit PPA Satreskrim Polres Dairi kemudian mengamankan RS ke Kantor Satreskrim Polres Dairi untuk menjalani pemeriksaan.

Kasat Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan, membenarkan pengamanan tersebut.

"Terduga pelaku sudah diamankan dan masih dimintai keterangan," tandasnya.

RS terancam dijerat Pasal 80 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 76C UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kasus tersebut masih ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Dairi. (**)

"Kalau Walikota Medan (Rico Waas) tidak hadir, pastinya kita kecewa," ucap Ihwan Ritonga kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Dikatakan Ihwan yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sangat serius dalam membenahi sistem transportasi di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Medan, Binjai dan Deli Serdang.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya Rico Waas sebagai Walikota Medan, mendukung penuh upaya tersebut dengan turut menghadiri peresmian BRTMebidang di Lubuk Pakam dan tidak hanya diwakilkan oleh Zakiyuddin Harahap sebagai Wakil Walikota Medan.

"Pak Gubernur (Bobby Nasution) kan sangat semangat soal beginian, tapi tiba-tiba (Walikota Medan) di undang malah nggak datang," cetusnya.

Ihwan nuga mengatakan, tentunya Pemprovsu sudah mengundang kepala daerah terkait, mulai dari Walikota Medan, Walikota Binjai, dan Bupati Deli Serdang untuk menghadiri kegiatan peresmian BRTMebidang tersebut. Oleh karenanya, pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran Rico Waas pada kegiatan itu.

"Persoalan tidak dihadiri oleh Walikota Medan (Rico Waas) dan hanya dihadiri Wakil Walikota Medan (Zakiyuddin Harahap), tentu sangat kita sayangkan juga ketidakhadiran itu. Padahal, BRTMebidang itu adalah program yang sangat strategis untuk mendorong dan membantu masyarakat (di bidang transportasi), khususnya masyarakat Sumut yang bekerja di kawasan Mebidang ini," beber wakil rakyat dari Dapil Sumut I meliputi 11 Kecamatan di Kota Medan ini.

Dijelaskan Ihwan Ritonga, sejatinya dirinya tidak mengetahui apa alasan Rico Waas tidak menghadiri undangan tersebut. Akan tetapi, seharusnya Walikota Medan dapat menghormati undangan resmi yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara.

"Saya nggak tahu ya kenapa alasannya nggak datang. Tapi kalau nggak datang dengan alasan ada tugas lain, nah itu saya kira salah ya, karena ini undangan resmi dari Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur saja hadir, tapi Walikota (Medan) nggak hadir, tentu sangat kita sayangkan," jelasnya.

Lebih lanjut Ihwan Ritonga mengatakan, program BRTMebidang sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara, termasuk masyarakat Kota Medan. Oleh sebab itu, sangat konyol apabila Pemko Medan tidak mendukung program BRTMebidang yang diperjuangkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

"Konyol lah kalau (Rico Waas) tidak mendukung program strategis seperti (BRT Mebidang) itu," pungkasnya. (**)

Korban awalnya mengaku sempat bertemu dengan AFS yang menawarkan untuk menjual AC miliknya. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga warga kawasan Jalan MGR Maradat itu masih menyimpan mesin dimaksud.

Namun pada akhir pekan lalu, korban Guslan mengaku kehilangan satu unit mesin AC dan Genset di belakang rumahnya. Ia pun merasa mengalami kerugian sekitar Rp2,5 Juta. Kehilangan itu terjadi setelah pertemuannya dengan AFS pada Sabtu (8/8/2026) lalu.

"Korban sempat teringat ia pernah bertemu pria yang menawarkan menjualkan AC miliknya," ujar Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval Desky melalui Kasat Reskrim, AKP H Naibaho, Jumat (21/8/2026).

Setelah mengetahui kehilangan barang-barangnya lanjut Naibaho, korban pun bertemu lagi dengan AFS dan mempertanyakan keberadaan AC dan Ganset yang hilang tersebut. Hasilnya, ia menerima pengakuan bahwa benar yang bersangkutan telah mengambil dua buah mesih itu.

Atas kejadian itu kata Naibaho, korban pun mengadu ke Polres Padangsidimpuan pada Rabu (19/8/2026) lalu. Bahwa pengambilan dua unit mesin tersebut, AFS tidak sendirian, tetapi bersama seorang teman.

"Berdasarkan laporan itu, kami langsung melakukan tindakan kepolisian dengan mengamankan tersangka (AFS)," sebut Kasat.

Saat ini, polisi tengah menyelidiki keberadaan rekan AFS guna dimintai keterangannya atas peristiwa itu. Selain AFS, polisi turut menahan barang bukti berupa, sebuah tutup AC dan sebatang kayu.

Kasat menegaskan, proses hukum terhadap perkara tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya turut mengimbau kepada segenap masyarakat agar segera melapor ke polisi, jika mengetahui aktivitas yang mencurigakan atau menjadi korban tindak pidana.

"Jangan ragu untuk melapor ke Polres Padangsidimpuan atau hubungi call center 110 agar pengaduan dapat segera ditindaklanjuti," tutup Kasat.

Selain demosi, keduanya diwajibkan menjalani pembinaan mental dan rohani (Bintalroh) selama satu bulan. Khusus Aipda Halomoan Gultom, Propam Polda Sumut juga menjatuhkan sanksi Penempatan Khusus (Patsus) selama 14 hari.

Sidang KKEP terhadap AKP Fadlun Alfitri digelar secara terpisah pada Rabu, 19 Agustus 2026, di Propam Polda Sumut. Sidang dipimpin Kombes Triyadi dan turut dihadiri istri AKP Fadlun.

Kabid Humas Polda SumutKombes Ferry Walintukan didampingi Kabid Propam Kombes Dwi Agung mengatakan, AKP Fadlun dinyatakan melanggar Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) huruf M tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan intervensi dalam penanganan perkara yang dilakukan Aipda Halomoan Gultom.

"Dalam sidang KKEP tersebut AKP Fadlun Alfitri diputuskan dengan sanksi demosi selama dua tahun dan wajib mengikuti pembinaan rohani selama satu bulan," ujar Kombes Ferry Walintukan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Kombes Ferry menjelaskan, berdasarkan catatan dalam SKCK, AKP Fadlun Alfitri tercatat telah lima kali melakukan pelanggaran selama menjalankan tugas di sejumlah wilayah.

Pelanggaran pertama terjadi ketika Fadlun bertugas di Polda Kalimantan Selatan pada 24 Juni 2011. Saat itu, Fadlun yang masih berpangkat Iptu dan menjabat Kasat Sabhara Polres Hulu Sungai Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dikenai sanksi terkait kasus pemerasan berupa penundaan pendidikan dan teguran tertulis.

Fadlun kemudian disebut melakukan pelanggaran berupa pembuatan opini negatif terhadap rekan kerja sesama anggota Polri. Saat bertugas di Polres Nias, ia kembali menjalani sidang disiplin terkait penelantaran istri.

Pelanggaran berikutnya terjadi ketika Fadlun bertugas di Polres Tapanuli Tengah dalam perkara narkoba. Kemudian, saat bertugas di Polres Batubara, Fadlun menjalani sidang kode etik terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita PHL di Mapolres Batubara. Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi sanksi demosi dan dipindahkan ke Yanma Polda Sumut.

Pelanggaran kelima berkaitan dengan dugaan intervensi terhadap penanganan perkara yang ditangani Aipda Halomoan Gultom.

"Berdasarkan UU Polri ada disebutkan seseorang yang sudah melakukan pelanggaran dan telah menjalani sidang disiplin dan Komisi Kode Etik Polri bahwa yang bersangkutan bisa dilakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," kata Ferry Walintukan.

Ferry mengatakan, meski AKP Fadlun masih mengajukan banding, kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat tetap dapat diproses sesuai ketentuan dan menjadi kewenangan pimpinan.

Dalam pertimbangan sidang, hal yang meringankan AKP Fadlun antara lain dinilai berkelakuan baik, proaktif, serta mengakui kesalahannya. Sementara hal yang memberatkan adalah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kelima dan statusnya sebagai perwira yang dinilai seharusnya dapat menjadi teladan bagi bawahannya.

Sementara itu, Aipda Halomoan Gultom menjalani sidang KKEP pada 18 Agustus 2026. Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi sanksi demosi selama tiga tahun, Patsus selama 14 hari, serta wajib menjalani Bintalroh selama satu bulan.

Menurut Kombes Ferry Walintukan, Aipda Halomoan Gultom disidang terkait perkara pemerasan terhadap seorang pelaku UMKM di Kabupaten Batubara.

"Aipda Halomoan Gultom disidang pada 18 Agustus 2026 dalam kasus pemerasan. Yang bersangkutan ada menerima uang dari seorang pelaku UMKM di Kabupaten Batubara yang berakibat memengaruhi profesionalisme Polri," ujarnya.

Ferry menambahkan, Aipda Halomoan Gultom masih menjalankan tugas di Polres Batubara sambil menunggu pelaksanaan sanksi demosi.

Aipda Halomoan dinyatakan melanggar Perpol Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) huruf C karena dinilai tidak menjalankan tugas dengan benar serta menerima atau meminta sesuatu dari korban.

"Untuk kedua personel mengakui perbuatannya melakukan kesalahan, meminta keringanan. Keduanya akan menjalani hukuman setelah putusan keluar," pungkas Ferry Walintukan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (20/8/2026) tersebut turut memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan keterlibatan personel dalam praktik judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol), sekaligus mengingatkan anggota agar lebih bijak dalam menggunakan media digital.

Plt Kasi Propam Polres Tapsel, Ipda Afran Praja Siregar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal untuk memastikan setiap personel tetap menjaga marwah institusi Polri.

"Kami mengingatkan seluruh anggota agar tidak terlibat dalam judi online maupun pinjaman online ilegal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, hingga mencoreng nama baik institusi," ujar Ipda Afran.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, namun juga memiliki potensi penyalahgunaan apabila tidak disikapi dengan bijak.

"Setiap personel harus bijak dalam bermedia sosial dan selalu menjaga etika sebagai anggota Polri di ruang publik maupun dunia digital," katanya.

Dalam pelaksanaan penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) tersebut, Propam juga melakukan pengecekan terhadap sikap tampang, kelengkapan personel, serta memberikan arahan terkait disiplin anggota.

Ipda Afran menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Polres Tapsel dalam mewujudkan personel yang profesional.

"Oleh karena itu, setiap anggota harus mampu menjaga perilaku, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari," tutupnya.

Berdasarkan jadwal resmi AFC, Indonesia menjalani tiga pertandingan fase grup pada 11, 16, dan 20 Januari 2027. Kick-off resmi dalam waktu Indonesia belum ditetapkan AFC** dan masih akan diperbarui kemudian.

Jadwal Timnas Indonesia

Senin, 11 Januari 2027

Jepang vs Indonesia

Stadion: Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, Jeddah.

Laga pembuka langsung menjadi ujian terberat. Jepang merupakan salah satu kekuatan utama Asia dan empat kali juara Piala Asia.

Sabtu, 16 Januari 2027

Indonesia vs Qatar

Stadion: Aramco Stadium, Al Khobar.

Qatar datang sebagai juara bertahan setelah memenangkan dua edisi terakhir. Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu perjalanan Garuda di Grup F. ([Football Nation][4])

Rabu, 20 Januari 2027

Thailand vs Indonesia

Stadion: King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

Pelatih Indonesia John Herdman melihat grup tersebut bukan sekadar ancaman, melainkan kesempatan untuk menaikkan level permainan.

"Saya pikir undian ini memberi kami kesempatan besar untuk mengambil langkah berikutnya," kata Herdman.

Herdman juga menilai Indonesia harus menghadapi setiap lawan dengan pendekatan berbeda. Jepang akan dihadapi dengan status underdog, Qatar dengan versi terbaik Indonesia, sedangkan Thailand membutuhkan semangat juang dan determinasi tinggi.

Dari kubu Qatar, pelatih Julen Lopetegui mengakui Grup F sangat berat. "Kami optimistis, tetapi memahami kualitas lawan. Kami berada di grup yang sangat sulit," katanya. Ia juga menilai Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

Format turnamen memberi peluang Indonesia melaju. Dua tim teratas setiap grup serta empat peringkat ketiga terbaik berhak masuk babak 16 besar. Setelah itu, perempat final berlangsung 28–29 Januari, semifinal 1–2 Februari, dan final pada 5 Februari 2027.

Bagi Indonesia, target awal jelas: mengamankan poin sebanyak mungkin di Grup F. Setelah sukses mencapai 16 besar untuk pertama kalinya pada edisi sebelumnya, Garuda kini dituntut melangkah lebih jauh di Arab Saudi.

Sumber: AFC, AFC Assets, FotMob, Republika Online, Qatar Tribune

Informasi yang diperoleh hingga Jumat (21/8/2026) sebanyak 38.310,86 hektare hutan dan lahan terbakar, dengan titik panas tersebar di beberapa provinsi.Pemerintah kni memperkuat operasi penanganan karhutla, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Langkah tersebut dilakukan setelah peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi dan laporan masyarakat mengenai asap di sejumlah daerah.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan situasi mulai mengalami perbaikan secara nasional. Jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Namun, pemerintah menegaskan penurunan tersebut tidak berarti ancaman karhutla telah berakhir.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian paling besar. BMKG menyebut Kalbar sebagai provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak berdasarkan pemantauan 19 Agustus. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga masuk dalam daftar wilayah prioritas bersama Papua Selatan.

Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Di Bandara Supadio, Pontianak, jarak pandang sempat hanya sekitar 1,2 kilometer pada 19 Agustus. Di Palangka Raya jarak pandang berada di kisaran tiga kilometer, sedangkan di Bandara Syamsudin Noor,

Kalimantan Selatan, jarak pandang sempat turun hingga sekitar 400 meter. Kondisi tersebut kemudian berangsur membaik pada 20 Agustus.

Kabut asap bahkan mulai memberikan dampak lintas batas. Di Sarawak, Malaysia, sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian dilaporkan ditutup sementara akibat kualitas udara yang memburuk, dengan pembelajaran dialihkan ke rumah.

Di Kalimantan Barat, luas wilayah yang terbakar juga cukup besar. BPBD Kalbar mencatat karhutla telah mencapai 38.310,86 hektare sejak Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan hanya terjadi dalam beberapa hari terakhir, tetapi telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Petugas di lapangan terus berupaya memutus penyebaran api, termasuk melalui pemadaman darat dan dukungan operasi udara. Pemerintah menekankan pentingnya respons cepat karena kebakaran di lahan gambut maupun kawasan kering dapat berkembang dengan cepat.

Djamari, salah satu pejabat yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, menegaskan pentingnya memadamkan api sejak masih kecil.

"Kalau bisa cepat kita padamkan karena ada bantuan hujan, pantau terus dan jangan sampai timbul titik api lagi," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa api yang telanjur membesar akan jauh lebih sulit dikendalikan.

Persoalan karhutla juga mendapat sorotan dari kelompok lingkungan. Indra Syahnanda dari Walhi Kalimantan Barat menilai kebakaran yang terus muncul berkaitan dengan persoalan tata kelola lahan, perlindungan gambut, dan penegakan hukum.

Sumber: Kementerian Kehutanan, ANTARA, Detik, Mongabay.co.id