"Partai Golkar tetap solid dan tidak terpengaruh oleh berbagai manuver yang berkembang. Isu-isu seperti itu merupakan isu murahan yang diembuskan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Faktanya, Golkar tetap solid dan saat ini kami sedang berkonsentrasi melaksanakan program-program organisasi, khususnya konsolidasi sampai ke tingkat desa," terang Timbul Jaya Hamonangan Sibarani kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol. Medan, Senin (9/11/2026).

Timbul yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Sumut itu menilai, isu yang berkembang tidak perlu disikapi secara berlebihan. Seluruh jajaran Partai Golkar di daerah saat ini justru tengah memusatkan perhatian pada penguatan organisasi, pelaksanaan program kerja, serta konsolidasi hingga ke tingkat desa.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini, dinamika dan berbagai informasi yang berkembang tidak boleh mengganggu semangat kader dalam membesarkan partai.

Kekuatan organisasi politik bukan semata-mata ditentukan figur pemimpin, tetapi juga kekompakan, loyalitas, kedisiplinan, dan kesungguhan seluruh kader menjalankan tanggung jawab organisasi.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh kader Partai Golkar, khususnya di Kabupaten Simalungun, agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kader diminta tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak terjebak dalam polemik yang justru menguras energi organisasi.

"Saya sebagai ketua menyampaikan bahwa kita tetap solid. Saya minta seluruh kader Golkar jangan terpengaruh dengan isu-isu tersebut. Kita harus menjaga kekompakan dan tetap fokus menjalankan tugas serta program partai," tegasnya.

Anggota dewan Dapil Pematang Siantar dan Simalungun ini juga menegaskan, Partai Golkar Simalungun tetap tegak lurus terhadap kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Andar Amin Harahap.

"Sikap tersebut merupakan wujud komitmen organisasi dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memastikan seluruh jajaran partai bergerak dalam satu garis perjuangan," tandas Ketua Komisi D ini.

Timbul merujuk penegasan Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang sebelumnya mengajak seluruh pengurus dan kader tetap kompak, dewasa menyikapi dinamika politik, serta tegak lurus terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

Lebih jauh Timbul mengatakan, konsolidasi organisasi hingga tingkat desa menjadi prioritas yang harus terus diperkuat, sebab keberadaan partai harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar terlihat dalam kegiatan seremonial atau momentum politik tertentu.

Baginya, kekuatan Golkar justru dibangun melalui kerja nyata, komunikasi yang baik antarkader, serta kehadiran pengurus di tengah masyarakat untuk menjalankan program-program prioritas kerakyatan sampai ke tingkat desa. Jangan sampai energi habis hanya untuk menanggapi isu-isu yang tidak produktif.

Ia berharap seluruh kader mampu menunjukkan kedewasaan dalam berorganisasi dengan mengedepankan persatuan, loyalitas dan kerja nyata, sehingga program Partai Golkar bisa berjalan secara maksimal dan tentunya sesuai dengan kondisi rakyat di lapangan. (**)

Berdasarkan foto yang diterima, ukuran jejak terlihat cukup besar jika dibandingkan dengan telapak tangan orang dewasa, menandakan hewan tersebut berukuran cukup signifikan. Koordinat lokasi penemuan tercatat di 1°35'09,09"LU, 99°15'45,84"BT.

Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III Padang Sidimpuan Susilo Ari Wibowo saat dikonfirmasi terkait penemuan tersebut mengatakan kalau timnya sudah bergerak menuju lokasi dimaksud.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, terutama yang beraktivitas di kawasan hutan dan perbatasan pemukiman warga.

"Kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian atau kebun di sekitar kawasan Gunung Sibual Buali, agar senantiasa berhati-hati dan berupaya tidak beraktivitas sendirian maupun pada waktu-waktu rawan seperti pagi buta, sore menjelang malam, dan malam hari," ujar Susilo kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Susilo mengemukakan, bagi yang melihat keberadaan hewan tersebut atau menemukan tanda-tanda kehadirannya diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang, baik ke petugas BBKSDA terdekat maupun ke kantor kepolisian setempat, agar langkah pemantauan dan pengamanan dapat segera dilakukan.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mencoba mendekati, mengganggu, atau memburu hewan dilindungi tersebut, melainkan memberikan ruang agar hewan kembali ke habitat alaminya dengan aman. (**)

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan membangun generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, sekaligus menjauhkan pelajar dari berbagai pengaruh negatif.

Harapan tersebut disampaikan Surya saat secara resmi membuka Liga Bola Voli Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026 di GOR Voli Indoor Sport Center, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin (9/11/2026).

"Jangan sampai setelah kompetisi berakhir, pembinaan juga ikut berhenti. Atlet yang memiliki potensi harus terus dipantau, dievaluasi, dan diberikan kesempatan untuk berkembang melalui PBVSI, klub, maupun program pembinaan olahraga di daerah," ujar Surya dalam sambutannya.

Selain aspek prestasi, Surya juga menekankan pentingnya olahraga sebagai wadah positif untuk membentengi generasi muda dari berbagai tantangan sosial, seperti penyalahgunaan Narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan tindakan anarkis.

Ia berharap para pelajar dapat memanfaatkan masa muda dengan kegiatan produktif, seperti berlatih olahraga dan menuntut ilmu, sehingga kelak menjadi generasi yang membanggakan keluarga, masyarakat, dan Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut M Mahfullah Pratama Daulay dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program strategis daerah untuk mendukung misi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ketahanan sosial dan budaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sumut 2025–2029.

"Liga Voli Pelajar ini akan menjadi agenda rutin tahunan Pemprov Sumut. Ini bukan sekadar kompetisi, melainkan barikade motor untuk menjaring bibit-bibit muda potensial dari kabupaten/kota agar siap melangkah ke tingkat nasional maupun profesional," pungkas Kadispora.

Dijelaskannya, kompetisi tersebut berlangsung hingga 13 November 2026 di GOR Voli Indoor Sumatera Utara. Ajang ini diikuti tim putra dan putri dari 20 kabupaten/kota se-Sumut yang telah melalui proses penjaringan dan seleksi di tingkat sekolah maupun daerah.

"Total hadiah untuk penyelenggaraan tahun ini sebesar Rp130 Nuta. Ini merupakan bentuk raihan dingin dari Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar melalui jalur olahraga. Ke depan, besaran beasiswa ini akan terus kita tingkatkan agar menjadi motivasi kuat bagi para pelajar SLTA di Sumatera Utara untuk terus mengukir prestasi," katanya.

Mahfullah juga menyampaikan bahwa PBVSI Sumut menurunkan tim talent scouting untuk memantau potensi individu para atlet. Atlet berbakat berkesempatan bergabung dengan Akademi Sumut Falcon yang bermarkas di GOR Voli Indoor Sumut, dengan fasilitas pendidikan dan dukungan pengembangan karier profesional yang ditanggung pihak akademi.

Akademi tersebut dilatih oleh pelatih internasional keturunan Brasil-Jepang, Marcos Sugiyama.

"GOR Voli Indoor di Deli Serdang ini sudah tercatat di PBVSI sebagai salah satu stadion internasional yang layak menggelar event dunia. Pada tahun 2027 mendatang, kita sudah menyiapkan agenda besar penyelenggaraan FIKS Women Under-20 tingkat Asia Tenggara yang diikuti 18 negara. Kita ingin membuktikan bahwa atlet dari pelosok desa dan kecamatan di Sumut bisa melangkah hingga ke panggung internasional," tegas Mahfullah.

Melalui penyelenggaraan liga tersebut, Pemprov Sumut berharap pembinaan olahraga voli dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh daerah.

Dengan demikian, potensi atlet muda dari sekolah hingga pelosok desa memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Turut hadir, jajaran Forkopimda Sumut, Wakil Bupati Deliserdang Lomlom Suwondo, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Ketua PBVSI Sumut Wiko Lovino Siregar, serta Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia sekaligus Pelatih Klub Medan Falcon, Marcos Sugiyama. (**)

‎Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp863 Juta tersebut, mantan Kepala DLH Tebing Tinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, dituntut paling berat, yakni tujuh tahun penjara.

Dua terdakwa lainnya, Meifiansyah selaku mantan Bendahara Pengeluaran DLH Tebing Tinggi, juga dituntut tujuh tahun penjara.

Sementara Zul Hadin yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut enam tahun enam bulan penjara.

‎Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Theo Pasaribu, dalam sidang di Ruang Cakra VII Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (9/11/2026).

‎Selain pidana penjara, Jaksa juga menuntut ketiga terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp250 Juta. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), harta kekayaan atau pendapatan para terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasinya.

‎Jika para terdakwa tidak memiliki harta atau pendapatan yang mencukupi, masing-masing diwajibkan menjalani pidana penjara pengganti denda selama 90 hari.

‎Tak hanya itu, Jaksa turut membebankan pembayaran uang pengganti (UP) untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan nominal berbeda sesuai peran masing-masing terdakwa.

‎Muhammad Hasbie Ashshiddiqi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp563 Juta dengan subsider empat tahun penjara. Meifiansyah dibebankan Rp200 Juta subsider tiga tahun enam bulan penjara, sedangkan Zul Hadin dituntut membayar Rp100 Juta subsider tiga tahun tiga bulan penjara.

‎Dalam pertimbangannya, JPU menilai perbuatan ketiga terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga menguraikan sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap para terdakwa. Di antaranya, perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

‎Selain itu, Hasbie dan Zul Hadin dinilai berbelit-belit serta tidak berterus terang selama persidangan. Sementara Meifiansyah dinilai telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya.

‎"Keadaan memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa Hasbie serta terdakwa Zul Hadin berbelit-belit selama persidangan dan tidak berterus terang di persidangan. Terdakwa Meifiansyah sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya," ujar Theo saat membacakan tuntutan.

‎Hal yang meringankan, ketiga terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Khusus Meifiansyah, jaksa juga mempertimbangkan sikapnya yang berterus terang selama proses persidangan.

‎Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan (Pleidoi). Sidang pembacaan pleidoi dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026) mendatang. (**)

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pelayanan perizinan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Mereka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut transparansi birokrasi, tata kelola anggaran, serta kepentingan masyarakat Kota Medan.

Perwakilan LANTAM Sumatera Utara, Pablo Saragih, mengatakan aksi itu merupakan bentuk kekecewaan pihaknya terhadap tata kelola pelayanan perizinan dan pelaksanaan proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Menurut Pablo, pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat dan kalangan pengusaha mengenai dugaan adanya pembayaran di luar ketentuan resmi dalam proses pengurusan PBG. Praktik yang dilaporkan itu disebut berupa permintaan uang pelicin, biaya percepatan, hingga dugaan gratifikasi agar dokumen perizinan dapat diterbitkan lebih cepat.

Sebaliknya, Pablo menyebut pemohon yang tidak memberikan pembayaran tersebut diduga menghadapi hambatan dalam proses pengurusan. Berkas permohonan disebut dapat dipersulit, dipindahkan dari satu meja ke meja lain, bahkan tidak kunjung diproses selama berbulan-bulan.

"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan pengusaha di Kota Medan bahwa pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan diduga tidak berjalan sesuai prosedur dan biaya resmi. Ada praktik uang pelicin, uang percepatan, dan gratifikasi yang harus dibayarkan agar PBG cepat terbit," ujar Pablo.

Ia juga menyoroti keberadaan bangunan di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Menurut Pablo, bangunan tersebut berdiri di atas objek tanah yang masih menjadi sengketa dan perkara gugatannya telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.

Kondisi itu, menurutnya, perlu ditelusuri untuk memastikan bagaimana proses perizinan bangunan tersebut dilakukan, termasuk pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan administrasi yang menjadi dasar penerbitan PBG.

"Bangunan di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, bisa berdiri, sementara objek tanah tempat bangunan tersebut sedang dalam sengketa dan terdaftar gugatannya di Pengadilan Negeri Medan. Artinya, alas hak atas tanah tersebut masih diperdebatkan secara hukum. Apakah karena ada setoran?" kata Pablo.

Selain persoalan perizinan, LANTAM Sumatera Utara juga mendesak KPK menelusuri dugaan praktik jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Pablo menduga sejumlah proyek pembangunan, rehabilitasi, dan penataan kawasan telah dikondisikan sebelum proses lelang berlangsung. Dugaan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kemungkinan adanya pemberian fee proyek, setoran kepada oknum, serta pengaturan pihak yang memenangkan tender.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, praktik semacam itu berpotensi merusak proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mengganggu persaingan yang sehat antarpelaku usaha, pengaturan proyek juga dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pekerjaan, keterlambatan penyelesaian proyek, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan.

Karena itu, LANTAM Sumatera Utara meminta KPK melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek fisik di lingkungan dinas tersebut.

Dalam aksi di depan Gedung KPK itu, Pablo Saragih menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, meminta KPK segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi dalam pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Kedua, mendesak KPK memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan terkait dugaan jual beli proyek fisik dan aliran fee proyek di lingkungan dinas tersebut.

Ketiga, meminta KPK memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan beserta jajaran yang diduga berkaitan dengan proses perizinan dan pengadaan proyek.

Keempat, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap seluruh penerbitan PBG selama periode 2024–2026 serta seluruh proyek fisik yang dikelola Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Pablo menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan laporan masyarakat kepada KPK agar dugaan penyimpangan yang mereka soroti dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.

"Hari ini kami datang ke KPK membawa tuntutan. Kami berharap KPK dapat menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut dan mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi," ujarnya.

LANTAM Sumatera Utara menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.

"Jika KPK diam, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," tegas Pablo Saragih.

Melansir berbagai sumber, Senin (9/11/2026), Cinta Laura mengatakan bahwa kuku panjang yang terlihat dalam sejumlah foto atau video biasanya bukan kuku aslinya, melainkan kuku tempel yang digunakan untuk kebutuhan tertentu.

"Sampai sekarang aku tidak suka kuku panjang dan sampai sekarang aku hampir tidak pernah pakai kuteks dan lain sebagainya," ujar Cinta Laura.

Cinta Laura mengaku lebih nyaman dengan tampilan kuku yang sederhana. Bahkan, saat menjalani aktivitas sehari-hari, ia memilih membiarkan kukunya tetap polos tanpa kuteks.

Menariknya, kebiasaan tersebut ternyata tidak lepas dari pengaruh sang ayah.

Sejak kecil, Cinta sudah mendapatkan pandangan tertentu mengenai penampilan kuku yang menurutnya lebih baik tidak terlalu panjang dan berwarna.

"Aku dari kecil diindoktrinasi bahwa kuku itu lebih indah saat tidak terlalu panjang dan tidak berwarna," ungkap Cinta Laura.

Begitupun, Cinta Laura menegaskan tidak pernah mempermasalahkan pilihan orang lain dalam menghias kuku.

Baginya, setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan penampilan sesuai selera masing-masing.

"Tapi itu hanya opini pribadi, aku sama sekali tidak menghakimi cewek-cewek atau bahkan cowok-cowok yang memilih untuk menghiasi kukunya, tapi it's just not me aja, gitu," ucapnya.

Di sisi lain, Cinta juga mengaku tidak memiliki kebiasaan menggigit kuku. Ia justru termasuk orang yang tidak terlalu memperhatikan kuku dengan berbagai perawatan tambahan.

"Enggak, kalau itu enggak. Kalau aku orangnya enggak main-main kuku," pungkasnya sambil tertawa.

Melansir berbagai sumber, Senin (9/11/2026), Kmkeinginan Nita Gunawan itu muncul setelah tahun ini ia bermain di tiga film dengan genre berbeda.

"Pengin jadi pembunuh, peran yang benar-benar antagonis dan jahat banget," kata Nita Gunawan.

"Karena kemarin pembantu baik sudah, hantu dan istri teraniaya sudah, di film ini jadi orang cuek yang mendekati bully, lalu di komedi jadi cewek plonga-plongo/oon," tambahnya.

Sebagai informasi, tahun ini Nita Gunawan membintangi film horor, drama Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, dan komedi yang rilis Desember.

Perpindahan dari horor ke drama tidak terlalu sulit baginya, tetapi komedi lebih menantang.

"Dari horor ke drama beda-beda tipis (11-12). Yang agak susah itu ke komedi, karena benar-benar komedi murni," ucap Nita Gunawan

Begitupun, soal pemilihan peran, Nita Gunawan tidak pilih-pilih. Ia menyebut dirinya masih baru dan terus belajar.

"Mau peran apa pun yang dipercayakan sutradara atau produser, aku lakukan dengan senang hati," pungkas Nita Gunawan.

Menurut pria bermarga Batubara itu, komika Oki Rengga jelas salah karena itu bukan urusannya. Dan, personel Agak Laen itu cuma sebatas penonton.

Melansir berbagai sumber, Senin (9/11/2026), Adjis Doaibu menilai Oki Rengga seharusnya bersikap layaknya supporter lain selama pertandingan sepak bola.

"Saya pribadi sudah pasti menganggap ini adalah 100 persen kesalahannya Oki. Karena Oki melakukan ini tidak sesuai dengan job description-nya dia sebagai penonton di sana," kata Adjis Doaibu.

Artinya, Oki tidak berhak melarang supporter lain membentangkan spanduk soal karhutla hanya karena takut PSMS Medan terkena sanksi dari PSSI.

"Biarkan itu menjadi tugasnya panpel, tugasnya petugas misalkan, mungkin panpel juga ya, tugasnya petugas, tugasnya supporter yang beraliansi, aliansi supporter yang ada di sana gitu, bukan urusannya Oki harusnya," kata pemain film Perumahan Laddaland tersebut.

Yang jelas, Adjis Doaibu mengatakan Oki Rengga terlalu mengurusi hal-hal yang seharusnya tidak diurus olehnya.

Selain itu, kesalahan utama Oki Rengga adalah bereaksi dengan berlebihan sehingga efeknya justru merugikannya.

"Semoga ini bisa mengubah apa yang sekarang sudah terjadi ya, Oki. Tentang dirinya agar tidak terlalu overreact dengan segala hal gitu," kata Adjis Doaibu.

Adjis Doaibu juga memastikan Oki Rengga tidak meminta menurunkan konten-konten dari komika lain yang mengkritisinya.

"Konten-konten yang dibikin anak-anak komika kepada Oki jadi pengingat dan tidak ada yang di-take down, kalaupun ada bisa bilang, kasih tahu," pungkas Adjis Doaibu.

Selain itu, seluruh jajaran DPD Partai Golkar Kota Medan juga tetap solid dan berkomitmen mendukung kepemimpinan Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"DPD Golkar Medan tetap kompak dan solid. Kami mendukung penuh langkah-langkah Ketum Bahlil Lahadalia dalam memperkuat konsolidasi partai, membangun soliditas kader, serta meningkatkan peran Partai Golkar dalam pembangunan nasional," tegas Rahmaddian di Medan, Senin (9/11/2026).

Menanggapi isu Munaslub yang akhir-akhir ini beredar, Anggota DPRD Sumatera Utara ini mengimbau seluruh kader dan sayap partai Golkar Medan, untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan muljn informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

"Kita tahu bahwa Partai Golkar mekanisme organisasi yang jelas. Kota harus menjaga kebersamaan, memperkuat kepercayaan dan tidak membiarkan spekulasi mengganggu kerja-kerja organisasi," tandas Rahmaddian.

Wakil rakyat Dapil Sumut 1 meliputi 11 Kecamatan di Kota Medan ini juga menekankan bahwa kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar memperkuat program kerja Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibuktikan dengan yang dilakukan Ketum Bahlil Lahadalia, dalam menjaga ketahanan dan kemandirian terhadap sumber daya energi.

"Kita sudah lihat bagaimana Ketum Bahlil dalam menjalankan tugasnya untuk membantu bapak Presiden Prabowo Subianto dalam bidang energi," imbuhnya.

"Kami percaya, dengan kepemimpinan yang kuat, kebersamaan, dan soliditas seluruh kader, Partai Golkar dapat terus menjalankan perannya bagi bangsa dan negara. DPD Partai Golkar Medan tetap solid bersama Ketua Umum Bahlil Lahadalia," pungkas Rahmaddian. (**)

Dalam kegiatan pengaturan lalu lintas pagi itu, Kapolres tidak hanya memberikan teguran edukatif kepada pengendara yang melanggar aturan, tetapi juga membagikan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak mengenakan helm.

Sebaliknya, pengendara yang tertib dan melengkapi kendaraannya, seperti menggunakan helm, memasang kaca spion, serta memakai pelat nomor kendaraan yang berlaku, mendapatkan apresiasi berupa cokelat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan humanis Polres Nias Selatan dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Selain pembagian helm dan cokelat, petugas juga memberikan teguran kepada sejumlah pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Di antaranya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, membawa penumpang melebihi kapasitas, serta kendaraan angkutan yang mengangkut anak sekolah dengan posisi bergelantungan.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diingatkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi atau tilang, melainkan merupakan langkah penting untuk melindungi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Menurut Alfian, edukasi melalui pendekatan humanis menjadi salah satu langkah penting untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, polisi tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko yang dapat ditimbulkan akibat mengabaikan aturan keselamatan.

"Pembagian helm berstandar SNI merupakan bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan pengendara, sekaligus mengingatkan bahwa penggunaan helm adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan," tegas Alfian.

Ia menambahkan, pemberian apresiasi kepada pengendara yang telah tertib merupakan salah satu upaya untuk memotivasi masyarakat agar semakin disiplin dan menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan dalam berkendara.

Kapolres juga mengimbau masyarakat Nias Selatan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm SNI, tidak membawa penumpang melebihi kapasitas, serta memastikan kendaraan dilengkapi perlengkapan sesuai ketentuan.

"Jangan menunggu terjadi kecelakaan baru menyadari pentingnya keselamatan. Mari bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan adalah kebutuhan dan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nias Selatan berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat. Penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, dan kepatuhan terhadap kapasitas angkutan diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Usulan tersebut disampaikan Bobby Nasution pada peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/11/2026).

Bobby menjelaskan, ada beberapa yang direkomendasikan oleh Sumut. Ada KEK kesehatan, KEK pariwisata, KEK teknologi pangan.

"Dan juga ada, KEK tentang kawasan industri yang dikelola langsung di bawah pemerintah provinsi dan juga di bawah BUMD kami," imbuh Gubsu.

Ia berharap berbagai usulan pembentukan KEK tersebut dapat direalisasikan di Sumut, sehingga mampu membuka peluang investasi baru, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Bobby juga memaparkan capaian investasi Sumut. Berdasarkan data yang disampaikannya, target investasi Sumut pada 2025 sebesar Rp53,67 Triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp58,5 Triliun.

Pada kesempatan yang sama, Gubsu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Sumatera Utara (SIMPONI). Aplikasi ini menjadi sarana penyediaan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Sumut.

Melalui SIMPONI, calon investor dan pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memahami peluang usaha, mengenali potensi daerah, serta memperoleh gambaran awal mengenai dukungan pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan sepakat dengan usulan Gubernur Sumut tersebut.

Menurutnya, pembentukan kawasan industri dan KEK perlu diperluas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan investasi.

"Dan, juga setuju Pak Gubernur, saya rasa juga memang Sumatera Utara ini memang harus kita dorong untuk pembentukan-pembentukan kawasan. Karena strategi kawasan itu, jenis kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Itu memang harus kita buka. Karena salah satu strategi kita dalam menaikkan daripada investasi itu adalah pembukaan area kawasan. Sehingga di area kawasan ini nanti semuanya satu pintu," beber Wamen.

Todotua juga meresmikan Desk Investasi yang dibentuk melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Sumut.

Kehadiran desk ini diharapkan memperkuat koordinasi pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Desk Investasi tersebut berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut.

Pelaksanaannya meliputi pertukaran data dan informasi, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, koordinasi pengawasan penanaman modal, serta penanganan indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan.

Selain itu, Desk Investasi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumut. (**)

Rancangan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut.

Penyampaian dokumen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutannya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Timur Tumanggor mengatakan penyusunan KUA-PPASAPBD 2027 didasarkan pada sejumlah asumsi strategis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian sasaran pembangunan.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan antara lain penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kemudian kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal, memperhitungkan penurunan dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH), perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital. Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat," jelas Timur.

Selain itu, asumsi strategis lainnya mencakup penguatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, antisipasi terhadap potensi gangguan seperti bencana, serta peningkatan kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pemprovsu juga akan mengoptimalkan berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan asumsi tersebut, pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPASAPBD Sumut 2027 diproyeksikan mencapai Rp12.096.934.629.371.

Angka ini meningkat Rp432.814.350.878 atau 3,71 persen dibandingkan target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp11.664.120.278.493.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut terjadi di tengah penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp12.221.934.629.371 atau meningkat Rp543.318.806.210 (4,65 persen) dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp11.678.615.823.161.

"Kami menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin dan berbasis prioritas. Program yang tumpang tindih, kurang siap, tidak mendukung sasaran pembangunan atau tidak memberikan manfaat yang memadai perlu dirasionalisasi agar ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif," terang Timur.

Ia berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Sumut dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan efektif dengan mengedepankan semangat kolaborasi.

Dengan demikian, APBD yang dihasilkan diharapkan sehat, berkualitas, berorientasi pada hasil, serta mampu mempercepat perwujudan visi Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD SumutIkhwan Ritonga bersama anggota Banggar menyambut baik penyampaian dokumen KUA-PPASAPBD 2027.

Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama hingga menghasilkan kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut Tahun Anggaran 2027. (**)

Dalam pengungkapan tersebut, Tim Opsnal Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap seorang pria berinisial FSP (45), warga Jalan Arif Rahman Hakim Gang Raya, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

FSP diamankan di Jalan Wahidin, tepatnya di Simpang Bakaran Batu, Kecamatan Medan Kota, pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Dari tangan tersangka, petugas menyita satu kotak karton yang dibungkus lakban cokelat. Di dalamnya terdapat enam kotak roti kacang yang masing-masing berisi satu bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi melalui Kasubdit III AKBP H. Sibarani membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi wartawan.

AKBP H. Sibarani menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai rencana pengiriman narkotika jenis sabu-sabu ke Pulau Jawa menggunakan jasa ekspedisi dengan modus penyamaran melalui kemasan makanan.

"Kita dapat informasi dari masyarakat ada upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu ke Pulau Jawa dengan modus kamuflase roti kacang lewat jasa pengiriman. Informasi itu kita tindaklanjuti dan berhasil menangkap tersangka FSP," ujar Sibarani.

Setelah menerima informasi tersebut, personel Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan FSP di kawasan Jalan Wahidin.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti, enam bungkus sabu yang disembunyikan di dalam enam kotak roti kacang tersebut memiliki berat bruto total 213,79 gram. Selain narkotika, polisi juga menyita satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengiriman tersebut.

"Jika ditotal dari enam bungkus sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam enam kotak roti kacang itu dengan berat bruto 213,79 gram. Selain sabu-sabu, juga ada disita satu unit handphone," jelasnya.

Lebih lanjut, Sibarani mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FSP mengaku hanya menjalankan perintah seseorang untuk mengirimkan sabu tersebut.

Polisi telah mengantongi identitas orang yang diduga menyuruh tersangka. Namun, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap sosok pemberi perintah, termasuk pihak yang diduga memesan narkotika tersebut.

"Identitas yang menyuruh tersangka FSP sudah kita ketahui dan masih dalam penyelidikan, termasuk pemesan barang haram tersebut," pungkas Sibarani.

Capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang dihadirkan Pemerintah Kota Medan lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui program tersebut, warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan Bapenda untuk mendapatkan layanan pengurusan maupun pembayaran PBB.

Kepala Bidang BPHTB dan PBB Bapenda Kota Medan, Sahlan Romadhon Nasution, mengatakan jumlah transaksi yang tercatat selama dua minggu pertama menjadi indikator positif atas penerimaan masyarakat terhadap inovasi pelayanan tersebut.

"Antusias masyarakat cukup tinggi. Dalam dua minggu pelaksanaan, dari enam kecamatan sudah tercatat 683 transaksi pembayaran PBB dengan nilai Rp615.724.844. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya layanan yang kami hadirkan langsung di kantor kecamatan," ujar Sahlan.

Menurutnya, Pojok PBB Goes to Kecamatan merupakan inovasi terbaru dari Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mendekatkan akses pembayaran pajak kepada masyarakat.

"Inovasi ini merupakan gagasan terbaru dari Bapak Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian. Harapannya, dengan Pojok PBB Goes to Kecamatan ini, masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan, baik untuk pengurusan maupun pembayaran PBB, tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor pelayanan Bapenda," jelasnya.

Selain memberikan kemudahan akses, program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan denda PBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh pelayanan yang lebih dekat, tetapi juga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas keringanan yang disediakan pemerintah daerah.

"Jadi masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan pelayanan karena lokasinya lebih dekat, tetapi juga dapat memanfaatkan program penghapusan denda. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan segera menyelesaikan kewajiban PBB-nya," tambah Sahlan.

Program Pojok PBB Goes to Kecamatan dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 dengan menyambangi seluruh 21 kantor kecamatan di Kota Medan. Pelayanan dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Adapun pelaksanaan layanan dilakukan secara bergilir dengan jadwal sebagai berikut:

26–30 Oktober 2026: Kecamatan Medan Belawan, Medan Johor, dan Medan Polonia.

2–6 November 2026: Kecamatan Medan Timur, Medan Petisah, dan Medan Amplas.

9–13 November 2026: Kecamatan Medan Labuhan, Medan Tuntungan, dan Medan Denai.

16–20 November 2026: Kecamatan Medan Maimun, Medan Barat, dan Medan Sunggal.

23–27 November 2026: Kecamatan Medan Marelan, Medan Tembung, dan Medan Area.

30 November–4 Desember 2026: Kecamatan Medan Selayang, Medan Baru, dan Medan Deli.

7–11 Desember 2026: Kecamatan Medan Helvetia, Medan Perjuangan, dan Medan Kota.

Bapenda Kota Medan mengimbau masyarakat agar memperhatikan jadwal pelayanan sesuai kecamatan masing-masing sehingga dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal. Warga juga diharapkan menyebarluaskan informasi mengenai Pojok PBB Goes to Kecamatan kepada keluarga, saudara, tetangga, dan lingkungan sekitar agar semakin banyak masyarakat mengetahui serta memanfaatkan layanan tersebut.

Pembayaran PBB merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat.

Melalui pelayanan yang semakin mudah dijangkau, Bapenda Kota Medan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

‎Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (9/11/2026).

‎"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu'arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan (28 bulan)," ujar JPU Martopo Budi Santoso di hadapan majelis hakim.

‎Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Yaqub membayar denda sebesar Rp200 juta. Denda tersebut wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

‎Apabila denda tidak dibayarkan sesuai tenggat waktu, jaksa meminta agar harta kekayaan terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika penyitaan atau pelelangan tidak memungkinkan atau hasilnya tidak mencukupi, denda yang belum dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

‎Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menyatakan perbuatan Yaqub telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama.

‎Adapun hal yang memberatkan tuntutan, JPU menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Yaqub dinilai telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

‎"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dan terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan proyek pemerintah," ungkap JPU.

‎Sementara itu, sejumlah hal yang meringankan tuntutan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan.

‎Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada Yaqub bersama tim penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada Senin (16/11/2026).

‎

‎Terjaring OTT KPK

‎Dalam perkara ini, Yaqub diketahui merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat pada 2025. Ia juga tercatat sebagai bagian dari tim sukses Syah Afandin saat mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode 2025–2030.

‎Kasus tersebut terungkap setelah Yaqub bersama Syah Afandin dan sejumlah pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/7/2026). Operasi penindakan itu berlangsung di sejumlah lokasi, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Kali ini, sikap tegas datang dari Sekretaris DPD Partai GolkarSerdang Bedagai (Sergai), Dr Muhammad Ziad Ananta yang secara tegas membela Bahlil Lahadalia dan meminta agar tudingan yang beredar tidak berkembang menjadi penghakiman politik tanpa didukung bukti hukum yang kuat.

Menurut Ziad yang juga menjabat sebagai Sekretaris MKGR Sumatera Utara ini, bahwamenyeret nama Ketua Umum Partai Golkar dalam perkara serius seperti ini bukan persoalan sederhana dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

la menilai, persoalan penyadapan terhadap Presiden merupakan perkara serius yang menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, dan kredibilitas institusi negara. Karena itu, seluruh pihak seharusnya mengedepankan fakta, bukan membangun spekulasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

"Jangan sampai isu yang belum terbukti kebenarannya justru dijadikan alat untuk menyerang dan mendiskreditkan Ketua Umum Partai Golkar. Kita ini negara hukum, bukan negara yang membenarkan seseorang dihakimi melalui opini. Kalau ada tuduhan, buktikan! Jangan hanya melempar narasi kemudian membiarkan publik membangun kesimpulan sendiri," demikian penegasan yang diusulkan dalam pernyataan Ziad yang diterima wartawan, Senin (9/11/2026).

Ziad menekankan bahwa, Bahlil Lahadalia telah memberikan bantahan secara terbuka terhadap tudingan tersebut. Bahkan, Bahlil sendiri meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyadapan dan memberikan tenggat 3 x 24 jam kepada pihak-pihak yang mencatut namanya untuk melakukan klarifikasi.

Bagi Ziad, sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum secara terbuka, bukan melalui perang opini maupun pembentukan persepsi di ruang publik.

"Saya percaya Ketua Umum kami memahami betul tanggung jawab dan posisinya sebagai pemimpin partai besar. Beliau sudah menyampaikan bantahan. Maka, jangan ada pihak yang merasa paling benar dengan membangun tuduhan tanpa pembuktian. Kita harus memberikan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah," terang Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Sumut IV meliputi Kabupaten Sergai dan Kota Tebing Tinggi ini.

Golkar Harus Tetap Solid, Jangan Terprovokasi

Sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar dan organisasi MKGR, Ziad mengingatkan bahwa dinamika politik nasional harus disikapi dengan kedewasaan dan ketenangan.

la juga mengajak seluruh kader Golkar, khususnya di Sumatera Utara dan Serdang Bedagai, untuk tetap solid, menjaga marwah organisasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Menurutnya, Partai Golkar merupakan institusi politik besar dengan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut nama baik. partai maupun kepemimpinannya harus disikapi secara proporsional dan berdasarkan fakta.

"Jangan biarkan Golkar terseret dalam kegaduhan opini yang belum tentu benar. Kita harus tetap solid, menjaga kehormatan organisasi, dan berdiri tegak bersama Ketua Umum. Membela partai bukan berarti menutup mata terhadap hukum. Justru kita ingin kebenaran dibuka seterang-terangnya," pungkasnya.

Sikap Ziad ini sekaligus menegaskan bahwa dukungan terhadap Bahlil bukan berarti menghalangi proses hukum.

Sebaliknya, ia menghendaki agar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo diungkap secara menyeluruh, sehingga tidak ada ruang bagi fitnah, manipulasi informasi, maupun kepentingan politik yang mengaburkan fakta. (**)

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval NG Desky menyampaikan kasus curanmor atas laporan Dinar Kartini Siagian (76), warga Jalan Sutan Parindungan, Gang Harahap, Kelurahan Baringin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Petugas mengamankan tiga tersangka yakni BHL (51), warga Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, MP (33), warga Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, MZN (35), warga Jalan Sudirman, Gang Madrasah, Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Serta barang bukti yang petugas amankan berupa 1 unit sepeda motor hitam dan 2 kilogram buku bekas.

Kasus kedua yakni atas laporan Rahmat Hidayat (33), warga Jalan A Hutabarat, Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Petugas mengamankan satu tersangka inisial SR (36), warga dengan alamat yang sama dengan korbannya.

Petugas kemudian mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor Honda.

Dalam keterangan pers tersebut, Kapolres Padangsidimpuan didampingi Kabag Ops AKP Juliapan Panjaitan, Kasat Reskrim AKP Hasiholan Naibaho, Kasi Humas AKP Ida Meri.

Selain paparan tersangka dan barang bukti, polisi juga mengembalikan barang bukti sepeda motor milik korban.

"Mari bersama kita jaga Kota Padangsidimpuan agar tetap aman, nyaman, dan kondusif," ujar AKBP Noval NG Desky, menutup kegiatan.

Bantuan ini bertujuan, untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok, akibat penurunan produksi pada musim kemarau.

Di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa bantuan beras diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan besaran 10 kilogram per bulan.

Bantuan tersebut akan disalurkan secara sekaligus atau secara bertahap menjadi 30 kilogram, kepada setiap keluarga penerima manfaat.

Pembagian bantuan pangan ini dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah, warga kurang mampu yang berada dalam kondisi sangat mendesak dan kehabisan beras, diperbolehkan mengambilnya langsung di kantor Bulog setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk.

Selain penyaluran bantuan beras, pemerintah juga menghadirkan beras subsidi melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan oleh Bulog. Beras subsidi dijual dipasar dengan harga Rp12.500 perkilo dari harga normal sekitar Rp15.000.

Kebijakan penyaluran bantuan 1 juta ton beras beserta operasi beras subsidi ini, diharapkan mampu menstabilkan harga bahan pokok di pasar. Langkah tersebut juga menjadi upaya nyata Pemerintah, dalam menjaga daya beli masyarakat kelompok rentan di berbagai daerah.

‎Inovasi pelayanan tersebut memungkinkan masyarakat mengambil barang bukti tilang tanpa harus datang langsung ke kantor Kejari Medan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendekatkan institusi kejaksaan kepada masyarakat melalui pelayanan yang lebih mudah, praktis, dan nyaman.

‎Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Medan, Zulkarnain Harahap, mengatakan layanan tersebut dibuka setiap hari Senin mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB, bertempat di MPP Kota Medan, Lantai 2, Stan 47.

‎Untuk mendukung kelancaran pelayanan, Kejari Medan telah menempatkan petugas khusus yang siap membantu masyarakat dalam proses pengambilan barang bukti tilang.

‎"Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan terkait tilang, selain bisa datang ke kantor, juga bisa hadir di Mal Pelayanan Publik Medan," ujar Zulkarnain kepada awak media, Senin (9/11/2026).

‎Ia menjelaskan, masyarakat yang hendak mengambil barang bukti tilang wajib membawa sejumlah persyaratan, yakni surat tilang asli, fotokopi identitas diri berupa KTP, serta bukti pembayaran denda tilang.

‎Sementara itu, apabila pengambilan barang bukti diwakilkan kepada orang lain, pihak yang bersangkutan harus menyertakan surat kuasa dari pelanggar kepada penerima kuasa.

"Kalau yang datang bukan pelanggar, itu bisa dengan membuat surat kuasa dari si pelanggar kepada yang mengambil. Nanti akan kita layani sesuai SOP pada umumnya," jelasnya.

‎Zulkarnain menyebutkan, sebelum menghadirkan layanan di MPP, Kejari Medan juga telah menyediakan fasilitas pengambilan barang bukti tilang melalui kantor pos. Dengan penambahan lokasi pelayanan tersebut, masyarakat kini memiliki lebih banyak alternatif untuk mengurus pengambilan barang bukti.

‎Menurutnya, inovasi ini bukan semata-mata untuk memperluas akses pelayanan, tetapi juga membangun kedekatan antara institusi kejaksaan dengan masyarakat. Ia berharap, masyarakat tidak lagi merasa khawatir atau enggan ketika harus berurusan dengan institusi penegak hukum tersebut.

"Tujuannya untuk memudahkan masyarakat, khususnya dalam pelayanan tilang, mengambil barang bukti, kemudian membuat masyarakat lebih nyaman," ungkapnya.

Upaya peningkatan pelayanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang pengunjung MPP, Hairi, menilai kehadiran layanan Kejari Medan di pusat pelayanan publik merupakan langkah positif karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi tilang.

Menurutnya, keberadaan layanan tersebut dapat menghemat waktu, terutama bagi masyarakat yang memiliki kesibukan dan tidak selalu memiliki kesempatan untuk mendatangi kantor Kejari Medan.

Ia berharap, inovasi pelayanan serupa terus dikembangkan sehingga masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan hukum tanpa terkendala jarak maupun waktu.

Zulkarnain pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari komitmen Kejari Medan dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah dijangkau, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Kami berusaha memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Silakan datang ke Mal Pelayanan Publik setiap Senin pukul 09.00 sampai 14.00 WIB," pungkasnya.

Setelah sempat buron, personel satuan Reserse Kriminal Polres Batubara akhirnya berhasil menangkap tersangka JS (36 tahun), di tempat persembunyiannya di Provinsi Riau.

Dugaan pencabulan terungkap setelah korban yang masih berumur 12 tahun, yang merupakan anak tiri tersangka, menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga. Pihak keluarga yang tidak terima kemudian melaporkan tersangka ke polisi.

Peristiwa dugaan pencabulan itu dilaporkan terjadi pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, di kawasan Kampung Ilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara, AKP Binrod Situngkir, Minggu (8/11/2026), mengatakan aksi bejat tersangka sudah dilakukan sebanyak dua kali. Untuk memuluskan aksinya, tersangka memberi korban satu unit telepon seluler.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batubara melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan JS pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Batubara. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 418 KUHP dan terancam hukuman pidana penjara selama 12 tahun.