Analisis Mengutip Ekonom Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, Senin (31/8/2026), IHSG ditutup menguat 0,11% pada level 6.525,478. "Sesi perdagangan pertama memang menjadi fase terberat bagi kinerja IHSG. Namun, indeks terus mencoba melawan tekanan hingga mampu menguat tipis di sesi penutupan," ujar Gunawan.

Sepanjang hari, IHSG bergerak pada rentang 6.476 hingga 6.528. Penguatan ini tidak lepas dari kontribusi positif sejumlah emiten utama, antara lain BBRI, BBNI, BUMI, ADRO, hingga ENRG.

Nasib berbeda dialami pasar uang. Nilai tukar Rupiah ditutup di level Rp17.710 per Dolar AS. Gunawan mencatat, meski Indeks Dolar AS (USD Index) dan imbal hasil US Treasury relatif stabil, pergerakan Rupiah terkurung dalam rentang sempit Rp17.710 hingga Rp17.750 akibat hantaman sentimen negatif global.

Faktor utama yang menekan mata uang Garuda adalah menggerakkan harga minyak mentah dunia. Minyak acuan jenis Brent pada sore ini telah menembus kisaran USD 91 per barel. Pelaku pasar merespons cepat kabar terbaru dari Timur Tengah mengenai eskalasi serangan Amerika Serikat terhadap Iran.

"Dinamika politik yang tidak menuntu ini memberikan gambaran buruk terhadap ekspektasi laju inflasi ke depan," tegas Gunawan.

Tekanan pada sektor harga energi semakin memburuk, yang berpotensi memutarbalikkan arah kebijakan bank sentral kembali ke fase pengetatan. Spekulasi kenaikan suku bunga acuan kembali menyebutkan, terlebih potensi konfrontasi di Timur Tengah kini berisiko menyeret negara-negara mitra dagang Iran, seperti China dan Rusia.

Di tengah situasi ini, harga emas dunia justru gagal bersinar terang. Emas masih tertahan di kisaran USD 4.441 per ons troy atau sekitar Rp2,54 juta per gram. Menurut Gunawan, logam mulia ini kesulitan muncul setelah mengalami tekanan pada sesi perdagangan Amerika. Sentimen negatif terhadap emas dinilai masih cukup kuat, seiring tren kenaikan harga minyak mentah yang terus mendominasi fokus pelaku pasar.

Mereka membawa harapan agar data desil keluarga dapat diperbaiki sehingga Al Fadri berpeluang memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Namun, setelah kembali melakukan pemeriksaan, data keluarga tersebut masih tercatat dalam kategori Desil 6 hingga 10.

Kategori itu membuat keluarga Surya belum masuk dalam kelompok yang diprioritaskan untuk menerima bantuan pendidikan.

Surya mengaku telah berusaha memperbaiki data keluarganya sejak Juli 2026. Ia mendatangi kepala lingkungan, Dinas Sosial, hingga melakukan pembaruan data melalui sistem berbasis web yang difasilitasi Badan Pusat Statistik sejak awal Agustus.

Namun hingga akhir Agustus 2026, perubahan yang diharapkan belum juga terjadi.

"Tinggal berserah diri saja ini, Nak. Apabila tidak ada perubahan desil, kita jalani lah nasib ini," ucap Surya lirih sambil menahan air mata.

Bagi Surya, persoalan tersebut bukan sekadar angka dalam sistem pendataan. Di balik data desil itu, terdapat harapan putranya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia mengaku terus meminta Al Fadri memeriksa perkembangan data setiap hari dengan harapan masih ada perubahan yang dapat membuka jalan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

Hal yang paling membuatnya sedih adalah kemungkinan harus pulang membawa kabar buruk kepada istrinya yang juga berharap anak mereka dapat melanjutkan pendidikan.

"Sedih kali nanti mamaknya ini. Mamaknya sudah mengharapkan kali," katanya sambil mengusap air mata.

Al Fadri yang berada di samping ayahnya juga tak kuasa menahan tangis. Ia melihat langsung perjuangan orang tuanya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Menurut keluarga, kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan gambaran keluarga mampu sebagaimana tercermin dalam kategori Desil 6 hingga 10.

Tim Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan sebelumnya bahkan telah melakukan survei langsung ke kediaman keluarga tersebut di Jalan Kapten Muslim, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Surya dan keluarganya tinggal di rumah sewaan berdinding papan yang sebagian kondisinya telah lapuk. Lantai rumah hanya berupa semen dan sejumlah bagian mulai retak. Kondisi dapur serta kamar mandi juga jauh dari gambaran kehidupan keluarga berkecukupan.

Sehari-hari, Surya bekerja sebagai buruh harian lepas. Ketika tidak memperoleh panggilan kerja, ia berusaha mencari tambahan penghasilan sebagai pengemudi ojek online. Namun, kondisi kesehatannya yang sering terganggu membuat aktivitas tersebut tidak selalu dapat dilakukan.

Sementara istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Di tengah keterbatasan ekonomi, pendidikan Al Fadri menjadi harapan besar keluarga. Mereka berharap putranya dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik melalui pendidikan tinggi.

Persoalan yang dihadapi Surya ternyata bukan satu-satunya. Pada hari yang sama, puluhan keluarga juga mendatangi Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan dengan persoalan serupa.

Mereka berharap data desil keluarga dapat diperbarui agar anak-anak mereka memiliki peluang memperoleh bantuan KIP Kuliah.

Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari seribu calon mahasiswa disebut masih terkendala persoalan data desil dan menunggu perubahan data untuk dapat memenuhi persyaratan bantuan pendidikan.

Salah satunya Purnama Siregar yang datang bersama putrinya, Christy Natalia Nababan. Mereka telah menunggu hampir sebulan, namun data desil keluarga belum mengalami perubahan.

"Udah hampir sebulan kami tunggu, nggak berubah juga desilnya. Masih bisanya anakku ini kuliah?" tanya Purnama dengan mata berkaca-kaca.

Bagi keluarga Surya, Purnama, dan ratusan calon mahasiswa lainnya, persoalan perubahan data desil menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan peluang memperoleh bantuan pendidikan.

Dengan semakin dekatnya tahun ajaran baru, mereka berharap ada kepastian mengenai data dan kesempatan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan (TPH) Provinsi Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, melalui Sekretaris Dinas, Yusfahri Perangin-angin, SP, MP, menyatakan bahwa proses pendataan saat ini tengah berjalan di lapangan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

"Saat ini tim masih dalam proses pendataan untuk melihat seberapa besar lahan pertanian yang terdampak. Kami belum bisa mendekati ke spot-spot titik erupsi karena faktor keselamatan dan memang ada larangan mendekat," ujar Yusfahri dihubungi, Senin (31/8/2026).

Yusfahri menjelaskan, identifikasi secara mendalam akan segera dilakukan begitu situasi di lapangan kembali aman dan nyaman. Tim lapangan akan memeta wilayah desa, jenis tanaman, serta tingkat kerusakan yang disebabkan oleh sebaran abu vulkanik.

Sektor pertanian di Kabupaten Karo dikenal sebagai salah satu sentra pangan terbesar dan pemenuh kebutuhan hortikultura utama di Sumatera Utara. Paparan abu vulkanik tebal umumnya berisiko gagal menyebabkan kegagalan panen serta mengganggu siklus tanam akibat penurunan kualitas tanah secara berkala.

"Kami berharap dampaknya tidak sebesar periode erupsi sebelumnya. Berdasarkan informasi awal yang kami terima, sebaran erupsinya tidak terlalu besar. Namun, jika nanti ada kerusakan, kami akan segera berkoordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah percepatan penanaman kembali jika lahan masih memungkinkan," jelasnya.

Menanggapi ketahanan komoditas terhadap paparan material vulkanik, Yusfahri menegaskan bahwa sebagian besar tanaman hortikultura sangat rentan terhadap dampak abu erupsi.

"Bukan hanya tanaman, aktivitas manusia pun terbatas dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, beri waktu untuk menyelesaikan waktu menghilangkan lokasi dan sektor mana saja yang terdampak. Kita semua berdoa agar dampaknya minimal dan tidak meluas," tutupnya.

Tepat pukul 10.17 WIB, raksasa yang tak pernah benar-benar tertidur itu kembali menggeliat. Gunung Sinabung baru saja memancarkan material vulkanik dari perut buminya, membawa serta ancaman debu pekat yang menunggangi hembusan angin hingga ke pusat-pusat pemukiman.

"Warga sudah dihimbau pemerintah untuk kembali memakai masker jika harus keluar rumah atau ke sekolah," ujar Jepa dengan nada getir.

Di balik masker pelindungnya, tersimpan trauma dan kekhawatiran yang mendalam. Ingatannya sontak ditarik mundur pada rentetan letusan satu dekade silam yang sempat melumpuhkan urat nadi perekonomian warga. Di tanah Karo, pertanian adalah napas kehidupan.

"Mudah-mudahan dampaknya tidak meluas dan sebesar dulu," harapnya, membayangkan ladang-ladang yang terancam gagal panen jika abu dibiarkan terus menebal.

Sementara abu turun di pemukiman, ketegangan yang jauh lebih presisi terjadi di Pos Pemantauan Gunung Sinabung. Armen Purba, sang petugas pemantau, tak sedetik pun mengalihkan perhatiannya dari deretan instrumen seismik yang terus mencatat keakuratan energi dari dalam bumi. Peningkatan aktivitas vulkanik yang naik naik memaksanya bertindak cepat, mengirimkan surat peringatan dan menaikkan status gunung menjadi Siaga (Level III).

"Aktivitas gunung saat ini masih cukup tinggi," tegas Armen dihubungi, Senin (31/8/2026) petang. Jika ada kemungkinan, garis batas mematikan segera ditarik. Petugas menetapkan zona darurat merah yang haram dipijak oleh siapa pun, yakni radius 3 kilometer secara radial dari puncak kawah, dan 6 kilometer secara sektoral pada area membuka kawah yang menjadi jalur peluncuran mematikan awan panas serta guguran lahar.

Terkait detail peta desa yang paling parah tertelan abu, Armen mendelegasikan kordinasi lapangan tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo. Fokus utama saat ini tidak bisa diganggu gugat, ia harus tetap siaga menjadi "mata dan telinga" di pos pemantauan, memastikan tidak ada satu pun sinyal bahaya lanjutan yang terlewat.

Sejak kejadian mengejutkan dari tidur lelap 400 tahunnya pada tahun 2010 silam, gunung stratovolkano setinggi 2.460 mdpl ini seolah-olah menuntut terus adaptasi tanpa henti dari masyarakat sekitar. Hujan abu yang kini menyapu Berastagi adalah alarm alam nyata.

Kini, di bawah bayang-bayang puncak Sinabung, warga perlahan-lahan masuk ke dalam rumah, membatasi aktivitas di luar ruang, dan menjaga napas mereka dari ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sambil merapal doa agar badai kelabu ini segera berlalu.

Kepala Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, dalam keterangannya, Senin (31/8/2026), menegaskan bahwa langkah sapu bersih ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat luas terhadap industri saham di Tanah Air.

"Pengenaan sanksi administratif, larangan, dan perintah tertulis ini adalah langkah tegas OJK. Kami ingin memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar, sehingga pasar modal kita bisa berjalan dengan teratur, wajar, efisien, dan jujur," ujar Agus.

Menurut Agus, dari total sanksi tersebut, OJK telah mengeluarkan 93 surat sanksi khusus untuk pelanggaran aturan berat di pasar modal. Hukuman yang diberikan berupa denda uang dengan total mencapai Rp73,99 miliar (Rp73.987.500.000).

Selain denda, OJK juga menjatuhkan 8 peringatan tertulis, 5 perintah tertulis, 10 larangan, dan membekukan 6 izin. Agus memaparkan, OJK tidak hanya menghukum perusahaannya saja, tapi juga orang-orang di baliknya.

Sanksi ini paling banyak diberikan kepada 50 orang direktur perusahaan, disusul 23 perusahaan (emiten), 13 akuntan publik yang memeriksa keuangan, 8 komisaris, serta beberapa pihak lain yang terbukti bersalah.

Kesalahan yang mereka lakukan sangat beragam dan merugikan prinsip keterbukaan. "Pelanggaran yang menjadi dasar sanksi ini antara lain terkait masalah aliran dana hasil penawaran saham ke publik, penyajian laporan keuangan yang bermasalah, audit oleh akuntan publik, hingga transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau menguntungkan pihak tertentu saja," papar Agus.

Beberapa dari 23 perusahaan yang terkena sanksi pelanggaran ini diantaranya adalah PT Bakrie Telecom Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, hingga PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.

Denda Rp 253 Miliar Akibat Lapor 'Malas'

Selain menindak pelanggaran aturan main, Agus Firmansyah juga menyoroti banyaknya perusahaan yang tidak disiplin atau terlambat memberikan laporan keuangannya kepada publik.

Padahal, laporan ini sangat penting agar masyarakat awam (investor) mengetahui kondisi asli perusahaan sebelum membeli sahamnya. Untuk urusan ketidakpatuhan laporan ini, OJK menjatuhkan sanksi yang jauh lebih banyak, yakni 1.184 sanksi administratif.

"Berdasarkan hasil pemantauan, kami menetapkan sanksi denda sebesar total Rp253,07 miliar (Rp253.067.300.000) dan 304 peringatan tertulis khusus untuk keterlambatan pelaporan," tegas Agus.

Lebih rincinya, denda raksasa tersebut sebagian besar berasal dari perusahaan yang telat menyerahkan laporan rutin secara berkala, yakni sebesar 876 sanksi dengan total denda Rp243,33 miliar.

Sisanya berasal dari keterlambatan laporan dadakan (insidentil) sebesar Rp7,87 miliar, laporan tata kelola perusahaan sebesar Rp1,83 miliar, dan keterlambatan dari profesi penunjang pasar modal sebesar Rp32,3 juta.

Melalui ketegasan ini, OJK di bawah pengawasan departemen yang dipimpin Agus Firmansyah berharap tidak ada lagi pihak yang main-main, sehingga masyarakat dari kalangan manapun bisa berinvestasi dengan tenang.

Kegiatan yang dimulai melalui kolaborasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 bersama Pemerintah Kecamatan Medan Belawan ini tidak sekadar mengajak warga berolahraga, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian akar rumput. Berbagai produk kuliner, kriya, hingga komoditas lokal hasil karya warga Belawan dipamerkan dan diserbu para pengunjung.

Direktur Eksekutif 1 Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, menegaskan bahwa keterlibatan UMKM menjadi pilar penting dalam agenda sosial-lingkungan yang digarap perusahaan. Pelindo tidak hanya fokus pada operasional kepelabuhan, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat sekitar.

"Pelindo Regional 1 berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi bersama pemerintah, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Car Free Day ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan," ujar Jonedi di sela-sela kegiatan.

Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Medan beserta jajaran pemangku kepentingan kawasan Belawan. Sinergi lintas sektor ini menjadi sinyal kuat komitmen bersama dalam mewujudkan Belawan yang bersih, sehat, produktif, dan nyaman.

Acara yang berlangsung sejak pukul 06.00 WIB ini juga terintegrasi dengan "Lomba Lingkungan untuk Semua Lingkungan", sebuah program edukasi kebersihan yang menyasar seluruh lingkungan di Wilayah Kecamatan Medan Belawan.

Selain olahraga massal dan pameran produk lokal, antusiasme warga kian terpacu dengan adanya sesi undian berhadiah. Panitia membagikan beragam doorprize dan hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kebersihan selama acara berlangsung.

Melalui kegiatan integrasi olahraga, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kampanye lingkungan ini, Pelindo Regional 1 berharap budaya hidup sehat dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dapat terus mengakar di tengah masyarakat Pelabuhan Belawan.

Sekretaris Jenderal DPP Garda Wanita Malahayati Nasdem Tantri Moerdopo melantik Pengurus DPW Garda Wanita Malahayati Nasdem Riau di Kota Pekanbaru. DPP Garda Wanita Malahayati Nasdem menetapkan kembali Farida H Saad sebagai Ketua DPW Garda Wanita Malahayati Nasdem Riau.

Puluhan pengurus yang dilantik membacakan ikrar mendukung perjuangan Partai Nasdem melaksanakan program restorasi di Provinsi Riau. Pelantikan organisasi sayap ini dihadiri Sekretaris DPW Partai Nasdem Riau Yopi Arianto dan jajaran pengurus, anggota DPRD Riau, angggota DPRD kabupaten-kota, serta ratusan kader dan simpatisan.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Riau Yopi Arianto mengharapkan DPW Garda Wanita Malahayati Nasdem Riau turun langsung membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan memberikan pendidikan politik. Menurut Yopi, kehadiran pengurus baru DPW Garda Wanita Malahayati Nasdem Riau semakin memotivasi kader Nasdem mewujudkan agenda restorasi untuk kesejahteraan masyarakat dan kemenangan dalam pemilihan umum.

Sebagai pusat ekonomi dan perdagangan yang dinamis, kawasan aglomerasi Medan dan sekitarnya mencatatkan mobilitas digital yang tinggi.

Group Head Marketing Segment SMARTFREN XLSMART, Astiyanto Tri Muktiwibowo, menjelaskan bahwa luasnya jaringan ini dirancang agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat teknologi generasi terbaru tanpa kendala.

Melalui paket Unlimited 5G, pelanggan menjanjikan kebebasan berinternet tanpa batas kecepatan maupun batas kuota selama berada dalam jangkauan jaringan 5G XLSMART. Kecepatan yang ditawarkan dapat menembus 500 Mbps, bergantung pada kondisi jaringan dan perangkat yang digunakan.

"Pertumbuhan penerapan 5G menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan konektivitas dengan kapasitas tinggi. Melalui perluasan ini, kami ingin memastikan manfaat 5G dapat mendukung produktivitas, kreativitas, bisnis, hingga gaya hidup digital masyarakat Sumatera Utara," ujar Astiyanto dalamMedia Update UNLIMITED 5G SMARTFREN Medan 2026 di Raeye Dining &Experience, Senin (31/8/2026).

Secara keseluruhan, sambungnya, layanan XLSMART di Sumatera Utara kini didukung oleh lebih dari 15.000 BTS. Di tingkat nasional, perusahaan telah mengoperasikan lebih dari 265 ribu BTS yang melayani 69,4 juta pelanggan di seluruh Indonesia.

Keseriusan investasi infrastruktur ini juga divalidasi oleh pengakuan independen. Pada ajang Ookla Speedtest Awards H1 2026, XLSMART berhasil memborong empat penghargaan prestisius, termasuk Jaringan Seluler Terbaik di Indonesia 2026 dan Jaringan 5G Tercepat di Indonesia 2026.

Regional Group Head XLSMART Area Sumatera, Winetou Lubis, menegaskan bahwa jaringan yang Andal merupakan fondasi bagi ekosistem UMKM, pendidikan, dan ekonomi kreatif di Medan.

Untuk mendekatkan inovasi ini kepada publik, SMARTFREN akan mengadakan aktivasi di ajang Car Free Day (CFD) Lapangan Merdeka, Medan. Acara tersebut dikemas secara interaktif, memungkinkan masyarakat untuk menjajal langsung kecepatan Unlimited 5G melalui berbagai game interaktif dan pengalaman produk.

Langkah ini menjadi bagian dari kampanye "Jagoan Sinyal Se-Indonesia" guna membuktikan bahwa konektivitas super cepat kini semakin mudah diakses dan relevan dengan keseharian warga.

Gagasan itu disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja DPRD Sumut di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, Senin (31/8/2026).

Aripay mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membuat terobosan dalam pengembangan ayam petelur dan ayam potong berbasis kelompok masyarakat.

Aripay menilai, sejumlah komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak, seperti cabai dan ayam, sering menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi. Karena itu, pemerintah jangan hanya sibuk mengatasi kenaikan harga setelah terjadi, tetapi harus memperkuat produksi dari hulu.

"Jangan gara-gara harga ayam naik kemudian inflasi terganggu. Kita harus berpikir bagaimana produksi ayam ini bisa ditingkatkan di Sumatera Utara," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap telur dan daging ayam akan terus meningkat. Jika produksi lokal tidak diperkuat, Sumut akan semakin bergantung pada pasokan dari daerah lain. Ketergantungan tersebut pada akhirnya dapat membuat harga lebih mudah berfluktuasi.

Karena itu, Aripay meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut menjadikan pengembangan peternakan ayam sebagai salah satu program unggulan.

Bantuan pemerintah, lanjut wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan, dan Kita Tanjung Balai ini, sebaiknya diarahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kemauan dan potensi mengembangkan usaha peternakan.

Dari kandang kecil menjadi kekuatan ekonomi

Aripay melihat program tersebut tidak harus dimulai dengan investasi besar. Justru, pemerintah dapat memulainya dari kandang-kandang sederhana yang dikelola masyarakat secara berkelompok.

Ia memperkirakan pembangunan satu kandang sederhana dapat dilakukan dengan anggaran sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp2 Juta, dengan kapasitas puluhan ekor ayam. Jika model tersebut dikembangkan secara masif melalui kelompok peternak, produksi telur dan daging ayam di Sumut dapat meningkat secara signifikan.

"Kalau kelompok-kelompok peternak ini kita dorong, terutama di daerah yang cocok untuk ayam petelur dan ayam potong, mereka bukan hanya menerima bantuan. Mereka menjadi bagian dari solusi pangan Sumatera Utara," jelasnya.

Menurut Aripay, inilah yang harus menjadi orientasi baru kebijakan pemerintah. Masyarakat jangan hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi harus diberdayakan menjadi pelaku produksi.

Kelompok peternak dapat diberikan dukungan secara terpadu, mulai dari pembangunan kandang, bibit ayam, pakan, pendampingan teknis hingga akses pemasaran. Dengan pola tersebut, bantuan pemerintah diharapkan mampu berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan.

Mengendalikan harga sekaligus membuka lapangan kerja

Aripay menegaskan, pengembangan peternakan ayam memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar menekan inflasi. Ketika masyarakat memiliki usaha peternakan, maka pendapatan keluarga meningkat. Ketika jumlah peternak bertambah, lapangan kerja tumbuh. Dan ketika produksi telur serta daging ayam meningkat, pasokan pangan menjadi lebih kuat sehingga harga dapat lebih terkendali.

"Jadi manfaatnya ganda. Kita menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyebut adanya perhatian Bank Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong pengembangan usaha ayam potong dan ayam petelur.

Dukungan anggaran yang dapat mencapai sekitar Rp500 Juta, menurut Aripay, harus dimanfaatkan secara tepat untuk memperkuat kelompok peternak.

Bagi Aripay, Sumatera Utara membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika harga pangan naik. Pemerintah harus berani membangun ekosistem produksi pangan dari masyarakat sendiri.

"Jangan hanya berpikir bagaimana mengatasi inflasi ketika sudah terjadi. Kita harus mencegahnya dari sekarang dengan memperkuat produksi," tuturnya.

Gagasan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pengendalian inflasi bukan semata-mata urusan pemerintah dan pasar. Masyarakat pun dapat menjadi bagian penting dari solusi.

Dari kandang-kandang sederhana di desa, Sumatera Utara dapat membangun kekuatan pangan sendiri. Dari usaha kecil para peternak, lahir pendapatan baru. Dan dari produksi masyarakat yang semakin kuat, stabilitas harga pangan dapat dijaga.

Sebab, melawan inflasi bukan hanya soal menahan harga tetap rendah, tetapi memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan yang mereka konsumsi sendiri. (**)

Saat ini, lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, harga daging ayam di tingkat pengecer wilayah Medan, Deli Serdang, hingga berbagai daerah di Sumatera Utara melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp48.000 sampai Rp50.000 per Kilogram.

"Kenaikan harga yang sangat signifikan tersebut dinilai telah berada di luar batas wajar dan memicu keluhan meluas dari masyarakat konsumen," ujar Rudi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (31/8/2026).

Rudi menjelaskan, krisis harga ini dipicu oleh persoalan kelangkaan pasokan (ketersediaan barang yang berkurang) di tengah tingginya permintaan pasar.

Guna mengantisipasi lonjakan yang semakin membebani ekonomi warga, Pemprovsu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diminta segera mengalihkan alokasi program bantuan dari sektor ternak kaki empat ke sektor budidaya unggas.

Langkah pengalihan ke sektor unggas dinilai paling realistis dan efektif karena memiliki siklus produksi yang sangat cepat, di mana peternak sudah bisa memanen daging maupun telur dalam kurun waktu dua bulan.

Pemerintah provinsi juga didorong untuk berkoordinasi aktif dengan dinas di tingkat kabupaten dan kota guna mendata kelompok peternak lokal yang siap dibina dan diberikan stimulus bantuan.

Bantuan yang diberikan diharapkan berbentuk paket Sarana Produksi Peternakan (Sapronak) secara komprehensif, mulai dari bibit ayam (Day-Old Chick/DOC), pakan berkualitas, hingga vaksin dan obat-obatan.

Selain bantuan fisik Sapronak, Pemprovsu juga diminta membantu fasilitas perbaikan kandang agar para peternak lokal kembali bergairah untuk memproduksi ayam potong.

Rudi meyakini, jika percepatan budidaya ini didukung penuh oleh pemerintah dan para pengusaha peternakan, ketercukupan pasokan ayam di Sumatera Utara dapat teratasi sepenuhnya dalam dua bulan ke depan sehingga harga kembali stabil. (**)

Pesan itulah yang mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) yang digelar di Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/8/2026) sampai Selasa (31/8/2026).

Raker hari pertama diawali dengan penyampaian materi oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rikie, S.STP., M.Si.

Di hadapan jajaran DPRD Sumut, Rikie mengingatkan kembali kedudukan fundamental DPRD dan kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Keduanya bukan hubungan atasan dan bawahan, melainkan mitra sejajar yang memiliki kewenangan berbeda tetapi tujuan yang sama yakni menghadirkan pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dengan pendekatan teknokratis, termasuk merumuskan rancangan awal kebijakan pembangunan.

Sementara DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang membawa mandat masyarakat melalui fungsi representasi politik, legislasi, anggaran dan pengawasan.

Karena itu, kemitraan antara eksekutif dan legislatif harus dibangun dalam semangat saling menghormati kewenangan, terbuka terhadap kritik dan berorientasi pada kepentingan publik.

"DPRD bukan subordinat kepala daerah. DPRD dan kepala daerah adalah mitra sejajar," menjadi pesan penting yang mengemuka dalam pemaparan tersebut. Salah satu bagian penting yang disoroti adalah fungsi anggaran DPRD.

APBD, menurut materi yang disampaikan, bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja pemerintah. APBD merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang menentukan ke mana sumber daya daerah diarahkan dan siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut.

Bahkan, APBD memiliki kedudukan sebagai Peraturan Daerah. Karena itu, persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD menjadi bagian fundamental dalam proses penetapannya.

Di sinilah DPRD memiliki peran strategis. Setiap rupiah yang dianggarkan harus dipastikan memiliki tujuan yang jelas, menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan demikian, pembahasan anggaran seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai angka, tetapi menyentuh pertanyaan yang jauh lebih penting: seberapa besar anggaran tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Rikie juga menguraikan tiga pilar utama mandat DPRD, yakni pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Melalui fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Melalui fungsi anggaran, DPRD membahas KUA-PPAS dan APBD sekaligus menentukan prioritas alokasi pembangunan bersama pemerintah daerah.

Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan setiap kebijakan dan program yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pengawasan dapat dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan kerja, evaluasi pelaksanaan program hingga menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tiga fungsi tersebut menjadi wajah utama DPRD dalam menjalankan mandat rakyat. Karena itu, semakin kuat pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap tugas konstitusionalnya, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan daerah yang berkualitas.

Raker di Parapat tersebut juga menjadi ruang refleksi bagi DPRD Sumut untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyamakan persepsi dalam menjalankan hubungan kerja dengan pemerintah daerah.

Kemitraan sejajar bukan berarti DPRD harus selalu sepakat dengan eksekutif. Sebaliknya, kemitraan justru membutuhkan keberanian untuk memberikan kritik, masukan dan koreksi ketika kebijakan dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Namun kritik tersebut harus ditempatkan dalam kerangka membangun.

Eksekutif membutuhkan DPRD untuk mendapatkan legitimasi politik dan pengawasan, sementara DPRD membutuhkan eksekutif untuk memastikan kebijakan yang telah disepakati dapat diwujudkan menjadi program nyata.

Jika keduanya berjalan dalam keseimbangan, pemerintahan daerah akan semakin kuat.

Pada akhirnya, kemitraan sejajar bukan sekadar istilah kelembagaan. Ia adalah komitmen untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki eksekutif maupun legislatif digunakan untuk satu tujuan yang sama: membangun Sumatera Utara yang lebih maju, adil, transparan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dari Parapat, pesan itu kembali ditegaskan: pembangunan tidak membutuhkan kekuasaan yang saling mengalahkan, tetapi kelembagaan yang saling menguatkan. (**)

Keputusan tegas tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1397.K untuk Fernanda, serta Nomor 800.1.6.2/1398.K untuk Efrin Hadi Syahputra Hasibuan, yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026.

Sesuai diktum keputusan, keduanya dibebaskan dari jabatannya dan diturunkan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, membenarkan penerbitan surat keputusan penjatuhan sanksi berat bagi kedua pejabat tersebut.

"Benar, Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadi Syahputra Hasibuan. Keduanya dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan," ujar Subhan saat memberikan keterangan, Senin (31/8/2026).

Pascapencopotan ini, Fernanda yang sebelumnya menjabat Camat Medan Timur dipindahtugaskan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan. Sementara itu, Efrin Hadi Syahputra Hasibuan yang sebelumnya menjabat Lurah Aur (Kecamatan Medan Maimun) digeser menjadi Penelaah Teknis Kebijakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan.

Subhan menjelaskan, penetapan sanksi ini merupakan hasil dari proses pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Ad Hoc serta tahapan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait efektivitas sanksi, pelaksanaan hukuman disiplin tidak serta-merta berlaku pada tanggal penetapan, melainkan mengikuti prosedur mekanisme kepegawaian.

"Hukuman disiplin mulai berlaku pada hari kerja ke-15 terhitung sejak yang bersangkutan menerima keputusan, atau hari kerja ke-15 sejak tanggal diterimanya keputusan yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan," terang Subhan.

Ia menambahkan bahwa sanksi pembebasan dari jabatan ini bukanlah bentuk pemberhentian status sebagai PNS. Kedua pegawai tersebut tetap berstatus ASN dan berhak menerima hak-hak kepegawaian sesuai aturan.

Penjatuhan sanksi ini ditegaskan sebagai wujud komitmen Pemko Medan dalam menegakkan integritas, profesionalisme, serta kode etik aparatur di lingkungan pemerintahan.

"Penegakan disiplin adalah bagian dari pembinaan ASN. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Pemko Medan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan kewenangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," tutup Subhan.

Pendampingan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan spiritual secara berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Di wilayah Pandan, Relawan Inspirasi menggelar pelatihan keagamaan rutin bagi para mualaf, Sabtu (29/8/2026).

Materi yang diberikan meliputi dasar akidah, tata cara salat, bimbingan membaca Al-Qur'an, hafalan doa harian, hingga pembiasaan ibadah sehari-hari.

"Menjadi seorang mualaf adalah perjalanan yang membutuhkan proses dan pendampingan. Kami ingin memastikan mereka tidak berjalan sendirian," ujar Junaidi Syaputra Piliang, Relawan Inspirasi Rumah Zakat dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).

Junaidi menambahkan, pendekatan yang digunakan mengedepankan suasana kekeluargaan agar para peserta merasa nyaman untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mendapat dukungan moral saat menghadapi tantangan hidup beragama.

Pemberdayaan Ekonomi Mualaf

Selain pembinaan imtaq (iman dan taqwa), Rumah Zakat juga menyasar pemberdayaan kemandirian ekonomi. Salah satu penerima manfaat bantuan usaha ini adalah Yeni, seorang mualaf asal Tapteng yang mengelola usaha keripik sambal skala rumah tangga.

Bantuan modal dan pendampingan usaha diserahkan langsung kepada Yeni pada Minggu (30/8/2026) untuk meningkatkan volume produksi serta memperluas jangkauan pemasaran yang selama ini mengandalkan sistem titip di warung-warung sekitar.

"Pemberdayaan ekonomi menjadi fokus kami agar pendampingan mualaf bersifat menyeluruh. Selain teguh secara akidah, para mualaf juga diharapkan mampu mandiri secara finansial dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," pungkas Junaidi.

Tak hanya itu, Dante juga meminta warga tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan petugas di lapangan menghadapi kembalinya Gunung Sinabung "memuntahkan" debu vulkanik.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, erupsi Gunung Sinabung yang terjadi sekitar pukul 10.17 WIB dan memuntahkan kolom abu hingga sekitar 3.500 Meter di atas puncak gunung harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya masyarakat yang berada di kawasan terdampak abu vulkanik.

Tak hanya itu, tambah wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, masyarakat juga perlu mengutamakan keselamatan dengan menghindari wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona berbahaya serta meminta warga tidak mendekati kawasan puncak maupun desa-desa yang telah direlokasi demi menghindari risiko akibat aktivitas vulkanik.

"Yang paling penting masyarakat tetap tenang, tetapi jangan lengah. Patuhi seluruh imbauan dan rekomendasi dari PPGA Sinabung, PVMBG dan pemerintah daerah," ujar Frans Dante kepada wartawan disela sela kegiatan Raker DPRD Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun yang saat itu langsung menghubungi Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Sinabung, Pusat Vulkanologi Motivasi Bencana Geologi (PVMBG) di Karo melalui sambungan telepon, guna menggali informasi terkait situasi terkini aktivitas Sinabung.

Sementara Anggota DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE juga menambahkan, Pemkab Karo bersama seluruh unsur terkait perlu memastikan informasi mengenai perkembangan erupsi dapat diterima masyarakat secara cepat dan jelas serta kesiapsiagaan, harus ditingkatkan terutama apabila arah sebaran abu vulkanik berubah dan mendekati permukiman warga.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan masyarakat mewaspadai dampak abu vulkanik terhadap kesehatan. Abu vulkanik yang terhirup dapat mengiritasi hidung, tenggorokan dan saluran pernapasan, sementara paparan dapat lebih berisiko bagi anak-anak, lansia serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

"Kalau abu vulkanik mulai turun, masyarakat sebaiknya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari menghirup abu secara langsung. Mata juga perlu dilindungi bila kondisi abu cukup tebal," katanya.

Kedua wakil rakyat ini juga meminta pemerintah dan petugas terkait terus memantau kualitas udara, arah sebaran abu serta kondisi masyarakat. Distribusi masker dan kebutuhan dasar lainnya perlu dipersiapkan apabila hujan abu meluas ke permukiman.

Wakil Ketua dan anggota Komisi B ini mengajak masyarakat Karo dan wilayah sekitarnya tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Mari bersama-sama mengikuti perkembangan informasi resmi dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya," pungkas keduanya. (**)

Operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla masih berlangsung di Provinsi Riau. BNPB mengirim empat helikopter, yakni dua jenis Mi8, satu Sikorsky dan satu Black Hawk untuk memadamkan titik api dari udara. Masing-masing helikopter mampu mengangkut 4 ribu liter air.

Sejak penetapan status darurat Karhutla 13 Februari 2026 di Riau, sudah dilakukan operasi pemadaman dari udara dengan jumlah air yang dijatuhkan 50 juta liter. Water bombing antara lain dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak dan Pelalawan.

Empat helikopter diterbangkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Rata-rata satu helikopter mampu beroperasi empat jam dengan 50 kali penyiraman. Saat ini, operasi pemadaman karhutla difokuskan di Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

Kepala Dinas Operasi Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Pnb Andri Setyawan, Sabtu (29/8/2026), menyatakan pemadaman dari jalur udara selama ini cukup efektif, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau tim pemadam darat.

Adanya water boombing ini sangat membantu pekerjaan petugas dalam hal mematikan api di daerah medan yang sulit dijangkau. Rata2 water boombing bisa tahan 4 sampai 4,5 jam mengudara.

Peningkatan kasus ISPA antara lain ditemukan di Puskesmas Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru.

Penanggung Jawab Puskesmas Simpang Baru, Mira Santia, Sabtu (28/8/2026), mengatakan sebelum muncul kabut asap seminggu lalu, jumlah warga yang berobat karena menderita ISPA hanya dua hingga tiga orang perhari.

Namun saat ini rata-rata setiap hari, 14 sampai 18 warga mendatangi puskesmas dengan keluhan gejala ISPA, seperti sesak nafas, batuk pilek, demam, sakit tenggorokan dan kepala. Selain ISPA, warga juga menderita penyakit iritasi mata dan kulit akibat terpapar udara tercemar.

Sebagian besar pasien merupakan balita dan orang tua usia lanjut. Penanggung jawab Puskesmas Kelurahan Simpang Baru menyatakan sejak kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru, waktu operasional pelayanan kesehatan ditambah hari minggu dari jam 8 pagi hingga pukul 3 sore.

Kasatreskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho mengatakan bahwa personel mengamankan seorang pria berinisial AHP alias P (37). Penangkapan itu setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan korban, keterangan saksi serta rekaman Cctv.

Adapun kejadian pencurian berlangsung pada Rabu (26/8/2026) sekira pukul 08.00 WIB. Saat itu korban datang untuk membuka toko dan menemukan kondisinya berantakan, terutama bagian seng.

"Korban juga menemukan adanya bekas kaki di atas meja setrika," jelas Kasat.

Merasa curiga, korban kemudian memeriksa barang-barang yang ada di dalam toko. Dari pemeriksaan tersebut, korban mengetahui sejumlah barang berharga dan uang miliknya telah hilang.

Atas laporan itu, petugas mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Padangsidimpuan.

Dalam pengungkapan tersebut, Tim Resmob yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP H Naibaho, berhasil mengamankan seorang pria dewasa berinisial PD (35), yang diduga sebagai pelaku pencurian.

PD diamankan pada Jumat (28/8/2026) di sebuah veron sawit yang berada di Dusun II Kota Batak, Desa Pantaicermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Dalam rilis resminya, pada Minggu (30/8/2026) pagi, Kasat mengatakan, kasus pencurian tersebut terjadi pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah warung milik korban di Jalan Sutan Maujalo, Lingkungan V, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

"Pelaku diduga masuk ke warung korban dengan cara merusak pintu. Sejumlah barang milik korban kemudian dibawa kabur," kata Naibaho.

Peristiwa itu pertama kali diketahui korban ketika baru bangun pada pagi hari. Saat itu, korban mendengar seorang pelanggan memanggilnya. Pelanggan itu lalu memberitahukan kepada korban bahwa, pintu warung miliknya sudah dalam keadaan terbuka.

"Padahal, sebelum tidur korban telah menutup dan mengunci pintu warung tersebut," jelas Naibaho.

Setelah memeriksa kondisi warung, korban menyadari sejumlah barang miliknya telah hilang. Satu unit handphone Samsung yang sebelumnya sedang diisi daya di dalam warung sudah tidak ditemukan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut hari pertama yang digelar di Niagara Hotel, Parapat, Kabupaten Simalungun, Senin (31/8/2026).

Raker menghadirkan narasumber Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),Rikie, S.STP., M.Si.

Dalam paparannya, Rikie menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyusunan dan pengawasan APBD. Pendekatan lama yang cenderung mengandalkan pemerataan alokasi antar-SKPD serta tren anggaran tahun-tahun sebelumnya dinilai perlu ditinggalkan.

"Fokus anggaran tidak boleh berhenti pada input dan penyerapan. Yang lebih penting adalah Output dan Outcome yang terukur," menjadi salah satu pesan penting dalam materi tersebut.

Paradigma baru pengelolaan anggaran diarahkan pada pendekatan berbasis dampak. Artinya, alokasi anggaran harus dikaitkan secara langsung dengan target kinerja pelayanan publik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dibiayai APBD.

Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki posisi strategis. Setidaknya terdapat empat dampak kritis yang harus dijalankan lembaga legislatif dalam mengawal keuangan daerah.

Pertama, DPRD menjalankan fungsi Check and Balance untuk mencegah terjadinya Hegemoni maupun sentralisasi kekuasaan eksekutif dalam menentukan arah penggunaan uang rakyat.

Kedua, DPRD menjadi representasi aktual masyarakat. Aspirasi yang dihimpun dari daerah pemilihan harus diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, bukan justru terserap pada proyek birokrasi yang minim manfaat.

Ketiga, DPRD berperan sebagai filter kepatuhan hukum. Setiap Rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RKP dan RPJMD, sekaligus terbebas dari pemborosan serta kegiatan yang tidak efisien.

Keempat, DPRD harus ikut memperkuat disiplin dan kemandirian fiskal daerah. Pengawasan tidak hanya menyangkut belanja, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menetapkan target pendapatan secara rasional, terutama dari sektor pajak dan retribusi, serta mengendalikan pembiayaan dan utang daerah agar tetap dalam batas yang sehat.

Perubahan paradigma ini menjadi semakin penting di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah. Anggaran yang tersedia harus benar-benar diprioritaskan untuk program yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat.

Karena itu, efisiensi tidak dimaknai sekadar memangkas belanja, tetapi bagaimana mengamankan ruang fiskal untuk membiayai program-program prioritas yang memiliki manfaat langsung dan berkelanjutan.

Konsep Value for Money menjadi kata kunci. Setiap Rupiah yang keluar dari APBD harus dipertanyakan apa hasilnya, siapa yang menerima manfaatnya, dan seberapa besar perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dengan paradigma tersebut, keberhasilan APBD tidak lagi semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran terserap hingga akhir tahun. Ukuran keberhasilan harus bergeser kepada seberapa besar masalah publik dapat diselesaikan dan seberapa nyata kualitas hidup masyarakat meningkat.

Raker DPRD Sumut di Parapat pun menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen tersebut. APBD bukan sekadar dokumen angka dan tabel, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan pembangunan yang adil, efektif dan berdampak. (**)

Iptu Danni menegaskan, setiap tindakan penyidik dalam perkara tersebut dilakukan berdasarkan proses penyidikan, fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, alat bukti, serta mekanisme gelar perkara.

"Kami menghormati setiap pendapat maupun keberatan yang disampaikan, namun perlu kami tegaskan bahwa proses penanganan perkara ini berjalan berdasarkan prosedur penyidikan dan alat bukti yang diperoleh," kata Danni, Minggu (30/8/2026).

Menurutnya, perkara tersebut telah ditangani sejak laporan polisi diterima pada Juni 2026 dan penyidik melakukan serangkaian tindakan kepolisian.

Ia mengatakan, upaya penyelesaian melalui mediasi juga telah diberikan kepada para pihak, namun ketika penyelesaian tersebut tidak tercapai.

"Kami telah memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara baik. Ketika tidak tercapai penyelesaian, penyidik tetap berkewajiban melanjutkan proses berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada," ujarnya.

Saling Lapor Diproses Berdasarkan Perkara Masing-masing

Terkait adanya laporan dari kedua belah pihak, Iptu Danni menegaskan bahwa keberadaan laporan yang saling berkaitan tidak serta-merta menentukan status hukum seseorang.

Kapolsek menerangkan bahwa setiap laporan polisi memiliki proses pembuktian masing-masing dan harus dinilai berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan pada perkara tersebut.

"Adanya saling lapor tidak dengan sendirinya membuat status hukum para pihak harus sama," tegasnya.

Ia menambahkan, penyidik tidak mendasarkan penanganan perkara pada siapa pihak yang melapor maupun dilaporkan, tetapi pada hasil proses hukum yang dilakukan.

"Siapa pun yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak yang sama, sementara penyidik bekerja berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selanjutnya mengenai keberatan terhadap prosedur penyidikan, Iptu Danni menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hukum maupun pengawasan yang tersedia.

Dirinya juga meminta agar setiap tudingan terhadap aparat disampaikan secara bertanggung jawab dan, apabila menyangkut dugaan pelanggaran, dilengkapi dengan informasi maupun bukti yang dapat diperiksa.

"Kami tidak ingin berpolemik melalui ruang publik, apabila terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran anggota, silakan disampaikan melalui mekanisme resmi agar dapat ditindaklanjuti secara objektif," tegasnya.

Terakhir, Iptu Danni memastikan Polsek Batangtoru tetap menjalankan penanganan perkara secara profesional dan transparan dengan tetap menghormati hak seluruh pihak.

"Kami menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat maupun melakukan pembelaan hukum. Pada saat yang sama, penyidik tetap mempunyai kewajiban menyelesaikan perkara berdasarkan fakta, alat bukti dan prosedur hukum," pungkas Danni.