Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program pelayanan Perumda Tirtanadi, Rabu (12/8/2026), di Aula Lantai IV Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pengawas (Yudha Johansyah dan Arief S. Trinugroho) dan Direktur Utama (Dirut) Ardian Surbakti dan Direktur Bisnis dan Pemasaran Ikrimah Hamidy Perumda Tirtanadi, serta pihak terkait.

Dalam sosialisasi tersebut diperkenalkan sejumlah program, antara lain pemasangan jaringan pipa distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi minimal 5 rumah penduduk dengan panjang pipa 50 meter, penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang diputus sekaligus cicilan biaya pasang kembali baru, serta program cicilan pasang baru.

Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting sebagai bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat dan layak.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata Perumda Tirtanadi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan air bersih.

Ke depan, pelayanan akan terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menikmati akses air minum secara lebih mudah dan nyaman.

"Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih yang sehat. Infrastruktur yang dibangun juga menjadi aset bersama yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," ujar Ardian.

Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi, Arief S. Trinugroho, mengatakan pihaknya siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah dikeluarkan manajemen.

Arief menyebutkan, Dewan Pengawas juga terbuka terhadap berbagai diskusi dan masukan terkait peningkatan pelayanan.

Menurutnya, sejak dipimpin Direktur Utama Ardian Surbakti, telah banyak dilakukan berbagai langkah dan program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi, Ikrimah Hamidy melalui Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi, Sahrim Siregar, menjelaskan mekanisme bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan baru. Prosesnya dimulai dari pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran hingga pemasangan sambungan.

Untuk mengikuti program pemasangan jaringan tersebut, minimal terdapat 5 calon pelanggan dengan panjang jaringan pipa distribusi 50 meter. Adapun biaya sambungan bagi pelanggan baru sebesar Rp2.050.000,- per pelanggan.

"Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan. Pembayaran awal ditetapkan sebesar 30 persen dari biaya yang harus dibayarkan," jelas Sahrim Siregar.

Selain itu, Perumda Tirtanadi memberikan kemudahan bagi pelanggan lama yang sebelumnya telah diputus karena tunggakan. Apabila pelanggan tersebut kembali melakukan penyambungan, Perumda Tirtanadi memberikan program penghapusan denda tunggakan sekaligus cicilan pasang kembali baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program-program tersebut, Perumda Tirtanadi berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendorong peningkatan cakupan pelayanan.

Program ini juga menjadi bagian dari sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Perumda Tirtanadi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan pengembangan infrastruktur jaringan air minum. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, akses terhadap air bersih di Sumatera Utara diharapkan semakin luas dan berkelanjutan. (**)

Warga bernama Martha Tobing sebelumnya menemukan luas bangunan rumahnya tercatat 450 meter persegi dalam data PBB. Padahal, luas bangunan sebenarnya hanya 150 meter persegi.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, petugas Bapenda Kota Medan datang langsung ke kediaman Martha untuk melakukan verifikasi lapangan. Hasil pemeriksaan memastikan luas bangunan sesuai kondisi sebenarnya, yakni 150 meter persegi.

Martha mengapresiasi langkah cepat Bapenda Kota Medan yang telah memeriksa dan memperbaiki data tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bapenda Medan yang sudah menindaklanjuti keluhan saya atas kesalahan pencatatan luas bangunan rumah. Saya menghargai niat baik Bapenda yang sudah datang ke rumah dan memperbaiki PBB rumah saya," ujar Martha.

Menurutnya, setelah dilakukan verifikasi, data PBB rumahnya telah disesuaikan dengan ukuran bangunan yang sebenarnya.

"Sekarang PBB-nya sudah diganti dengan ukuran yang sebenarnya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mencarikan solusi terbaik atas keluhan saya," tambahnya.

Bapenda Kota Medan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan administrasi tersebut. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data PBB juga diimbau segera menyampaikan laporan melalui loket pelayanan resmi sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku.

Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Medan sekaligus mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih tertib, akurat, adil dan akuntabel.

Aksi dipimpin Koordinator Aksi Ahmad Renaldi dan Penanggung Jawab Aksi Ronald Panjaitan. Massa membawa spanduk dan poster serta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK.

Dalam orasinya, Ronald Panjaitan mendesak KPK memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Simalungun berinisial BGS yang disebut diduga memiliki peran dalam pelaksanaan MBG di daerah tersebut.

Ronald menegaskan, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi, seluruh pihak yang terkait harus diperiksa sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan.

"Kami mendesak KPK bertindak profesional, independen dan transparan. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Benny Gusman Sinaga, harus diperiksa tanpa pandang bulu," tegas Ronald.

GPAK menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Massa juga berencana menyampaikan laporan resmi kepada KPK dengan membawa data dan informasi yang mereka nilai relevan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

Ronald mengatakan GPAK akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Jika belum ada langkah konkret dari KPK, pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Harapan kami, dugaan ini ditangani secara serius agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa memandang jabatan," ujarnya.

Tudingan terkait BGS dalam aksi tersebut masih merupakan dugaan yang disampaikan GPAK. Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan yangbbersangkutan terkait tudingan tersebut.

Kapolres Tapteng melalui Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe membenarkan adanya penangkapan tersebut. Pelaku yang diamankan berinisial SN (41), seorang nelayan yang berdomisili di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Pandan.

Penangkapan tersebut berlangsung pada Minggu (9/8/2026) dini hari sekira pukul 02.30 WIB. AKP Johannes Munthe menjelaskan, penindakan ini bermula dari laporan masyarakat setempat yang resah akan dugaan aktivitas penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika jenis ganja di lingkungan mereka.

"Saat petugas hendak mengamankan tersangka di lokasi, pelaku SN sempat berupaya membuang barang bukti ke lantai teras salah satu rumah warga. Namun, aksi tersebut berhasil dipantau oleh personel di lapangan," ungkap AKP Johannes Munthe.

Dari hasil penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 4,34 gram.

Dalam proses interogasi awal di lapangan, tersangka SN mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya diperoleh dari sebuah pondok di kawasan Batu Mardinding, Sibuluan.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka SN beserta barang bukti langsung digiring ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani pemeriksaan mendalam serta proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga terus melakukan pengembangan guna membongkar jaringan penyebaran narkotika.

Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Mapolres Pematangsiantar, Selasa (11/8/2026).

Ia didampingi Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, serta jajaran pengurus Yayasan USI, di antaranya; Jan Rawinson Saragih, Salmen Purba, dan Fitria Meileni Damanik.

Budiono menjelaskan pengungkapan berlangsung pada Selasa (4/8/2026) malam sekitar pukul 18.30 WIB di dua lokasi berbeda di area kampus.

Di Fakultas Ekonomi, petugas mengamankan satu tersangka bersama barang bukti ganja seberat 91,68 Gram dan satu unit telepon seluler.

Penggeledahan berlanjut ke Fakultas Pertanian, tempat dua tersangka lain diamankan dengan barang bukti ganja seberat 3.158 gram.

Selain ganja, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga terkait aktivitas peredaran narkotika tersebut, di antaranya telepon seluler, plastik dalam berbagai warna, timbangan digital merek Tanita, tas, serta lakban.

Tiga tersangka yang diamankan adalah ZW (22), warga Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari; Fadlan (23), warga Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat; dan AFB (23), warga Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba.

Budiono menjelaskan, pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polres Pematangsiantar dan Universitas Simalungun untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

"Ketiga tersangka dijerat Pasal 111 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah pidana denda," ujar dia.

Budiono menegaskan penerapan pasal terhadap masing-masing tersangka akan disesuaikan dengan hasil penyidikan, alat bukti, dan peran setiap tersangka.

Sampai saat ini kasusnya disebut masih dalam tahap penyidikan. Polisi mendalami asal-usul barang bukti, jaringan pemasok, tujuan peredaran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Budiono menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan narkotika di lingkungan perguruan tinggi tanpa terkecuali, sejalan dengan komitmen kerja sama yang telah dijalin dengan pihak kampus.

"Lingkungan perguruan tinggi harus menjadi tempat aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa, bukan menjadi tempat berkembangnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," tegasnya.

"Kami tegaskan bahwa Polres Pematangsiantar tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika, termasuk di lingkungan perguruan tinggi," pungkas Budiono.

Pengalihan aliran air selama proses pengerjaan disebut berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan di Desa Kuala Indah. Berkurangnya aliran air menuju muara membuat nelayan kesulitan melintasi sungai untuk menuju laut.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Ir H Yahdi Khoir Harahap, MBA. Ia meminta pihak pelaksana segera mencari solusi agar proses perbaikan bendung tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Keluhan itu disampaikan kepala desa dan masyarakat Kuala Indah kepada Yahdi.

"Nelayan Kuala Indah juga tidak bisa melaut karena pengalihan air sungai untuk pekerjaan perbaikan bendung DI Cinta Dame/Cinta Maju di Sei Dalu-Dalu," ujar Yahdi dalam keterangan persnya, Selasa (11/8/2026).

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan V yang meliputi Batubara, Asahan dan Tanjung Balai tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya dirasakan nelayan.

Di sisi lain, sebagian petani juga menghadapi limpasan air akibat perubahan aliran selama pekerjaan berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu lahan pertanian dan tanaman masyarakat.

"Sebagian masyarakat terdampak air melimpas dan merusak tanaman mereka. Sebagian lagi air tidak sampai ke muara Sei Dalu-Dalu dan Sei Tanjung sehingga nelayan sulit menuju laut," katanya.

Yahdi menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan aliran air selama proses pengerjaan harus mendapat perhatian serius. Perbaikan bendung memang dibutuhkan, tetapi dampak terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari aliran sungai juga harus diperhitungkan.

Ia mengaku telah menyampaikan protes kepada Kepala UPT Bah Bolon, Syahrial Efendi, selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Yahdi juga berkomunikasi dengan kepala seksi terkait, Sadikan.

Sosialisasi

Selain persoalan pengalihan air, Yahdi menyoroti sosialisasi pekerjaan kepada masyarakat. Ia mempertanyakan apakah informasi mengenai rencana pengalihan aliran air dan dampaknya telah disampaikan secara baik kepada seluruh masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sei Dalu-Dalu, Sei Tanjung dan Sei Gambus.

"Saya menengarai adanya kelalaian dalam sosialisasi kegiatan perbaikan Bendung Cinta Dame/Cinta Maju di Sei Dalu-Dalu. Pekerjaan tersebut tidak disosialisasikan secara baik dan menyeluruh kepada semua masyarakat terdampak," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi sangat penting karena perubahan aliran air dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pertanian hingga kegiatan nelayan.

Karena itu, ia meminta pihak pelaksana segera memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus menyiapkan langkah untuk mengurangi dampak pekerjaan.

"Saya sudah meminta mereka segera menyampaikannya kepada masyarakat dan mencari solusi agar dampak pengerjaan dapat seminimal mungkin sehingga tidak merugikan masyarakat," katanya.

Setelah mendapat protes, Kepala UPT Bah Bolon disebut telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terdampak.

Yahdi berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan solusi konkret sehingga nelayan dapat kembali beraktivitas dan petani tidak mengalami kerugian akibat perubahan aliran air.

Ia memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut. "Saya akan terus memantau dan melakukan pengawasan sebagaimana fungsi kami sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, apalagi ini merupakan proyek provinsi," ujarnya.

Yahdi juga meminta masyarakat menyampaikan informasi jika menemukan persoalan lain selama proses pekerjaan berlangsung. Setiap laporan, kata dia, akan segera dikoordinasikan dengan UPT Bah Bolon sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Meski mengkritisi dampak pengerjaan, Yahdi menegaskan perbaikan Bendung Dalu-Dalu tetap harus dilanjutkan hingga selesai.

Bendung tersebut memiliki peran penting bagi sistem pengairan di wilayah DI Cinta Dame/Cinta Maju. Sekitar 1.460 hektare lahan tanaman padi membutuhkan dukungan sistem irigasi tersebut.

Kerusakan bendung juga telah menjadi aspirasi masyarakat selama lebih dari tiga tahun. Karena itu, pekerjaan yang kini dilakukan merupakan harapan besar bagi para petani.

"Yang jelas, pekerjaan perbaikan Bendung Dalu-Dalu harus sukses karena itu merupakan pengaduan, tuntutan, dan harapan masyarakat, khususnya petani yang berada di lingkup DI Cinta Dame/Cinta Maju," katanya.

Namun, Yahdi mengingatkan agar keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari rampungnya pekerjaan fisik. Kepentingan masyarakat yang terdampak selama proses pengerjaan juga harus menjadi perhatian.

"Perbaikan bendung harus dilakukan, tetapi tahapan pengerjaannya tidak boleh juga mengorbankan masyarakat lainnya," tegasnya.

Menurut Yahdi, proyek tersebut seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setelah selesai. Karena itu, pengaturan aliran air selama pengerjaan harus dilakukan dengan cermat agar kebutuhan pertanian tetap terjaga tanpa mengganggu aktivitas nelayan.

Bagi petani, bendung yang baik berarti kepastian pengairan untuk lahan pertanian. Sementara bagi nelayan Kuala Indah, aliran sungai merupakan bagian penting untuk mengakses laut dan menjalankan mata pencaharian.

Karena itu, Yahdi berharap pihak pelaksana dapat segera menemukan jalan keluar dari persoalan tersebut. Perbaikan bendung memang sudah lama dinantikan.

Namun, pembangunan infrastruktur semestinya tidak membuat masyarakat harus memilih antara mendapatkan manfaat proyek atau kehilangan sumber penghidupannya. (**)

Kepala Distanpang, Fariz Haholongan Hutagalung didampingi Sekretaris Dinas Yusfahri Perangin-angin menyebutkan bahwa pihaknya menggelar GPM di dua pasar tradisional Kota Medan. Pada Selasa (11/8/2026), sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula hingga cabai dijual dengan harga lebih murah.

"Jadi untuk hari ini kita ada di Pasar Sei Sikambing. Sesuai arahan Gubernur, Pak Bobby Nasution bahwa tingginya harga beras membuat masyarakat mengeluh. Dan juga dalam mengendalokan inflasi. Jadi dengan adanya pangan murah ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah," ujar Fariz.

Kegiatan ini juga mereka gelar dengan berkolaborasi bersama Bulog dan BUMD Sumut guna menghadirkan pangan murah bagi masyarakat. Langkah ini rencananya akan rutin berlangsung, serta kemungkinan akan menyasar ke tempat lain guna memperluas titik distribusi pangan.

"Dengan memperkuat distribusi pangan murah ini, harga di pasaran akan lebih terkendali. Apalagi dari Bulog sendiri telah menyatakan bahwa ada stok sebanyak 52.000 ton beras untuk di distribusikan ke masyarakat," sebut Fahri sekaligus menjelaskan GPM digelar di Pasar Sukaramai setiap Senin dan Pasar Sei Sikambing setiap Selasa.

Baginya, kesalahan ada pada kaptenkapal karena tidak memberi informasi yang benar.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Jessica Mila bahkan memastikan tidak mengetahui adanya laranganpelayaran karena tidak diberitahu oleh kapten kapal.

"Adalah tidak benar dan fitnah kalau ada yang mengatakan kami sudah tahu soal laranganpelayaran tersebut dan mengabaikannya," tulisnya di akun Instagramnya.

"Apalagi, ada tuduhan kami memaksakan kehendak untuk tetap berangkat," tambshnya.

Jessica Mila memastikan, jika mengetahui kebijakan pelaranganpelayaran tersebut, mereka tkdak akan berangkat berlayar demi keselamatan diri dan keluarga.

"Aku dan keluarga sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan saat bepergian, apalagi ada Kyarra dan anak-anak lain di rombongan kami," tuturnya.

Jessica Mila juga mengakui, tidak menaruh curiga adanya laranganpelayaran karena hari itu ada banyak kapal wisata lain yang melakukan pelayaran dan cuaca pun cukup bersahabat.

Sebagai informasi, ada dua kapal yang teridentifikasi melanggar aturan pelayaran, Yacht Grand Maloekoe dan Kapal Neptune.

Dan, Jessica Mila beserta rombongan ada di pelayaran Yacht Grand Maloekoe yang seharusnya menuju Pulau Rinca.

Pasalnya, selama kebijakan pelaranganpelayaran diberlakukan, area yang bisa dimasuki hanya Rinca.

"Khususnya para captain kapal agar bisa memberikan informasi terbuka kepada penumpang demi menjaga keselamatan dan menghindari kesalahpahaman dan kerugian dari berbagai pihak," pungkas Jessica Mila.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Asila Maisa bahkan harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, terkait kasus itu.

"Enggak ada sih kerugian materiil atau apa, tapi lama-kelamaan takut mengganggu karier juga ya," kata Asila Maisa.

Kedatangan Asila Maisa ke Polda Metro Jaya dalam rangka menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan Rizky Billar.

Ia hadir bersama istri Billar, pendangdut Lesti Kejora. Dan, Asila Maisa mengaku dirinya juga menjadi korban dari kabar tersebut.

"Kita datang hari ini buat ngelengkapin apa yang udah Kak Billar terangin kemarin," jelas Asila Maisa.

Sebagai informasi, Rizky Billar memang telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan enam yang menyebarkan tudingan perselingkuhan tersebut.

Dan, Asila Maisa yang merupakan putri presenter Ramzi ini menegaskan dirinya cukup terganggu dengan kabar hoaks tersebut.

"Dan terlalu simpang siur juga fitnahnya, dan mengganggu kehidupan pribadi aku juga," pungkas Asila Maisa.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Audy memang sudah tidak muda lagi, usianya kini telah 43 tahun.

"Innalilahi Wainnaa Illaihi Rojiun," tulis Audy di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Audy punvmenyampaikan salam perpisahan yang menyentuh untuk calon buah hati yang telah berpulang.

"Selamat jalan sayang terima kasih sudah menemani mama 7 minggu dalam kandungan, insyaallah ini yang terbaik," tambah Audy.

Meski mengalami keguguran, Audy meyakini calon anak ketiganya tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Ia bersama Iko Uwais bahkan sudah lebih dulu menyiapkan nama untuk sang calon putra, yakni Muhammad Alghraff Putra Uwais.

"Yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais, yang artinya anak laki-laki sosok pemimpin yang mulia, cerdas, dan berjiwa bangsawan, serta senantiasa dalam lindungan, keberkahan, dan kebaikan," tulisnya lagi.

Kehilangan ini terasa berat mengingat kehamilan tersebut sebelumnya disambut penuh kebahagiaan oleh pasangan ini.

Audy sempat menyebut kehamilan ketiganya itu sebagai kado terindah untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama Iko Uwais yang ke-14, saat pertama kali mengumumkan kabar kehamilan pada Juli 2026.

Begitu pun, kini Audy bersama Iko Uwais serta kedua anak mereka, Atreya dan Aneska, telah mengikhlaskan kepergian calon adik mereka tersebut.

"Insyaallah mama, papa @iko.uwais, kakak Atreya, kakak Aneska ikhlas. Al fatihah untukmu anakku sayang," pungkas Audy.

Aksi tanggap di lapangan ini dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas Medan Labuhan, dr. Imelda Iriana br Purba, bersama Lurah Sei Mati, Yogi Frasetya Wahyu, S.E. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Medan dalam mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menargetkan pelacakan 100 persen kontak erat pasien TBC demi mempercepat pemutusan rantai penularan nasional.

Inisiatif ini juga mempertegas komitmen Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat meninjau layanan penanganan TBC di RSUP H. Adam Malik bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, pada pertengahan Juli lalu.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Sei Mati tersebut, sebanyak 100 warga menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan komprehensif. Petugas medis melakukan penapisan (screening) ketat untuk mengidentifikasi potensi penularan sejak dini di lingkungan rumah tangga.

Warga yang teridentifikasi sebagai kontak erat penderita TBC akan mendapatkan pendampingan medis secara berkesinambungan. Skema penanganan meliputi pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT), pemeriksaan spesimen lanjutan, hingga pemberian paket pengobatan gratis dari puskesmas sampai pasien dinyatakan sembuh total.

Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.3.3/1304.K tanggal 10 Agustus 2026 untuk menggantikan Sekda sebelumnya, Wiriya Alrahman, yang telah memasuki masa purnabakti.

Dalam arahannya, Rico Waas menekankan agar Pj Sekda yang baru segera memperkuat koordinasi internal guna mengakselerasi ritme kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, Rico mengingatkan agar percepatan program pembangunan tidak menabrak koridor hukum yang berlaku.

"Kerja-kerja dari seluruh perangkat daerah itu benar-benar cepat, terukur, namun sesuai aturan dan perundang-undangan. Meminta cepat itu terkadang yang membahayakan adalah bisa melanggar aturan. Maka dari itu harus terukur, jelas, dan terinci dengan baik," tegas Rico Waas di hadapan jajaran pimpinan OPD dan camat se-Kota Medan.

Rico meminta Erfin menerapkan pendekatan kepemimpinan yang komunikatif dan humanis dalam mengayomi jajaran birokrasi, tanpa mengenyampingkan aspek ketegasan dan pengawasan disiplin ASN.

"Apabila ditemukan OPD yang tidak sesuai cara kerjanya, tegur dengan baik sesuai aturan dan benahi pola kerjanya. Bimbing rekan-rekan OPD dan berikan semangat," ujarnya.

Sebelum dipercaya mengemban amanah sebagai Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi memiliki rekam jejak birokrasi yang panjang. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Pemkab Serdang Bedagai, seperti Camat Tebing Syahbandar hingga Sekretaris Inspektorat.

Karier Erfin di Pemko Medan menanjak setelah meraih peringkat pertama dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga dilantik sebagai Inspektur Kota Medan pada 10 September 2025 lalu. Kini, kapasitasnya diuji untuk menjaga efektivitas roda pemerintahan serta mengawal implementasi visi-misi pembangunan Kota Medan.

Langkah hukum ini diambil untuk menjamin kepastian status keperdataan anak, sehingga mereka memperoleh akses penuh terhadap pelayanan publik, hak pendidikan, hingga perlindungan sosial dari pemerintah.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penuntasan penetapan perwalian bukan sekadar penyelesaian berkas di atas kertas, melainkan bentuk kewajiban moral dan kehadiran negara dalam melindungi hak dasar anak.

"Proses penyelesaian perwalian bahkan dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan, tergantung kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing anak. Namun yang terpenting, ini bukan hanya permasalahan administrasi, tapi wujud perhatian dan kasih sayang kita terhadap masa depan anak-anak," ujar Rico Waas.

Rico menambahkan, setiap anak yang lahir dan tumbuh di Indonesia berhak mengantongi status hukum yang sah agar tidak kehilangan hak-hak sipilnya di kemudian hari. Kepastian hukum tersebut menjadi pijakan penting bagi tumbuh kembang anak untuk meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Yusup Dharmaputra, menjelaskan bahwa penetapan perwalian harus melalui tahapan persidangan resmi di pengadilan sebelum permohonan dikabulkan secara sah.

"Penetapan Perwalian merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak-anak yang belum dewasa. Dengan begitu, anak memiliki kepastian hukum dan dapat memperoleh hak administrasi, termasuk untuk melanjutkan pendidikan," terang Yusup.

Atas terselenggaranya sinergi tersebut, Kepala LKSA Elshadai, Yoshua Nainggolan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemko Medan dan Kejari Belawan yang telah mengawal proses hukum hingga anak-anak asuh di lembaganya mendapatkan kepastian status perwalian.

Kegiatan penyerahan dokumen perwalian ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Sofyan, Kepala Dinas Sosial Medan Khoiruddin Rangkuti, Camat Medan Labuhan Elias Padang, serta jajaran pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

Musim ini menjadi momentum penting bagi PSMS. Setelah gagal memenuhi target pada musim sebelumnya, manajemen bergerak agresif dengan memperkuat skuad, menunjuk Eko Purdjianto sebagai pelatih kepala, Ramon Tribulietx, sebagai direktur teknik, dan secara terbuka memasang target menjadi juara Championship sekaligus promosi ke Super League 2027/2028.

Chief Operating Officer (COO) PSMS Medan, Samuel Nababan, sebelumnya menegaskan target klub tidak berubah meski persaingan dipastikan semakin berat.

"Target kami jelas, membawa PSMS menjadi juara Championship dan promosi ke Super League. Seluruh persiapan tim mengarah ke target tersebut,' ujarnya beberapa waktu lalu.

Target tersebut juga diperkuat lewat aktivitas PSMS di bursa transfer serta persiapan panjang yang telah dijalani sejak pramusim.

Grup Barat Dipenuhi Rival Tradisional
Grup Barat dihuni kombinasi klub-klub berpengalaman dari Sumatra dan Pulau Jawa. Persaingan diperkirakan berlangsung sangat ketat karena beberapa peserta memiliki sejarah panjang di kompetisi kasta tertinggi.

Grup Barat
PSMS Medan
Persiraja Banda Aceh
PSPS Pekanbaru
Semen Padang FC
Sumsel United
FC Bekasi City
Persikad Depok
PSGC Ciamis
Persiku Kudus
PSIS Semarang

Sementara itu, Grup Timur dihuni:
Persis Solo
Persela Lamongan
Deltras FC
Barito Putera
Persipura Jayapura
PSBS Biak
Persiba Balikpapan
Dejan FC
Kendal Tornado FC
RANS FC.

Semen Padang dan PSIS Jadi Ancaman
Bagi PSMS, persaingan tidak akan mudah. Semen Padang datang dengan status tim yang baru terdegradasi dari Super League sehingga tetap memiliki materi pemain berkualitas.

Selain itu terdapat PSIS Semarang yang juga turun kasta dan dipindahkan ke Grup Barat. Kehadiran dua mantan penghuni Super League tersebut membuat persaingan memperebutkan posisi puncak semakin sengit.

Di sisi lain, Persiraja Banda Aceh dan PSPS Pekanbaru juga merupakan lawan yang selalu menyulitkan dalam beberapa musim terakhir. FC Bekasi City, Persiku Kudus, hingga PSGC Ciamis pun berpotensi menjadi kuda hitam.

Format Kompetisi Bikin Persaingan Makin Panjang
Championship2026/2027 kembali diikuti 20 klub yang dibagi ke dalam dua grup masing-masing berisi 10 tim. Setiap klub akan memainkan 27 pertandingan dengan format triple round robin.

Juara Grup Barat dan Juara Grup Timur akan langsung promosi ke Super League sekaligus bertemu di partai final Championship. Sementara dua tim peringkat kedua akan memperebutkan satu tiket promosi terakhir melalui babak play-off.

PSMS Ingin Akhiri Penantian
Bagi publik Kota Medan, musim ini memiliki arti yang sangat besar. PSMS sudah cukup lama absen dari kasta tertinggi sepak bola nasional dan terus berupaya mengembalikan statusnya sebagai salah satu kekuatan tradisional Indonesia.

Dengan materi pemain yang lebih kompetitif, persiapan yang lebih matang, serta target juara yang telah dicanangkan manajemen sejak awal musim, Ayam Kinantan berharap mampu melewati kerasnya persaingan Grup Barat dan mengamankan tiket promosi ke Super League musim depan.

Sumber: ILeague

FGD yang berlangsung di Medan ini menghadirkan berbagai pihak, mulai dari produsen dan distributor semen, asosiasi pelaku usaha konstruksi, Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso menegaskan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk mengumpulkan informasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi pasokan, distribusi, pembentukan harga, serta peta persaingan pasar semen di Sumut.

"FGD ini merupakan bagian dari proses pengumpulan bahan informasi dan data. Kegiatan ini bukan untuk mencari kesimpulan atau memberikan penilaian terhadap pelaku usaha, tetapi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pasar semen di Sumatera Utara," ujar Budi.

Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas menyoroti lonjakan harga semen di Sumatera Utara yang dinilai jauh melampaui indikator nasional. Berdasarkan data BPS pada Juni 2026, kelompok bangunan/konstruksi secara nasional secara rerata hanya naik 8,68 persen dan sektor transportasi naik 4,57 persen.

"Pada saat yang sama, berdasarkan pemantauan awal KPPU, kenaikan harga semen di Sumatera Utara berada pada kisaran 25 hingga 40 persen dan disertai keterbatasan pasokan di sejumlah titik," ungkap Ridho.

Meskipun kenaikan biaya produksi dan logistik dapat menjadi pemicu, KPPU mempertanyakan apakah faktor-faktor tersebut cukup wajar untuk menjelaskan lonjakan harga yang begitu tinggi dan diiringi kelangkaan.

Kendala Pasokan dan Jalur LogistikDari hasil diskusi awal, KPPU tidak menemukan adanya gangguan produksi secara umum yang menghentikan total pasokan. Namun, sejumlah produsen mengungkapkan adanya persoalan pada sisi logistik dan distribusi, terutama sepanjang Mei–Juni 2026.

Indocement, melaporkan kendala pengiriman semen dari Pulau Jawa ke Sumatera Utara melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan. Kemudian Semen Indonesia Group (SIG) mencatat kenaikan penjualan semen di Sumut hingga 16 persen per Juli 2026 akibat kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh. "Namun, produksi terkendala ketersediaan batu bara sebagai bahan pendukung," tutur Ridho.

Sementara Semen Merah Putih mengungkapkan adanya gangguan mesin pabrik serta hambatan distribusi akibat antrean BBM solar. Selain itu, kenaikan biaya BBM, kelangkaan kontainer, dan tingginya biaya pelayaran turut memicu hambatan distribusi semen dari produsen ke pasar.

Ridho menekankan bahwa dari sisi kapasitas, pasokan produsen sebenarnya masih tersedia. Namun, di tingkat konsumen, berbagai merek semen secara bersamaan justru sulit diperoleh.

"Ketika satu merek mengalami kekurangan, secara teori konsumen masih dapat beralih ke merek lain. Tetapi apabila pada saat yang sama berbagai merek semen juga sulit diperoleh di pasar, kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada sisi pasokannya," kata Ridho.

KPPU memastikan langkah pendalaman akan ditindaklanjuti dengan memeriksa struktur biaya dari produsen hingga tingkat konsumen. Penelusuran juga menyasar jalur distribusi laut dengan melibatkan pelaku pelayaran, distributor, hingga PT Pelindo guna memeriksa kapasitas angkutan, loading, dwelling time, dan biaya pengiriman.

Langkah ini dilakukan untuk membuktikan apakah perbedaan harga tinggi di Sumatera Utara murni dipicu faktor logistik atau ada indikasi masalah persaingan usaha dalam rantai pasoknya.

Capaian tersebut diraih melalui 135 aksi korporasi, dengan total emiten di pasar modal kini telah melampaui 962 perusahaan.

Mengusung tema "Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama", jajaran pemangku kepentingan industri keuangan hadir dalam perayaan ini, yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), serta berbagai asosiasi industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal domestik terus mengalami peningkatan signifikan.

Hal ini tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) yang kini menembus angka 30,27 juta investor, atau tumbuh sebesar 48,67% secara tahunan (year-on-year / yoy). Menariknya, mayoritas dari basis investor tersebut merupakan generasi muda. "Sebanyak 78% di antaranya berusia di bawah 40 tahun," ujar Hasan.

Dari sisi pengelolaan dana, nilai Asset Under Management (AUM) industri pasar modal berada di posisi Rp1.026 triliun, sementara Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat mencapai Rp667 triliun.

Ekonomi Hijau dan Status Emerging Market

Tidak hanya dari sisi penggalangan dana konvensional, pasar modal Indonesia juga menunjukkan komitmen pada keuangan berkelanjutan. Perdagangan di Bursa Karbon berhasil mencatatkan volume transaksi akumulatif sebesar 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai transaksi mencapai Rp93,89 miliar yang melibatkan 158 perusahaan.

Daya saing pasar modal nasional di tingkat global juga tetap terjaga. Indonesia berhasil mempertahankan posisinya dalam klasifikasi Emerging Market berdasarkan MSCI Market Classification Review edisi Juni 2026.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, OJK bersama SRO tengah mengakselerasi sejumlah langkah dan inisiatif strategis, di antaranya peningkatan persyaratan minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15%; penyusunan kerangka regulasi terkait High Shareholder Concentration (HSC); peningkatan transparansi data kepemilikan saham emiten; dan pengembangan ragam produk investasi berbasis kelestarian lingkungan (ESG).

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (10/8/2026). Acara yang mengusung tema "Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama" ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), serta asosiasi dan pemangku kepentingan industri.

"OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola, dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan," tegas Friderica.

Sebagai bentuk nyata pendalaman pasar secara terintegrasi, OJK bersama para pemangku kepentingan resmi meluncurkan produk investasi baru, yaitu Exchange Traded Fund (ETF) Emas yang diperdagangkan di bursa saham. Friderica menjelaskan bahwa produk ini merupakan salah satu quick win dari delapan rencana aksi OJK.

"ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri," jelasnya.

Peluncuran instrumen investasi anyar ini mendapat apresiasi positif dari pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ETF Emas tidak hanya menambah ragam pilihan investasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan likuiditas dan memperkuat perekonomian nasional. Sementara itu, Wamenkeu Juda Agung menegaskan dukungan pemerintah terhadap langkah reformasi OJK dalam memperluas basis investor dan meningkatkan tata kelola pasar modal.

Kompetisi musim ini diprediksi berlangsung lebih sengit. Selain kehadiran tiga tim promosi, persaingan papan atas dipastikan memanas sejak pekan pertama karena sejumlah klub elite langsung dipertemukan dalam laga sarat gengsi.

Berdasarkan jadwal resmi I.League, pertandingan perdana musim 2026/2027 akan berlangsung pada Jumat, 4 September 2026.

Dua laga yang membuka kompetisi adalah:

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC – Stadion Kanjuruhan, pukul 15.30 WIB.

Bali United vs PSS Sleman – Stadion Kapten I Wayan Dipta, pukul 19.00 WIB.

Arema akan menghadapi tantangan dari tim promosi Isenmulang Kalteng FC (sebelumnya bernama Adhyaksa FC), sementara Bali United mengawali era baru mereka dengan menjamu PSS Sleman yang kembali ke kasta tertinggi.

Big Match Langsung Warnai Pekan Pertama

Tak hanya laga pembuka, pekan pertama juga menghadirkan sejumlah pertandingan besar yang berpotensi menyedot perhatian publik.

Sorotan utama tertuju pada duel Persib Bandung kontra PSM Makassar. Pertemuan dua tim papan atas tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling bergengsi di awal musim.

Selain itu, beberapa pertandingan menarik lainnya juga siap digelar pada pekan pertama, termasuk klub-klub tradisional yang memburu start sempurna demi membangun momentum sejak awal kompetisi.

Ferry Paulus: Jadwal Disusun Lebih Matang

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menegaskan bahwa penyusunan jadwal musim 2026/2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kalender internasional, penggunaan stadion, hingga agenda klub peserta.

"Jadwal kompetisi sudah kami siapkan agar pelaksanaan musim ini berjalan lebih baik dan memberikan kepastian kepada seluruh klub," ujar Ferry Paulus saat peluncuran jadwal kompetisi.

Ia juga memastikan kompetisi akan dimulai pada awal September sesuai kalender yang telah ditetapkan operator liga.

Antusiasme Klub Sambut Musim Baru

Pelatih dan pemain dari sejumlah klub menyambut positif kepastian jadwal tersebut. Mereka kini memiliki waktu yang cukup untuk mematangkan persiapan sebelum kompetisi bergulir.

Laga pembuka dinilai sangat penting karena dapat menjadi penentu kepercayaan diri tim dalam mengarungi musim panjang yang akan berlangsung hingga pertengahan 2027.

Jadwal Laga Pembuka BRI Super League 2026/2027

Jumat, 4 September 2026

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC - 15.30 WIB

Bali United vs PSS Sleman - 19.00 WIB.

Sumber: ILeague, Bola.com

Terdakwa Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa menyebut adanya aliran dana mencapai Rp19 miliar kepada Bahrun Walidin alias Baron, sosok yang disebut berperan aktif dalam pengadaan 312 unit smartboard.

‎Keterangan itu disampaikan Budi saat diperiksa sebagai terdakwa, Senin (10/8/2026), di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan. Menurutnya, nilai tersebut merupakan bagian dari hasil penjualan smartboard ke Disdik Langkat. Ia menegaskan fee tersebut bukan dijanjikan dirinya, melainkan diminta langsung oleh Baron.

‎"Bukan saya yang janjikan. Dia yang minta fee atas penjualan smartboard di Langkat," ujar Budi di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

‎Budi menjelaskan PT Bismacindo Perkasa bertindak sebagai distributor dan reseller yang membeli barang dari PT Global Harapan Nawasena. Ongkos pengiriman serta garansi barang, katanya, ditanggung perusahaannya. Ia juga mengaku mengenal Baron sebagai pengusaha asal Aceh Jaya yang mengatasnamakan CV Bina Riski dan baru mengetahui belakangan bahwa Baron berstatus ASN di Pemkab Aceh Jaya.

‎Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menampilkan jejak digital percakapan Grup WhatsApp "Bisma Sumatra" yang beranggotakan Baron, Budi, dan istrinya Fatimah alias Bu Fei.

Salah satu percakapan menyinggung pengiriman surat pesanan smartboard tertanggal 26 Agustus 2024, sebelum pengadaan disebut dianggarkan. Jaksa menyoroti perbedaan waktu dengan kesepakatan pengklikan e-katalog yang disebut terjadi pada 12 September 2024.

‎Budi mengaku lupa tanggal pasti pengklikan, namun menurut pemahamannya keberadaan surat pesanan biasanya menandakan telah ada SPK dan proses pengadaan sudah diklik. Ia juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti percakapan lanjutan antara Baron dan istrinya mengenai dokumen pesanan tersebut.

‎Terdakwa turut menyampaikan bahwa dirinya dan sang istri pernah merasa dirugikan oleh Baron terkait tawaran pekerjaan smartboard di Pemkab Aceh Jaya yang disebut tidak jelas. Dari pengalaman itu, mereka mengaku menjadi lebih berhati-hati terhadap informasi pekerjaan yang datang dari Baron.

‎Saat dikonfirmasi mengenai keterangan Baron dalam sidang sebelumnya yang menyebut telah menyerahkan uang Rp2,5 miliar kepada mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi atas perintah Budi, terdakwa membantah keras. Menurutnya, ia baru mengenal Saiful ketika sama-sama berada di Rutan Kelas I Medan pada November 2025, bukan saat proses pengadaan smartboard berlangsung.

‎Sementara itu, terdakwa Supriadi yang diperiksa dalam sidang yang sama banyak menyatakan tidak mengetahui sejumlah hal dan mencabut beberapa keterangannya dalam BAP penyidik Kejari Langkat.

Ia juga membantah pernah memerintahkan pendistribusian smartboard ke sekolah-sekolah serta menegaskan dirinya bukan PPK pengadaan tersebut, meski jaksa menunjukkan surat pesanan bermaterai dan berstempel Disdik Langkat atas namanya sebagai PPK.

‎Supriadi mengakui dirinya menjabat Kasi Sarana dan Prasarana, bukan PPK, dan membantah keterlibatannya dalam penandatanganan dokumen pengadaan. Bantahan serupa juga disampaikan Saiful Abdi terhadap beberapa keterangan yang muncul di persidangan.

Rio menegaskan, konsolidasi organisasi dilakukan lebih awal agar partai memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan strategi pemenangan Pemilu 2029.

"Task Force sudah membuat jadwal untuk bekerja cepat. Pada akhir September semua diharapkan selesai. Sehingga kami bisa mempersiapkan diri menghadapi Pemilu sejak awal," ujar Rio dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara, Senin (10/8/2026).

Menurut Rio, setelah konsolidasi struktur organisasi selesai, Hanura tidak lagi berfokus pada pembenahan internal. Partai akan mulai memetakan daerah pemilihan (Dapil), termasuk menentukan figur yang berpotensi maju sebagai calon anggota legislatif.

"Kami akan melakukan survei di daerah pemilihan sehingga nanti kami menempatkan calegnya memang dikenal di dapil itu, caleg yang menguasai dapilnya dan caleg yang siap bertarung pada Pemilu 2029," ujarnya.

Rio mengatakan, Hanura menargetkan seluruh persoalan konsolidasi organisasi dapat diselesaikan pada 2026. Dengan demikian, pada 2027 struktur partai ditargetkan sudah siap sepenuhnya untuk bergerak di setiap Dapil.

"2027 struktur sudah siap 100 persen sehingga kami sudah keluar dari sarangnya untuk bergerak di setiap dapil pemilihan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten/kota," jelasnya.

Dalam proses konsolidasi, Task Force juga menyiapkan sanksi bagi pengurus yang dinilai tidak mampu menjalankan agenda partai sesuai target. Rio mecontohkan dua Ketua DPC, yakni DPC Pandeglang dan DPC Kota Serang, telah diberhentikan karena berjalan lambat.

"Ketika dia berjalan lambat mengganggu irama yang lain. Ibarat di jalan tol kita mau cepat, ada satu mobil lambat, itu bisa mengakibatkan yang lain celaka. Daripada dia mengakibatkan provinsi lain atau kabupaten lain celaka, ya kita berhentikan," tegasnya.

Sementara itu, Rio menilai Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki kesiapan relatif baik dibandingkan daerah lain. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, kader Hanura di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara menyumbangkan 70 kursi dari total 525 kursi yang dimiliki Hanura secara nasional.

"Jadi hampir kira-kira 12 persen dari jumlah kursi yang kami miliki se-Indonesia. Strukturnya memang dari DPD sampai DPC dikatakan hampir 100 persen," beber Rio.

Hanura tercatat sebagai partai non-parlemen kedua terbanyak setelah PPP yang memiliki jumlah anggota DPRD terbanyak. Hanura punya 528 kursi. Sementara, jumlah kursi DPRD PPP sebanyak 880.

"Hasil September itu akan menjadi cerminan pada Pemilu 2029 yang akan datang. Kalau Hanura mau bangkit, itu tidak bisa hanya kerja tiga atau enam bulan sebelum Pemilu. Kami harus sudah mempersiapkan diri sejak awal, lebih siap secara serius untuk menghadapi pemilu itu," terang Rio.

Di kesempatan sama, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, El Adrian Shah SE MIP membuka peluang melakukan reshuffle kepengurusan setelah pelaksanaan konsolidasi partai.

El Adrian menegaskan, evaluasi terhadap jajaran pengurus diperlukan agar struktur DPD diisi kader yang memiliki komitmen dan mampu bekerja bersama untuk membesarkan Hanura di Sumatera Utara.

"Semoga setelah konsolidasi ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk reshuffle kepengurusan di DPD Partai Hanura Sumatera Utara," tegasnya.

Menurut El, reshuffle penting untuk memastikan jajaran pengurus dapat bekerja maksimal dan sejalan dengan agenda partai.

"Saya anggap itu penting bagi kawan-kawan yang mungkin bisa sejalan dengan saya, mungkin bisa membantu saya untuk memaksimalkan kerja kita di Provinsi Sumatera Utara," imbuhnya.

El juga menegaskan, kader yang tidak mampu bekerja bersama dalam menjalankan agenda organisasi sebaiknya memberikan ruang kepada kader lain yang memiliki komitmen membesarkan Hanura.

"Tetapi bagi orang-orang yang tidak sejalan ataupun yang tidak bisa bersama-sama dengan kita, saya rasa lebih bagus dipilih di partai lain atau tidak di Partai Hanura," tegasnya.

Di sisi lain, El meminta seluruh Ketua DPC Hanura di Sumatera Utara menjaga soliditas dan tidak membiarkan perbedaan internal menghambat kerja organisasi.

"Saya rasa untuk para ketua DPC, saya mohon bantuan dan support-nya juga. Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10," ucapnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Task Force Indah Sri Rezeki, serta anggota Task Force Yossie Indra Pramana dan Ratna Ester Lumban Tobing serta Ketua Umum Laskar Muda Hanura, Heru Margi Pangestu.

Hadir juga jajaran pengurus DPD Hanura Sumut seperti Mahmuddim Hamzah Sinaga MIP, Syaiful Amri Sambas S.Sos MIP, Mal Maulandrayu Rahmaddian Shah, Anggota DPRD Sumatera Utara Ebenezer Sitorus, Hj Riri Stephanie SH MH, Lambok Andreas Simamora yang juga Ketua Laskar Muda Hanura Sumut, Ketua Brigade Sumut Satia Gunawan dan Ketua Srikandk Hanura sumut Suhaini. (**)