Pengaduan tersebut berkaitan dengan keberatan BPT atas penetapan dirinya sebagai tersangka hingga menjalani penahanan dalam perkara yang menurut pihaknya berawal dari dugaan pencurian uang miliknya.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Kamis (15/10/2026), pihak BPT meminta Kapolri menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui pemeriksaan terhadap dugaan ketidakprofesionalan, penyimpangan prosedur, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dalam proses penyidikan.

Pihak BPT menyebut persoalan ini bermula dari dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang telah dilaporkan kepada kepolisian sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/536/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 19 Februari 2026.

Dalam laporan tersebut, pihak BPT mengaitkan dugaan pencurian dengan seseorang bernama Vinson Leocarlius. Namun, keterlibatan maupun tanggung jawab hukum pihak yang disebut tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif.

Kuasa hukum BPT mempertanyakan alasan kliennya justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara menurut penilaian mereka, dugaan keterlibatan pihak lain belum diperiksa secara memadai.

Pihak BPT juga mengaku telah memiliki rekaman kamera pengawas atau CCTV serta bukti lain yang dinilai relevan dengan dugaan pencurian tersebut. Mereka meminta agar seluruh bukti diperiksa dan dinilai secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Selain mempersoalkan penetapan tersangka, pihak BPT menyoroti dugaan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara. Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan latar belakang keluarga Vinson Leocarlius yang disebut memiliki hubungan dengan pengusaha di sektor pertambangan.

Meski demikian, dugaan adanya pengaruh status sosial, kekuatan ekonomi, maupun hubungan keluarga terhadap proses penyidikan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pihak BPT meminta agar penyidikan berlangsung secara independen dan tidak dipengaruhi kedudukan maupun latar belakang ekonomi siapa pun yang terkait dalam perkara tersebut.

Pengaduan kepada Kapolri juga diarahkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan di lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat.

Menurut kuasa hukum BPT, dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara tidak cukup hanya ditelusuri pada tingkat penyidik pelaksana, tetapi juga perlu dievaluasi dari sisi tanggung jawab struktural pimpinan satuan kerja.

Karena itu, pihak BPT meminta Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat dan AKBP Roby Heri Saputra selaku mantan Kasatreskrim dimintai keterangan untuk mengetahui apakah seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Pemeriksaan yang diminta mencakup dasar penetapan tersangka, proses penahanan, pengumpulan dan penilaian alat bukti, serta pelaksanaan pengawasan terhadap penyidik yang menangani perkara.

Pihak BPT menilai pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun kode etik profesi dalam penanganan perkara yang mereka persoalkan.

Selain itu, pihak BPT menyatakan pengaduan sebelumnya kepada pimpinan Polri belum memperoleh tindak lanjut atau penyelesaian yang mereka anggap memadai.

Atas dasar itu, mereka kembali meminta perhatian Kapolri agar penanganan perkara tersebut dievaluasi secara menyeluruh, transparan, dan independen.

Dalam pengaduannya, pihak BPT turut meminta Kapolri menelusuri informasi yang beredar di media massa mengenai pergantian jabatan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra yang dikaitkan dengan persoalan etik.

Pihak BPT berharap informasi tersebut dapat diverifikasi dan, apabila memiliki relevansi, dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanganan perkara.

Namun, hubungan antara informasi pergantian jabatan tersebut dengan dugaan pelanggaran etik dalam perkara BPT belum dapat dipastikan.

Pihak BPT juga meminta pimpinan Polri mempertimbangkan penundaan promosi jabatan terhadap pejabat yang diadukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurut mereka, permintaan itu dimaksudkan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga akuntabilitas institusi, bukan sebagai bentuk penjatuhan sanksi sebelum adanya pembuktian.

Kuasa hukum BPT menegaskan bahwa pengaduan kepada Kapolri bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses penegakan hukum, melainkan meminta kejelasan mengenai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya serta memastikan seluruh pihak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Pihak BPT berharap pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut dapat memberikan kepastian mengenai proses penyidikan, termasuk penilaian terhadap alat bukti dan alasan hukum yang digunakan dalam menetapkan status tersangka.

Hingga keterangan ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung, AKBP Roby Heri Saputra, maupun Vinson Leocarlius terkait keberatan dan tuduhan yang disampaikan pihak BPT.

Tim besutan Eko Purdjianto bertandang dengan bekal 10 poin dari lima pertandingan dan menempati posisi ketiga Grup A. Sebaliknya, Semen Padang berada di peringkat kelima dengan enam poin. Kabau Sirah juga membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah melewati periode sulit, termasuk dua kekalahan beruntun.

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto, memastikan anak asuhnya telah menjalani persiapan dengan baik. Ia berharap kesiapan tersebut bisa diwujudkan melalui penampilan maksimal dan hasil positif di kandang lawan.

"Hari ini kami berangkat ke Bekasi. Persiapan tim sangat bagus untuk pertandingan besok melawan Semen Padang dan semua pemain dalam kondisi bagus. Kami berharap pertandingan berjalan lancar, kami bisa bermain baik, dan mendapatkan hasil yang baik," kata Eko dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/10/2026).

Eko menyadari Semen Padang bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Menurutnya, tim berjuluk Kabau Sirah itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang pernah merasakan persaingan di Liga 1 maupun Liga 2. Karena itu, PSMS harus mampu membaca permainan lawan tanpa kehilangan fokus terhadap strategi sendiri.

"Sebelumnya kami sudah menganalisis pertandingan tim lawan. Kami cukup mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Semua pemain Semen Padang berkualitas dan berpengalaman di Liga 1 maupun Liga 2. Karena itu, kami harus waspada, tetapi tetap fokus kepada tim sendiri," ujarnya.

Kekalahan 1-2 dari PSPS Pekanbaru pada pertandingan sebelumnya menjadi perhatian serius tim pelatih. Namun, Eko meminta para pemain tidak larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, hasil tersebut harus dijadikan dorongan untuk tampil lebih baik.

"Kami tetap berjuang untuk pertandingan besok. Hasil yang kurang bagus kemarin menjadi motivasi lebih bagi kami untuk mendapatkan poin di kandang Semen Padang," tegasnya.

Dari sisi komposisi pemain, PSMS memiliki 31 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan ini. Namun, bek Ridzar Nurviat dipastikan absen akibat kartu merah yang diterimanya ketika melawan PSPS. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan alternatif untuk menjaga kestabilan lini belakang.

"Pemain PSMS semuanya siap. Kami memiliki 31 pemain, tetapi tentu tidak semuanya dimainkan. Kami akan menurunkan pemain yang paling siap. Ridzar Nurviat tidak bisa bermain, sedangkan pemain lainnya kami persiapkan untuk pertandingan ini," jelas Eko.

Optimisme juga disampaikan Raihan Utama. Pemain PSMS itu menyebut evaluasi telah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat dalam pertandingan sebelumnya.

"Tim sudah melakukan persiapan dengan baik. Kami semua juga sudah mengevaluasi pertandingan sebelumnya dan memperbaiki beberapa hal yang menjadi kekurangan. Semoga besok kami bisa membawa pulang tiga poin," kata Raihan.

PSMS kini dituntut tampil lebih disiplin, terutama dalam menjaga konsentrasi pertahanan dan menghindari kesalahan yang merugikan. Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting bagi Ayam Kinantan untuk menjaga posisi di papan atas sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah kekalahan dari PSPS.

"Seperti yang disampaikan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB, asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumut. Jarak pandang di sejumlah wilayah bahkan turun menjadi 1–4 Kilometer, sementara kualitas udara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat," terang Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumut), Viktor Silaen SE MM kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Kamis (15/10/2026) malam.

Dalam menyikapi kondisi tersebut, Pemprovsu perlu segera mengoordinasikan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan wilayah terdampak, memantau kualitas udara, dan memastikan titik-titik kebakaran ditangani secara cepat.

"Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi perkembangan asap secara berkala agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan," tambah Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini sembari menekankan pentingnya penelusuran sumber asap yang kini "mengepung" wilayah Sumut.

Apabila sumber kebakaran berada di luar wilayah Sumut atau penanganannya membutuhkan sumber daya lebih besar, tambah politisi Partai Golkar ini, pemerintah pusat harus dilibatkan.

Dukungan BNPB, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat pemadaman, operasi udara jika dibutuhkan dan memungkinkan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum.

Disisi lain, tambah Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini, Pemprovsu harus memastikan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan, mendapat perlindungan.

"Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jika kualitas udara memburuk, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruangan dan penyesuaian kegiatan belajar berdasarkan kondisi setempat," terang Viktor.

Wakil rakyat Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap menebal, menggunakan masker yang sesuai seperti respirator KN95 atau N95 jika harus beraktivitas di luar, serta menutup pintu dan jendela saat udara luar memburuk.

"Warga yang mengalami sesak napas, nyeri dada, atau gejala pernapasan berat diminta segera mencari pertolongan medis," tambah Viktor sembari mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah, membuka lahan dengan cara membakar, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.

Jika Warga melihat titik api, masih kata Politisi Partai Golkar ini, hendaknya segera melapor kepada aparat setempat, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran, tanpa mendekati lokasi yang berbahaya.

Informasi mengenai kondisi asap dan kualitas udara sebaiknya merujuk pada sumber resmi BMKG dan pemerintah.

"Penanganan asap tidak boleh berhenti pada imbauan semata. Pemprovsu harus memastikan koordinasi berjalan, sumber asap ditelusuri, kebakaran ditangani, dan kesehatan masyarakat dilindungi. Dukungan Pemerintah Pusat perlu diminta sejak dini apabila diperlukan agar kabut asap tidak semakin mengganggu aktivitas dan keselamatan warga di Sumut. (**)

Menurut Rudi, banjir yang terus berulang harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah agar penanganannya tidak sebatas bantuan darurat. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memetakan titik rawan banjir, memeriksa kondisi aliran sungai, serta mengidentifikasi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta Pemprovsu berkoordinasi dengan Pemkab Langkat, BPBD, dan kementerian terkait untuk mengkaji kebutuhan pembangunan benteng penahan banjir serta normalisasi sungai.

"Langkah tersebut harus didasarkan pada kajian teknis agar pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat," ujar Rudi kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Binjai, Kamis (15/10/2026) malam.

Selain pembenahan infrastruktur, Rudi juga mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan warga terdampak, terutama keluarga yang harus mengungsi. Bantuan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara harus dipastikan tersedia selama kondisi belum pulih.

Rudi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir di Langkat untuk mengetahui kecukupan infrastruktur yang ada dan kebutuhan pembangunan baru.

Ia berharap pemerintah segera menetapkan langkah penanganan beserta jadwal pelaksanaannya agar masyarakat Desa Sekoci dan wilayah lain di Kecamatan Besitang tidak terus menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras. (**)

Hal itu mengingat Sumatera Utara menjadi perhatian pemerintah pusat dalam peredaran Narkoba yang kian marak.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu, aparat penegak hukum saat ini, tengah berupaya memutus mata rantai peredaran barang haram itu.

Diketahui, Petugas gabungan dari Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI mengamankan puluhan orang dalam operasi penggerebekan sarang narkoba di pinggir sungai di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Kepada awak media Sutarto menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Polda Sumut.

"Kita mengapresiasi langkah cepat Polda Sumut dalam mengungkap peredaran narkoba ini. Saya minta masyarakat membantu,segera melaporkan ke petugas bila ada tindak penyalahgunaan narkoba di sekitarnya," katanya melalui sambungan telepon, Kamis (15/10/2026).

Sutarto berharap, para orangtua untuk lebih mengawasi aktivitas anak di luar rumah.

"Korban peredaran narkoba ini banyak menjangkau remaja dan anak-anak, saya minta awasi anak-anak kita, " jelasnya.

Sutarto juga mendukung kepolisian untuk menindak tegas kantong-kantong maupun wilayah yang disinyalir menjadi tempat transaksi Narkoba.

"Lakukan razia secara dadakan dan rutin diawasi. Saya kira Polda Sumut mengetahui mana-mana saja daerah yang diduga marak transaksi narkoba. Segera tindak saja," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan, pihaknya mengamankan sabu dan barang bukti narkoba, petugas juga menyita mesin judi dingdong, salah satunya di wilayah Percut Sei Tuan Deli Serdang.

"Barang bukti yang diamankan ada sabu sebanyak 100 gram, 3 kantong koin dingdong, 5 unit mesin judi dingdong, dan uang tunai Rp 1.635.000," ujarnya.

Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti 52 unit alat isap sabu (bong), 25 korek api, sebilah sajam jenis celurit, 5 bilah pisau, 1 unit tablet, 3 unit timbangan digital, 1 unit mobil, 4 unit motor, dan uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 8 lembar.

Kombes Andi mengatakan penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Syudi Ario Seto dalam upaya pemberantasan narkoba dan pemulihan terhadap para pengguna Narkoba.

Andy mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Percut Sei Tuan untuk menjaga Tanah Air tidak ternodai narkoba. Ia juga meminta masyarakat berperan aktif memberantas Narkoba.

"Bersama masyarakat kita akan berantas narkoba di Percut Sei Tuan. Kami pastikan Percut Sei Tuan akan kami bebaskan dari Narkoba tentunya dengan dukungan masyarakat," pungkasnya.

Melansir berbagai sumber, Kamis (15/10/2026), tidak tanggung-tanggung, Ashanty menyebut sudah memberikan sekitar 50 persen bajunya kepada orang lain.

"Oh bukan sortir lagi, itu dari aku pulang dua bulan aku udah mulai kayak ngasih-ngasih baju yang udah nggak bisa aku pakai gitu ya," kata Ashanty.

Ashanty mengakui proses itu sempat membuatnya galau. Terlebih, sebelum berhijab, ia sedang menikmati hasil rutinitas olahraga dan merasa bentuk tubuhnya tengah ideal.

"Ya itu sempat galau, kayak, 'Hah beneran nih? Kok ini kayaknya masih lucu di aku'," ungkap Ashanty

Ia mengingat, masa sebelum berangkat haji ketika masih senang mengenakan pakaian yang memperlihatkan hasil olahraga.

Namun, setelah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air, Ashanty memutuskan untuk berhijab.

"Jadi tiba-tiba ada panggilan haji terus aku pulang, aku memutuskan begini. Ya jujur, kayak satu dua bulan aku kuat, setelah itu emang wah pergolakannya luar biasa ya," ujarnya.

Kini, menjelang usia 43 tahun pada November mendatang, Ashanty merasa sudah waktunya memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

"Jadi kayaknya kalau mau cantik-cantikan, langsing-langsingan, hebat-hebatan nggak akan ada habisnya gitu," pungkas Ashanty.

Melansir berbagai sumber, Kamis (15/10/2026), Jerome Polin pun mengaku, tak habis pikir dengan sikap para gubernurKalimantan yang menyebut daerahnya dalam kondisi 'baik-baik saja'.

"Mereka bisa berkata begitu ya karena mereka kabur. Mareka tidak tinggal di sana dan tidak merasakan penderitaan warganya," kata Jerome Polin.

Apalagi ketika gubernur itu menyebut kabut asap belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Warga Kalimantan mungkin sehari-hari pakai tabung oksigen dengan bejibun air purifier. Sudahlah nirempati, inkompeten, jahat pula!" tambah Jerome Polin.

Kreator konten berdarah Batak itu menilai, salah satu cara efektif agar para pejabat melakukan tugasnya dengan baik adalah dengan mencabut fasilitas dan hak istimewa mereka.

Dengan begitu, mereka bisa merasakan kesulitan masyarakat setiap hari.

Pun, Jerome Polin mengungkapkan, jika para pejabat negara dan daerah bisa berempati dengan penderitaan rakyat maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

"Enggak perlu bertindak ekstra buat memadamkan kebakaran hutan karena enggak merasakan dampaknya. Lebih parahnya, ada gubernur yang malah kabur (ke luar negeri) di tengah permasalahan karhutla," pungkas Jerome Polin.

Melansir berbagai sumber, Kamis (15/10/2026), anak mendiang Doddy Katamsi, Chika, mengatakan bahwa sang ayah mengembuskan napas terakhir di RSUI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis pukul 13.15 WIB.

"Doddy Keswara Kartikajaya bin Amoroso Katamsi pada hari ini, Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 13.15 WIB di RSUI Depok. Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum," ujar Chika.

Sebagai informasi, Doddy Katamsi merupakan musisi dan penyanyi rock kelahiran 10 Juni 1967.

Ia pernah menjadi vokalis grup musik Elpamas. Selain itu, mendiang juga dikenal sebagai guru vokal bagi sejumlah penyanyi Tanah Air, seperti Ariel NOAH dan Once.

Chika mengungkapkan bahwa jenazah Doddy Katamsi rencananya dimakamkan di TPU Kompleks Hankam Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/10/2026).

Saat ini, jenazah Doddy Katamsi masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Meruyung, Depok.

Namun, hingga saat ini, belum diketahui penyebab meninggalnya musisi berusia 59 tahun tersebut.

Seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK dan SLB sederajat diimbau menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terhitung mulai tanggal 16 hingga 21 Oktober 2026.

Kebijakan strategis ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 400.3/106/DISDIK/X/2026 yang ditandatangani secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, di Medan, Kamis (15/10/2026).

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan para peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan dari bahaya paparan polusi asap.

Dalam edaran tersebut dijelaskan, selama masa PJJ berlangsung, para siswa menjalankan kegiatan belajar dari rumah menggunakan platform digital yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah.

Para guru diimbau untuk memberikan materi pembelajaran secara proporsional dan tidak memberatkan beban murid.

Selain itu, sistem kerja guru dan tenaga kependidikan dialihkan menjadi Work From Home (WFH). Sementara itu, para orang tua diminta turut aktif mengawasi anak-anaknya agar tetap berada di dalam rumah selama jam belajar serta membatasi aktivitas di luar ruangan.

Guna memastikan efektivitas kebijakan ini, Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan memantau pelaksanaan PJJ dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.

Evaluasi berlanjut akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan indeks kualitas udara di wilayah Sumatera Utara.

Cabang Dinas Wilayah I Siapkan Edaran ke Sekolah

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah I (meliputi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang), David Eltom Nainggolan, S.STP., M.SP., menegaskan pihaknya sedang merampungkan penyesuaian surat edaran teknis untuk diteruskan ke seluruh sekolah jenjang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di wilayahnya.

"Sebelumnya kami sudah mengimbau pihak sekolah agar para siswa dan guru wajib menggunakan masker sebagai langkah antisipasi awal terhadap dampak asap kebakaran hutan," ujar David saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (15/10/2026) malam.

David menambahkan, surat pemberitahuan teknis pelaksanaan PJJ dari Cabang Dinas Wilayah I disiapkan agar dapat segera diterapkan serentak sesuai jadwal yang disepakati.

"Malam ini sedang kami siapkan surat dari Cabang Dinas Wilayah I ke sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta. Pelaksanaan PJJ dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 16 Oktober hingga 21 Oktober 2026," pungkasnya. (**)

Operasi gabungan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu menyasar dua lokasi indekos di Jalan Diponegoro, masing-masing berada di Desa Miga dan Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli.

Kegiatan diawali dengan apel persiapan yang dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Nias, IPTU Karib Zega, S.I.P., M.H., didampingi Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satresnarkoba, Ipda Alexander Taringan.

Usai apel, personel gabungan langsung bergerak menuju lokasi pertama di Desa Miga. Petugas melakukan pemeriksaan dan mengamankan dua perempuan dewasa yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika.

Kedua perempuan tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal, termasuk tes urine untuk mendeteksi kemungkinan penggunaan narkotika.

Operasi selanjutnya menyasar rumah indekos di Desa Sifalaete. Di lokasi kedua, petugas kembali mengamankan seorang perempuan dewasa untuk menjalani pemeriksaan serupa.

Ketiga perempuan yang diamankan masing-masing berinisial EZ (20), warga Desa Labuhan Bazau, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan; WAM (25), warga Desa Buntu Bayu Panei Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun; serta MNM (21), warga Desa Pasar Sidang, Kecamatan Sarudik, Kota Sibolga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine awal, ketiganya dinyatakan positif mengandung metamfetamin (MET). Meski demikian, hasil tes urine tersebut belum dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam peredaran gelap narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Nias, IPTU Karib Zega, mengatakan ketiga perempuan tersebut telah dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Nias guna menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

"Ketiganya saat ini sudah dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Nias untuk menjalani proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," ujar IPTU Karib Zega.

Operasi Sarang Narkoba tersebut melibatkan personel gabungan dari Satresnarkoba, Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), Satuan Samapta, Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Nias, serta personel BNNK Gunungsitoli.

Sementara itu, Kapolres Nias AKBP Ponzi Indra, S.Kom., S.I.K., M.Tr.Mil., menegaskan bahwa Operasi Sarang Narkoba merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penguatan koordinasi antara kepolisian, BNNK, dan masyarakat.

"Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama. Polres Nias akan terus meningkatkan upaya penindakan dan pencegahan secara profesional, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta memperkuat sinergi dengan BNNK Gunungsitoli dan seluruh elemen masyarakat," tegas Kapolres.

AKBP Ponzi Indra juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat tinggalnya.

Ia menekankan pentingnya kerja sama masyarakat dan aparat penegak hukum agar informasi mengenai dugaan aktivitas narkotika dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur.

"Polisi Bersama Masyarakat kami wujudkan melalui kehadiran personel di tengah masyarakat, respons cepat terhadap laporan warga, serta langkah konkret menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika," pungkas AKBP Ponzi Indra.

Selain itu, intervensi pemerintah jangan hanya dilakukan ketika harga melonjak, tetapi harus menjadi langkah rutin untuk melindungi daya beli masyarakat.

Rudi mengatakan, intervensi yang dilakukan TPID Sumut hingga menekan harga Cabai Merah menjadi Rp55.000/Kg dan daging ayam potong Rp35.000/Kg patut dilanjutkan. Namun, pemerintah harus memastikan penurunan harga tersebut bertahan dan dirasakan masyarakat secara luas.

Menurutnya, langkah intervensi yang dilakukan di sejumlah pasar di Kota Medan dan sekitarnya merupakan upaya untuk mengendalikan kenaikan harga pangan.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut perlu diukur melalui pemantauan harga setelah kegiatan intervensi selesai.

"Intervensi jangan hanya sesaat. Pemerintah harus hadir secara berkelanjutan, terutama di daerah yang harga Cabai mlMerah dan Ayam potongnya masih tinggi. Jangan sampai harga turun ketika ada operasi pasar, tetapi kembali melonjak setelah kegiatan berakhir," tegas Rudi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (15/10/2026).

Rudi menilai, pengendalian harga pangan tidak cukup hanya dengan menggelar intervensi pasar. TPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga di tingkat pedagang dan konsumen.

Menurutnya, kenaikan harga Cabai Merah dan daging ayam potong sangat dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus berorientasi pada kepentingan konsumen tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha petani dan pedagang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta TPID melakukan pemetaan terhadap pasar-pasar yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. Dengan demikian, intervensi dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar dilakukan di lokasi tertentu untuk memenuhi agenda kegiatan.

"Jangan hanya melihat harga di pasar yang menjadi lokasi intervensi. Pantau juga pasar lainnya. Pemerintah harus mengetahui apakah penurunan harga benar-benar terjadi secara merata atau hanya di titik-titik tertentu," tandasnya.

Rudi menambahkan, koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bank Indonesia, serta Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut perlu diperkuat.

Dia berharap pasokan komoditas dari kelompok petani dapat terus ditingkatkan agar intervensi tidak hanya mengandalkan kegiatan penjualan dengan harga khusus. Rantai distribusi juga harus diperbaiki sehingga komoditas dapat sampai ke pasar dengan biaya yang lebih efisien.

Sebelumnya, TPID Sumut melakukan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong di sejumlah pasar di Medan dan sekitarnya, Senin (12/10/2026).

Kegiatan tersebut menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyebutkan harga cabai merah yang sebelumnya berkisar Rp70.000-Rp80.000/kg turun menjadi Rp55.000/kg.

Sementara harga ayam potong yang sebelumnya Rp40.000-Rp50.000/kg turun menjadi Rp35.000/kg.

Intervensi antara lain dilakukan di Pasar Sukaramai, Pasar Palapa atau Brayan, Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pasar Delitua, Pasar Tanjung Morawa, dan Pasar Kampung Lalang.

Rudi berharap TPID Sumut tidak berhenti pada keberhasilan menurunkan harga dalam kegiatan intervensi tersebut. Pemerintah perlu menyusun evaluasi berkala dan langkah antisipasi agar gejolak harga pangan tidak terus berulang.

"Keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya diukur dari turunnya harga saat intervensi, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga harga tetap terjangkau dalam jangka panjang. Masyarakat membutuhkan kepastian harga, bukan sekadar penurunan sementara," pungkasnya. (**)

Peluncuran dilakukan secara daring melalui Zoom, yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Sebanyak 33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program ini diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.

Bobby Nasution mengatakan, program bus perintis gratis merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memperluas aksesibilitas transportasi bagi pelajar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan layanan angkutan umum.

"Kita harapkan program ini dapat membantu pelajar, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, agar lebih mudah menjangkau sekolah tanpa terbebani biaya perjalanan," ujarnya.

Menurut Gubsu, pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus didukung dengan kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk sarana transportasi yang aman bagi pelajar.

Bobby juga berpesan agar para pelajar menjaga perilaku selama menggunakan bus, bersikap baik dan sopan, serta mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan menuju maupun dari sekolah.

"Bus yang dioperasikan telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Anak-anak kita terpantau dari keberangkatan hingga kembali kerumah. Kami minta pelajar turut menjaga fasilitas dan bersikap sopan selama menggunakan layanan," harapnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluncuran layanan bus perintis gratis di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

Menurut Taufik, enam unit bus yang dialokasikan untuk Kabupaten Asahan akan sangat membantu siswa dari sejumlah desa yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh, yakni sekitar 25 hingga 29 kilometer menuju sekolah. Sebagian pelajar bahkan masih mengandalkan sepeda motor untuk menempuh perjalanan tersebut.

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Taufik juga mengapresiasi dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan. Ia berharap peningkatan akses jalan yang dibarengi dengan penyediaan angkutan pelajar dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas pendidikan maupun pengangkutan hasil pertanian.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan konektivitas transportasi.

Secara keseluruhan, layanan ini menjangkau lima kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah. Sebanyak 1.008 pelajar tercatat sebagai penerima manfaat subsidi angkutan tersebut.

Untuk Kabupaten Asahan, dialokasikan enam unit bus yang melayani dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat. Kabupaten Batubara juga memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat.

Sementara itu, Kabupaten Padanglawas Utara mendapat enam unit bus yang melayani satu kecamatan dan tiga sekolah, dengan 240 siswa penerima manfaat. Kabupaten Samosir memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 10 sekolah, dengan 192 siswa penerima manfaat.

Adapun Kabupaten Nias Utara mendapat alokasi terbanyak, yakni sembilan unit bus yang melayani lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 siswa penerima manfaat.

Yuda menjelaskan, seluruh armada tersebut menempuh perjalanan hingga 2.128 kilometer setiap hari. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Dinas Perhubungan Sumut akan melakukan evaluasi rute dan validasi data secara berkala, sehingga jadwal keberangkatan serta kapasitas angkutan tetap sesuai dengan kebutuhan pelajar.

Selain itu, operasional layanan dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut. Program ini juga direncanakan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumut pada 2029.

Peluncuran tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut dan Kabupaten Asahan, Forkopimda Asahan, kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua siswa. (**)

Para mitra kerja, khususnya dinas yang menangani pembangunan infrastruktur dan sumber daya air, diminta memaksimalkan pengerjaan proyek agar selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH didampingi anggota Komisi D, Viktor Silaen SE MM mengatakan pihaknya belum melihat pelaksanaan sejumlah kegiatan di lapangan berjalan secara optimal. Padahal, waktu pelaksanaan anggaran terus berjalan dan tahun anggaran segera berakhir.

Hal itu disampaikan Timbul Jaya Sibarani merespon hasil rapat dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (13/10/2026) lalu.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, DPRD Sumut akan mengundang seluruh mitra kerja Komisi D untuk membahas perkembangan pelaksanaan proyek, sekaligus menggali kendala yang menyebabkan pengerjaan belum berjalan maksimal.

"Kami belum melihat kegiatan-kegiatan itu dikerjakan secara optimal oleh pihak ketiga. Karena itu, kami akan mengundang seluruh mitra kerja Komisi D untuk mendorong percepatan pengerjaan. Progresnya akan terus kami pantau dan awasi agar sesuai dengan target pekerjaan," terangnya.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut X meliputi Koga Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun ini juga menegaskan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD dalam memastikan program pembangunan yang telah dianggarkan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Timbul Jaya menjelaskan, Komisi D tidak hanya akan meminta laporan administratif mengenai perkembangan proyek, tetapi juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Dengan demikian, kondisi riil pengerjaan dapat diketahui, termasuk persoalan yang dihadapi pelaksana proyek.

Pihaknya juga akan meminta penjelasan secara terperinci mengenai lokasi kegiatan yang belum berjalan optimal, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara terarah dan tidak hanya berdasarkan laporan di atas kertas.

"Kami perlu mengetahui pekerjaan mana saja yang belum maksimal dan apa kendalanya di lapangan. Karena itu, kami akan turun dan terus memantau perkembangan berbagai pekerjaan tersebut," tandasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Komisi D terlebih dahulu akan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

DPRD ingin mengetahui apakah keterlambatan disebabkan persoalan teknis, kendala di lapangan, atau faktor lain yang membutuhkan penyelesaian bersama.

Menurutnya, apabila ditemukan hambatan, pemerintah daerah bersama pihak pelaksana perlu segera mencari solusi agar pekerjaan tidak semakin tertunda. Namun, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan komitmen dan jadwal yang ditetapkan, hal itu harus menjadi perhatian serius.

Komisi D, lanjutnya, juga akan mencermati perkembangan penyerapan anggaran karena realisasi belanja yang belum optimal dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan.

Ia berharap seluruh mitra kerja, termasuk Dinas SDA dan instansi terkait lainnya, segera mengevaluasi kegiatan masing-masing serta memastikan pekerjaan yang telah dianggarkan benar-benar dilaksanakan secara maksimal.

"Ini masih menjadi bagian dari tugas dan fungsi dewan. Kami ingin mengetahui kendalanya, kemudian bersama-sama mencari jalan keluar. Yang terpenting, pekerjaan harus dimaksimalkan dan progresnya terus dipantau," tegasnya.

Komisi D DPRD Sumut memastikan pengawasan terhadap proyek infrastruktur akan terus dilakukan melalui rapat evaluasi dan kunjungan lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. (**)

Selain itu, kepala daerah juga diminta mengambil langkah antisipasi menyusul masuknya kabut asap ke wilayah Sumut. Sebagai upaya melindungi kesehatan peserta didik, Bobby meminta penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa SMA, SMK, dan SLB mulai Jumat (16/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan Bobby Nasution di sela-sela peluncuran operasional bus perintis gratis bagi pelajar di halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Bobby menjelaskan, penerapan PJJ merupakan langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, ia menegaskan kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung.

"Untuk SMA, SMK, dan SLB, mulai besok saya harapkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby.

Selain penerapan PJJ, Bobby juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota mengambil langkah antisipasi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Bupati/walikota juga kami harapkan terus memantau perkembangan kondisi udara. Kita imbau juga masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker," terangnya.

Sebagai bagian dari upaya penanganan kabut asap, Pemprovsu elah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Upaya tersebut telah dilakukan di Kabupaten Samosir dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lainnya.

"Kita telah mencoba modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Samosir dan direncanakan untuk dilanjutkan di daerah lain," sebutnya.

Pemprovsu juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penanganan kabut asap, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pendukung untuk mengurangi dampaknya.

"Kita juga bersinergi dengan Provinsi Sumsel terkait pemanfaatan teknologi pendukung pengurangan asap," jelasnya. (**)

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA menegaskan, penanganan kabut asap tidak boleh berhenti pada imbauan.

Pemerintah harus memastikan tingkat pencemaran udara diketahui secara terukur agar kebijakan perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara tepat.

"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memantau kualitas udara. Pengukurannya harus rutin dan berkala karena tingkat pencemaran bisa berubah setiap waktu," ujar Yahdi kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (15/10/2026).

Yahdi menjelaskan, pemantauan kualitas Permen LHK no. P.14/2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) ya g menetapkan ada beberapa parameter pencemar utama: CO (Carbon Monooksida), NO2 (Nitrogen dioksida), SO2 (Sulfur Dioksida), O3 (Ozon), HC (Hidro Carbon) dan Particulate Matter ukuran 10, 2.5 dan 0.1mikrometer (PM10, PM2,5 dan PM1.0). Untuk Indeks Standar Kualitas Udara : Baik 1-50, Sedang 51 - 100, Tidak Sehat 101-200, Sangat Tidak Baik 201-300, Bahaya di atas 300.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 5 meliputi Kota Tanjung Balai, Asahan, dan Kabupaten Batubara itu mengatakan, dampak Karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan hidup, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan di setiap tingkatan pemerintahan perlu berkoordinasi untuk mengukur tingkat pencemaran sekaligus mengantisipasi risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap.

Soalnya, lanjut Yahdi, asap hasil pembakaran dapat membawa berbagai polutan, termasuk karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), serta partikel halus yang dapat masuk ke saluran pernapasan.

Tingkat paparan dan dampaknya perlu diketahui melalui pengukuran kualitas udara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut ini menilai, pengukuran tersebut penting sebagai dasar untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat, terutama apabila kualitas udara sudah berada pada tingkat yang berisiko bagi kesehatan.

"Jangan sampai masyarakat menganggap kondisi udara seperti ini biasa saja. Asap yang terlihat maupun partikel yang tidak kasatmata bisa berdampak terhadap kesehatan. Saya sendiri sudah merasakan tenggorokan tidak nyaman ketika menghirup udara yang berasap," jelasnya.

Yahdi mengingatkan, paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Anak-anak, balita, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan harus mendapat perhatian khusus.

Menurutnya, pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi melalui sekolah, Puskesmas, media massa, dan media sosial. Masyarakat juga perlu mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi paparan asap.

Ia juga mengapresiasi langkah sejumlah sekolah yang telah mengimbau siswa menggunakan masker. Namun, imbauan tersebut perlu diikuti dengan dukungan nyata agar masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, dapat memperoleh masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel.

"Kalau masyarakat diwajibkan memakai masker, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana mereka mendapatkannya. Jangan hanya mengimbau, tetapi tidak memberikan dukungan," ujarnya.

Yahdi mendorong pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai ketentuan, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD apabila memenuhi persyaratan penggunaannya, untuk mendukung penanganan darurat kabut asap.

Bantuan masker, tambahnya, perlu diprioritaskan bagi kelompok rentan dan masyarakat yang harus tetap beraktivitas di luar rumah. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai penggunaan masker disampaikan dengan benar.

Selain itu, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan fisik berat dan olahraga ketika kualitas udara memburuk. Pintu dan jendela rumah sebaiknya ditutup saat asap pekat masuk ke lingkungan, sedangkan warga yang mengalami gangguan pernapasan perlu segera mencari pertolongan medis.

Yahdi juga meminta puskesmas meningkatkan pemantauan terhadap kelompok rentan dan memperluas edukasi mengenai gejala gangguan kesehatan akibat asap.

Masih kata Yahdi, masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi kondisi tersebut tanpa informasi dan perlindungan yang memadai.

Kementerian Lingkungan Hidup melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah menyampaikan imbauan mitigasi dan adaptasi terhadap asap karhutla sejak 24 September 2026.

Namun, ia mempertanyakan sejauh mana imbauan tersebut telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah harus menerjemahkan imbauan itu menjadi tindakan nyata. Pantau kualitas udara, sampaikan informasi kepada masyarakat, lindungi kelompok rentan, dan siapkan langkah penanganan yang diperlukan," katanya.

Selain penanganan dampak kesehatan, Yahdi menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.

Lebih lanjut Yahdi mengungkapkan, bahwa penyelidikan perlu dilakukan secara objektif untuk memastikan sumber kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan apabila hasil penyelidikan menemukan keterlibatan pihak lain.

Yahdi mengingatkan, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar harus dicegah karena berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang berdampak luas terhadap masyarakat.

"Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret dan tegas untuk menindak siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus dijalankan sesuai ketentuan," tegasnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api setelah kebakaran meluas, tetapi juga memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Bagi Yahdi, penanganan karhutla harus berjalan dalam dua arah sekaligus, yakni melindungi masyarakat dari dampak asap yang sedang terjadi dan memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran diproses sesuai hukum.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pada saat yang sama, penyebab kebakaran harus diusut dan pelakunya ditindak tegas agar kejadian seperti ini tidak terus berulang," pungkasnya. (**)

‎"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kejaksaan terhadap kemajuan dunia pendidikan melalui penguatan pemahaman hukum, pendampingan preventif, serta upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Toba Tommy Eko Pradityo dalam keterangan tertulis yang diterima di Medan, Kamis (15/10/2026).

‎Tommy mengatakan, penerangan hukum tersebut membahas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan anggaran sesuai peruntukannya, pelaksanaan program revitalisasi sekolah, serta pencegahan tindak pidana korupsi.

‎"Para kepala sekolah diharapkan dapat memahami ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pengelolaan anggaran pendidikan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

‎Kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Toba tersebut dihadiri Kepala Kejari Toba Muslih, didampingi Tommy Eko Pradityo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Natanael Parhusip, serta Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agnes Rosana.

‎Dalam kegiatan itu, jajaran Kejari Toba memberikan pemaparan materi sesuai bidang tugas masing-masing untuk memperkuat pemahaman para kepala sekolah mengenai aspek hukum pengelolaan anggaran pendidikan, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

‎"Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, kami menegaskan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai mitra strategis dunia pendidikan melalui edukasi dan pencegahan," kata Tommy.

‎Ia berharap, pemahaman hukum yang baik dapat memberikan kejelasan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas secara profesional sekaligus membantu mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

‎Kejari Toba berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Toba melalui penguatan kesadaran hukum dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

‎"Dengan semangat Jaksa Sahabat Pendidik, kejaksaan hadir untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang berintegritas, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta pemanfaatan program pembangunan pendidikan secara optimal demi kepentingan peserta didik dan masa depan generasi bangsa," ujarnya.

Dugaan sengatan listrik dari mesin pompa air menjadi salah satu kemungkinan yang tengah menjadi perhatian. Namun, penyebab pasti meninggalnya korban belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pemeriksaan medis serta pendalaman lebih lanjut.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB saat kegiatan olahraga berlangsung di lingkungan sekolah. Korban diduga berada di sekitar mesin pompa air yang terletak di dekat rumah penjaga sekolah.

Seorang guru bernama Fitri Hayati (46) menemukan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu diketahui, korban segera mendapatkan pertolongan dan dibawa ke puskesmas untuk penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Meta Medika. Namun, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

Polisi Lakukan Pemeriksaan Awal

Informasi mengenai kejadian tersebut diterima jajaran kepolisian sekitar pukul 12.00 WIB melalui Bhabinkamtibmas Aipda Reki Susanto, setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Purwodadi.

Sekitar pukul 12.40 WIB, Pamapta, Padal Ipda DL. Simanjuntak, Tim Identifikasi Polres Padangsidimpuan, dan personel piket fungsi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penanganan awal serta mengumpulkan informasi.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky melalui Kapolsek Padangsidimpuan Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti, S.H., menangani informasi awal peristiwa tersebut bersama personel terkait.

Sejumlah saksi telah terdata untuk dimintai keterangan, di antaranya Fitri Hayati yang pertama kali menemukan korban, Dody Hasym (33), dan Mhd. Arifin Nasution (31).

Keterangan para saksi diperlukan untuk menyusun kronologi kejadian, termasuk aktivitas korban sebelum ditemukan, kondisi lingkungan sekolah, serta upaya pertolongan yang diberikan.

Pihak keluarga meminta pemeriksaan visum untuk memperoleh kejelasan mengenai penyebab meninggalnya korban.

Sekitar pukul 14.00 WIB, korban dibawa ke RSUD Kota Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan sesuai permintaan keluarga.

Dalam informasi pemeriksaan awal yang diterima, terdapat sejumlah luka dan memar pada beberapa bagian tubuh korban, antara lain di tangan, punggung, pipi, dan bahu. Temuan tersebut memerlukan penilaian medis untuk mengetahui karakteristik luka dan kemungkinan kaitannya dengan peristiwa yang dialami korban.

Adanya luka atau memar tidak serta-merta membuktikan penyebab kematian maupun memastikan bagaimana luka tersebut terjadi. Karena itu, hasil pemeriksaan medis perlu dikaitkan dengan keterangan saksi dan temuan di lokasi kejadian.

Selain dugaan sengatan listrik, informasi awal mengenai kondisi korban sebelum ditemukan juga masih perlu diklarifikasi. Pemeriksaan terhadap mesin pompa air, kabel, sumber listrik, dan instalasi di sekitarnya dapat membantu memastikan apakah terdapat potensi bahaya yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban berdasarkan informasi yang tersedia.

Berdasarkan data pemantauan terbaru, konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 di ibu kota Sumatera Utara ini telah menembus angka 116,3 mikrogram per meter kubik ($mu g/m^3$), yang jauh melampaui ambang batas aman nasional.

Angka tersebut lebih dari dua kali lipat nilai ambang batas baku mutu udara ambien nasional sebesar $55 mu g/m^3$, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII.

Berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) per 14 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kualitas udara di kawasan Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, tercatat berada pada kategori tidak sehat dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 136. Sementara itu, kawasan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Johor, terpantau berada pada kategori sedang dengan ISPU 83.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya, menjelaskan bahwa partikel polutan PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan.

"Paparan partikel tersebut berisiko memicu gangguan kesehatan serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan," ujar Surya.

Menanggapi situasi ini, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas langsung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara yang terbawa angin dari wilayah lain akibat kebakaran hutan.

"Saya mengajak masyarakat agar mengurangi aktivitas berat di luar ruangan, terutama ketika udara tampak pekat atau jarak pandang menurun. Gunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah dan hindari pembakaran sampah yang dapat memperburuk kualitas udara," tegas Rico.

Langkah cepat Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui instansi terkait turut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Medan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, mendorong agar pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diiringi dengan langkah antisipasi konkret di lapangan.

Kasman meminta agar informasi mengenai kondisi kualitas udara diperbarui secara berkala dan mudah diakses oleh publik.

Selain itu, ia juga mendorong adanya koordinasi erat antara DLH, Dinas Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus gangguan kesehatan akibat kabut asap.

"Informasi kualitas udara harus transparan. Masyarakat perlu mengetahui kondisi udara di lingkungan sekitar serta langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi kesehatan keluarga mereka," pungkas Kasman.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kawasan resapan air, serta mempertahankan ketersediaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti mengatakan, kegiatan reboisasi tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremoni penanaman pohon, tetapi harus dilanjutkan dengan pemeliharaan dan perawatan secara berkesinambungan.

"Jangan hanya sebatas seremoni. Kegiatan ini harus berkesinambungan, mengingat masih banyak aktivitas penebangan pohon yang dapat merusak lingkungan dan berpotensi mengakibatkan bencana alam," ujarnya dalam kegiatan reboisasi di kawasan Sibolangit, Rabu (14/10/2026).

Ardian mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga serta merawat pohon yang ditanam.

Menurutnya, kelestarian kawasan sumber mata air merupakan tanggung jawab bersama karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan pasokan air.

Dia berharap, penanaman 1.000 pohon tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, terutama dalam menjaga kawasan resapan air agar tetap berfungsi dengan baik.

Program reboisasi Perumda Tirtanadi tahun 2026 dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Desa Sibolangit, Desa Rumah Sumbul, Desa Ajijulu, Desa Sugihen , dan Desa Merdeka. Berdasarkan jadwal kegiatan, penanaman pohon dilakukan di Rumah Sumbul dan Lau Melas, sedangkan di Desa Merdeka dilaksanakan penyerahan bibit secara simbolis kepada pemerintah desa.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merdeka, Sempakata Surbakti, menyambut positif kegiatan reboisasi yang dilaksanakan Perumda Tirtanadi.

Dia menilai program tersebut sejalan dengan upaya menjaga lingkungan dan kelestarian sumber air di kawasan desa.

Sempakata mengatakan, masyarakat setempat turut dilibatkan dalam kegiatan penanaman pohon. Setelah penanaman selesai, tanggung jawab pemeliharaan bibit akan dilakukan bersama masyarakat dan perangkat desa.

Dia berharap keterlibatan masyarakat tidak hanya berlangsung saat kegiatan penanaman, tetapi juga berlanjut dalam perawatan dan pengawasan pohon agar dapat tumbuh dengan baik.

Menurutnya, sinergi antara Perumda Tirtanadi, pemerintah desa, dan masyarakat diperlukan agar program penghijauan memberikan manfaat nyata serta dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Kepala Desa Sibolangit, Samiran Ketaren, berharap program reboisasi tersebut dapat memperkuat hubungan dan kerja sama antara Perumda Tirtanadi dengan pemerintah desa.

"Kami berharap Perumda Tirtanadi dan Desa Sibolangit dapat terus bersinergi sehingga visi dan misi dalam menjaga lingkungan serta kelestarian sumber air dapat berjalan bersama," ujarnya.

Melalui program reboisasi ini, Perumda Tirtanadi diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari tingkat pertumbuhan pohon dan keberlanjutan pemeliharaannya.

Adapun pohon yang ditanam meliputi bibit dan pohon seperti gaharu, sengon, durian, alpukat, mahoni, beringin serta aren yang ditanam di kawasan resapan air sumber mata air yang menjadi sumber produksi air di Desa Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Desa Rumah sumbul Kabupaten Deli Serdang, Desa Ajijulu Kabupaten Karo, Desa Sugihen Kabupaten Karo, dan Desa Merdeka Kabupaten Karo. (**)

Salah satu hasil pembinaan tersebut terlihat dari keikutsertaan produk UMKM binaan PT DPM, yakni Kopi Sinaok serta aneka keripik pisang dan singkong, yang turut dipromosikan melalui stan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Dairi pada ajang INACRAFT October Vol. 5 Tahun 2026.

Pameran yang berlangsung pada 7–11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, itu menjadi kesempatan bagi produk olahan masyarakat Dairi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus memperkenalkan potensi komoditas lokal ke pasar nasional.

Melalui ajang tersebut, hasil pertanian dan olahan rumahan masyarakat Dairi tidak hanya diperkenalkan sebagai komoditas daerah, tetapi juga sebagai produk bernilai tambah yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program PPM, PT DPM menerapkan pola pendampingan dari sektor hulu hingga hilir. Pembinaan dimulai dengan peningkatan kapasitas petani melalui bantuan bibit kopi, kakao, dan durian, termasuk pendampingan pemeliharaan tanaman untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat.

Sementara di sektor hilir, perusahaan memberikan perhatian terhadap pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga dan pelaku UMKM di Parongil serta wilayah sekitarnya. Mereka didorong mengembangkan keterampilan mengolah hasil bumi menjadi produk makanan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai pelatihan pengolahan pangan dan pengembangan produk UMKM dengan melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Dairi.

Pada September 2026, misalnya, PT DPM memfasilitasi pelatihan teknik penyangraian atau roasting kopi untuk meningkatkan keterampilan pengolahan sekaligus mempertahankan karakter cita rasa kopi lokal.

Selain pengolahan kopi, perusahaan juga memberikan pendampingan pembuatan dan pengemasan aneka keripik rumahan. Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kebersihan proses produksi, menjaga kerenyahan dan daya simpan produk, serta memperbaiki tampilan kemasan agar lebih menarik bagi konsumen.

Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai jual hasil pertanian masyarakat. Komoditas yang sebelumnya lebih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah didorong untuk diolah menjadi produk siap konsumsi dengan identitas dan karakter khas Dairi.

Chief Legal and External Relations PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin, mengatakan pengembangan ekonomi masyarakat membutuhkan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga membuka peluang pemasaran.

"Melalui program PPM, kami ingin mendorong pengembangan usaha masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi budidaya di ladang, tetapi juga menyentuh kreativitas dapur rumahan ibu-ibu pelaku UMKM di Parongil. Kami mendampingi dari peningkatan keterampilan pengolahan, efisiensi produksi, hingga membuka akses pasar seperti ajang INACRAFT ini. Harapan kami, masyarakat tidak hanya menghasilkan panen mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi," ujar Radianto dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Menurut Radianto, promosi Kopi Sinaok dan aneka keripik rumahan dalam pameran berskala nasional merupakan salah satu langkah untuk memperkenalkan produk binaan kepada calon konsumen sekaligus membuka kesempatan pengembangan jaringan pemasaran.

"Kami berharap keikutsertaan dalam pameran ini menjadi pijakan bagi binaan untuk semakin dikenal dan membuka peluang pasar baru. Bagi kami, pembinaan UMKM tidak berhenti pada pelatihan saja, melainkan harus dikawal hingga produk-produk lokal ini benar-benar bisa menjangkau pasar yang lebih luas," tambahnya.

PT DPM juga menempatkan pengembangan UMKM sebagai bagian dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui delapan pilar utama PPM.

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah hitam dan seng di Kabupaten Dairi tersebut menyatakan tetap menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat meskipun belum memasuki tahap operasi penuh.

Di sektor pendidikan, PT DPM telah memberikan beasiswa kepada 18 putra-putri Dairi untuk melanjutkan pendidikan ke Tiongkok, memberikan apresiasi kepada siswa sekolah dasar berprestasi, serta mendirikan taman baca masyarakat.

Sementara untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi warga, perusahaan melaksanakan pelatihan pertukangan kayu, budidaya ikan air tawar, budidaya dan pengolahan kopi, serta pengembangan usaha kuliner rumahan.

Program pemberdayaan pertanian juga dilakukan melalui penyaluran bibit kopi, kakao, dan durian kepada kelompok tani sebagai bagian dari penguatan potensi ekonomi berbasis komoditas lokal.

Di bidang kesehatan dan sosial, PT DPM menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi balita dan lanjut usia, mendukung perbaikan sarana rumah ibadah, serta membantu peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat.

Khusus pengembangan UMKM, pembinaan terus diarahkan pada peningkatan keterampilan pengolahan, kualitas produk, pengemasan, dan akses pemasaran agar hasil usaha masyarakat di sekitar wilayah kegiatan perusahaan memiliki peluang menjangkau konsumen yang lebih luas.