Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Defri Noval Pasaribu SE MAP kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/10/2026).

Defri juga mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang segera turun tangan, terutama dengan membenahi dan menormalisasi saluran drainase di kawasan tersebut.

Defri menilai keluhan masyarakat tidak cukup hanya diterima sebagai laporan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan.

"Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Deli Serdang terkesan enggan merespons. Keluhan warga sering kali tidak ditanggapi. Kami mendesak mereka untuk segera melakukan perbaikan, khususnya pada saluran drainase yang harus dinormalisasi dengan segera," tegas politisi Partai NasDem ini.

Menurutnya, banjir yang berulang menunjukkan adanya persoalan infrastruktur dan sistem drainase yang membutuhkan penanganan serius. Pemkab Deli Serdang, tidak seharusnya hanya melakukan tindakan setelah permukiman warga terendam.

Defri juga menekankan agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun kawasan perbatasan Deli Serdang tidak mendapatkan perhatian yang lebih minim dalam pembangunan infrastruktur.

"Hanya karena wilayah tersebut berbatasan dengan Kota Medan, bukan berarti harus diperlakukan sebagai prioritas rendah. Hal seperti ini terlalu sering terjadi," cetus Ketua Garda Pemuda NasDem Sumut itu.

Lebih lanjut Defri menekankan bahwa seluruh warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan infrastruktur dasar yang memadai, termasuk akses jalan yang layak serta sistem drainase yang mampu mengurangi risiko banjir.

Masih kata Defri, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah yang berbatasan dengan Deli Serdang dan Kota Medan, seperti Namorambe dan Medan Johor.

"Jadi jangan tunggu masalahnya viral dulu baru bertindak kelabakan. Situasi ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tidak menunggu masalah membesar sebelum mengambil tindakan perbaikan," tandasnya.

Defri berharap Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang tidak mengabaikan keluhan masyarakat maupun perhatian yang telah disampaikan DPRD Sumatera Utara.

Ia menilai pemerintah daerah perlu turun tangan ketika masyarakat menghadapi persoalan menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan lingkungan tempat tinggal.

"Kami berharap Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang mengindahkan arahan ini, menanggapi keluhan warga serta perhatian yang telah kami sampaikan dari DPRD Sumatera Utara," ucapnya.

Sebelumnya, warga Perumnas Mandala mengeluhkan kondisi Jalan Garuda Raya, khususnya ruas di bawah Jalan Tol Belmera, yang kerap terendam banjir setiap kali hujan turun. Genangan air disebut mencapai lutut orang dewasa dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.

Kondisi tersebut diperparah permukaan jalan yang rusak serta saluran drainase di kedua sisi Jalan Garuda Raya yang belum dinormalisasi. Air yang lambat surut membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi kawasan tersebut. (**)

Melansir berbagai sumber, Rabu (7/10/2026), Fitri Carlina pun kini harus lebih menjaga batas kemampuan tubuhnya.

"Ya awalnya nggak biasa aja gitu. Setelah aku banyak injeksi obat-obatan, gitu minum obat-obatan, kok makin ini makin kayak ke-trigger gitu loh," ujar Fitri Carlina.

Fitri Carlina mengaku sampai sesak dan beberapa kali pingsan. Karena itu, istirahat jadi hal yang wajib baginya.

"Kayak kemarin kan aku nonton bola nih. Aku belum banyak istirahat. Nah, habis pulang ini aku udah istirahat panjang. Iya, aku istirahat panjang tuh, gitu," sambungnya.

Yang jelas, Fitri Carlina belum pernah menjalani bayi tabung. Program yang pernah ia jalani baru inseminasi. Itu pun sudah memberi efek pada tubuhnya.

"Kalau bayi tabung sih belum, karena kan yang paling tinggi kan, gitu. Akhirnya masih waktu itu inseminasi," kata Fitri Carlina.

Fitri Carlina membayangkan dosis bayi tabung yang jauh lebih tinggi. Karena itu, ia menilai pilihan tersebut terlalu berisiko.

"Nah, itu aja baru dikasih dosis yang rendah aja udah ngefek di di badan aku. Gimana kalau bayi tabung? Kan itu udah dosisnya pada tinggi semua kan, dan harus bedrest segala macam. Jadi, sangat berisiko," ujarnya.

Tak pelak, kondisi tersebut berpengaruh pada pekerjaannya. Fitri Carlina kerap menolak tawaran.

"Makanya kalau dikasih acara stripping suka nolak karena aku punya tahu limit aku sampai kayak gitu. Jadi harus banyak istirahat," pungkas Fitri Carlina.

Melansir berbagai sumber, Rabu (7/10/2026), Anggun menjadi aktris terbaik berkat perannya dalam film Levitating (Para Perasuk) karya sutradara Wregas Bhanuteja.

"Kehormatan yang ia berikan kepada saya dengan mengajak saya menjadi bagian dari filmnya yang luar biasa, serta kepercayaan yang ia berikan, sudah merupakan hadiah terindah," ujarnya Anggun.

Anggun C Sasmi dinobatkan sebagai Pemenang Nasional Indonesia untuk kategori Best Actress in a Leading Role di Asian Academy Creative Awards 2026.

Film itu sendiri sebelumnya sempat menarik perhatian kritikus saat ditayangkan di Festival Film Sundance.

"Saya sangat bahagia sekali menerima pengakuan ini. Wregas adalah seorang sutradara visioner," tambah Anggun.

Pencapaian ini menyempurnakan kesuksesan Anggun yang baru saja mencuri perhatian publik global lewat perannya sebagai Amisha, tokoh antagonis utama dalam serial fenomenal Prime Video, Reacher Season 4.

Penampilannya yang intens dan tangguh sukses mengungkap sisi berakting yang belum pernah diperlihatkannya sebelumnya.

Tak berhenti di situ, kontribusi Anggun dalam menjembatani budaya Timur dan Barat selama hampir tiga dekade juga diganjar penghargaan budaya tertinggi.

Pemerintah Prancis resmi menobatkannya sebagai Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

"Ini adalah penghargaan yang sangat bergengsi, dan saya merasa beruntung karena hanya sedikit seniman Asia yang pernah menerimanya," tutur Anggun.

Setelah sukses besar di layar kaca dan layar lebar, Anggun mengisyaratkan bakal kembali fokus ke dunia musik.

Anggun pun membocorkan tengah menyiapkan proyek musik terbesar dalam kariernya.

"Ini mungkin salah satu hal terpenting yang pernah saya lakukan sepanjang karier musik saya, jadi saya masih merasa seperti melayang di awan," pungkas Anggun.

Melansir berbagai sumber, Rabu (7/10/2026), Nunung lebih memilih mempertebal doa dan menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan.

"Daripada kita punya pikiran, 'Ayo kita cari lawan buat gini-ginian,' aku enggak mau," kata Nunung.

Sebagai informasi, bisnis kuliner milik Nunung berlokasi di Solo dan kerap kali sepi pengunjung secara mendadak.

Padahal, kualitas rasa hingga kesegaran bahan masakan sama sekali tidak mengalami perubahan.

Kecurigaan mulai muncul saat pihak keluarga mendapati bungkusan mencurigakan di area rumah makan.

Setelah diperiksa, bungkusan tersebut rupanya berisi tanah kuburan.

"Kan banyak orang pintar gitu, 'Ayo di sana ada Mbak Nunung.' Ah enggak, aku enggak kayak gitu. Aku punya Allah kok, Allah itu kekuatanku," kata Nunung soal saran orang agar ia mencari dukun.

Yang jelas, Nunung tak menampik hatinya sempat gusar saat mendapati warungnya sepi pembeli. Namun, ia selalu berusaha berprasangka baik dan mengintrospeksi manajemen dapurnya lebih dulu.

"Aku berdoa, 'Ya Allah kalau memang ada kesalahan di dalam, beri petunjuk saya, akan saya benahi.' Tapi kalau memang ada orang yang niat nggak baik dengan warung saya, 'Ya Allah sadarkan dia.' Udah, doaku cuma gitu aja, enggak mau suuzan," ungkapnya.

Di tengah anjloknya omzet, Nunung tetap pantang menyajikan makanan sisa kemarin. Menu-menu olahan yang masih utuh dan layak konsumsi justru ia bagikan kepada warga sekitar.

Ia pun berpesan kepada para karyawannya agar senantiasa mengawali aktivitas dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum membersihkan warung.

"Aku kan paling enggak mau kalau makanan masih utuh disimpan untuk dijual besok. Mending, bikin kardus, dibungkus terus bagi-bagikan ke sopir becak, tukang parkir," pungkas Nunung.

Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan agar program Pemprovsu tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/10/2026).

"Aspirasi yang disampaikan merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat," ujar Surya.

Ia mengatakan, berbagai usulan yang telah disampaikan merupakan kebutuhan masyarakat yang dinantikan realisasinya. Karena itu, usulan tersebut akan diurutkan berdasarkan prioritas sebelum dimasukkan ke dalam rencana pembangunan Pemprovsu.

Surya menjelaskan, reses merupakan kegiatan terjadwal yang diatur dalam tata tertib dewan. Kegiatan tersebut bertujuan menampung aspirasi konstituen secara periodik, bertukar informasi, berinteraksi langsung, serta menghimpun masukan mengenai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dirumuskan bersama oleh Pemprovsu dan DPRD Sumut.

"Kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu dan harus terus kita perkuat agar setiap program pembangunan yang direncanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat kabupaten/kota," imbuhnya.

Wagubsu juga mengapresiasi DPRD Sumut yang telah melaksanakan reses, menyampaikan laporan hasilnya, serta menjelaskan dan menyosialisasikan program dan kegiatan Pemprovsu kepada masyarakat.

Ia berharap dukungan pimpinan dan anggota DPRD Sumut terus diperkuat untuk mewujudkan kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

"Semoga apa yang menjadi cita-cita untuk mewujudkan kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan dapat tercapai," pintanya.

Sebelumnya, tim reses dapil 1 hingga 12 telah menyampaikan hasil resesnya. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dan Ricky Anthony serta dihadiri anggota DPRD Sumut dan kepala OPD Pemprovsu.

Jubir Tim Reses Dapil 11, Alfiansyah mengharapkan Pemprovsu t terus bersinergi dengan DPRD Sumut dalam pembahasan perencanaan pembangunan melalui pokok pikiran DPRD Sumut yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Selain itu, banyak aspirasi yang juga menjadi kewenangan pemerintah pusat, kementerian dan pemerintah kabupaten.

"Untuk itu kami berharap, Pemprovsu terus aktif bersinergi dengan pemerintah pusat, lembaga-lembaga lembaga pemerintah BUMN, dan pemerintah kabupaten dalam menjawab aspirasi masyarakat," tandas Alfiansyah. (**)

Hal itu disampaikan Viktor Silaen yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut itu kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (7/10/2026), menanggapi apresiasi masyarakat saat pelaksanaan Reses di Kecamatan Habinsaran, Nansao dan Borbor (Habornas), Kabupaten Toba baru-baru ini, karena sudah bisa menikmati jalan mulus.

Menurut Viktor, pembangunan akses jalan Toba–Labura menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam membuka keterisolasian wilayah di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, termasuk "memuluskan" jalan di Sipiongot, Kabupaten Tapsel dan sejumlah ruas jalan di Kepulauan Nias yang hanya dapat dilakukan oleh Gubernur saat ini.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Taput, Humbahas, Tapteng dan Kota Sibolga mengungkapkan, pembangunan akses jalan sepanjang sekitar 15 Kilometer dari Kabupaten Toba menuju Labura ini berbiaya Rp91,8 Miliar dinilai sangat tepat, karena tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

"Akses perekonomian bisa dipastikan meningkat 20 persen pertumbuhannya. Karena mayoritas profesi masyarakat 95 persen petani. Selama ini hasil sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit di Pematangsiantar, dengan adanya akses itu sudah bisa dibawa ke pabrik kelapa sawit di Labura sehingga ongkosnya lebih hemat," katanya.

Namun, tambah Viktor, masyarakat masih berharap pembangunan dilanjutkan dengan membuka akses jalan Parsuburan menuju Kecamatan Borbor-Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, karena tersambungnya jalur tersebut akan semakin memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

"Saat saya reses kemarin, masyarakat juga sangat berharap akan dibangun jalan tersebut. Jika jalur itu dapat dibangun, dipastikan masyarakat sangat senang dan bangga memiliki sosok Gubernur Sumut seperti Pak Bobby Nasution," ucap Ketua DPD Kosgoro 1957 tersebut.

Viktor menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Bobby merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Sumut. Langkah tersebut bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Selain pembangunan fisik, Viktor juga mengapresiasi pola pemerintahan Bobby yang dinilainya mengedepankan kolaborasi dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.

"Buktinya, Bobby mengajak Komisi D DPRD Sumut menjalankan tugas kedinasan dari Kepulauan Nias beberapa waktu lalu sebagai bentuk tata kelola kolaboratif yang menjadi tradisi baru dalam pemerintahan Sumut," pungkasnya. (**)

Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas petani, serta memastikan kepastian pasar bagi hasil produksi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 bersama Direktorat Jenderal Hortikultura KementerianPertanian RI, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (7/10/2026).

Surya menyebutkan, Sumut memiliki potensi Agroklimat yang sangat baik untuk pengembangan komoditas bawang putih.

Dari total potensi pengembangan seluas 9.624 hektare tersebut, tersebar di Kabupaten Samosir seluas 5.001 hektare, Karo 2.995 hektare, Humbanghasundutan 411 hektare, Simalungun 384 hektare, Dairi 288 hektare, Toba 234 hektare, Tapanuli Utara 198 hektare, Deliserdang 73 hektare, dan Mandailing Natal 40 hektare.

Untuk mencapai hasil maksimal, lanjut Wagubsu, ketersediaan benih bermutu harus benar-benar terjamin. Selain itu, produksi harus memiliki kepastian pasar dan Off-Taker, sementara kapasitas penangkar dan kelompok tani juga perlu diperkuat.

"Maka dari itu produktivitas harus kita dorong untuk mencapai target 20 ton per hektare panen basah," ucapnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, lanjut Surya, Pemprov Sumut terus mendorong dan mengawal pengembangan bawang putih secara berkelanjutan.

Pemprovsu ingin peningkatan produksi berjalan seiring dengan kepastian pasar, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan memperoleh harga yang menguntungkan.

"Untuk itu saya berharap koordinasi antara Pemprovsu, Kabupaten, dan KementerianPertanian semakin kuat. Sehingga pengembangan Bawang Putih di Sumut dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani," harapnya.

Sementara Direktur Jenderal Hortikultura KementerianPertanian Muhammad Taufiq Ratule menyampaikan, wilayah Sumut menjadi bagian dari alokasi kawasan strategis pengembangan hortikultura nasional untuk mencapai swasembada bawang putih.

Menurutnya, Sumut dinilai memiliki agroklimat dan potensi yang sangat baik untuk budidaya bawang putih.

"Pengembangan Bawang Putih untuk memperkuat ketersediaan dan produksi lokal. Sumut menjadi sentra pengembangan bawang putih guna mendukung swasembada pangan nasional," pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Frans Dante Ginting kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/10/2026).

Dante mengungkapkan, keluhan tersebut antara lain datang dari petani Desa Biak Nampe, Desa Kuta Sudah, Kecamatan Munte, serta petani Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, akibat sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non subsidi yang dinilai semakin membebani biaya produksi.

"Mahalnya harga pupuk non subsidi serta sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi setiap musim pemupukan atau musim tanam menjadi ancaman serius bagi petani Karo. Karena itu, para petani berharap Pemkab Karo, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat segera mengatasi keluhan mereka," pinta Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut ini

Menurut politisi Partai Golkar Sumut itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan usaha tani masyarakat. Salah satunya dengan menambah kuota pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani sekaligus memastikan distribusinya sampai kepada petani tepat waktu.

"Petani berharap pemerintah bisa menurunkan harga pupuk non subsidi yang begitu mahal, sekaligus menambah kuota pupuk bersubsidi. Penyalurannya juga harus tepat waktu sehingga tidak mengganggu masa tanam," imbuhnya.

Frans Dante juga menegaskan, persoalan ketepatan waktu penyaluran tidak kalah penting dibandingkan jumlah kuota pupuk. Sebab, pupuk bersubsidi yang baru diterima setelah masa tanam atau pemupukan berlangsung tidak lagi memberikan manfaat maksimal bagi petani.

"Permasalahan yang dihadapi para petani, pupuk bersubsidi kerap datang setelah masa tanam. Padahal pupuk tersebut sangat dibutuhkan pada masa persiapan dan awal tanam agar dapat dimanfaatkan secara optimal," tandasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut XI meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pupuk petani Karo secara menyeluruh, mulai dari penetapan kuota, mekanisme distribusi hingga ketepatan waktu penyaluran.

Menurutnya, ketersediaan pupuk yang terjangkau dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian Karo sekaligus mencegah petani semakin terbebani biaya produksi. (**)

Penegasan itu disampaikan PW KAMMI Sumut melalui surat klarifikasi dan pernyataan resmi Nomor 007/PN/KU-i/PW2/KAMMI/XI/2026 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/10/2026).

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PW KAMMI Sumut 2026-2028 Hasan Basri SH dan Sekretaris Jenderal Dolly Rasyid Muhammad Srg, SH, KAMMI menyatakan aksi yang tercantum dalam flyer tersebut tidak pernah mendapatkan mandat, persetujuan, keputusan, instruksi maupun pengesahan dari PW KAMMI Sumut.

"Dengan demikian, aksi tersebut sama sekali bukan agenda resmi PW KAMMI Sumatera Utara dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut tidak dapat mengatasnamakan PW KAMMI Sumatera Utara," demikian ditegaskan dalam surat tersebut.

KAMMI juga mempersoalkan penggunaan nama, logo, identitas dan atribut organisasi dalam kegiatan yang tidak mendapat mandat dan tanpa otorisasi dari kepengurusan PW KAMMI Sumut yang sah.

Menurut KAMMI, penggunaan identitas organisasi tanpa kewenangan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta berdampak terhadap kelembagaan organisasi.

"Secara kelembagaan, PW KAMMI Sumatera Utara tidak bertanggung jawab atas seluruh pernyataan, tuntutan, tindakan, ataupun akibat hukum dan sosial yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut," tegasnya.

Atas persoalan itu, PW KAMMI Sumut meminta pimpinan DPRD Sumut untuk tidak mengakui, menerima maupun memperlakukan pihak yang melaksanakan aksi tersebut sebagai representasi resmi PW KAMMI Sumatera Utara.

KAMMI juga meminta DPRD Sumut mencatat secara resmi bahwa PW KAMMI Sumut tidak pernah memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk menyelenggarakan aksi sebagaimana tercantum dalam flyer yang beredar.

Lebih lanjut, apabila masih terdapat pihak yang menggunakan nama dan atribut PW KAMMI Sumut tanpa kewenangan, KAMMI meminta agar hal tersebut segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PW KAMMI Sumut menilai langkah klarifikasi tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman kelembagaan maupun gangguan terhadap ketertiban publik akibat aksi yang tidak memiliki mandat resmi organisasi.

"Kami berharap Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat mengambil langkah yang diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman kelembagaan maupun gangguan terhadap ketertiban publik," ujar KAMMI dalam suratnya.

Surat klarifikasi tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Kapolda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

KAMMI menegaskan, setiap sikap dan kegiatan yang mengatasnamakan organisasi harus memiliki mandat dan kewenangan yang jelas dari kepengurusan yang sah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan penyampaian aspirasi publik berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab. (**)

Hasil tersebut diketahui setelah I.League bersama PSSI menggelar drawing League Cup 2026/2027 di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Presiden Klub PSMS Medan Fendi Jonathan membenarkan hasil pengundian tersebut.

"Iya sudah pembagian grup, kita tergabung bersama Persija dan Sumsel," kata Fendi yang dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026).

Komposisi Grup A menarik karena mempertemukan tiga klub dari kasta berbeda dalam satu persaingan. Persija menjadi satu-satunya wakil Super League, sedangkan PSMS dan Sumsel United saat ini berlaga di Championship.

Bagi PSMS, keberadaan Persija menjadi ujian sekaligus kesempatan. Kompetisi ini dapat dimanfaatkan Eko Purdjianto untuk mengukur kekuatan skuadnya menghadapi lawan dari level tertinggi, sekaligus memberikan menit bermain kepada pemain yang membutuhkan kesempatan tampil.

League Cup sendiri merupakan kompetisi baru yang mulai digelar I.League pada musim 2026/2027. Turnamen tersebut diikuti 38 klub, terdiri dari 18 tim Super League dan 20 tim Championship. Namun, hanya 36 klub yang mengikuti fase grup karena Persib Bandung dan Borneo FC langsung mendapatkan tiket ke perempat final sebagai wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia.

Sebanyak 36 klub peserta fase grup dibagi menjadi 12 grup, masing-masing berisi tiga tim. Selain Grup A, persaingan Zona Barat juga diisi Grup B yang mempertemukan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Semen Padang dan PSPS Pekanbaru. Grup C dihuni Dewa United, Persita Tangerang dan Persiraja Banda Aceh.

Di Zona Barat 2, Grup D terdiri dari Java United, Adhyaksa FC Bekasi dan PSIS Semarang. Grup E mempertemukan PSIM Yogyakarta, Persikad Depok dan Persiku Kudus. Sementara Grup F dihuni Garudayaksa FC, PSS Sleman dan PSGC Ciamis.

Persaingan di Zona Timur juga tidak kalah menarik. Grup G dihuni Persebaya Surabaya, PSBS Biak dan Kendal Tornado FC. Grup H berisi Persik Kediri, Persis Solo dan Deltras FC. Grup I mempertemukan Persijap Jepara, Madura United dan Persela Lamongan.

Selanjutnya, Grup J diisi Bali United, Barito Putera dan Persiba Balikpapan. Grup K mempertemukan PSM Makassar, Persipura Jayapura dan De Red FC. Sedangkan Grup L dihuni Arema FC, Isenmulang Kalteng FC dan RANS Nusantara FC.

Fase grup League Cup akan dimainkan dalam tiga matchday pada 3–5 November, 24–26 November, dan 1–3 Desember 2026. Seluruh pertandingan fase grup dijadwalkan berlangsung pada hari kerja.

Setelah fase grup, 12 juara grup akan melanjutkan perjuangan ke babak 12 besar. Enam pemenang dari fase tersebut kemudian bergabung dengan Persib dan Borneo FC di perempat final.

Babak 12 besar dijadwalkan berlangsung 15–17 Januari 2027, perempat final 30–31 Januari, semifinal 21 April, dan final pada 19 Mei 2027.

Hasil drawing tersebut membuat PSMS kini memiliki dua target sekaligus: menghadapi kekuatan Persija dan menjaga peluang menjadi juara Grup A. Duel menghadapi Persija dan Sumsel United juga akan menjadi bagian penting dari persiapan Ayam Kinantan dalam menjalani musim 2026/2027.

Sumber: iLeague

Hal itu disampaikan Sokhiatulo saat membuka Forum Group Discussion (FGD) dan Forum Uji Publik Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Km 5, Teluk Dalam, Rabu, 7 Oktober 2026.

Forum yang digelar Pemkab Nias Selatan melalui Dinas Pertanian tersebut mengusung tema "Mewujudkan Kedaulatan Pangan Daerah yang Berkelanjutan demi Kesejahteraan Petani Berdasarkan Hukum dan Kearifan Lokal".

"Kita menghadapi persimpangan jalan pembangunan di Nias Selatan, dengan pertumbuhan fisik yang pesat, tetapi juga kemunduran semangat bertani dan penyusutan lahan sawah produktif," kata Sokhiatulo.

Menurutnya, pembangunan jalan, permukiman dan pusat ekonomi harus tetap memperhatikan keberadaan lahan pertanian. Ia mencontohkan jalur Kecamatan Lahusa menuju Kecamatan Somambawa yang mengalami perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman.

Sokhiatulo menyebut tingginya nilai jual tanah untuk perumahan dibandingkan hasil bertani menjadi salah satu faktor pendorong alih fungsi lahan.

"Nilai jual tanah untuk tapak perumahan lebih mahal dibandingkan bersawah yang hasilnya tidak pasti," ujarnya.

Karena itu, ia meminta data luas lahan pertanian yang menjadi dasar penetapan kawasan LP2B benar-benar valid dan diverifikasi di lapangan.

"Data pertanian harus valid, bukan hanya laporan di atas meja tanpa kepastian di lapangan," tegasnya.

Sokhiatulo juga menyoroti menurunnya minat masyarakat untuk bertani karena hasil yang diperoleh dinilai belum sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Ia meminta Dinas Pertanian dan Dinas Pangan ikut mencari solusi agar sektor pertanian tetap menarik dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Tokoh masyarakat Nias Selatan, Ikhtiar Duha, meminta Raperda LP2B diselaraskan dengan kebijakan tata ruang serta memastikan data luas lahan sesuai kondisi aktual.

Tokoh adat Sukaramai Fau juga meminta penetapan kawasan LP2B memperhatikan kondisi masyarakat dan hak-hak adat. Menurutnya, jika lahan masyarakat ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan tidak bebas dialihfungsikan, pemerintah perlu memberikan insentif berupa sarana dan prasarana, akses teknologi serta dukungan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian Nias Selatan John Leonardo Hulu mengatakan forum tersebut bertujuan menyempurnakan Naskah Akademik dan Raperda LP2B dengan mencocokkan data spasial lahan sawah dengan kondisi aktual di lapangan.

Pembahasan juga mencakup zonasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Forum melibatkan DPRD Nias Selatan, BPN, BPS, perangkat daerah terkait, Forum Penataan Ruang, camat, kepala desa, tokoh adat dan masyarakat, kelompok tani, penyuluh pertanian, akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan serta insan pers.

Masukan forum selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan Raperda LP2B sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Dalam aksinya, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar memeriksa anggaran kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan Pokir terhadap dua Anggota DPRD Sumut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Massa menyebutkan dua Anggota DPRD Sumut tersebut yakni Abdul Rahim Siregar dan Ahmad Hadian.

Dalam orasi dan pernyataan sikapnya KAMMI Sumut yang ditandatangani Ketua Umum Irham Sadani Rambe dan Sekretaris Umum Muhammad Haryono menyampaikan kekecewaannya terhadap dua politisi PKS tersebut.

"Kami minta kepada aparat hukum agar memeriksa anggaran sosper dan wasbang terhadap Abdul Rahim Siregar dan Ahmad Hadian. Yakni menggelar Sosper dan Wasbang bukan di daerah pemilihannya hingga menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang mensosialisasikan partai politiknya ke masyarakat," sebut massa dalam orasinya.

Massa KAMMI meminta Kejatisu agar memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen, objektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sebagai langkah kongkret dalam menjaga serta membangkitkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

KAMMI Sumut juga mendesak DPRD Sumut membuka scara transparan penggunaan anggaran sosper, wasbang dan pokir kepada publik, termasuk mekanisme pelaksanaan, penerima manfaat serta perta pertanggungjawaban keuangannya.

Untuk itu KAMMI Sumut juga mendesak evaluasi anggaran Sosper dan Wasbang agar tidak menjadi kegiatan seremonial semata hingga pemborosan, tetapi diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyara dan terukur bagi masyarakat Sumut.

Selanjutnya aksi massa diterima tiga anggota DPRD Sumut yakni Rahmansyah Sibarani dari Partai NasDem, Manaek.Hutasoit dari Fraksi Golkar dan Lambok Andreas Simamora dari Fraksi Hanura. Ketiga wakil rakyat itu menyampaikan agar segera menyikapi dan memproses aspirasi massa.

Usai menyampaikan orasi dan diterima anggita dewan, massa KAMMI selanjutnya membubarkan diri. Namun massa menegaskan akan melakukan aksi serupa kedepannya jika aspirasinya tidak ditanggapi. (**)

Tiga orang yang diserahkan tersebut masing-masing ZG, PN dan ST. Mereka diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyerahan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan. Kegiatan dipimpin penyidik Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Briptu Anthony Mangisi Manik dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Zul Syafran.

Barang Bukti Diserahkan

Bersama ketiga tersangka, pihak kepolisian menyerahkan sejumlah barang bukti, antara lain: 2 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 1,38 gram,1 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,10 gram,Uang tunai sebesar Rp400.000,2 unit ponsel merek Infinix HOT 30i dan Vivo Y1902,1 unit sepeda motor Yamaha X-Range tanpa TNKB

Berkas Lengkap, Siap Dituntut

Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan AKP Juli Purwono menyatakan penyerahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan melalui surat masing-masing tertanggal 20 Agustus 2026.

"Kami serahkan tersangka beserta barang bukti kepada JPU untuk proses selanjutnya di sidang pengadilan. Langkah ini merupakan komitmen kami menindak tegas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan," ujar AKP Juli Purwono kepada wartawan Rabu (7/10/2026) siang .

Sementara itu, JPU M Zul Syafran yang menerima penyerahan menyatakan akan segera mempelajari berkas perkara guna melanjutkan proses ke pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Diketahui, perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/33/V/2026/SPKT.Satresnarkoba/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumut, tanggal 4 Mei 2026 atas nama pelapor Sugianto.

Terpisah Fadli Salah satu warga kota Padangsidimpuan meminta serta mendukung kejaksaan dan pengadilan agar perlakuan narkoba di hukum seberat beratnya.

"Setau saya si ST ini kalau tidak salah pernah saya baca adalah termasuk bandar jika memang benar adanya tolong di hukum seberat beratnya, kami Selaku warga akan mendukung pihak kepolisian kejaksaan maupun pengadilan agar menindak itu secara tegas dan memberikan hukuman yang pantas agar ada cerminan bagi yang lain supaya tidak lagi berani bermain main dengan narkoba ini," harapnya.

Pemindahan ratusan WBP tersebut dilakukan secara serentak pada Rabu dini hari melalui jalur darat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Ditjenpas memperketat pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan yang dikategorikan sebagai pelanggar dengan tingkat risiko tinggi.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Brigjen Pol Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan 313 WBP yang dipindahkan berasal dari lima wilayah, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan.

"Seluruh WBP yang dipindahkan dikategorikan sebagai pelanggar dengan kategori high risk atau berisiko tinggi," ujar Tatan kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2026 di Jakarta.

Menurutnya, pemindahan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara lebih ketat di Lapas Nusa Kambangan. Kebijakan tersebut menyasar warga binaan yang dinilai membutuhkan pengawasan dan pengamanan lebih intensif.

Dari 313 WBP tersebut, sebanyak 10 orang merupakan warga binaan Rutan Depok yang sebelumnya menjadi sorotan setelah video pesta narkoba di dalam kamar sel mereka viral di media sosial.

Pemindahan 10 WBPRutan Depok tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di dalam rutan. Berdasarkan pemeriksaan internal, mereka dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah menjalani tes urine.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kandungan amphetamine dan methamphetamine dalam urine 10 warga binaan tersebut.

Seluruh WBP kemudian diberangkatkan secara bersamaan menuju Lapas di Pulau Nusa Kambangan untuk menjalani pembinaan dan pengawasan dengan tingkat pengamanan yang lebih ketat.

Kabut asap di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menyebabkan tiga jadwal penerbangan terganggu Selasa (6/10/2026). Jarak pandang di kawasan bandara internasional ini hanya 600 meter.

Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 292 dari Jakarta yang seharusnya mendarat pukul 7 pagi, kembali ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dua jadwal keberangkatan juga terganggu, yakni pesawat Lion Air dan Citilink rute Pekanbaru-Jakarta. Dua pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 8 pagi, belum take off.

PT Angkasa Pura II menyatakan jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru hanya 600 meter. Sementara visibility normal di atas seribu meter.

Akibat gangguan jadwal penerbangan, ratusan penumpang terpaksa menunggu keberangkatan pesawat di terminal bandara. Kabut asap akibat kebakaran lahan menutupi langit Provinsi Riau sepekan terakhir.

Pencemaran udara juga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan kegiatan pendidikan.

Kemenangan tersebut terasa semakin penting karena membawa Spanyol memastikan tiket ke perempat final sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka menjadi 42 pertandingan. Mikel Merino menjadi pahlawan setelah mencetak dua gol pada babak kedua.

Kroasia tampil lebih agresif pada babak pertama. Dukungan penuh publik Poljud membuat tuan rumah berani menekan pertahanan Spanyol. Ivan Perisic kemudian membawa Kroasia unggul pada menit ke-17 setelah memanfaatkan peluang dari situasi serangan yang membuat pertahanan Spanyol kesulitan mengantisipasi bola kedua.

Spanyol mencoba merespons, tetapi permainan mereka tidak berkembang maksimal. Kroasia bahkan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Luis de la Fuente kemudian melakukan perubahan setelah jeda dengan memasukkan Mikel Merino. Keputusan tersebut menjadi titik balik pertandingan.

Merino langsung memberikan dampak. Pada menit ke-61, gelandang tersebut mencetak gol penyama kedudukan dan menghidupkan kembali peluang Spanyol untuk membawa pulang tiga poin.

Permainan semakin terbuka setelah skor menjadi 1-1. Spanyol mulai menguasai pertandingan dengan lebih baik, sementara Kroasia terlihat mulai kehilangan tenaga. Momentum akhirnya benar-benar berpihak kepada tim tamu ketika Merino kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-88.

Gol keduanya lahir melalui penyelesaian berkualitas yang membuat Spanyol berbalik unggul 2-1. Kroasia semakin sulit mengejar setelah Perisic mendapat kartu merah pada menit ke-80. Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

De la Fuente memberikan apresiasi besar kepada para pemainnya. Pelatih Spanyol itu mengaku bangga karena anak asuhnya tidak pernah menyerah meski berada dalam tekanan.

"Saya bangga karena banyak alasan. Kami tahu pertandingan ini akan sulit. Kami tidak pernah menyerah dan terus berusaha berkembang," kata De la Fuente seusai laga.

Menurutnya, Spanyol harus melalui pertandingan yang sangat berat karena Kroasia mampu memberikan tekanan sepanjang laga.

"Kami banyak menderita karena mereka terus menekan dan pertandingan menjadi sangat keras. Namun, kami mampu menguras tenaga lawan dan menciptakan peluang," ujarnya.

De la Fuente juga memuji mental para pemainnya yang terus mengejar kemenangan hingga menit-menit akhir.

"Mereka semua fantastis dan tidak pernah berhenti bertarung. Kadang mereka juga mengejutkan saya," katanya seperti dikutip dari situs resmi UEFA.

Khusus untuk Merino, De la Fuente memberikan pujian setinggi langit. Ia menyebut pemain tersebut memiliki talenta luar biasa yang belum mendapatkan pengakuan sebesar kemampuannya.

"Merupakan kehormatan dan kebanggaan melatih pemain dengan talenta seperti dia," ujar De la Fuente.

Kemenangan atas Kroasia membuat Spanyol menutup jeda internasional dengan sempurna. Dari empat pertandingan, mereka mengoleksi 12 poin dan memastikan tempat di perempat final UEFA Nations League. Bagi De la Fuente, status sebagai juara dunia bukan alasan untuk berhenti berkembang.

"Kami tidak puas hanya menjadi juara dunia. Tujuan kami adalah terus berkembang sebagai sebuah tim," tegasnya.

Sumber: Reuters, RFEF Resmi

Program yang digagas Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, S.H., M.H., tersebut diluncurkan secara serentak bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara secara daring.

Di Kabupaten Nias Selatan, peluncuran program diikuti dari Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Lagundri Km 5, Kecamatan Fanayama. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Imam Fauzi, S.H., beserta jajaran, serta para kepala SMA dan SMK Negeri Wilayah XIV.

Program Jaksa Sahabat Pendidik menjadi wadah pendampingan dan penguatan pemahaman hukum bagi tenaga pendidik, khususnya kepala sekolah yang dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi persoalan regulasi.

Kajati Sumut Muhibuddin menegaskan, jajaran Kejaksaan siap mendampingi para pendidik, termasuk kepala sekolah yang mendapat penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kami siap mendampingi para pendidik, termasuk kepala sekolah yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika mengalami kendala regulasi. Program Jaksa Sahabat Pendidik ini hadir agar teman-teman pendidik tidak sendiri menghadapi masalah," tegas Muhibuddin.

Menurut Muhibuddin, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi kerap menjadi tantangan bagi kepala sekolah ketika menjalankan tugas sebagai PPK. Karena itu, kehadiran Jaksa Sahabat Pendidik diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman serta mengawal pelaksanaan tugas agar tetap berada dalam koridor aturan hukum.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari sinergi Kejaksaan dengan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Nias Selatan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambut baik program tersebut. Ia menilai Jaksa Sahabat Pendidik dapat menjadi instrumen perlindungan bagi sekolah dari potensi penyimpangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan sekolah.

"Ini melindungi sekolah dari perbuatan yang tidak baik. Jadi guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh lembaga yang tepat," ujar Bobby.

Bobby juga menilai Kejati Sumut merupakan lembaga yang kredibel dalam memberikan masukan dan bimbingan, terutama berkaitan dengan pemahaman hukum dan regulasi di sektor pendidikan.

"Jadi bisa diawasi oleh lembaga yang memang kredibel, yang bisa memberi masukan dan bimbingan untuk melaksanakan tugas-tugasnya," kata Bobby.

Dalam peluncuran tersebut, turut hadir Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo, S.H., M.H., Asdatun Nurhandayani, S.H., M.H., dan Aspidum Suhendri, S.H., serta para Kajari, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan kepala sekolah se-Sumatera Utara secara luring maupun daring.

Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara Kajati Sumut dengan Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU antara para Kajari dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara.

Di Kabupaten Nias Selatan, Kejari Nias Selatan akan menjalankan program tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pendampingan dan pemahaman hukum bagi insan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan regulasi dan pengelolaan kegiatan sekolah.

Melansir berbagai sumber, Selasa (6/10/2026), sebelumnya Audi Marissa dan Anthony Xie sempat dikabarkan rujuk saat menjalani mediasi.

"Artinya hasil mediasi kemarin dianggap tidak berlaku," kata kuasa hukum Anthony, Rendi Rumapea.

Rendi Rumapea menyebut, Audi Marissa malah terus melanjutkan gugatan cerainya ke pokok perkara.

"Klien kami apa pun keputusan dari penggugat (Audi), dia menerima. Jika ingin rujuk ya menerima, jika mau seperti apa pun… karena mungkin ya dari sisi klien kami, kebahagiaan penggugat ya kebahagiaan dia," tutur Rendi.

Terkait itu, Audi Marissa yang ditemui dalam kesempatan berbeda hanya menunduk dan meminta doa yang terbaik.

"Ya, doakan saja yang terbaik. Terima kasih juga teman-teman sudah datang ke sini. Maaf juga enggak bisa memberikan info banyak. Pokoknya minta doa saja," ucap Audi Marissa.

Kemudian, hal itu juga disampaikan kuasa hukum Audi, Amanda. Pihaknya mengaku belum bisa memberikan informasi apa pun terkait sidang hari ini.

"Jadi kami belum bisa memberikan informasi apa-apa terkait itu. Karena takut nanti salah-salah ngomong nanti digoreng-goreng lagi kan," katanya.

"Kasihan, ini juga kan kondisinya klien kita juga kan lagi dalam masa berpikir jernih untuk mengatur ke depannya kayak gimana gitu lho," sambung Amanda.

Diketahui, sidang perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Audi Marissa mengajukan gugatan cerai terhadap Anthony Xie pada 11 Agustus 2026.

Melansir berbagai sumber, Selasa (6/10/2026), keseriusan Celine Evangelista ini terlihat dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya.

"Warga negara Indonesia bisa beli rumah di sini," kata Celine Evangelista.

Mantan istri Stefan William itu juga memperhatikan lokasi vila yang disebut berjarak sekitar 10 menit dari Masjid Nabawi.

Dalam kunjungan itu, ibu empat anak tersebut turut mengajak kedua buah hatinya untuk melihat kondisi vila.

Setibanya di vila, Celine Evangelista mulai melihat bagian dalam rumah yang diawali dengan ruang tamu.

Terdapat pula kamar mandi khusus tamu yang membuat area tersebut dapat dipisahkan dari ruang keluarga.

Pembagian ruangan itu kemudian diperhatikan oleh sang aktris karena memungkinkan area tamu dan keluarga digunakan secara terpisah.

"Jadi gak masuk ke area keluarga, tamu, ya kan? Jadi bisa dipisah perempuan sama laki-laki," ujar Celine Evangelista.

Setelah melihat area di dalam vila, ia melanjutkan peninjauan ke ruang keluarga, area outdoor, hingga garasi mobil.

Vila tersebut juga dilengkapi dengan lift yang memudahkan akses ke lantai lainnya.

Setelah melihat bagian dalam rumah, perhatian beralih pada jumlah kamar dan harga properti.

Vila yang diperlihatkan memiliki pilihan enam hingga delapan kamar. Untuk rumah dengan delapan kamar, harganya mencapai sekitar Rp7,5 miliar.

Aktris berusia 34 tahun itu pun mendapat penjelasan bahwa pembayaran kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar 5 persen dilakukan pada awal pembelian dan tidak ada pembayaran tahunan.

Warga negara Indonesia juga disebut dapat membeli rumah di Madinah tanpa harus menikah dengan warga Arab Saudi.

Pemprovsu, pemerintah kabupaten/kota, Kejati Sumut, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumut meneken nota kesepahaman untuk memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya.

‎Program tersebut merupakan inisiasi Kejati Sumut melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, yang memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait pengelolaan anggaran.

‎Langkah ini dilatarbelakangi banyaknya aduan yang diterima Kejati Sumut terkait pengelolaan anggaran sekolah serta adanya gangguan dari pihak luar terhadap sekolah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat sosialisasi program Kejati Sumut Jaksa Sahabat Pendidik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

‎"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tatakelolanya," terangnya.

Menurut Gubsu, kepala sekolah, KPA, dan PA menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit organisasi atau perorangan yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman terkait pengelolaan anggaran kepada kepala sekolah, KPA, dan PA.

‎"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," beber Bobby.

‎Sementara Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan, pendidikan tidak hanya menjadi proses transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter agar memiliki nilai yang lebih baik.

Karena itu, program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan.

‎"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," tutur Muhibuddin.

‎Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan (08116884660). Melalui layanan tersebut, masyarakat, guru, dan kepala sekolah dapat melaporkan berbagai tindakan melawan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar (pungli), dan dugaan korupsi.

‎Hadir dalam kegiatan tersebut bupati/walikota se-Sumut, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut, dan kepala dinas pendidikan se-Sumut.

Hadir juga kepala sekolah dan guru secara daring maupun luring, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota. (**)