Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengatakan, keempat tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Kedua jaringan itu menggunakan modus yang berlainan, mulai dari menyamarkan keberangkatan calon pekerja sebagai wisatawan hingga memanfaatkan jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

Pengungkapan kasus pertama bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman calon PMI ke Malaysia. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka S alias R sedang membawa dua calon PMI keluar dari rumahnya menuju sebuah mobil.

S alias R bersama ES kemudian diamankan di Jalan Purwo, Gang Banjir, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat, 2 Oktober 2026, sekitar pukul 22.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap ES berperan merekrut calon PMI sekaligus membantu proses pengurusan paspor. Calon pekerja yang telah direkrut selanjutnya diserahkan kepada S alias R untuk diatur keberangkatannya menuju Malaysia.

Kombes Pol. Kristinatara, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa para calon PMI tersebut dijanjikan pekerjaan dengan upah menarik di Malaysia.

Seorang calon PMI berinisial RA dijanjikan bekerja sebagai perawat lanjut usia di panti jompo dengan gaji 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp6,7 juta per bulan. Sementara itu, calon PMI berinisial NZ dijanjikan pekerjaan sebagai pengasuh anak atau baby sitter dengan upah 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp8,6 juta per bulan.

Setelah proses perekrutan, S alias R diduga mengatur transportasi dan keberangkatan calon PMI melalui Pelabuhan Tanjung Balai. Modus yang digunakan adalah menyamarkan tujuan perjalanan seolah-olah para calon pekerja tersebut hendak berangkat sebagai pelancong atau wisatawan.

Padahal, tujuan sebenarnya adalah bekerja di Malaysia melalui jalur penempatan yang tidak sesuai prosedur. Setibanya di negara tujuan, para calon PMI itu direncanakan dijemput oleh seorang agen warga negara Malaysia berinisial K.

Dalam menjalankan aksinya, S alias R diduga menerima uang sebesar 5.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp20 juta untuk setiap calon PMI yang diberangkatkan. Dari transaksi tersebut, tersangka disebut memperoleh keuntungan pribadi sekitar Rp5 juta per orang.

Dalam perkara pertama ini, polisi menyelamatkan calon PMI dan mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Para calon pekerja selanjutnya dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sementara itu, pengungkapan kasus kedua dilakukan di kawasan Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pada Sabtu, 3 Oktober 2026, sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap SB alias Pak H (57), warga Tanjung Balai, dan MDT (43), warga Kota Tanjung Balai yang diketahui bekerja sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Balai.

SB alias Pak H diduga berperan sebagai agen yang merekrut, menampung, serta mengatur pemberangkatan calon PMI ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus. Untuk mengirimkan para calon pekerja, tersangka diduga memanfaatkan kapal tongkang sebagai sarana penyeberangan menuju Malaysia.

Adapun MDT diduga berperan membantu proses pengangkutan calon PMI dengan menjemput mereka dari sejumlah titik kedatangan. Calon PMI asal Aceh dijemput di loket bus Putra Pelangi, calon PMI asal Medan dijemput di pintu gerbang Tol Bandar Selamat, sedangkan calon PMI asal Nusa Tenggara Barat dijemput di Bandara Internasional Kualanamu.

Dari setiap calon PMI yang diberangkatkan, SB alias Pak H disebut memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp500 ribu per orang. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka SB alias Pak H merupakan residivis dalam perkara serupa. Ia pernah ditangkap Polres Tanjung Balai pada 2023 dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural.

Dalam pengungkapan jaringan kedua, penyidik menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi BK 1533 KY, satu unit mobil Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp8,6 juta.

Berdasarkan keterangan resmi Polda Sumut, dari dua jaringan tersebut polisi berhasil menyelamatkan total 11 calon PMI. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk mendukung proses penyidikan.

Atas dugaan perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kombes Pol. Kristinatara mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitas perusahaan, dokumen, dan proses penempatannya.

Ia menegaskan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri perlu menempuh jalur resmi agar terhindar dari risiko eksploitasi, penipuan, maupun tindak pidana perdagangan orang.

Ia mengingatkan agar seluruh kader tidak mudah terpengaruh berbagai isu maupun upaya pihak-pihak tertentu yang berpotensi melemahkan soliditas partai.

Penegasan tersebut disampaikan Aswin Parinduri yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, kekuatan Partai Golkar terletak pada persatuan, kedewasaan kader, serta komitmen bersama dalam menjaga marwah dan kebesaran organisasi.

Aswin juga mengajak seluruh kader untuk tetap bergandengan tangan, memperkuat komunikasi, dan menjaga kesatuan langkah dalam menjalankan roda organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Jangan sampai Partai Golkar diobok-obok oleh pihak-pihak yang tidak jelas kepentingannya atau sengaja ingin melemahkan partai. Kita harus tetap solid, satu komando, dan menjaga persatuan demi kebesaran Partai Golkar," tegasnya.

Ia menilai, dinamika dan berbagai tantangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Partai Golkar sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia.

Karena itu, setiap kader harus menyikapinya dengan kepala dingin, kedewasaan politik, serta tidak mudah terpancing oleh berbagai isu yang belum tentu memiliki dasar yang jelas.

Menurut Aswin, Partai Golkar telah melewati berbagai ujian dan terpaan politik. Pengalaman panjang tersebut seharusnya menjadi modal untuk semakin memperkuat persatuan, bukan justru membuka ruang bagi perpecahan internal.

"Kita sudah terbiasa menghadapi dinamika, bahkan terpaan yang jauh lebih besar. Karena itu, jangan sampai persoalan seperti ini membuat kita goyah. Justru dalam situasi seperti sekarang, soliditas dan loyalitas kader harus semakin diperkuat," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Partai Golkar telah mengambil langkah organisasi, termasuk menempuh upaya hukum melalui somasi terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan informasi atau pernyataan yang berpotensi merugikan partai.

Meski demikian, Aswin mengingatkan agar seluruh kader tetap mengedepankan mekanisme organisasi dan tidak mengambil langkah sendiri-sendiri. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui jalur yang tepat dengan tetap menghormati aturan partai.

Aswin berharap seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar di Kabupaten Madina terus memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat bawah. Soliditas tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata, kebersamaan, dan kesungguhan membesarkan partai.

Menurut Aswin, loyalitas kepada kepemimpinan dan kepatuhan terhadap keputusan organisasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan partai. Namun, hal itu juga harus diiringi tanggung jawab setiap kader untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Aswin menegaskan, seluruh kader harus tetap fokus menjalankan program-program partai, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia maju.

"Harapan kita, seluruh kader tetap bergandengan tangan. Jangan memberi ruang bagi siapa pun yang ingin memecah belah. Mari kita jaga kekompakan, memperkuat organisasi, dan bekerja bersama untuk kebesaran Partai Golkar," pungkasnya. (**)

Kapolsek Batang Toru, IPTU Danni M. Sidauruk, membenarkan adanya peristiwa penemuan jenazah tersebut.

Ia menjelaskan, pihaknya menerima laporan masyarakat terkait seorang laki-laki yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di warung makan tersebut.

"Saat ditemukan, korban berada dalam posisi duduk dengan kepala bersandar di sela-sela pagar warung.," ujar IPTU Danni M. Sidauruk.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui telah berada di sekitar Kelurahan Aek Pining sejak awal 2026.

Dalam kesehariannya, korban bekerja sebagai pemulung barang bekas dan sudah sekitar satu tahun terakhir kerap mendatangi warung tersebut untuk meminta makanan.

"Dari keterangan para saksi, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban memang sempat mengeluhkan sakit perut dan diare. Bahkan, beberapa saksi melihat kondisi korban semakin lemah," jelas Kapolsek.

Setelah melakukan pemeriksaan di TKP, petugas selanjutnya mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Batang Toru untuk menjalani pemeriksaan luar.

"Pada pemeriksaan luar awal, tidak ditemukan adanya luka pada tubuh korban. Untuk memastikan penyebab kematiannya, kami tetap mengedepankan hasil pemeriksaan medis," tegas IPTU Danni.

Hingga kini, identitas korban masih belum diketahui. Polsek Batang Toru berencana melakukan upaya identifikasi menggunakan sistem MAMBIS (Mobile Automated Biometric Identification System) untuk membantu mengungkap identitas korban.

"Kami berharap identitas korban dapat segera diketahui sehingga pihak keluarga dapat memperoleh informasi mengenai peristiwa ini, jenazah saat ini telah berada di kamar jenazah RSUD Kota Padangsidimpuan," tutup Kapolsek Batang Toru IPTU Danni M. Sidauruk. (**)

"Anggaran Tahun 2022 dan 2023 pada semester pertama yang disampaikan di tiktok dianggap temuan BPK sudah selesai dan sudah dikembalikan oleh pihak penyedia," imbuh Perdinan kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi, Rabu (11/11/2026).

Perdinan menegaskan, dengan sudah selesainya pemeriksaan BPK tersebut, maka status laporan BPK menjadi selesai dan telah sesuai rekomendasi.

"Selisih ketidakwajaran harga dari pemeriksaan BPK sudah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Tirtanadi. Oleh karena itu, hasil akhir laporan pemeriksaan BPK menjadi selesai sesuai rekomendasi," tandasnya.

Selain itu, lanjut Perdinan, informasi tentang laporan pemeriksaan BPK untuk tahun 2022 dan 2023 semester pertama dapat dilihat pada aplikasi SIPTL BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Pada aplikasi SIPTL BPK RI Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dengan jelas status pengadaan water meter air anggaran 2022 dan 2023 semester pertama," terangnya.

Lebih lanjut Perdinan menekankan, bahwa saat ini dengan arus informasi yang sangat cepat, pihaknya terbuka dalam menyampaikan kebenaran untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dan diharapkan, lanjut Perdinan, masyarakat yang memperoleh informasi terutama dari media sosial hendaknya menguji kembali akan kebenaran informasi tersebut, agar tidak menerima informasi yang salah dalam menentukan sikap.

Sementara di tempat terpisah Ketua Umum Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar sangat menyambut baik kinerja SPI dalam laporan BPK yang selama ini terbuka dan berjalan baik, sehingga hasil pemeriksaan BPK keseluruhannya dinyatakan sudah selesai dan sesuai rekomendasi.

"Selama yang kami ketahui SPI Perumda Tirtanadi setiap laporan pemeriksaan akhir BPK tetap menjadi selesai dan sesuai rekomemdasi ini membuktikan kinerja SPI berjalan baik,"ujar Salfimi Umar. (**)

Kabar pengunduran diri ini dilakukan setelah Gibran bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara, Hakim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Tak hanya itu, kabar pengunduran diri Gibran sebagai Wapres RI ini juga dibenarkan oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiabudi.

"Betul," ucap Budi Arie di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Diketahui, munculnya kabar pengunduran diri Gubra sebagai Wapres RI sejak, Selasa (10/11/2026). Gibran bertemu dengan Prabowo untuk mengajukan pengunduran dirinya.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," imbuh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo juga membenarkan adanya pengajuan Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden saat ini. Alasan pengunduran diri tersebut pun tidak lepas dari berbagai polemik yang ada. (**)

Melansir berbagai sumber, Rabu (11/11/2026) Desta membikin klarifikasi secara pribadi melalui unggahan Instagram Story.

Desta menyebut bahwa dirinya bekerja secara profesional sebagai talent dengan mengikuti rate card atau tarif yang berlaku untuk jasanya sebagai artis.

"Saya bekerja profesional sebagai talent sesuai rate card saya sama dengan brand apa pun yang pernah bekerja sama dengan saya pribadi maupun @thedudasminusone," tulis Desta.

Desta juga membantah menerima bayaran pribadi sebesar angka fantastis yang beredar.

"Jumlah angka yang saya terima pribadi dengan kewajiban pekerjaan yang saya lakukan (bukan untuk 1 konten saja) tentu tidak seperti jumlah angka fantastis yang beredar," tambah Desta.

Desta pun membeberkan alasannya menerima pekerjaan bersama The Dudas Minus One.

"Kenapa saya menerima pekerjaan ini juga karena bersifat edukasi yang menurut saya positif menyangkut kondisi kehidupan para nelayan, petani garam, dan promosi keindahan pariwisata di sana," ungkap Desta.

Desta menyebut, perhitungan mengenai nilai kerja sama tersebut nantinya akan dijelaskan secara transparan oleh RANS Entertainment.

Yang jelas, Desta menegaskan bahwa dirinya selalu memegang prinsip untuk tidak menerima atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

"Papah (almarhum) dan mamah saya mengajari untuk jangan pernah menerima atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan itu selalu akan saya terapkan sampai seumur hidup saya… apalagi ke anak-anak saya," tulis Desta.

Melansir berbagai sumber, Rabu (11/11/2026), Ariel NOAH pun langsung blak-blakan bicara soal honor tersebut.

"Sebenarnya yang bisa menjawab itu dari RANS, cuma kita bisa bilang, sebenarnya kerjasama itu ada banyak outputnya, detailnya ada banyak, produksi segala macam," jelas Ariel.

Ariel pun menyebut, kabar di luar yang mengatakan bahwa nilai miliaran rupiah untuk publikasi satu video dan dinikmati oleh mereka secara berlebihan, adalah hal yang salah.

Nominal Rp3,6 miliar yang dipublikasikan Indonesia Corruption Watch (ICW) bukan untuk satu video.

"Sempat juga dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu enggak benar," kata Ariel dalam video di media sosialnya.

Ariel kemudian bicara soal besar honor yang diterima, baik olehnya maupun oleh Gading Marten maupun Desta.

"Jadi, dana tadi kan dibilang itu semua buat kita, itu kan bukan buat kita semua," kata Ariel.

"Yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," sambungnya.

Ariel menyebut bahwa honor yang mereka terima sama seperti rate card yang mereka berikan, baik saat Ariel manggung begitu juga dengan Desta dan Gading.

"Value-nya tuh segitu, istilahnya kalau zaman sekarang rate card-nya gitulah," ucap Ariel.

Ariel mengatakan, secara pribadi dirinya mau menerima pekerjaan tersebut karena merasa tertarik untuk mengenalkan kekayaan laut Indonesia.

"Mudah-mudahan penjelasan ini bisa meredakan keresahan, meluruskan semuanya," pungkas Ariel.

Melansir berbagai sumber, Rabu (11/11/2026), Gading menyebut kerja sama dengan KKP atau instansi pemerintah lainnya bukanlah hal baru dan banyak yang sudah melakukan itu.

"Setahu gue, instansi pemerintah itu sudah lama dan sudah biasa bekerja sama dengan artis-artis," jelas Gading.

"Anak-anak band misalnya ngisi acara, atau ada event, MC juga bisa," sambungnya.

Dan, untuk kerja sama antara KKP dan The Dudas Minus Ones berupa konten edukasi dan promosi daerah.

"Nah, kerja sama sama The Dudas, output-nya adalah konten. Nah, kontennya konten edukasi, promo daerah-daerah, pulau-pulau yang kami samperin begitu sama KKP," ucap Gading.

Yang jelas, Gadinh menegaskan bahwa mereka selalu berupaya untuk bekerja secara profesional, dan mengikuti regulasi, maupun SOP yang berlaku.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti soal dua kementerian yang mengalokasikan anggaran senilai Rp14.696.955.002 untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad, yakni PT Rans Animasi Indonesia.

Adapun anggaran sebesar belasan miliar rupiah itu diduga dialokasikan untuk membeli jasa influencer atau pemengaruh.

Dan, sebagai informasi, The Dudas Minus One dibentuk sejak awal tahun 2024. Kelompok ini beranggotakan empat orang. Mereka adalah Desta, Raffi Ahmad, Gading Marten, dan Ariel NOAH.

Ide membentuk The Dudas Minus One sendiri berawal dari Ariel yang saat itu baru hiatus dari bandnya.

Sejak tahun 2024 itu mereka sudah mengunjungi 27 kota dan bekerjasama dengan banyak sponsor, sebelum ada KKP.

Rumor tersebut beredar ramai di media sosial sejak Rabu (11/11/2026). Akun Instagram seperti palembangspeziall, palembangkeraz hingga pspsaddict.id turut mengunggah kabar tersebut. Bahkan, ketiga akun Instagram tersebut sudah menyatakan Sriwijaya FC sudah resmi menarik diri dari kompetisi Liga Nusantara.

"Sriwijaya FC resmi menarik diri dari kompetisi Liga Nusantara (Liga 3), yang secara otomatis membuat klub berjuluk Elang Andalas ini terdegradasi ke Liga 4 Indonesia." demikian isi unggahan akun Instagram pspsaddict.id, dengan menautkannya dengan beberapa akun lainnya.

Seperti diketahui, Sriwijaya FC klub yang tercatar ikut mewarnai dan sempat berprestasi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Klub yang berdiri pada 2004 tersebut pernah menjadi kekuatan besar sepak bola nasional. Puncak kejayaannya terjadi pada 2007 ketika sukses meraih gelar double winner, yakni juara Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Sriwijaya FC kemudian kembali mengukuhkan reputasinya dengan menjuarai Indonesia Super League (ISL) 2011/2012.

Namun, kejayaan itu kini terasa semakin jauh. Setelah bertahun-tahun mengalami persoalan internal dan keuangan, Sriwijaya FC akhirnya harus menerima kenyataan turun kasta ke Liga 3 setelah kalah 0-3 dari Sumsel United pada 28 Februari 2026.

Kabar mengenai kemungkinan mundur dari kompetisi bukan pertama kali muncul. Pada Juli 2026, Wakil Presiden Sriwijaya FC, Moch David, sempat membantah rumor tersebut dan menegaskan klub tetap berkomitmen mengikuti Liga Nusantara.

"Yang viral di medsos itu belum ada konfirmasi resmi ya manajemen bahwa kita tidak ikut. Manajemen tidak pernah berkomunikasi, saya pribadi tetap akan menjaga SFC akan tetap berlaga," kata David kala itu.

Akan tetapi, persoalan mencari investor dan menyelesaikan kewajiban finansial klub ternyata belum menemukan jalan keluar yang meyakinkan.

Situasi semakin rumit setelah rencana pengambilalihan klub oleh pengusaha Sumatera Selatan, Selamat Raharjo Gumay, menemui jalan buntu. Pada 6 November 2026, Gumay mengungkapkan negosiasi dengan PT Digi Sport Asia tidak berlanjut karena besarnya kewajiban finansial yang harus ditanggung calon investor.

"Artinya, yang harus dibayar Rp4,1 miliar. Nah, sedangkan pihak Digi Sport kalau mau akuisisi minta Rp4 miliar. Di sini kalau kita lihat sudah tidak relevan lagi," ungkap Gumay.

Persoalan tersebut memperlihatkan betapa beratnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menyelamatkan klub.

Kondisi keuangan Sriwijaya FC juga menjadi perhatian serius Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Dalam pembaruan 6 November 2026, APPI mengungkapkan pemain Sriwijaya FC masih memiliki hak yang belum diselesaikan sejak musim 2023/2024.

Bahkan, persoalan tunggakan disebut berlangsung lintas empat musim kompetisi.

Sriwijaya FC tercatat memiliki tujuh perkara korespondensi, tujuh perkara dalam proses di NDRC Indonesia, serta 36 putusan NDRC Indonesia yang belum dilaksanakan.

APPI mengingatkan, "Hak pemain harus dihormati dan dipenuhi." Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa berhentinya operasional klub maupun ketidakjelasan status keikutsertaan dalam kompetisi tidak menghapus kewajiban klub terhadap pemain.

Kompetisi Liga 3 atau Liga Nusantara dijadwalkan akan bergulir pada Jumat (13 November 2026) mendatang. Nama Sriwijaya FC masih tercatat sebagai salah satu tim yang berkompetisi setelah terdegradasi pada musim Pegadaian Championship 2025/2026 lalu.

Tetapi belum ada konfirmasi yang menyatakan apakah Laskar Wong Kito, julukan Sriwijaya FC akan ikut berkompetisi ataupun tidak.

Sumber: APPI, Liputan6, Suara Merdeka, Tirto

Tak hanya itu, Rudi juga membantah isu yang menyebutkan adanya perpecahan maupun ketidakharmonisan di internal partai.

Rudi mengatakan, soliditas tersebut terlihat mulai dari jajaran DPW, DPD hingga DPC yang tetap berada dalam satu komando.

"Seluruh jajaran DPW, DPD dan DPC masih solid terhadap kepemimpinan Zulkifli Hasan. Sebagaimana slogan kita, satu komando bersama Zulkifli Hasan," ujar Rudi saat ditanya wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/11/2026), terkait isu yang berkembang mengenai posisi Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dan munculnya sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon pengganti.

Rudi menegaskan bahwa jajaran PAN Sumut tetap berpegang pada kepemimpinan yang ada. Isu tersebut tidak mencerminkan kondisi organisasi PAN di Sumatera Utara.

Ia menyebutkan, soliditas kader juga terlihat dalam sejumlah kegiatan konsolidasi dan kunjungan kerja partai di daerah yang langsung di hadiri Ketum Zulhas baik di Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Medan.

"Kegiatan tersebut dihadiri kader PAN dari berbagai daerah di Sumatera Utara sekaligus menjadi ajang memperkuat koordinasi dan komunikasi antarpengurus," imbuh Rudi yang juga Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut XII meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Rudi menambahkan, bahwa konsolidasi serupa juga berlangsung dalam pertemuan di Hotel JW Marriott, Medan, Minggu (8/11/2026), yang dihadiri pengurus harian DPW, ketua dan sekretaris DPD PAN se-Sumut serta anggota DPRD dari PAN se-Sumatera Utara.

Rudi menekankan, komunikasi antara pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus terus dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai dinamika politik maupun informasi yang berkembang di luar organisasi.

Ia juga mengingatkan seluruh kader agar tetap fokus menjalankan tugas kepartaian dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya diukur dari soliditas kepengurusan, tetapi juga dari konsistensi kader dalam menjalankan tanggung jawab politik dan sosial.

Dengan komunikasi dan koordinasi yang terjaga, Rudi berharap seluruh struktur PAN di Sumatera Utara dapat terus bergerak bersama menjalankan program serta agenda partai sesuai arahan pimpinan pusat.

"Ini menunjukkan bahwa PAN Sumatera Utara tetap solid. Kami tegak lurus dan satu komando bersama Zulkifli Hasan," tegas Rudi. (**)

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan David Nascimento untuk mengejar tiket putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan.

Penyerang Dhamar Tri Kusuma menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut setelah memborong dua gol pada babak pertama. Ia memperlihatkan ketenangan dan ketajaman dalam memanfaatkan peluang di depan gawang Filipina.

Indonesia sebenarnya langsung mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai. Bahkan, peluang emas sudah diperoleh ketika laga baru berjalan dua menit.

Dhamar mendapatkan kesempatan mencetak gol setelah penjaga gawang Filipina, Nicko Buan, gagal mengamankan bola dengan sempurna. Namun, penyelesaian akhirnya masih melebar meski gawang lawan sudah terbuka.

Tekanan Indonesia berlanjut. Pada menit ke-14, Dhamar kembali memperoleh peluang melalui sundulan memanfaatkan umpan Chico Jericho Yarangga. Sayangnya, bola belum menemui sasaran.

Dolvi Theofilus Solossa kemudian ikut mengancam melalui tembakan dari luar kotak penalti. Penjaga gawang Filipina masih mampu menggagalkan peluang tersebut.

Indonesia juga mendapatkan kesempatan melalui I Dewa Gede Majesta Sandhya dan Haikal Kamil. Namun, penampilan Nicko Buan membuat Garuda Muda harus bekerja lebih keras untuk memecah kebuntuan.

Filipina bukan tanpa perlawanan. Mereka sempat mengancam melalui Clark Elliot Lisser pada menit ke-32 dan Alejo Vidal pada menit ke-35. Beruntung, barisan pertahanan Indonesia mampu mengantisipasi ancaman tersebut.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-37. Dhamar Tri Kusuma berhasil memaksimalkan umpan Dolvi untuk membawa Indonesia unggul 1-0.

Momentum tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri Garuda Muda. Dhamar kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 45+1 sekaligus membawa Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan dengan skor akhir 3-0 melalui gol Gede Majesta menit ke-80. Hasil ini menjadi awal positif bagi David Nascimento dalam persaingan Grup A.

Modal Penting Menuju Tiket Piala Asia

Kemenangan 3-0 atas Filipina memiliki arti penting karena persaingan Grup A tidak mudah. Indonesia harus bersaing dengan Afghanistan, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.

Afghanistan sebelumnya mencuri perhatian setelah mengalahkan Myanmar 4-1. Sementara Filipina datang dengan kepercayaan diri setelah menundukkan Kamboja 2-1.

Dalam format kualifikasi kali ini, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Karena itu, kemenangan empat gol tanpa balas menjadi bekal berharga bagi Indonesia, terutama dalam persaingan selisih gol.

Setelah menghadapi Filipina, Indonesia dijadwalkan bertemu Kamboja pada 14 November, Afghanistan pada 17 November, dan Myanmar pada 20 November 2026.

Sumber: okezone.com

Polres Batubara, Sumatera Utara, bersama instansi terkait terus gencar melakukan operasi sarang narkoba. Kali ini petugas berhasil mengamankan dua orang pria berikut barang bukti narkotika.

Operasi sarang narkoba digelar di Gang Krakatau, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan Polres Batubara, bersama personel Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batubara, Sabtu (7/11/2026).

Kasatres Narkoba Polres Batubara AKP Arifin Purba, Selasa (10/11/2026), mengatakan dalam operasi tersebut, petugas menggeledah salah satu rumah yang selama ini disinyalir sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hasilnya, petugas menemukan tiga paket sabu beserta timbangan elektronik, plastik klip, kaca pirek dan 8 alat hisap sabu. Dua orang pria masing-masing berinisial SS (24) dan MS (49), turut diamankan terkait dugaan kepemilikan sabu tersebut.

Kedua tersangka berikut barang bukti langsung diboyong ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Polres Batubara menyatakan akan terus menggecarkan operasi serupa demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.

Masyarakat juga diimbau agar tidak ragu melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing.

Putusan itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan, Lenny Panjaitan, yang sebelumnya meminta agar Rizal dijatuhi hukuman mati.

‎Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Monita Honeisty Br. Sitorus menyatakan terdakwa, warga Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu JPU.

‎Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

‎"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun," ucap Monita saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Kartika PN Medan, Selasa (10/11/2026) sore.

‎Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 Miliar. Denda tersebut harus dibayarkan dalam jangka waktu tiga tahun secara mengangsur atau mencicil.

‎Apabila dalam tenggang waktu tersebut denda tidak dibayarkan, pendapatan dan kekayaan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk kemudian dilelang guna melunasi kewajibannya.

‎"Jika terdakwa tidak memiliki pendapatan dan kekayaan yang mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda (subsider) selama 140 hari," ujar Monita.

‎Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika. Hal itu menjadi keadaan yang memberatkan hukuman.

‎Sementara keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi tindak pidana serupa, serta belum pernah dihukum.

‎Majelis hakim juga mempertimbangkan posisi Rizal dalam jaringan peredaran Narkotika tersebut. Hakim menilai terdakwa bukan berperan sebagai bandar, melainkan hanya orang yang dipekerjakan untuk mengangkut dan mengirimkan Narkotika atau sebagai transportir. ‎Dari pekerjaan tersebut, Rizal disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp70 Juta.

‎Usai mendengarkan putusan, Rizal melalui tim penasihat hukumnya menyatakan menerima. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

Berawal dari Pengembangan Kasus Terpidana

‎Dalam surat dakwaan diungkapkan, kasus ini bermula dari pengembangan keterangan terpidana Zulkifli yang mengaku pernah melakukan transaksi Narkotika dengan seorang pria bernama Tomi, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

‎Berdasarkan informasi tersebut, personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut) kemudian melacak nomor telepon seluler milik Tomi. Penelusuran dilakukan mulai dari Medan, kawasan Helvetia, Langkat, hingga Aceh Tamiang.

‎Namun, ketika nomor telepon Tomi tidak lagi dapat dihubungi, Polisi mencoba mengontak nomor lain yang ternyata diketahui milik Rizal. Dari hasil penelusuran, Rizal disebut sebagai orang suruhan Tomi.

‎Polisi kemudian melakukan pengintaian terhadap satu unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver bernomor polisi BL 1834 DE yang dikemudikan Rizal. Kendaraan tersebut diduga membawa sabu seberat 29 kilogram dari Aceh menuju Jambi.

‎Pada Minggu (8/3/2026) malam, mobil tersebut terpantau melintas di Jalan Lintas Medan–Banda Aceh, Desa Keumuneng, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Petugas kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan penggeledahan.

‎Hasilnya, polisi menemukan dua goni plastik berwarna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total 29 Kilogram.

‎Di hadapan penyidik, Rizal mengaku diperintahkan Tomi untuk mengantarkan Sabu tersebut ke Jambi. Perintah itu diterimanya pada 27 Februari 2026.

‎Rizal juga mengungkapkan bahwa Sabu tersebut diduga diperoleh Tomi dari Thailand melalui transaksi di perairan Aceh.

‎Lebih jauh, terdakwa mengaku telah empat kali menjalankan pekerjaan serupa dengan tujuan pengiriman berbeda. Untuk pengiriman sabu ke Jambi, ia pernah menerima upah Rp20 Juta dan Rp35 Juta. Sementara pengiriman ke Banda Aceh dibayar masing-masing Rp6 Juta dan Rp3 Juta. (**)

‎
‎

"Di tengah kondisi bangsa yang diwarnai kegaduhan politik, dugaan penyadapan ilegal, praktik korupsi yang masih merajalela hingga ancaman Narkoba yang semakin mengkhawatirkan, membutuhkan semangat kepahlawanan baru melawan musuh-musuh bangsa dari dalam negeri," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumut), Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Ebenejer perjuangan para pahlawan 10 November 1945 di Surabaya mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan bangsa.

Karena itu, lanjut wakil rakyat Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini, generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan perjuangan tersebut dengan menjaga keutuhan negara, memperjuangkan keadilan, serta memastikan kemerdekaan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut anggota Komisi E ini, tantangan bangsa saat ini memang berbeda dengan masa perjuangan fisik melawan penjajah.

Namun, ancaman terhadap cita-cita kemerdekaan tetap nyata ketika kekuasaan disalahgunakan, hukum dipermainkan, korupsi merugikan kepentingan rakyat, Narkoba menghancurkan generasi muda, dan demokrasi kehilangan nilai-nilai kejujurannya.Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa.

Ketua DPD Partai HanuraAsahan ini juga menyoroti mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pihak dan menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut harus diusut secara transparan dan objektif sesuai ketentuan hukum.

"Negara tidak boleh membiarkan kewenangan digunakan secara sewenang-wenang, terlebih jika menyangkut hak privasi, perlindungan warga negara, serta kehormatan lembaga-lembaga negara," tandas Ebenejer sembari menambahkan, pemberantasan korupsi juga harus menjadi agenda perjuangan yang tidak boleh ditawar.

Diakui Ebenejer, semangat kepahlawanan masa kini tidak harus diwujudkan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui keberanian menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan, menolak korupsi, memerangi Narkoba, menjaga persatuan dan bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.

"Para pejabat negara juga harus menjadikan jabatan sebagai amanah pengabdian, bukan kesempatan memperkaya diri maupun mempertahankan kekuasaan," ujar Ebenejer mengajak semua elemen bangsa, pada momentum Hari Pahlawan 10 November ini, menjadikan semangat perjuangan 1945 sebagai kekuatan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jangan sampai kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata justru dicederai oleh korupsi, Narkoba kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pahlawan telah berjuang merebut kemerdekaan, kini tugas generasi penerus adalah menjaga kemerdekaan itu dengan kejujuran, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. (**)

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forkopimda untuk membahas berbagai persoalan serta arah pembangunan Sumut.

Dalam kegiatan itu, Gubsu didampingi Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Turut hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, perwakilan unsur Forkopimda lainnya, serta pimpinan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus.

Bobby Nasution menyampaikan, berbagai aspirasi yang disuarakan mahasiswa merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Sumut. Aspirasi tersebut mencakup persoalan infrastruktur, prioritas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.

"Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh (perhatian), terutama di tingkat (pemerintahan) paling kecil (infrastruktur desa). Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara yang merupakan peringkat empat terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk atau luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga," terang Bobby.

Menanggapi aspirasi mahasiswa mengenai pemerataan pembangunan, Bobby menjelaskan bahwa posisi Sumut sebagai provinsi dengan skala wilayah dan jumlah penduduk terbesar keempat secara nasional menghadirkan tantangan tersendiri.

Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai ibu kota provinsi, sementara di sisi lain masih terdapat kabupaten di Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal dalam skala nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antar daerah di Sumut. Karena itu, pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian serius.

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Bobby mengatakan Pemprovsu akan mengubah skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Jika selama ini pengusulan dan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota, mulai 2027 bantuan tersebut akan diarahkan langsung untuk pembangunan infrastruktur desa.

Program ini menyasar 6.110 desa di Sumut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Pemerintah Provinsi akan memprioritaskan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani yang diusulkan langsung oleh pemerintah desa.

"Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 Miliar. Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing. Agar pembangunan bisa lebih merata, bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan juga bisa berdampak kepada ekonomi desa tentunya," terangnya.

Selain pemerataan pembangunan, Bobby juga menanggapi aspirasi mahasiswa terkait peredaran Barkoba.

Ia menegaskan, Pemprovsu bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam regulasi tersebut juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau Cape, pod, dan sejenisnya. Bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya pelaku usaha penjualan vape, pemerintah akan menyiapkan alternatif dukungan usaha.

"Bagi yang terdampak (penjual Vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan," sebutnya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi langkah Gubernur bersama DPRD Sumut yang menginisiasi Ranperda tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Polda Sumut, katanya, berkomitmen penuh memberantas peredaran Narkoba dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di seluruh wilayah Sumut, termasuk menindak tegas aparat yang terlibat.

"Kepada mahasiswa, saya juga sampaikan bahwa pengamanan unjuk rasa kami yakinkan akan mengawalnya. Jika itu berlansung dengan baik dan sesuai aturan, maka siapapun petugas yang mencoba mengganggu, maka kami akan berikan tindakan tegas," jelasnya.

Perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia wilayah Sumut, Arya Attallah, turut mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Kapolda Sumut untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga mitra kolaboratif dalam mendorong kemajuan Sumut.Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa diharapkan dapat dijawab melalui program dan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi. (**)

‎Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Zufida Hanum dalam persidangan di Ruang Sidang Cakra XI Pengadilan Negeri Medan, Selasa (10/11/2026) sore.

‎"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deny Eko Dinarto dengan pidana penjara selama 18 tahun," ujar Zufida saat membacakan amar putusan.

‎Selain hukuman penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 Miliar. Denda tersebut harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrah).

‎Apabila denda tidak dibayarkan dalam tenggat waktu tersebut, Jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaan atau pendapatan terdakwa untuk melunasinya. Jika tidak memiliki harta yang mencukupi, Deny harus menjalani pidana penjara pengganti denda selama 190 hari.

‎Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Deny terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

‎Hakim menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

‎"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Keadaan meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, serta terdakwa belum pernah dihukum," terang Zufida.

‎Atas putusan tersebut, Deny maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan, Risnawati Ginting, sama-sama menyatakan menerima. Dengan demikian, putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap.

‎Hukuman yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan JPU dari sisi pidana penjara, yakni 18 tahun. Namun, vonis dendanya jauh lebih besar. Sebelumnya, Jaksa hanya menuntut denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara.

‎Sabu Hampir 5 Kg Disimpan dalam Ransel

‎Kasus ini bermula dari penangkapan Deny oleh personel Polsek Medan Baru di kediamannya, kawasan Gang Makruf, Jalan Antariksa, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 01.40 WIB.

‎Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyimpanan Narkotika di rumah terdakwa.

‎Saat dilakukan penggeledahan, Polisi awalnya tidak menemukan Narkotika di kamar Deny. Namun, pemeriksaan yang berlanjut ke bagian gudang rumah justru mengungkap keberadaan sebuah ransel abu-abu yang tergantung di dinding.

Di dalam ransel tersebut ditemukan lima paket besar Sabu yang dikemas menggunakan plastik putih dengan berat bersih keseluruhan mencapai 4.932,16 Gram atau sekitar 4,9 Kilogram.

‎Kepada petugas, Deny mengaku ransel berisi Sabu tersebut bukan miliknya, melainkan titipan seorang pria bernama Ridho yang hingga kini masih dalam penyelidikan.

‎Dalam surat dakwaan diuraikan, hubungan Deny dengan Ridho bermula pada Juni 2026. Saat itu, Ridho menitipkan sebuah ransel berisi Sabu kepada Deny dengan menjanjikan imbalan sebesar Rp200 Ribu.

Namun, janji tersebut tidak dipenuhi. Ketika mengambil kembali ransel itu dua hari kemudian, Ridho hanya memberikan uang Rp50 Ribu kepada Deny.

‎Beberapa hari berselang, tepatnya Senin (6/7/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, Ridho kembali datang dan menitipkan ransel berisi Sabu kepada Deny.

‎Ransel tersebut kemudian digantungkan kembali di dinding gudang rumah terdakwa hingga akhirnya ditemukan polisi tiga hari kemudian.

‎Deny bersama seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Medan Baru untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. (**)

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan menunjukkan potensinya.

Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharto mengatakan, pemenuhan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah.

"Ini tugas kita bersama, seluruh anak-anak harus terpenuhi kebutuhannya, berkembang bersama, dan memiliki kesempatan yang sama menunjukkan potensinya," ujar Titiek, usai menyerahkan kursi roda adaptif di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (10/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Pemprovsu bekerjasama dengan Global Village Foundation (Bali) dan Wheelchair Australia menyerahkan sebanyak 44 kursi roda adaptif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak penyandang cerebral palsy.

Titiek menyebutkan, kolaborasi tersebut telah menyalurkan lebih dari 500 kursi roda adaptif di Sumut. Sebelumnya, sebanyak 34 kursi roda juga telah diserahkan kepada anak-anak penyandang cerebral palsy di Deli Serdang.

"Periode sebelumnya di Deli Serdang kita sudah menyerahkan 34 kursi roda, kali ini 44, total keseluruhan di Sumut kita sudah menyerahkan 500 kursi roda, mudah-mudahan bisa membuat anak-anak kita lebih maju, mandiri dan membantu kegiatannya," harap Titiek.

Sementara itu, Direktur Global Village Foundation (Bali) Andy Bracey mengatakan, pihaknya akan terus berupaya membantu anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia agar memiliki akses terhadap fasilitas yang mendukung aktivitas dan kemandirian mereka.

Selain penyaluran bantuan, pihaknya juga berencana membangun pabrik untuk memproduksi kursi roda adaptif sekaligus membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

"Sepanjang ini kami bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga lainnya telah menyerahkan sekitar 5000 kursi roda, kami juga berencana untuk membuat pabrik yang akan memperkerjakan disabilitas," imbuh Andy.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekdakab Deli Serdang Dedy Maswardy, Ketua TP PKKDeli Serdang Jelita Asri, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Hadir juga orang tua anak penyandang cerebral palsy, Direktur Wheelchair Australia Foundation, dan pegiat kepedulian terhadap anak. (**)

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, melalui Kasat Nerkoba AKP J. Munthe mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap MHP alias Uccok merupakan hasil pengembangan langsung dari tertangkapnya tersangka sebelumnya, SP alias Gelleng (20).

"Dari hasil interogasi terhadap tersangka pertama, ia mengaku mendapatkan paket ganja tersebut dari seorang pria bernama MHP alias Uccok. Tim Opsnal yang dipimpin oleh IPDA Kasmin Nadeak langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Uccok di sebuah warung di Lingkungan IV, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB," ujar Kasat, Selasa (10/11/2026).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan barang bukti yang lebih besar dari tersangka Uccok, di antaranya 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna hitam dengan berat bruto total 120 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna krem.

Dengan tambahan penangkapan ini, total barang bukti ganja yang berhasil diamankan dari jaringan tersebut dalam satu hari operasi mencapai 200 gram (gabungan 80 gram dari tersangka pertama dan 120 gram dari tersangka kedua).

Saat ini, kedua tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Markas Komando (Mako) Polres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel melalui Kasat Narkoba AKP J. Munthe membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berkat adanya informasi dari masyarakat.

"Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Simpang Idola, Kelurahan Hajoran, sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal yang dipimpin oleh IPDA Kasmin Nadeak bergerak melakukan penyelidikan di lapangan," ujar Kapolres, Selasa (10/11/2026).

Tiba di lokasi sekira pukul 17.30 WIB, petugas melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di samping rumah pemukiman warga, tepatnya di Simpang Idola. Petugas kemudian langsung mengamankan pelaku yang mengaku bernama SP alias Gelleng (20), warga Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna hitam dengan berat bruto 80 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam.

Saat interogasi, pelaku mengaku mendapatkan paket narkotika tersebut dari seseorang bernama MHP alias Uccok, yang kemudian juga berhasil diamankan oleh petugas pada malam hari itu juga di Lopian Badiri.

Guna proses hukum lebih lanjut, tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Komando (Mako) Polres Tapanuli Tengah guna proses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keputusan tersebut diambil setelah Ayam Kinantan menuntaskan pertandingan kesembilan dengan hasil impresif. PSMS menghancurkan Persiraja Banda Aceh lima gol tanpa balas di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (7/11/2026) malam.

Kemenangan besar tersebut sekaligus menjadi penutup manis perjalanan PSMS pada putaran pertama kompetisi. Javier Siverio tampil sebagai bintang dengan mencetak empat gol, sementara satu gol lainnya disumbangkan Raihan Utama.

Eko Purdjianto mengatakan, pemain membutuhkan waktu istirahat setelah melewati rangkaian pertandingan yang cukup menguras tenaga. Namun, masa libur tersebut bukan berarti tim pelatih berhenti bekerja.

"Ya, pemain kita liburkan. Selanjutnya, kita melakukan evaluasi untuk putaran kedua nanti," ujar Eko, Selasa (10/11/2026).

Menurut pelatih asal Semarang tersebut, evaluasi menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi permainan PSMS. Apalagi, persaingan di Grup A semakin ketat dan setiap pertandingan pada putaran kedua akan memiliki arti penting dalam perburuan tiket promosi.

Eko juga memberikan keleluasaan kepada pemain untuk memanfaatkan waktu libur, termasuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga.

"Ya, pemain boleh pulang (kampung), yang penting kembali kemari tepat waktu," katanya.

Meski mendapatkan libur lima hari, para pemain tetap diharapkan menjaga kondisi kebugaran masing-masing. Eko tidak ingin waktu istirahat justru membuat kondisi fisik pemain menurun ketika kembali menjalani latihan.

Sebab, perjalanan PSMS untuk mencapai target promosi masih panjang. Putaran kedua akan menghadirkan tantangan lebih berat, terutama menghadapi tim-tim yang juga berambisi memperbaiki posisi klasemen.

Setelah sembilan pertandingan, PSMS mengakhiri putaran pertama dengan catatan enam kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Koleksi 20 poin menempatkan PSMS di posisi kedua klasemen sementara Grup A, hanya terpaut dua angka dari PSPS Pekanbaru yang mengoleksi 22 poin.

Selain itu, produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan Ayam Kinantan. PSMS telah mencetak 24 gol, menjadikannya tim paling produktif di Grup Barat pada putaran pertama. Javier Siverio menjadi salah satu pemain paling menonjol dengan kontribusi gol yang konsisten.

Eko sebelumnya juga menegaskan bahwa timnya masih membutuhkan pembenahan meskipun berhasil mengalahkan Persiraja dengan skor telak.

"Kita akan terus melakukan pembenahan karena jalannya kompetisi masih panjang," tegasnya seusai pertandingan melawan Persiraja.

Sesuai jadwal, PSMS akan kembali bertanding pada Jumat (20/11/2026) dengan menjamu Sumsel United di Stadion Utama Sumatera Utara. Pertandingan tersebut menjadi awal perjuangan Ayam Kinantan pada putaran kedua.