Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Illyan Chandra Simbolon mengatakan, revitalisasi BLKSimalungun merupakan salah satu Program Strategis Daerah (PSD) di bidang ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (21/10/2026).

"Revitalisasi BLK di Simalungun sudah berproses. Desember ditargetkan selesai," ujarnya.

Menurut Illyan, revitalisasi tersebut merupakan bagian dari program prioritas bidang pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan. BLKSimalungun dikonsep dengan sistem berasrama (boarding) yang mampu menampung 100 peserta pelatihan.

Dengan kapasitas tersebut, BLK ditargetkan dapat melatih 1.000 orang setiap tahun. Pada 2027, sebanyak 18 kejuruan direncanakan tersedia untuk membekali peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sejumlah kejuruan yang akan dibuka antara lain operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

Illyan menjelaskan, revitalisasi BLKSimalungun merupakan satu dari dua PSD yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada periode berjalan. Program strategis lainnya adalah perlindungan tenaga kerja rentan.

Selain kedua program tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Sumut juga terus mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, serta pelayanan bagi tenaga kerja di Sumut.

Illyan menyebut penguatan kolaborasi tersebut sebagai sebuah terobosan. Melalui skema ini, pengawas ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap berbagai temuan di lapangan.

"Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota," tandasnya. (**)

ASN juga diingatkan tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar secara instan tanpa memperhitungkan risiko.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Timur mengingatkan ASN agar selalu memilih produk investasi yang legal, terdaftar, dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," terang Timur.

Kegiatan tersebut mengusung tema "ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan", dengan subtema "Mengenal Investasi yang Legal, Memahami Risiko, dan Berinvestasi Secara Bijak". Melalui tema tersebut, ASN diharapkan semakin bijak memilih instrumen investasi yang sehat serta terhindar dari investasi ilegal atau bodong dan praktik judi online.

Timur mengatakan, ASN dituntut cerdas mengelola penghasilan melalui perencanaan anggaran yang matang dan disiplin, termasuk mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Investasi juga harus dilakukan berdasarkan pengetahuan, kehati-hatian, dan orientasi jangka panjang.

Selain itu, ASN perlu membangun ketahanan finansial keluarga dengan mempersiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, hingga perencanaan masa pensiun. Pengelolaan keuangan yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera.

"Kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi bagaimana penghasilan tersebut dikelola dengan baik. ASN yang sejahtera secara finansial akan bekerja lebih tenang, produktif, profesional, dan berintegritas," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Botung Daulay mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan ASN. Dengan pemahaman yang baik, ASN diharapkan dapat terhindar dari berbagai bentuk kejahatan dan risiko keuangan.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai investasi legal dan manajemen risiko, Pemprovsu menghadirkan sejumlah narasumber dari sektor perbankan dan lembaga keuangan. Diantaranya perwakilan PT Bank Sumut, PT Pegadaian, PT Mandiri Sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Disampaikan juga, melalui sinergi bersama OJK, Bank Indonesia, serta lembaga keuangan terkait, Pemprov Sumut berharap momentum Bulan Inklusi Keuangan 2026 dapat meningkatkan literasi sekaligus mendorong perubahan perilaku keuangan ASN.

Dengan demikian, ASN semakin cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta menentukan pilihan investasi. (**)

Mangapul menilai, jika pemangkasan TKD untuk Sumut mencapai Rp1,2 Triliun hingga Rp1,5 Triliun, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut akan semakin tertekan. Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah masih cukup besar dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

"Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, pemerintah provinsi tidak boleh hanya bergantung pada skema anggaran yang selama ini berjalan. Diperlukan kebijakan yang inovatif dan terukur agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ruang fiskal daerah mengalami keterbatasan.

Mangapul pun mendorong Pemprovsu mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, langkah tersebut harus dikaji secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Oleh karena itu, kita mendorong Pemprovsu melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran bisa diatasi dan infrastruktur tetap terbangun. Apakah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Selain opsi pembiayaan melalui pinjaman, Mangapul menyarankan Pemprovsu mengevaluasi aset-aset milik daerah yang tidak produktif. Aset yang tidak memberikan manfaat optimal perlu dikaji pemanfaatan atau pengelolaannya agar dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Ia menilai, optimalisasi aset tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama jika pemangkasan TKD benar-benar terealisasi.

"Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut," imbuh legislator dari daerah pemilihan (Dapil) X yang meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun tersebut.

Mangapul menegaskan Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprovsu tidak terjebak dalam zona nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Smangat GubernurBobby Nasution harus dibarengi dengan langkah nyata yang mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah provinsi, perlu segera mengambil langkah antisipatif dan menentukan skala prioritas sebelum tekanan fiskal semakin berdampak terhadap program pembangunan.

"Artinya, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprovsu jangan berada di zona nyaman. Semangat gubernur harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Jangan hanya birokrasi yang berjalan, tetapi pembangunan infrastruktur justru terganggu. Maka, lakukanlah langkah-langkah konkret, jangan menunggu situasi yang tidak jelas," tegasnya.

Mangapul berharap Pemprovsu dapat menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sekalipun terjadi pengurangan transfer dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Sumatera Utara tetap dapat berjalan secara optimal. (**)

Langkah proaktif ini dilakukan untuk memastikan lebih dari 17.000 pelanggan di wilayah Medan mendapatkan suplai energi yang aman, nyaman, dan andal.

Melalui kunjungan langsung tersebut, tim teknis PGN melakukan serangkaian pemeriksaan ketat yang meliputi pengecekan instalasi perpipaan, deteksi dini potensi kebocoran gas, serta identifikasi kondisi teknis yang dapat memengaruhi keselamatan pengguna.

Pemeriksaan ini diprioritaskan pada jaringan instalasi yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu atau yang memerlukan perhatian teknis lebih lanjut.

Area Head PGN Area Medan, Agus Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata prioritas perusahaan terhadap aspek keselamatan sekaligus peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

"PGN senantiasa memastikan gas bumi tersalurkan dengan andal serta memberikan rasa aman dan nyaman. Melalui inspeksi langsung ini, kami hadir lebih dekat untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan sekaligus melakukan pencegahan dini terhadap potensi risiko pada instalasi gas bumi," ujar Agus dalam keterangannya.

Selain memeriksa kondisi fisik instalasi, petugas juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan gas bumi yang aman, pentingnya merawat instalasi, serta langkah darurat yang harus diambil saat mencium bau gas.

Setiap hasil temuan di lapangan langsung dijadikan bahan evaluasi agar potensi gangguan dapat ditangani secara tepat dan cepat.

Sejalan dengan kegiatan ini, PGN Area Medan mengimbau para pelanggan agar tidak melakukan perubahan atau modifikasi instalasi gas bumi secara mandiri. Pelanggan juga diminta untuk segera melapor jika menemukan kondisi tidak normal melalui Pertamina Contact Center 135 agar mendapatkan bantuan teknis dengan cepat.

Melalui aksi jemput bola ini, PGN berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan penggunaan energi rumah tangga semakin meningkat dan kepercayaan pelanggan terus terjaga.

Alan Haikel hadir bersama Wakapolres Tapteng, Kompol M Iskad dan para pejabat utama. Sementara dari masyarakat, turut serta sejumlah tokoh serta warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Berdialog dengan warga, Alan menekankan betapa pentingnya agenda kerja untuk mengimplementasikan program Quick Wins, dimana kepolisian mendekatkan diri ke warga. Sebab katanya, pemberantasan narkoba bukan hanya tentang penindakan di lapangan oleh petugas.

"Bagaimana langkah pencegahan yang bisa lahir secara massif. Karena kami Polres Tapteng tentu tidak bisa berjalan sendiri. Tentu kami butuh bisa bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat," ujar Alan.

Beberapa keluhan warga terkait narkoba dan turunannya seperti perkelahian remaja di kawasan pesisir pantai, Alan menjawab bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan intensitas patroli. Sekaligus juga ia berharap para orang tua turut mengawasai anak-anak, serta saling mengingatkan soal desas desus, berita bohong, isu pemecah belah, penipuan daring hingga praktik perjudian.

Senada dengan itu Wakapolres Tapteng, Kompol M Iskad juga mengajak warga untuk melaporkan temuan potensi gangguan keamanan. Khususnya peredaran dan penggunaan narkoba, bisa memberikan informasi ke pihaknya melalui layanan pusat telepon 110.

Dari pertemuan itu tokoh masyarakat setempat, rafiul Panggabean mengapresiasi kehadiran jajaran Polres Tapteng yang bersdedia berdialog bersama masyarakat. Karenanya ia berarap kedekatan polisi dengan masyarakat akan membawa suasana kondusif bagi warga.

Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono bersama Ipda Amun K Siregar dan personel yang datang ke lokasi sekira pukul 11.30 WIB langsung melakukan penggerebekan di kediaman tersebut. Hasilnya petugas mendapati dua orang pria yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumah.

Seorang pelaku berinisial DT sempat berusaha melarikan diri dengan cara mendobrak dinding dapur yang terbuat dari seng. Petugas pun mengejarnya hingga sejauh satu kilometer sebelum melumpuhkan yang bersangkutan.

Pelaku lainnya, yakni AS yang tetap berada di dalam rumah langsung mendapat tindakan tegas dari petugas dengan mengamankannya bersama sejumlah barang bukti. "Dari operasi kita, petugas menyita barang bukti berupa satu buah alat hisap sabu (bong), tiga buah pemantik api, dua plastik klip kosong, satu plastik klip berisi sabu dengan berat 0,09 Gram," ujar AKP Purwono.

Selanjutnya kedua pelaku bersama barang bukti kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Padangsidimpuan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Langkah ini sebagai wujud dari upaya kepolisian memberantas peredadan narkoba di kota itu.

Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan kesehatan, sekaligus memantau kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Idanotae.

Dalam peninjauan tersebut, Sokhiatulo menemukan sejumlah kondisi fisik bangunan yang membutuhkan perhatian dan pembenahan agar tidak menghambat aktivitas aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Penilaian langsung di lapangan ini ditujukan untuk menginventarisasi tingkat kerusakan sarana dan prasarana penunjang kerja di kedua instansi tersebut," kata Sokhiatulo saat dikonfirmasi Kitakininews.co.id, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, pemantauan langsung menjadi bagian dari langkah evaluasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan fasilitas pelayanan publik, khususnya di tingkat kecamatan.

Ia menjelaskan, kondisi bangunan dan kelengkapan sarana pendukung perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kenyamanan pegawai serta kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan dan kesehatan.

"Hasil peninjauan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut terhadap kondisi bangunan dan sarana pendukung operasional kedua instansi," terang Sokhiatulo.

Bupati menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur pelayanan publik agar aparatur dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.

Menurutnya, fasilitas kerja yang layak merupakan salah satu faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan yang efektif, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

"Dengan fasilitas yang memadai, pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Idanotae diharapkan dapat berjalan lebih optimal," ungkapnya.

Selain memeriksa kondisi fisik bangunan, Sokhiatulo juga memantau kedisiplinan ASN sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat dan Puskesmas Idanotae.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Nias Selatan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), Sekretaris Dinas PUTR, Camat Idanotae, Kepala Puskesmas Idanotae, serta jajaran staf kantor kecamatan dan puskesmas.

Hasil pemantauan lapangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam memetakan kebutuhan perbaikan bangunan dan sarana pendukung pelayanan di Kecamatan Idanotae.

Layanan perlindungan pascabencana yang berlangsung pada 20 hingga 21 Oktober 2026 ini dikelola langsung oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) sebagai lembaga pelaksana Swakelola Tipe III.

Aktivasi Pos SAPA merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kehadiran pos ini bertujuan memastikan setiap perempuan dan anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan akses layanan perlindungan yang aman, mudah dijangkau, terintegrasi, serta berkelanjutan tanpa harus mendirikan bangunan fisik yang baru.

Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi strategis yang melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2A) Kabupaten Langkat, Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, YAFSI, pemerintah kecamatan setempat, serta perwakilan KemenPPPA RI guna menyelaraskan rencana kerja dan pembagian peran. Setelah itu, rombongan meninjau langsung kesiapan fasilitas RPTRA Gebang agar memenuhi standar ruang yang aman, inklusif, ramah anak, serta menjaga privasi korban.

Sebagai penguatan kapasitas, kegiatan ditutup dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas dan relawan Pos SAPA di aula Kantor DP2KBP2A Kabupaten Langkat. Peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, aktivis, dan pemerhati anak dibekali keahlian seputar manajemen kasus, layanan pengaduan, asesmen awal, hingga mekanisme rujukan yang tepat.

Selama periode operasional Oktober hingga Desember 2026, Pos SAPA Langkat menyediakan berbagai layanan terpadu, mulai dari pusat informasi dan pengaduan, asesmen kebutuhan perlindungan, pendampingan korban kekerasan, dukungan psikososial, hingga aktivitas ramah anak seperti pojok baca dan kegiatan kreatif. Pos ini dirancang sebagai simpul rujukan utama agar korban dapat memperoleh penanganan secara cepat.

Ketua YAFSI, Badriyah, menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk mengelola Pos SAPA di Langkat serta mengapresiasi sinergi yang terjalin erat dengan Pemkab Langkat demi keberlanjutan layanan masyarakat.

Sementara itu, Analis Anggaran Ahli Muda selaku perwakilan Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA RI, Bayu Harie Nugroho, turut mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini dan berpesan agar para petugas senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik anak serta kerahasiaan korban.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas DP2KBP2A Kabupaten Langkat, H. Supardi, S.Kp., M.K.M., mewakili Kepala Dinas Indri Nugraheni, S.E., M.M., Akt., menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam berkolaborasi demi mewujudkan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak di Kabupaten Langkat.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisioner KPPU, Muhammad Fanshurullah Asa, saat memimpin kunjungan kerja dan diskusi bersama PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) serta PT Pertagas Niaga di KEK Sei Mangkei. Rombongan KPPU yang turut didampingi Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, disambut langsung oleh jajaran manajemen KINRA dan perwakilan Pertagas Niaga guna membahas perkembangan pengelolaan kawasan serta pemanfaatan energi gas bumi.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa KEK Sei Mangkei saat ini telah menaungi 12 tenant yang beroperasi aktif. Kebutuhan gas bumi di kawasan industri ini mengalami peningkatan dari 5,5 juta kaki kubik per hari pada 2025 menjadi 8,8 juta kaki kubik per hari pada triwulan pertama 2026, dari total kapasitas terpasang yang mencapai 75 juta kaki kubik per hari. Selain itu, KPPU juga mendalami progres pembangunan infrastruktur energi strategis, termasuk proyek pipa transmisi gas bumi ruas Dumai–Sei Mangkei untuk mendongkrak efisiensi industri.

Menyoroti aspek persaingan usaha, KPPU mengingatkan PT KINRA selaku pengelola kawasan agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya dalam menetapkan tarif layanan dasar, seperti listrik, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya. KPPU menekankan bahwa penetapan tarif wajib dilakukan secara transparan, wajar, serta berdasarkan struktur biaya yang akuntabel agar tidak membebani para pelaku usaha di dalam kawasan.

Lebih lanjut, lembaga pengawas persaingan usaha ini juga menekankan pentingnya pemberian akses layanan yang objektif dan non-diskriminatif bagi seluruh tenant. Kebijakan ini dinilai krusial agar biaya operasional fasilitas kawasan tidak menjadi hambatan bagi dunia usaha dalam memperkuat daya saing dan mengembangkan ekspansi bisnisnya di Sumatera Utara.

Melalui kunjungan ini, KPPU mendorong agar sinergi antara pengembangan infrastruktur energi dan tata kelola kawasan industri dapat berjalan beriringan. Langkah pengawasan preventif tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan serta memperkokoh posisi KEK Sei Mangkei sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat regional.

Sebab saat ini Pemprovsu masih dalam proses masa pemulihan kawasan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, yang tentunya memerlukan anggaran.

"Kita sangat meyakini hal itu pasti telah dilakukan oleh Pemprovsu dalam hal ini Gubernur Sumut (Pak Bobby Afif Nasution)," ucap Rahmansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (21/10/2026) malam, menyikapi pengurangan TKD ditengah keterbatasan anggaran daerah ditengah kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, peningkatan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sekolah.

Tokoh Pemuda Sumut yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumut ini menilai, komunikasi sekaligus lobi ke pemerintah pusat perlu dilakukan mengingat, Provinsi Sumut masih memerlukan anggaran untuk pembangunan dan pemulihan Daerah yang terdampak bencana.

Namun demikian, bila komunikasi dan lobi itu tidak membuahkan hasil, Mantan Pimpinan DPRD Sumut ini, menyarankan Pemprovsu untuk melakukan penjajakan pinjaman dengan mengikuti aturan dan peraturan yang ada, termasuk mengajukan pinjaman diantaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat Sumut.

"Pinjaman SMI ini bukanlah hal tabu ataupun momok yang menakutkan, namun sebuah program pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Air ini. Banyak daerah yang melakukan pinjaman tersebut, dan tentunya segala upaya harus dilakukan untuk pengembalian pinjaman secara dicicil itu," jelasnya seraya menambahkan meskipun kita mengetahui akan ada pemotongan melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai regulasi, apabila tidak dicicil.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini juga menekankan, bahwa pinjaman ke PT SMI ini merupakan Win-win Solution bagi Pemprovsu untuk mengejar pembangunan tahu 2027 mendatang.

"Dan ini adalah kepentingan pembangunan yang nantinya dinikmati rakyat Sumatera Utara. Bukan hal yang tabu apalagi momok yang menakutkan," tegas wakil rakyat yang kampung halamannya terkena bencana banjir bandang yang lalu.

Lebih lanjut Bendahara Pimpinan Wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Provinsi Sumut ini, menilai bahwa pengurangan TKD berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang telah dirancang oleh Pemprovsu, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Karena masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kepada kehidupan rakyat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," pungkas Rahmansyah yang juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PW. FOKAL IMM) Sumut ini. (**)

Kehadiran pusat layanan baru ini tidak hanya melengkapi ekosistem layanan XLSMART di Palembang, tetapi juga berjalan beriringan dengan penguatan jaringan 4G dan perluasan cakupan 5G guna memenuhi kebutuhan konektivitas digital masyarakat yang terus meningkat.

SVP Direct Channel XLSMART, Rochelle Camasosa, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu hadir lebih dekat dengan pelanggan.

"Bagi XLSMART, menghadirkan pengalaman pelanggan yang positif berarti memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan yang mudah, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kehadiran XL Center H Bastari merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin dekat dengan pelanggan, memberikan kemudahan informasi, serta membangun hubungan jangka panjang yang dilandasi kepercayaan," ujar Rochelle melalui keterangan resminya, dikutip Kamis (22/10/2026).

Melalui XL Center H Bastari, para pengguna dari berbagai lini merek di bawah naungan XLSMART, mulai dari XL, XL PRIORITAS, AXIS, hingga SMARTFREN, dapat mengakses beragam layanan komprehensif. Mulai dari informasi produk, konsultasi paket internet, penanganan kartu dan konektivitas, hingga pendaftaran layanan internet rumah XL HOME.

Peresmian kantor layanan ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen puncak XLSMART, di antaranya SVP Direct Channel Rochelle Camasosa, SVP Mobile Sales Southern Sumatra Desy Sari Dewi, GM Direct Channel South Sumatra Harry Akbar, dan GM Mobile Sales Sumatra Selatan Aldian Garibaldy. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar, rangkaian acara peresmian juga diisi dengan kegiatan pemotongan tumpeng, pembagian sembako, ramah tamah, pemberian cendera mata kepada mitra retail outlet dan pelanggan, serta santunan bagi anak-anak dari Yayasan Yatim Nusantara.

XL Center H Bastari menjadi bagian dari peta jalan pengembangan layanan fisik XLSMART di Kota Palembang. Sebelumnya, XL Center Angkatan 45 telah beroperasi, sementara XL Center Sukabangun sudah memasuki tahap uji coba peluncuran. Ke depan, XLSMART berencana membuka tiga lokasi tambahan di Jalan RE Martadinata, M Isa, dan Badarudin. Secara keseluruhan, perusahaan menargetkan penambahan sepuluh XL Center baru di Palembang dan Banyuasin dengan total sebelas titik layanan di kedua wilayah tersebut untuk mengantisipasi pertumbuhan aktivitas digital yang pesat.

Sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Sumatera Selatan, Palembang menunjukkan lonjakan kebutuhan data yang tinggi dari sektor perdagangan, UMKM, pendidikan, hingga ekonomi kreatif. Untuk menopang aktivitas tersebut, infrastruktur jaringan XLSMART di kota ini telah didukung oleh lebih dari 2.400 BTS, yang mencakup lebih dari 650 BTS 5G dan lebih dari 1.300 BTS 4G.

SVP Mobile Sales Southern Sumatra XLSMART, Desy Sari Dewi, menambahkan bahwa perusahaan berfokus menghadirkan konektivitas yang andal bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

"Kami ingin memastikan masyarakat dan pelaku usaha tidak hanya mendapatkan konektivitas yang cepat dan stabil, tetapi juga kemudahan akses layanan untuk mendukung komunikasi, pembelajaran, produktivitas, hingga pengembangan usaha," jelas Desy.

Komitmen XLSMART terhadap kepemimpinan jaringan kian diperkuat dengan pencapaian gemilang dalam ajang Ookla Speedtest Awards H1 2026. XL berhasil memborong empat penghargaan sekaligus, yakni sebagai jaringan seluler terbaik di Indonesia, jaringan 5G terbaik di Indonesia, 5G tercepat di Indonesia, serta penyedia pengalaman video 5G terbaik di Indonesia.

Secara nasional, jaringan XLSMART kini ditopang oleh lebih dari 265 ribu BTS yang melayani lebih dari 69,4 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Cakupan jaringan 5G sendiri telah merambah lebih dari 70 kota dan kabupaten, yang dioptimalkan melalui pemanfaatan spektrum 700 MHz untuk jangkauan luas serta spektrum 2,6 GHz untuk kapasitas trafik data tinggi.

Melalui sinergi teknologi, perluasan titik layanan fisik, dan inovasi tanpa henti, XLSMART terus memperkuat visinya untuk menjadi operator telekomunikasi pilihan utama yang paling dicintai oleh pelanggan atau sebagai perusahaan yang paling dicintai oleh para pelanggannya.

Pemprov bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut juga terus mengupayakan seluruh kabupaten/kota dapat berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Kadispora Sumut M Mahfullah Pratama Daulay mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam persiapan Porprov kali ini adalah kesiapan peserta dari sejumlah kabupaten/kota.

Beberapa daerah masih terkendala anggaran karena Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 belum final. Meski demikian, Pemprovsu masih memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelesaikan proses tersebut.

"Banyak kabupaten/kota yang menganggarkan kegiatan ini di P-APBD dan beberapa di antaranya belum final P-APBD, jadi terkendala di situ, tetapi semua masih dinamis, kita akan tetap tunggu daerah yang belum selesai P-APBD-nya," kata Mahfullah.

Mahfullah yang akrab disapa Ipung menjelaskan, Pemprovsu bersama KONI terus berupaya agar seluruh kabupaten/kota dapat mengikuti Porprov. Keikutsertaan seluruh daerah dinilai penting untuk menjaring potensi atlet hingga ke pelosok Sumut.

"Pak Gubernur sudah menekankan kepada kami agar sebisa mungkin seluruh daerah ikut, jadi talenta-talenta yang ada di daerah bahkan di pelosok bisa terdeteksi, selain itu juga menggairahkan kompetisi di seluruh daerah," kata Ipung.

Sementara itu, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar mengatakan, hingga saat ini sekitar 3.700 atlet dan 1.600 ofisial telah terdaftar untuk mengikuti Porprov Sumut. Namun, jumlah tersebut masih dinamis karena beberapa kabupaten/kota belum memastikan keikutsertaannya.

"Itu tadi, terkait kesiapan anggaran walau khusus untuk atlet kita itu 50:50 daerah dan provinsi, tetapi tentu kita harapkan semua ikut sesuai arah Pak Gubernur, bahkan beliau memesankan kepada saya kalau perlu jemput ke daerah," terang Hatunggal.

Terkait kesiapan penyelenggaraan, Hatunggal memastikan secara umum persiapan berjalan sesuai rencana. Venue pertandingan juga telah dipersiapkan, sehingga tidak diperkirakan ada perubahan besar terkait pelaksanaan pertandingan.

Namun, jadwal pelaksanaan Porprov Sumut masih berpotensi mengalami penyesuaian. Semula Porprov dijadwalkan berlangsung pada 7–15 November 2026, tetapi pelaksanaannya kemungkinan mundur satu hingga dua minggu untuk mengakomodasi kesiapan peserta dari kabupaten/kota.

"Kalau persiapan pertandingan, venue sudah sesuai dengan rencana, tetapi itu tadi, kepesertaan terkendala di P-APBD dan mungkin kita akan mengundur pelaksanaannya dari yang awalnya 7-15 November, kita tarik satu atau dua minggu, kita akan umumkan nanti," kata Hatunggal. (**)

Menurut Sofyan Tan, persoalan sampah di Indonesia bukan semata-mata karena kurangnya aturan, melainkan juga lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan tanpa harus diawasi atau diancam hukuman.

"Berbeda dengan Indonesia, Tuhan pun dia enggak takut," ujar Sofyan Tan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Komisi X DPR RI bertema Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Hotel Le Polonia, Medan, Rabu (21/10/2026).

Sofyan Tan menjelaskan, masyarakat Singapura dikenal disiplin menjaga kebersihan karena penerapan aturan dan ancaman denda terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan.

Sementara di Jepang, kebiasaan hidup bersih dibentuk melalui pendidikan dan pembiasaan sejak anak-anak. Masyarakat diajarkan memahami dampak lingkungan kotor terhadap kesehatan sehingga kebersihan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

"Jadi, beda satu karena takut dihukum, yang satu karena memang kesadaran," katanya.

Ia menilai Indonesia perlu membangun budaya kebersihan yang tidak semata-mata bergantung pada ancaman sanksi. Kesadaran menjaga lingkungan seharusnya tumbuh dari tanggung jawab pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Bahkan, menurutnya, ajaran agama yang menempatkan kebersihan sebagai bagian dari iman semestinya menjadi landasan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Sofyan Tan turut menyinggung aturan kebersihan di Kota Medan yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Namun, ia menyindir lemahnya keteladanan apabila pihak yang seharusnya menegakkan aturan justru melakukan pelanggaran serupa.

Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui larangan, imbauan, ataupun penerapan denda. Hal yang lebih penting adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah sebagai sesuatu yang tidak lagi berguna.

"Bagi kita, sampah itu adalah sesuatu yang belum termanfaatkan dengan baik. Kalau benda itu termanfaatkan dengan baik, dia bukan sampah," ujarnya.

Sofyan Tan mengajak masyarakat memulai pengelolaan sampah dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik.

Sisa makanan, kulit buah, serta sayuran dapat diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Sementara sampah plastik perlu dipilah dan dikelola secara tepat agar tidak mencemari tanah maupun perairan.

Menurutnya, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos dapat membantu keluarga mengembangkan tanaman sayuran di pekarangan rumah sekaligus mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan.

Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila dilakukan secara konsisten.

Untuk menggambarkan manfaat tersebut, Sofyan Tan membagikan pengalamannya mendampingi sekitar 1.000 petani kopi di kawasan Tapanuli dan Gayo dalam mengembangkan pertanian organik.

Para petani, katanya, didorong memanfaatkan bahan organik, termasuk kotoran sapi, untuk menghasilkan pupuk sendiri sehingga ketergantungan terhadap pupuk yang dibeli dapat dikurangi.

Melalui program Kopi Orang Utan, hasil panen petani juga dipasarkan ke luar negeri dengan dukungan sertifikasi organik internasional.

Menurut Sofyan Tan, program tersebut membantu petani memperoleh nilai jual kopi yang lebih baik sekaligus mendukung upaya konservasi orang utan dan pelestarian lingkungan.

Pengalaman itu, katanya, menunjukkan bahwa bahan organik yang sebelumnya dianggap limbah dapat diolah menjadi sumber daya produktif yang mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan nilai ekonomi hasil panen.

Kegiatan kolaborasi BRIN dan Komisi X DPR RI tersebut turut menghadirkan Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda BRIN, Faizinal Abidin, S.T., M.T., sebagai narasumber.

Hadir pula Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto, Lisnawati Ginting, dan Pandapotan Tamba.

Selama tahun 2026, Dinas Ketenagakerjaan Sumut mencatat telah memberikan perlindungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja rentan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Illyan Chandra Simbolon, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, di kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (16/10/2026).

"Pekerja rentan ini adalah pekerja yang tidak memiliki upah tetap dan jumlah penghasilannya jauh di bawah Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK)," ujar Illyan.

Dikatakannya, kelompok pekerja rentan merupakan masyarakat pekerja di sektor informal yang tidak memiliki upah tetap dan berpenghasilan jauh di bawah (UMK).

Kelompok ini meliputi buruh tani, buruh nelayan, buruh peternakan, tukang bangunan, tukang kayu, hingga tukang cukur.

Selain itu, pekerja pelayanan masyarakat di rumah ibadah seperti imam masjid, guru mengaji, marbot, dan guru sekolah minggu juga masuk dalam kategori pekerja rentan yang patut dilindungi.

Untuk mengcover belasan ribu pekerja tersebut, Pemprovsu mengalokasikan anggaran dari dua sumber pembiayaan utama.

Dikatakan Illyan, sumber pertama berasal dari APBD Pemprovsu senilai Rp709,22 Juta, sedangkan sumber kedua dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,49 Miliar lebih.

"Melalui pembiayaan ini, para pekerja rentan mendapatkan jaminan perlindungan yang mencakup program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.

Adapun manfaat dari program jaminan ini untuk memberikan jaring pengaman ekonomi yang nyata bagi keluarga pekerja. Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak menerima klaim sebesar Rp70 Juta tanpa batasan waktu kepesertaan, ditambah bantuan beasiswa pendidikan untuk dua orang anak.

Sementara itu, untuk jaminan kematian biasa, klaim yang dapat dicairkan sebesar Rp42 Juta bagi peserta yang telah memenuhi masa kepesertaan minimal tiga bulan.

Guna memperluas jangkauan perlindungan, mengingat masih banyaknya jumlah pekerja rentan di Sumatera Utara, Disnaker Sumut saat ini tengah merancang skema pendanaan alternatif melalui kolaborasi lintas sektor, seperti dengan membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR) bersama BPJS Ketenagakerjaan serta mengusulkan alokasi porsi khusus dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan swasta.

"Dengan beban masyarakat pekerja rentan kita yang masih banyak, saat ini kami akan membentuk forum CSR bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengambil alternatif sumber pembiayaan dari swasta melalui CSR," tutur Illyan.

Terkait proses pendataan untuk pekerja rentan di Sumut, dijelaskan Illyan pihaknya melakukannya secara cermat melalui verifikasi berlapis.

Data awal bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 dan desil 2. Kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu ke basis data BPJS Ketenagakerjaan dan dinas kabupaten/kota, sebelum disinkronkan dengan data kependudukan di Disdukcapil.

"Langkah ketat ini diambil untuk memastikan jaminan sosial tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan," pungkasnya. (**)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), H Salman Alfarisi Lc MA mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk membongkar jaringan besar yang berada di balik upaya penyelundupan Narkoba.

Menurut Salman, pengungkapan kasus Narkotika dalam jumlah besar bukan sekadar keberhasilan menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Aparat harus menelusuri asal barang, jalur distribusi, pemilik muatan, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan.

"Ini bukan perkara kecil. Kita harus memastikan bahwa yang ditangkap bukan hanya orang-orang di lapangan, tetapi juga aktor utama yang mengendalikan bisnis Narkoba ini. Jangan sampai kasusnya berhenti pada awak kapal dan barang bukti, sementara jaringan besarnya tetap beroperasi," ujar Salman kepada wartawan di Medan, Rabu (21/10/2026).

Ia juga mengapresiasi kerja aparat gabungan yang berhasil mengamankan kapal tersebut. Namun, keberhasilan penindakan harus diikuti penyelidikan menyeluruh agar Sumatera Utara tidak terus menjadi sasaran empuk jalur peredaran Narkotika.

Salman mengingatkan, peredaran Narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan dan kehidupan pengguna, tetapi juga berkaitan dengan meningkatnya persoalan sosial, kriminalitas, serta beban keluarga dan masyarakat.

"Setiap upaya penyelundupan Narkoba dalam jumlah besar harus dipandang sebagai ancaman terhadap keselamatan generasi kita. Jangan sampai arkoba masuk, beredar, lalu merusak anak-anak muda kita. Negara harus hadir dengan penegakan hukum yang tegas dan pencegahan yang serius," jelasnya.

Ia juga meminta aparat memperkuat pengawasan jalur laut dan pelabuhan, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga untuk menutup celah penyelundupan.

Menurutnya, luasnya wilayah perairan Indonesia tidak boleh menjadi alasan bagi jaringan Narkotika untuk leluasa menjalankan bisnisnya.

Selain penindakan, Salman menilai upaya pemberantasan Narkoba harus menyentuh sisi pencegahan melalui edukasi keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan penguatan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

"Penindakan harus keras terhadap jaringan dan pengedar, sementara masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan harus mendapatkan penanganan yang tepat. Kita ingin Sumatera Utara benar-benar terlindungi dari ancaman Narkoba, bukan sekadar mencatat keberhasilan penangkapan." tutupnya. (**)

Melansir berbagai sumber, Rabu (21/10/2026), Ciccio Manassero memerankan karaktervampir bernama Nakula dalam film terbaru Siti Si Vampir.

"Awalnya aku sempat mikir, 'Aduh, ini jadi vampir lagi ya?'," ujar Ciccio saat.

Namun, Ciccio mengaku karakter yang dimainkannya kali ini menawarkan tantangan tersendiri.

"Walaupun aku sama-sama jadi vampir, karakter Nakula dengan karakterku di sinetron dulu benar-benar berbeda," tuturnya.

Menurutnya, cerita film tersebut memiliki daya tarik tersendiri, terlebih setelah dirinya mengetahui bahwa Siti Si Vampir diadaptasi dari intellectual property (IP) orisinal Singapura yang juga dikemas dengan unsur komedi.

Selain itu, keterlibatan sutradara Rahabi Mandra menjadi salah satu hal yang membuat Ciccio tertarik menerima tawaran tersebut.

Bagi Ciccio, tantangan terbesar justru bukan terletak pada bagaimana menghidupkan karakter vampir, melainkan menjaga ekspresi wajah agar tetap serius di tengah situasi yang mengundang tawa.

Dia harus mempertahankan ekspresi datar atau stoic ketika berhadapan dengan karakter Siti yang diperankan Satine Zaneta dan karakter Dudi yang dimainkan Ajil Ditto.

"Pengalaman barunya adalah harus tahan ketawa dan harus mukanya stoic terus sepanjang film kalau lagi adegan mereka berdua. Itu susah sekali, susah banget," ungkap Ciccio.

Sebagai informasi, film Siti Si Vampir diproduksi oleh Viddsee dan Bahagia Tanpa Drama, bekerja sama dengan AZ Films, Spectrum Film, serta PK Films. Film ini diproduseri Kenny Png dan Celerina Judisari.

Selain Ciccio Manassero, film tersebut juga dibintangi Satine Zaneta, Ajil Ditto, Shania Gracia, Nugie, dan Kimberly Ryder.

Film Siti Si Vampir dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026.

Melansir berbagai sumber, Rabu (21/10/2026), Randy Pangalila kebagian karakter seorang dokter bernama dr Tobi dalam film itu.

Dan, dia mengaku ini kali pertama dirinya memerankan karakter sebagai seorang dokter.

"Nah, itu sih yang menurut aku tuh sangat-sangat menarik ya. Dan ya aku jadi terima sih projek ini," kata Randy.

Ceritanya, dr Tobi ini digambarkan sebagai sosok dokter rasional yang skeptis terhadap hal-hal mistis dan meyakini bahwa segala fenomena supranatural selalu memiliki penjelasan ilmiah.

Namun, situasi berubah drastis ketika dr.Tobi dihadapkan langsung pada keanehan-keanehan di sebuah rumah sakit di Sumatra yang memaksanya meruntuhkan logika medisnya sendiri.

"Sampai akhirnya memaksa dia untuk mau enggak mau, suka atau tidak suka, ya dia melihat itu. Percaya atau tidak, ya as a doctor itu pasti akan bertentangan ya, karena dokter tetap harus bisa menjelaskan secara medis. Tetapi dia melihat sendiri," ujar Randy.

Artinya, karakternya di film tersebut tak hanya sekadar mengenakan atribut medis, tetapi dia juga menjalani persiapan yang serius serta mendalam melalui serangkaian workshop khusus di sebuah rumah sakit di kawasan Ciputat.

Randy mengatakan, para pemain dibekali pengetahuan nyata mulai dari penanganan first aid, teknik RJP, hingga protokol standar penanganan pasien di IGD.

"Itu semua ada di dalam adegan film ini," tutur Randy.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa karakternya di film tersebut begitu menantang. Sebab ada unsur medis yang juga dihadirkan dalam film tersebut.

"Bukan cuma sekadar horornya, tetapi ini membawa unsur medisnya itu," kata Randy.

Sebagai informasi, filmBegu Ganjang akan segera memasuki masa produksi.

Selain Randy Pangalila, film produksi Delapan Entertainment Studios itu juga dibintangi oleh Dwi Sasono, Omara Esteghlal, Alexandra Gottardo, hingga Mathias Muchus.

Melansir berbagai sumber, Rabu (21/10/2026), Zaskia Adya Mecca pun menumpahkan perasaannya dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya.

"Maaf banget nangis mulu, selama ku turun ke lapangan kok ini rasanya paling emosional ya?!" katanya.

Dalam unggahannya itu, Zaskia menyebut kondisi tersebut sudah berlangsung empat bulan tanpa kepastian kapan berakhir.

"4 bulan masih kaya begini dan belum tau kapan akan selesai," tambah Zaskia.

Sebagai seorang ibu, ia mengaku sulit membayangkan menjalani hidup di tengah situasi seperti tersebut.

"Ya Allah turunkan hujan, bantuan terbaikMU...," ungkap Zaskia.

Zaskia juga membagikan unggahan video bersama Rangkul Foundation yang memperlihatkan dirinya mengenakan rompi relawan di lokasi penanganan karhutla.

Dalam keterangannya, ia menyoroti relawan mandiri yang sebenarnya juga korban, tetapi memilih bergerak membantu masyarakat lain.

Menurut Zaskia, para relawan itu bahkan harus mengeluarkan uang sendiri seadanya agar bisa membeli bensin untuk menyalakan mesin pemadam. Ia mengutip pengakuan salah satu relawan di lapangan.

"Yah kita patungan seadanya di kantong. Ada yang 5ribu, 15ribu, seadanya lah yang penting bisa bermanfaat jagain api ga semakin kemana2. Standby juga kita kalo ada yang kabarin api nyala, jam 3 subuh juga kami bergerak," pungkas Zaskia.

Kebakaran hebat melanda Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi di perairan sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026) sore. Asap hitam pekat membubung dari badan kapal ketika feri tersebut hendak bersandar, memicu kepanikan penumpang dan awak yang berada di dalamnya.

Insiden ini terjadi saat kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry itu tengah memasuki alur menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak setelah berangkat dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Petugas darat dilaporkan melihat percikan api di bagian buritan kapal sekitar pukul 16.15 WIB, tepatnya di dek atas yang digunakan untuk mengangkut kendaraan kecil.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi. Proses penyelamatan melibatkan petugas pelabuhan, Basarnas, kepolisian, serta sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi," kata Windy dalam keterangan resmi yang dikutip ANTARA.

Saat api membesar, penumpang berupaya menyelamatkan diri menuju bagian kapal yang lebih aman. Sebagian harus meninggalkan barang bawaan, kendaraan, dan dokumen penting demi menghindari kobaran api.

Yusuf, salah seorang penumpang asal Bengkulu, menceritakan situasi mencekam yang dialaminya. Ia mengaku sedang beristirahat ketika terbangun dan mendapati ruangan kapal sudah dipenuhi asap tebal.

"Pas bangun tidur, asap sudah ngepul. Kami disuruh loncat ke kapal lain. Barang-barang tidak ada yang selamat, hanya nyawa, baju yang melekat di badan, sama ponsel," ujar Yusuf kepada ANTARA di Posko Terpadu Penanganan KMP Batumandi, Rabu (21/10/2026).

Yusuf diketahui membawa muatan durian yang hendak dikirim ke wilayah Jawa Tengah. Namun, kendaraan beserta muatan, uang tunai, dan dokumen penting miliknya tidak sempat diselamatkan.

Penumpang lainnya, Arif, juga mengaku tidak sempat membawa barang berharga ketika proses evakuasi berlangsung. Truk bermuatan paket ekspedisi yang dibawanya berada di bagian belakang kapal, kawasan yang mengalami kerusakan parah akibat kebakaran.

"Enggak sempat bawa apa-apa, cuma badan doang sama HP," kata Arif.

Sementara itu, ASDP menyerahkan penyelidikan penyebab kebakaran kepada pihak berwenang, termasuk kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hingga Rabu, penyebab pasti munculnya api belum dapat dipastikan.

Sumber: ANTARA, CNN Indonesia