Penyerahan yang dijadwalkan, Kamis (29/10/2026) oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai langkah mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias.

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya mengatakan, perhatian Gubsu terhadap pembangunan Kepulauan Nias merupakan bentuk komitmen Pemprovsu untuk mendorong daerah tersebut semakin maju dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Surya dalam rapat persiapan penyerahan berita acara serah terima P3D RSUD dr M Thomsen, Senin (26/10/2026).

Menurut Surya, kehadiran jajaran Pemprovsu yang sempat berkantor di Kepulauan Nias merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melihat secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat.

"Salam dari Bapak Gubernur, keinginan beliau Kepulauan Nias ini harus bisa lebih baik lagi. Itu tekad kami," ujar Surya.

Ia mengakui, perhatian Pemprovsu terhadap Kepulauan Nias terkadang menimbulkan pertanyaan dari daerah lain yang juga mengharapkan perhatian serupa.

Namun, hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat Pemprovsu untuk turun langsung ke daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Surya menegaskan, upaya memajukan Kepulauan Nias merupakan bagian dari komitmen yang telah disampaikan sejak masa sosialisasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Kalau Nias ini nanti tidak bisa lebih baik di kepemimpinan Pak Bobby, tentu yang salah kami-kami ini," tegasnya.

Terkait persiapan penyerahan P3D RSUD dr M Thomsen, Surya menjelaskan seluruh proses harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Apabila masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam berita acara maupun aspek teknis lainnya, seluruh pihak diminta membahasnya bersama agar proses penyerahan berjalan dengan baik.

Ia juga menyebutkan Pemprovsu telah membentuk tim percepatan melalui Surat Keputusan Gubernur. Dalam susunan tim tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah bertindak sebagai pengarah, sedangkan sekretaris daerah menjadi penanggung jawab proses serah terima di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Surya turut menyinggung Surat Menteri Kesehatan Nomor 0201/D/2430/2026 tertanggal 30 Juni 2026 terkait revitalisasi rumah sakit umum daerah di Kabupaten Nias sebagai salah satu dasar yang menjadi perhatian dalam proses tersebut.

Dalam rapat itu, sejumlah pejabat Pemprovsu dilibatkan untuk mendampingi persiapan penyerahan, diantaranya Pj Sekda Sumut, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta perangkat daerah terkait lainnya.

Sementara itu, Pj SekdaTimur Tumanggor mengatakan jajaran Pemprovsu menjalankan arahan Gubernur untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kepulauan Nias.

Ia menyebutkan, perhatian tersebut juga ditunjukkan melalui kehadiran jajaran Pemprovsu yang sempat berkantor di Kepulauan Nias untuk melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemprovsu berharap seluruh persiapan penyerahan aset dan administrasi RSUD M Thomsen dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga proses serah terima pada 29 Oktober 2026 berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulo Gulo menyatakan dukungan terhadap rencana penyerahan RSUD M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunung Sitoli. Namun, ia meminta agar proses peralihan aset dan pengelolaan rumah sakit tersebut dipersiapkan secara matang sehingga tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ya'atulo mengapresiasi perhatian Gubernur dan Wakil terhadap pembangunan Kepulauan Nias, termasuk fasilitasi proses penyerahan rumah sakit tersebut kepada Pemerintah Kota Gunung Sitoli.

Atas perhatian Pak Gubernur maupun Wakil di Kepulauan Nias ini, kami mengucapkan terima kasih. Termasuk dalam memfasilitasi penyerahan RSUD dr M Thomsen ke Kota Gunungsitoli," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Gunung Sitoli Sowa'a Laoli juga menyatakan pihaknya siap menerima penyerahan RSUD dr M Thomsen dari Pemerintah Kabupaten Nias. Pemko Gunung Sitoli bahkan telah menyiapkan regulasi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) rumah sakit tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan setelah proses serah terima.

Sowa'a juga meng lapresiasi Gubernur dan wakil serta seluruh jajaran Pemprovsu yang telah memfasilitasi proses penyerahan rumah sakit tersebut.

"Atas nama Pemko Gunung Sitoli, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil, dan seluruh jajaran Pemprovsu yang senantiasa memfasilitasi sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan persiapan penyerahan RSUD dr. M. Thomsen," ujarnya.

Ia menilai penyerahan rumah sakit tersebut memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemko Gunung Sitoli menyatakan kesiapan menerima pengelolaan rumah sakit tersebut dengan tetap memperhatikan berbagai aspek teknis yang perlu disepakati bersama. (**)

"Ini jadi peringatan bagi pemerintah tidak sekadar mengumumkan program tiga juta rumah, tetapi harus membuktikan langkah nyata untuk menjawab besarnya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat saat ini," tegas Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Senin (26/10/2026) melalui telepon dari Kabupaten Karo menanggapi pemberitaan terkait 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah layak huni.

Salmon menilai, angka 30 juta tersebut menunjukkan persoalan perumahan nasional masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keseriusan pemerintah. Ketersediaan rumah layak huni bukan sekadar persoalan tempat tinggal, melainkan menyangkut kesejahteraan, kesehatan, keamanan dan masa depan keluarga Indonesia.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus memiliki peta jalan yang jelas, target tahunan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang transparan.

Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat jumlah keluarga yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak jauh lebih besar.

Jangan sampai program tiga juta rumah hanya menjadi angka target yang terdengar besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah harus memastikan siapa penerimanya, di mana rumah dibangun, bagaimana pembiayaannya dan sejauh mana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengaksesnya," ujar Salmon.

Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menambahkan, pendataan kebutuhan rumah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa dan kelurahan agar bantuan tidak salah sasaran serta benar-benar dinikmati keluarga yang membutuhkan, bukan hanya masyarakat yang relatif lebih mudah mengakses fasilitas pembiayaan.

Salmon juga berharap agar pemerintah mengevaluasi berbagai hambatan penyediaan rumah layak, mulai dari keterbatasan lahan, harga rumah yang tidak terjangkau, akses pembiayaan, hingga ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan akses transportasi.

"Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar yang memadai berisiko tidak memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya," tandasSalmon Sumihar sembari berharap kepada pemerintah, agar program 3 juta rumah, bisa menjadi solusi bagi 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.

Menurut mantan anggota DPRD Karo ini, keberhasilan program tiga juta rumah tidak boleh hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari jumlah keluarga yang benar-benar memperoleh hunian layak, aman dan terjangkau.

Pemerintah harus membuka perkembangan realisasi program secara berkala agar publik dapat mengawasi dan menilai hasilnya secara objektif.

"Persoalan 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui program yang tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Rakyat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar janji pembangunan," tandasnya. (**)

Program ini diharapkan mampu memperkuat identitas dan kreativitas lokal sekaligus meningkatkan produktivitas kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mendengarkan paparan dan presentasi calon nominasi pemenang KKSB Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (26/10/2026).

Bobby didampingi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) M Suib, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugrah, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rahmat Hidayat Siregar.

Bobby mengatakan, program KKSB diikuti 45 proposal dari desa dan kelurahan diseluruh kabupaten/kota se-Sumut. Tim penjaringan telah merampungkan berbagai tahapan evaluasi, termasuk Rapat Pleno II Hasil Penilaian Verifikasi dan Validasi Lapangan.

"Ada beberapa indikator penilaian yang harus dipenuhi. Salah satunya desa yang mempunyai permasalahan atau persoalan, namun di dalamnya memiliki potensi. Misalnya daerah yang punyai aliran sungai atau anak sungai yang selama ini mengganggu pemandangan atau tempat pembuangan sampah. Ini dianggap masalah, namun mempunyai potensi yang bisa diubah menjadi penyelesaian. Kemudian penyelesaian itu ada tambahan potensi ekonomi," terang Gubsu.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby mendengarkan paparan dan presentasi calon nominasi pemenang KKSB dari tiga kabupaten, yakni Serdang Bedagai (Sergai), Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan (Humbahas).

Paparan disampaikan langsung oleh Bupati Sergai Darma Wijaya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, dan Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan.

Program KKSB merupakan Program Strategis Daerah (PSD) pada era kepemimpinan Bobby Nasution dan Surya. Pemprovsu menyiapkan bantuan khusus hingga Rp50 Miliar bagi desa dan kelurahan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dalam paparannya, Asri Ludin menjelaskan rencana pengembangan sentra wisata tanaman hias di Kabupaten Deli Serdang yang diberi nama Harapan Square. Kawasan tersebut berada di Dusun VII–XI, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Asri menjelaskan, Desa Bangun Sari Baru merupakan wilayah dataran rendah yang berjarak sekitar 25 Kilometer dari Kota Medan. Lokasinya yang strategis dinilai potensial menjadi destinasi kunjungan wisatawan yang baru tiba di Bandara Internasional Kualanamu.

"Di kawasan itu, masyarakat sekitar sudah ada yang menjual tanaman hias, namun belum tertata. Sehingga dengan adanya Harapan Square ini lokasinya lebih teratur dan menjadikan nilai tambah," ujarnya.

Asri menjelaskan, terwujudnya Harapan Square diproyeksikan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan survei yang dilakukan, pendapatan penjual bunga di kawasan tersebut rata-rata berkisar Rp2 Juta hingga Rp5 Juta per bulan.

Dengan adanya Harapan Square, pendapatan penjual bunga diperkirakan meningkat menjadi Rp5 Juta hingga Rp10 Juta per bulan.

Program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar yang mayoritas berasal dari keluarga miskin, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas distribusi produk tanaman hias, menambah jumlah UMKM, serta mengurangi jumlah keluarga miskin. (**)

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada masyarakat, terutama penerima manfaat program dan pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan di lapangan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, persoalan pembayaran Bansos ini perlu mendapat perhatian serius, terlebih masih terdapat sejumlah pihak yang belum menerima haknya.

Sementara itu, sebagian lainnya disebut telah menerima pembayaran sehingga memunculkan ketidakmerataan dalam penyalurannya.

Menurutnya, pembahasan anggaran 2026 memang menjadi perhatian, tetapi penyelesaian kewajiban anggaran tahun sebelumnya juga tidak boleh diabaikan.

Pemerintah perlu memastikan persoalan yang belum tuntas dapat segera diselesaikan secara jelas dan terukur.

"Ini menyangkut hak masyarakat yang harus disalurkan kepada mereka. Jangan sampai ada yang sudah dibayarkan, sementara yang lain belum, padahal sama-sama memiliki hak," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (26/10/2026).

Tak hanya itu, ia juga meminta tanggapan atas batalnya rapat dengar pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut dengan Kepala Biro Kesra Pemprovsu. Harusnya jadwal pukul 10.00 WIB, tak datang dan ditunggu pukul 11.00 WIB.

Karena tak kunjung datang, akhirnya ditunggu pukul 14.00 WIB. Namun kepala biro tak kunjung datang. Rapat akhirnya batal, padahal akomodasi rapat sudah disiapkan.

"Kita dapat informasi, Kabiro menggantikan Gubsu dalam satu acara. Tidak ada kepastian kapan selesainya," sebut anggota DPRD Sumut Fraksi PKS lainnya, Fatimah.

Untuk diketahui, anggota Komisi E DPRD Sumut yang sudah hadir yakni, Pantur Banjarnahor, dr Mustafa Kamil Adam Sp.PD, Muhammad T Mikael Purba, Fajri Akbar.

Masih kata Darwis, persoalan pembayaran Bansos tersebut telah beberapa kali disampaikan, baik dalam forum terbuka maupun melalui komunikasi dengan pihak terkait.

Bahkan, ia mengaku kembali melakukan pengecekan untuk mengetahui perkembangan proses pencairan.

"Bahkan Gubsu Bobby Nasution dua kali menyampaikan di depan sidang paripurna bahwa bansos dicairkan secepatnya," tegas Ahmad Darwis.

Namun, hingga kini belum ada kepastian yang jelas mengenai waktu pembayaran. Ia menilai, kemungkinan pencairan baru dilakukan pada akhir tahun perlu dijelaskan secara terbuka agar pihak-pihak yang menunggu pembayaran memperoleh kepastian.

Ahmad Darwis juga menyoroti kendala yang disebut berkaitan dengan sistem administrasi atau proses pengunggahan dokumen.

Menurutnya, penjelasan mengenai kendala tersebut tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, tetapi harus diperkuat dengan pemberitahuan resmi.

"Kalau memang ada kendala sistem, sampaikan secara resmi. Jadi, kita mengetahui persoalan yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan interpretasi masing-masing pihak," tegasnya.

Ia meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan transparan mengenai tahapan administrasi, kendala pencairan, serta target penyelesaian pembayaran. Dengan begitu, persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Ahmad Darwis menegaskan, penyelesaian pembayaran harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat.

Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pembahasan anggaran baru, tetapi juga memastikan kewajiban yang belum diselesaikan dapat dituntaskan sesuai ketentuan.

Terkait hal ini, Ahmad Darwis sudah menghubungi Pj Sekdaprovsu agar kembali menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubsu.

"Yang terpenting, hak masyarakat harus dipenuhi. Harus ada kejelasan kapan dibayarkan dan apa kendalanya. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian," pungkasnya.

Sementara dilihat dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Biro Kesra Pemprovsu, ada beberapa pos anggaran untuk Bansos dengan total nilai mencapai Rp168,72 Miliar dan ditambah alokasi anggaran beasiswa pendidikan sebanyak Rp7,05 Miliar.

Anggaran tersebut dengan kategori swakelola dan sudah ada sejak Januari 2026. Namun sebagian besar anggota DPRD Sumut mengaku belum ada pencairan Bansos ke masyarakat di daerah pemilihannya.

Menurut informasi, sejumlah pimpinan sudah dicairkan Bansosnya. (**)

Gugatan tersebut didaftarkan tim kuasa hukum Dita Permata Asih Sinaga dari LAW FIRM JULHERI SINAGA, S.H. & PARTNERS ke Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus, Senin (26/10/2026).

Dalam gugatan itu, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Head Office ditetapkan sebagai Tergugat I, PT WOM Finance Cabang Medan 2 sebagai Tergugat II, dan PT Komando Tidar Jaya selaku perusahaan pihak ketiga atau debt collector sebagai Tergugat III.

Penggugat menuntut ketiga perusahaan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian materiil dan immateriil dengan total Rp303.330.000.

Persoalan bermula dari penarikan mobil Toyota Yaris bernomor polisi BK 1098 MF pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dita diketahui memiliki perjanjian pembiayaan multiguna dengan skema sale and leaseback melalui WOM Finance Cabang Medan 2, berdasarkan kontrak Nomor 1654120240607129.

Menurut kuasa hukum, kliennya mengalami keterlambatan pembayaran angsuran ke-23 dan ke-24. Namun, pihaknya menyatakan Dita tidak pernah menerima surat peringatan resmi secara berjenjang sebelum kendaraan tersebut ditarik.

Pada 20 Oktober 2026, empat orang yang disebut mewakili pihak penagihan mendatangi kediaman Dita dan meminta adiknya, Panji Welas Tinoring Sinaga, membawa Toyota Yaris tersebut ke kantor WOM Finance dengan alasan penyelesaian tunggakan.

Namun, menurut kronologi yang disampaikan kuasa hukum, kendaraan justru diarahkan menuju kantor PT Komando Tidar Jaya di Jalan Bunga Kenanga Nomor 20, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Medan.

Setibanya di lokasi, pihak penagihan disebut meminta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan pemeriksaan nomor mesin serta nomor rangka.

Kuasa hukum menduga alasan tersebut merupakan bagian dari tipu muslihat karena kendaraan kemudian dibawa ke tempat penyimpanan WOM Finance tanpa persetujuan pemilik.

Sebelum mengajukan gugatan perdata, tim kuasa hukum telah melaporkan dugaan tindakan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara pada 21 Oktober 2026, dengan Nomor LP/B/1792/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.

Pelaporan itu dilakukan Irwansyah Siregar bersama Ahmad Fitrah Zauhari, S.H., yang juga menjabat Sekretaris DPC PERADI SAI Deli Serdang.

Ahmad Fitrah Zauhari menegaskan, gugatan perdata tersebut merupakan langkah hukum untuk melindungi hak konsumen dari dugaan tindakan sewenang-wenang perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga yang melakukan penagihan.

"Tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan murni perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana bisa sebuah unit ditarik dengan cara menipu dan membawa korban berputar-putar ke kantor penagih, tanpa pernah ada surat peringatan resmi sebelumnya?" ujar Fitrah di Medan, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, perusahaan pembiayaan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 serta ketentuan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Ia menilai penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, intimidasi, ataupun tipu muslihat, terlebih apabila konsumen keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela.

"Eksekusi jaminan fidusia dilarang keras dilakukan secara sepihak atau melibatkan debt collector dengan cara-cara ancaman dan tipu muslihat apabila tidak ada kesepakatan sukarela dari debitur. Jika debitur keberatan, hukum mewajibkan penyelesaiannya melalui permohonan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri, bukan dengan cara merampas di jalanan," tegasnya.

Dalam petitum gugatan, Dita melalui kuasa hukumnya meminta majelis hakim menyatakan tindakan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum serta membatalkan atau menyatakan tidak sah dokumen penarikan kendaraan yang dipersoalkan.

Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp153.330.000. Nilai tersebut, menurut pihak penggugat, dihitung berdasarkan harga pembelian kendaraan bekas secara tunai pada 2023, ditambah pembayaran angsuran pembiayaan yang telah berlangsung selama 22 bulan sejak 2024.

Selain itu, penggugat meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp150 juta atas dugaan tekanan psikologis, kerugian nama baik, dan trauma yang dialami akibat peristiwa tersebut.

Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi yang diajukan mencapai Rp303.330.000.

Gugatan tersebut masih menunggu penetapan jadwal persidangan oleh PN Medan, termasuk pemanggilan para pihak untuk mengikuti sidang perdana.

Pada acara dengan tagline 'merah berani muda beraksi' itu, Sutarto menekankan pentingnya kontribusi pemuda untuk pembangunan bangsa ini.

"Saat ini generasi muda dituntut mendobrak keterbatasan dan menjadikan nilai sejarah sebagai dorongan aksi nyata bagi bangsa," katanya.

Sutarto juga menyampaikan pesan Presiden ke-5RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Sutarto, Megawati menitipkan pesan agar generasi muda masa kini tidak gagap zaman. Anak muda dituntut harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta mempraktikkannya untuk nilai-nilai kemanusiaan.

"Anak muda harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan. Dan yang terpenting, membangun karakter yang berpihak kepada mereka yang tertindas dan diperlakukan tidak adil," imbuhnya.

Pantauan lapangan hadir pada acara tersebut, sebagai narasumber Inisiator Genbright, Ashabul Rangkuti. Inisiator Yayasan Edukasi Indonesia, Benz Dachi dan Ketua Forum Genre Indonesia, Alvi Syahrin.

Juga perwakilan berbagai komunitas seperti Putera Puteri Pemulihan Sumut, Ormawa, Genre Indonesia, Creative Student Home.

Duta berkarya Indonesia, Miss Hijab Sumut, Duta Santri Nasional, Tangan Edukasi dan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara.

Pada pemaparannya, Inisiator Genbright, Ashabul Rangkuti mengatakan, anak muda di tahun 1928 harus keluar dari zona nyaman untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kini, perjuangan itu bertransformasi menjadi perjuangan dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.

"Generasi muda perlu menjadi agen inovasi yang membawa solusi terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga disinformasi digital," ungkapnya.

Sementara itu, Inisiator Yayasan Edukasi Indonesia, Benz Dachi mengajak para anak muda untuk melakukan aksi nyata.

"Menggerakkan literasi, kepedulian sosial, serta dukungan pendidikan bagi anak-anak termasuk penyandang difabel," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Forum Genre Indonesia, Alvi Syahrin, mengajak para anakmuda menjadi pemutus rantai kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

"Kita harus lawan terus penyalahgunaan narkoba ini dan menulakan semangat berbuat yang terbaik demi diri sendiri, keluarga dan negara," jelasnya.

Di akhir acara, juga diadakan penandatanganan komitmen bersama anti narkoba dan berkontribusi bagi pembangunan. (**)

Operasi lalu lintas serentak yang akan berlangsung selama 14 hari hingga 8 November 2026 ini membawa misi utama mengubah kultur berkendara masyarakat Kota Medan agar lebih tertib dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama.

Dalam amanat tertulis Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak yang dibacakan Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, ditekankan bahwa keberhasilan operasi ini tidak diukur dari seberapa banyak penindakan yang dilakukan, melainkan dari meningkatnya kesadaran dan disiplin warga di jalan raya.

Petugas di lapangan diimbau untuk aktif mengedukasi masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan kebutuhan bersama, bukan sekadar patuh karena adanya razia.

Apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan M. Sofyan yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta jajaran lintas instansi seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Diskominfo Kota Medan.

Dalam pelaksanaannya, operasi yang bersifat terbuka ini menerjunkan personel gabungan dari TNI AD, Denpom, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan.

Strategi yang diterapkan berfokus pada deteksi dini di lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, sosialisasi secara masif, serta penegakan hukum melalui tilang elektronik maupun teguran yang humanis.

Meski mengedepankan edukasi, petugas tetap memetakan sejumlah sasaran prioritas penindakan bagi pelanggaran yang membahayakan keselamatan.

Hal tersebut mencakup pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, pengemudi di bawah pengaruh alkohol, pengendara tanpa helm SNI atau sabuk keselamatan, aksi berkendara melawan arus maupun ugal-ugalan, hingga penumpang yang nekat naik di atas kap angkutan umum.

Selain itu, kendaraan bernomor polisi tidak resmi, tanpa STNK, serta angkutan yang melebihi kapasitas dan dimensi juga menjadi target penertiban.

Hal menarik dalam Operasi Patuh Toba 2026 ini adalah disiapkannya langkah preventif untuk menangkal potensi penyebaran berita bohong terkait pelaksanaan operasi di tengah masyarakat.

Kapolrestabes Medan menginstruksikan seluruh personel di lapangan agar menjaga ketahanan fisik dan mental, mengedepankan transparansi, serta menjauhi sikap arogan. Melalui sinergi yang solid antara aparat dan masyarakat, operasi ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan di Kota Medan.

Agenda tersebut berlangsung saat kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, ke Kabupaten Asahan dan Batu Bara, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kunjungan itu, Zulhas juga meluncurkan program bantuan pangan beras dan menghadiri panen raya Padi.

Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Turut hadir Anggota DPR RI Fraksi PAN Nasril Bahar, Anggota Komisi III DPR RI Selamet Ariadi, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Dedy Irawan, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Wakil Bupati Asahan Rianto, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, serta Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal.

Belacan Asahan Tembus Pasar Thailand. Pelepasan ekspor 40 ton Belacan ke Thailand menjadi salah satu agenda utama kunjungan tersebut. Ekspor ini membuka peluang bagi pelaku UMKM Asahan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk olahan hasil laut ke pasar internasional.

Perluasan pasar ekspor diharapkan meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memberikan dampak terhadap pendapatan pelaku usaha dan perekonomian masyarakat.

Selain agenda ekspor, Zulkifli Hasan menyampaikan rencana penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 1 juta ton kepada 33,2 juta keluarga yang masuk kelompok desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan tersebut dialokasikan untuk Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap keluarga direncanakan menerima 10 Kilogram beras per bulan atau total 30 Kilogram untuk tiga bulan.

Pemerintah juga menyiapkan 1 juta Ton beras melalui Perum Bulog untuk program beras murah guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga beras.

Khusus di Sumatera Utara, beras program tersebut direncanakan dijual dengan harga Rp13.100 per Kilogram.

Petani Keluhkan Irigasi dan Keterbatasan Pupuk di Kabupaten Batu Bara, Zulkifli Hasan menghadiri panen raya padi di Desa Durian, Kecamatan Sei Balai.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan dialog bersama kelompok tani untuk menyerap aspirasi terkait persoalan produksi pertanian.

Dalam dialog itu, petani menyampaikan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pupuk bersubsidi, kerusakan saluran irigasi sekunder, serta kebutuhan pembangunan bendungan pengendali banjir.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena ketersediaan pupuk, kondisi jaringan irigasi, dan pengendalian banjir berkaitan dengan kelancaran kegiatan usaha tani serta produktivitas lahan pertanian.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menyerahkan bantuan mesin perontok padi (Power Thresher) dan pompa air kepada kelompok tani penerima manfaat.

Kelompok penerima bantuan diantaranya Poktan Melati di Desa Sukaramai, Poktan Tani Mulia di Desa Sei Balai, dan Poktan Maju Bersama di Desa Kwala Sikasim.

Petani berharap penyaluran Alsintan diikuti langkah nyata untuk memperbaiki saluran irigasi, memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, dan mengatasi ancaman banjir. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

PAN Sumut Perkuat Konsolidasi Kader. Di luar agenda pemerintahan, Zulkifli Hasan yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) membuka PAN Sumut Fest di Lapangan Hoki Kisaran, Kabupaten Asahan.

Ia juga memimpin rapat koordinasi dan pengukuhan relawan DPD PAN Kabupaten Batu Bara di Singapore Land Hotel, Kecamatan Sei Balai.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap, mengatakan sedikitnya 1.500 kader dan relawan dari berbagai kecamatan dikerahkan untuk mendukung kegiatan temu kader dan relawan di Batu Bara.

Menurut Yahdi, kunjungan Ketua Umum PAN tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Kehadiran Ketua Umum di Asahan dan Batu Bara menjadi suntikan moral dan momentum penting bagi kami di daerah. Kami berkomitmen memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kelurahan dan desa," ujarnya.

Yahdi menambahkan, PAN Sumut menargetkan perolehan tiga kursi DPR RI dan 12 kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2029. Selain itu, partai tersebut berupaya memperkuat keterwakilan di DPRD kabupaten/kota.

Rangkaian kunjungan tersebut mencakup agenda pengembangan ekspor UMKM, penyaluran bantuan pangan, penguatan sektor pertanian, serta konsolidasi organisasi PAN di Sumatera Utara. (**)

Beberapa tahun lalu, kawasan pesisir ini berada di ambang kerusakan parah. Desakan ekonomi membuat sebagian besar nelayan beralih profesi menjadi pembalak mangrove untuk dijadikan arang. Tanpa disadari, tindakan tersebut meruntuhkan benteng alami pesisir, membuat air mengeruh, dan drastis mengurangi hasil tangkapan ikan.

Bahkan, demi bertahan hidup, para nelayan sempat nekat mencari ikan hingga ke area Single Point Mooring (SPM) milik Pertamina EP Pangkalan Susu—sebuah tindakan berisiko tinggi yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi memicu hot spot dari aktivitas dapur arang di dekat wilayah operasional migas.

Kondisi kritis tersebut menggugah hati Kasto Wahyudi, seorang mantan pembalak mangrove yang akrab disapa Yudi. Ia menyadari bahwa eksploitasi berlebihan ini hanya akan membawa kehancuran jangka panjang bagi desanya.

Dengan tekad bulat, Yudi mulai menanam kembali bibit mangrove secara mandiri dan mengajak rekan-rekan nelayannya untuk berhenti merusak alam. Ia kemudian mendirikan Kelompok Tani Hutan (KTH) Penghijauan Maju Bersama.

Meski sempat menghadapi gesekan sosial dengan warga yang masih bergantung pada bisnis arang, langkah perbaikan ini perlahan menemukan jalannya.

Perjuangan Yudi dan kelompoknya mendapatkan angin segar ketika bersinergi dengan Pertamina EP Pangkalan Susu serta KPH Wilayah 1 Stabat sejak tahun 2022. Melalui pemetaan sosial dan intervensi program yang komprehensif, lahirlah inisiatif strategis: Eduekowisata Mangrove Pasar Rawa.

Melalui pendampingan berkelanjutan yang dimulai sejak 2023, wajah Desa Pasar Rawa berubah total. Tidak ada lagi aktivitas pembalakan liar, dapur arang, maupun nelayan yang mencari ikan di sekitar area terlarang SPM.

Kini, masyarakat setempat beralih peran menjadi pengelola pariwisata profesional. Dengan fasilitas pendukung seperti jalur susur mangrove, homestay, hingga saung peristirahatan, desa ini sukses menerapkan konsep one-stop service tourism.

Tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata, KTH Maju Bersama juga menggerakkan roda ekonomi kreatif melalui pemberdayaan kaum perempuan. Hasil tangkapan ikan diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti Baronang Crispy, serta dimanfaatkan untuk Program Makanan Tambahan (PMT) guna mencegah stunting pada balita.

Selain itu, penerapan sistem silvofishery (tambak terhubung mangrove) turut mendongkrak produktivitas tambak. Sampah organik di wilayah tersebut diolah secara mandiri menjadi pakan ikan, menciptakan siklus ekosistem yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Manager Community Involvement and Development (CID) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Iwan Ridwan Faizal, mengapresiasi keberhasilan kolaborasi ini. Menurutnya, pemulihan ekosistem laut terbukti membuka jalan menuju kesejahteraan masyarakat akar rumput sekaligus mendukung kelancaran operasional perusahaan.

"Ketika ekosistem laut pulih, jalan menuju kesejahteraan akan terbuka dengan sendirinya. Kami berharap eduekowisata ini bisa menjadi contoh sukses harmonisasi antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi," ungkap Iwan.

Berkat konsistensi dan dampak luas yang dihasilkan, program Eduekowisata Mangrove Pasar Rawa sukses memborong berbagai penghargaan bergengsi pada tahun 2026.

Di antaranya penghargaan Gold CID Upstream Award 2026, Silver untuk kategori Best CID for Social License to Operate (SLO), predikat Platinum Award kategori Economic Empowerment di ajang ISRA 2026, serta predikat Gold dalam Continuous Improvement & Innovation Forum (CIIF) 2026.

Kini, pesan "Menjaga Mangrove Sama Artinya Menjaga Rumah Kita" telah mendarah daging di hati warga Pasar Rawa, menjadikan desa pesisir ini sebagai mercusuar keberhasilan pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat di Sumatra Utara.

Pelaksanaan operasi lalu lintas ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai Senin, 26 Oktober 2026 hingga 8 November 2026 mendatang. Apel ini digelar sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan seluruh personel.

Sekaligus juga memperkuat sinergi lintas sektoral guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Bertindak selaku Perwira Apel dalam kegiatan tersebut yakni AKP Dela Antomi dengan Komandan Apel IPDA Fadli Arisandhi. Rangkaian apel diawali dengan pengecekan barisan oleh pimpinan apel yang dilanjutkan dengan penyematan pita tanda operasi secara simbolis kepada perwakilan personel dari unsur TNI, Polri, dan instansi perhubungan.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tapteng dan instansi terkait. Diantaranya Wakil Bupati Mahmud Efendy Lubis serta intansi terkait lainnya.

Sementara itu, barisan apel diisi oleh jajaran Pejabat Utama Polres Tapteng mulai dari Kabag, Kasat, hingga para Kapolsek. Hadir pula unsur gabungan TNI AD, POM, personel Satsamapta, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satnarkoba, ASN Polres Tapteng, serta masing-masing satu peleton dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Tapteng.

Dalam amanatnya, AKBP Muhammad Alan Haikel menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang berkomitmen mendukung pelaksanaan operasi selama dua pekan ke depan.

Ia menegaskan bahwa permasalahan lalu lintas berkaitan erat dengan keselamatan jiwa manusia, sehingga upaya penindakan dan pencegahan harus dilakukan secara terarah, masif, dan berkesinambungan.

Selama rentang 14 hari pelaksanaan operasi, Kapolres memberikan instruksi tegas agar penindakan berfokus pada pelanggaran kasat mata yang berpotensi memicu kecelakaan fatal, seperti pengendara yang melawan arus dan tidak memakai helm standar.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan operasi bukanlah banyaknya jumlah tilang yang dikeluarkan, melainkan sejauh mana tingkat penurunan pelanggaran dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di jalan raya.

Untuk itu, seluruh personel di lapangan diwajibkan mengedepankan tindakan persuasif, edukatif, dan simpatik melalui teguran santun serta menghindari tindakan yang terkesan arogan.

Di sisi lain, pelayanan publik mulai dari regident lalu lintas, penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan, hingga percepatan pengurusan santunan Jasa Raharja tetap dipastikan berjalan cepat, transparan, dan profesional.

"Saya ingin Operasi Patuh Toba 2026 memberikan hasil nyata, bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi terlihat dari menurunnya risiko kecelakaan, meningkatnya kepatuhan warga, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada Polri," pungkas Kapolres menutup amanatnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial DS dan HS. Keduanya diduga terlibat dalam pengubahan setelan mesin pompa sehingga volume BBM yang diterima konsumen lebih sedikit daripada jumlah yang dibayarkan.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Irfan Rifai, didampingi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan ketidaksesuaian takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

"SPBU yang kita segel ini terbukti mengurangi takaran penjualan BBM kepada konsumen," kata Irfan, Senin (26/10/2026).

Menurut Irfan, hasil pengujian menggunakan bejana ukur menunjukkan adanya kekurangan sebanyak 510 mililiter dalam penyaluran 20 liter solar.

Artinya, pada pengujian tersebut, konsumen hanya menerima sekitar 19,49 liter solar dari 20 liter yang seharusnya disalurkan.

Penyidik juga menemukan dugaan manipulasi mesin pompa untuk tiga jenis BBM, yakni Biosolar, Pertalite, dan Pertamax.

Irfan menjelaskan, DS yang berperan sebagai manajer SPBU diduga terlibat dalam praktik tersebut, sedangkan HS disebut berperan merusak segel mesin pompa BBM untuk mengubah setelan pengukuran.

"Kedua pelaku diduga merusak mesin pompa BBM jenis Solar, Pertalite, dan Pertamax untuk mengubah setelan pompa guna mengurangi jumlah liter atau takaran dalam setiap pengisian, sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih BBM," jelasnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, praktik pengurangan takaran BBM di SPBU Suka Damai diduga telah berlangsung selama tujuh tahun.

Sementara itu, hasil penghitungan petugas metrologi untuk periode Juni hingga Oktober 2026 menunjukkan dugaan keuntungan yang diperoleh dari selisih takaran mencapai Rp595.321.508 atau sekitar Rp595,3 juta.

Perhitungan tersebut mencatat selisih volume Biosolar sebanyak 32.768 liter, Pertalite 34.681 liter, dan Pertamax 1.575 liter.

Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa tang, rekaman kamera pengawas (CCTV), flash disk, uang tunai Rp77 juta, serta telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kedua tersangka kini ditahan di Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Selain menahan DS dan HS, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut masih mengembangkan perkara guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Irfan menyebut seorang aparatur sipil negara (ASN) yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan penyelewengan penjualan BBM bersubsidi juga akan dimintai keterangan.

Sementara proses penyidikan berlangsung, SPBU Suka Damai di Kabupaten Serdang Bedagai tetap dalam status penyegelan oleh kepolisian.

Di hadapan ratusan orangtua dan mahasiswa yang menghadiri kegiatan reses tersebut, tersimpan kisah perjuangan keluarga kurang mampu yang nyaris kehilangan harapan menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi akibat persoalan data tingkat kesejahteraan atau desil.

Sebagian orangtua bekerja sebagai buruh harian lepas, pengemudi ojek online (ojol), pekerja serabutan, hingga pedagang makanan keliling. Dengan penghasilan terbatas, mereka menggantungkan harapan pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Namun, harapan itu sempat terhambat karena data sosial ekonomi sejumlah keluarga tercatat pada kelompok desil yang dinilai tidak memenuhi persyaratan bantuan pendidikan, meskipun kondisi ekonomi mereka sehari-hari disebut masih memprihatinkan.

Persoalan tersebut kemudian mendapat pendampingan dari Tim Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan melalui upaya koordinasi dan pengajuan perbaikan data kepada instansi terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Salah seorang orangtua mahasiswa, ibu dari Rizki Ramadan, mengaku sempat kecewa ketika anaknya tidak dinyatakan lolos akibat persoalan desil. Ia bahkan baru pertama kali bertemu langsung dengan Sofyan Tan dalam kegiatan tersebut.

"Awalnya anak saya, Rizki Ramadan, tidak dinyatakan lulus karena desil. Betul kata Pak Sofyan Tan, dan saya baru pertama kali bertemu dengan beliau. Alhamdulillah, puji syukur, anak saya diperjuangkan oleh Rumah Aspirasi untuk turun desil, sehingga anak saya bisa kuliah di tempat yang semegah ini," ungkapnya dengan suara bergetar.

Kisah serupa dialami Barus, warga Ngumban Surbakti yang sehari-hari bekerja serabutan. Ia mengaku telah berupaya memperbaiki data kesejahteraan keluarganya, bahkan mendatangi BPS dan mengurus perpindahan kartu keluarga, tetapi belum memperoleh hasil yang diharapkan.

Hambatan administrasi tersebut sempat membuat keluarganya khawatir tidak mampu membiayai pendidikan tinggi anaknya.

Pengalaman tidak jauh berbeda disampaikan Lisnaria Simarmata, ibu rumah tangga asal Mabar, Kecamatan Medan Deli. Putrinya, Juwita Simarmata, juga sempat terancam gagal melanjutkan kuliah akibat data desil keluarga yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Lisnaria mengatakan, setelah mendapatkan pendampingan Tim Rumah Aspirasi Sofyan Tan dan menunggu proses pembaruan data, keluarganya akhirnya menerima kabar bahwa Juwita dinyatakan lolos.

"Sebelumnya saya hampir putus asa dan kehilangan harapan karena desil ini, Pak. Alhamdulillah, setelah lama menunggu kemudian ada pengumuman bahwa anak saya lulus karena desilnya sudah turun. Terima kasih banyak kepada Bapak Sofyan Tan yang telah menolong kami," ucap Lisnaria dengan mata berkaca-kaca.

Bagi para orangtua tersebut, kesempatan anak-anak mereka mengenyam pendidikan tinggi menjadi harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Mereka mengaku bersyukur karena kendala data kesejahteraan yang sebelumnya menghambat akses KIP Kuliah akhirnya dapat ditangani melalui proses pembaruan data.

Dalam pertemuan itu, Sofyan Tan mengingatkan bahwa KIP Kuliah merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya pendidikan sesuai ketentuan program.

Ia meminta para mahasiswa penerima bantuan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan mengabaikan perkuliahan.

Menurut Sofyan Tan, pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, mahasiswa harus belajar dengan tekun, menjaga kedisiplinan, dan berusaha meraih prestasi selama menjalani pendidikan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan tinggi menjadi harapan besar bagi orangtua yang selama ini bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga.

Sofyan Tan berharap mahasiswa yang kelak berhasil meraih cita-cita tidak melupakan perjuangan orangtua maupun kondisi masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan.

Ia berpesan agar setelah sukses, mereka turut membantu masyarakat kurang mampu tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun latar belakang sosial.

Pesan serupa disampaikan para orangtua kepada anak-anak mereka. Kesempatan memperoleh KIP Kuliah diharapkan dibalas dengan kesungguhan belajar, prestasi akademik, dan kepedulian terhadap sesama.

Noval memulai kegiatan sejak pukul 07.00 WIB untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan. Memastikan agar arus lalu lintas tetap lancar selama jam sibuk pada pagi hari.

Selain mengatur arus lalu lintas, AKBP Noval juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan, terutama pada pelajar agar tetap mematuhi aturan berlalulintas. Apalagi penggunaan helm untuk keamanan pengendara sepeda motor.

Hal itu karena para siswa sekolah adalah mereka yang menuntu ilmu. Sehingga petugas kepolisian merasa wajib untuk memastikan keamanan generasi muda saat berkendara.

Melalui kegaitan ini, Noval berharap tumbuh kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menggunakan helm sebagai alat pengamanan. Termasuk juga tertib berlalulintas, disiplin, serta memastikan kelengkapan kendaraan lainnya.

Polres Padangsidimpuan pun berkoimitmen untuk terus bisa menghadirkan pelayanan serta perlindungan bagi masyarakat. Menjadi sebenarnya pengayom demi menciptakan suasana aman, tertib dan lancar.

"Sayangi diri sendiri dan keluarga. Jangan lupa memakai helm setiap berkendara, karena keselamatan adalah yang utama," ujar Kapolres AKBP Noval.

Kapolres Tapsel, AKBP Anton Santoso pada giat apel di Mapolres pada Senin (26/10/2026) menekankan bahwa penindakan terhadap pelanggar bukan menjadi ukuran utama. Tetapi bagaimana kesadaran masyarakat mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan.

"Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, Operasi Patuh Toba 2026 diarahkan untuk menekan angka pelanggaran, kecelakaan dan fatalitas korban sekaligus mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan secara berkelanjutan," kata AKBP Anton dalam amanatnya.

Lebih lanjut Anton menegaskan, pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara humanis, profesional, serta berkeadilan.

"Edukasi dan sosialisasi menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat, sedangkan patroli dan pengawasan difokuskan pada lokasi rawan pelanggaran, kemacetan, serta kecelakaan," lanjutnya.

Dalam penegakan hukum, Kapolres meminta personel bertindak secara transparan dan terukur terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal menjadi perhatian, sementara pelanggaran tertentu ditindak melalui teguran.

"Maka kedepankan penindakan yang modern dan transparan, serta mengutamakan penindakan berupa teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang masih dapat dibina," ujar Anton.

Terhadap 36 personel Polres Tapsel dilibatkan dalam operasi tersebut AKBP Anton meminta seluruh anggota menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Dengan kekuatan ini, saya harapkan setiap anggota dapat melaksanakan tugas secara profesional, bermoral, humanis dan penuh integritas. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi polri, kita juga dituntut untuk terus meningkatkan citra polri yang humanis," harapnya.

Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Rahmat Nasution, perwakilan Kejaksaan Negeri, Kodim 0212/TS, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Utara, Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan, Stakeholder terkait, serta pejabat utama polres.

Sebagai informasi Operasi ini menyasar sejumlah pelanggaran yang berisiko mengganggu keselamatan di jalan, mulai dari tidak menggunakan helm berstandar SNI dan sabuk keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melanggar batas kecepatan, hingga berkendara di bawah pengaruh alkohol.

Petugas juga menyasar pelanggaran ketentuan jumlah penumpang, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis termasuk penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, pengendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kendaraan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Keputusan perubahan jadwal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut, Senin (26/10/2026). Persoalan anggaran dan kesiapan kontingen kabupaten/kota menjadi pertimbangan utama di balik penyesuaian waktu pelaksanaan.

Mundurnya jadwal diharapkan memberi kesempatan tambahan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi dan pembiayaan atlet. Panitia ingin memastikan daerah yang belum siap tetap memiliki peluang mengikuti kompetisi, sehingga penyelenggaraan Porprovsu tidak hanya berjalan lancar dari sisi teknis, tetapi juga melibatkan peserta secara lebih luas.

Kepala Dispora Sumut, M. Mahfullah Pratama Daulay, menegaskan bahwa secara umum persiapan penyelenggaraan sudah berjalan. Sejumlah lokasi pertandingan juga telah disiapkan, sehingga perubahan jadwal tidak berarti panitia harus mengulang seluruh proses persiapan dari awal.

"Secara umum PB (panitia besar) siap. Sampai hari ini venue sudah ready. Tapi ada hal-hal teknis yang menjadi pertimbangan," ujar Mahfullah dalam konferensi pers.

Ia menjelaskan, salah satu perhatian pemerintah provinsi adalah memastikan seluruh kabupaten/kota memiliki kesempatan untuk mengirimkan atletnya. Bobby Nasution, Gubernur Sumut, menurut Mahfullah, menginginkan partisipasi daerah tetap terjaga tanpa mengurangi agenda yang telah direncanakan.

"Jangan sampai ada daerah yang ketinggalan. Harapan gubernur, semua bisa ikut tanpa mengurangi satu pun item," katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Porprovsu bukan semata-mata kesiapan venue dan panitia. Kemampuan daerah membiayai keberangkatan serta kebutuhan kontingen juga menentukan apakah para atlet dapat tampil sesuai rencana.

Sebelumnya, Pemprov Sumut telah mengungkapkan bahwa sejumlah kabupaten/kota masih terkendala proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 yang belum rampung. Kondisi itu membuat kesiapan pendanaan untuk mengikuti Porprovsu belum merata.

Dalam keterangannya pada 21 Oktober 2026, Mahfullah menyebut pemerintah provinsi masih memberikan kesempatan kepada daerah yang sedang menyelesaikan proses anggaran.

"Banyak kabupaten/kota yang menganggarkan kegiatan ini di P-APBD dan beberapa di antaranya belum final P-APBD, jadi terkendala di situ, tetapi semua masih dinamis, kita akan tetap tunggu daerah yang belum selesai P-APBD-nya," kata Mahfullah, dikutip dari situs resmi Pemprov Sumut.

KONI Sumut Soroti Kesiapan Pembiayaan Atlet

Ketua KONI Sumut, Hatunggal Siregar, turut menjelaskan pertimbangan di balik perubahan jadwal tersebut. Menurutnya, kesiapan kontingen dari kabupaten/kota perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan Porprovsu dapat diikuti atlet dari berbagai daerah.

KONI Sumut sebelumnya telah berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota untuk menghimpun informasi mengenai kesiapan peserta. Rapat koordinasi melalui Zoom juga dilakukan guna membahas berbagai kendala, termasuk kebutuhan pembiayaan kontingen.

Hatunggal menjelaskan bahwa pembiayaan atlet menggunakan skema berbagi tanggung jawab antara pemerintah daerah dan provinsi. Karena itu, penyelesaian anggaran di masing-masing daerah menjadi salah satu faktor penting menjelang pelaksanaan kompetisi.

"Kalau persiapan pertandingan, venue sudah sesuai dengan rencana, tetapi itu tadi, kepesertaan terkendala di P-APBD dan mungkin kita akan mengundur pelaksanaannya dari yang awalnya 7-15 November, kita tarik satu atau dua minggu, kita akan umumkan nanti," kata Hatunggal dalam keterangan sebelumnya, sebagaimana dipublikasikan Pemprov Sumut. Dalam perkembangan terbaru, jadwal tersebut akhirnya ditetapkan menjadi 1–9 Desember 2026.

Hatunggal juga menyebutkan bahwa sekitar 3.700 atlet dan 1.600 ofisial telah terdaftar untuk mengikuti Porprovsu. Jumlah itu masih berpotensi berubah karena sejumlah kabupaten/kota belum memastikan keikutsertaannya.

KONI Sumut berharap tambahan waktu dapat dimanfaatkan daerah untuk merampungkan persiapan, terutama menyangkut pembiayaan dan kesiapan atlet. Dengan demikian, perubahan jadwal tidak hanya menjadi penyesuaian kalender, tetapi juga kesempatan memperluas partisipasi dalam pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.

30 Cabang Olahraga Dipertandingkan

Porprovsu XII 2026 direncanakan mempertandingkan 30 cabang olahraga dan melibatkan 28 pengurus provinsi cabang olahraga. Pertandingan akan tersebar di sejumlah lokasi, yakni Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kota Pematangsiantar.

Pemanfaatan fasilitas olahraga yang tersedia menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pertandingan. Sejumlah venue yang dipersiapkan mencakup fasilitas atletik, sepak bola, futsal, bulu tangkis, bola basket, tinju, serta beberapa cabang olahraga bela diri.

Panitia dan pengurus cabang olahraga juga perlu menyesuaikan agenda teknis dengan jadwal terbaru agar persiapan pertandingan berjalan sesuai rencana.

Lebih dari sekadar perebutan medali, Porprovsu menjadi kesempatan bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuka jalan menuju kompetisi yang lebih tinggi. Atlet berprestasi dari ajang ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan KONI Sumut dalam menyiapkan kekuatan menghadapi Kejuaraan Wilayah, Pra-PON 2027, hingga PON XXII 2028.

Razia ini menyusul keluhan masyarakat yang terganggu suara musik dari dalam tempat hiburan hingga tengah malam. Selain itu, juga ada kekhawatiran keberadaan pekerja di bawah umur, dimana tuduhan tersebut sempat mendapat sanggahan orang yang ada di lokasi.

Karenanya pihak kepolisian pun memeriksa identitas atau KTP para pelayan dan penyaji minuman di tempat hiburan tersebut. Namun petugas tidak menemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.

Meski begitu, Kasat Reskrim Polres Tapteng, Iptu Dian Agustian Perdana menegaskan bahwa jajarannya akan terus memantau dan menertibkan tempat hiburan malam yang beroperasi di luar ketentuan jam operasional.

Selain melakukan pemeriksaan, petugas di lapangan juga memberikan imbauan tegas kepada pemilik usaha agar senantiasa mematuhi aturan jam operasional demi menjaga kenyamanan bersama serta memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Tapteng.

Sebanyak 144 personel yang merupakan gabungan dari Ditresnarkoba Polda Sumut, Ditsamapta, Satbrimob Polda Sumut, Biddokkes, Subbid Provost, BNNP Sumut, Denpom I/5 Medan dan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dipimpin oleh Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi. Penggerebekan dilakukan mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Selain itu, petugas juga menangkap 12 orang terduga pengedar narkoba dalam penggerebekannya, 1 diantaranya merupakan seorang wanita. Polisi menemukan sindikat yang diduga memiliki sistem pengawasan ketat, lengkap dengan alat komunikasi handy talky atau HT untuk memantau kedatangan petugas.

Pengungkapan ini juga membuka dugaan adanya sindikat peredaran narkoba yang menjalankan sistem pengawasan ketat di lokasi tersebut.

Menurut Direktur Ditresnarkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi, Senin (26/10/2026), mengatakan masing-masing terduga pelaku diketahui memiliki alat komunikasi HT yang diduga digunakan untuk saling berkoordinasi dan memberikan informasi apabila petugas kepolisian memasuki kawasan tersebut.

Sistem pengawasan ini diduga digunakan untuk mengantisipasi kedatangan polisi, sehingga aktivitas di lokasi dapat segera diketahui oleh para terduga pelaku.

Petugas juga menyita barang-barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yakni 27 alat isap sabu (bong), 15 mancis, empat bal plastik klip transparan, 10 timbangan elektrik, tiga unit handy talky (HT), dua bendel kartu pesanan sabu, lima unit telepon genggam Android, satu sekop pipet berwarna kuning, serta enam unit sepeda motor.

Setelah membongkar sindikat narkoba tersebut, lokasi sarang narkoba ini langsung dibakar petugas kepolisian. Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, termasuk membongkar jaringan yang diduga terorganisasi dan memanfaatkan kawasan permukiman sebagai lokasi aktivitas ilegal.

Hingga kini, keterangan lebih lanjut terkait identitas para terduga pelaku, barang bukti yang diamankan, serta peran masing-masing dalam jaringan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Namun ke 12 orang di lokasi yang ditangkap, setelah dilakukan tes urine dinyatakan positif metamfetamina.

Pekanbaru tumbuh menjadi kota yang semakin ramai dan dinamis. Namun, tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh bersama perkembangan tersebut.

Tentang penyandang disabilitas yang masih menghadapi tantangan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Adalah sebuah cafe inklusif hadir di sudut Kota Pekanbaru.

Tempat ini bukan hanya menyajikan kopi, tetapi juga membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja dan membangun kemandirian.

Bagi penyandang disabilitas, mendapatkan pekerjaan terkadang menjadi perjalanan yang tidak mudah. Namun di sebuah sudut Kota bumi Lancang Kuning, ada sebuah ruang yang kemudian hadir membawa cerita berbeda. Namanya Ruang Setara.

Sebuah cafe yang bukan hanya tempat menikmati kopi, tetapi menjadi ruang untuk bekerja, belajar, berinteraksi dan membangun kemandirian bagi penyandang disabilitas.

Di balik meja bar, ada empat pekerja. Dua diantaranya merupakan penyandang tuna rungu yang bekerja sebagai barista. Mereka meracik kopi seperti barista pada umumnya. Menggiling biji kopi, menyiapkan espresso dan menyajikan minuman.

Ketua Koperasi Melangka Bersama Disabilitas Sejahtera, Imamil Husni, Senin (26/10/2026), mengatakan ada satu hal yang membuat cara mereka berkomunikasi berbeda. Mereka menggunakan, bahasa isyarat.

Tidak ada suara dalam percakapan mereka. Tetapi bukan berarti tidak ada komunikasi. Tangan menjadi bahasa. Tatapan menjadi pesan. Dan senyum menjadi sapaan. Kesempatan ini tidak hadir begitu saja.

Sementara itu di balik berdirinya Ruang Setara, ada program pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas yang diinisiasi oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Program ini mendorong penyandang disabilitas mendapatkan keterampilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka.

Mulai dari pelatihan barista. kuliner, hingga berbagai kegiatan usaha produktif. Dan salah satu hasilnya adalah Ruang Setara.

Pemberdayaan ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi bagaimana bantuan tersebut dapat menjadi bekal agar penerima manfaat mampu berdiri di atas kemampuan sendiri.

Bagi sebagian orang, secangkir kopi mungkin hanya tentang rasa, tetapi bagi dua barista penyandang tuna rungu di tempat ini, secangkir kopi adalah bagian dari perjalanan hidup.

Dari seseorang yang pernah menghadapi sulitnya mencari pekerjaan, menjadi seseorang yang kini berdiri di balik meja bar, melayani pelanggan, dan mendapatkan penghasilan dari kemampuan sendiri.

Sebuah cafe, tempat kopi diracik, Bahasa isyarat digunakan dan mimpi tentang kemandirian perlahan diwujudkan.

Karena terkadang, perubahan besar tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa jadi, ia dimulai dari sebuah kesempatan kecil.

Dari sebuah meja bar, dari sepasang tangan yang meracik kopi dan dari secangkir kopi, yang disajikan dengan penuh percaya diri.

‎Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan Kepala Kejari Paluta Muhammad Junaidi di aula kantor Kejari Paluta, Senin (26/10/2026), dan dihadiri jajaran pejabat serta pegawai di lingkungan kejaksaan setempat.

‎Dalam sambutannya, Muhammad Junaidi berharap pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan berintegritas.

Ia juga menekankan pentingnya ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemulihan aset serta pengelolaan barang bukti agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Penting untuk mengedepankan ketelitian, transparansi, serta akuntabilitas, khususnya dalam pelaksanaan tugas pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Reza sebelumnya menjabat Kepala Subseksi II Intelijen Kejari Medan. Ia menggantikan Ferry M Julianto Sitanggang sebagai Kasi PAPBB Kejari Paluta.

Dengan jabatan tersebut, Reza akan menjalankan tugas di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Sementara itu, Reza menyampaikan bahwa jabatan yang dipercayakan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Amanah jabatan ini merupakan tanggung jawab yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya siap melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, dan bersinergi dengan seluruh jajaran Kejari Paluta, khususnya dalam mendukung optimalisasi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Program yang berlangsung mulai 26 Oktober hingga 12 Desember 2026 tersebut menjangkau seluruh 21 kecamatan di Kota Medan. Selain mendekatkan pelayanan pajak, Bapenda Medan juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan program penghapusan denda PBB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan program tersebut merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan praktis.

"Melalui Pojok PBB Goes to Kecamatan ini, kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Warga tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bapenda karena layanan PBB kami hadir lebih dekat, di kantor kecamatan masing-masing," ujar Agha kepada wartawan.

Menurut Agha, kehadiran layanan PBB langsung di kantor kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat mendatangi lokasi pelayanan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memperoleh layanan PBB, termasuk melakukan pembayaran serta memanfaatkan program penghapusan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

"Silakan manfaatkan layanan ini. Jangan sampai kesempatan mendapatkan kemudahan dan penghapusan denda ini terlewatkan. Mari bersama-sama meningkatkan kepatuhan pajak untuk mendukung pembangunan Kota Medan," ajaknya.

Pelaksanaan Pojok PBB Goes to Kecamatan dibagi menjadi tujuh tahap, dengan masing-masing tahap melayani tiga kecamatan selama enam hari.

Pada tahap pertama, 26–31 Oktober 2026, pelayanan berlangsung di Kantor Camat Medan Belawan, Medan Johor, dan Medan Polonia.

Tahap kedua, 2–7 November 2026, layanan hadir di Kantor Camat Medan Timur, Medan Petisah, dan Medan Amplas.

Selanjutnya, pada 9–14 November 2026, masyarakat dapat mengakses layanan Pojok PBB di Kantor Camat Medan Tuntungan, Medan Denai, dan Medan Labuhan.

Untuk periode 16–21 November 2026, Bapenda Medan membuka pelayanan di Kantor Camat Medan Barat, Medan Maimun, dan Medan Sunggal.

Tahap berikutnya, 23–28 November 2026, menyasar Kantor Camat Medan Area, Medan Marelan, dan Medan Tembung.

Pada 30 November hingga 5 Desember 2026, pelayanan dilaksanakan di Kantor Camat Medan Deli, Medan Selayang, dan Medan Baru.

Sementara itu, tahap terakhir berlangsung pada 7–12 Desember 2026 di Kantor Camat Medan Helvetia, Medan Perjuangan, dan Medan Kota.

Seluruh layanan Pojok PBB Goes to Kecamatan dijadwalkan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Bapenda Medan mengimbau wajib pajak untuk mencermati jadwal pelayanan di wilayah masing-masing agar dapat memanfaatkan kemudahan pembayaran PBB sekaligus fasilitas penghapusan denda yang disediakan selama program berlangsung.