Dalam kegiatan pengaturan lalu lintas pagi itu, Kapolres tidak hanya memberikan teguran edukatif kepada pengendara yang melanggar aturan, tetapi juga membagikan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak mengenakan helm.

Sebaliknya, pengendara yang tertib dan melengkapi kendaraannya, seperti menggunakan helm, memasang kaca spion, serta memakai pelat nomor kendaraan yang berlaku, mendapatkan apresiasi berupa cokelat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan humanis Polres Nias Selatan dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Selain pembagian helm dan cokelat, petugas juga memberikan teguran kepada sejumlah pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Di antaranya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, membawa penumpang melebihi kapasitas, serta kendaraan angkutan yang mengangkut anak sekolah dengan posisi bergelantungan.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diingatkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi atau tilang, melainkan merupakan langkah penting untuk melindungi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Menurut Alfian, edukasi melalui pendekatan humanis menjadi salah satu langkah penting untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, polisi tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko yang dapat ditimbulkan akibat mengabaikan aturan keselamatan.

"Pembagian helm berstandar SNI merupakan bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan pengendara, sekaligus mengingatkan bahwa penggunaan helm adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan," tegas Alfian.

Ia menambahkan, pemberian apresiasi kepada pengendara yang telah tertib merupakan salah satu upaya untuk memotivasi masyarakat agar semakin disiplin dan menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan dalam berkendara.

Kapolres juga mengimbau masyarakat Nias Selatan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm SNI, tidak membawa penumpang melebihi kapasitas, serta memastikan kendaraan dilengkapi perlengkapan sesuai ketentuan.

"Jangan menunggu terjadi kecelakaan baru menyadari pentingnya keselamatan. Mari bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan adalah kebutuhan dan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nias Selatan berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat. Penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, dan kepatuhan terhadap kapasitas angkutan diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Usulan tersebut disampaikan Bobby Nasution pada peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/11/2026).

Bobby menjelaskan, ada beberapa yang direkomendasikan oleh Sumut. Ada KEK kesehatan, KEK pariwisata, KEK teknologi pangan.

"Dan juga ada, KEK tentang kawasan industri yang dikelola langsung di bawah pemerintah provinsi dan juga di bawah BUMD kami," imbuh Gubsu.

Ia berharap berbagai usulan pembentukan KEK tersebut dapat direalisasikan di Sumut, sehingga mampu membuka peluang investasi baru, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Bobby juga memaparkan capaian investasi Sumut. Berdasarkan data yang disampaikannya, target investasi Sumut pada 2025 sebesar Rp53,67 Triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp58,5 Triliun.

Pada kesempatan yang sama, Gubsu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Sumatera Utara (SIMPONI). Aplikasi ini menjadi sarana penyediaan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Sumut.

Melalui SIMPONI, calon investor dan pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memahami peluang usaha, mengenali potensi daerah, serta memperoleh gambaran awal mengenai dukungan pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan sepakat dengan usulan Gubernur Sumut tersebut.

Menurutnya, pembentukan kawasan industri dan KEK perlu diperluas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan investasi.

"Dan, juga setuju Pak Gubernur, saya rasa juga memang Sumatera Utara ini memang harus kita dorong untuk pembentukan-pembentukan kawasan. Karena strategi kawasan itu, jenis kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Itu memang harus kita buka. Karena salah satu strategi kita dalam menaikkan daripada investasi itu adalah pembukaan area kawasan. Sehingga di area kawasan ini nanti semuanya satu pintu," beber Wamen.

Todotua juga meresmikan Desk Investasi yang dibentuk melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Sumut.

Kehadiran desk ini diharapkan memperkuat koordinasi pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Desk Investasi tersebut berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut.

Pelaksanaannya meliputi pertukaran data dan informasi, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, koordinasi pengawasan penanaman modal, serta penanganan indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan.

Selain itu, Desk Investasi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumut. (**)

Rancangan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut.

Penyampaian dokumen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutannya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Timur Tumanggor mengatakan penyusunan KUA-PPASAPBD 2027 didasarkan pada sejumlah asumsi strategis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian sasaran pembangunan.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan antara lain penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kemudian kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal, memperhitungkan penurunan dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH), perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital. Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat," jelas Timur.

Selain itu, asumsi strategis lainnya mencakup penguatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, antisipasi terhadap potensi gangguan seperti bencana, serta peningkatan kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pemprovsu juga akan mengoptimalkan berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan asumsi tersebut, pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPASAPBD Sumut 2027 diproyeksikan mencapai Rp12.096.934.629.371.

Angka ini meningkat Rp432.814.350.878 atau 3,71 persen dibandingkan target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp11.664.120.278.493.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut terjadi di tengah penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp12.221.934.629.371 atau meningkat Rp543.318.806.210 (4,65 persen) dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp11.678.615.823.161.

"Kami menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin dan berbasis prioritas. Program yang tumpang tindih, kurang siap, tidak mendukung sasaran pembangunan atau tidak memberikan manfaat yang memadai perlu dirasionalisasi agar ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif," terang Timur.

Ia berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Sumut dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan efektif dengan mengedepankan semangat kolaborasi.

Dengan demikian, APBD yang dihasilkan diharapkan sehat, berkualitas, berorientasi pada hasil, serta mampu mempercepat perwujudan visi Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD SumutIkhwan Ritonga bersama anggota Banggar menyambut baik penyampaian dokumen KUA-PPASAPBD 2027.

Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama hingga menghasilkan kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut Tahun Anggaran 2027. (**)

Dalam pengungkapan tersebut, Tim Opsnal Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap seorang pria berinisial FSP (45), warga Jalan Arif Rahman Hakim Gang Raya, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

FSP diamankan di Jalan Wahidin, tepatnya di Simpang Bakaran Batu, Kecamatan Medan Kota, pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Dari tangan tersangka, petugas menyita satu kotak karton yang dibungkus lakban cokelat. Di dalamnya terdapat enam kotak roti kacang yang masing-masing berisi satu bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi melalui Kasubdit III AKBP H. Sibarani membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi wartawan.

AKBP H. Sibarani menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai rencana pengiriman narkotika jenis sabu-sabu ke Pulau Jawa menggunakan jasa ekspedisi dengan modus penyamaran melalui kemasan makanan.

"Kita dapat informasi dari masyarakat ada upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu ke Pulau Jawa dengan modus kamuflase roti kacang lewat jasa pengiriman. Informasi itu kita tindaklanjuti dan berhasil menangkap tersangka FSP," ujar Sibarani.

Setelah menerima informasi tersebut, personel Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan FSP di kawasan Jalan Wahidin.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti, enam bungkus sabu yang disembunyikan di dalam enam kotak roti kacang tersebut memiliki berat bruto total 213,79 gram. Selain narkotika, polisi juga menyita satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengiriman tersebut.

"Jika ditotal dari enam bungkus sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam enam kotak roti kacang itu dengan berat bruto 213,79 gram. Selain sabu-sabu, juga ada disita satu unit handphone," jelasnya.

Lebih lanjut, Sibarani mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FSP mengaku hanya menjalankan perintah seseorang untuk mengirimkan sabu tersebut.

Polisi telah mengantongi identitas orang yang diduga menyuruh tersangka. Namun, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap sosok pemberi perintah, termasuk pihak yang diduga memesan narkotika tersebut.

"Identitas yang menyuruh tersangka FSP sudah kita ketahui dan masih dalam penyelidikan, termasuk pemesan barang haram tersebut," pungkas Sibarani.

Capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang dihadirkan Pemerintah Kota Medan lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui program tersebut, warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan Bapenda untuk mendapatkan layanan pengurusan maupun pembayaran PBB.

Kepala Bidang BPHTB dan PBB Bapenda Kota Medan, Sahlan Romadhon Nasution, mengatakan jumlah transaksi yang tercatat selama dua minggu pertama menjadi indikator positif atas penerimaan masyarakat terhadap inovasi pelayanan tersebut.

"Antusias masyarakat cukup tinggi. Dalam dua minggu pelaksanaan, dari enam kecamatan sudah tercatat 683 transaksi pembayaran PBB dengan nilai Rp615.724.844. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya layanan yang kami hadirkan langsung di kantor kecamatan," ujar Sahlan.

Menurutnya, Pojok PBB Goes to Kecamatan merupakan inovasi terbaru dari Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mendekatkan akses pembayaran pajak kepada masyarakat.

"Inovasi ini merupakan gagasan terbaru dari Bapak Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian. Harapannya, dengan Pojok PBB Goes to Kecamatan ini, masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan, baik untuk pengurusan maupun pembayaran PBB, tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor pelayanan Bapenda," jelasnya.

Selain memberikan kemudahan akses, program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan denda PBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh pelayanan yang lebih dekat, tetapi juga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas keringanan yang disediakan pemerintah daerah.

"Jadi masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan pelayanan karena lokasinya lebih dekat, tetapi juga dapat memanfaatkan program penghapusan denda. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan segera menyelesaikan kewajiban PBB-nya," tambah Sahlan.

Program Pojok PBB Goes to Kecamatan dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 dengan menyambangi seluruh 21 kantor kecamatan di Kota Medan. Pelayanan dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Adapun pelaksanaan layanan dilakukan secara bergilir dengan jadwal sebagai berikut:

26–30 Oktober 2026: Kecamatan Medan Belawan, Medan Johor, dan Medan Polonia.

2–6 November 2026: Kecamatan Medan Timur, Medan Petisah, dan Medan Amplas.

9–13 November 2026: Kecamatan Medan Labuhan, Medan Tuntungan, dan Medan Denai.

16–20 November 2026: Kecamatan Medan Maimun, Medan Barat, dan Medan Sunggal.

23–27 November 2026: Kecamatan Medan Marelan, Medan Tembung, dan Medan Area.

30 November–4 Desember 2026: Kecamatan Medan Selayang, Medan Baru, dan Medan Deli.

7–11 Desember 2026: Kecamatan Medan Helvetia, Medan Perjuangan, dan Medan Kota.

Bapenda Kota Medan mengimbau masyarakat agar memperhatikan jadwal pelayanan sesuai kecamatan masing-masing sehingga dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal. Warga juga diharapkan menyebarluaskan informasi mengenai Pojok PBB Goes to Kecamatan kepada keluarga, saudara, tetangga, dan lingkungan sekitar agar semakin banyak masyarakat mengetahui serta memanfaatkan layanan tersebut.

Pembayaran PBB merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat.

Melalui pelayanan yang semakin mudah dijangkau, Bapenda Kota Medan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kali ini, sikap tegas datang dari Sekretaris DPD Partai GolkarSerdang Bedagai (Sergai), Dr Muhammad Ziad Ananta yang secara tegas membela Bahlil Lahadalia dan meminta agar tudingan yang beredar tidak berkembang menjadi penghakiman politik tanpa didukung bukti hukum yang kuat.

Menurut Ziad yang juga menjabat sebagai Sekretaris MKGR Sumatera Utara ini, bahwamenyeret nama Ketua Umum Partai Golkar dalam perkara serius seperti ini bukan persoalan sederhana dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

la menilai, persoalan penyadapan terhadap Presiden merupakan perkara serius yang menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, dan kredibilitas institusi negara. Karena itu, seluruh pihak seharusnya mengedepankan fakta, bukan membangun spekulasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

"Jangan sampai isu yang belum terbukti kebenarannya justru dijadikan alat untuk menyerang dan mendiskreditkan Ketua Umum Partai Golkar. Kita ini negara hukum, bukan negara yang membenarkan seseorang dihakimi melalui opini. Kalau ada tuduhan, buktikan! Jangan hanya melempar narasi kemudian membiarkan publik membangun kesimpulan sendiri," demikian penegasan yang diusulkan dalam pernyataan Ziad yang diterima wartawan, Senin (9/11/2026).

Ziad menekankan bahwa, Bahlil Lahadalia telah memberikan bantahan secara terbuka terhadap tudingan tersebut. Bahkan, Bahlil sendiri meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyadapan dan memberikan tenggat 3 x 24 jam kepada pihak-pihak yang mencatut namanya untuk melakukan klarifikasi.

Bagi Ziad, sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum secara terbuka, bukan melalui perang opini maupun pembentukan persepsi di ruang publik.

"Saya percaya Ketua Umum kami memahami betul tanggung jawab dan posisinya sebagai pemimpin partai besar. Beliau sudah menyampaikan bantahan. Maka, jangan ada pihak yang merasa paling benar dengan membangun tuduhan tanpa pembuktian. Kita harus memberikan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah," terang Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Sumut IV meliputi Kabupaten Sergai dan Kota Tebing Tinggi ini.

Golkar Harus Tetap Solid, Jangan Terprovokasi

Sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar dan organisasi MKGR, Ziad mengingatkan bahwa dinamika politik nasional harus disikapi dengan kedewasaan dan ketenangan.

la juga mengajak seluruh kader Golkar, khususnya di Sumatera Utara dan Serdang Bedagai, untuk tetap solid, menjaga marwah organisasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Menurutnya, Partai Golkar merupakan institusi politik besar dengan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut nama baik. partai maupun kepemimpinannya harus disikapi secara proporsional dan berdasarkan fakta.

"Jangan biarkan Golkar terseret dalam kegaduhan opini yang belum tentu benar. Kita harus tetap solid, menjaga kehormatan organisasi, dan berdiri tegak bersama Ketua Umum. Membela partai bukan berarti menutup mata terhadap hukum. Justru kita ingin kebenaran dibuka seterang-terangnya," pungkasnya.

Sikap Ziad ini sekaligus menegaskan bahwa dukungan terhadap Bahlil bukan berarti menghalangi proses hukum.

Sebaliknya, ia menghendaki agar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo diungkap secara menyeluruh, sehingga tidak ada ruang bagi fitnah, manipulasi informasi, maupun kepentingan politik yang mengaburkan fakta. (**)

‎Inovasi pelayanan tersebut memungkinkan masyarakat mengambil barang bukti tilang tanpa harus datang langsung ke kantor Kejari Medan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendekatkan institusi kejaksaan kepada masyarakat melalui pelayanan yang lebih mudah, praktis, dan nyaman.

‎Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Medan, Zulkarnain Harahap, mengatakan layanan tersebut dibuka setiap hari Senin mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB, bertempat di MPP Kota Medan, Lantai 2, Stan 47.

‎Untuk mendukung kelancaran pelayanan, Kejari Medan telah menempatkan petugas khusus yang siap membantu masyarakat dalam proses pengambilan barang bukti tilang.

‎"Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan terkait tilang, selain bisa datang ke kantor, juga bisa hadir di Mal Pelayanan Publik Medan," ujar Zulkarnain kepada awak media, Senin (9/11/2026).

‎Ia menjelaskan, masyarakat yang hendak mengambil barang bukti tilang wajib membawa sejumlah persyaratan, yakni surat tilang asli, fotokopi identitas diri berupa KTP, serta bukti pembayaran denda tilang.

‎Sementara itu, apabila pengambilan barang bukti diwakilkan kepada orang lain, pihak yang bersangkutan harus menyertakan surat kuasa dari pelanggar kepada penerima kuasa.

"Kalau yang datang bukan pelanggar, itu bisa dengan membuat surat kuasa dari si pelanggar kepada yang mengambil. Nanti akan kita layani sesuai SOP pada umumnya," jelasnya.

‎Zulkarnain menyebutkan, sebelum menghadirkan layanan di MPP, Kejari Medan juga telah menyediakan fasilitas pengambilan barang bukti tilang melalui kantor pos. Dengan penambahan lokasi pelayanan tersebut, masyarakat kini memiliki lebih banyak alternatif untuk mengurus pengambilan barang bukti.

‎Menurutnya, inovasi ini bukan semata-mata untuk memperluas akses pelayanan, tetapi juga membangun kedekatan antara institusi kejaksaan dengan masyarakat. Ia berharap, masyarakat tidak lagi merasa khawatir atau enggan ketika harus berurusan dengan institusi penegak hukum tersebut.

"Tujuannya untuk memudahkan masyarakat, khususnya dalam pelayanan tilang, mengambil barang bukti, kemudian membuat masyarakat lebih nyaman," ungkapnya.

Upaya peningkatan pelayanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang pengunjung MPP, Hairi, menilai kehadiran layanan Kejari Medan di pusat pelayanan publik merupakan langkah positif karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi tilang.

Menurutnya, keberadaan layanan tersebut dapat menghemat waktu, terutama bagi masyarakat yang memiliki kesibukan dan tidak selalu memiliki kesempatan untuk mendatangi kantor Kejari Medan.

Ia berharap, inovasi pelayanan serupa terus dikembangkan sehingga masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan hukum tanpa terkendala jarak maupun waktu.

Zulkarnain pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari komitmen Kejari Medan dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah dijangkau, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Kami berusaha memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Silakan datang ke Mal Pelayanan Publik setiap Senin pukul 09.00 sampai 14.00 WIB," pungkasnya.

Ajang olahraga ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Bank Sumut di Zatan Mini Soccer pada Minggu (8/11/2026).

Kehadiran Wakil Wali Kota di lokasi untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan disambut hangat oleh para peserta dan panitia.

Dalam sambutannya, Zakiyuddin menilai turnamen ini merupakan wadah yang sangat positif untuk membangun kebersamaan, mempererat tali silaturahmi, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat.

"Kegiatan seperti ini sangat positif karena dapat mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana penuh keakraban.

Olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana penting untuk memperkuat hubungan sosial," ujar Zakiyuddin. Ia berharap agenda serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Ucapkan Selamat HUT ke-65 untuk Bank Sumut

Pada kesempatan yang sama, Zakiyuddin juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas perjalanan panjang PT Bank Sumut yang kini telah menginjak usia 65 tahun.

Ia berharap bank kebanggaan masyarakat Sumatra Utara ini terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

"Selamat ulang tahun ke-65 untuk Bank Sumut. Semoga semakin maju, semakin bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan dan seluruh masyarakat Sumatra Utara. Semakin jaya dan semakin sukses," ucapnya.

Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Zakiyuddin mendorong agar Bank Sumut terus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan daerah.

Tidak hanya berfokus pada pendorongan pertumbuhan ekonomi, Zakiyuddin berharap Bank Sumut tetap konsisten dan aktif mendukung berbagai kegiatan positif serta kemasyarakatan di Kota Medan.

Sosok yang dikenal vokal, berani dan kerap melontarkan pernyataan blak-blakan itu mengembuskan napas terakhir di kediamannya di kawasan Jombang, Tangerang Selatan, setelah berjuang melawan penyakit Leukemia.

Kepergian Panda menjadi kehilangan bagi dunia politik sekaligus pers Indonesia. Sebelum dikenal sebagai salah satu tokoh senior PDI Perjuangan, pria kelahiran Tapanuli, 13 Februari 1944, tersebut lebih dahulu mengukir perjalanan panjang sebagai wartawan.

Perjalanan pendidikannya dimulai di Universitas HKBP Nommensen. Panda kemudian melanjutkan studi di Jakarta dengan menempuh pendidikan di Universitas Bung Karno dan Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta.

Karier jurnalistiknya dimulai pada 1969 ketika bergabung dengan Warta Harian. Setahun kemudian, ia dipercaya menduduki posisi redaktur di Sinar Harapan. Pengalaman di dunia Pers terus mengantarkannya ke sejumlah posisi strategis.

Setelah tujuh tahun menjadi redaktur, Panda dipercaya menjadi Wakil Pemimpin Umum Harian Prioritas. Perjalanan jurnalistiknya kemudian berlanjut hingga menduduki posisi Kepala Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Media Indonesia.

Memasuki dunia politik pada 1993, Panda bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketika konflik internal melanda partai tersebut pada 1998, ia mengambil sikap dengan berada di barisan Megawati Soekarnoputri yang kemudian melahirkan PDI Perjuangan.

Karier politiknya semakin berkembang. Panda pernah duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II dan Komisi III, serta menjadi anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Namun, perjalanan politiknya tidak sepenuhnya mulus. Namanya juga terseret dalam kasus dugaan suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang berujung pada vonis pidana.

Di luar perjalanan panjangnya sebagai wartawan dan politisi, Panda dikenal sebagai figur yang tidak suka berbasa-basi. Sikap kritis dan keberaniannya berbicara terbuka menjadikannya salah satu sosok yang cukup diperhitungkan dalam dinamika politik nasional. (**)

Menurut Salmon, kerusakan jalan yang sudah berlangsung lama hingga dipenuhi lubang, lumpur dan genangan air tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, kondisi jalan kini semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan dan telah mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

"BBPJN Wilayah Sumut harus bergerak cepat. Jangan menunggu sampai semakin banyak korban berjatuhan baru dilakukan penanganan. Jalan ini merupakan jalur nasional yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang," tegas Salmon Sumihar kepada wartawan melalui telepon dari Karo, Senin (9/11/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, peristiwa satu unit truk bermuatan berat yang tersangkut dan amblas di kubangan jalan, Sabtu (8/11/2026) malam kemarin di jalan nasional tersebut, menjadi bukti nyata bahwa kerusakan ruas jalan sudah sangat serius dan membutuhkan penanganan segera.

Bahkan mantan anggota DPRAd Karo ini meminta BBPJN tidak hanya melakukan penimbunan lubang secara sementara, tetapi harus melakukan perbaikan secara menyeluruh dengan memperhatikan kualitas konstruksi jalan serta sistem drainase agar kerusakan serupa tidak terus berulang, terutama saat curah hujan tinggi.

Salmon juga menyoroti kondisi drainase di Dusun Arimas, Desa Perbulan, Laubaleng yang tertutup material, sehingga air meluber ke badan jalan. Begitu juga longsoran tanah yang menutup saluran drainase di sejumlah titik, termasuk di Desa Kinangkong, Kecamatan Lau Baleng.

"Persoalan drainase juga harus ditangani. Jika saluran air dibiarkan tersumbat, badan jalan akan terus digenangi air dan semakin cepat mengalami kerusakan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu," ujar anggota Komisi B ini.

Salmon Sumihar juga mengingatkan, Jalan Nasional Medan–Kuta Cane merupakan akses vital penghubung antarwilayah Sumatera Utara dan Aceh. Kerusakan jalan tidak hanya merugikan pengguna kendaraan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok.

Berkaitan dengan itu, Salmon sangat berharap BBPJN Wilayah Sumut segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan mengambil langkah konkret agar ruas jalan di Km 156–157 tersebut kembali layak dilalui, aman serta tidak membahayakan pengguna jalan. (**)

Kegiatan yang diikuti puluhan anak tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak serta mencegah tindakan kekerasan sejak dini dari lingkungan terkecil.

Dalam kegiatan ini, anak-anak diberikan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), praktik mencuci tangan dengan sabun, hingga edukasi batasan perlindungan diri.

Melalui pendekatan psikososial yang interaktif dan menyenangkan, para peserta diajak mengenali hak-hak mereka serta diajarkan untuk berani melapor kepada orang dewasa terpercaya jika menghadapi situasi tidak aman.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Badriyah, menegaskan pentingnya menjaga keamanan ruang tumbuh kembang anak di tingkat lingkungan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa Ruang Ramah Anak di Lingkungan Perdamaian ini benar-benar menjadi tempat yang aman, edukatif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui pendekatan psikososial, kita tidak hanya melindungi fisik anak, tetapi juga memperkuat mental dan hak-hak mereka," ujar Badriyah.

Hal senada disampaikan Petugas Pos SAPA Langkat, Waluyo. Mewakili timnya bersama Wahyudi dan Fatimah Triyani, ia menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak cukup hanya melalui penyediaan tempat bermain.

"Pemenuhan hak anak harus disertai muatan edukasi agar mereka mampu melindungi diri dan mengenali bentuk-bentuk kekerasan," kata Waluyo.

Melalui sinergi antara Pos SAPA Langkat dan YAFSI, Ruang Ramah Anak Tangkahan Durian diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi ruang belajar, berekspresi, dan perlindungan yang berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurut Viktor Silaen, penanganan tersebut merupakan langkah konkret dan patut didukung karena genangan air, terutama saat curah hujan tinggi, berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, kenyamanan pengguna jalan, serta kegiatan ekonomi pedagang di kawasan pasar.

Viktor menilai, pemasangan 14 unit Box Culvert yang melintasi Jalan Nasional Tarutung-Balige menjadi langkah penting untuk memperlancar aliran air dan mengatasi persoalan drainase yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga Jumat (6/11/2026), sebanyak enam unit Box Culvert telah terpasang dan diharapkan BBPJN Sumut dapat mempercepat penyelesaian pemasangan seluruh unit agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini juga mengapresiasi komitmen Pemkab Taput melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang akan melanjutkan pembangunan saluran pembuangan menuju Sungai Aek Sigeaon melalui tanggul sungai dengan dukungan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Penanganan genangan air ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada keterpaduan antara pembangunan saluran, pemasangan Box Culvert, hingga pembuangan akhir menuju sungai. Karena itu, sinergi Pemkab Taput dan BBPJN Sumut patut kita apresiasi," tuturnya kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Tapanuli Utara, Minggu (8/11/2026) malam.

Wakil rakyat Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini berharap seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas konstruksi dan fungsi saluran, sehingga persoalan genangan di Pasar Sirongit tidak terus berulang setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan serta memastikan saluran air tidak tersumbat, karena infrastruktur yang dibangun pemerintah akan memberikan manfaat maksimal apabila didukung kesadaran masyarakat dalam merawatnya.

"Harapan kita, melalui kolaborasi ini, kawasan Pasar Sirongit semakin aman dan nyaman, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu, serta persoalan genangan air yang selama ini dikeluhkan warga dapat dituntaskan," pungkas Viktor. (**)

Melansir berbagai sumber, Minggu (8/11/2026), Kunto Aji pun secara tegas mengaku tidak khawatir akan kehilangan pengikut atau followers di media sosial.

"Gak (takut kehilangan followers) sih," ujar Kunto Aji.

Dia menilai para pendengarnya memiliki keterikatan yang cukup kuat dan berada di frekuensi yang sama dengannya.

"Dari dulu saya juga pendengar saya cukup segmented ya. Jadi saya kayaknya alhamdulillahnya ketemu orang-orang yang memang satu frekuensi gitu ya, mendengarkan satu frekuensi, jadi gak terlalu takut sih," tambahnya.

Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan bakal menelurkan karya baru yang lebih menyentil, Kunto Aji tak memberi jawaban pasti.

"Kita lihat nanti ya," ucapnya singkat.

Yang jelas, Kunto Aji menegaskan deretan kritik atau suara lantang yang ia sampaikan bukanlah bentuk perlawanan yang asal.

Menurutnya, aksi tersebut murni merupakan cerminan dari keresahan bersama yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

"Tapi gak, sebenarnya kita kan bukannya mau melawan pemerintah atau gak. Kita kan mengeluarkan keresahan kita yang secara kolektif kita rasakan bersama," jelas Kunto Aji.

Lebih lanjut, ia merasa profesi sebagai pekerja seni dan musisi memberi tanggung jawab moral tersendiri untuk menjembatani aspirasi publik yang sering kali tersumbat.

"Menurut saya, musisi punya tanggung jawab. Kita sebagai orang-orang yang mewakili suara-suara di luar sana, mewakili orang-orang yang tidak bisa bersuara, kita harus mengeluarkan keresahan-keresahan itu," pungkas Kunto Aji.

Melansir berbagai sumber, Minggu (8/11/2026), dalam serial tersebut, Megan Domani berperan sebagai perempuan bernama Asmara.

Sebagai informasi, Asmara digambarkan sebagai sosok pemberani, tegas, dan cenderung impulsif. Namun, karakter yang diperankan Megan Domani tersebut juga memiliki sisi lain.

"Bisa dibilang dia itu hopeless banget sampai berani melakukan hal-hal ekstrem supaya bisa bahagia lagi," ujar Megan Domani.

Megan Domani mengungkapkan, hal yang membedakan karakter Asmara dari proyek serial maupun film lainnya adalah tantangan dalam memerankan emosi yang naik turun secara intens.

Selain tantangan emosi dan berbagai adegan penuh ketegangan, Megan Domani juga menghadirkan penampilan yang berbeda dalam serial tersebut.

Pasalnya, aktris berusia 24 tahun itu mewarnai rambutnya menjadi merah demi mendalami karakter yang diperankannya.

"Iya, belum pernah cat rambut seumur hidup aku. Tetapi, dari dulu tuh aku selalu ngomong kalau buat pekerjaan, aku enggak apa-apa banget. Memang sejauh ini hampir semua pekerjaan tuh enggak pernah ada yang minta aku warnain rambut atau potong rambut. Jadi, ini pertama kali," ucap Megan Domani.

Dia mengaku warna rambut barunya tersebut membantunya dalam mendalami karakter Asmara.

Namun, Megan belum bisa berbicara banyak mengenai alur cerita dan perkembangan karakter yang diperankannya dalam serial tersebut.

"Tapi, dengan cat rambut ini sangat membantu karakternya untuk bisa balas dendam sih," kata Megan Domani.

Melansir berbagai sumber, Minggu (8/11/2026), bahkan Kiky Saputri mengaku masih trauma menerima pekerjaan roasting.

"Ada trauma sendiri," kata Kiky Saputri.

Soal trauma ini tepatnya setelah mengalami keguguran saat mengandung anak pertamanya.

Pengalaman tersebut membuatnya kini lebih selektif mengambil pekerjaan demi menjaga kesehatan mental dan keluarga.

Kiky mengungkapkan, saat hamil dirinya kerap begadang untuk menyiapkan materi roasting.

Setelah mengalami keguguran, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuhnya tinggi.

"Nah akukan pekerjaannya roasting jadi otaknya nggak berhenti berpikir. Aku kalau bikin materi roasti pasti begadang sampai pagi. Pas keguguran aku lagi begadang roasting Pak Anies-Cak Imin kemudian sebelumnya roasting Mas Gibran," tambah Kiky Saputri.

Cobaan Kiky tidak berhenti sampai di situ. Pada 7 Maret, sebulan setelah keguguran pada 6 Februari, ia harus menjalani operasi pengangkatan ovarium kiri.

"Itu titik aku down, apalagi setelah keguguran 6 Februari lalu tanggal 7 Maretnya aku operasi angkat ovarium kiri jadi tinggal sebelah kanan. Jadi mentalku makin abis," jelas Kiky Saputri.

Kiky Saputri pun mengaku sempat merasa bersalah kepada suami dan kehilangan calon buah hatinya.

Tekanan semakin bertambah karena pekerjaannya sebagai roaster kerap mengundang hujatan publik.

"Profesi aku sebagai roaster dan stand up comedyan diundang untuk me-roasting karena permintaan orang tersebut. Orang tuh (mikirnya) 'lu memilhak ini' padahal kita bekerja secara profesional," ungkapnya.

Sejak pengalaman tersebut, Kiky memutuskan mengurangi pekerjaan roasting, terutama ketika kembali mengandung.

"Makanya sekarang pas aku punya anak, aku berjanji 'aku mau jaga anak aku'. Aku nggak kekurangan dari suamiku, aku menjalani pekerjaan profesional tapi semua terbebani ke aku," pungkas Kiky Saputri.

Bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) yang anggarannya berasal dari APBD Sumut tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas petani setempat.

Hal itu diungkapkan Viktor Silaen kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Tapanuli Utara usai menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di sela-sela kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Pemprov di Desa Siabal-abal 1, Taput.

Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut itu, bantuan Cultivator tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan bersama seluruh anggota kelompok tani.

"Kepada pengurus kelompok tani, mohonlah dijaga dan dirawat mesin ini. Kiranya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan anggota," pesan Wakil rakyat Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini.

Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini berharap keberadaan alsintan tersebut dapat membantu meringankan pekerjaan petani, khususnya dalam pengolahan lahan pertanian, sehingga kegiatan bercocok tanam dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Desa Siabal-abal 1, Kecamatan Sipahutar mengucapkan terima kasih kepada Viktor Silaen yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga desa mereka memperoleh bantuan Alsintan dari Pemprovsu.

"Terima kasih buat Pak Dewan yang telah memperjuangkan desa kami hingga mendapat bantuan Alsintan dari Pemprovsu. Kiranya Bapak tetap sehat dan diberkati Tuhan. Harapan kami, tahun depan desa kami bisa mendapat tambahan bantuan alsintan, minimal dua unit lagi," tuturnya.

Mendengar harapan tersebut, Viktor Silaen menyambutnya dengan senyum dan menyalami pengurus kelompok tani. Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan petani sekaligus mendorong pemanfaatan fasilitas pertanian untuk kepentingan masyarakat Desa Siabal-abal 1. (**)

Peredaran pupuk palsu berhasil digagalkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus PoldaRiau pada pertengahan Oktober lalu. Sebanyak 926 karung pupuk palsu dengan total berat 45,8 Ton dibawa ke Kota Pekanbaru.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan tindak pidana pertanian ini terungkap saat anggota Kodam XIX Tuanku Tambusai mencurigai truk bermuatan pupuk melintas di Simpang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Kombes Pol Ade Kuncoro menambahkan, anggota TNI memeriksa sopir truk dan muatan yang diduga pupuk palsu. TNI menyerahkan penyelidikan ke Polda Riau. Setelah dilakukan uji laboratorium, terungkap kandungan pupuk tidak sesuai dengan informasi kualitas yang tertera pada kemasan.

Kombes Pol Ade juga mengungkapkan, kalau polisi telah menyita 15 merek pupuk palsu yang dipasok dari Sumatera Barat, Kota Dumai dan Kota Medan.

"Tak hanya itu, PoldaRiau juga menangkap seorang pria berinisial AN yang berperan sebagai penjual pupuk palsu di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Kejahatan yang merugikan petani ini sudah dilakukan tersangka selama enam bulan," jelasnya saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (8/11/2026).

"Tersangka mengaku membeli pupuk palsu melalui Marketplace di media sosial dan menjualnya ke petani di Kabupaten Siak dengan keuntungan Rp50 Ribu hingga Rp200 Ribu per karung. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp2 Miliar," pungkasnya. (**)

. (Fitrah)

Kegiatan ini dilakukan mengingat kondisi jalan yang sedang dalam proses pengerjaan memerlukan kehati-hatian ekstra dari seluruh pengguna jalan.

Petugas yang bertugas memberikan imbauan langsung kepada pengendara yang melintas agar selalu waspada dan mematuhi aturan Berlalulintas.

Berbagai pesan penting disampaikan, antara lain agar pengendara selalu berhati-hati saat melewati lokasi perbaikan jalan, menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot brong.

Selain itu, pengendara kendaraan baik roda 2 maupun 4 harus melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara.

Petugas juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat akan tertib Berlalulintas semakin meningkat, dan setiap pengendara dapat menjadi pelopor keselamatan, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

"Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita patuhi aturan demi keselamatan bersama," ujar Kanit Regident Polres Padang Padang Sidimpuan, Ipda Joko Winarno kepada wartawan, Minggu (8/11/2026). (**)

Insiden tersebut terjadi saat helikopter melakukan pengambilan air menggunakan bambi bucket atau wadah khusus yang digantung di bawah badan pesawat untuk membawa air menuju titik kebakaran.

Berdasarkan rekaman video amatir yang beredar, helikopter terlihat bermanuver di atas permukaan sungai sebelum kehilangan kendali dan terjatuh ke perairan. Peristiwa tersebut kemudian mendapat perhatian warga sekitar yang turut membantu proses pertolongan terhadap awak pesawat.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menjelaskan bahwa helikopter tersebut membawa tiga personel, terdiri atas dua pilot dan satu Helicopter Landing Officer (HLO).

Dalam laporan awal, ketiga kru sempat dilaporkan selamat. Namun, berdasarkan pembaruan informasi resmi BNPB pada Minggu sore, dua pilot berkewarganegaraan Australia berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, satu kru lainnya yang bertugas sebagai HLO, Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia, masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.

Berton menjelaskan, helikopter dengan nomor seri pabrikan atau Manufacturer Serial Number (MSN) 2878 tersebut merupakan armada milik swasta yang dikontrak BNPB untuk mendukung operasi pengeboman air dalam penanganan karhutla.

Armada tersebut sebelumnya digunakan untuk mendukung berbagai misi penanggulangan bencana di Indonesia, dengan catatan rute penerbangan yang meliputi Banjarmasin, Pontianak, dan Surabaya.

Menindaklanjuti kecelakaan tersebut, operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan oleh tim SAR bersama sejumlah unsur terkait. BNPB menyebutkan, Kantor SAR Banjarmasin telah memberangkatkan 18 personel dengan dukungan perahu karet jenis Rigid Inflatable Boat (RIB), peralatan selam, serta alat pendeteksi bawah air Aqua Eye.

Operasi pencarian juga melibatkan unsur TNI AU, Polri, Babinsa, dan masyarakat setempat. Selain mencari satu kru yang belum ditemukan, petugas turut melakukan penanganan terhadap dua pilot yang selamat serta pengamanan bangkai helikopter di tepian sungai.

Berton menyampaikan bahwa Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi telah menerima laporan pendahuluan mengenai kecelakaan tersebut. BNPB juga memprioritaskan pencarian kru yang hilang, pemulihan kondisi pilot yang selamat, serta koordinasi dengan pihak berwenang untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menerima laporan sementara dan menyiapkan pemeriksaan awal terhadap aspek kelaikudaraan serta pengoperasian helikopter.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan operator helikopter, BNPB, dan instansi terkait untuk mendukung penanganan kecelakaan, terutama pencarian satu personel yang belum ditemukan.

"Prioritas utama kami saat ini adalah memastikan penanganan kejadian berjalan dengan baik, khususnya mendukung upaya pencarian terhadap satu personel yang belum ditemukan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait, sekaligus menyiapkan langkah pemeriksaan awal dari aspek kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara," ujar Lukman dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Ia menambahkan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara akan mengumpulkan data serta informasi teknis sebagai bagian dari pemeriksaan awal sesuai kewenangan Ditjen Perhubungan Udara.

BNPB juga menyatakan akan melakukan evaluasi keselamatan operasi udara, meliputi kesiapan teknis armada, prosedur pengambilan air untuk water bombing, kelaikan awak pesawat, kondisi cuaca, hingga karakteristik lokasi operasi.

Meski terjadi kecelakaan tersebut, BNPB memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap dilanjutkan dengan memperkuat operasi pemadaman dari darat serta melakukan evaluasi terhadap penugasan armada udara.

Penghargaan internasional tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, kepada Field Manager PEP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah, di KLGCC Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (4/11/2026) malam.

Ajang Asia ESG Positive Impact Awards merupakan wadah apresiasi bagi perusahaan di Malaysia, Indonesia, dan Filipina atas komitmen nyata dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Program ini digagas oleh konsorsium media regional yang terdiri dari Star Media Group (Malaysia), Kompas Gramedia Media (Indonesia), dan The Philippine Daily Inquirer (Filipina).

Dalam ajang tahunan ini, PEP Rantau, yang beroperasi di bawah Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (PHR Zona 1), menjadi satu-satunya perwakilan Pertamina Group sekaligus duta Indonesia yang berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi di kategori DEI.

Sebelumnya, program Harmoni Inklusif juga telah meraih penghargaan Kompas Lestari Awards 2026 di Jakarta.

Field Manager PEP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah, menyatakan bahwa capaian ini merupakan bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

"Kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat adalah bagian inti dari cara kami menjalankan bisnis, bukan sekadar program tambahan," ujar Tomi usai menerima penghargaan.

Menurut Tomi, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah, akademisi, hingga mitra kerja di wilayah operasi.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat inovasi sosial yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus mengeliminasi diskriminasi, memperkuat inklusivitas di lingkungan kerja maupun rantai nilai, serta memajukan standar tata kelola ESG di kancah regional," tambahnya.

PT Pertamina EP Rantau Field merupakan unit usaha pengelola kegiatan hulu migas di bawah Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1, dengan wilayah operasional meliputi Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) dan sebagian Kabupaten Langkat (Sumatra Utara).