Mengusung tema "Satu Langkah Investasi, Berjuta Peluang Masa Depan", CMSE 2026 dihadirkan untuk mengajak masyarakat mengenal instrumen pasar modal secara lebih dekat, sekaligus membekali calon investor dengan pengetahuan, perencanaan keuangan yang matang, serta pemahaman akan risiko investasi.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menekankan bahwa pertumbuhan jumlah investor pasar modal di Indonesia harus diimbangi dengan pemahaman dasar investasi yang memadai. Menurutnya, investasi memerlukan persiapan dan konsistensi yang matang dari setiap individu.

"Seperti marathon, investasi bukan sekadar tentang seberapa cepat kita memulai atau seberapa jauh kita ingin melangkah, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, menjaga ritme, dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan," ujar Jeffrey dalam sambutannya pada pembukaan CMSE 2026.

Dia menambahkan bahwa setiap orang memiliki kondisi keuangan dan profil risiko yang berbeda-beda, sehingga masyarakat diimbau untuk memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pesan edukatif ini sejalan dengan kampanye #AkuInvestorSaham yang terus digelorakan BEI untuk mendorong inklusivitas dan kemajuan finansial masyarakat.

CMSE 2026 menyajikan rangkaian acara edukasi yang komprehensif melalui seminar, talk show, serta pameran produk pasar modal. Pada hari pertama, Kamis (5/11/2026), rangkaian acara diisi dengan pembukaan resmi, penganugerahan Galeri Investasi BEI Award 2026, serta seminar utama bertajuk "Indonesia's Economic & Investment Outlook".

Selanjutnya pada hari kedua, Jumat (6/11/2026), acara dirangkai dengan peluncuran Indonesia ESG Bond Index oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), disusul sesi edukasi perencanaan keuangan, pasar modal syariah, dan ragam produk investasi.

Rangkaian acara kemudian ditutup pada hari ketiga, Sabtu (7/11/2026), dengan pembahasan seputar Exchange-Traded Fund (ETF) Emas, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di industri keuangan, hingga sesi inspiratif bersama atlet dan figur publik.

Selain seminar dan diskusi, acara ini juga dimeriahkan oleh 88 booth yang diisi oleh lebih dari 100 tenant. Pengunjung dapat berinteraksi langsung di area pameran untuk menggali informasi dari OJK, SRO beserta anak usahanya, Anggota Bursa, Manajer Investasi, DJPPR Kementerian Keuangan RI, hingga perusahaan binaan IDX Incubator.

Penyelenggaraan CMSE 2026 ini bertepatan dengan tren lonjakan jumlah investor pasar modal domestik.

Berdasarkan data BEI per 15 Oktober 2026, total investor pasar modal Indonesia telah mencapai 32.723.392 Single Investor Identification (SID), di mana 10.301.974 SID di antaranya merupakan investor saham.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Sumut, Titiek Sugiharti saat menghadiri Rapat Kerja Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (5/11/2026).

"Melalui langkah ini, peran Posyandu diseluruh wilayah kabupaten/kota di Sumut diperluas. Sehingga tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan seperti menimbang balita atau imunisasi, melainkan terintegrasi sebagai ujung tombak pemenuhan pelayanan dasar masyarakat," tukasnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, transformasi Posyandu mencakup enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Pada kesempatan yang sama, Pengurus TP Posyandu Kemendagri Yudhi Timor Bini Prakoso menyampaikan bahwa transformasi Posyandu dilakukan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Posyandu kini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan, menghubungkannya dengan layanan pemerintah, sekaligus memastikan pelayanan tersebut benar-benar hadir di tengah masyarakat.

"Posyandu menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan," sebutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia didominasi kelompok anak usia 0–4 tahun dengan jumlah mencapai 22.741.968 jiwa. Kelompok tersebut mayoritas berasal dari Generasi Alpha, sementara bayi yang lahir pada 2025 menjadi angkatan pertama Generasi Beta.

"Posyandu harus berubah. Maka posyandu harus bertransformasi. Data Posyandu di seluruh Indonesia saat ini 238.666 dengan jumlah kader sebanyak 1.250.685 orang. Di Provinsi Sumut terdapat 10.472 posyandu dengan jumlah kader 49.152 orang," terangnya.

Menurutnya, transformasi Posyandu juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, daerah, dan desa. Keberadaan Posyandu diharapkan dapat mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Selain itu, transformasi Posyandu turut diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Rapat kerja tersebut dihadiri seluruh Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota se-Sumut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumut Muhammad Suib, serta sejumlah undangan lainnya. (**)

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Apresiasi tersebut disampaikan Surya saat menghadiri kegiatan penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026, di Kabupaten Asahan, Kamis (5/11/2026).

Surya menegaskan, keberhasilan Kabupaten Asahan merupakan hasil komitmen dan kerja bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi.

"Selamat kepada Kabupaten Asahan atas capaian nilai 97,30 dengan kategori Istimewa. Semoga prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ujar Surya.

Ia menegaskan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, upaya pencegahan korupsi harus terus diperkuat melalui transparansi pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan yang efektif, serta pembangunan budaya kerja antikorupsi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, penilaian Kabupaten/Kota Ber-AKSI mencakup lima komponen utama dengan 15 indikator.

Kelima komponen tersebut meliputi penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, budaya antikorupsi, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Asahan yang memiliki 23 tenant untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan.

Meski meraih kategori Istimewa, KPK tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi untuk ditindaklanjuti. Salah satunya terkait kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan masih terdapat 11 pejabat yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.

KPK juga mengingatkan agar komitmen antikorupsi tidak sekadar diwujudkan melalui pemenuhan dokumen dan kegiatan seremonial, tetapi harus diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Wagubsu berharap, capaian Kabupaten Asahan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya di Sumut untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi agar perbaikan tata kelola pemerintahan berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) terus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (**)

Menurut Ebenejer, persoalan tersebut harus disikapi secara bijaksana dan tidak emosional. Seluruh pihak diminta menahan diri, jangan terprovokasi serta tidak membangun opini yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

"Jangan sampai persoalan ini menimbulkan perpecahan atau kegaduhan. Kita harus tetap menjaga persatuan, stabilitas keamanan, dan suasana yang kondusif. Percayakan proses penanganannya kepada aparat penegak hukum," imbau Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Asahan ini.

Menurut anggota Komisi E ini, masyarakat perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Setiap informasi dan dugaan yang berkembang harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan asumsi maupun spekulasi.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, elite politik, dan pengguna media sosial, tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang sifatnya memprovokasi serta menuduh kelompok tertentu yang ikut terlibat.

"Perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan ini merupakan hal yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut merusak persaudaraan dan persatuan bangsa. Mari kita kedepankan sikap dewasa dan saling menghormati," terangnya kepada wartawan melalui sambunhan telepon dari Medan, Kamis (5/11/2026).

Ebenejer menegaskan, penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Asas praduga tidak bersalah juga harus dihormati sehingga tidak ada pihak yang dihakimi sebelum proses hukum memperoleh kepastian.

Politisi vokal ini juga berharap semua pihak dapat memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara objektif dan mengungkap persoalan tersebut berdasarkan fakta yang sebenarnya.

"Yang terpenting saat ini, menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi. Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," tutup Ebenejer. (**)

Kelima program tersebut meliputi peningkatan promosi, penguatan organisasi, penyelenggaraan pameran, pembinaan dan pendampingan, serta pelatihan. Program ini diharapkan mampu mendorong produk-produk unggulan Sumut semakin dikenal dan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

"Kita ingin produk-produk asal Sumut semakin luas pasarnya, semakin kuat daya saingnya, oleh karena itu selain promosi, kita juga perlu memperkuat organisasi kita, meningkatkan diri di level manajemen," kata Wakil Ketua Dekranasda Sumut Titiek Sugiharti pada Rapat Kerja (Raker) Dekranasda Sumut Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (5/11/2026).

Titiek juga berharap kolaborasi antara Dekranasda Sumut dan Dekranasda kabupaten/kota semakin kuat. Komunikasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan program pada tahun mendatang.

"Saya berharap komunikasi kita semakin baik, sehingga kolaborasi semakin kuat, dengan begitu kita akan lebih mudah memperkenalkan produk-produk kriya Sumut," imbuh Titiek.

Sementara itu, Plh Ketua Dekranasda Sumut Dedi Jaminsyah Putra meminta Dekranasda kabupaten/kota segera berkomunikasi apabila menghadapi kendala, terutama dalam persiapan maupun pelaksanaan berbagai kegiatan dan pameran yang diikuti.

"Ini pesan dari Ibu Ketua, jadi sebelum event atau saat event kendala yang dihadapi bisa segera kita selesaikan," ucap Dedi.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Yuliani Siregar, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran pengurus Dekranasda Sumut dan Dekranasda kabupaten/kota se-Sumut. (**)

Hal itu disampaikan Subandi kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Kamis (5/11/2026)

Menurut Subandi, tindakan dugaan penyadapan ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan berpotensi mengancam keselamatan serta keamanan negara.

"Kita minta aparat hukum, terutama kepolisian, membuka masalah ini seterang-terangnya. Harus jelas apa target dan motif dibalik dugaan penyadapan ini. Apalagi yang disadap mencakup Presiden, petinggi partai, hingga anggota DPR," tegas wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Ia mengkhawatirkan informasi dan data sensitif hasil penyadapan tersebut bocor hingga ke pihak atau negara lain. Hal ini, menurutnya, sangat berbahaya bagi pertahanan dan kebijakan penting pemerintah.

"Bagaimana kalau informasi penting mengenai kebijakan dalam negeri ini sampai ke luar negeri? Ini sangat berbahaya bagi keamanan negara. Penyadapan yang terstruktur, ada perencananya, dan ada targetnya seperti ini bahkan bisa mengarah pada ancaman makar," tandasnya.

Lebih lanjut, Subandi menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan Kapolri yang baru. Ia meyakini pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional dan transparan untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Kita meyakini Kapolri yang baru akan bekerja profesional dan sangat serius untuk menuntaskan permasalahan ini, sehingga isu ini menjadi terang benderang, meredakan kerisauan di masyarakat, serta menjaga nama baik Indonesia di mata internasional," pungkasnya. (**)

Melansir berbagai sumber, Kamis (5/11/2026), kabar itu dibagikan langsung oleh Fanny Ghassani melalui akunnya di Instagramnya.

"Alhamdulillah. Setelah penantian selama 9 tahun," ungkap Fanny Ghassani.

Bintang sinetron Cinta Fitri ini adalah Erwan Agustian Priyambudi. Dan, yang dikandung Fanny Ghassani ini adalah anak pertama mereka.

Dalam unggahannya itu, Fanny Ghassani pun memamerkan fotonya bersama sang suami sambil menunjukkan foto USG-nya.

Perempuan 35 tahun itu lantas mengungkapkan rasa syukurnya. Dia mengaku telah momen ini selama sembilan tahun.

"Akhirnya doa kami terkabulkan," ujar Fanny Ghassani.

Pemain film Sebelum 7 Hari itu lantas memohon doa agar dirinya dan sang calon bayi diberikan kesehatan.

"Mohon doanya agar kami diberikan kesehatan dan kelancaran dalam prosesnya ya teman-teman," pungkad Fanny Ghassani.

Melansir berbagai sumber, Kamis (5/11/2026), konser Raisa ini terkait dengan album ketiganya bertajuk Handmade dan rilis pada 2016 lalu.

"Perasaannya superkaget sih, terutama pas kita pertama kali announce, ya. 10th Anniversary Handmade itu antusiasmenya luar biasa banget dari semua YourRaisa," ujar Raisa.

Raisa memang tak menyangka lagu-lagunya yang ada dalam album Handmade itu masih memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya.

Melihat antusiasme penggemar yang luar biasa, Raisa lantas mencetuskan untuk mengadakan konser bertajuk 'Handmade Night'.

Dan, Raisa menyebut bahwa ini merupakan konsernya yang paling mendadak.

"Paling konser kita yang terdadakan yang seharusnya tidak terjadi juga. Tapi ini pure terjadi karena antusias, 100 persen karena antusiasme YourRaisa gitu. Akhirnya kayak, 'ayo, ayo kita jadiin konser,' begitu," terangnya.

"Sayang momentumnya, sayang banget nih antusiasme orang kalau enggak kita jadiin, begitu," sambung Raisa.

CEO JUNI Records sekaligus eksekutif produser album Handmade, Adryanto Pratono menjelaskan bahwa ide untuk menggelar konser nostalgia itu berawal dari obrolan santai di sela-sela persiapan perilisan piringan hitam atau vinyl.

Siapa sangka bahwa tingginya antusiasme penggemar membuat tiket konser langsung ludes terjual, sehingga konser tersebut akhirnya digelar selama dua hari.

Dan, sebagai informasi, konser Raisa bertajuk Handmade Night diadakan di Graha Bakti Budaya, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, yakni Rabu dan Kamis, 4-5 November 2026.

Melansir berbagai sumber, Kamis (5/11/2026), keikutsertaan Hesti memadamkan karhutla ini tersiarkan di video unggahan Instagram milik salah satu relawan, Ardi, melalui akun @ardiemergency.

"Api Tambeng. Udah disiram muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, tambeng banget!" ujar Hesti dalam percakapan di video tersebut.

Personel Lapor Pak! ini memang bertugas di lahan gambut. Artinya, memadamkan api tidak sesederhana itu.

Sebagai informasi, istilah "tambeng" yang biasa digunakan untuk menggambarkan sosok yang keras kepala.

"Tambeng banget. Ini udah mati di sini, tiba-tiba muncul lagi di situ. Tapi entar kita diemin aja, muncul lagi," tambah Hesti.

Yang jelas, kondisi lapangan yang tak mudah itu diakui Hesti cukup menguras stamina para relawan, terlebih proses pemadaman lahan gambut memang memakan waktu yang tidak singkat.

"Eh, capek, capek banget kalian. Ini udah berapa hari... bisa berhari-hari ya?" tanya Hesti.

Aksi nyata Hesti ini sontak menuai banyak pujian dan simpati dari para netizen.

Banyak yang kagum melihat keberaniannya turun langsung ke medan fisik yang berat demi membantu sesama.

Berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari Transformation & Improvement Summit (TIS) 2026 yang berhasil menghimpun 119 karya inovasi dari 273 inovator di lingkungan INALUM Group, Selasa, 3 November 2026. Jumlah karya meningkat sekitar 63% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin luasnya kontribusi karyawan dalam mengembangkan solusi untuk mendukung kinerja operasional dan daya saing perusahaan.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian dalam TIS 2026 adalah optimalisasi parameter bath pada proses peleburan aluminium, yang bertujuan mendukung pengendalian proses produksi secara lebih optimal. Inovasi lainnya berfokus pada optimalisasi sudut eccentric counterweight untuk mengatasi permasalahan keretakan anoda, salah satu komponen yang digunakan dalam proses produksi aluminium.

Pengembangan inovasi juga dilakukan di luar area produksi, termasuk melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pemodelan keuangan perusahaan serta pengembangan gagasan di bidang energi dan keberlanjutan. Beragam karya tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan efisiensi tidak hanya dilakukan melalui perbaikan proses teknis, tetapi juga melalui penguatan proses bisnis dan pengelolaan sumber daya perusahaan.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menegaskan bahwa inovasi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi perusahaan.

"Keberhasilan inovasi yang sesungguhnya bukan ketika sebuah karya memenangkan kompetisi, tetapi ketika karya tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jangan sampai ide terbaik kita hanya tersimpan sebagai dokumen," ujar Melati.

Dorong Kolaborasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Mengusung tema "Innovate to Elevate: Harnessing Technology in Continuous Improvement", TIS 2026 memperluas cakupan kompetisi dari dua menjadi empat kategori, yakni Teknis Implementasi, Teknis Konseptual, Nonteknis, serta HSE & ESG.

Dari 119 karya inovasi yang mengikuti penjurian, sebanyak 39 karya berasal dari kategori Teknis Implementasi, 40 karya Teknis Konseptual, 13 karya Nonteknis, serta 27 karya HSE & ESG. Perluasan kategori ini membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi karyawan dari berbagai fungsi perusahaan untuk menghadirkan solusi sesuai kebutuhan operasional maupun bisnis.

Penyelenggaraan TIS 2026 turut melibatkan anak Perusahaan INALUM yakni insan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) dan PT Indonesia Aluminium Alloy (IAA). Salah satu rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui TIS Goes to Borneo, yang menghadirkan proses penjurian inovasi di lingkungan PT BAI, di Mempawah, Kalimantan Barat.

Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 12 karya terpilih mengikuti pameran poster inovasi, sementara delapan karya berkompetisi dalam Grand Final TIS 2026 yang berlangsung di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, pada 3 November 2026.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2004, TIS menunjukkan peningkatan partisipasi secara konsisten. Pada tahun pertamanya, tercatat 6 karya dari 9 inovator. Jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 119 karya dari 273 inovator pada 2026, sekaligus menjadi capaian tertinggi selama penyelenggaraan.

Sebagai anggota Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID, INALUM terus mendorong pengembangan inovasi yang dapat diterapkan secara nyata dalam proses produksi maupun pengelolaan bisnis perusahaan. Melalui penguatan budaya perbaikan berkelanjutan, INALUM berupaya meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, serta daya saing industri aluminium nasional.

Kuasa hukum PT Belawan Indah, Dr Darmawan Yusuf SH SE MH M.Pd mengapresiasi ketegasan Kepolisian.

Pimpinan Law Firm DYA – Dr. Darmawan Yusuf & Associates ini menegaskan bahwa langkah ini membuktikan penegakan hukum di Indonesia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

"Sejak awal sudah saya tegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat akan kami kejar pertanggungjawaban hukumnya. Hari ini tersangka telah ditahan. Ini perkembangan hukum yang nyata: tidak ada yang kebal hukum!" ujar Darmawan kepada wartawan di Medan, Kamis (5/11/2026).

Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) berpredikat cumlaude tersebut juga memberikan apresiasi khusus kepada Kapolsek Belawan, AKP Banor Limbong, S.H., beserta jajarannya atas profesionalisme mereka.

Menurutnya, tindakan tegas polisi sejalan dengan program prioritas Kapolri dalam memberantas premanisme.

"Indonesia adalah negara hukum, bukan negara preman. Tidak boleh ada kelompok yang merasa mampu merajai suatu wilayah dengan kekerasan dan intimidasi. Siapa pun pelakunya harus ditindak tanpa pandang bulu," tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong membenarkan penahanan tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi kejahatan dan premanisme.

"Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ungkap AKP Banor Limbong.

Masih Ada Laporan Lain di Polres dan Polda

Darmawan Yusuf memastikan proses hukum tidak berhenti pada penahanan satu tersangka ini. Pihaknya masih mengawal sejumlah laporan polisi lainnya di Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumatera Utara terkait rangkaian konflik antara PT Belawan Indah dan PT Sarana Baja Perkasa (PT SBP).

"Selain di Polsek, masih ada beberapa laporan di Polres dan Polda Sumut yang terus kami kawal sampai tuntas. Hati-hati bagi siapa pun yang diduga menyuruh, mengatur, atau berada di balik peristiwa ini. Jika ditemukan bukti keterlibatan, akan saya kejar sampai ke akar-akarnya," terang praktisi hukum yang aktif memberikan edukasi hukum di media sosial tersebut.

Kasus penyerangan di kawasan PT Belawan Indah sendiri terjadi pada Juni 2026 lalu. Aksi brutal tersebut mengakibatkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka dan sejumlah aset perusahaan mengalami kerusakan.

Sebelum penahanan tersangka ini, perjuangan hukum yang dikawal Law Firm DYA juga membuahkan hasil tegas dari Pemko Medan.

Pada 22 Juli lalu, tim gabungan Satpol PP, Dinas Perkim Cipta Karya Tata Ruang, bersama TNI-Polri merubuhkan tembok sepanjang seratusan meter milik PT SBP yang dibangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di area konflik tersebut. (**)

Dukungan kajian dan riset akademis dinilai penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Timur Tumanggor menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama USU yang membahas Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).

Timur mengungkapkan, proyeksi anggaran tahun 2027 mengalami penurunan signifikan akibat adanya kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tercatat, terdapat kurang salur yang menjadi utang dari tahun 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 Triliun.

Forum strategis tersebut mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dengan para akademisi untuk menginventarisasi persoalan sekaligus merumuskan solusi konkret atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumut, Timur menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama di tengah kompleksitas karakteristik wilayah dan tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah semakin cermat, selektif, dan berorientasi pada hasil (money follows result) dalam mengelola anggaran.

Alokasi belanja harus difokuskan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) maupun program strategis daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar belanja rutin yang minim manfaat publik.

"Setiap Rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan," ujarnya.

Timur juga memaparkan sejumlah fokus pembangunan yang membutuhkan dukungan kajian dan riset akademisi. Diantaranya, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar, meliputi pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Pemprovsu juga mendorong penguatan konektivitas, infrastruktur dasar, dan ketahanan wilayah melalui pemenuhan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.

Selain itu, percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi perhatian, khususnya di kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses, seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut. Upaya tersebut diarahkan melalui model pembangunan kewilayahan berbasis potensi lokal.

Fokus lainnya adalah peningkatan kualitas tata kelolapemerintahan dan efektivitas belanja daerah melalui kajian akademis, evaluasi manfaat program, serta inovasi tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU Hinsar Ambarita menyambut baik kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia menegaskan komitmen USU dalam mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep "Kampus Berdampak".

Menurut Hinsar, selama ini riset kerap berjalan satu arah, yakni dari kampus kepada pengguna. Melalui pendekatan baru, USU justru akan menyerap langsung persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah untuk kemudian dicarikan solusi melalui penelitian ilmiah.

"Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, 'Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?' setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya," ujar Hinsar.

Ia menambahkan, jajaran pimpinan USU saat ini tengah mengarahkan transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Karena itu, hasil inventarisasi permasalahan yang disampaikan kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD tersebut akan diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.

Dengan dukungan sumber daya yang dimiliki USU, yakni sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumut, hasil FGD ini diharapkan dapat melahirkan kerja sama berkelanjutan, rekomendasi kebijakan yang aplikatif, serta solusi konkret bagi berbagai persoalan pembangunan.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah, sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi efektivitas program dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (**)

Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola data sektoral, meningkatkan kualitas informasi pembangunan, sekaligus mempermudah investor mengakses potensi daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Pemanfaatan Portal Satu Data di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Kamis (5/11/2026).

Erwin menjelaskan, aplikasi PASADA telah diluncurkan langsung oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Saat ini, seluruh data statistik sektoral tingkat provinsi telah tersedia dalam portal tersebut.

Ke depan, Pemprovsu berharap pemerintah kabupaten/kota turut berperan aktif menginput dan mengintegrasikan data statistik sektoral masing-masing.

Hingga saat ini, sebanyak 14 pemerintah kabupaten/kota telah terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sehingga dapat langsung berintegrasi dengan PASADA.

Ke-14 daerah tersebut meliputi Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Batubara, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, serta Kota Medan, Pematang Siantar, Padang Sidimpuan, dan Gunung Sitoli.

"Kami berharap kabupaten/kota meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggaraan statistik sektoral sesuai standar dan ketentuan, memperkuat kolaborasi antara BPS, Dinas Kominfo provinsi, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota, memastikan kesiapan infrastruktur keterhubungan dengan SPLP serta sumber daya manusia pengelola portal data daerah, dan menggunakan portal PASADA secara berkelanjutan," bebernya.

Menurut Erwin, keberadaan PASADA memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah. Selain menjadi sumber data terpadu, portal tersebut juga dapat mempermudah calon investor memperoleh informasi mengenai potensi daerah secara cepat dan mudah.

"Misal ada investor dari luar daerah, misalnya yang berminat di sektor pariwisata, Ia dapat langsung mengakses data pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui akun dan laman yang disediakan," imbuhnya.

Karena itu, Pemprovsu terus mendorong peningkatan pemahaman dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan statistik sektoral sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Penguatan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kominfo provinsi, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Kominfo Sumut Ika Hardina Lubis menyampaikan, kegiatan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan statistik sektoral serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui pengelolaan tata kelola data yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, inisiatif tersebut dirancang untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus memperkuat kapasitas pengelola data di tingkat daerah.

"Kita berharap, kegiatan ini bisa mendorong interoperabilitas antara portal Pasada dan portal data kabupaten/kota," tandas kata Ika. (**)

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria yang diduga hendak membeli Narkotika jenis Sabu, sementara bandar utama berhasil melarikan diri ke hutan di sekitar lokasi.

Kapolres Tapteng melalui Kapolsek Sibabangun IPTU Totok Catur menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya aktivitas peredaran Narkotika disatu pondok yang ada di kawasan Desa Anggoli.

Mendapat informasi tersebut, personel PolsekSibabangun yang dipimpin Kanit Reskrim bersama anggotanya langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Sesampainya di lokasi, petugas melihat seorang pria mencurigakan berada di depan pondok dan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan.

Namun, saat penyergapan berlangsung, satu orang lainnya yang berada di bagian belakang pondok berhasil melarikan diri. Petugas sempat melakukan pengejaran ke arah semak-semak, tetapi pelaku kehilangan jejak di tengah gelapnya malam.

Pria yang berhasil diamankan di lokasi diketahui berinisial EF. Dari hasil interogasi awal, EF mengakui kedatangannya ke pondok tersebut untuk membeli Sabu dari seorang pria berinisial SN alias Boho, yang kini masuk dalam pengejaran Polisi.

Tak berselang lama setelah penggerebekan pertama, situasi di sekitar lokasi kembali menarik perhatian petugas. Dua orang pengendara sepeda motor berinisial AP dan AZ tiba dan berhenti tepat di depan pondok.

Petugas yang masih berada di lokasi langsung memeriksa keduanya. Berdasarkan interogasi, AP dan AZ juga mengaku berniat memesan Sabu kepada bandar yang sama, yakni SN alias Boho.

Dalam penggeledahan di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di dalam sebuah tas sandang, seperti 1 paket klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 kaca pilek, 2 pipet bening berbasis merah (diduga sendok Sabu), 1 pipet bening kecil, 10 buah pipet bening kecil.

Selain itu juga ditemukan, 2 paket plastik klip bening kosong, 1 gunting Stainless, 1 gulungan kertas timah rokok, 1 mancis dan uang tunai sebesar Rp220.000 dan Rp397.000 serta dua unit ponsel dari tangan para pembeli.

Guna pengembangan kasus lebih lanjut, ketiga orang yang diamankan yakni EF, AP, dan AZ—beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapteng.

Saat ini, Kepolisian masih mendalami keterangan dari ketiga terduga pembeli tersebut sekaligus memburu keberadaan bandar utama berinisial SN alias Boho yang melarikan diri saat penggerebekan. (**)

Peluang tersebut mengemuka setelah manajemen PSMS Medan melakukan audiensi dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di ruang kerja Wali Kota Medan, Rabu (4/11/2026) siang.

Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk membicarakan kemungkinan PSMS kembali menggunakan Stadion Teladan, yang selama ini memiliki ikatan historis kuat dengan perjalanan klub kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut.

Presiden PSMS Medan, Fendi Jonathan, mengatakan audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan memperkenalkan jajaran manajemen kepada Rico Waas. Apalagi, kepemimpinannya di PSMS kini telah memasuki tahun kedua.

Dalam pertemuan itu, Fendi secara khusus menyampaikan keinginan manajemen agar PSMS memiliki dua stadion yang dapat digunakan sebagai kandang secara bergantian.

"Pertama-tama kita bersilaturahmi dengan Wali Kota sekaligus memperkenalkan diri. Ini kan tahun kedua saya di PSMS Medan. Kita juga membahas terkait Stadion Teladan, apakah memungkinkan PSMS memiliki dua home base," ujar Fendi.

Keinginan tersebut mendapat respons positif dari Rico Waas. Menurut Fendi, Pemerintah Kota Medan bahkan menyatakan dukungan penuh apabila Stadion Teladan nantinya dapat kembali digunakan PSMS untuk menggelar pertandingan resmi.

"Intinya, Pemko Medan tadi mendukung 100 persen PSMS untuk bisa berkandang di Stadion Teladan," ungkap Fendi.

Dukungan tersebut tentu menjadi angin segar bagi PSMS yang selama beberapa musim terakhir lebih banyak menggunakan stadion di luar Kota Medan sebagai kandang.

Namun, keinginan mengembalikan pertandingan PSMS ke Stadion Teladan belum bisa langsung direalisasikan. Sebab, stadion kebanggaan warga Medan itu masih menjalani tahap penyelesaian pekerjaan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Manajemen PSMS memilih menunggu seluruh pekerjaan rampung sebelum membahas lebih jauh mengenai teknis penggunaan stadion maupun bentuk kerja sama dengan Pemko Medan.

Fendi menegaskan, kesiapan stadion menjadi faktor utama sebelum PSMS benar-benar menjadikan Teladan sebagai home base kedua.

"Untuk sementara pengerjaannya masih ada di PUPR dan masih dalam tahap finishing. Setelah semuanya selesai, baru nanti kita bicarakan teknis kerja samanya seperti apa," jelasnya.

Bisa Digunakan Musim Ini atau Menunggu Musim Depan

Pertanyaan berikutnya adalah kapan PSMS bisa kembali menjadikan Stadion Teladan sebagai tempat menjamu lawan?

Fendi belum memberikan kepastian. Manajemen masih akan melihat perkembangan penyelesaian infrastruktur dan kesiapan seluruh fasilitas pendukung sebelum mengambil keputusan.

Ia tidak menutup kemungkinan Stadion Teladan sudah bisa digunakan pada musim kompetisi 2026/2027 apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Namun, jika persiapannya membutuhkan waktu lebih panjang, rencana tersebut bisa direalisasikan pada musim berikutnya.

"Kita lihat nanti. Kalau memang bisa musim ini berkandang di Teladan, tentu bagus. Tetapi kalau belum memungkinkan, bisa saja musim depan. Sebab, ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan," katanya.

Salah satu perhatian utama manajemen adalah kondisi rumput lapangan. Setelah pekerjaan infrastruktur selesai, permukaan lapangan masih perlu mendapatkan pembenahan agar memenuhi kebutuhan pertandingan sepak bola profesional.

Selain rumput, fasilitas pendukung seperti area parkir juga menjadi pertimbangan. Aspek tersebut dinilai penting untuk menunjang kelancaran pertandingan, terutama ketika PSMS menjamu tim-tim dengan jumlah suporter yang besar.

Artinya, dukungan Pemko Medan sudah disampaikan, tetapi realisasi penggunaan Stadion Teladan tetap bergantung pada kesiapan stadion secara keseluruhan.

Dua Stadion, Solusi Menjaga Kualitas Lapangan

Di balik rencana memiliki dua kandang, manajemen PSMS ternyata mempunyai pertimbangan lain yang tidak kalah penting, yakni menjaga kualitas rumput lapangan sepanjang kompetisi.

Selama ini, Stadion Utama Sumatera Utara menjadi markas PSMS untuk menjalani pertandingan kandang PegadaianChampionship 2026/2027.

Dengan adanya alternatif Stadion Teladan, PSMS nantinya mempunyai fleksibilitas dalam menentukan lokasi pertandingan. Kedua stadion dapat digunakan secara bergantian sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Fendi menilai sistem tersebut bisa memberikan waktu pemulihan lebih baik bagi rumput stadion. Dengan demikian, lapangan tidak terus-menerus digunakan untuk pertandingan resmi.

"Keuntungannya, kalau Stadion Utama Sumatera Utara sedang dalam perawatan, kita bisa menggunakan Stadion Teladan. Begitu juga sebaliknya. Jadi, perawatan rumput bisa lebih maksimal karena lapangan tidak terus-menerus digunakan untuk pertandingan," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Fendi Jonathan hadir bersama Manajer PSMS Riris Sufadli, Asisten Manajer Mahatir, dan General Manager Yahya Hasan Alkatiri.

Jika rencana ini terealisasi, PSMS tidak hanya mendapatkan tambahan alternatif stadion untuk pertandingan kandang, tetapi juga membuka peluang bagi Ayam Kinantan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola di tengah Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti dalam temu pers di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/11/2026).

Dwi menjelaskan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut pada akhir 2024 tercatat sebanyak 1.822 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 1.975 kasus pada akhir 2025, kemudian menurun menjadi 1.341 kasus pada 2026.

"Pemprovsu telah menangani 200 kasus yang terdiri dari kasus pidana dan yang masuk kategori restorative justice," imbuh Dwi.

Ia menjelaskan, penanganan kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah PerlindunganPerempuan dan Anak (UPTD PPA) Sumut dilakukan melalui dua pendekatan, yakni proses pidana dan Restorative Justice. Kedua pendekatan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing kasus.

Pendekatan pidana ditempuh untuk memproses dugaan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Restorative Justice mengedepankan pemulihan, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pelaku dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penanganan melalui jalur pidana, tercatat sebanyak 78 kasus. Dari jumlah tersebut, 39 kasus telah selesai, sedangkan 39 kasus lainnya masih dalam proses hukum.

Sementara itu, melalui program Perlindungan Hukum Terpadu Cepat (PHTC) yang dilaksanakan bersama Biro Hukum, telah ditangani 122 kasus melalui pendekatan restorative justice.

"Khusus kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) tidak diselesaikan melalui restorative justice," ucap Dwi.

Selain penanganan kasus, P3AKB Sumut juga menjalankan program CHILL (Curhat, Healing and Let's Go), yakni pendampingan bagi remaja yang rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

Program tersebut menyasar siswa SMP dan SMA di 10 sekolah setiap tahunnya. Pada 2026, pelaksanaannya difokuskan di wilayah terdampak bencana, di antaranya sejumlah sekolah di Medan dan Deli Serdang.

"CHILL dirancang sebagai program edukatif dan penguatan kapasitas anak yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dalam situasi normal. Kegiatan ini menjadi wadah yang aman dan ramah anak untuk berbagi cerita, mengekspresikan diri, mengembangkan minat dan bakat, serta memperoleh informasi dan edukasi terkait perlindungan anak," papar Dwi. (**)

Program nasional ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya mengapresiasi atas kepercayaan Pemerintah Pusat yang memilih Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) sekaligus pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Rabu (4/11/2026).

Wagubsu menegaskan, sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun SDM berkualitas. Karena itu, lingkungan pesantren harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan TB melalui edukasi, deteksi dini, serta pembiasaan pola hidup sehat.

Ia juga mengingatkan bahwa pesantren bukanlah penyebab penularan TB. Sebaliknya, pesantren memiliki peran penting dalam memutus rantai penyebaran penyakit tersebut. Untuk itu, masyarakat diajak menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

"Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan beban TB terbesar keempat di Indonesia. Terdapat estimasi 74.304 kasus yang harus ditemukan pada tahun 2026 dengan target penemuan 90 persen. Hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan sebanyak 43.976 kasus atau 59,2 persen," jelas Surya.

Peluncuran gerakan nasional tersebut dihadiri tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii, Wakil MenteriKesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus.

Wamenag Romo Muhammad Syafii menyampaikan, kegiatan di Deli Serdang tersebut juga disaksikan secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Kantor Kemenag kabupaten/kota, serta pondok pesantren di seluruh Indonesia.

"Meskipun dilaksanakan di Deliserdang, ini adalah wajah Indonesia. Pesantren dengan 11 juta santri dan 1,7 juta kiai merupakan pilar penting bangsa," kata Romo Syafii.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian tersebut merupakan wujud nyata penerapan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an nafs) dan menjaga keturunan (hifzh an nasl).

Setelah diluncurkan di Sumatera Utara, rangkaian program Pesantren Bebas TB dan Cek Kesehatan Gratis akan dilanjutkan ke Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.

Sementara itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus memaparkan bahwa Indonesia saat ini menempati urutan kedua dengan kasus TB terbanyak di dunia setelah India. Kondisi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperkuat penanganan TB secara intensif.

"Hingga saat ini, lebih dari 114 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui pencanangan Pesantren Bebas TB ini, pemerintah ingin memastikan warga pesantren terbebas dari penularan serta mendorong para santri menjadi Duta Kesehatan," terangnya.

Selain penanganan TB, Wamenkes juga mengungkapkan komitmen pemerintah dalam pemerataan fasilitas kesehatan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 Triliun untuk merehabilitasi 441 rumah sakit daerah serta memperbarui 1.988 Puskesmas diseluruh Indonesia mulai tahun depan.

Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam Busron Sudarmanto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan menjadikan pesantrennya sebagai pusat peluncuran program nasional tersebut.

"Ini merupakan berkah luar biasa bagi kami. Santri dan pengajar membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas belajar dan mengajar. Kami sangat berterima kasih atas perhatian nyata dari Pemerintah Pusat dan Pemprovsu," tuturnya. (**)

Salah seorang korban, Zul (50) warga Medan Amplas, menjadi korban penipuan tersebut. Pelaku berhasil menggasak ludes dana di rekening BRI milik Zul senilai Rp1,1 juta.

Menurut pengakuan Zul, awalnya salah seorang pelaku tercatat di nomor Hp 0823 1516 3067 (2) bernama "Husen Kurniawan". Dia menyampaikan informasi undangan kepada Zul agar datang ke Kecamatan Medan Amplas untuk mendapatkan sosialisasi tentang manfaat IKD pada tanggal 9 atau 10 November 2026 sekira pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.

Husen kemudian menanyakan apakah sudah ada membuat IKD. Karena belum ada, Zul mengaku terus terang belum.

Husen mengatakan dia siap membantu. Akan ada temannya, yang menghubungi untuk memproses pembuatan IKD secara online.

Tidak lama, kata Zul, pelaku kedua tertera nama di nomor kontak, Reza Faturahman dengan nomor 0831 4388 6400 (3). Dia menuntun pembuatan IKD secara online melalui video call WatsApp dan bagikan layar.

Akhirnya, masuk ke 'aplikasi IKD'. Namun aplikasi tersebut terkesan lambat (lemot) ketika di download. Dia menawarkan untuk meminjam Hp rekan untuk mensinkronkan data secara cepat sembari menunggu proses download selesai.

Zul meminta tolong ke rekannya, Yo, agar meminjamkan Hp untuk percepatan proses. Akhirnya, dua Hp dipakai sekaligus.

Proses selanjutnya, pelaku mengatakan sudah hampir selesai. Dia meminta foto KPT, sidik jari dan scan wajah untuk IKD.

"Tinggal proses terakhir Pak, perlu tandatangan digital di atas materai. Hanya saja, perlu pembayaran materainya sekria Rp10 ribu. Pembayarannya melalui autodebet atau terpotong otomatis di rekening," jelas Faturahman.

Di sini, Zul dan rekannya, Yo, mulai curiga. Kenapa mesti autodebet. "Kirimkan nomor rekening, biar kami kirim. Mengapa mesti autdebet," tegas Yo menimpali.

Merasa curiga, akhirnya Zul menyuruh agar rekannya segera mematikan Hp saat itu juga. Sementara, Hp Zul dalam keadaan heng. Tidak bisa difungsikan sama sekali.

"Karena Hp heng, saya tak bisa memeriksa rekening bank di dalam Hp. Setelah pulang, saya memperbaiki Hp di konter agar mengganti tombol on off," jelas Zul lagi.

Setelah Hp diperbaiki, ternyata di email ada masuk bahwa rekening BRIMO Zul sudah ada mutasi senilai Rp1,1 juta ke rekening bank KEB HANA dengan nomor penerima 1062 4932 600 atas nama IQBAL. Transfer tercatat 15:57:03 WIB.

"Saya akan membuat laporan ke polisi dan berharap bisa membongkar sindikat ini. Pelaku dinilai canggih, karena tanpa menyebutkan rekening atau pasword, mereka bisa membobol rekening kita," tambah Zul lagi. (**)