Pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu dimajukan menjadi sore hari. Perubahan waktu kick-off tersebut berkaitan dengan kondisi kabut asap yang disinyalir berpotensi mengganggu jalannya pertandingan.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, memastikan timnya telah mempersiapkan diri menghadapi perubahan jadwal tersebut. Ia juga membawa 23 pemain ke Pekanbaru, dengan kondisi skuad yang mulai membaik setelah sejumlah pemain pulih dari cedera.

"Alhamdulillah, banyak pemain yang sudah pulih. Kita membawa 23 pemain dan berharap bisa mendapatkan poin di kandang lawan," ujar Eko, Jumat (9/10/2026).

Eko mengakui perubahan jadwal pertandingan bukan persoalan baru bagi PSMS. Pada laga perdana menghadapi Sumsel United di Palembang, Ayam Kinantan juga harus menyesuaikan diri dengan kick-off yang dimajukan dari pukul 19.00 WIB menjadi 15.30 WIB.

"Besok penerbangan pukul 09.00 WIB. Pertandingan melawan PSPS dipercepat menjadi sore hari. Sebelumnya, saat menghadapi Sumsel United, jadwal juga berubah dari pukul 19.00 menjadi 15.30 WIB. Jadi, kita sudah siap," kata Eko.

Menurutnya, tim pelatih telah menuntaskan persiapan teknis dan taktik sebelum keberangkatan. Latihan terakhir difokuskan pada pemulihan kondisi pemain melalui sesi ringan, setelah sebelumnya tim menjalani latihan dengan materi taktik.

"Tadi latihan ringan, teknik. Untuk taktik sudah dilakukan kemarin," ujarnya.

Meski demikian, Eko belum memastikan seluruh pemain yang mengalami masalah kebugaran bisa diturunkan. Keputusan mengenai kesiapan mereka akan dibicarakan lebih lanjut bersama tim medis.

"Untuk pemain yang kemungkinan belum pulih, nanti kita koordinasikan dengan dokter," katanya.

Rekor Pertemuan Berimbang
PSMS memiliki pekerjaan rumah untuk memutus catatan pertemuan yang cenderung berimbang saat menghadapi PSPS. Berdasarkan lima pertemuan terakhir, PSPS hanya mencatat satu kemenangan, sedangkan empat pertandingan lainnya berakhir imbang.

Satu-satunya kemenangan PSPS dalam periode tersebut terjadi di Stadion Kaharuddin Nasution pada 4 Januari 2025. Ketika itu, tuan rumah menang tipis 1-0 atas PSMS. Pertemuan berikutnya di Pekanbaru, 20 September 2025, berakhir dengan skor 3-3.

Dua pertemuan selanjutnya di Medan juga berakhir imbang 1-1, masing-masing pada 19 November 2025 dan 28 Maret 2026. Catatan tersebut memperlihatkan kedua tim kerap kesulitan memisahkan diri dalam persaingan di lapangan.

Namun, PSMS datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan beruntun atas Persiku Kudus dengan skor 6-0 dan Persikad Depok 4-0. Hasil tersebut mengantarkan Ayam Kinantan mengoleksi 10 poin dan memimpin klasemen sementara Grup A, sementara PSPS membuntuti dengan sembilan poin di

Bagi Eko, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi permainan di tengah jadwal kompetisi yang terus berjalan. Tambahan poin di Pekanbaru akan menjadi modal penting bagi PSMS untuk mempertahankan posisi di papan atas sekaligus menjaga peluang memenuhi target promosi ke Liga 1.

Sumber: ILeague

Tiga penghargaan tersebut meliputi TP2DD Kota Terbaik I Kategori Kota Wilayah Sumatera Tahun 2026, detikSumatera Awards 2026 kategori Pelopor Digitalisasi dan Transparansi Pajak Daerah, serta Pemimpin Daerah Award 2025 kategori Inovasi Daerah.

Penghargaan pertama, TP2DD Kota Terbaik I Kategori Kota Wilayah Sumatera Tahun 2026, diberikan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui TP2DD Nasional. Penghargaan itu diterima Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, dalam rangkaian Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta, pada 24–26 September 2026.

Pengakuan berikutnya datang melalui detikSumatera Awards 2026 kategori Pelopor Digitalisasi dan Transparansi Pajak Daerah dalam Anugerah Program Ekonomi Terpuji yang diselenggarakan detikcom. Penghargaan atas inovasi QRESTO tersebut diserahkan Regional Manager detikcom, Triono Wahyu Sudibyo, kepada Wali Kota MedanRico Tri Putra Bayu Waas di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.

Sementara itu, Pemko Medan juga menerima Pemimpin Daerah Award 2025 kategori Inovasi Daerah dari iNews TV. Penghargaan tersebut diberikan atas berbagai terobosan inovasi daerah, termasuk transformasi digital pengelolaan pajak melalui QRESTO.

Penghargaan itu diserahkan Wakil Menteri PAN-RB, Komjen Pol Purn Purwadi Arianto, kepada Wali Kota Medan yang diwakili Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower MNC Center, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2025.

QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang memungkinkan pemisahan komponen pembayaran usaha dan pajak secara otomatis. Dalam penerapannya pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT makanan dan/atau minuman, nilai transaksi usaha diteruskan kepada pelaku usaha, sedangkan komponen pajak disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD.

Mekanisme tersebut dirancang untuk memperjelas alur pembayaran, mempermudah pengawasan transaksi, serta mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya secara transparan. Digitalisasi ini juga menjadi salah satu langkah Pemko Medan dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah berbasis teknologi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, menyampaikan bahwa tiga penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemko Medan menghadirkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Ke depan, pengembangan inovasi dan penguatan sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat semakin mengoptimalkan PAD untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang mampu membalikkan keadaan pada pengujung pertandingan. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, kecerdasan pemain dalam membaca situasi dan menyesuaikan strategi menjadi faktor penting di balik keberhasilan Persib membawa pulang tiga poin.

"Selamat kepada para pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi dan mengubah sistem di tengah pertandingan," kata Tolic, dikutip dari laporan ANTARA, Jumat (9/10/2026).

Kemenangan ini terasa istimewa karena Persib harus bekerja keras menghadapi tekanan tuan rumah. Port FC sempat unggul lebih dahulu pada babak pertama melalui penalti setelah Kaka Mendes dilanggar Ikhwan Ali di kotak terlarang. Persib pun memasuki jeda pertandingan dengan posisi tertinggal.

Namun, situasi berubah setelah turun minum. Persib mulai menemukan ruang untuk mengembangkan serangan dan meningkatkan efektivitas permainan. Gol penyama kedudukan baru tercipta pada menit ke-87 melalui Mariano Peralta.

Momentum tersebut dimanfaatkan Persib untuk menekan pertahanan Port FC. Berguinho kemudian membawa Maung Bandung berbalik unggul sebelum Luka Menalo memastikan kemenangan 3-1 melalui gol pada masa tambahan waktu.

Tolic menilai penampilan timnya pada babak pertama sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Ia mengapresiasi organisasi pertahanan Persib yang mampu meredam sejumlah peluang tuan rumah.

"Port FC memiliki beberapa peluang pada babak pertama, tetapi kami bertahan dengan baik," ujar Tolic.

Menurutnya, perubahan situasi pertandingan pada babak kedua memberikan keuntungan bagi Persib. Ketika ruang permainan semakin terbuka, para pemain memiliki kesempatan lebih besar untuk melancarkan serangan balik.

"Pada babak kedua, ruang permainan lebih terbuka dan kami memiliki solusi serangan balik yang luar biasa untuk menempatkan pemain di posisi yang tepat. Saya pikir kami layak mendapatkan kemenangan ini," katanya.

Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026/2027. Selain mendapatkan tiga poin, hasil ini memperlihatkan kemampuan Maung Bandung menjaga konsentrasi hingga menit-menit akhir.

Bagi Tolic, keberhasilan membalikkan keadaan bukan sekadar persoalan mencetak gol, melainkan juga kemampuan pemain menjalankan perubahan taktik sesuai kebutuhan pertandingan.

Sumber: Antara News Jawa Barat, iNews.ID

Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase serta Camat Medan Kota Andy Syahputra, Rico menyisir berbagai sudut stadion. Di balik progres fisik yang terus berjalan, peninjauan ini justru membongkar sejumlah detail krusial yang masih membutuhkan pembenahan cepat—mulai dari struktur tangga, fasad, hingga jalur akses tribun.

Saat melangkah ke area tribun, mata teliti Wali Kota menangkap beberapa ketidaksesuaian detail, seperti perbedaan ketinggian pada anak tangga, kerusakan kecil di beberapa titik jalur, hingga alur akses masuk yang dinilai belum optimal. Bagi Rico, aspek estetika kemegahan fisik tidak boleh mengorbankan keselamatan pengunjung.

"Stadion ini adalah kebanggaan masyarakat Kota Medan. Karena itu, keamanan dan kenyamanannya harus menjadi prioritas," tegas Rico di sela-sela peninjauan.

Waktu yang tersisa kian menipis. Berdasarkan catatan, pengerjaan yang bersumber dari APBD—termasuk pengerjaan fasad—ditargetkan rampung sesuai kontrak pada 12 November 2026.

Sementara itu, pengerjaan di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti struktur tribun dan tangga utama, juga didesak agar segera tuntas tanpa ada hambatan lanjutan sebelum masa serah terima kepada Pemko Medan dilakukan.

Di hadapan para pengawas proyek dan instansi terkait, Rico menegaskan bahwa target waktu yang ketat tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kualitas akhir (finishing). Ia menuntut agar seluruh pihak bekerja secara teliti sehingga saat stadion resmi diserahterimakan, kondisinya benar-benar sempurna, aman, dan layak pakai.

"Saya mendorong seluruh pekerjaan selesai tepat waktu, tanpa mengabaikan keamanan, detail, dan kualitas finishing. Saat akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan, stadion harus dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan," tandasnya.

Tidak hanya berfokus pada bangunan utama, radar pengawasan Wali Kota juga menjangkau kawasan luar stadion. Ia secara khusus menginstruksikan jajaran kewilayahan dan dinas terkait untuk bersiap menertibkan potensi kantong parkir liar serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar Stadion Teladan. Langkah ini diambil agar wajah baru Stadion Teladan nantinya benar-benar tertib, bersih, dan ramah pengunjung.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kawal hingga stadion kebanggaan Medan benar-benar selesai dengan baik," pungkas Rico.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan, Pertamina EP Rantau Field melakukan pemulihan pascabencana banjir secara berkelanjutan. Karena itu, dalam waktu empat bulan produksi sudah kembali ke performa awal. Bahkan, saat ini perusahaan sudah melakukan tajak (well spud) lima sumur baru di wilayah kerjanya.

"Kendati masih dalam situasi pemulihan pascabanjir, perusahaan melakukan pengeboran sumur untuk menemukan cadangan migas baru dan mempertahankan produksi migas. Tajak sumur baru ini sangat penting bagi penyediaan energi nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, sumur RNT DZ-51 dan RNT DZ-52 berada di Kampung (Desa) Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Sumur tersebut dibor menggunakan Rig APS-752 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir RNT DZ-51: 1145 MMD dan RNT DZ-52: 1037 MMD.

Selanjutnya, sumur RNT DZ-11, RNT DZ-23A dan RNT DZ-33 di Kampung (Desa) Paya Meta, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Sumur itu RNT DZ-11 dibor menggunakan Rig TMMJ-12 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir 1132 MMD sementara dua sumur lainnya sedang proses pengeboran.

Keberhasilan dalam tajak lima sumur baru ini, lanjut dia, turut memberikan kontribusi dalam mempertahankan produksi di PEP Rantau Field. Dan, Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi serta mendalami pontensi cadangan migas di Aceh Tamiang.

Menurutnya, Pertamina EP Rantau Field bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (PHR Zona 1) senantiasa berpegang teguh pada prinsip Environmental, Social and Governance atau (ESG) dalam seluruh kegiatan operasi dan bisnis perusahaan.

Ia juga memastikan seluruh pekerja di atas rig sudah mengikuti pelatihan wajib Health, Safety, Security and Environment (HSSE), termasuk Basic HSSE Training, Corporate Life Saving Rules (CLSR) dan Pertamina Well Control (PETROL) serta sertifikasi keahlian dalam pekerjaan pengeboran.

"Kolaborasi bersama pihak kontraktor penyedia jasa rig serta dukungan penuh yang diberikan oleh SKK Migas menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional," katanya.

Lebih lanjut ia bilang, sebelum melakukan tajak lima sumur baru, Pertamina EP Rantau Field melakukan pemulihan pascabanjir yang menerjang wilayah kerjanya secara bertahap. Ada empat fase pemulihan yang diterapkan yakni fase emergency, fase reactivation, fase recovery dan fase sustainability. Fase-fase ini mencakup penanganan keselamatan, perbaikan fasilitas hingga penguatan sistem operasional jangka Panjang.

"Tahap awal fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan dan listrik. Setelah kondisi sudah membaik, tim kemudian bergerak mengaktifkan fasilitas dan sumur sumur produksi," ujarnya.

Tomi menceritakan, tim Pertamina EP Rantau Field melakukan berbagai cara untuk pulih lebih cepat dari bencana banjir. Satu di antaranya menghidupkan kembali pembangkit listrik yang menjadi "jantung PEP Rantau Field"

Baginya, menghidupkan kembali listrik menjadi bagian penting untuk menggerakkan kembali fasilitas umum dan peralatan produksi. Ketika listrik mati, air bersih ikut hilang, karena instalasi pengolahan air (WTP/water treatment plant) juga terendam dan pompa tidak bisa bekerja begitu juga produksi minyak terhenti total.

"Pembangkit listrik di sini menggunakan gas dari sumur yang telah direaktivasi. Akibat banjir HPCS yang kami miliki mengalami kerusakan berat. Maka kami melakukan berbagai inovasi untuk bisa kembali menghidupkan listrik," katanya.

Setelah melakukan analisis yang matang, mereka memutuskan tidak mengaktifkan kembali HPCS (High Pressure Compressor Station) yang sebelumnya merupakan stasiun kompresor gas sebagai sumber tunggal pasokan gas untuk pembangkit listrik. Akan tetapi, dengan semangat inovasi mencari penggantinya dan menemukan bahwa SP-5 dengan sedikit modifikasi ternyata mampu mengambil alih fungsi HPCS untuk menghidupkan listrik.

Saat ini, HPCS belum aktif, pasokan gas datang dari SP-5 dan SP 1 dua sekaligus.

"Setiap ujian tentunya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kami melakukan simplifikasi di beberapa fasilitas. Ketika listrik sudah teratasi perlahan produksi yang sebelumnya nol barel mulai bergerak naik," ujarnya.

Selain itu, pada Mei dan Agustus 2026, produksi menyentuh angka 2000 barel per hari. Artinya, lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum banjir. Saat ini produksi minyak PEP Rantau Field stabil diangka 1700 barel per hari.

Ia menuturkan, tidak sedikit pihak berpendapat pemulihan pascabencana banjir ini tergolong cepat, hanya membutuhkan waktu empat bulan. Padahal, mereka memperkirakan dibutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk pulih.

"Pulih lebih cepat ini bisa terwujud karena ada bantuan personel dari berbagai wilayah operasi Pertamina. Seperti Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Ramba dan sejumlah lapangan lainnya ikut terlibat aktif dalam pemulihan fasilitas Rantau Field. Pertamina ini satu keluarga, jika satu tertimpa musibah yang lain datang membantu," katanya.

Atas keberhasilan itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan penghargaan terhadap Pertamina EP Rantau Field pada Rabu 8 April 2026. Penghargaan ini sebagai apresiasi atas kinerja percepatan pemulihan produksi pascabanjir besar Aceh Tamiang akhir November 2025.

Diketahui sebelumnya, banjir besar pada akhir tahun lalu dengan ketinggian berkisar 4-4,5 meter dan endapan lumpur 30-80 sentimeter berdampak terhadap fasilitas produksi, perkantoran dan permukiman pekerja.

Sementara itu, Direktur Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Muhammad Arifin menyampaikan, terima kasih kepada SKK Migas yang memberikan penghargaan atas dedikasi dan keteguhan pekerja dan mitra kerja saat menghadapi bencana banjir.

"Penghargaan kepada Pertamina EP Rantau Field sangat berarti dan positif untuk memberikan motivasi agar kinerja para perwira bisa meningkat, terlebih setelah adanya bencana kemarin. Penghargaan ini melahirkan komitmen baru dalam proses peningkatan produksi sesuai dengan visi dan misi Pertamina yakni swasembada energi," ucapnya.

Melansir berbagai sumber, Kamis (8/10/2026), Rebecca Klopper pun menilai, vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu merupakan putusan terbaik.

"Saya meyakini, hukuman 3 tahun penjara itu adalah hasil terbaik yang bisa diambil hakim. Sudah diusahakan," ujar Rebecca Klopper.

Begitupun, Rebecca Klopper tak memungkiri kejadian tersebut masih meninggalkan trauma mendalam baginya.

"Tapi bagaimanapun show must go on kan. Dijalani saja," tutur Rebecca Klopper.

Sebagai informasi, aktris 24 tahun tersebut terseret kasus video syur berdurasi 47 detik, pada Mei 2023.

Merasa dirugikan oleh penyebaran video tersebut, Rebecca Klopper pun melaporkan kasus dugaan pelanggaran UU ITE ke Bareskrim Polri, pada 22 Mei 2023.

Setelah melakukan penyelidikan intensif, Bareskrim Polri mengamankan Bayu Firlen sebagai pemilik akun X yang menyebarkan video tak senonoh tersebut. Polisi kemudian mengamankan Bayu di kawasan Tangerang, Banten.

Setelah melewati proses persidangan, majelis hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun memutus Bayu Firlen bersalah dengan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan penjara, pada 18 Januari 2024.

Kemarin, didampingi tim kuasa hukumnya, Rebecca Klopper mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada 7 Oktober 2026. Tujuannya, untuk berkonsultasi dan mengklarifikasi kasus penyebaran video syur tersebut.

Mereka juga melakukan konsultasi hukum mengingat sang aktris kembali aktif di dunia hiburan.

"Karena job Rebecca alhamdullilah mulai banyak lagi, jadi kami perlu melakukan langkah-langkah preventif. Makanya kami berkonsultasi terkait UU ITE," tutur Sandy Arifin, sang kuasa hukum.

Rebecca Klopper pun berharap, bisa memperbaiki kehidupannya dan menjadi lebih kuat berkat kasus tersebut.

"Manusia kan hanya bisa berencana ya. Semoga, permasalahan ini bisa bikin aku jadi orang lebih baik ke depannya," pungkas Rebecca Klopper.

Melansir berbagai sumber, Kamis (8/10/2026), putusan tersebut dijatuhkan lantaran Demian Aditya selaku pihak tergugat mangkir sebanyak dua kali berturut-turut dari panggilan sidang resmi yang telah dilayangkan oleh pihak pengadilan.

"Langsung pembuktian. Setelah pembuktian, diputus langsung... verstek," kata Humas PA Jakarta Selatan, Abid.

Sang humas menjelaskan, langkah majelis hakim yang langsung menjatuhkan putusan telah memiliki landasan hukum yang kuat, mengacu pada Pasal 125 dan 126 HIR.

Regulasi tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memutus perkara apabila tergugat tidak hadir setelah diberi kesempatan panggilan ulang.

"Nah ini dua kali. Jadi dua kali dipanggil, tidak hadir, maka pengadilan kemudian mengerjakan langsung pembuktian. Setelah pembuktian, langsung diputus verstek," tuturnya.

Terkait proses pembuktian kilat yang digelar di persidangan, Abid membeberkan bahwa majelis hakim memeriksa kelengkapan dokumen administratif pernikahan hingga mendengarkan keterangan saksi dari pihak Sara Wijayanto.

"Ya alat bukti itu kan bisa alat bukti tertulis ya, alat bukti surat, seperti KTP, kemudian akta nikah, dan lain-lain. Kemudian ke alat bukti lainnya yaitu saksi, cuma kalau di Pengadilan Agama masalah perceraian itu biasanya saksi lebih diutamakan," jelas Abid.

Kendati permohonan cerai telah dikabulkan oleh hakim, Abid menegaskan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Pihak pengadilan masih memberikan tenggang waktu selama 14 hari bagi Demian Aditya jika berniat mengajukan upaya hukum banding.

"Ada masa tenggang waktu untuk upaya banding mungkin, yaitu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan itu. Nah, kalau pihak tergugat tidak mengajukan banding, berarti resmi bercerai pada saat itu," jelasnya.

Disinggung mengenai adanya tuntutan harta gana-gini di balik perceraian tersebut, Abid memperkirakan gugatan Sara Wijayanto murni hanya ingin berpisah.

Pasalnya, tidak ada proses perdebatan materi berkepanjangan di dalam ruang sidang.

"Saya tidak tahu sebenarnya, tapi nampaknya kalau dua kali terus diputus verstek, nampaknya tidak ada. Karena kalau ada, itu akan membutuhkan waktu pembuktian-pembuktian selanjutnya," pungkas Abid.

Mengutip ILeague, Kamis (8/10/2026), kartu kuning tersebut diberikan wasit Nyoto Nurhadi kepada Manahati pada menit ke-83 ketika PSMS menjamu Persikad Depok di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (3/10/2026) malam. Menariknya, kartu tersebut menjadi kartu kuning pertama yang diterima pemain PSMS sepanjang empat pertandingan awal kompetisi.

Sebelum pertandingan melawan Persikad, PSMS bahkan belum mengoleksi satu pun kartu kuning. Catatan pertandingan kontra Sumsel United, Persiku Kudus, dan Adhyaksa FC Bekasi menunjukkan tidak ada pemain PSMS yang mendapat kartu kuning.

Kondisi tersebut cukup menarik karena posisi pemain bertahan biasanya menjadi salah satu sektor yang paling rentan mendapat hukuman kartu akibat duel fisik, tekel, maupun pelanggaran untuk menghentikan serangan lawan. Namun, hingga pekan keempat, tidak ada bek PSMS yang masuk daftar penerima kartu kuning.

Catatan disiplin PSMS memang tidak sepenuhnya bersih dari hukuman wasit. Dua pemain Ayam Kinantan justru pernah menerima kartu merah. Kiper Rudi N Rajak mendapat kartu merah langsung ketika PSMS bertandang ke markas Sumsel United pada 13 September. Rudi diusir pada menit ke-57 dalam pertandingan yang berakhir 2-2.

Sementara itu, Asyraq Ghufran Rachmadhan juga menerima kartu merah saat PSMS menghadapi Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Patriot Chandra Bhaga, 27 September. Ghufran diusir pada menit ke-76 setelah PSMS unggul 1-0. Pertandingan tersebut kemudian juga diwarnai kartu merah untuk pemain Adhyaksa, Rundell Winchester.

Artinya, jika kartu merah dikeluarkan dari pembahasan kartu kuning, PSMS memang memiliki catatan sangat rendah dalam pelanggaran yang berujung peringatan wasit. Dari empat pertandingan, hanya Manahati yang mendapatkan kartu kuning.

Catatan tersebut bisa menjadi gambaran bahwa para pemain PSMS relatif mampu menjaga emosi dan bermain lebih sabar. Mereka tidak mudah terpancing dalam duel maupun situasi panas di lapangan.

Kedisiplinan itu tentu menjadi modal penting bagi PSMS yang sedang mengejar target promosi. Apalagi setelah menang 4-0 atas Persikad melalui satu gol Phillerson Oliveira dan hat-trick Javier Siverio, PSMS semakin membutuhkan konsistensi, bukan hanya dalam meraih poin, tetapi juga menjaga pemain tetap tersedia untuk pertandingan berikutnya.

Minimnya kartu kuning menunjukkan bahwa agresivitas PSMS sejauh ini tidak selalu diterjemahkan melalui pelanggaran keras. Jika mampu dipertahankan, sikap relatif sabar tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan Ayam Kinantan dalam menjalani panjangnya kompetisi.

Melansir berbagai sumber, Kamis (8/10/2026), Daniel Ekaputra mengatakan bahwa keputusannya menjadi sopir taksi online adalah demi menafkahi keluarga.

Pemain film Sebelum Iblis Menjemput ini tak mau hanya menggantungkan penghasilan dari dunia hiburan yang tidak pasti.

"Berbulan-bulan enggak ada income, harus lihat istri jadi pencari nafkah utama di keluarga. Jadi aku harus melakukan sesuatu," ungkapnya.

Sebagai informasi, Daniel Ekaputra merupakan atlet basket profesional sebelum mengalami cedera yang membuatnya terpaksa pensiun dan beralih ke dunia akting.

Ia tercatat membintangi film The Shadow Strays sebagai Troika, pembunuh bayaran yang mengincar Agen 13.

Aktor kelahiran 15 Februari 1992 ini juga pernah membintagi film garapan Timo Tjahjanto, V/H/S94 dan Jailangkung: Sendakal sebagai Inggi.

Saking seriusnya jadi sopir taksi, Daniel Ekaputra tak mau ngonten saat sedang membawa penumpang.

"Tugas gue sopir taksi, bukan aktor, bukan konten kreator," ucap Daniel Ekaputra.

Yang jelas, Daniel Ekaputra merasa memiliki tanggung jawab sebagai sopir yang saat itu sedang membawa penumpang.

Sehingga ia memilih untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir terlebih dahulu.

"Gue menjalankan 100 persen apa yang di (percayakan) di gue," pungkas Daniel Ekaputra.

Pertina Medan bahkan mengancam tidak memberangkatkan atlet apabila pengelolaan kontingen tetap dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan. Porprovsu XII Sumut 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 15 November 2026.

Keberatan tersebut muncul karena adanya perubahan mekanisme pengelolaan kontingen. Pertina menyebut, selama ini koordinasi keberangkatan dan pembinaan cabang olahraga menuju Porprovsu dilakukan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan.

Namun untuk Porprovsu XII 2026, anggaran yang sebelumnya diajukan KONI Medan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 disebut akan dikelola melalui Dispora Kota Medan.

Kondisi itu membuat Pertina Medan mempertanyakan posisi dan fungsi KONI dalam mempersiapkan kontingen Kota Medan menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Pertina Medan, Adol Frian Rumaijuk, mengatakan Porprovsu seharusnya menjadi momentum untuk mengukur hasil pembinaan olahraga di Kota Medan sekaligus mengejar target mempertahankan gelar juara umum.

"Porprovsu ini kan menjadi target kita memberikan prestasi dan gambaran bagaimana pembinaan di Kota Medan. Sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Medan bahwa beliau berharap Medan bisa menjadi juara umum," ujar Adol kepada Tribun Medan usai mengikuti rapat persiapan Porprovsu bersama KONI Medan, Kamis 8 Oktober 2026.

Adol mengatakan Pertina memahami apabila pemerintah daerah ingin memberikan dukungan terhadap kontingen Kota Medan. Namun, menurutnya, pengelolaan kontingen tetap seharusnya melibatkan KONI sebagai organisasi yang menaungi cabang-cabang olahraga.

Ia menilai apabila tugas tersebut sepenuhnya diambil alih Dispora, fungsi KONI dalam pembinaan dan peningkatan prestasi atlet berpotensi tidak berjalan maksimal.

"Dengan begini seolah-olah KONI diambil alih fungsinya oleh Dispora. Kami dari cabor tinju Pertina Kota Medan menolak sistem ini karena ada yang disederai di sini, yaitu fungsi daripada KONI itu sendiri," katanya.

Pertina Medan bahkan menyatakan siap tidak memberangkatkan atlet apabila persoalan pengelolaan kontingen tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.

"Makanya kita minta, kalau memang ini tidak mau KONI Medan yang menyelenggarakan, maka Pertina Kota Medan tidak akan memberangkatkan atlet ke Porprovsu," tegas Adol.

Selain mekanisme pengelolaan kontingen, Adol menyebut keberatan Pertina juga berkaitan dengan anggaran pembinaan atlet. Ia mengatakan pada 2026 pihaknya tidak mendapatkan dana pembinaan seperti yang diharapkan.

Setelah berkoordinasi dengan KONI Medan, Pertina mendapat penjelasan bahwa anggaran yang diajukan KONI kepada Pemerintah Kota Medan melalui Dispora tidak sepenuhnya dikelola KONI Medan.

"Di tahun 2026 ini kami tidak mendapatkan uang binaan. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari KONI Medan, ternyata anggaran yang dihibahkan ke KONI Medan yang seyogianya untuk pembinaan atlet itu tidak diserahkan sepenuhnya ke KONI Medan," jelasnya.

Adol juga mempertanyakan komunikasi dari Dispora Medan terkait persiapan keberangkatan kontingen. Menurutnya, hingga Kamis 8 Oktober 2026, Pertina Medan belum menerima surat resmi dari Dispora mengenai persiapan maupun teknis keberangkatan atlet.

"Sampai hari ini juga tidak ada sepucuk surat pun yang disampaikan oleh Dispora kepada Pertina Medan ataupun yang membina cabor tinju di Kota Medan. Yang mengkoordinasikan kita selama ini adalah KONI," ujarnya.

Meski belum mendapatkan kepastian mengenai mekanisme keberangkatan, Pertina Medan tetap mempersiapkan atlet secara mandiri. Sebanyak 14 atlet disiapkan untuk turun di 14 kelas pertandingan pada Porprovsu XII 2026.

Pertina Medan memasang target tujuh medali emas dari 14 kelas tersebut, serta berharap atlet lainnya turut menyumbangkan medali bagi kontingen Kota Medan.

"Kita mempersiapkan 14 atlet untuk 14 kelas yang dipertandingkan dengan target tujuh medali emas dan sisanya juga mendapatkan medali dan juara umum," katanya.

"Persiapan keberangkatan belum ada dikomunikasikan, tetapi kita tetap mempersiapkan atlet meskipun dengan swadaya semuanya," lanjut Adol.

Sementara itu, Ketua KONI Medan, Aswindy Fachrizal, menegaskan KONI Medan tidak melepas tanggung jawab terhadap persiapan atlet Kota Medan menuju Porprovsu XII 2026.

Menurut Aswindy, persoalan pengelolaan kontingen berkaitan dengan sumber anggaran yang saat ini ditempatkan di Dispora Medan. Ia mengatakan secara prinsip Porprovsu merupakan ajang KONI sehingga pengelolaan kontingen semestinya berada di KONI apabila anggaran diberikan dalam bentuk hibah kepada KONI Medan.

"Sebenarnya kan Porprovsu ini ajang KONI. Tetapi kita sudah koordinasi dengan Dispora, anggaran Porprovsu itu sudah dititipkan di Dispora. Jadi bukan artinya kita dari KONI Kota Medan yang membawa kontingen. Pengurus kontingen di sana adalah Dispora," kata Aswindy.

Aswindy menegaskan KONI Medan tidak bermaksud lepas tangan dalam mempersiapkan atlet. Namun, karena anggaran berada di Dispora, pihaknya berharap Dispora yang mengurus kontingen Kota Medan.

"KONI tidak lepas tangan, tetapi Dispora yang akan mengurus kontingen Porprovsu. Saya juga menyampaikan kepada cabor bahwa Kadispora yang akan menjadi ketua kontingen," ujarnya.

Menurut Aswindy, kondisi tersebut sempat menimbulkan keberatan dari sejumlah cabang olahraga yang menginginkan KONI Medan tetap menjadi pihak yang membawa kontingen. Ia mengaku telah berupaya mencari jalan tengah agar perbedaan mekanisme tersebut tidak berdampak terhadap atlet yang telah menjalani persiapan panjang.

"Saya juga sudah berupaya mendinginkan mereka, tapi cabor tetap kekeh anggaran harus ke KONI Medan karena ini ajang KONI," katanya.

Aswindy mengingatkan agar perbedaan pandangan antara organisasi olahraga dan pemerintah daerah tidak sampai merugikan atlet. Ia menyebut sekitar 435 atlet Kota Medan telah dipersiapkan mengikuti Porprovsu XII 2026.

"Saya sudah berikan solusi. Kalau untuk atlet, kasihan atletnya. Ada 435 atlet. Kalau semisalnya karena ego kita atlet tidak bertanding, mereka sudah persiapan dari Januari sampai sekarang," ujar Aswindy.

Ia berharap persoalan mengenai pengelolaan kontingen dapat segera diselesaikan sehingga seluruh atlet Kota Medan tetap dapat tampil pada Porprovsu XII 2026.

Aswindy juga menyampaikan bahwa Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga dan mendukung target Kota Medan mempertahankan prestasi sebagai juara umum.

"Saya berpesan kepada cabor bahwa Wali Kota Medan sebenarnya mendukung kontingen Kota Medan untuk bisa juara umum di Porprovsu. Saya sampaikan juga kita hadiahkan juara umum ini untuk Wali Kota Medan karena beliau mendukung olahraga," pungkasnya.

Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan di Aula Bung Karno di lingkungan kantor DPC PDI Perjuangan Del Serdang, Lubuk Pakam. Kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak setelah mengalami gangguan kesehatan dalam pelaksanaan program MBG.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya kader PDI Perjuangan Sumatera Utara menerjemahkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri agar kader tidak hanya hadir ketika masyarakat berada dalam keadaan baik, tetapi juga memberikan perhatian ketika masyarakat menghadapi persoalan.

Bagi PDI Perjuangan, perhatian tersebut tidak selalu harus dalam bentuk yang besar, tetapi dapat diwujudkan dengan datang langsung, mendengar dan membantu sesuai kemampuan.

Kasus di Galang terjadi, Jumat (18/9/2026) lalu, ketika siswa dari empat sekolah dasar mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan dan minum susu MBG dan kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Galang.

Para siswa berasal dari SDN 101976 Bandar Kuala, SDN 106197 Paku, SDN 101961 Timbang Deli, dan SDN 107827 Titi Besi, dengan keluhan yang dilaporkan antara lain sakit perut, mual, muntah dan pusing.

Dapur SPPG di Desa Galang Barat yang memasok makanan tersebut kemudian dikenai penghentian operasional sementara selama 20 hari sejak 18 September.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan mengatakan, keputusan untuk memberikan tali asih berangkat dari keinginan kader untuk ikut merasakan apa yang dialami keluarga setelah anak-anak mereka mengalami gangguan kesehatan.

Menurutnya, persoalan seperti ini tidak cukup hanya dilihat dari sisi kejadian, tetapi juga dari kekhawatiran orang tua setelahnya.

"Ketika anak mengalami gangguan kesehatan setelah makan di sekolah, yang dirasakan orang tua tentu bukan hal yang ringan. Ada rasa takut, ada kekhawatiran, dan ada pertanyaan apakah kejadian seperti ini akan terulang. Kami datang hari ini untuk berbagi sedikit beban itu dengan keluarga," kata Sutrisno.

Ia menjelaskan, tali asih disalurkan dalam bentuk tabungan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi siswa terdampak. Semua korban di kecamatan Galang tidak perlu menjalani perawatan intensif hingga harus opname atau di rujuk ke Faskes yang lebih tinggi.

Maka semua anak yang menjadi korban keracunan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang (59) orang, masing- masing mendapatkan tabungan BRI sebesar Rp300.000.

"Bantuan ini bukan tentang seberapa besar nilainya. Kami sadar apa yang diberikan tidak akan menghapus pengalaman yang sudah dialami anak-anak dan keluarga. Tetapi dalam semangat gotong royong, kami ingin mengambil bagian, sekecil apa pun, untuk membantu mereka melewati situasi ini," tutur Sutrisno.

Menurutnya, perhatian terhadap siswa terdampak juga harus diikuti dengan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, terutama dari sisi keamanan pangan.

Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, katanya, harus memberikan rasa aman kepada siswa dan orang tua sejak makanan dipersiapkan hingga dikonsumsi.

"Kalau kita berbicara tentang anak-anak, ukuran keberhasilan program bukan hanya apakah makanan sampai ke sekolah, tetapi apakah makanan itu aman dan benar-benar memberikan manfaat. Kejadian di Galang harus menjadi pelajaran agar pengawasan diperkuat dan tidak ada lagi anak yang mengalami hal serupa," imbuhnya.

Ia mengatakan, perhatian yang diberikan di Galang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan PDI Perjuangan Sumatera Utara setelah sebelumnya dilakukan di Karo dan Asahan.

Sutrisno menyebut pesan Megawati Soekarnoputeri menjadi pengingat bagi kader bahwa kerja politik juga harus memiliki kepedulian terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Bu Megawati selalu menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari kerja kader. Bagi kami, itu bukan sekadar pesan yang disampaikan dalam forum, tetapi sesuatu yang harus diterjemahkan dalam tindakan. Ketika ada anak-anak yang mengalami persoalan, kami memilih untuk datang, melihat langsung dan ikut membantu semampu kami," ungkap Sutrisno.

Pemberian tali asih tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Sutarto (sekretaris), bersama Meriahta Sitepu (bendahara), Muhammad Afan, Samulya Indra, Henry Dumanter Tampubolon, Dameria Pangaribuan, R Mawarni Tampubolon. Agustiawan Saragih, Bima Nusa, Oki Teger Bangun dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Deli Serdang, perwakilan BRI, pihak sekolah, orang tua siswa, serta para siswa terdampak MBG. (**)

Menurut Hendra, persoalan tersebut berkaitan dengan penetapan Desil masyarakat dalam data yang digunakan pemerintah. Di lapangan, masih ditemukan warga yang tergolong tidak mampu justru masuk dalam kategori Desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sosial.

"Banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi masuk dalam desil tinggi. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi haknya," ujar Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (8/10/2026).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, penggolongan Desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Sebab, terdapat warga dengan kondisi ekonomi rentan yang tidak masuk sebagai penerima bansos karena dianggap masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Padahal, lanjut Hendra, masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi terbawah semestinya menjadi prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Persoalannya bukan hanya ada atau tidak ada bantuan, tetapi bagaimana data penerimanya benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan," imbuhnya.

Hendra juga meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Sosial, segera melakukan evaluasi terhadap sistem penentuan desil serta mekanisme pemutakhiran data penerima manfaat.

Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam data penerima bantuan.

Ia juga meminta adanya mekanisme verifikasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya data ganda maupun masyarakat yang tidak layak justru menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.

"Data harus terus diperbarui dan diverifikasi. Jangan sampai orang yang sudah tidak layak tetap menerima bantuan, sedangkan masyarakat miskin justru tidak terdata," tegas Wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Komisi E DPRD Sumut, lanjut Hendra, akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Bannsos.

"Harapan kita, bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak lagi terkendala persoalan data," pungkasnya. (**)

Revisi tersebut diarahkan untuk mengakomodasi enam program strategis daerah yang dinilai membutuhkan kepastian tata ruang dan penyesuaian status kawasan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti S.Hut M.Si, mengatakan sejumlah program strategis tersebut sebelumnya masih terkendala karena terdapat lokasi yang masuk dalam kawasan hutan maupun peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pengembangan.

"Pada saat ini masih dalam proses. Belum masuk ke tahap final karena program-programnya masih direvisi. Ada enam program yang menjadi program strategis Sumatera Utara," ujar Darma kepada wartawan usai rapat pembahasan revisi Perda RTRW Sumut di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (8/10/2026).

Darma menjelaskan, salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pengembangan kawasan industri strategis Sumatera Utara. Kawasan tersebut akan diarahkan menjadi kawasan agribisnis dengan mengembangkan industri berbasis komoditas unggulan Sumut.

Menurutnya, pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya mengandalkan sektor hulu, tetapi juga mendorong hilirisasi komoditas sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

"Lahan yang digunakan merupakan lahan perkebunan Sumatera Utara. Insya allah kawasan strategis ini akan diarahkan menjadi kawasan agribisnis, termasuk hilirisasi industri komoditas yang ada di Sumatera Utara, seperti kopi dan kakao," jelas politisi Partai Golkar ini.

Selain kawasan agribisnis, revisi RTRW juga mengakomodasi perubahan peruntukan ruang pada sejumlah lokasi yang sebelumnya berstatus kawasan hutan untuk mendukung pengembangan pertanian dan sektor strategis lainnya.

Darma menyebutkan, salah satu kawasan yang masih dalam pembahasan memiliki luasan sekitar 1.000 hektare. Penyesuaian status dan tata ruang diperlukan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan.

"Awalnya ada yang masuk kawasan hutan. Contohnya ada sekitar 1.000 hektare. Itu yang sedang dibahas agar tidak menjadi lahan kosong, tetapi dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan diarahkan untuk agribisnis," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Selain kawasan agribisnis, sejumlah kawasan strategis pariwisata juga masuk dalam revisi RTRW. Salah satunya kawasan strategis Danau Toba yang akan diperkuat sebagai kawasan pariwisata.

Kemudian terdapat kawasan di sekitar Kabupaten Samosir dan kawasan lainnya yang berdekatan dengan Danau Toba yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Sementara di wilayah Deli Serdang, revisi RTRW juga diarahkan untuk mengakomodasi pengembangan kawasan industri.

Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat posisi Deli Serdang sebagai salah satu kawasan penting dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

"Yang berikutnya ada kawasan strategis Danau Toba untuk sektor pariwisata. Ada juga kawasan di sekitar Danau Toba yang akan diarahkan menjadi areal pariwisata. Kemudian di Deli Serdang akan dikembangkan menjadi kawasan industri," ungkapnya.

Terkait luas lahan yang dibutuhkan untuk keenam program strategis tersebut, Darma mengatakan, kebutuhan lahannya bervariasi. Ada kawasan yang membutuhkan sekitar 2.500 hektare, sementara lokasi lainnya hanya sekitar 300 hektare atau menyesuaikan kebutuhan masing-masing program.

Ia menegaskan, pembahasan revisi RTRW tidak hanya dilakukan DPRD dan Pemprovsu tetapi melibatkan sejumlah instansi teknis agar perubahan tata ruang memiliki dasar dan kajian yang jelas.

Rapat Bapemperda tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Bapemperda, diantaranya Yahdi Khoir Harahap MBA, Dr Aripai Tambunan, Manaek Hutasoit dan T Mikael Purba.

Sejumlah organisasi perangkat daerah juga hadir dalam pembahasan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Koperasi serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si dan lainnya.

Lebih lanjut Darma mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga terus dilakukan untuk memastikan revisi tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

"Kita maksimalkan Desember. Selambat-lambatnya mungkin awal tahun depan sudah bisa. Ini termasuk inisiatif kita," katanya.

Ia berharap revisi RTRW tersebut tidak sekadar menjadi perubahan dokumen tata ruang, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan Sumatera Utara dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, pertanian, industri dan pariwisata.

Dia berharap dengan adanya kepastian tata ruang, enam program strategis tersebut diharapkan dapat berjalan lebih terarah sekaligus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (**)

Selain itu, Pemprovsu juga menargetkan seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (8/10/2026).

"Secara umum terdapat 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang di tahun ini melaksanakan 5.395 kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan fisik non infrastruktur," ujar Faisal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 853 merupakan kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur. Selain itu, terdapat dua program strategis nasional, 364 kegiatan Program Strategis Daerah (PSD), 236 kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 655 kegiatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Faisal menjelaskan, total porsi anggaran kegiatan secara umum di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp4,4 Triliun. Dari jumlah tersebut, nilai pekerjaan yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp3,7 Triliun.

"Untuk realisasi fisik ini kami menerima laporan pada tanggal 10 setiap bulannya dari masing-masing OPD, laporan di bulan ini masih proses penginputan dalam aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut," bebernya.

Terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumut atau Quick Wins, Faisal mengatakan program tersebut dilaksanakan oleh sembilan OPD dengan total 236 kegiatan.

Pagu anggaran PHTC dialokasikan sekitar Rp1,1 Triliun, dengan nilai yang telah berkontrak sebesar Rp1 Triliun dan capaian realisasi fisik mencapai 39,30 persen.

Sementara itu, Program Strategis Daerah (PSD) yang diatur melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah.

Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 Miliar. Nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp826 Miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61 persen hingga triwulan III.

Lebih lanjut Faisal menyebutkan, capaian realisasi pembangunan daerah masih mengalami dinamika. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemetaan dan analisis terhadap berbagai faktor teknis maupun nonteknis, termasuk jadwal proses pengadaan barang dan jasa.

"Ada beberapa kegiatan yang baru berkontrak di bulan Juli dan September. Namun melihat sisa masa waktu yang ada, insya Allah seluruh pelaksanaan kegiatan ini dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026. Ini menjadi komitmen kita bersama agar target Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tuntas tepat waktu," tandas Faisal.

Untuk memastikan akurasi data sekaligus mempercepat evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu juga memanfaatkan aplikasi PRP2 Sumut. Setiap perangkat daerah telah menugaskan admin khusus untuk menginput data realisasi secara berkala, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

"Kami optimis pelaksanaan kegiatan dapat rampung semua sebelum akhir tahun," pungkasnya. (**)

Sikap tersebut disampaikan Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut, Pdt Berkat Kurniawan Laoli S.Pd MIP kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Kamis (8/10/2026), menyikapi sejumlah sejumlah kejanggalan dalam tahapan seleksi.

"Fraksi Partai NasDem secara resmi telah menyerahkan surat keberatan kepada Ketua DPRD Sumut pada 19 September 2026 lalu. Kami menolak keseluruhan hasil seleksi KPID karena cacat prosedural," ujarnya.

Berkat menerangkan, surat keberatan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus berisi temuan dan kejanggalan selama proses seleksi berlangsung.Salah satunya terkait perubahan Badan Musyawarah (Banmus) yang dilakukan mendadak dan tidak kuorum.

"Konsentrasi keberatan sudah kami uraikan, termasuk Banmus perubahan yang dilakukan mendadak dan tidak kuorum. Kenapa bisa ada Banmus di balik Banmus, padahal Banmus sedang perjalanan dinas. Dibelakang mereka buat Banmus," ungkap wakil rakyat dari Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini.

Lebih lanjut Berkat menjelaskan, bahwa Banmus perubahan tersebut hanya mengubah agenda perkenalan dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) KPID Sumut menjadi agenda pemilihan.

"Anehnya, yang diubah hanya masalah KPID. Kenapa harus dipaksakan? Harusnya hanya Fit and Proper Test, bukan pemilihan. Yang diubah bukan judul agenda, tetapi keterangan. Pimpinan yang mengubah Banmus itu Wakil Ketua DPRD Sumut Fraksi Partai Gerindra H Ihwan Ritonga SE MM," bebernya.

Masih kata Berkat Laoli, jika ada perubahan agenda, yang seharusnya diubah adalah judul, bukan keterangan. Ia menilai manuver tersebut tidak lazim.

"Sepandai-pandainya Tupai melompat, pasti jatuh juga. Makanya NasDem saat itu Walk Out," tandasnya.

Berkat menambahkan, surat yang ditandatangani Ketua DPRD Sumut sudah jelas menyebut agenda perkenalan dan uji kelayakan, bukan pemilihan.

"Erni berpatokan pada hasil Banmus sebelumnya, saya yakin Erni saja tidak tahu. Saya sudah konfirmasi kepada Ricky Anthony, Wakil Ketua DPRD Sumut Fraks Partai NasDem, bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam diskusi Banmus perubahan. Lazimnya pimpinan itu kolektif kolegial, harus dilibatkan. Peserta juga harus tahu ada perubahan agenda saat itu juga," pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution saat Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (8/10/2026).

"BKP diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kab/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota," terang Faisal.

Faisal menyebutkan, pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 Miliar. Dari jumlah tersebut, BKP yang telah berkontrak mencapai Rp325 Miliar dengan penerima sebanyak 30 kabupaten/kota.

Saat ini, realisasi fisik pembangunan terus berjalan dan Pemprovsu memastikan seluruh kegiatan yang didanai melalui BKP dapat rampung hingga Desember 2026.

Menurut Faisal, progres realisasi BKP juga akan menjadi salah satu pertimbangan Pemprovsu dalam pemberian reward kepada kabupaten/kota pada 2027. Pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan realisasi yang baik akan menjadi perhatian dalam penilaian tersebut.

"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar, di antaranya Nias Utara sebesar Rp23 Miliar, Asahan Rp28 Miliar, Karo Rp23,4 Miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 Miliar, Padanglawas Rp20 Miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 Miliar.

Selain itu, terdapat sejumlah kabupaten/kota lainnya yang menerima BKP sebesar Rp15 Miliar hingga di bawah Rp5 Miliar.

Faisal menjelaskan, sebagian besar proposal BKP yang diajukan kabupaten/kota diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKP juga diselaraskan dengan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jadi emang ini yang paling idola, diseluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infratsruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabapaten/kota," pungkasnya. (**)

Ekonom asal Sumatra Utara (Sumut), Gunawan Benjamin, menyoroti bahwa tekanan pada pasar keuangan ini tidak terlepas dari sentimen global yang sangat sensitif terhadap eskalasi konflik militer.

"Kekhawatiran pelaku pasar langsung melonjak seiring kabar bahwa AS kembali menegaskan rencana serangan besar-besaran ke Iran, sekaligus menolak opsi perdamaian. Ini langsung memicu kepanikan di pasar komoditas dan keuangan global," ujar Gunawan saat dihubungi, Kamis (8/9/2026).

Dampak langsung dari situasi tersebut terlihat pada lonjakan harga minyak mentah dunia jenis Brent yang melambung ke kisaran 105 dolar AS per barel pada perdagangan sore.

Kenaikan harga energi ini turut mendongkrak yield US Treasury tenor 10 tahun ke level 5,34%, yang kemudian memicu pelarian modal asing dari pasar berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Di lantai bursa, IHSG ditutup melemah cukup dalam sebesar 1,88% ke level 6.031. Pergerakan indeks saham domestik ini berada di zona terendahnya sepanjang sesi perdagangan, sejalan dengan mayoritas bursa saham di kawasan Asia yang juga mengalami pelemahan.

Gunawan menilai, penutupan di level terendah hari ini membuka peluang koreksi teknikal lanjutan. "IHSG kini berada dalam posisi rentan dan berpeluang besar untuk menguji level psikologis penting di 6.000 jika eskalasi di Timur Tengah terus memburuk tanpa ada sinyal pendinginan," tambahnya.

Tekanan eksternal juga menghantam mata uang Garuda. Rupiah ditutup melemah signifikan di level Rp17.895 per dolar AS, setelah mengalami tekanan jual sejak sesi perdagangan pagi dibuka.

Menariknya, di tengah gejolak geopolitik yang biasanya menjadi momentum bagi aset safe haven, harga emas justru tercatat mengalami koreksi ke level 4.122 dolar AS per troy ounce (atau setara dengan kisaran Rp2,38 juta per gram).

Koreksi pada emas ini menunjukkan tingginya kebutuhan likuiditas dolar di kalangan investor global di tengah kepanikan pasar yang meluas.

Gunawan mengingatkan para investor dan pelaku usaha di tanah air untuk tetap waspada dan mengambil langkah mitigasi risiko yang prudent.

Mengingat volatilitas pasar keuangan saat ini sangat bergantung pada perkembangan situasi militer di Timur Tengah, fleksibilitas finansial menjadi kunci utama untuk menghadapi ketidakpastian global dalam jangka pendek.

Penegasan tersebut disampaikan Rico Waas saat menjadi pembicara utama dalam ajang India-Sumatra Business Forum 2026 yang dihelat di Hotel Aryaduta Medan, Kamis (8/10/2026).

Forum strategis ini turut dihadiri oleh Konsul Jenderal India untuk Sumatra, Ravi Shanker Goel bersama istri, Ruchi Goel; mewakili Gubernur Sumatra Utara yakni Kepala Biro Pemerintahan Abu Kosim; President of Junior Chamber International (JCI) Medan Alfian Linux; Head Operation ION Indonesia Haryo Kusuma Wibawa; Ketua PHRI Sumut Melky Maydiroy Waas; serta jajaran pengusaha dari kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Rico yang didampingi Kadis Kominfo Arrahmaan Pane dan Kadis Koperasi UKM Perindag Hendra Ridho Gunawan Siregar menegaskan bahwa pihaknya sangat ambisius mendatangkan modal asing demi menggenjot pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kalau kami di wali kota ini, inginnya investasi datang kepada kami sebanyak-banyaknya," ujar Rico di hadapan para investor.

Rico membeberkan, salah satu proyek mercusuar yang saat ini tengah dijajaki adalah rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional oleh investor asal India di Medan. Ia berharap rencana strategis tersebut dapat segera terealisasi di lapangan.

Selain sektor kesehatan, potensi ekonomi Medan dinilai sangat menggiurkan. Dengan populasi mencapai sekitar 2,5 juta jiwa, Medan memegang peranan vital sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

Menariknya, dalam forum tersebut Rico juga menerima sertifikat penghargaan dari JCI Medan atas paparannya yang berfokus pada pembukaan peluang ekspor-impor bagi UMKM lokal melalui pemanfaatan pasar digital.

Guna menepis kekhawatiran para investor terkait birokrasi, Pemko Medan terus menggenjot perbaikan infrastruktur, pemeliharaan keamanan, serta kepastian hukum. Rico memastikan bahwa proses perizinan usaha kini dipangkas menjadi jauh lebih sederhana agar tidak menjadi batu sandungan bagi pelaku bisnis.

Bahkan, politisi muda ini tak segan-segan membuka jalur komunikasi langsung bagi investor yang berniat menanamkan modalnya di Medan.

"Pemerintah Kota Medan dan saya menjamin investasi di Kota Medan ini akan dipermudah, dan kami akan membantu secara langsung agar nantinya investasi bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

"Jangan ragu untuk menghubungi saya, jangan ragu untuk menghubungi dinas-dinas saya. Mudah-mudahan kita akan membantunya dengan mudah," pungkas Rico, sekaligus mengajak para pengusaha lokal untuk jeli menangkap peluang ekspansi bisnis ke pasar India melalui forum ini.

Komitmen ini ditegaskan lewat partisipasi aktif Pemko Medan dalam Sosialisasi Pelayanan Clearance Pejabat BUMD yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, yang hadir mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Turut mendampingi dalam kesempatan itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan Anggia Ramadhan bersama jajaran manajemen.

Sosialisasi ini menyoroti pentingnya mekanisme clearance bagi pejabat BUMD, sebuah sistem penyaringan dan evaluasi terstruktur untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan target kinerja sekaligus membentengi pengelola BUMD dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Asisten Ekbang Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, menyambut positif penerapan sistem tersebut. Menurutnya, tata kelola yang bersih dan transparan merupakan fondasi mutlak untuk melahirkan BUMD yang tangguh dan berdaya saing.

"Pemko Medan terus mendorong agar BUMD kita dapat berkembang secara profesional. Ke depan, BUMD bukan hanya dituntut menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, melainkan juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal," tegas Citra.

Dalam pertemuan itu, Rico memaparkan sejumlah potensi unggulan Kota Medan, mulai dari sektor ekonomi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, transportasi massal, pengelolaan sampah, hingga pariwisata.

Rico menyebut Medan memiliki posisi strategis sebagai kota terbesar di Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi, Medan dikenal sebagai kota multikultural yang memiliki kekayaan kuliner dan budaya sebagai modal pengembangan pariwisata.

Dari sisi ekonomi, realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun, melampaui target sebesar Rp7 triliun. Pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Medan tercatat sekitar 5,10 persen.

"Medan ini tidak hanya memiliki ekonomi makro, tetapi juga ekonomi mikro. Kota ini juga menjadi kotanya UMKM," ujar Rico Waas.

Dalam pertemuan tersebut, Rico didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, Kepala Dinas Pariwisata Odi Anggia Batubara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Surya Syahputra, serta Kepala Bagian Kerja Sama Seri Inderahayu.

Rico juga memaparkan pengembangan transportasi massal berbasis bus rapid transit atau BRT. Pemerintah Kota Medan menargetkan jumlah koridor meningkat dari lima menjadi 12 koridor pada 2027, dengan jangkauan layanan yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Armada bus listrik juga ditargetkan bertambah dari 60 menjadi sekitar 283 unit.

Di sektor lingkungan, Pemko Medan mengembangkan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL yang merupakan program pemerintah pusat. Potensi sampah di Medan disebut mencapai lebih dari 1.700 ton per hari.

Selain itu, Pemko Medan melakukan penataan lima kawasan strategis pariwisata, termasuk kawasan Kota Tua, untuk memperkuat daya tarik wisata dan mendukung aktivitas ekonomi perkotaan.

Sementara itu, Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia, Dato' Muzafar Shah Mustafa, yang hadir bersama Konsul Jenderal Malaysia Tuan Sahril Nizam Bin Abdul Malek dan delegasi lainnya, menyebut Medan sebagai kota penting bagi Malaysia, terutama dalam hubungan ekonomi dan perdagangan di Sumatera Utara.

"Saya merasakan Medan ini satu bandar yang sangat welcoming kepada para pelawat yang datang ke sini," kata Dato' Muzafar.

Ia mengungkapkan, total perdagangan Malaysia dan Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari 26 miliar dolar AS. Sementara itu, perdagangan dua arah antara Malaysia dan Medan disebut mencapai sekitar 1,5 miliar dolar AS.

Menurut Dato' Muzafar, angka tersebut menunjukkan peluang kerja sama ekonomi yang masih terbuka untuk dikembangkan. Malaysia tertarik menjajaki kolaborasi di sejumlah sektor, antara lain kesehatan, industri halal, pengolahan makanan, infrastruktur perkotaan, ekonomi digital, pariwisata, dan hospitalitas.

Penguatan hubungan bisnis juga akan didorong melalui kegiatan business matching dan business networking yang mempertemukan pelaku usaha Malaysia dengan pengusaha di Medan, khususnya untuk memperluas pasar UMKM.

"Medan adalah satu kota yang amat penting bagi Malaysia dari segi ekonomi dan juga perdagangan," tegasnya.

Dato' Muzafar berharap kunjungan perdananya tersebut menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret antara Malaysia dan Kota Medan. Kolaborasi itu diharapkan membuka peluang investasi baru, meningkatkan perdagangan, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat kedua pihak.