Kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi simpatik Operasi Patuh Toba 2026 bersama jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Tapsel turu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan.

"Sebagai pelayanan pelayan masyarakat, kami merindukan masyarakat yang tertib berlalu lintas, sadar akan keselamatan, dan selalu mematuhi aturan di jalan raya," ujar AKBP Anton.

Menurutnya, kepatuhan berlalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi atau penindakan petugas melainkan bentuk tanggung jawab setiap pengendara dalam menjaga keselamatan diri.

"Kami ingin setiap pengendara memahami bahwa keselamatan jauh lebih penting daripada sekadar menghindari pelanggaran," lanjutnya.

Terakhir AKBP Anton menegaskan, pendekatan humanis akan terus dikedepankan dalam membangun kesadaran masyarakat.

"Kami berharap kesadaran itu tumbuh dari diri masing-masing. Ketika berkendara, ingat keluarga yang menunggu di rumah. Jangan sampai kelalaian di jalan berujung pada penyesalan," tuturnya.

Sebanyak 94 peserta yang telah menyelesaikan pelatihan kini mulai ditempatkan di sejumlah perusahaan. Program ini juga akan diperluas hingga ke tingkat desa untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelatihan dan pekerjaan.

Program Polisi Peduli Pengangguran yang digagas Polrestabes Medan kini memasuki tahap keempat. Tahap ini difokuskan pada penempatan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ke dunia kerja melalui kerja sama dengan sejumlah pelaku usaha.

Hingga saat ini, program yang melibatkan Polrestabes Medan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Medan, serta Apindo ini telah menjalankan tiga gelombang pelatihan.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak mengatakan sebanyak 94 peserta pada gelombang pertama dan 97 peserta pada gelombang kedua telah mengikuti pelatihan. Sementara itu, gelombang berikutnya diisi 99 pencari kerja yang akan mengikuti pelatihan.

Program polisi peduli pengangguran di Polrestabes Medan merupakan tahap keempat. Saat ini adalah tahap menempatkan para pekerja ke dunia usaha di dunia nyata.

"Selamat dan sukses bagi 94 yang sudah alumni pelatihan yang siap dipekerjakan. kami menyampaikan Polrestabes Medan dan BLK dan apindo bekerja sama setidaknya sudah ada tiga tahap yang kita laksanakan," ujarnya.

Tahap pertama adalah pemetaan MOU Polres, tahap kedua adalah rekrutmen dan pelatihan dan itu juga sudah kami laksanakan, rekrutmen dan pelatihan ada 3 bets untuk bets pertama ada 94 orang yang dilatih untuk best kedua ada 97 orang yang dilatih dan bad ke-4 ada 99 orang yang hari ini direkrut dan akan dilatih.

Kepala BBPVP Medan, Amran menyebut kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada pemberian pelatihan. Para peserta yang dinyatakan lulus juga difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan melalui perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Kota Apindo Medan, Janlie menilai program ini memberikan keuntungan bagi dunia usaha karena perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang telah dibekali keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Ke depan, Polrestabes Medan berencana memperluas program ini hingga ke desa-desa, termasuk kawasan Jermal dan Selambo. Pelatihan akan dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat agar pencari kerja tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan keterampilan.

Melalui kolaborasi ini, penanganan pengangguran diharapkan tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga memastikan para peserta mendapatkan kesempatan kerja.

Satuan narkoba Polres Asahan mengamankan seorang pria yang merupakan pekerja migran ilegal yang baru tiba dari Malaysia. Pria warga Madura ini diamankan dari loket bus di jalan lintas Sumatera Kisaran, Jumat Sore (6/11/2026). Sabu seberat 3,2 kilogram tersebut rencananya akan dibawa ke Madura melalui jalur darat.

Pria berinisial AR ini tak berkutik saat sepasukan petugas dari Satres Narkoba Polres Asahan menggerebek tersangka di sebuah loket bus,. Petugas melakukan penggeledahan terhadap tas ransel yang dibawanya dan menemukan sabu seberat 3,2 kilogram.

Sabu tersebut dibawa dari Malaysia melalui jalur laut menuju Asahan dan mendarat di sebuah tangkahan tikus di daerah silau laut, sebelum rencananya akan dibawa ke Madura.

Tersangka berdalih hanya sebagai kurir atas perintah seseorang di Malaysia untuk menghantar barang haram tersebut ke Madura dengan imbalan Rp30 juta apabila berhasil membawa barang haram tersebut.

Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Gunawan Efendi, Sabtu (7/11/2026), mengatakan komplotan ini merupakan sindikat internasional dan diduga cukup terorganisir. Mulai dari keberangkatan tersangka dari Malaysia hingga tiba perairan di Asahan, ada sejumlah orang yang membantu mengatur perjalanan tersangka.

Rencananya, dari Kisaran tersangka diarahkan bertukar bus di Pekanbaru untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madura, Jawa Timur.

Pengakuan dari tersangka bahwa dirinya belum memperoleh upah dan akan dibayar setelah narkoba tersebut sampai kepada pemesan. Tersangka pun tidak mengetahui dengan siapa narkoba tersebut dihantar sebab semuanya dikendalikan melalui telepon.

Perempuan berinisial S diamankan personel Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Indragiri Hilir (Inhil). Barang bukti yang diamankan sebanyak 155 unit handphone berbagai merek tanpa dokumen kepabeanan resmi di perairan Sungai Indragiri.

Kanit Gakkum Sat Polairud Polres Inhil Ipda Rakhmad Hidayat, Jumat (6/11/2026), mengungkapkan jika penangkapan ini berawal saat kapal patrol, bersama unit Gakkum Sat Polairud Polres Inhil, menghentikan kapal motor Bintang Rizky yang melintas dari Batam menuju Tembilahan di kawasan Terusan Mas, Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Riau, Selasa (3/11/2026) sekira pukul 14.00 wib.

Petugas mendapati seorang perempuan berinisial S, warga Batu Aji, Kota Batam, membawa barang mencurigakan. Setelah diperiksa, barang bawaan tersebut berisi 155 unit handphone berbagai tipe yang tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen resmi kepabeanan.

Ratusan gawai ilegal tersebut didominasi oleh produk iphone dari berbagai seri seperti Iphone 11 sebanyak 93 unit, Iphone 12 total 20 unit, Iphone 13 total 18 unit, Iphone 14 total 13 unit, Iphone 15 total 6 unit, Iphone 16 total 2 unit dan Iphone XR 1 unit.

Total kerugian negara dari penyelundupan barang tersebut diperkirakan mencapai Rp542 juta. Seluruh barang bukti dan terlapor langsung diamankan ke Mako Sat Polairud Polres Inhil guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak Sat Polairud Polres Inhil resmi melimpahkan penanganan perkara beserta seluruh barang bukti kepada kantor Bea Cukai Tembilahan.

Pelimpahan dilakukan agar proses hukum dan penanganan barang bukti selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Bidang Kepabeanan di bawah Kewenangan Bea Cukai Tembilahan.

Duel yang mempertemukan dua klub dengan basis suporter besar tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam pukul 19.00 WIB.

Persija memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Macan Kemayoran tidak boleh menganggap pertandingan ini sebagai kesempatan mudah untuk mendapatkan tiga poin. Persebaya datang dengan ambisi bangkit setelah melewati sejumlah pertandingan yang belum memberikan hasil sesuai harapan.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyadari kondisi calon lawannya tersebut. Meski Persebaya sedang menghadapi tekanan, pelatih asal Korea Selatan itu meminta anak asuhnya tidak kehilangan konsentrasi.

"Saya menyampaikan kepada para pemain untuk tidak lengah dan memberikan yang terbaik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan di JIS, Jumat (6/11/2026).

Shin menilai setiap tim tetap memiliki kualitas dan kemampuan untuk memberikan kejutan. Karena itu, kondisi Persebaya yang sedang kurang menguntungkan tidak boleh membuat Persija mengendurkan persiapan.

"Hanya dengan begitu kami bisa memetik hasil yang baik melawan Persebaya," ujarnya.

Shin juga memastikan persiapan Persija berjalan maksimal. Seluruh pemain telah bekerja keras untuk menghadapi pertandingan penting tersebut. Apalagi, Persija membutuhkan kemenangan setelah kehilangan poin pada pertandingan sebelumnya.

Menariknya, Shin juga sudah kembali memimpin tim setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisinya kini telah pulih sehingga bisa mendampingi langsung perjuangan Macan Kemayoran.

Bernardo Tavares Waspadai Bola Mati Persija

Di kubu lawan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak menutup mata terhadap kekuatan Persija. Pelatih asal Portugal tersebut secara khusus menyoroti kemampuan Macan Kemayoran memanfaatkan situasi bola mati, kualitas pemain depan, serta kecepatan dalam membangun serangan balik.

"Mereka (Persija) sangat kuat dalam situasi bola mati," kata Bernardo Tavares dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat.

Menurutnya, Persija memiliki sejumlah pemain menyerang berkualitas yang mampu menciptakan ancaman melalui berbagai situasi.

Karena itu, Persebaya harus disiplin menjaga organisasi pertahanan.

"Jadi penting bagi kami untuk melihat di mana letak bola, terkadang mungkin kita melakukan man-to-man, terkadang mungkin kita membuat zona," jelasnya.

Tavares juga menghadapi persoalan kebugaran pemain. Jadwal pertandingan yang berdekatan membuat sebagian besar skuadnya membutuhkan pemulihan kondisi fisik. Keputusan mengenai pemain yang akan diturunkan baru ditentukan setelah melihat hasil latihan terakhir.

Situasi Persebaya memang sedang menjadi sorotan. Dalam tiga pertandingan terakhir Super League, Bajul Ijo bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, menang 3-1 atas Madura United, kemudian kalah 0-1 dari PSM Makassar.

Hasil kurang menggembirakan berlanjut di League Cup 2026/2027 setelah Persebaya takluk 2-3 dari Kendal Tornado FC.

Namun, Tavares menegaskan tidak ingin larut dalam tekanan akibat hasil pertandingan tersebut. Ia memilih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa diperbaiki timnya.

"Saya berfokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Apa yang bisa saya kendalikan adalah kinerja di dalam lapangan, itulah misi dan tugas saya," tegasnya.

Ia juga memahami kekecewaan Bonek dan Bonita. Menurutnya, para pemain maupun staf pelatih turut merasakan frustrasi ketika gagal memberikan kemenangan kepada suporter.

Persija Dibayangi Persaingan Papan Atas

Pertandingan ini juga memiliki arti penting dalam persaingan klasemen sementara. Persija mengoleksi 18 poin dan berada di peringkat ketiga, sedangkan Persebaya menempati posisi ketujuh dengan 13 poin.

Persija sebelumnya kalah 1-2 dari Dewa United di kompetisi liga. Hasil tersebut membuat kemenangan atas Persebaya menjadi penting agar mereka tidak semakin tertinggal dalam persaingan papan atas.

Sementara itu, Persebaya membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu keluar dari periode sulit.

Dengan selisih lima poin, pertandingan di JIS berpotensi menjadi momentum bagi Bajul Ijo untuk memangkas jarak. Sebaliknya, Persija tentu tidak ingin kehilangan poin lagi di kandang sendiri.

Di luar persaingan di lapangan, Shin Tae-yong juga mengingatkan kedua kelompok suporter agar menjaga hubungan baik. Ia berharap Jakmania dan Bonek memberikan dukungan secara positif tanpa tindakan kekerasan.

"Tolong dukung tim masing-masing secara fair agar kedua tim bisa menyajikan pertandingan yang bagus, dan dukunglah dengan penuh semangat secara positif," pesan Shin.

Dengan kepentingan berbeda, kualitas pemain kedua kesebelasan, serta tekanan untuk mendapatkan kemenangan, Persija versus Persebaya berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada pekan kesembilan.

Persija memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi Persebaya mempunyai kesempatan membungkam keraguan melalui hasil positif. Pertarungan strategi Shin Tae-yong dan Bernardo Tavares akan menjadi salah satu penentu siapa yang lebih pantas menguasai JIS.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, bersama Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) sepakat mengintegrasikan edukasi kesehatan dan deteksi dini ke dalam ruang-ruang publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Langkah strategis ini mengemuka dalam audiensi yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana riset kolaboratif bertajuk Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Meningkatkan Deteksi dan Diagnosis Dini Kanker Payudara di Kota Medan.

Berdasarkan data riset kolaborasi antara USU dan SingHealth Duke-NUS Singapura yang berjalan sejak Mei 2025, persoalan utama dalam penanganan kanker di tanah air masih berkutat pada faktor non-medis.

Perwakilan tim peneliti FK USU/Departemen Ilmu Komunitas sekaligus Manajer Hukum dan Humas RSP CPL USU, dr. Ivana Alona, MPH, Sp.KKLP, mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen pasien kanker payudara di Indonesia datang berobat ke fasilitas kesehatan saat sudah berada di stadium lanjut.

"Rendahnya kesadaran, stigma sosial, serta rasa takut terhadap diagnosis masih menjadi kendala utama di lapangan," ujar dr. Ivana.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi medis rumah sakit saja, melainkan membutuhkan intervensi berbasis komunitas yang melibatkan TP PKK, kader kesehatan, penyintas, hingga tokoh masyarakat.

Menanggapi tantangan tersebut, Airin Rico Waas mendorong agar program penyuluhan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan melekat langsung pada agenda rutin masyarakat seperti Posyandu dan berbagai komunitas lokal.

"Posyandu memiliki ruang komunikasi yang sangat dekat dengan warga. Kita bisa menghadirkan tenaga medis secara berkala untuk memberikan edukasi praktis yang bisa diteruskan langsung ke dalam lingkup keluarga," kata Airin.

Selain pendekatan tatap muka, Airin juga menyoroti efektivitas penyampaian informasi di era digital. Ia menekankan pentingnya meramu materi sosialisasi, termasuk panduan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan pengenalan gejala awal, menjadi konten kreatif yang ringan dan menarik agar relevan bagi berbagai kalangan, khususnya generasi muda.

"Edukasi harus dikemas semenarik mungkin agar masyarakat tidak langsung mengabaikannya saat melihat informasi tersebut di ruang publik maupun media sosial," pungkasnya.

Melalui sinergi antara riset akademis, penguatan peran kader akar rumput seperti kepala lingkungan dan PKK, serta pemanfaatan media kreatif, langkah ini diharapkan mampu memangkas ketakutan sosial sekaligus menekan tren keterlambatan diagnosis kanker payudara di Kota Medan.

Pelaku yang masih berstatus mahasiswa, diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang serta eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Kanit II Tipidter Satreskrim Polresta Padang, Ipda Surya Dini menjelaskan kalau penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan praktik eksploitasi seksual di satu hotel yang berada di Halan Parak Kerambil I Nomor 11, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin Surya Dini, melakukan penyelidikan ke lokasi, Senin (2/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, petugas mendapati FNR bersama seorang remaja perempuan berinisial SH (17) di dalam kamar hotel.

Saat dilakukan pengecekan di lokasi, petugas mendapati pelaku dan korban berada di dalam kamar hotel yang diduga tengah melakukan transaksi eksploitasi seksual. Keduanya langsung diamankan tanpa perlawanan.

Dari tangan terduga pelaku FNR, yang juga warga Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit handphone warna hitam, satu buah ktp pelaku, satu buah kunci kamar hotel, satu kotak alat kontrasepsi serta uang tunai sebesar Rp400 ribu.

Sementara korban SH diketahui merupakan seorang remaja berusia 17 tahun asal Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Saat ini terduga pelaku bersama korban dan seluruh barang bukti telah dibawa ke mapolresta padang guna menjalani pemeriksaan intensif, penyelidikan, serta penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan atau pihak lain yang mungkin terlibat. (**)

Rendi)

Dengan kondisi tersebut, Farianda berpeluang melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua. Namun, penetapan calon tetap menunggu hasil verifikasi persyaratan administrasi oleh panitia Konferensi PWI Sumut dan penetapan dari PWI Pusat.

Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC) Konferensi PWI Sumut, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris OC SR Hamonangan Panggabean, Ketua Steering Committee (SC) Taufik Wal Hidayat, serta Sekretaris SC Riza Mulyadi, menyampaikan bahwa panitia telah menerima tiga berkas pendaftaran bakal calon Ketua PWI Sumut dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP).

Rifki menjelaskan, sejak pendaftaran dibuka pada 2 November 2026 hingga batas akhir pendaftaran pukul 16.05 WIB, tercatat hanya tiga kandidat yang mengembalikan berkas pencalonan.

"Sejak dibukanya pendaftaran tanggal 2 November 2026 hingga hari terakhir pendaftaran pukul 16.05 WIB, hanya tiga kandidat yang mendaftar," kata Rifki.

Ia mengungkapkan, selama masa pendaftaran terdapat lima orang yang mengambil formulir. Namun, hingga penutupan pendaftaran, hanya tiga orang yang menyerahkan kembali berkas pencalonan.

Ketiga kandidat tersebut terdiri atas Farianda Putra Sinik sebagai bakal calon Ketua PWI Sumut, serta Rizal Rudi Surya dan Khairul Muslim sebagai bakal calon Ketua DKP PWI Sumut.

Selanjutnya, panitia akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan masing-masing kandidat. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, sedangkan hasilnya akan diumumkan pada Senin.

"Sabtu dan Minggu, kami selaku panitia akan melakukan verifikasi. Kemudian, Senin akan diumumkan hasil verifikasinya, apakah kandidat tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," ujar Rifki.

Setelah hasil verifikasi diumumkan, berkas dan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada PWI Pusat untuk proses penetapan calon yang berhak mengikuti Konferensi PWI Sumut pada 21 November 2026 mendatang.

Rifki menegaskan, seluruh tahapan tetap dilaksanakan berdasarkan jadwal dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan panitia.

Sebelumnya, Farianda Putra Sinik bersama sejumlah pendukungnya telah mendatangi sekretariat panitia untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua PWI Sumut periode 2026-2031. Kedatangannya diterima langsung oleh panitia pelaksana konferensi.

Dalam proses pendaftaran tersebut, Farianda menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan organisasi. Dokumen itu antara lain surat pernyataan, surat keterangan kesehatan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang utama, serta dukungan minimal 10 persen dari jumlah daftar pemilih.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, panitia menerima berkas pendaftaran Farianda sebagai bakal calon Ketua PWI Sumut.

Di tengah proses pencalonan dan menjelang konferensi, Farianda kembali mengingatkan seluruh anggota PWI di Sumatera Utara agar tetap menjaga persatuan dan kekompakan organisasi.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi pemicu perpecahan ataupun merusak hubungan persaudaraan sesama anggota.

"Kalau kita bersatu dan kompak, kita akan kuat. Sebaliknya, kita akan mudah dipermainkan jika tidak kompak dan bersatu," kata Farianda.

Bakal calon petahana tersebut juga mengingatkan agar proses konferensi yang merupakan bagian dari pesta demokrasi organisasi tidak melahirkan sekat atau dikotomi di antara anggota PWI.

"Berbeda pilihan itu biasa, karena itu hak demokrasi. Jangan karena beda pilihan, terus di antara kita terjadi saling hasad dan hasut. Pesta cuma satu hari, persaudaraan selamanya. Jangan sehabis pesta terjadi jarak. Saya tidak inginkan itu, saya ingin kita bersama-sama membesarkan PWI sebagai rumah besar kita. Mari kita berkonferensi dengan riang gembira," ajaknya.

Melansir berbagai sumber, Jumat (6/11/2026), Denada bahkan menyebut prosedur yang dikenal dengan Brazilian Butt Lift (BBL) itu sebagai operasi plastik paling berat.

"Jujur ini adalah prosedur operasi plastik yang terberat, tersakit," kata Denada.

Selain pemulihan setelah menjalani operasi tersebut membutuhkan waktu cukup panjang, dia bahkan tak bisa tidur telentang dan tak bisa duduk berlama-lama.

Menurut Denada, tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan jauh berbeda dibandingkan operasi plastik lain yang pernah dijalaninya. Seperti operasi hidung, breast augmentation, hingga facelift.

"Ini adalah yang paling tidak nyaman. Bukan sakit, tapi paling tidak nyaman," tutur sang penyanyi.

Rapper wanita senior itu juga harus menjalani sejumlah pantangan selama masa pemulihan. Bahkan, selama dua bulan, Denada tidak diperbolehkan tidur telentang maupun duduk.

"Sampai sekarang selama dua bulan aku nggak boleh tidur telentang, nggak boleh duduk selama dua bulan, aku harus pakai korset terus," ungkap Denada.

Tak hanya itu, Denada juga harus mematuhi berbagai pantangan lain yang membuat proses pemulihan terasa lebih berat dibandingkan operasi plastik sebelumnya.

"Terus aku benar-benar mesti banyak banget pantangannya, dan rasanya juga tidak senyaman oplas-oplas aku yang pernah aku lakukan sebelumnya," bebernya.

Meski begitu, Denada menegaskan tidak menyesali keputusan menjalani operasi Brazilian Butt Lift tersebut. Ia mengaku puas dan bahagia dengan hasil yang didapatkan.

"Tapi kalau dibilang nyesel, gak. Karena aku happy dengan hasilnya," pungkas Denada.

Melansir berbagai sumber, Jumat (6/11/2026), Anggika Bolsterli membintangi sinetron terbaru berjudul Kesetiaan yang sudah tayang sejak Jumat, akhir Oktober lalu.

"Aku abis nikah, hamil, ngurusin anak. Sekarang saatnya aku balik lagi kerja," kata Anggika Bolsterli.

Sinetron ini menandai kembalinyaAnggika Bolsterli ke dunia akting setelah hiatus selama beberapa waktu.

"Ini salah satu proyek yang ditawarin setelah aku vakum. Karena cast-nya yang luar biasa ini dan ceritanya yang luar biasa. Apalagi setelah vakum 2 tahun," ucap Anggika Bolsterli.

Yang jelas, tentunya ada tantangan yang ia rasakan ketika kembali syuting setelah dua tahun vacum.

Bagi Anggika Bolsterli, membagi waktu adalah salah satu hal yang sulit lantaran dirinya kini memiliki kewajiban baru mengurus keluarganya.

"Karena sekarang kalau selesai kerja, benar-benar buru-buru mau pulang buat ngurus anak. Tapi di luar itu, senang banget bisa kerja lagi," pungkas Anggika Bolsterli.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Lagundri-Sorake KM 5, Teluk Dalam. Forum ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan Fatoloza Giawa, Danlanal Nias Kolonel Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa, M.Tr.Opsla, Kepala Kantor Pertanahan Supratman, tokoh masyarakat Iktiar Duha, narasumber, konsultan, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam arahannya, Yusuf Nakhe menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda LP2B merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga keberadaan lahan pertanian produktif sekaligus mengendalikan perubahan fungsi lahan yang berpotensi mengancam keberlanjutan sektor pertanian.

Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melalui regulasi daerah, pemerintah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menetapkan, melindungi, dan mengawasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Yusuf juga menjelaskan bahwa keberadaan Perda LP2B menjadi salah satu aspek penting bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan dan bantuan program dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.

"Penetapan LP2B ini sangat penting karena menjadi salah satu acuan dan persyaratan dalam memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kita berharap penyusunan Ranperda ini benar-benar dilakukan secara matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," tegas Yusuf.

Ia meminta Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta perangkat daerah terkait memastikan sinkronisasi data dan peta LP2B dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurutnya, kesesuaian data spasial menjadi hal mendasar agar tidak terjadi perbedaan antara hasil pemetaan lahan pertanian yang telah disepakati dengan dokumen tata ruang yang nantinya ditetapkan pemerintah daerah. Ketidaksesuaian tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan perlindungan lahan maupun kepastian hukum di kemudian hari.

Lebih jauh, Yusuf menekankan bahwa tanah bukan sekadar tempat berpijak, melainkan sumber kehidupan masyarakat. Lahan pertanian menjadi tempat keluarga menggantungkan penghidupan, bagian dari sejarah dan warisan leluhur, sekaligus amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Ia menilai kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Karena itu, perlindungan lahan pertanian harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan Kabupaten Nias Selatan tidak terus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.

Selain perlindungan lahan, Yusuf juga menyoroti pentingnya ketepatan data dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai kawasan perlindungan pertanian. Seluruh dokumen, mulai dari Naskah Akademik, lampiran peta, tabel, hingga dokumen pendukung lainnya, harus disusun secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses penyusunan Ranperda tersebut, ia mengingatkan agar kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat tetap diperhatikan. Keterlibatan tokoh adat, pemerintah desa, serta unsur masyarakat dinilai penting untuk membangun komunikasi, menyerap aspirasi, dan mencegah kesalahpahaman melalui pendekatan musyawarah.

Yusuf selanjutnya meminta seluruh peserta FGD memberikan masukan, koreksi, dan pandangan secara terbuka terhadap lima aspek penting dalam penyempurnaan Ranperda LP2B.

Pertama, memastikan data hasil pemetaan lahan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan telah melalui proses verifikasi yang memadai.

Kedua, memastikan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) memiliki batas serta dasar spasial yang jelas, sekaligus selaras dengan dokumen tata ruang dan ketentuan pertanahan.

Ketiga, memastikan substansi Ranperda mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan lahan, kepastian hak masyarakat, kebutuhan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Keempat, memperjelas pembagian peran antarperangkat daerah, mekanisme pengawasan, sistem informasi, serta bentuk dukungan pemerintah kepada petani agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Kelima, memastikan mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hak masyarakat adat dirumuskan secara tepat sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Yusuf menegaskan, setiap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut harus menjadi bahan penyempurnaan substansi Ranperda, bukan sekadar dicatat sebagai formalitas kegiatan.

"Setiap masukan yang disampaikan jangan hanya dicatat sebagai formalitas. Seluruh masukan harus ditelaah, dikelompokkan, dan ditindaklanjuti berdasarkan substansi serta dasar hukumnya," tegas Yusuf.

Ia berharap Perda LP2B yang nantinya dihasilkan tidak hanya berorientasi pada jumlah hektare lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Lebih dari itu, regulasi tersebut harus memperhatikan kualitas lahan, keberlanjutan produktivitas pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Nias Selatan.

Melansir berbagai sumber, Jumat (5/11/2026), Karina Ranau mendatangi kantor polisi didampingi tim kuasa hukumnya pada Rabu lalu.

"Saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya orang besar di balik saya," kata Karina Ranau.

Yang jelas, istri mendiang aktor Epy Kusnandar itu datang untuk meminta kejelasan penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dialaminya sejak Juni 2026.

Karina Ranau mengaku kecewa karena proses hukum yang berjalan selama beberapa bulan belum memberikan kepastian seperti yang diharapkannya.

Dengan suara bergetar, Karina mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak memiliki dukungan dari orang-orang berpengaruh.

Meski begitu, ia menegaskan tetap ingin mendapatkan keadilan sebagai warga negara.

"Sudah cukup lama sekali proses ini, lamban sekali. Dan saya, sebagai warga negara Indonesia, saya menuntut keadilan," ungkap Karina Ranau.

Emosinya semakin memuncak ketika ia mengingat bahwa kini harus menghadapi persoalan tersebut seorang diri setelah sang suami meninggal dunia.

Sambil menangis histeris, Karina Ranau menegaskan bahwa dirinya merupakan korban yang membutuhkan perlindungan hukum.

"Saya ini korban! Saya gak punya siapa-siapa! Suami saya sudah mati! Sudah mati suami saya!" ucap Karina Ranau.

Karina Ranau juga mengaku telah berusaha mengikuti seluruh prosedur yang diminta kepolisian.

Namun, menurutnya, proses tersebut masih berjalan maju-mundur sehingga membuatnya lelah menghadapi ketidakpastian.

Sebagai informasi, kasus dugaan penganiayaan itu terjadi pada 15 Juni 2026 di warung makan milik Karina Ranau, Warung Jukut Goreng Samali, kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Peristiwa bermula ketika seorang pria datang untuk memesan makanan sebelum warung beroperasi.

Perselisihan kemudian terjadi setelah pria tersebut ditegur karena kendaraannya menghalangi akses ruko tetangga.

Karina Ranau mengaku tangannya dicengkeram dan tubuhnya didorong hingga terjatuh ke aspal. Akibat kejadian itu, ia mengalami luka lecet, memar, serta trauma.

Hal tersebut menjadi perhatian Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) melalui Media Training bertema "Penguatan Kapasitas Media dalam Diskursus Energi Surya Nasional" di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan hybrid tersebut mempertemukan jurnalis media nasional dan daerah dengan narasumber dari PT PLN (Persero), industri energi surya, serta lembaga kajian kebijakan iklim. Pembahasan mencakup aspek teknis PLTS, perkembangan industri, regulasi, hingga pembiayaan proyek.

Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, mengatakan media memiliki posisi strategis dalam menjembatani informasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

"Bagi AESI, 100 GWp adalah ambisi sekaligus mandat kerja. Agar ambisi ini menjadi aksi, pemerintah, pelaku industri, dan publik perlu bergerak bersama untuk memahami dan mengawal setiap prosesnya. Di sinilah rekan-rekan media memegang peran kunci," ujar Mada.

Ia berharap pemberitaan energi surya tidak hanya berfokus pada angka target pembangunan, tetapi juga mengangkat manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami ingin pemberitaan energi surya menghadirkan cerita yang lebih utuh dari angka target, yaitu manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari listrik yang lebih andal, terbukanya lapangan kerja hijau, hingga tumbuhnya ekonomi lokal," katanya.

Program PLTS 100 GWp diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026. Namun, kapasitas terpasang PLTS nasional hingga pertengahan 2026 baru sekitar 1,5 GW. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi untuk mengejar target.

Manajer Pengendalian Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero), Joko Purnomo, menjelaskan PLTS menjadi salah satu tumpuan penambahan pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL 2025–2034.

Ia memaparkan berbagai jenis instalasi PLTS, mulai dari atap, ground-mounted, hingga terapung, termasuk skema Independent Power Producer (IPP) yang memungkinkan pengembang swasta membangun pembangkit dan menjual listriknya kepada PLN.

"Keberhasilan program kelistrikan sangat memerlukan dukungan publik. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap dapat membangun pemahaman dan sinergi bersama dalam rangka mendukung pengembangan PLTS di Indonesia agar dapat terus tumbuh guna meningkatkan ketahanan energi listrik bagi masyarakat," ujar Joko.

Dari sisi industri, AVP of Public Policy & Government Relations Suryanesia sekaligus pengurus AESI, Zidny Ilman, menegaskan keberhasilan target 100 GWp sangat bergantung pada kesiapan ekosistem industri surya.

"Kami percaya kunci dari keberhasilan Program 100 GWp adalah memastikan terciptanya ekosistem industri surya yang sehat," katanya.

Menurut Zidny, kepastian regulasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari PLN, investor, lender, developer, kontraktor EPC, hingga manufaktur. Keselarasan tersebut menjadi fondasi penting agar proyek dapat berjalan dan menarik investasi.

Sementara itu, Director Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, mengungkapkan peluang pembiayaan hijau global dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan PLTS. Namun, investor membutuhkan kepastian pasar dan kelayakan proyek atau bankability.

"Investor membutuhkan kepastian pasar, dan salah satu sumber kepastian itu adalah terlihatnya opsi proyek PLTS beragam serta antusiasme masyarakat yang mulai terlihat di berbagai media," ujar Tiza.

Ia menambahkan pemberitaan mengenai penghematan biaya listrik dan kemudahan pemasangan PLTS dapat membantu mengurangi keraguan pasar sekaligus menarik investasi hijau ke Indonesia.

Untuk memperluas pemberitaan energi surya, AESI juga mendorong kolaborasi dengan media daerah melalui kehadirannya di Balikpapan, Bali, Medan, dan Surabaya.

AESI turut membuka Journalist Writing Competition dengan total hadiah Rp17.750.000. Peserta dapat memilih tiga fokus penulisan, yakni eksekusi teknis dan integrasi Battery Energy Storage System (BESS), kebijakan dan regulasi, serta pembiayaan dan kelayakan proyek PLTS.

Artikel mendalam untuk media cetak maupun daring dapat dikirimkan pada 6 November hingga 6 Desember 2026 melalui [comms@aesi.or.id](mailto:comms@aesi.or.id) dan [energi.eits@gmail.com](mailto:energi.eits@gmail.com).

Melalui kolaborasi tersebut, AESI berharap media tidak hanya menyampaikan perkembangan target energi surya, tetapi juga mengawal implementasinya, mengungkap tantangan di lapangan, serta memastikan manfaat transisi energi dapat dirasakan masyarakat.

Penangkapan berlangsung di kawasan Silayang-layang, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, tepatnya disatu gudang milik warga setempat.

Kedua pelaku berinisial SPH alias Cecun (24), warga Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, dan LL (48), warga Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Keduanya beragama Islam dan berprofesi sebagai wiraswasta.

Dalam penggerebekan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa,1,61 Gram Sabu,1 unit Timbangan digital kecil,10 plastik klip kosong,1 alat hisap (bong), uang tunai Rp130.000.

Kasus bermula dari informasi yang diterima Kepolisian dari masyarakat sekitar pukul 19.00 WIB, yang menerangkan bahwa adanya aktivitas mencurigakan berupa transaksi Narkotika di lokasi tersebut.

Kasat Resnarkoba Polres Padang Sidimpuan, AKP Juli Purwono bersama KBO Satnarkoba Ipda Amun K. Siregar segera menurunkan tim opsnal ke lokasi. Sekira pukul 22.00 WIB, penindakan dilakukan tepat saat kedua tersangka sedang bertransaksi.

"Dari tangan SPH alias Cecun ditemukan Sabu, sementara LL yang diduga sebagai penjual, mengakui pasokan barang haram tersebut berasal dari seseorang yang dikenal dengan nama Ipin, yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan," terang Kasat kepada wartawan Jumat (6/11/2026).

Kedua tersangka disangka melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polres Padang Sidimpuan mengimbau masyarakat agar aktif berperan dalam mencegah peredaran Narkotika.

Laporkan aktivitas mencurigakan melalui Call Center 110. Bersama kita jaga lingkungan, tidak beri ruang bagi Narkoba. (**)

Barang bukti yang dimusnahkan di Deli Serdang, Sumatera Utara ini, diantaranya 779 Kilogram sisik Trenggiling jenis Manis Javanica, kulit dan 3 kantong tulang Harimau Sumatera, hingga bagian tubuh Beruang Madu.

Pemusnahan barang bukti kejahatan satwa liar dilindungi dilakukan KementerianKehutanan bersama sejumlah instansi terkait di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (5/11/2026).

Selain itu, barang bukti lainnya berupa tanduk Kambing hutan, tanduk Rusa, tanduk Kijang, serta 27 karung kulit Ular dari berbagai jenis.

Seluruh barang bukti merupakan hasil pengungkapan kasus kejahatan kehutanan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pemusnahan dilakukan sesuai ketentuan hukum untuk memastikan barang bukti kejahatan tidak kembali beredar, sekaligus mencegah potensi penyebaran penyakit dari bagian tubuh satwa.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyebut besarnya barang bukti yang dimusnahkan menunjukkan seriusnya ancaman kejahatan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.

Ia menegaskan, penanganan kejahatan satwa liar tidak cukup hanya dengan menindak pelaku, tetapi harus dilakukan sejak dari habitat asal satwa.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menegaskan perlindungan satwa liar merupakan tanggung jawab bersama agar spesies yang terancam punah tetap terjaga di alam.

Pemusnahan ini menjadi pengingat bahwa perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata terhadap keseimbangan ekosistem dan kelangsungan keanekaragaman hayati Indonesia. (**)

Melalui bimbingan teknis (bimtek), 16 perwakilan Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak (Gebrak) dibekali pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi.

‎Kegiatan yang dirangkai dengan sosialisasi anti-penyuapan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Cakra II PN Medan, Jumat (6/11/2026), mulai pukul 09.30 WIB.

Acara dibuka langsung Ketua PN Medan, Mardison, S.H., serta dihadiri hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), panitera, sekretaris, dan Panitera Muda PHI.

‎Dalam sambutannya, Mardison menegaskan bahwa pimpinan dan seluruh aparatur PN Medan berkomitmen memberikan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan.

‎Ia secara tegas mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktik transaksional, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penanganan perkara di lingkungan PN Medan.

‎Menurut Mardison, komitmen tersebut diperkuat melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah dijalankan PN Medan sejak 2023. Sistem tersebut menjadi salah satu langkah untuk membangun integritas aparatur sekaligus mencegah potensi praktik penyuapan di lingkungan pengadilan.

‎Ia menjelaskan, bimtek tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada pekerja dan buruh mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam pelayanan peradilan.

‎Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, mengatakan kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Surya Dharma dan Usaha Tarigan.

‎"Keduanya memaparkan materi mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur nonlitigasi dan litigasi," ujar Soniady.

‎Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Para peserta terlihat antusias menggali informasi, khususnya mengenai tahapan dan prosedur penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pihak pengusaha.

‎Sementara itu, perwakilan peserta, Buldozer Purba, mengapresiasi inisiatif PN Medan yang telah memberikan ruang edukasi bagi kalangan pekerja dan buruh.

‎Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan tambahan wawasan yang penting, terutama dalam memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta mengetahui komitmen pengadilan dalam menerapkan pelayanan yang bersih dan bebas dari penyuapan.

‎"Kita berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan sehingga semakin banyak pekerja dan buruh memahami proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pentingnya pelayanan peradilan yang bersih dan transparan," katanya.

Pasalnya, penutupan akses jalan yang telah berlangsung selama lebih dari satu bulan itu dinilai sudah menggangu mobilitas masyarakat penggunaan jalan yang biasa melintas di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, penutupan akses Jalan HM Said tersebut juga menyulitkan umat Budha yang ingin beribadah di Vihara Candi Buddha yang tepat berada di depan Mapolrestabes Medan.

"Sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan penutupan akses Jalan HM Said. Bukan hanya masyarakat yang biasa melintas disana yang terganggu, tetapi juga umat Budha yang ingin beribadah di vihara yang berada tepat di depan Mapolrestabes Medan," ucap Hasyim SE kepada wartawan di Medan, Jumat (6/11/2026).

Dikatakan wakil rakyat dari Dapil Sumut 1 (Medan A) itu, penutupan akses jalan HM Said selama satu bulan lebih tidak memiliki urgensi yang kuat.

Hasyim mengatakan, dirinya memahami alasan Polrestabes Medan melakukan penutupan akses Jalan HM Said untuk mengantisipasi aksi unjukrasa yang dilakukan di Mapolrestabes Medan. Akan tetapi, penutupan akses jalan tersebut seharusnya hanya boleh dilakukan saat aksi unjukrasa berlangsung, bukan dilakukan seterusnya.

"Kalau misalnya ada aksi unjukrasa, silakan saja ditutup akses jalannya. Tetapi saat tidak ada aksi unjukrasa, ya akses jalan itu harus dibuka. Sama halnya seperti aksi unjukrasa di DPRD Sumut, akses Jalan Imam Bonjol selalu ditutup sementara. Tetapi saat aksi unjukrasa di DPRD Sumut telah selesai, akses Jalan Imam Bonjol langsung dibuka kembali. Begitu juga yang kita harapkan di Jalan HM Said," katanya.

Diungkapkan Hasyim, Jalan HM Said merupakan fasilitas umum yang harus selalu dapat di akses oleh seluruh masyarakat. Apalagi, terdapat vihara sebagai rumah ibadah umat Budha di wilayah tersebut.

"Saya berharap, Polda Sumut dapat memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Saya juga yakin dan percaya, Kapolrestabes Medan akan mengambil langkah yang bijaksana dengan membuka kembali akses Jalan HM Said," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, penutupan akses Jalan HM Said dari Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Markas Kepolisian Resort Kota Besar (Mapolrestabes) Medan menuai keluhan masyarakat, khususnya umat Budha yang akan melaksanakan ibadah di Vihara Candi Buddha.

Penutupan akses yang menurut pengurus vihara telah berlangsung lebih dari satu bulan tersebut disebut-sebut dilakukan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa. Namun, kebijakan itu dipertanyakan karena dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan ketika tidak ada demonstrasi berlangsung. Sejumlah umat Budha pun mengeluhkan sulitnya mencapai vihara akibat penyekatan jalan.

"Kami hanya ingin datang beribadah, namun jalan menuju vihara ditutup sehingga kami harus berputar mencari akses lain. Kalau hanya saat ada demonstrasi, kami bisa memahami. Tetapi kalau setiap hari ditutup, bagaimana kami mau beribadah?" kata seorang umat yang akan beribadah di Viahara Candi Buddha yang lokasinya persis di depan Mapolrestabes Medan.

Ketua Vihara Candi Buddha Medan, Chandra Alifuddin, saat dimintai tanggapan menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

"Kami sangat menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan. Namun, penutupan akses ini sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Sementara itu, tidak setiap hari ada kegiatan unjuk rasa. Kami mempertanyakan sampai kapan kondisi ini harus berlangsung," ungkap Chandra.

Menurutnya, dampak penutupan jalan bukan hanya dirasakan oleh pengurus dan umat vihara, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

"Umat kami kesulitan datang beribadah, kegiatan operasional vihara terganggu, dan masyarakat pengguna jalan juga harus menghadapi kemacetan akibat pengalihan arus lalu lintas. Tentu ini sangat merugikan masyarakat," lanjutnya.

Penutupan berkepanjangan tersebut juga dikhawatirkan menghambat aktivitas usaha di sekitar lokasi, memperpanjang waktu perjalanan, serta menyulitkan akses kendaraan dalam kondisi darurat.

Chandra berharap pihak kepolisian dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penutupan akses. Khususnya pada hari-hari ketika tidak terdapat aksi demonstrasi.

"Kami tidak meminta pengamanan dihentikan. Kami hanya berharap pengamanan dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan hak umat untuk beribadah. Jangan sampai masyarakat yang tidak berkaitan dengan demonstrasi justru ikut menanggung dampaknya," ujarnya.

Ia juga berharap Kapolda Sumatera Utara dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang telah berlangsung lebih dari satu bulan tersebut.

"Kami memohon perhatian Bapak Kapolda agar ada evaluasi dan solusi yang jelas. Keamanan harus tetap dijaga, tetapi masyarakat juga membutuhkan kepastian akses untuk beribadah dan menjalankan aktivitas sehari-hari," pungkas Chandra. (**)

Ridwan menyadari PSMS bukan lawan yang bisa dihadapi dengan mengandalkan kemampuan individu semata. Menurutnya, kekuatan tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut justru terletak pada kerja sama antarpemain yang terbangun dengan baik, mulai dari lini belakang, tengah hingga sektor penyerangan.

Persiraja sendiri datang ke Medan dengan modal kepercayaan diri yang mulai membaik. Ridwan menyebut timnya sedang menunjukkan perkembangan positif setelah melewati sejumlah pertandingan sebelumnya.

Ia mengakui perjalanan Persiraja tidak sepenuhnya berjalan mulus. Namun, di balik hasil yang belum sesuai harapan, terdapat perkembangan permainan dan kualitas individu pemain yang menjadi modal untuk bangkit.

"Kita ingin mengembalikan kepercayaan diri pemain. Meskipun dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya ada kesalahan, tetapi ada sisi positif yang saya lihat. Ability atau kemampuan pemain itu sangat baik," ujar Ridwan dalam konferensi pers jelang pertandingan lewat aplikasi zoon.

Menurut Ridwan, persoalan utama yang harus dibenahi bukan semata-mata kemampuan teknis pemain, melainkan bagaimana mengembalikan keyakinan mereka agar bisa tampil lebih lepas di lapangan.

"Bagaimana caranya mengembalikan kemampuan itu dengan mengembalikan kepercayaan diri mereka. Ketika kepercayaan diri sudah didapatkan, dengan sendirinya kemampuan mereka akan keluar. Mereka bisa bermain lebih lepas dan lebih baik lagi," katanya.

Mantan pemain nasional dan tim nasional Indonesia itu mengungkapkan, proses membangun kembali kepercayaan diri tersebut terus dilakukan melalui latihan maupun pertandingan. Hasilnya mulai terlihat dari perkembangan permainan Persiraja dalam beberapa kesempatan terakhir.

"Alhamdulillah, dari pertandingan ke pertandingan dan hari demi hari latihan, baik dalam latihan maupun pertandingan, kita terus mencoba meningkatkan itu. Kepercayaan diri pemain juga sudah mulai meningkat," ungkapnya.

Meski demikian, Ridwan tidak ingin anak asuhnya cepat berpuas diri. Ia menilai Persiraja masih memiliki ruang besar untuk berkembang dan mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki.

"Tim ini adalah tim yang terus berkembang. Kita berharap apa yang sudah dicapai sekarang ini masih belum apa-apa. Masih banyak hal yang bisa digali dan dikeluarkan oleh pemain. Kalau semuanya bisa keluar, hasilnya tentu akan jauh lebih baik," tegas Ridwan.

Ketika ditanya mengenai pemain PSMS yang paling patut diwaspadai, Ridwan justru tidak menunjuk satu atau dua nama. Ia menilai kekuatan Ayam Kinantan terletak pada organisasi permainan dan kerja sama tim yang solid.

Menurutnya, PSMS memiliki keseimbangan permainan di setiap lini. Hal tersebut membuat ancaman tidak hanya datang dari pemain tertentu, tetapi bisa muncul melalui kombinasi serangan yang dibangun secara kolektif.

"Kita melihat PSMS lebih terlihat sebagai tim yang kolektif, tim yang bermain secara tim. Dari belakang, tengah maupun depan, tidak ada yang terlalu menonjol secara individu," jelasnya.

"Bukan karena mereka tidak bagus secara individu, tetapi penonjolan individu itu tereduksi karena kerja sama taktiknya sangat baik. Jadi, kita melihat PSMS sebagai tim yang bagus secara kolektif dibandingkan individu," lanjut Ridwan.

Ia secara khusus menyoroti kontribusi para pemain PSMS dalam membangun serangan. Termasuk ketajaman striker asal Spanyol, Siverio, yang saat ini masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak kompetisi.

Ridwan mengingatkan bahwa produktivitas Siverio tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras rekan-rekannya.

"Meskipun Siverio mencetak banyak gol dan sekarang berada dalam daftar top scorer, gol-gol tersebut juga banyak dihasilkan dari kerja keras pemain lainnya. Kemudian kolektivitas yang dibangun mulai dari belakang ke depan. Itu yang menjadi poin penting untuk kita waspadai," tegasnya.

Dengan demikian, Persiraja tidak hanya akan berkonsentrasi menghentikan pergerakan satu pemain, melainkan berusaha meredam keseluruhan skema permainan PSMS.

Dari sisi kesiapan skuad, Ridwan membawa kabar positif. Ia memastikan seluruh pemain, baik lokal maupun asing, berada dalam kondisi tersedia untuk pertandingan melawan PSMS.

Itu berarti, bek asal Brasil, Daniel Alemao, gelandang asal Uruguay, Martín Chaves hingga striker Djakaridja Junior Traoré siap diturunkan pada laga kontra PSMS Medan.

Persiraja masih memiliki satu agenda latihan terakhir sebelum pertandingan. Dari sesi tersebut, tim pelatih akan melihat kondisi kebugaran sekaligus menentukan kebutuhan komposisi pemain yang akan diturunkan.

"Yang pasti, semua pemain lokal dan asing available. Kita masih ada satu kali latihan hari ini. Kita lihat bagaimana kondisi dan kebutuhan untuk pertandingan besok," ungkapnya.

Sementara itu, mendampingi Ridwan, pemain Persiraja, Fityan mengaku timnya siap untuk tampil maksimal di kandang PSMS Medan.

Persiraja memiliki modal kemenangan 3-1 atas Persiku Kudus pada pertandingan sebelumnya, Jumat (30/10/2026). Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Laskar Rencong sebelum bertandang ke Medan.

Penegasan itu disampaikan Sofyan Tan dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertajuk "Mengenal MPR RI, Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat" yang digelar di Aula Djonny Taslim, Universitas Satya Terra Bhinneka, Jalan PDAM Tirtanadi, Medan Sunggal, Jumat (6/11/2026).

Menurut Sofyan Tan, kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus benar-benar tegak dan tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut tidak boleh berhenti sebagai norma konstitusional, melainkan harus hadir dalam berbagai kebijakan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menilai sektor pendidikan menjadi salah satu tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana negara menjalankan amanat konstitusi secara adil dan berperikemanusiaan.

Pasal 31 UUD NRI 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sekaligus menegaskan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar. Karena itu, menurutnya, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh kesempatan belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

Sebagai anggota MPR/DPR RI, Sofyan Tan mengaku secara konsisten turun langsung menemui masyarakat setiap tahun, khususnya orangtua dan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan. Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda menyerap aspirasi, tetapi juga sarana untuk melihat secara langsung apakah penyelenggaraan sistem pendidikan nasional telah berjalan sesuai amanat konstitusi.

Melalui dialog bersama mahasiswa penerima beasiswa dan keluarganya, ia berupaya mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari akses pendidikan, keberlanjutan perkuliahan, hingga ketepatan penyaluran bantuan pendidikan.

Sofyan Tan menekankan bahwa program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, harus benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan. Ketepatan sasaran menjadi hal penting agar anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Baginya, pengawalan terhadap anggaran dan program bantuan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga amanat konstitusi. Negara harus hadir memastikan pendidikan menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, bukan justru menjadi beban yang menghambat anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh kesempatan meraih pendidikan tinggi.

Dalam sarasehan tersebut, Dosen Pancasila Universitas Satya Terra Bhinneka, Lisnawati Ginting, SH, MH, turut memaparkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap peran lembaga negara dan prinsip representasi dalam sistem demokrasi.

Lisnawati menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat perlu disampaikan melalui mekanisme konstitusional agar dapat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengawal jalannya pemerintahan.

Ia juga menekankan pentingnya musyawarah dan sikap saling menghormati di tengah perbedaan sebagai landasan menjaga kehidupan kebangsaan. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dinilai penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto dan Pandapotan Tamba. Peserta sarasehan terdiri atas orangtua mahasiswa serta mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas peran, fungsi, serta kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran Bansos tahun 2027 lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang valid.

Hingga saat ini, sebanyak 1.111.422 kepala keluarga (KK) di Sumut telah terdaftar dalam Perlinsos Digital dari target 4.864.605 KK. Pemprovsu terus mengoptimalkan percepatan pendaftaran dan verifikasi hingga akhir tahun.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Timur Tumanggor usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di Seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (6/11/2026).

Rapat tersebut diikuti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Bantuan Perlinsos Luhut Binsar Pandjaitan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Timur mengatakan, Pemprovsu segera menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat dengan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta mempercepat verifikasi data masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelaraskan data biometrik secara langsung guna memastikan validitas data calon penerima bantuan sosial.

"Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan," jelasnya.

Usai mengikuti rapat tersebut, Timur meminta Dinas Sosial Sumut segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut serta OPD terkait lainnya. Menurutnya, OPD tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan dan memperkuat fondasi data untuk mendukung percepatan Perlinsos Digital.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, proses pendaftaran dan verifikasi penerima Bansos melalui Perlinsos Digital dimulai dari registrasi, penilaian sistem, nominasi rekening bagi calon penerima yang dinilai layak, hingga penyaluran bantuan. Bansos nantinya ditransfer langsung ke rekening yang telah didaftarkan.

Saifullah menyebutkan, jumlah KK di 38 provinsi di Indonesia mencapai 96.044.487 KK. Dari jumlah tersebut, Kemensos menargetkan sebanyak 48 juta KK atau sekitar 50 persen terdaftar dalam Perlinsos Digital. Namun, hingga saat ini realisasi pendaftaran baru mencapai 18.829.945 KK.

Provinsi Aceh mencatatkan persentase pendaftaran tertinggi sebesar 51,25 persen, disusul Bali 50,73 persen dan Nusa Tenggara Barat 27 persen. Sementara itu, Sumut telah mendaftarkan 1.111.422 KK dari target 4.864.605 KK.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Saifullah meminta seluruh agen Perlinsos di kabupaten/kota agar terus aktif melakukan pendaftaran masyarakat. Saat ini, terdapat 1.091.586 agen yang telah terdaftar, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ASN pemerintah daerah, PSK, camat, masyarakat umum, perangkat desa/kelurahan, serta kepala lingkungan dan RT/RW.

"Dari lima unsur agen, pendaftaran terbanyak pada pendamping PKH menyumbang 40,6 persen pendaftaran. Saya ingin jejaring pemda harus bergerak menyusul. Untuk mempercepat, Kemensos mengarahkan agar menggerakkan agen di seluruh daerah. Oleh karena itu saya meminta untuk membangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warganya," paparnya.

Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menyampaikan sejumlah rencana aksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pelaksanaan nasional digitalisasi Perlinsos.

Salah satunya, mengarahkan gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia untuk mempercepat registrasi masyarakat yang membutuhkan bansos di wilayah masing-masing, dengan target pendaftaran mencapai 50 persen dari populasi KK di setiap daerah.

Tito juga menginstruksikan gubernur agar memantau perkembangan pendaftaran Perlinsos secara berkala di setiap kabupaten/kota.

Selain itu, seluruh ASN pemerintah daerah dan kader di bawah pembinaan pemerintah daerah diminta berperan sebagai agen Perlinsos untuk membantu registrasi masyarakat yang membutuhkan.

"Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran. Baik bansos dalam bentuk tunai ataupun non tunai. Untuk daerah, ini juga bisa menjadi langkah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran. Kami menyarankan agar setiap daerah membentuk tim, apapun itu namanya yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah, didampingi oleh Dukcapil. Kemudian Sekda sebagai pengawas dan penanggungjawab kepala daerah," pungkasnya. (**)