Program revitalisasi ini mencakup rehabilitasi tujuh ruang kelas, satu unit perpustakaan, satu unit laboratorium, serta satu unit toilet siswa guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Bawolato.

Ketua P2SP SMP Negeri 1 Bawolato, Fanahatodo Lafau, mengatakan seluruh pekerjaan telah melalui berbagai tahapan hingga akhirnya dapat diselesaikan sesuai perencanaan awal.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian pembangunan tidak terlepas dari kerja sama panitia, pihak sekolah, tenaga kerja, serta dukungan berbagai pihak selama pelaksanaan program.

Fanahatodo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada P2SP untuk mengelola pelaksanaan revitalisasi hingga seluruh pekerjaan selesai.

Fasilitator dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Almerinda Regina Puspita Sari Damanik, M.T., turut mengapresiasi penyelesaian revitalisasi SMP Negeri 1 Bawolato.

Ia menjelaskan, meskipun pelaksanaan pembangunan menghadapi sejumlah kendala dan tahapan yang harus dilalui, seluruh pekerjaan akhirnya dapat dituntaskan pada pertengahan Oktober 2026.

Almerinda berharap fasilitas pendidikan yang telah direhabilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal serta dijaga dan dirawat bersama agar memiliki masa pakai yang panjang.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Komite SMP Negeri 1 Bawolato, Moinasokhi Lafau. Ia mengaku bersyukur atas rampungnya pembangunan sekaligus kehadiran Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dalam kegiatan serah terima tersebut.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bawolato, Meimanius Waruwu, S.Pd., M.Pd., mengatakan penyelesaian revitalisasi menjadi momentum penting bagi sekolah dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Ia mengungkapkan, pembentukan P2SP dilaksanakan pada 28 April 2026, sedangkan serah terima hasil pembangunan berlangsung pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Menurut Meimanius, seluruh pekerjaan telah diselesaikan berdasarkan perencanaan serta petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, pengurus komite sekolah, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa Dahana, panitia P2SP, para pekerja, serta seluruh guru yang telah mendukung kelancaran program revitalisasi.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Pardin Mozartman Harefa, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas sekolah diharapkan menjadi penyemangat bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

Pardin berharap ruang belajar dan fasilitas pendukung yang telah diperbaiki dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman serta mendukung kegiatan pembelajaran bagi para siswa SMP Negeri 1 Bawolato.

Ia juga mengharapkan para guru semakin termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dalam upaya mencerdaskan generasi muda, khususnya di Kabupaten Nias.

MEDAN – Direktorat Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang konten kreator TikTok bernama Ritman Darwin Marbun, yang diduga melakukan penistaan agama melalui siaran langsung di media sosial. Polisi menyebut tindakan tersebut dilatarbelakangi persoalan ekonomi setelah aktivitasnya sebagai kreator konten tidak lagi berkembang sesuai harapan.

Ritman ditangkap di kediamannya di Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Senin (26/10/2026) malam. Setelah menjalani pemeriksaan, ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Mapolda Sumut.

Direktur Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono, mengatakan kasus tersebut terungkap melalui patroli siber yang menemukan akun media sosial diduga menyebarkan konten penghinaan terhadap agama.

"Dari hasil patroli siber itu, personel melakukan penyelidikan dan dapat mengamankan seorang konten kreator berinisial RM dari rumahnya di Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang," ujar Bayu, Rabu (28/10/2026).

Bayu menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah mengucapkan kata-kata yang dinilai menghina suatu agama ketika melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya.

Menurut polisi, dugaan tindakan tersebut dipicu kekecewaan tersangka terhadap kondisi ekonominya setelah popularitas dan aktivitasnya sebagai konten kreator mengalami penurunan.

"Motif dari kasus penghinaan agama itu dikarenakan pelaku kecewa akibat masalah ekonomi sebab profesinya sebagai konten kreator tidak terkenal lagi," ungkap Bayu.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian seragam sekolah dasar yang diduga dikenakan tersangka saat siaran langsung, telepon genggam, serta beberapa perangkat elektronik yang berkaitan dengan aktivitas media sosialnya.

Bayu menyampaikan perkembangan kasus itu didampingi Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, dan Wakil Direktur Siber Polda Sumut, AKBP Victor Ziliwu.

Sebelum penangkapan, video siaran langsung TikTok yang diduga memuat penghinaan terhadap keyakinan agama tertentu telah beredar dan memicu kecaman sejumlah pengguna media sosial.

Konten tersebut juga menimbulkan keresahan di masyarakat hingga muncul desakan agar kepolisian melakukan penyelidikan.

Menindaklanjuti temuan patroli siber dan beredarnya video tersebut, penyidik Direktorat Siber Polda Sumut menelusuri akun yang diduga menyebarkan konten bermuatan penghinaan agama hingga mengidentifikasi pemiliknya.

Bayu menyebut tersangka kini menjalani proses hukum di Mapolda Sumut dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun berdasarkan ketentuan yang diterapkan penyidik.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial, terutama ketika membuat atau menyebarkan konten yang berkaitan dengan isu sensitif seperti agama dan keyakinan.

Bermula dari laporan saksi Salmin dan Leo Simatupang yang sedang melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut. Awalnya mereka mengira benda yang hanyut adalah bonek.

Namun setelah memastikan dari dekat, ternyata adalah sesosok mayat. Saksi kemudian melaporkan kejadian kepada Kepala Desa Hutalombang, yang selanjutnya menyampaikan informasi kepada Kapolsek Batunadua Polres Padangsidimpuan AKP S Rangkuti.

Segera setelah menerima laporan, personil Polres Padangsidimpuan yang dipimpin antara lain Plt. Kasat Tahti IPTU M. Aswin Harahap, Ps. Kaur Identifikasi AIPTU Fachrizal Sofyan Nasution serta Bhabinkamtibmas dan piket SPKT bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi‑saksi dan identifikasi jenazah.

Tim Inafis Polres Padangsidimpuan menggunakan alat IPS Hand Held untuk identifikasi, dan terkonfirmasi jenazah tersebut adalah Bisman Harahap (lahir Habaoran 05‑06‑1948), orang tua dari AIPDA Mara Tongku Harahap. Keluarga menyampaikan bahwa almarhum sebelumnya sudah beberapa kali meninggalkan rumah dan hilang yang telah diumumkan melalui media sosial.

Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Padangsidimpuan untuk dilaksanakan Visum oleh dr. Sri Astuti. Berdasarkan keterangan yang diterima, keluarga memohon agar tidak dilakukan autopsi dan telah membuat surat pernyataan tidak keberatan atas meninggalnya almarhum.

Selanjutnya jenazah diserahkan kepada keluarga dan diterima langsung oleh anak kandung AIPDA Mara Tongku Harahap.

Polres Padangsidimpuan menyatakan masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian almarhum. Barang bukti yang diamankan antara lain pakaian korban serta satu buah jam tangan warna silver.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga besar almarhum Bisman Harahap," ujar Kasi Humas AKP Ida Meri.

‎"Kalau tidak ada alasan yang sah, kemudian dilakukan secara sewenang-wenang atau semena-mena, kepercayaan kepada bank akan luntur. Akibatnya, masyarakat bisa memilih untuk tidak menggunakan layanan bank," kata Fadlan saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap PT Bank DBS Indonesia di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (28/10/2026).

‎Gugatan PMH dengan nomor perkara 575/Pdt.G/2026/PN Mdn tersebut diajukan Hadi Yanto selaku kuasa hukum penggugat terhadap PT Bank DBS Indonesia melalui kantor cabangnya di Jalan Diponegoro, Medan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara turut menjadi pihak turut tergugat.

‎Perkara yang didaftarkan pada 2 Juni 2026 itu berkaitan dengan pemblokiran rekening milik penggugat. Sidang yang berlangsung di ruang Cakra VII PN Medan dengan agenda pemeriksaan ahli itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Lifiana Tanjung, didampingi hakim anggota Eliyurita dan Firza Andriansyah, serta dihadiri kuasa hukum pihak tergugat.

‎Dalam persidangan, Hadi Yanto meminta penjelasan ahli mengenai mekanisme pemblokiran rekening oleh pihak bank, termasuk aspek hukum dan tanggung jawab perbankan apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Fadlan menjelaskan bahwa keabsahan pemblokiran rekening harus dinilai berdasarkan alasan dan ketentuan hukum yang mendasarinya. Bank, menurut dia, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus memperhatikan hak nasabah untuk mengakses dana dan layanan keuangan.

‎Ia mengatakan sektor perbankan memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah perlu dijaga melalui pelayanan yang transparan dan profesional, termasuk memberikan penjelasan yang memadai ketika terjadi pembatasan transaksi.

Menurut Fadlan, pemblokiran yang tidak memiliki dasar yang sah berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai perlindungan diri dan harta benda, sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai persoalan tersebut.

"Bank tidak serta-merta melakukan pembatasan transaksi yang justru berdampak pada tidak dapat diaksesnya layanan perbankan atau keuangan milik nasabah," ujarnya.

‎Terkait kemungkinan konsekuensi apabila bank terbukti melakukan pemblokiran tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP), Fadlan mengatakan pelaksanaan layanan perbankan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Menurutnya, bank perlu memberikan klarifikasi mengenai alasan dan mekanisme pemblokiran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses pengawasan regulator.

‎Ia menambahkan, pelayanan yang dinilai merugikan nasabah juga berpotensi mempengaruhi reputasi dan daya saing bank. Nasabah yang merasa tidak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya dapat mempertimbangkan untuk beralih ke layanan perbankan lain.

‎Fadlan secara khusus menyoroti pentingnya pelayanan optimal bagi nasabah prioritas yang mempercayakan pengelolaan dana dan transaksi keuangan bernilai besar kepada bank.

‎"Nasabah-nasabah prioritas inilah yang menjadi aset bank. Ketika mendapatkan nasabah prioritas, bank sebenarnya harus memberikan pelayanan yang optimal, bukan sebaliknya mempersulit," katanya.

‎Meski mengkritisi pemblokiran tanpa alasan yang sah, Fadlan mengakui terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan rekening diblokir dalam kondisi tertentu, terutama apabila berkaitan dengan penegakan hukum atau indikasi transaksi keuangan mencurigakan.

‎Ia mencontohkan transaksi yang diduga berkaitan dengan perjudian daring, aktivitas pinjaman daring tertentu, maupun aliran dana yang terindikasi berhubungan dengan tindak pidana, termasuk peredaran narkotika.

‎Dalam kondisi tersebut, menurut dia, pembatasan rekening harus didasarkan pada ketentuan dan prosedur yang berlaku. OJK serta aparat penegak hukum memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing dalam menelaah persoalan tersebut.

‎Fadlan juga menyinggung peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan sesuai tugas dan kewenangannya.

‎"Di situlah peran penting pengawas OJK atau para penegak hukum untuk memotret dan mengklasterisasi persoalan ini agar terang benderang. Bank juga tidak bisa secara otomatis dijadikan cangkang atau tempat penampungan transaksi yang mencurigakan," ujarnya.

‎Ia menegaskan, pengawasan transaksi keuangan untuk mencegah tindak pidana harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak nasabah. "Dengan demikian, setiap tindakan pemblokiran rekening perlu memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan hukum," tegasnya.

‎Usai persidangan, kuasa hukum penggugat, Hadi Yanto, menjelaskan bahwa dalam petitum gugatannya, pihaknya meminta majelis hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut untuk seluruhnya.

‎Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan PT Bank DBS Indonesia yang memblokir rekening atas nama Kelwin Thomas di Bank DBS Indonesia Cabang Medan Diponegoro sebagai perbuatan melawan hukum.

‎Selain itu, penggugat meminta tergugat diperintahkan segera membuka blokir rekening tersebut setelah putusan diucapkan.

‎Dalam petitum yang disampaikan, penggugat juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp2 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar, sehingga total tuntutan ganti rugi mencapai Rp3 miliar.

‎"Kami meminta majelis hakim menghukum pihak turut tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, serta menetapkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya," kata Hadi.

Sejumlah pengendara menilai performa bahan bakar ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, meski ada yang mengeluhkan konsumsi bahan bakar lebih boros.

Sejak beralih dari B40 ke B50, salah seorang sopir truk, Edi mengaku merasakan perbedaan pada kendaraannya. Dia menilai mesin terasa lebih panas dan pemakaian bahan bakar cenderung lebih boros.

"Kalau mencatat saya tidak ada mencatat, tapi dalam pikiran saya merasa kok berbeda. Kok lebih boros ya dan saat saya ngobrol-ngobrol dengan teman ini kan sekarang sudah bukan bio solar yang biasa sudah B50 katanya begitu, mesin lebih panas ya makin boros bahan bakarnya," ujar Edi saat di tanya di salah satu SPBU di kawasan Tanjung Morawa, Rabu (28/10/2026).

Di menerangkan kalau sekitar satu atau dua minggu ini solar itu mulai gampang dicari dan antreannya tidak terlalu panjang.

Namun pengalaman berbeda disampaikan sopir lainnya yakni Safruddin yang menilai penggunaan B50 tidak memberikan perubahan berarti pada kendaraannya.

Meski demikian, ia mengaku lebih sering memeriksa dan membersihkan saringan bahan bakar.

"Rasanya biasa aja sama dengan sebelumnya, setelah memakai B50, paling kita sering membersihkan saringan filter solar tapi tetap bersih," tuturnya.

Senada dengan Edi, dia juga menyatakan kalau sekarang antrean pengisian solar mulai berkurang. "Memang sekarang sudah tidak antri lagi untuk isi bahan bakar solar," sebutnya.

Dalam satu hingga dua pekan terakhir, pengendara mengaku lebih mudah mendapatkan bahan bakar tanpa harus mengantre panjang.

Mandatori B50 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati, sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Penerapan kebijakan ini pun menjadi perhatian seiring dengan pengalaman pengguna di lapangan yang menjadi salah satu gambaran awal dampak penggunaan B50 terhadap kendaraan diesel.

Terbentuknya tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD Kabupaten Humbang Hasundutan, oleh Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, diharapkan segera menyusun syarat dan ketentuan administrasi terkait usulan arsitek kenamaan Indonesia, yang berasal dari Humbang Hasundutan, Friederich Silaban agar dapat dianugrahi sebagai pahlawan nasional.

Tim TP2GD ini nantinya akan bertugas melaksanakan sidang penelitian dan pembahasan usulan calon pahlawan nasional dan memberikan pertimbangan serta saran kepada bupati untuk menerbitkan rekomendasi penganugrahan gelar pahlawan nasional yang nantinya akan disampaikan ke pemeritah Provinsi Sumatera Utara.

Salah seorang anggota Tim TP2GD dari Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Eriko Silaban, Rabu (28/10/2026), mengatakan Friederich Silaban dinilai berjasa dalam pembangunan dan perkembangan arsitektur nasional. Almarhum juga menorehkan karya monumental yang saat ini menjadi bangunan kebanggaan Indonesia.

Karya-karya tersebut diantaranya Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Istora, Gedung Pusat Bank Indonesia dan beberapa karya monumental lainnya yang tercatat dalam sejarah pembangunan di Indonesia.

Operasi yang melibatkan unsur TNI dari Denpom I/2 Sibolga dan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah ini difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengantisipasi potensi tindak pidana seperti peredaran narkoba dan aksi premanisme.

Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Muhammad Alan Haikel melalui Kabag Ops Polres Tapteng Kompol Daniel P Sinaga memimpin langsung apel kesiapan yang dilangsungkan di Mako Polres Tapteng pukul 21.30 WIB. Apel turut dihadiri Kasat Sabhara AKP Dorpis Raden H Sitompul, Kasat Res Narkoba AKP Johannes Munthe, serta Kasat Reskrim Iptu Dian A Perdana.

Sebanyak 38 personel gabungan dikerahkan dalam penertiban ini, yang terdiri atas 24 personel Polres Tapteng, 5 personel Denpom I/2 Sibolga, dan 9 personel Satpol PP.

Petugas menyisir 11 titik lokasi yang berada di Kecamatan Pandan, meliputi kawasan Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kelurahan Pasar Baru, hingga Kelurahan Sihaporas Nauli dan Sibuluan Nauli. Titik-titik tersebut di antaranya Lapo Tuak Hutapea, Lapo Tuak Sitompul, Cafe Dinda, Cafe Dang Margoar, Cafe Mami, Cafe 27, Cafe Tepos, Cafe Tumbur, Cafe Aldo, Cafe Si Nella, serta Kost Hijau.

Dalam arahannya di lapangan, petugas menyampaikan imbauan persuasif kepada para pengusaha tempat hiburan malam. Pemilik usaha diminta untuk mematuhi batas jam operasional sesuai izin keramaian dan menjaga volume pengeras suara agar tidak mengganggu ketenangan warga sekitar.

"Langkah preventif ini kami ambil guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas, sekaligus mengantisipasi dini potensi pelanggaran hukum," ujar Kompol Daniel.

Razia yang berakhir pada Rabu dini hari pukul 00.30 WIB tersebut berjalan dengan tertib dan lancar. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, situasi kamtibmas di seputaran Kota Pandan, Sibuluan, dan Sarudik dilaporkan aman dan terkendali.

Pihak kepolisian memastikan bahwa dalam operasi tersebut tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba maupun tindakan premanisme, tidak ditemukan tempat hiburan malam yang mempekerjakan anak di bawah umur serta sebagian besar tempat usaha yang didatangi telah mengantongi izin resmi dan terpantau dalam kondisi tutup saat didatangi petugas.

Melalui kegiatan preventif berkala ini, Polres Tapanuli Tengah berharap sinergi antar-instansi dapat terus mempertahankan stabilitas keamanan wilayah yang kondusif bagi masyarakat.

Insiden tersebut terjadi sekira pukul 05.30 WIB, melibatkan satu unit mobil truk tangki tronton Pertamina tanpa muatan dengan nomor polisi BK 8392 SO yang terbalik dan menimpa sebuah rumah warga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, truk tangki Pertamina itu dikemudikan oleh Roy Parsaulian Purba (31) dengan seorang penumpang bernama Risman Febriwandi Batubara (40).

Kendaraan diketahui bergerak dari Dolok Sanggul sekira pukul 22.00 WIB usai membongkar muatan. Truk sempat berhenti di SPBU Nagasaribu pada pukul 23.30 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tapanuli Tengah.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga kuat mengalami kelelahan dan mengantuk. Akibatnya, kendaraan oleng ke kiri lalu menghantam dan menimpa rumah warga.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun, enam orang dilaporkan mengalami luka-luka dan saat ini telah mendapatkan penanganan medis.

Adapun rincian korban dari pihak penghuni rumah yakni, Edinanda Lumban Tobing (36) dan Lisawati Pasaribu (31) kondisi luka berat. Juga ada Tiaamanda Lumbantobing (7) dan Aditia Lumbantobing (5) kondisi luka ringan.

Sementara dari pihak awak truk tangki korbannya Roy Parsaulian Purba (31) sebagai pengemudi dalam kondisi luka berat, serta Risman Febriwandi Batubara (40) sebagai penumpang yang mengalami uka ringan.

Kapolres Tapteng menyampaikan bahwa pihaknya segera menerbitkan laporan polisi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses evakuasi dan penanganan pascakecelakaan.

"Kami akan menerbitkan laporan polisi dan bekerja sama dengan dinas terkait serta pihak Pertamina untuk segera melakukan evakuasi terhadap unit truk tangki dari lokasi kejadian," jelasnya.

Selain itu, pihak Polres Tapteng juga berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja untuk memastikan seluruh korban yang mengalami luka-luka mendapatkan hak santunan dan jaminan pengobatan.

Saat ini, barang bukti satu unit truk tangki tronton telah diamankan oleh Satlantas Polres Tapteng guna penyelidikan lebih lanjut.

Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar jalur aspirasi dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Kantor Camat Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI dari Partai NasDem OK Fachru Hidayat menyerahkan beasiswa pendidikan secara simbolis kepada 517 siswa.

Kegiatan dihadiri Bupati Siak Afni Zulkifli dan Anggota DPD RI Arif Eka Saputra. Penerima beasiswa terdiri dari murid SD, SMP dan SMA dari Kecamatan Sungai Apit, Sabak Auh, Siak, Bunga Raya, Dayun dan Tualang.

Masing-masing murid SD mendapatkan beasiswa senilai 450 ribu rupiah, siswa SMP 750 ribu rupiah dan siswa SMA 1 koma 8 juta rupiah pertahun. Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI OK Fachru Hidayat mengharapkan bantuan PIP meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak.

Penyaluran Program Indonesia Pintar dari pemerintah melalui DPR RI bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan.

Penerima PIP berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan menengah atau desil 1 hingga 5 berdasarkan usulan Dinas Sosial dan sekolah. Jumlah warga masuk kategori desil 1 hingga 5 yang tersebar di Kabupaten Siak tercatat mencapai 180 ribu jiwa.

Tampak rekaman penggerebekan rumah di kawasan Medan Tuntungan, tempat persembunyian dua pemuda yang diduga membunuh dan merampok Muhammad Imran, pengemudi taksi online.

Kedua pelaku ditangkap personel Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, sehari atau kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan di aliran parit di Kabupaten Asahan, Kamis, 22 Oktober lalu.

Aksi kejahatan ini bermula saat kedua pelaku yakni MAH (22) dan FSO (22), memesan taksi online melalui aplikasi di kawasan Sunggal, Kota Medan.

Muhammad Imran kemudian datang untuk menjemput keduanya. Namun, saat kedua penumpang sudah berada di dalam mobil, mereka justru menjerat leher sang pengemudi menggunakan tali yang telah disiapkan sebelumnya.

Setelah memastikan korban tewas, kedua pelaku membawa jasadnya dan membuangnya ke Kabupaten Asahan. Mobil milik korban kemudian hendak dijual untuk melunasi utang pinjaman online.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Cornelis Mangarahon Simanjuntak, Selasa (28/10/2026), mengungkapkan kedua pelaku telah merencanakan aksinya.

Bahkan, tali dan sarung tangan yang digunakan dalam aksi tersebut telah dipesan melalui aplikasi online. Dalam pengembangan kasus, polisi berhasil menemukan mobil milik korban.

Namun, saat hendak ditangkap, kedua pelaku mencoba kabur dan menyerang petugas. Polisi kemudian melumpuhkan keduanya dengan tembakan di bagian kaki. Kedua tersangka juga positif pengguna narkoba, bahkan diduga, mereka sebelum melakukan aksi kejinya terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba.

Pemberantasan Narkotika dinilai membutuhkan keberanian, konsistensi, dan langkah nyata agar jaringan peredaran tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Dr Landen Marbun, dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (28/10/2026), saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

Landen mengapresiasi langkah aparat dalam mengungkap berbagai kasus Narkotika di Sumatera Utara. Diantaranya penindakan kapal MT Global 168 yang membawa 1,16 Ton ketamin pada 23 Oktober 2026, operasi serentak Polda Sumut bersama Bareskrim di 9 wilayah, serta pengungkapan laboratorium Narkotika di Aceh.

Namun, menurutnya, operasi penindakan harus menjadi bagian dari gerakan yang berkelanjutan. Perang terhadap Narkoba tidak boleh berhenti pada slogan, seminar, spanduk, ataupun baliho, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, dukungan anggaran memadai, dan keberanian menyentuh akar persoalan.

"Jangan pernah memberi ruang, jangan pernah memberi napas bagi jaringan narkoba di Tanah Sumatera Utara ini," tegasnya.

Belajar dari Ketegasan Sutanto

Landen juga mengajak jajaran kepolisian mengingat langkah Sutanto ketika menjabat Kapolda Sumatera Utara sekitar 2000. Saat itu, Medan dikenal sebagai salah satu pusat perjudian dan premanisme. Sutanto mengambil langkah tegas dengan menertibkan lapak-lapak perjudian dan memberantas premanisme.

Ketegasan tersebut, lanjut Landen, berlanjut ketika Sutanto dipercaya menjadi Kapolri pada 2005–2008. Pada 100 hari pertama kepemimpinannya, Sutanto mencanangkan program pemberantasan perjudian secara nasional.

Menurut Landen, semangat tersebut perlu menjadi inspirasi bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, serta seluruh jajaran terkait.

"Belajarlah dari Sutanto. Bukan sekadar bagaimana menangkap, tetapi bagaimana membuat kejahatan kehilangan ruang untuk tumbuh," ujarnya.

Sumut Hadapi Ancaman Serius

Landen mengungkapkan, berdasarkan data BNN 2026 yang disampaikan dalam forum tersebut, terdapat 477 kawasan rawan Narkoba di Sumatera Utara. Ia juga menyebut angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Sumut mencapai 10,49 persen.

Dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, Landen menilai dampak persoalan Narkoba menjangkau kehidupan sekitar 1,5 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baginya, angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat ancaman terhadap masa depan anak-anak, keutuhan keluarga, produktivitas masyarakat, dan pembangunan daerah.

Karena itu, Landen mempertanyakan efektivitas pelaksanaan Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019. Ia meminta pemerintah mengevaluasi secara jujur program yang belum berjalan optimal, penggunaan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta penyebab peredaran narkoba masih terus berkembang.

Menurutnya, penyusunan regulasi baru tidak akan cukup apabila aturan yang sudah ada belum dievaluasi dan dilaksanakan secara maksimal.

Delapan Catatan Kritis

Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembahasan Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, dukungan itu disertai delapan catatan kritis yang disebut sebagai kontrak moral.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Kedua, memastikan implementasi kebijakan konkret dan terukur, lengkap dengan target, penanggung jawab, serta anggaran.

Ketiga, menyusun peta jalan pemberantasan dan pencegahan narkoba yang terintegrasi dengan RPJPD Sumut 2025–2045. Keempat, memperkuat koordinasi Polri, BNN, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.

Kelima, membedakan secara tegas penanganan bandar dan pengedar dengan korban penyalahgunaan Narkoba. Bandar dan pengedar harus ditindak tanpa pandang bulu, sedangkan korban, khususnya anak-anak, harus memperoleh rehabilitasi yang layak, mudah diakses, dan terjangkau.

Keenam, melibatkan anak muda sebagai pelaku utama gerakan anti Narkoba melalui komunitas, karang taruna, OSIS, dan kampus. Ketujuh, memastikan anggaran memadai, tepat sasaran, dan transparan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kedelapan, memperkuat pengawasan terhadap jaringan peredaran Narkoba dan judi online serta memastikan penegakan hukum berlangsung profesional.

Landen menegaskan, keberhasilan pemberantasan Narkoba tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap. Pemerintah dan aparat harus mampu menekan ruang gerak jaringan peredaran, memperkuat pencegahan, serta memastikan korban mendapatkan penanganan yang tepat.

"Pemberantasan Narkoba bukan sekadar soal menangkap pelaku. Ini adalah perjuangan menyelamatkan manusia, melindungi keluarga, dan menjaga masa depan bangsa," pungkasnya. (**)

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, berawal dari informasi yang diterima Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP Hasiholan Naibaho dari masyarakat mengenai adanya kendaraan mencurigakan yang diduga mengangkut BBM subsidi.

Tim opsnal yang dipimpin Aiptu Ahmad Taufik Simbolon bersama Bripka Roby Ayat Gito dan Bripka Azli Nasution segera bergerak membuntuti kendaraan tersebut hingga kawasan Kayu Ombun. Saat diperiksa, petugas menemukan tangki yang telah dimodifikasi beserta jerigen berisi Pertalite di dalam kendaraan.

Barang Bukti Disita

Satu unit mobil Toyota Kijang Kotak warna hijau dengan nomor polisi BB 1654 FB dilengkapi tangki modifikasi berkapasitas 300 liter berisi Pertalite disita. Selain itu, petugas juga mengamankan lima jerigen masing-masing berkapasitas 40 liter, tiga berisi Pertalite dan dua kosong, serta empat unit telepon genggam.

Kedua pelaku diidentifikasi bernama inisial AYP (19), pelajar asal Kecamatan Angkola Muara Tais, Tapanuli Selatan, dan EP (17), juga pelajar berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum.

Mereka berdua disangkakan melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU No. 6 Tahun 2023. Perkara telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berkas perkara akan dipisahkan karena salah satu pelaku masih berusia di bawah umur dan akan ditangani sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan, penimbunan, maupun pengangkutan ilegal BBM bersubsidi. Masyarakat diminta melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan darurat Call Center 110.

"BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Penyelewengan merugikan kepentingan umum dan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas pihak kasat Reskrim AKP Naibaho.

Penyerahan penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10/2026) lalu.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi yang kuat antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

Menurutnya, prestasi ini menunjukkan inovasi TPAKD di Sumatera Utara dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.

"Selain keberhasilan Kabupaten Deli Serdang, TPAKD Provinsi Sumatera Utara juga turut masuk dalam nominasi TPAKD Award 2026 Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera," ucapnya, kemarin.

Sementara itu, TPAKD Kota Pematangsiantar dan TPAKD Kabupaten Langkat juga berhasil masuk dalam nominasi TPAKD Award 2026 Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera.

Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam mengembangkan program percepatan akses keuangan yang selaras dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rakornas TPAKD Tahun 2026 yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" menjadi momentum penguatan sinergi antara pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkualitas.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OJK bersama para pemangku kepentingan juga melaksanakan penyerahan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM, serta memberikan penghargaan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan inovasi unggul.

TPAKD sendiri merupakan forum koordinasi yang berperan memperluas akses keuangan melalui pengembangan program yang sesuai dengan karakteristik serta potensi ekonomi daerah.

Melalui berbagai program ini, OJK terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal, terutama bagi UMKM, masyarakat perdesaan, serta kelompok yang belum memperoleh layanan keuangan secara optimal.

OJK Provinsi Sumatera Utara berharap pencapaian TPAKD Award 2026 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD di wilayahnya untuk terus meningkatkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan mengoptimalkan program percepatan akses keuangan yang memberikan manfaat nyata.

Ke depan, OJK bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat peran TPAKD guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Melansir berbagai sumber, Selasa (27/10/2026), Denny Sumargo kini berusia 45 tahun dan dia bersyukur mengetahui kondisi kesehatannya itu sejak awal.

"Kesehatan saya menurun. Kemarin saya habis medical checkup karena selama beberapa hari kondisi saya enggak fit," kata Denny Sumargo.

Dengan kondisinya sekarang, Denny Sumargo dalam incaran stroke hingga serangan jantung.

"Cuma banyak yang enggak tahu kan karena saya memang menutupi itu semua," lanjutnya.

Artinya, ia mengungkap bahwa dari hasil tes kesehatan itu rapornya merah.

"Kondisi darah aku itu enggak bagus. Banyak kolesterol, banyak lemak, fungsi hatiku menurun, terus fungsi ginjalku juga ada menurun," ungkapnya.

"Kata dokter dengan rapor merah ini, 'kemungkinan kamu bisa kena serangan jantung atau sumbatan di kepala,'" tambah Denny Sumargo.

Yang jelas, awal mendapati hasil tes kesehatannya demikian buruk, Denny Sumargo cukup terkejut.

"Aku juga kaget, aku rajin olahraga, pola pikirku sehat-sehat aja, ternyata darahku banyak racunnya," kata Denny Sumargo.

Tapi, Denny Sumargo tetap bersyukur mengetahui kondisinya itu lebih cepat, karena setidaknya ia bisa berusaha memperbaiki pola hidup.

"Kelihatannya sehat, tapi kan kita enggak pernah tahu di dalam badan kita ini ada apa," pungkas Denny Sumargo.

Kendati persediaan di pasaran menyusut, pergerakan harga komoditas ini dinilai lebih banyak disetir oleh dinamika geopolitik global ketimbang faktor fundamental pasokan.

Ekonom asal Sumut, Gunawan Benjamin, mengungkapkan bahwa penurunan produksi karet secara kuartalan di wilayah Sumut kembali berulang pada triwulan IV-2026. Pola serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada periode yang sama di tahun 2025.

"Dari hasil observasi lapangan pada triwulan IV-2025 lalu, tren produksi karet di Sumut mengalami penurunan. Pada salah satu sampel, penurunan produksinya bahkan mencapai 17 persen. Memasuki kuartal keempat tahun 2026 ini, pola penurunan produksi secara kuartalan tersebut diproyeksikan bakal berulang," ujar Gunawan di Medan, Selasa (27/10/2026).

Meski pasokan dari tingkat petani berkurang, Gunawan menilai kondisi tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan harga karet secara keseluruhan.

Saat ini, harga karet internasional sangat bergantung pada eskalasi konflik geopolitik yang memengaruhi permintaan dunia.

Menurutnya, harga karet dunia masih bertahan kuat di kisaran USD 2,57 per kilogram dengan kecenderungan menguat, seiring dengan lonjakan harga minyak mentah global.

Sebelumnya, harga karet sempat terkoreksi saat harga minyak mentah melandai di bawah level USD 100 per barel.

"Belakangan ini harga karet kembali pulih dan berpeluang melanjutkan tren positif sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah jenis Brent yang berada di kisaran USD 117 per barel," tuturnya.

Meski menunjukkan tren pemulihan, harga karet saat ini belum sepenuhnya kembali ke level tertinggi USD 2,66 per kilogram seperti yang tercapai pada 13 Oktober lalu.

Gunawan menegaskan bahwa motor penggerak utama kenaikan harga saat ini didominasi faktor eksternal.

Tekanan harga pada awal Oktober lalu, lanjutnya, sempat dipicu oleh potensi meredanya konflik di Timur Tengah.

Namun, pasar kembali mencermati potensi eskalasi baru menyusul pertimbangan Amerika Serikat terkait aksi militer terhadap Iran pada awal November mendatang.

"Jika eskalasi konflik memanas, kenaikan permintaan serta harga karet yang searah dengan minyak mentah dunia berpotensi terjadi dalam jangka pendek. Saya melihat harga karet masih berada dalam tren naik, setidaknya hingga penutupan tahun 2026," pungkas Gunawan.

Misi pelayaran hingga 1 November 2026 ini berfokus membantu para nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM di wilayah terisolasi agar dapat menukarkan uang lusuh dengan Rupiah layak edar.

Menyinggahi Pulau Sembilan dan Pulau Kampai di Sumut, serta Pulau Pusong dan Pulau Sabang di Aceh, sebanyak 25 pejuang BI bertugas menjangkau area yang tak tersentuh kas keliling darat.

Selain penukaran uang, tim juga menggelar edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah guna menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Kegiatan yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ini berguna memperluas layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat di pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil (3T) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan sebagian Aceh.

Rute ekspedisi kali ini berawal dari Belawan dan menyinggahi sejumlah pulau, yakni Pulau Sembilan dan Pulau Kampai di Sumatera Utara, serta Pulau Pusong dan Pulau Sabang di Aceh.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, M. Anwar Bashori, menyatakan bahwa sinergi ini mempertemukan dua kepentingan strategis antara pertahanan teritorial dan ketersediaan mata uang negara.

"TNI AL berkepentingan menjaga kedaulatan wilayah NKRI melalui pertahanan, sementara BI menjaga kedaulatan negara lewat ketersediaan uang Rupiah di seluruh pelosok," ucapnya.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, menambahkan bahwa kondisi geografis kepulauan yang sulit dijangkau perbankan konvensional maupun kas keliling darat dapat teratasi melalui operasi laut ini.

"Kehadiran Tim ERB memudahkan para nelayan, pedagang, hingga pelaku UMKM untuk menukarkan uang lusuh dengan uang Rupiah layak edar sesuai pecahan yang dibutuhkan," jelas dia.

Selain membuka layanan penukaran uang, Tim ERB juga aktif memberikan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah agar masyarakat semakin mengenali keaslian uang dan merawatnya dengan baik.

Plt. Asisten Ekbang Prov. Sumut, Basarin Yunus Tanjung, yang hadir dalam seremoni pelepasan bersama Komandan Kodaeral I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, mengapresiasi kolaborasi tersebut karena diyakini mampu menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.

Pelaksanaan ERB di Sumatera Utara ini sekaligus menjadi kegiatan penutup dari seluruh rangkaian ERB nasional sepanjang tahun 2026.

Secara keseluruhan, program ERB 2026 telah mencatatkan 19 kali pelaksanaan dengan menjangkau 96 pulau di daerah 3T di seluruh Indonesia.

Pertemuan tersebut diwarnai kisah haru para orang tua mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Mereka mengungkapkan perjuangan menghadapi keterbatasan ekonomi, kendala data kesejahteraan, hingga kekhawatiran anak-anaknya gagal melanjutkan pendidikan.

Perjuangan Sitorus, ayah empat anak, mengaku bersyukur setelah anak ketiganya, Theresia br Sitorus, memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah.

Bagi keluarganya, bantuan tersebut menjadi jalan keluar dari persoalan biaya pendidikan yang selama ini membayangi masa depan anak-anaknya. Ia berharap program KIP Kuliah terus tersedia bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Kisah serupa disampaikan seorang ibu tunggal yang juga menjadi relawan Sofyan Tan. Ibu tiga anak itu mengaku sempat menangis diam-diam karena khawatir putrinya, Melda Simamora, gagal kuliah akibat persoalan desil kesejahteraan keluarga.

Setelah melalui proses pengurusan bantuan pendidikan, Melda akhirnya memperoleh kesempatan menempuh pendidikan pada Program Studi Manajemen di STIE Eka Prasetya.

Di AMIK Medicom, Mustinawati Sibarani juga menyampaikan rasa syukur. Anaknya, Nadin Olivia, sempat menunda kuliah selama satu tahun karena keluarga tidak memiliki biaya yang cukup.

Kesempatan memperoleh bantuan pendidikan kemudian membuka jalan bagi Nadin untuk kembali melanjutkan pendidikan tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Tan mengungkapkan bahwa perjuangan memperluas akses KIP Kuliah tidak hanya menghadapi persoalan keterbatasan kuota, tetapi juga dugaan pungutan tambahan oleh oknum pengelola perguruan tinggi.

Menurutnya, terdapat kampus yang meminta biaya pendaftaran hingga jutaan rupiah kepada calon mahasiswa penerima bantuan. Ia juga menyoroti dugaan praktik pengambilan uang biaya hidup mahasiswa yang disebut mencapai Rp5,7 juta per semester untuk menutupi biaya perkuliahan.

Sofyan Tan menegaskan bahwa bantuan pendidikan seharusnya digunakan sesuai peruntukannya, bukan menjadi celah untuk membebani mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Karena itu, ia bersama tim melakukan seleksi terhadap perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen dalam menjalankan program KIP Kuliah. Dari proses tersebut, menurutnya, penyaluran kuota bantuan diarahkan kepada 25 kampus, termasuk AMIK Medicom dan STIE Eka Prasetya.

Selain dugaan pungutan tambahan, Sofyan Tan menyoroti persoalan data sosial ekonomi yang menyebabkan sebagian keluarga miskin kesulitan mengakses bantuan pendidikan.

Ia menyebut masih ditemukan keluarga buruh harian lepas, pedagang kecil, dan warga yang tinggal di rumah sewa, tetapi tercatat dalam kelompok desil kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Akibat ketidaksesuaian data tersebut, calon mahasiswa dari keluarga prasejahtera berpotensi tidak memenuhi kriteria penerima KIP Kuliah meskipun secara ekonomi membutuhkan bantuan.

Menurut Sofyan Tan, persoalan itu menjadi perhatian serius karena dapat menghambat kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Berpegang teguh pada mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, di mana negara menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan fakir miskin dipelihara oleh negara, maka saya terus berjuang," ujar Sofyan Tan.

Ia mengatakan, upaya memperjuangkan akses KIP Kuliah terus dilakukan melalui pendampingan dan koordinasi agar calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan kesempatan hanya karena persoalan administrasi.

Di hadapan para orang tua mahasiswa, Sofyan Tan juga mengingatkan pentingnya menjaga kesempatan belajar yang telah diperoleh, sekaligus memastikan bantuan pendidikan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti SH MH mengajak kalangan pemuda bersinergi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat untuk memerangi peredaran Narkoba demi menyelamatkan masa depan bangsa.

Tak hanya itu, Rudi juga mengapresiasi aparat gabungan yang berhasil mengungkap kasus penyelundupan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan penindakan tidak boleh berhenti pada satu pengungkapan kasus, tetapi harus menjadi bagian dari upaya berkesinambungan untuk membongkar jaringan pemasok, bandar, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran Narkotika.

"Pengungkapan penyelundupan Narkotika tidak boleh hanya sekali. Penindakan harus berkesinambungan agar jaringan yang terlibat dapat ditelusuri dan diputus sampai ke akarnya. Kita harus melindungi generasi muda dari ancaman Narkoba yang dapat merusak masa depan mereka," tegas legislator dari daerah pemilihan Binjai-Langkat tersebut kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (27/10/2026).

Pengungkapan itu bermula dari penindakan terhadap kapal tanker MT Global 168 di perairan sekitar Tanjung Balai, Asahan, Selasa (20/10/2026). Kapal beserta barang bukti kemudian dibawa ke Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Rudi, pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan jalur laut dan penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Rudi menilai pemuda harus mengambil peran aktif dalam gerakan melawan Narkoba. Sinergi pemuda dan Polri perlu diperkuat melalui edukasi, sosialisasi bahaya Narkotika, kegiatan pencegahan di lingkungan sekolah dan kampus, serta pembentukan lingkungan masyarakat yang sehat dan produktif.

Berjalan Beriringan

Rudi menegaskan, perang melawan Narkoba bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum. Keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus mengambil bagian dalam pencegahan.

"Pendekatan edukatif dan pembinaan generasi muda juga perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan peredaran gelap Narkotika," tandasnya

Rudi mengaitkan semangat tersebut dengan visi Indonesia Emas 2045, yakni mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing.

Masih kata Rudi, cita-cita besar itu tidak akan tercapai apabila generasi mudanya dibiarkan terjerat penyalahgunaan Narkoba.

Selain itu, Rudi juga mengajak pemuda mendukung arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan memperkuat perlindungan generasi penerus bangsa.

Upaya tersebut, tambah Rudi, membutuhkan keterlibatan nyata pemuda melalui kegiatan positif, peningkatan kompetensi, penguatan karakter, serta kepedulian terhadap persoalan sosial di lingkungannya.

"Indonesia Emas membutuhkan pemuda yang sehat, cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan. Karena itu, jangan beri ruang bagi Narkoba untuk merampas masa depan generasi kita. Pemuda harus menjadi kekuatan bangsa, bukan korban peredaran Narkotika," terangnya.

Ikrar Bersejarah

Menjelang Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, Rudi mengingatkan bahwa peringatan tahun ini menandai 98 tahun ikrar bersejarah yang dicetuskan para pemuda Indonesia pada tahun 1928.

Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan melalui ikrar bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu harus diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai tantangan zaman.

Jika generasi 1928 bersatu memperjuangkan cita-cita kebangsaan, generasi muda saat ini harus bersatu menghadapi ancaman yang dapat merusak masa depan bangsa, termasuk peredaran gelap Narkotika.

"Jangan biarkan semangat Sumpah Pemuda berhenti pada seremoni tahunan. Buktikan dengan tindakan nyata. Pemuda dan Polri harus bersinergi, masyarakat harus peduli, dan semua pihak harus konsisten melawan Narkoba. Dengan generasi yang sehat dan berkualitas, kita dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (**)

Penghargaan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Kane. Ia merupakan pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen pada 2001, sekaligus mengakhiri penantian selama 25 tahun bagi sepak bola Inggris.

Kane tampil luar biasa sepanjang musim 2025/2026 dengan mengoleksi 73 gol bersama Bayern Muenchen dan timnas Inggris. Ia turut mengantarkan Bayern mempertahankan gelar Bundesliga serta meraih treble domestik. Di Liga Champions, Kane mencetak 14 gol ketika Bayern melaju hingga semifinal.

"Saya hampir tidak bisa berkata-kata," ujar Kane dalam pidato penerimaan trofinya.

Meraih penghargaan di London, kota kelahirannya menurutnya menjadikan penghargaan tersebut terasa lebih spesial.

"Berada di London membuat malam ini terasa lebih istimewa. Rasanya seperti pertanda baik bagi saya malam ini, tambahnya"

Kane juga menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak mungkin diraih tanpa dukungan rekan-rekan setimnya. Ia secara khusus mengapresiasi para pemain Bayern dan pelatih Vincent Kompany yang terus mendorongnya berkembang.

"Tanpa kalian dan seluruh tim, ini tidak akan mungkin terjadi. Cara kalian mendorong saya dan cara kami bersaing membuat saya menjadi pemain yang lebih baik dan ingin terus berkembang," kata Kane.

Ia turut mengenang Tottenham Hotspur, klub yang membesarkannya sejak berusia 11 tahun, serta menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di timnas Inggris.

Di belakang Kane, Mbappe menempati posisi kedua, sedangkan Yamal berada di urutan ketiga dalam pemeringkatan Ballon d'Or putra. Lionel Messi menempati posisi kelima, sementara Rodri berada di peringkat keempat.

Meski gagal merebut penghargaan utama, Yamal tetap mencuri perhatian. Bintang Barcelona tersebut memenangkan Kopa Trophy untuk ketiga kalinya secara beruntun, setelah sebelumnya meraihnya pada 2024 dan 2025. Ia menjadi pemain pertama yang mencatatkan tiga kemenangan dalam sejarah penghargaan pemain muda tersebut.

Menariknya, Yamal justru menilai rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih pantas menerima penghargaan itu.

"Saya ingin melihat rekan setim saya, Cubarsi, berada di sini karena menurut saya penghargaan ini seharusnya menjadi miliknya. Dia pantas mendapatkannya," ujar Yamal.

Sementara itu, Alexia Putellas memenangkan Ballon d'Or Feminin, yang pada edisi 2026 merupakan trofi ketiganya (sebelumnya pada 2021 dan 2022). Sedangkan Vicky Lopez meraih Kopa Trophy putri. Unai Simon dan Cata Coll masing-masing menjadi kiper terbaik putra dan putri.

Penghargaan pelatih terbaik diberikan kepada Luis de la Fuente dari timnas Spanyol dan Pere Romeu dari Barcelona Femeni. Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai klub terbaik putra, sedangkan Barcelona menjadi klub terbaik putri.

Harry Kane juga membawa pulang penghargaan penyerang terbaik putra. Untuk kategori putri, gelar tersebut menjadi milik Charlyn Corral dari Pachuca. Sementara itu, Bukayo Saka menerima Socrates Award atas kontribusi kemanusiaannya.

Gala edisi ke-70 ini menegaskan dominasi para pemain dan pelatih Spanyol dalam sejumlah kategori, tetapi malam tersebut tetap menjadi milik Kane. Setelah bertahun-tahun membangun reputasi sebagai salah satu striker paling konsisten di dunia, ia akhirnya memperoleh pengakuan tertinggi dalam kariernya.

Sumber: UEFA, England Football, martincid.com

Adapun lembaga survei tersebut yakni Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Sabtu (24/10/2026) mencatat elektabilitas Golkar sebesar 10,7 persen.

Angka tersebut menempatkan Golkar di posisi ketiga, di bawah Partai Gerindra dengan 23,1 persen dan PDI Perjuangan sebesar 11,6 persen.

Survei yang dilakukan pada 12–21 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Hasil serupa terlihat dalam survei Voxpol Center yang dirilis Kamis (22/10/2026). Golkar kembali berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 11,7 persen, di bawah Gerindra sebesar 21,1 persen dan PDI Perjuangan sebesar 16,1 persen.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar, Datuk H Said Aldi Al Idrus SE MM mengatakan sejumlah hasil survei yang menempatkan Partai Berlambang Pohon Beringin ini di posisi 3 besar dalam stabilitas dan elektabilitas, dikarenakan soliditas dan kerja nyata kader di tengah tengah masyarakat.

"Dan hal itu yang menjadi faktor penting dalam dalam menjaga elektabilitas Partai Golkar," ucap Said Aldi kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Selain itu, lanjut Said Aldi, mesin organisasi Partai sampai hari ini juga terus bergerak, mulai dari Pengurus DPD II Golkar kabupaten/kota, DPD I Golkar Provinsi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Kemudian seluruh organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar, termasuk organisasi sayap, juga terus menjalankan berbagai kegiatan untuk kepentingan rakyat.

"Dan bisa kita lihat sampai hari ini, seluruh kader Golkar di Tanah Air terus bergerak dan semakin agresif turun ke masyarakat melalui program sosial, kemanusiaan, kewirausahaan, keagamaan dan cepat tanggap darurat bencana," jelas Said Aldi yang juga Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini.

Said Aldi mengungkapkan, bahwa soliditas dan keagresifan kader tersebut tidak terlepas dari arahan dan bimbingan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang terus mendorong seluruh kader,Anggota legeslatif organisasi sayap untuk aktif turun ke masyarakat tanpa harus menunggu momentum Pemilu.

Menurut Said Aldi, Ketum Bahlil Lahadalia secara konsisten menginstruksikan seluruh kader agar mengedepankan kerja nyata dan kepedulian sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

"Ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, bahwa kader-kader Golkar harus terus bergerak dan jangan menunggu Pemilu. Jadi, memang tugas kita adalah membantu masyarakat di mana pun kita berada," tegas Said Aldi.

Lebih lanjut Said Aldi menerangkan, bahwa dari lembaga survei tersebut tentunya menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk meningkatkan aktivitas dan pengabdian kepada masyarakat.

Said Aldi menekankan bahwa AMPG telah menggelar berbagai kegiatan sosial, termasuk membantu korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak hanya itu, AMPG atas arahan Ketum Bahlil juga menyalurkan ribuan paket bantuan kepada masyarakat terdampak bencana dalam rangkaian HUT Partai Golkar ke 62.

"Sejak hari kedua kejadian sampai hari ini, tim kami masih berada di Aceh Tamiang untuk membantu masyarakat, termasuk memperbaiki rumah-rumah ibadah dan masjid. Ini merupakan arahan Ketua Umum bahwa kita harus bekerja untuk masyarakat," bebernya.

Selain kegiatan sosial, tambah Said Aldi, kepemimpinan Bahlil turut mendorong regenerasi dan kreativitas kader muda melalui Akademi AMPG serta berbagai kegiatan olahraga, seperti turnamen futsal dan basket.

Menurutnya, program tersebut menjadi sarana untuk memperluas partisipasi generasi muda dalam kegiatan partai sekaligus membangun kapasitas kader.

"Di AMPG sekarang juga selalu dilaksanakan Diklat kader muda tingkat Nasional yang Di sana para senior Partai Golkar memberikan ilmu kepada kader-kader muda. Semua anak muda Partai Golkar berpartisipasi untuk membantu masyarakat, bukan semata-mata untuk menaikkan elektabilitas," katanya.

Meski elektabilitas Golkar berada di posisi tiga besar, Said mengingatkan seluruh kader agar tidak cepat berpuas diri. Capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk memperkuat konsolidasi partai menjelang Pemilu 2029.

Terakhir, Said Aldi menuturkan, di bawah kepemimpinan Bahlil, Golkar bertekad meningkatkan perolehan kursi DPR RI dari 102 kursi yang dimiliki saat ini. Untuk itu, seluruh kader Muda partai Golkar dipastikan terus bergerak memperkuat kerja-kerja partai di tengah masyarakat.

"Ini menjadi momentum semangat seluruh kader Partai Golkar untuk terus berbuat. Di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia, kita ingin meningkatkan jumlah kursi di DPR. Jadi, hasil survei ini menjadi motivasi kita semua dan Insya Allah kita akan terus bergerak," pungkasnya. (**)