Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota internet yang masih menjadi hak pengguna.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan kuota internet yang telah dibeli merupakan hak pelanggan sehingga tidak boleh hilang begitu saja hanya karena masa aktif paket telah berakhir.

"Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Aturan ini menjadi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terkait layanan telekomunikasi dan mewajibkan penyelenggara menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga menegaskan kuota yang telah dibayar pengguna harus mendapatkan perlindungan.

Meutya mengatakan pemerintah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait masih adanya praktik penghangusan sisa kuota internet setelah masa aktif paket berakhir.

"Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia," paparnya.

Melalui surat edaran tersebut, Komdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Mekanisme tersebut dapat berupa akumulasi kuota atau rollover, layanan tanpa akumulasi kuota atau non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi hingga pengembalian dana atau refund.

Operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lainnya selama tidak merugikan pelanggan dan tetap menjamin hak pengguna atas layanan yang telah dibayarkan.

Meutya menilai kebijakan tersebut menjadi perubahan penting dalam pola layanan telekomunikasi. Pelanggan kini harus diberikan pilihan untuk menentukan layanan berdasarkan kebutuhan dan pola penggunaannya.

"Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan," ujarnya.

Komdigi juga mewajibkan operator memberikan informasi secara jelas mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan serta perlakuan terhadap sisa kuota.

Informasi tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami pelanggan. Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan terintegrasi agar pengguna dapat mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Operator seluler diberikan batas waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Setelah itu, operator wajib menyampaikan perkembangan pemenuhan kewajiban secara berkala setiap bulan. Komdigi akan melakukan pengawasan untuk memastikan ketentuan mengenai perlindungan sisa kuota dan pilihan layanan benar-benar dijalankan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (29/8/2026), Andika pun menceritakan pengalaman perdana manggungnya pasca-dirawat intensif.

"Pertama senang ya, mungkin ini perform pertama karena memang eh baru sembuh," kata Andika.

Andika mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali menghibur para penggemar setelah beristirahat total akibat kondisi jantungnya yang sempat drop.

"Iya, dari sakit kemarin," sambung Andika.

Jadwal panggung yang terlampau padat diduga menjadi pemicu utama fisiknya mendadak ambruk.

"Ya sebenarnya kan kemarin kan eh masih apa, sebulan tuh masih 10 titik, 15 titiklah ya. Sekarang kan sebulan bisa 17 titik atau 15 titik gitu ya," jelasnya.

Karena hal itu Andika perlu beristirahat hingga harus vakum selama 19 hari.

"Ya mungkin kecapekan ya, jadi nggak tahu ternyata ada jantung. Ya doain sajalah yang baik-baik ya, mudah-mudahan sehat. Eh karena ini, biar cipe ini perdana juga panggung pertama kali setelah sakit 19 hari baru ini masyaallah," sambung Andika.

Beruntung, dalam proses pemulihan kali ini, Andika didampingi sang istri tercinta yang berprofesi sebagai seorang dokter.

Meski bersyukur ada yang merawat, ia tak menampik jika sang istri kerap bawel mengenai higienitas makanan, terutama saat tur luar kota.

"Karena aku tuh aslinya nggak suka makan di hotel, maaf-maaf. Karena orang kampung sukanya makan yang di luar. Tidak makan yang di dalam hotel, sebenarnya lebih higienis kan di hotel," pungkas Andika.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (29/8/2026), album baru Nadin Amizah bertajuk Laika, Yang Ditinggalkan dan berisikan 11 lagu.

"Bahkan sejak proses songwriting, aku sudah punya bayangan gimana tata soniknya. Termasuk orang-orang yang bisa menciptakannya dengan maksimal," jelasnya Nadin Amizah

Para produser itu antara lain Lafa Pratomo, Baskara Putra, Enrico Octaviano, Otta Tarega, hingga Feby Putri.

Tak pelak, hal tersebut melahirkan pusparagam warna dalam album Laika, Yang Ditinggalkan. Sesekali, Nadin Amizah keluar dari zona nyamannya.

Dinaungi label Sorai, album ketiga Nadin Amizah itu resmi diluncurkan pada 28 Agustus 2026.

Nama Laika mengacu pada sosok nyata: anjing perempuan yang dikirim dalam perjalanan satu arah menuju luar angkasa oleh program antariksa Uni Soviet.

Takdir Laika datang lebih cepat; ia martir, berpulang di hari keempat akibat teror overheat dan stres ekstrem di dalam kabin.

"Kisah Laika menginspirasiku. Banget. Laika hanyalah sebuah alat untuk memuaskan keangkuhan manusia," kata Nadin Amizah.

"Di mataku, Laika adalah sosok yang mendambakan sesuatu yang tak pernah cukup, menginginkan kasih yang tak datang, dan permohonan yang akhirnya berubah jadi amarah," tambahnya.

Setiap lagu dalam Laika, Yang Ditinggalkan membawa ledakan perasaan-perasaan tadi.

Sebagai seniman, kepekaan dalam merekam realitas sekitar menjadi ciri khas Nadin Amizah. Sensitivitas ini tentu tidak muncul dari ruang hampa.

Begitu banyak pengalaman personal dan sosial yang membentuk dirinya.

Lagu Ditemukan Sebuah Bangkai, misalnya, terinspirasi dari kisah nyata yang Nadin Amizah baca kala banjir Jakarta di malam tahun baru 2020.

Namun, Nadin Amizah menolak bahwa dirinya adalah seorang penyambung lidah khalayak atau bahkan juru selamat.

Lagi-lagi, kejujuran menerima perasaan tadi lah yang menjadi modus operandi karya-karyanya.

Hasan menghentikan Rojas pada ronde kedua setelah mendaratkan pukulan kanan telak ke rahang lawannya. Rojas yang sedang bergerak maju terkena serangan tersebut, kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh keras ke kanvas. Hasan hanya sempat memberikan satu pukulan lanjutan sebelum wasit menghentikan pertarungan pada waktu 2 menit 28 detik ronde kedua.

Kemenangan itu terasa semakin istimewa karena Hasan baru saja mendapatkan kontrak UFC melalui Dana White's Contender Series. Ia hanya membutuhkan 45 detik untuk menghentikan Mridul Saikia pada 11 Agustus lalu. Kurang dari tiga pekan berselang, Hasan sudah kembali masuk oktagon untuk menjalani debut resminya di UFC.

Duel melawan Rojas sempat berlangsung sengit pada ronde pertama. Hasan membuka pertarungan dengan variasi tendangan, sementara petarung Peru tersebut lebih aktif melepaskan pukulan. Namun, serangan Hasan terlihat lebih efektif. Ia beberapa kali menyasar tubuh Rojas dan menggunakan kecepatan untuk membuat lawannya mundur dan berdarah melalui hidungnya.

Salah satu serangan ke arah tubuh bahkan sempat membuat Rojas kesulitan. Hasan kemudian membawa pertarungan ke bawah setelah melakukan takedown sekitar pertengahan ronde. Ia sempat mendapatkan posisi di belakang Rojas dan memasukkan hook, tetapi Rojas mampu melepaskan diri. Pertukaran serangan kembali terjadi hingga ronde pertama berakhir.

Memasuki ronde kedua, Rojas mencoba meningkatkan tekanan dan pertarungan sempat berjalan sama kuat. Namun, justru pada saat itulah Hasan menemukan momen yang menentukan. Ketika Rojas bergerak maju, Hasan melepaskan straight right dengan jangkauan penuh yang tepat mengenai rahang.

Rojas langsung ambruk. Wasit segera masuk untuk menghentikan pertarungan setelah Hasan memberikan satu pukulan susulan. Official result mencatat Hasan menang KO melalui pukulan pada menit 2:28 ronde kedua.

Selepas kemenangan tersebut, Hasan merayakannya dengan tarian di dalam oktagon. Momen tersebut semakin mempertegas karakter "The IndoNinja" yang sejak DWCS dikenal tidak hanya agresif di dalam pertarungan, tetapi juga memiliki gaya penuh percaya diri. Sherdog menggambarkan kemenangan itu sebagai penyelesaian yang menentukan setelah Rojas sempat memberikan perlawanan keras.

Usai pertarungan, Bilal yang kini memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 10 kemenangan (10-0-1) mengakui lawan merupakan petarung tangguh lantaran belum terkalahkan hingga mereka bertemu. Dia juga menyebut nama Andre Lima sebagai lawan yang akan dia hadapi berikutnya.

"Aku tidak tahu bahasa Portugis, tapi aku inginkan Andre Lima berikutnya, ayo," katanya dalam bahasa latin.

Hasan tidak membutuhkan keputusan juri untuk mengawali perjalanan UFC-nya. Ia menyelesaikan Rojas pada ronde kedua dan mempertahankan rekor profesionalnya tetap sempurna.

Kini, kemenangan atas Rojas menjadi pernyataan awal Hasan di kelas flyweight UFC. Debut singkat, kemenangan KO, dan rekor tak terkalahkan membuat "The IndoNinja" langsung menjadi salah satu nama yang patut diperhatikan dalam perjalanan divisi 125 pound.

Sumber: UFC

Rayan Cherki dan Erling Haaland menjadi aktor utama kemenangan Manchester City. Keduanya sama-sama mencetak dua gol untuk memastikan tim asuhan Enzo Maresca meraih enam poin sempurna dari dua pertandingan awal musim.

Palace sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup berani. Tuan rumah berusaha menekan City dan beberapa kali membuat pertahanan tim tamu kerepotan. Namun, kualitas penyelesaian akhir City akhirnya menjadi pembeda.

Gol pembuka lahir pada menit ke-17. Antoine Semenyo mengirim umpan silang dari sisi kiri yang disambut Haaland dengan sundulan. Penyerang Norwegia itu melompat tinggi melewati Chris Richards sebelum mengarahkan bola melewati Dean Henderson.

City seharusnya bisa menambah keunggulan sebelum turun minum. Phil Foden memperoleh peluang emas pada menit ke-21, tetapi tembakannya melewati mistar. Beberapa menit kemudian, Foden kembali mendapatkan kesempatan ketika berada tanpa kawalan, namun sundulannya juga gagal menemui sasaran.

Selepas jeda, pertandingan berubah menjadi pesta gol. Cherki mencetak gol keduanya untuk City pada menit ke-54 melalui aksi individu yang mengesankan. Menerima umpan Foden di dalam kotak penalti, pemain Prancis tersebut melewati kepungan pemain Palace sebelum menaklukkan Henderson.

Palace sempat memperkecil ketertinggalan dua menit kemudian. Tendangan bebas Yeremy Pino membentur mistar, kemudian bola mengenai tubuh Gianluigi Donnarumma dan masuk ke gawang. Gol tersebut dicatat sebagai gol bunuh diri sang kiper.

Namun, harapan Palace hanya bertahan tiga menit. Cherki kembali mencetak gol melalui tembakan jarak jauh yang mengenai Chris Richards sebelum berubah arah dan masuk ke gawang. Haaland kemudian melengkapi pesta City pada menit ke-84 setelah menerima umpan dari Phil Foden.

Maresca puas dengan respons timnya di markas Palace yang dikenal dengan tekanan suporternya.

"Ini stadion yang sulit. Kami sudah mengetahuinya sebelum pertandingan. Tetapi kemudian kami bisa mengendalikan pertandingan," ujar Maresca.

Pelatih asal Italia itu juga memuji intensitas para pemainnya.

"Intensitas dan keinginan dari tim sangat bagus," katanya.

Cherki mendapat perhatian khusus setelah mencetak dua gol. Maresca menilai kontribusi sang gelandang bukan hanya terlihat ketika memegang bola.

"Dia membantu kami. Dia akan membantu kami di masa depan," kata Maresca.

Ia juga menambahkan bahwa Cherki bekerja keras ketika Palace menguasai bola dan mampu mengontrol pergerakan Adam Wharton.

Maresca bahkan menyebut performa Cherki sebagai sebuah penampilan yang lengkap.

"Penampilannya sangat bagus, bukan hanya dua golnya tetapi juga cara dia bekerja tanpa bola," ujarnya.

Kemenangan 4-1 membuat Manchester City memulai era Maresca dengan dua kemenangan beruntun. Sementara Palace harus mengevaluasi lini pertahanan setelah gagal membendung kombinasi Cherki dan Haaland.

Sumber: Manchester City, Sky Sports, ESPN, The Guardian.

Perempuan asal Kepulauan Nias itu berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,95 dari Program Studi Administrasi Bisnis. Di tengah ratusan wisudawan, Darni berdiri di podium dengan sebuah pencapaian yang menjadi buah dari perjalanan panjang menghadapi keterbatasan ekonomi demi mengejar pendidikan tinggi.

Bagi Darni, toga yang dikenakannya bukan sekadar simbol kelulusan. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kesempatan pendidikan dapat membuka jalan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan.

Di balik keberhasilan Darni, terdapat dukungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah melalui jalur aspirasi Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan.

Darni merupakan satu dari 64 wisudawan Politeknik MBP yang menyelesaikan pendidikan melalui program KIP Kuliah Aspirasi dr Sofyan Tan. Program tersebut membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik, namun menghadapi keterbatasan ekonomi.

Darni mengaku pernah berada dalam situasi sulit ketika ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ekonomi keluarga membuat harapan untuk kuliah nyaris terkubur.

Ia masih mengingat kegelisahan ibunya yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikannya. Namun, kesempatan kemudian datang melalui program KIP Kuliah Aspirasi dr Sofyan Tan.

Bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup selama menjalani perkuliahan memberikan ruang bagi Darni untuk fokus menyelesaikan pendidikan. Kesempatan itu dimanfaatkannya dengan tekun hingga akhirnya berhasil meraih predikat lulusan terbaik.

Dengan suara bergetar, Darni menyampaikan rasa terima kasih kepada dr Sofyan Tan. Baginya, bantuan pendidikan tersebut bukan hanya sekadar beasiswa, tetapi menjadi jembatan yang membuka jalan menuju masa depan.

Darni juga menilai perjuangan memperluas akses pendidikan yang dilakukan dr Sofyan Tan tidak mengenal sekat suku, agama maupun latar belakang sosial. Menurutnya, kesempatan pendidikan harus terus diberikan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan, tetapi terkendala biaya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan, turut menghadiri Wisuda XXIII Politeknik MBP Medan dan menyampaikan pesan kepada para wisudawan.

Ia mengungkapkan, dari total 114 wisudawan Politeknik MBP, sebanyak 64 orang merupakan penerima bantuan KIP Kuliah Aspirasi. Secara keseluruhan, Politeknik MBP telah menerima lebih dari 1.300 kuota KIP Kuliah atau hampir 8 persen dari sekitar 17.000 alokasi aspirasi yang diperjuangkannya untuk 154 perguruan tinggi.

Program tersebut juga mencatat prestasi akademik yang menonjol. Dari empat lulusan terbaik Politeknik MBP pada wisuda kali ini, tiga di antaranya merupakan penerima KIP Kuliah Aspirasi.

Sofyan Tan mengatakan keberhasilan mahasiswa dari keluarga kurang mampu menjadi dorongan moral baginya untuk terus memperjuangkan akses pendidikan tinggi.

"Ketika melihat anak-anak ini berhasil, rasa lelah itu hilang," ujar Sofyan Tan.

Menurut politisi senior tersebut, keberhasilan mahasiswa penerima beasiswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan.

Kepada para wisudawan, legislator Komisi X DPR RI itu menitipkan lima pilar penting untuk menghadapi dunia kerja, yakni dedikasi, kejujuran, inisiatif, tanggung jawab dan sikap inklusif.

Dedikasi, menurut Sofyan Tan, diperlukan untuk membangun kesungguhan dalam bekerja. Kejujuran menjadi dasar penting dalam menjaga integritas, baik secara moral maupun finansial.

Ia juga menekankan pentingnya memiliki inisiatif, yakni kemampuan untuk bertindak dan mencari solusi tanpa selalu menunggu perintah. Selain itu, setiap lulusan harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan keputusan yang diambil.

Sofyan Tan turut mengingatkan pentingnya sikap inklusif dan tidak diskriminatif. Menurutnya, kemampuan menghargai keberagaman dan membangun hubungan dengan berbagai kalangan dapat membuka lebih banyak peluang di masa depan.

Selain lima pilar tersebut, Sofyan Tan menekankan pentingnya upskilling atau peningkatan keterampilan secara berkelanjutan bagi lulusan pendidikan vokasi.

Menurutnya, dunia kerja terus berubah seiring perkembangan teknologi dan industri. Karena itu, lulusan tidak cukup hanya mengandalkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, tetapi harus terus memperbarui kemampuan agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.

Ketua Yayasan MBP, Christianto Y.V. Tarigan, mengatakan keberhasilan mahasiswa penerima KIP Kuliah Aspirasi menjadi kebanggaan tersendiri bagi institusi pendidikan tersebut.

Dari 114 wisudawan Politeknik MBP, sebanyak 64 orang merupakan penerima KIP Kuliah Aspirasi. Bahkan, tiga dari empat lulusan terbaik pada wisuda kali ini merupakan penerima bantuan pendidikan tersebut.

"Yang lebih membanggakan, tiga dari empat lulusan terbaik MBP kali ini merupakan penerima beasiswa tersebut," ujar Christianto Y.V. Tarigan.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan akademik. Ketika kesempatan pendidikan diberikan secara terbuka, mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga mampu bersaing dan mencatatkan prestasi.

Atas prestasi yang diraih Darni Gulo sebagai lulusan terbaik umum, Yayasan MBP memberikan apresiasi khusus berupa beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu atau S1 di Universitas MBP.

Penghargaan tersebut diserahkan Regional Manager detikcom, Triono Wahyu Sudibyo, kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Penghargaan ini diberikan atas upaya Pemko Medan dalam mendorong perubahan tata kelola pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi sistem pembayaran modern, serta penerapan mekanisme pemisahan pembayaran pajak secara otomatis dan real-time melalui inovasi Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization atau QRESTO.

Melalui sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, QRESTO dirancang untuk mendukung pencatatan transaksi dan pembayaran pajak daerah secara lebih transparan serta terukur. Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemko Medan mempersempit potensi kebocoran penerimaan daerah.

Digitalisasi tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan penerimaan berdasarkan data transaksi.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Pemko Medan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemko Medan serta dukungan masyarakat terhadap transformasi digital pelayanan publik.

"Penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi kami untuk terus berinovasi. Digitalisasi pajak bukan sekadar mengikuti tren, melainkan langkah nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, transformasi digital menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui QRESTO, Pemko Medan terus mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih modern, transparan dan berbasis teknologi. Sistem tersebut menjadi salah satu inovasi dalam mendukung efektivitas penerimaan daerah sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel.

Penghargaan Anugerah Program Ekonomi TerpujidetikSumatera Awards 2026 menjadi salah satu apresiasi terhadap langkah Pemko Medan dalam mengembangkan digitalisasi pelayanan dan transparansi pengelolaan pajak daerah.

Hingga Jumat, 28 Agustus 2026, kuasa hukum korban menyebut belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan maupun status hukum perkara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, terlapor berinisial EG disebut berprofesi sebagai guru berstatus PNS di wilayah Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan. Terlapor disebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Kuasa hukum korban, Ahmat Patarudin, S.H., mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai proses penanganan laporan tersebut. Menurutnya, kepastian hukum penting diberikan kepada korban dan keluarga, baik apabila perkara memenuhi unsur pidana maupun apabila penyidik menyimpulkan sebaliknya.

"Saya berharap agar kasus ini bisa menjadi atensi penyidik, terlebih kepada Bapak Kapolres yang baru, sehingga ada kepastian hukum yang didapat oleh klien saya. Jika memang tidak ditemukan unsur pidananya, maka diberikan kepastian sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Biar jelas status hukumnya," ujar Ahmat kepada media ini, Jumat, 28 Agustus 2026.

Ahmat menilai lamanya proses penanganan menjadi perhatian serius karena perkara tersebut menyangkut anak yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Ia berharap penyidik dapat memberikan penjelasan mengenai tahapan yang telah dilakukan serta kendala yang menyebabkan perkara belum memperoleh kepastian hukum.

Menurutnya, penanganan perkara yang berkaitan dengan anak membutuhkan kehati-hatian sekaligus ketegasan agar kepentingan dan perlindungan korban tetap menjadi perhatian utama.

Ahmat juga menyatakan akan menempuh mekanisme pengaduan internal apabila dalam waktu dekat belum mendapatkan perkembangan yang jelas.

"Dalam waktu dekat, bila tidak ada perkembangan, saya akan melaporkan penanganannya ke Propam agar dapat dilakukan evaluasi dan perkara ini ditangani secara profesional," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan penilaian kuasa hukum korban, bukan kesimpulan media mengenai kinerja penyidik ataupun ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses penanganan perkara.

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, media ini telah menghubungi pihak Polres Nias Selatan melalui Agung Handoko via WhatsApp. Konfirmasi yang disampaikan mencakup perkembangan laporan, tahapan penanganan yang telah dilakukan penyidik serta kemungkinan adanya kendala dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak Polres Nias Selatan.

"Heran kita, Gubernur membantu rakyatnya yang terkena bencana melalui dana Posko Bencana di Pemprovsu, justru disalahkan. Jangan karena alasan politik, niat baik untuk membantu masyarakat malah dipersoalkan. Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting bagaimana warga yang rumahnya rusak bisa segera mendapatkan bantuan dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak," ujar Viktor Silaen kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Viktor juga mengaku terkejut dengan adanya kritik terhadap rencana Gubernur Sumut membangun kembali rumah warga yang hancur akibat angin Puting Beliung di Medan Johor, justeru ditanggapi negatif.

Artinya, ketika seorang pemimpin turun langsung membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, seharusnya dilihat sebagai bentuk kepedulian pemerintah, bukan dijadikan polemik politik.

"Bagaimana kita ini? Gubernur membantu rakyat, malah disalahkan, seharusnya diapresiasi. Rumah warga hancur diterjang angin Puting Beliung, kemudian pemerintah hadir membangun kembali. Menurut saya, itu justru yang harus kita dukung," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Viktor juga menilai dalam penanganan bencana, Pemprovsu tidak pernah terjebak pada sekat-sekat kewenangan yang justru membuat masyarakat menjadi korban.

Karena bagi Pemprovsu, menyalurkan bantuan yang perlu diprioritaskan, ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat.

"Ini bencana, bukan kegiatan politik. Ketika ada rakyat yang menjadi korban, pemerintah harus hadir. Soal kewenangan dan mekanisme tentu harus tetap mengikuti aturan, tetapi jangan sampai aturan dijadikan alasan untuk menghambat bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan," tukasnya.

Ketua DPD Kosgoro 1957 ini juga mengingatkan bahwa Gubernur Sumut merupakan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat Sumatera Utara mendapatkan perlindungan dan pelayanan pemerintah, termasuk ketika bencana terjadi di wilayah kabupaten/kota.

Karena itu, lanjut Wakil rakyat dari Dapil Sumut XI meliputi kawasan Tapanuli ini, kehadiran Bobby Nasution membantu korban bencana angin Puting Beliung di MedanJohor tidak perlu dipandang sebagai upaya mengambil alih kewenangan Pemko Medan.

"Justru pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus saling membantu. Jangan dibenturkan. Kalau ada kemampuan dari Pemprovsu untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, kenapa harus dipersoalkan? Yang penting dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Viktor berharap seluruh pihak, termasuk para politisi, mengedepankan kepentingan masyarakat ketika memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Perbedaan pandangan politik jangan sampai membuat setiap langkah kepala daerah membantu rakyat selalu dicurigai atau dipolitisasi.

"Kalau memang ada yang perlu dikritisi, silakan kritik mekanisme dan pengawasannya. Tetapi jangan salahkan gubernurnya karena membantu rakyat yang rumahnya hancur akibat bencana. Dalam situasi seperti ini, mari kita hadir bersama untuk masyarakat, bukan malah mencari-cari kesalahan," pungkasnya. (**)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perhatian terhadap kualitas pendidikan anak usia dini, sekaligus memastikan aspek kesehatan dan tumbuh kembang anak mendapat perhatian sejak dini.

Dalam kunjungan itu, Veny Sowa'a Laoli menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kemampuan dan kepribadian anak sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah. Peran pemerintah, orang tua, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, yayasan dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

"Anak-anak usia dini adalah generasi yang akan menentukan masa depan. Karena itu, mari kita bersama-sama memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta memastikan kesehatan dan tumbuh kembang mereka mendapatkan perhatian yang baik," ujar Veny.

Kepala Sekolah KB PAUD Kasih Karunia, Nur'isa Laoli, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap keberadaan dan pengembangan satuan pendidikan anak usia dini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah pembangunan gedung sekolah baru. Fasilitas tersebut dinilai penting agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih aman, layak dan nyaman bagi anak-anak.

Kepala Yayasan GPdI Kasih Karunia, Yasozanolo Waruwu, juga mengapresiasi perhatian Bunda PAUD Kota Gunungsitoli. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, yayasan, orang tua dan masyarakat semakin diperkuat untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini.

Dalam kunjungan tersebut, Bunda PAUD Kota Gunungsitoli turut menyerahkan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada anak-anak KB PAUD Kasih Karunia.

Bantuan APE diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran sekaligus merangsang kreativitas, kemampuan motorik dan perkembangan anak melalui kegiatan bermain yang edukatif, interaktif dan menyenangkan.

Perhatian terhadap kesehatan anak juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas Puskesmas Tetehosi Fowa sebagai langkah deteksi dan pemantauan kesehatan serta tumbuh kembang sejak usia dini.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun layanan PAUD yang berkualitas di Kota Gunungsitoli. Pendidikan, kesehatan, sarana pembelajaran dan lingkungan yang kondusif dinilai sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung masa depan anak (GL.ZEB/Red)

Program Strategis Daerah (PSD) di era Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya itu diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara Muhammad Suib mengatakan, KKSB telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi salah satu program strategis daerah.

"Program Kampung Kreatif Sumut Berkah ini sudah dituangkan dalam RPJMD dan merupakan program strategis daerah di era Gubernur Sumut Bobby-Surya," ujar Suib dalam konferensi yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Suib, program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya pembangunan di sejumlah desa. Selama ini, pembangunan cenderung dilakukan secara parsial dan belum menyentuh kawasan secara menyeluruh sehingga dampaknya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat belum optimal.

"Dampak kebuntuan pembangunan ini juga mengakibatkan produktivitas ekonomi masyarakat rendah dan potensi alam tidak bisa bangkit dan hanya dapat digunakan secara tradisional saja, potensi alam di daerah itu tidak bisa dikembangkan," imbuh Suib.

Melalui KKSB, Pemprovsu ingin menggeser paradigma pembangunan yang selama ini bersifat parsial menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi. Pendekatan tersebut menjadi pembeda utama KKSB dengan program pembangunan melalui dana desa.

"Bedanya dengan program dana desa, kalau selama ini pembangunan sifatnya hanya parsial, membangun jembatan setitik, rumah sedikit itu parsial tapi KKSB ini program area based development artinya pembangunan kawasan yang terintegrasi bisa satu dusun yang dirombak, satu kawasan wisata yang dirombak," jelasnya.

Selain pembangunan fisik, KKSB menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pendekatan 'Community Driven'. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas serta kreativitas lokal sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mendorong kawasan menjadi lebih produktif.

"Melalui program KKSB ini Gubernur akan menginjeksi bantuan keuangan khusus yang nantinya akan dikirimkan ke kabupaten/kota dan dialokasikan untuk kampung kreatif, bantuan ini sama sekali tidak bisa diubah untuk program lainnya. Bantuan keuangan khusus ini tak tanggung nilainya minimal Rp5 hingga maksimal Rp50 Miliar per kawasan," terang Suib.

Ia menambahkan, intervensi keuangan melalui KKSB dirancang secara terpadu dan lintas sektor. Pendekatan transformasional tersebut ditujukan untuk menciptakan perubahan yang nyata dan terukur dalam waktu relatif singkat, dari kawasan kurang berkembang menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 343 Tahun 2025, masih terdapat 521 desa sangat tertinggal dan 707 desa tertinggal dari total 5.417 desa di Sumut. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang hendak dijawab melalui program KKSB.

"Kondisi ini menjadi kerja berat kita, bagaimana kita bisa menggeser desa sangat tertinggal dan desa tertinggal bisa naik kelas dan menjadi desa berkembang," tutur Suib.

Program KKSB akan mulai dilaksanakan pada 2027 melalui kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 19 organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu tenaga ahli dari kalangan akademisi akan terlibat dalam tim penjaringan proposal dari kabupaten/kota.

Masing-masing kepala daerah akan mengirimkan satu calon penerima bantuan KKSB kepada Gubernur Sumut. Proposal yang masuk selanjutnya akan dinilai berdasarkan indikator dan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian tim akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

"Kita sudah membuat timelinenya 1 Juli hingga 5 September 2026, tim penjaringan akan menerima proposal kemudian melakukan verifikasi dan penilaian dan tanggal 28 Oktober Gubernur akan menetapkan desa yang terpilih menerima bantuan. Januari 2027 pelaksanaan program yang nantinya akan diawasi oleh tim Pemprov Sumut," pungkasnya. (**)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT setelah Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Abdul Rahim mengatakan, Fraksi PKS tidak mempersoalkan adanya penambahan ruang fiskal apabila anggaran tersebut memang dibutuhkan masyarakat. Namun, tambahan anggaran harus diikuti dengan kejelasan program, kesiapan pelaksanaan, serta target manfaat yang dapat diukur.

"Kami tidak ingin perubahan APBD hanya menjadi perubahan angka. Yang paling penting adalah perubahan hasil. Anggaran boleh bertambah, tetapi masyarakat harus merasakan manfaat yang juga bertambah. Jangan sampai anggaran besar, tetapi dampaknya kecil," tegas Wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel ini.

Abdul Rahim juga menyebutkan, salah satu hal yang menjadi perhatian serius Fraksi PKS adalah SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp532,49 Miliar.

Angka tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Pemprovsu dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Pemprovsu mencatat realisasi belanja 2025 sekitar 92 persen dari anggaran, dengan SiLPA sebesar Rp532,486 Miliar.

Lebih lanjut Abdul Rahim menerangkan, bahwa SiLPA tidak boleh hanya dipandang sebagai angka positif dalam laporan keuangan.

"SiLPA harus kita lihat secara lebih mendalam. Apakah itu benar-benar hasil efisiensi anggaran yang sehat, atau ada program yang tidak terlaksana, terlambat, atau tidak terserap secara optimal? Ini harus dibuka secara transparan kepada DPRD dan masyarakat," ketusnya.

Menurut anggota dewan yang akrab disapa ARS ini, uang yang tidak terserap tidak selalu berarti uang yang berhasil dihemat.

"Uang yang tidak dibelanjakan bukan selalu berarti uang yang dihemat. Bisa jadi, di balik anggaran yang tidak terserap terdapat jalan yang belum diperbaiki, sekolah yang belum dibenahi, fasilitas kesehatan yang belum tersedia, atau kebutuhan masyarakat yang belum tertangani," tukasnya.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemprovsu menyampaikan rincian penyebab SiLPA 2025 berdasarkan perangkat daerah, program dan kegiatan.

Belanja Naik, Manfaat Harus Naik

Abdul Rahim juga menyoroti kenaikan belanja dalam Perubahan APBD 2026. Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah direncanakan meningkat sekitar Rp1,678 Triliun, dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 Triliun.

Pemprovsu menyebut tambahan belanja tersebut diarahkan antara lain untuk belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas dan dukungan kepada kabupaten/kota.

Menurut Abdul Rahim, kenaikan tersebut harus diuji dari sisi kualitas dan dampaknya.

"Kami mempertanyakan, apa saja program yang menyebabkan kenaikan belanja tersebut? Perangkat daerah mana yang memperoleh tambahan terbesar? Apa output-nya dan apa outcome-nya? Jangan sampai kita hanya melihat angka belanja naik, tetapi kualitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan yang sebanding," terangnya.

Ia secara khusus menyoroti kenaikan Belanja Barang dan Jasa sekitar Rp738,62 Miliar serta kenaikan Belanja Modal sekitar Rp656,69 Miliar.

Fraksi PKS, kata Abdul Rahim, mendukung peningkatan belanja modal sepanjang diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan memiliki kesiapan teknis.

"Jangan sampai belanja modal ditambah di perubahan APBD, tetapi kemudian tidak selesai karena persoalan perencanaan, pengadaan, lahan atau waktu pelaksanaan. Kalau akhirnya kembali menjadi SiLPA, berarti kita mengulangi persoalan yang sama," paparnya.

Soroti BTT di Tengah Risiko Bencana

Abdul Rahim juga mempertanyakan keputusan pemerintah memangkas anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp70 Miliar menjadi Rp60 Miliar.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama karena Pemprovsu sendiri menyatakan bahwa perubahan APBD diarahkan untuk merespons kebutuhan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemprovsu menyebut tambahan ruang fiskal P-APBD 2026 antara lain diarahkan untuk penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.

"Di satu sisi pemerintah mengatakan perubahan APBD ini harus memperkuat respons terhadap kondisi darurat dan pemulihan pascabencana, tetapi di sisi lain BTT justru dipangkas. Apa dasar pemotongan tersebut? Bagaimana mitigasi pemerintah jika terjadi bencana baru pada akhir tahun?" tanyanya.

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kecukupan BTT, mengingat Sumatera Utara masih menghadapi potensi bencana dan berbagai persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat.

"BTT harus memberikan ruang fiskal yang cukup untuk merespons keadaan luar biasa. Jangan sampai ketika bencana terjadi, pemerintah justru kesulitan mencari ruang anggaran untuk melakukan penanganan cepat," tegasnya.

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Harus Berbasis Kebutuhan

Fraksi PKS juga meminta transparansi dalam peningkatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Abdul Rahim mengatakan, bantuan keuangan harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, bukan sekadar mekanisme distribusi anggaran.

"Kami ingin tahu indikatornya. Kabupaten mana yang mendapat tambahan, berdasarkan kebutuhan apa, dan apa target outcome-nya. Bantuan keuangan harus benar-benar diarahkan kepada persoalan prioritas masyarakat di masing-masing daerah," katanya.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu memastikan bantuan keuangan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Kemandirian Fiskal Jangan Semu

Hal lain yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah kemandirian fiskal Sumatera Utara. Dalam P-APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat sekitar Rp1,259 Triliun atau 10,80 persen.

Namun, peningkatan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang meningkat sekitar Rp1,134 Triliun atau 24,22 persen, sementara PAD hanya meningkat sekitar 1,76 persen atau sekitar Rp122 Miliar.

Abdul Rahim Siregar menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius. "Jangan sampai kita merasa semakin mandiri secara fiskal hanya karena transfer dari pusat meningkat. Itu bukan ukuran utama kemandirian fiskal. Kemandirian harus ditunjukkan dengan kemampuan daerah meningkatkan PAD secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Terlebih lagi, menurutnya, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru mengalami penurunan.

"BUMD seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Karena itu, kinerja BUMD harus dievaluasi secara serius. Penyertaan modal daerah harus memberikan return yang jelas bagi daerah dan pada akhirnya bagi masyarakat," kata Abdul Rahim.

Penyertaan Modal Bank Sumut Harus Ada Return yang Terukur

Sebagai Sekretaris Fraksi PKS sekaligus Ketua Pansus Aset DPRD Sumut, Abdul Rahim juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset dan investasi daerah.

a menyoroti tambahan penyertaan modal kepada Bank Sumut sebesar Rp50 Miliar sehingga total penyertaan modal dalam perubahan APBD menjadi Rp100 Miliar.

Menurutnya, penambahan modal tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya kepemilikan saham.

"Kalau pemerintah daerah menambah modal, harus jelas berapa tambahan laba yang ditargetkan, berapa tambahan dividen yang akan diterima daerah, kapan return-nya, dan apa manfaat ekonominya bagi masyarakat Sumatera Utara. Jangan hanya bicara persentase saham, tetapi tidak bicara return kepada rakyat," tegasnya.

Abdul Rahim mengatakan, persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah mengelola seluruh kekayaan daerah.

"Sebagai Ketua Pansus Aset, kami melihat bahwa aset daerah harus diperlakukan sebagai sumber daya strategis untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dicatat dalam neraca. Aset harus produktif, tertib, aman dan memberikan nilai tambah bagi daerah," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat

Fraksi PKS juga mempertanyakan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Abdul Rahim mengatakan, pemerintah harus menjelaskan mengapa target pertumbuhan ekonomi diturunkan sementara belanja daerah justru meningkat cukup signifikan.

"Kalau belanja pemerintah meningkat, kita tentu berharap ada stimulus yang lebih kuat terhadap ekonomi. Karena itu, harus dijelaskan apakah penurunan target pertumbuhan merupakan konsekuensi kondisi ekonomi eksternal atau menunjukkan bahwa belanja pemerintah belum cukup efektif mendorong pertumbuhan," katanya.

Ia juga mengingatkan persoalan inflasi dan daya beli masyarakat.

"Masyarakat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Masyarakat hidup dari kemampuan membeli kebutuhan pokok, membayar pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pekerjaan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus menjadi pertumbuhan yang dirasakan, bukan sekadar pertumbuhan yang dilaporkan," tegas Abdul Rahim.

PKS: APBD Harus Berorientasi Outcome

Abdul Rahim juga menyoroti kualitas indikator kinerja dalam dokumen PPAS yang menurutnya masih ditemukan indikator yang terlalu administratif, seperti jumlah laporan, jumlah dokumen dan ketepatan waktu pelaporan.

Ia meminta Pemprovsu menggeser orientasi penganggaran dari sekadar output administratif menuju outcome yang dirasakan masyarakat.

"Keberhasilan APBD bukan diukur dari berapa banyak laporan yang dibuat atau berapa persen anggaran terserap. Keberhasilan APBD harus dilihat dari apakah jalan menjadi lebih baik, sekolah semakin berkualitas, rumah sakit semakin mampu melayani pasien, kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.

Abdul Rahim menegaskan, Fraksi PKS akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara konstruktif, kritis dan bertanggung jawab.

"Kami siap mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Tetapi kami juga akan terus mengkritisi kebijakan anggaran yang belum menunjukkan efektivitas, keberpihakan dan akuntabilitas yang memadai," katanya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan P-APBD 2026 bukan sekadar seberapa besar anggaran yang ditambahkan, tetapi seberapa besar perubahan yang dihasilkan.

"Kami ingin APBD Sumatera Utara bukan hanya besar secara nominal, tetapi besar manfaatnya. Bukan hanya tinggi serapannya, tetapi tinggi dampaknya. Dan bukan hanya tertib administrasinya, tetapi nyata perubahan yang dirasakan masyarakat," pungkas Abdul Rahim Siregar yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut. (**)

Menurut Defri, keberanian Gubsu mendorong kedua BUMD tersebuf masuk ke pasar modal, menunjukkan cara pandang yang visioner dalam membangun perusahaan daerah agar semakin modern, profesional dan memiliki daya saing.

"Pada prinsipnya kami menyambut baik apa yang diwacanakan Gubernur untuk mendorong Perumda Tirtanadi dan Bank Sumut masuk ke bursa saham. Ini sebuah langkah progresif untuk menaikkan status atau menaikkan kelas perusahaan," ujar Defri kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Defri juga menilai bahwa GubsuBobby Nasution menunjukkan visi besar dalam mendorong BUMD naik kelas.

"Gagasan membawa Tirtanadi dan Bank Sumut masuk ke bursa saham disebut sebagai langkah progresif yang dapat membuka babak baru profesionalisasi perusahaan daerah," terangnya Politisi Partai NasDem ini.

Menurut Defri, gagasan tersebut patut diapresiasi karena BUMD tidak boleh hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah daerah. Perusahaan daerah harus didorong menjadi entitas bisnis yang sehat, mandiri dan mampu mengembangkan sumber pembiayaan untuk memperbesar skala usahanya.

Dalam konteks itu, keberanian Gubsu membuka wacana menuju pasar modal dinilai sebagai bentuk pemikiran jangka panjang. BUMD tidak hanya dituntut bertahan, tetapi harus mampu berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Sumatera Utara.

Meski demikian, Defri mengingatkan bahwa visi besar tersebut harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Khusus Perumda Tirtanadi, diperlukan tahapan lebih panjang karena menyangkut perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT).

"Kalau khusus Perumda Tirtanadi, saya kira perlu tahapan yang lebih panjang. Karena perusahaan yang masuk bursa itu bentuk badan hukumnya harus PT. Jadi harus ada transformasi, perubahan status badan hukum terlebih dahulu," jelasnya.

Defri menilai, proses tersebut justru harus dijadikan momentum untuk membenahi Tirtanadi secara menyeluruh. Mulai dari aspek hukum, tata kelola, kondisi keuangan, kinerja perusahaan hingga prospek bisnis harus dikaji secara serius.

"Yang paling penting adalah memastikan perusahaan milik daerah ini sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Untuk masuk bursa, pengkajiannya banyak. Aspek hukum harus diperdalam, kemudian tata kelola keuangan, dan juga kinerja perusahaan," tandasnya.

Ketua Garda Pemuda NasDem Sumut ini juga menekankan bahwa, gagasan Gubsu tersebut jangan dilihat semata-mata sebagai upaya menjadikan BUMD perusahaan terbuka. Lebih jauh, langkah itu harus menjadi instrumen untuk mendorong perubahan budaya kerja perusahaan daerah menjadi lebih profesional dan berorientasi pada kinerja.

Apalagi, ketika kepemilikan saham dibuka kepada masyarakat, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas akan semakin besar. Setiap keputusan dan pengelolaan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan publik.

"Ketika kepemilikan saham dibuka kepada publik, masyarakat yang menanamkan modal juga harus memahami bagaimana perusahaan itu dikelola dan bagaimana aliran dananya. Karena ketika sudah menjadi perusahaan publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting," tegasnya.

Namun, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut ini juga mengingatkan agar orientasi bisnis tidak menghilangkan fungsi strategis Tirtanadi sebagai perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik, khususnya menyediakan air bersih bagi masyarakat Sumatera Utara.

"Jangan sampai setelah menjadi perusahaan Go Public, peran Tirtanadi untuk pembangunan daerah justru dilupakan. Selama ini korelasinya jelas karena pemerintah memiliki saham di sana dan Tirtanadi juga menjalankan fungsi pelayanan publik," ujarnya.

Masih kata Defri, bahwa justru disinilah pentingnya visi Gubsu. Transformasi BUMD harus mampu mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yakni memperkuat kemampuan bisnis perusahaan dan tetap menjaga kepentingan masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, masuknya BUMD ke pasar modal dapat menjadi pintu untuk memperluas investasi, meningkatkan kapasitas perusahaan, memperkuat tata kelola serta mengurangi ketergantungan terhadap suntikan modal pemerintah.

"Ini sebuah langkah progresif untuk dilakukan. Tetapi memang perlu pendalaman dan pengkajian yang lebih dalam, termasuk bagaimana transformasi badan hukumnya, kesiapan keuangan, tata kelola, kinerja, hingga bagaimana menjaga fungsi Tirtanadi sebagai perusahaan milik daerah," pungkasnya.

Selain itu, gagasan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Tirtanadi dan Bank Sumut untuk membuktikan bahwa BUMD Sumut mampu bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih modern dan kompetitif.

Dengan visi jangka panjang dan persiapan yang matang, langkah yang digagas Gubsu tersebut diharapkan tidak sekadar mengubah status perusahaan, tetapi benar-benar menjadi lompatan besar bagi BUMD Sumut untuk naik kelas, semakin profesional, mandiri dan pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta perekonomian daerah. (**)

Upaya tersebut dinilai penting karena data Indeks Desa menjadi salah satu dasar dalam memotret kondisi dan perkembangan desa secara menyeluruh, sehingga pembangunan dan kebijakan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut Muhammad Suib saat menjadi narasumber pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (28/8/2026).

Suib menjelaskan, Indeks Desa digunakan untuk memotret performa desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola. Indeks tersebut juga menjadi tolok ukur kemajuan dan kemandirian desa serta salah satu dasar dalam penyaluran dana desa.

"Kami telah menyampaikan ke Gubernur dan Wakil Gubernur persoalan wajah Sumut. Kementerian Desa mempunyai program namanya indeks desa. Untuk itu, kami juga telah mengundang 27 daerah di Sumut yang mempunyai desa, kita undang Rakor pada hari Kamis. Ini bukanlah kerjaan (Dinas) PMD Provinsi Sumut saja, tapi PMD kabupaten/kota ikut melakukan pendampaingan agar desa naik kelas," jelasnya.

Suib, yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu, menegaskan tidak ingin masih ada desa di Sumut yang berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 342 Tahun 2025, Sumut memiliki 5.417 desa, terdiri atas 364 Desa Mandiri, 1.296 Desa Maju, 2.529 Desa Berkembang, 707 Desa Tertinggal, dan 521 Desa Sangat Tertinggal.

Jumlah Desa Mandiri tersebut meningkat 196 desa dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan, namun Pemprovsu masih mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan status desa melalui pemutakhiran data dan pendampingan yang berkelanjutan.

Suib juga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kepulauan Nias beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu sejumlah kepala daerah untuk meyakinkan aparatur desa agar aktif melakukan penginputan Indeks Desa.

Melalui hasil penginputan tersebut, setiap desa nantinya akan mendapatkan label berdasarkan tingkat perkembangannya, apakah berstatus Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, atau Sangat Tertinggal.

Data tersebut diharapkan menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

"Janganlah tertinggal terus. Pembangunan yang tepat sasaran dimulai dari data yang benar. Jika data kuat, kebijakan pun akan tepat, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa," pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Manaek Hutasoit sebagai bentuk upaya menyikapi aspirasi masyarakat setempat yang kerap mengeluhkan persoalan penebangan pohon Pinus, yang dikhawatirkan dapat menciptakan bencana alam, menyusul kondisi cuaca ekstrem yang terjadi menjelang akhir tahun.

"Berdasarkan informasi yang kita himpun dari masyarakat, para pelaku penebangan pohon Pinus kerap beraktivitas di malam hari. Kita khawatir hal itu dapat menciptakan bencana alam, menyusul kondisi cuaca ekstrem menjelang akhir tahun 2026 ini," imbuhnya kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Manaek menegaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius yang harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pasalnya, ia menilai hal itu dapat memicu terjadinya pengikisan tanah serta erosi dari yang seharusnya serapan air tersebut dapat menguatkan pondasi akar pohon.

"Peristiwa ini kita khawatirkan dapat memicu terjadinya erosi dan terjadinya bencana alam. Karena jika hutan terus dilakukan penebangan pohon, hal itu dapat memberikan dampak buruk dan berpotensi merugikan masyarakat luas," tutur Politisi Partai Golkar ini.

Di sisi lain, Manaek menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dapat menyikapi hal ini segara tegas dan cepat. Sebab, jika hal tersebut terus dinormalisasi, dikhawatirkan emosi masyarakat akan memuncak dan mundurnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"DLHK harus segera menyikapi dan bertindak. Jangan main-main dan membiarkan peristiwa penebangan itu terus dilakukan. Polda Sumut juga harus bersikap tegas dalam menyelidiki persoalan tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut Manaek menjelaskan bahwa izin dari penebangan pohon Pinus tersebut harus segera diperiksa. Meskipun ada izin operasional, ia mendesak harus dihentikan sementara sampai kondisi dan keadaan dapat memungkinkan.

Akan tetapi jika aktivitas tersebut tidak berizin, maka harus dilakukan penindakan tegas dan diberikan sanksi yang tidak sekadar memberikan peringatan semata.

"Jika ada izinnya itu tetap harus dihentikan. Tetapi jika tidak ada izin maka Harus ditindak tegaslah, jangan ini dianggap dan dipandang sebelah mata," tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen yang menilai pemerintah tidak boleh memandang persoalan ini semata-mata dari sudut pandang ekonomi atau pemanfaatan hasil hutan, aspek ekologis dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus menjadi pertimbangan utama.

"Kita tidak boleh menunggu hingga bencana terjadi baru mengambil tindakan. Kawasan hutan memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menopang kehidupan masyarakat setempat," tukasnya.

Viktor juga menyerukan agar dilakukannya inventarisasi menyeluruh terhadap area yang telah ditebang, termasuk mengidentifikasi pemegang izin, luas area penebangan, volume kayu yang diambil, serta peruntukan kayu hasil penebangan tersebut.

Selain itu, pentingnya dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang mengalami penebangan, termasuk mengetahui siapa pemegang izin, luas kawasan yang ditebang, volume kayu yang diambil, serta tujuan pemanfaatannya.

"Kalau memang ada izin, harus diperiksa apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak berizin atau melanggar aturan, harus dihentikan dan diproses sesuai hukum," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap DLHK dan aparat penegak hukum segera turun ke lapangan agar persoalan penebangan Pinus di Humbahas dan Taput tidak berkembang menjadi persoalan lingkungan yang lebih besar.

"Hutan bukan hanya soal pohon yang ditebang hari ini, tetapi menyangkut masa depan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, penebangan yang bermasalah harus dihentikan," pungkasnya. (**)

Ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana juga menjadi bagian penting dari upaya Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

Sepanjang 1-28 Agustus 2026, Polres Tapsel bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 11 perkara tindak pidana dengan total 13 tersangka.

Perkara tersebut meliputi pembunuhan, pencurian dengan pemberatan (curat), serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kapolres Tapsel, AKBP Anton Santoso melalui Kasat Reskrim Polres Tapsel, IPTU Bontor Desmonth Sitorus menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah perkara tersebut merupakan bagian dari konsistensi jajaran kepolisian.

"Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Iptu Bontor.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil diungkap, pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana paling dominan. Tercatat tujuh laporan polisi dengan delapan tersangka dalam perkara curat.

Sementara itu, kasus pembunuhan tercatat sebanyak tiga laporan polisi dengan tiga tersangka, sedangkan pencurian kendaraan bermotor sebanyak satu laporan polisi dengan dua tersangka.

Menurut Bontor, angka pengungkapan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai capaian penindakan melainkan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.

"Setiap pengungkapan kami evaluasi dengan melihat jenis kejahatannya, lokasi, hingga potensi kerawanan yang mungkin muncul kembali agar tindak pidana serupa tidak terus berulang," lanjutnya.

Dominannya perkara curat, kata dia, sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga kamtibmas tidak dapat dibebankan kepada kepolisian semata.

Kewaspadaan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan.

Karena itu, Polres Tapsel terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing serta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana.

"Sekecil apa pun informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan kamtibmas dapat membantu kami melakukan langkah pencegahan maupun mempercepat pengungkapan suatu perkara," jelas Bontor.

Bagi Polres Tapsel, menjaga kamtibmas tidak cukup dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan agar potensi gangguan dapat ditekan sekaligus memberikan kepastian hukum ketika kejahatan terjadi.

Upaya itu juga diperkuat melalui keterlibatan Polsek jajaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

"Kami ingin kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya ketika tindak pidana sudah terjadi," tegasnya.

Terakhir, pengungkapan 11 perkara dengan 13 tersangka sepanjang Agustus 2026 menjadi salah satu wujud dari komitmen tersebut.

Selain memperkuat langkah preventif, Polres Tapsel memastikan setiap tindak pidana yang terjadi mendapatkan penanganan sesuai proses hukum.

"Komitmen kami jelas, yaitu menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," pungkasnya.

Melansir berbagai sumber, Jumat (28/8/2026), Gading Marten menjadi orang tua asuh bagi seekor bayi yang akrab disapa Si Manis itu lewat program adopsi Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation.

Sehat-sehat yaaaaaaa," tulis Gading Marten.

Kabar membahagiakan ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat unggahan Instagram pribadinya, lengkap dengan sertifikat resmi program adopsi tersebut.

Sertifikat tersebut ditandatangani langsung di Bogor pada 28 Agustus 2026 oleh Dr. Jamartin Sihite selaku CEO BOS Foundation, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungan Gading Marten dalam upaya penyelamatan orangutan Kalimantan dari ancaman kepunahan.

"Pinter-pinter yaaaaaaa baby Selfie," tulis Gading Marten lagi.

Berdasarkan sertifikat resmi yang diterima Gading, masa adopsi bayi orangutan Selfie ini berlangsung selama satu tahun penuh, terhitung sejak 28 Agustus 2026 hingga 28 Agustus 2027.

Lewat program adopsi ini, Gading turut berkontribusi terhadap misi besar BOS Foundation dalam menyelamatkan populasi orangutan Kalimantan yang kian terancam punah akibat kerusakan habitat dan berbagai ancaman lainnya.

Langkah kecil seperti mengadopsi satu individu orangutan ini menjadi salah satu cara nyata public figure turut ambil bagian dalam pelestarian satwa endemik Indonesia.

Aksi Gading Marten ini pun mendapat sambutan hangat dari warganet, yang mengapresiasi langkahnya memanfaatkan popularitas untuk menyuarakan isu konservasi lingkungan dan satwa liar Tanah Air.

Melansir berbagai sumber, Jumat (28/8/2026) Caitlin Halderman bintangi filmBaby Udon sebagai Fanny Kondoh, wanita tangguh yang berjuang sendiri.

"Kak Fanny ini adalah perempuan yang sangat tangguh dan kuat," ujar Caitlin Halderman.

Film garapan Fajar Bustomi ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 3 September mendatang.

Diadaptasi dari kisah nyata pasangan Fanny Kondoh dan Hajime Kondoh, Caitlin Halderman melihat Fanny adalah seorang perempuan kuat dan pejuang untuk hidupnya sendiri.

"Dia berjuang sendiri semuanya tanpa bantuan seorang suami," tambah Caitlin Halderman.

Sebagai informasi, Baby Udon adalah film yang diambil dari kisah nyata Fanny Kondoh dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh.

Film ini mengisahkan tentang Fanny yang jatuh cinta dengan bos di tempat kerjanya yang berasal dari Jepang.

Mereka pun menikah dan melalui proses panjang saat berusaha memiliki buah hati melalui proses bayi tabung.

Namun takdir menentukan sesuatu yang lain, Fanny diuji dengan suaminya yang didiagnosis mengidap kanker dan kemudian meninggal dunia.

Aktris keturuan Belanda itu juga mengungkapkan bagaimana melelahkannya perankan karakter Fanny Kondoh dalam film Baby Udon.

"Aku memerankan Fanny selama 18 hari saja, capeknya luar biasa. Bener-bener merasa perjuangannya seperti enggak selesai-selesai," tuturnya.

"Ternyata ujian hidup aku mungkin belum seberapa dibanding hidup Kak Fanny yang harus aku perankan," tambahnya.

Dari situ, aktris berusia 26 tahun itu tersadar bahwa masih banyak orang di luar sana yang mengalami ujian hidup lebih berat dari dirinya.

Menurutnya, yang paling penting adalah untuk tetap bersyukur.

"Aku yakin Allah enggak akan memberi kita cobaan lebih dari kemampuan kita," pungkas Caitlin Halderman.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyampaikan jawaban dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut di Gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Pemprovsu memberikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seluruh pandangan tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam proses penyempurnaan rancangan perubahan APBD.

Surya mengatakan, masukan dari DPRD Sumut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

"Pemprovsu menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.

Menurutnya, perubahan APBD harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprovsu juga terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam jawaban tersebut, Pemprovsu turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi, baik yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Surya menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD SumutSutarto menyampaikan, setelah Pemprovsu memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumut.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemprov Sumut terhadap Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. (**)

Penghargaan yang diinisiasi iNews TV tersebut diserahkan oleh Wamen PAN-RB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto kepada Rico Waas yang diwakili Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower MNC Center Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas terobosan Pemerintah Kota Medan dalam menghadirkan sistem perpajakan yang lebih mudah, transparan dan efisien, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Qresto merupakan salah satu inovasi Pemko Medan dalam mentransformasi pengelolaan pajak daerah melalui teknologi digital. Sistem tersebut memungkinkan pemisahan pembayaran transaksi makanan atau jasa dengan pajak secara otomatis dan real-time.

Saat konsumen melakukan pembayaran, nilai transaksi akan dipisahkan secara elektronik. Bagian yang merupakan pajak kemudian diarahkan langsung ke kas daerah sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Sistem ini juga dirancang untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan daerah. Setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengawasan berdasarkan data secara lebih transparan dan akuntabel.

Qresto disebut sebagai inovasi yang pertama di Indonesia dalam menerapkan mekanisme pemisahan otomatis pembayaran transaksi dengan pajak untuk sektor restoran, kafe hingga hotel yang terhubung langsung dengan kas daerah.

Bagi Pemko Medan, penerapan Qresto bukan sekadar digitalisasi sistem pembayaran. Inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola perpajakan daerah agar lebih tertib, terukur, transparan dan akuntabel.

Dari sisi masyarakat dan pelaku usaha, sistem tersebut diharapkan memberikan kemudahan karena proses pembayaran berlangsung dalam satu transaksi. Sementara bagi pemerintah daerah, data transaksi yang masuk secara langsung dapat memperkuat pengawasan sekaligus membantu mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pj Sekda Kota MedanErfin Fahrurrazi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia mengatakan capaian itu menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Erfin, penghargaan tersebut juga dipersembahkan untuk masyarakat Kota Medan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik melalui berbagai inovasi.

"Ini menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik melalui inovasi daerah," tutup Erfin.