Seorang penumpang bus ditangkap setelah polisi menemukan enam bungkus sabu yang disembunyikan di dalam ruang khusus pada tas bawaannya.

Dalam video penangkapan FYM, penumpang bus rute Medan-Aceh, di kawasan MMTC Medan.

Petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan menurunkan paksa pelaku dari dalam bus setelah mendapat informasi bahwa ia membawa narkotika jenis sabu, Kamis (17/9/2026).

Saat diberhentikan dan digeledah, pelaku sempat membantah membawa narkoba. Petugas juga sempat tidak menemukan barang bukti ketika memeriksa ruang penyimpanan tas pada umumnya.

Namun, kejelian petugas mengungkap adanya ruang penyimpanan khusus yang tersembunyi di bagian bawah tas. Setelah dibuka, ditemukan enam bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai 480 Gram.

Polisi kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (22/9/2026), mengungkapkan pelaku mengaku baru pertama kali membawa sabu dari Medan menuju Aceh.

Pelaku disebut tergiur upah Rp3 juta dari seorang pengendali yang kini masih dalam pengejaran polisi. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku kini ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun. Sementara itu, polisi masih memburu pihak yang diduga menjadi pengendali pengiriman sabu tersebut.

Berbeda dari kalender sebelumnya, empat matchday pertama berlangsung dalam satu jendela internasional panjang pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Matchday 1 digelar 24-26 September, Matchday 2 pada 27-29 September, Matchday 3 pada 1-3 Oktober, sedangkan Matchday 4 berlangsung 4-6 Oktober. Dua matchday terakhir kemudian dimainkan pada November.

Laga pembuka langsung menyajikan duel kelas berat. Belanda menghadapi Jerman di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Kamis (24/9) pukul 01.45 WIB. Pada malam yang sama, Portugal menjamu Wales pukul 01.45 WIB. Kedua pertandingan tersebut menjadi pembuka perjalanan dua kandidat kuat di League A.

Jadwal kemudian berlanjut pada Jumat (25/9/2026) dengan pertandingan Turki kontra Prancis dan Italia melawan Belgia. Duel Prancis dan Italia kembali menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu karena kedua tim akan berhadapan lagi pada 2 Oktober.

Big match lain hadir Sabtu (26/9/2026) ketika Inggris menjamu Spanyol di Wembley. Pertandingan tersebut dimainkan pukul 01.45 WIB. Inggris kemudian bertandang menghadapi Republik Ceko pada 29 September pukul 01.45 WIB sebelum melawan Kroasia pada 3 Oktober pukul 23.00 WIB.

Portugal juga menjalani jadwal padat. Setelah menghadapi Wales pada laga perdana, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bertandang ke markas Norwegia pada 27 September, kemudian menghadapi Denmark pada 1 Oktober sebelum kembali menjamu Norwegia tiga hari kemudian.

Sementara itu, Belanda menghadapi Jerman pada laga pembuka, kemudian bertandang ke Serbia pada 27 September. Belanda selanjutnya melawan Yunani pada 1 Oktober dan kembali menghadapi Serbia pada 4 Oktober.

Untuk Prancis, perjalanan dimulai melawan Turki pada 25 September, dilanjutkan tandang ke Belgia pada 28 September. Les Bleus kemudian menjamu Italia pada 2 Oktober dan Belgia tiga hari berikutnya.

Setelah enam pertandingan fase liga selesai, League A memasuki perempat final pada Maret 2027. Empat pemenang kemudian bertarung di putaran final pada 9-13 Juni 2027. Portugal datang sebagai juara bertahan setelah memenangkan edisi 2024/25.

Jadwal Laga Perdana WIB

Kamis, 24 September 2026

23.00 WIB - Andorra vs Malta

01.45 WIB - Belanda vs Jerman

01.45 WIB - Serbia vs Yunani

01.45 WIB - Norwegia vs Denmark

01.45 WIB - Portugal vs Wales

01.45 WIB - Kosovo vs Republik Irlandia

01.45 WIB - Liechtenstein vs Lithuania

Jumat, 25 September 2026

23.00 WIB - Georgia vs Irlandia Utara

23.00 WIB - Armenia vs Latvia

01.45 WIB - Italia vs Belgia

01.45 WIB - Turki vs Prancis

01.45 WIB - Hungaria vs Ukraina

01.45 WIB - Polandia vs Bosnia-Herzegovina

01.45 WIB - Swedia vs Rumania

23.00 WIB - Montenegro vs Siprus

Sabtu, 26 September 2026

20.00 WIB - Slovenia vs Skotlandia

23.00 WIB - San Marino vs Finlandia

23.00 WIB - Kepulauan Faroe vs Kazakhstan

23.00 WIB - Bulgaria vs Luksemburg

23.00 WIB - Islandia vs Estonia

01.45 WIB - Ceko vs Kroasia

01.45 WIB - Inggris vs Spanyol

01.45 WIB - Makedonia Utara vs Swiss

01.45 WIB - Albania vs Belarus

01.45 WIB - Slovakia vs Moldova

Sumber: Goal, England Football, UEFA.com

Sebanyak 4.434 ton beras asal Jawa Timur tiba di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Senin sore (22/9/2026). Pasokan ini selanjutnya akan disimpan di gudang Perum Bulog Sumatera Utara.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, Selasa (22/9/2026), menjelaskan tambahan stok ini dipersiapkan untuk memperkuat ketersediaan beras, terutama untuk memenuhi program bantuan pangan dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP ke pasar di Sumatera Utara.

Budi mengatakan, stok beras di Sumatera Utara saat ini masih sangat mencukupi. Namun, pasokan dari Jawa Timur ini merupakan tambahan untuk mendukung program bantuan pangan yang direncanakan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.

Program tersebut menyasar sekitar 1,73 juta keluarga penerima manfaat. Sementara total kebutuhan beras untuk program bantuan pangan diperkirakan mencapai 52 ribu ton.

Karena itu, pasokan beras dari Jawa Timur diperlukan untuk memperkuat stok di gudang Bulog Sumatera Utara, sekaligus menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

Tidak hanya dari Jawa Timur, pada pekan depan sekitar 6.500 ton beras asal Jakarta juga dijadwalkan tiba di Kota Medan.

Dengan tambahan pasokan tersebut, Bulog Sumatera Utara menyatakan ketersediaan beras akan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan program pemerintah hingga akhir 2026.

Pemerintah melalui Bulog terus memperkuat stok beras guna menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mendukung penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP di Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Sumuran, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, komunikasi serta solidaritas antara jajaran FSP KEP SPSI dari tingkat pusat hingga unit kerja.

Rapat konsolidasi dihadiri Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) FSP KEP SPSI Sulistyono, Ketua Pimpinan Daerah (PD) FSP KEP SPSI Sumatera Utara Rio Affandi Siregar MH, Ketua Pimpinan Cabang (PC) FSP KEP SPSI Tapanuli Selatan Adi Putra, Sekretaris PC Rahmad Taufiq Dalimunthe, Bendahara PC Adian Ritonga, perwakilan pengurus dari PUK SPKEP SPSI PT Inalum, serta Ketua PUK SPSI PT Macmahon Mining Services, Imin Pramono bersama jajaran pengurus dan anggota.

Kegiatan tersebut juga dihadiri beberapa unsur dari Dinas Ketenagakerjaan, termasuk Razali Nadeak yang hadir mewakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kehadiran berbagai unsur tersebut turut memperkaya forum konsolidasi dan memperkuat komunikasi antar pihak yang berkaitan dengan hubungan industrial dan organisasi serikat pekerja.

Dalam konsolidasi tersebut, sekitar 40 anggota PUK SPKEP SPSI PT Macmahon Mining Services hadir secara langsung. Sementara jumlah anggota PUK yang telah terdaftar disebut telah mencapai sekitar 450 orang. Kehadiran anggota menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi serta konsolidasi organisasi di tingkat unit kerja.

Dalam sambutannya, Ketua PC FSP KEP SPSI Tapanuli Selatan, Adi Putra, menegaskan bahwa PUK merupakan bagian penting dari kekuatan organisasi. Karena itu, menurutnya, PUK tidak boleh merasa berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan maupun hak-hak pekerja.

"Kami siap mendukung dan membela PUK sampai titik darah penghabisan. PUK tidak boleh merasa berjalan sendiri. Selama perjuangan dilakukan sesuai aturan organisasi dan ketentuan yang berlaku, kami akan berdiri bersama PUK dan seluruh anggota," tegas Adi Putra.

Senada dengan Adi Putra, Ketua PD FSP KEP SPSI Sumatera Utara, Rio Affandi Siregar MH menyampaikan bahwa konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah antara PP, PD, PC dan PUK.

"Jangan sampai PUK maupun anggota merasa berjuang sendiri ketika menghadapi persoalan di tempat kerja. Organisasi harus hadir memberikan pendampingan dan memperjuangkan kepentingan anggota sesuai aturan yang berlaku. Kita harus menjaga kekompakan dan memperkuat komunikasi," ujar Rio.

Sementara itu Sekretaris PP FSP KEP SPSI, Sulistyono menyampaikan bahwa konsolidasi merupakan bagian penting dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat unit kerja.

"PP akan terus mendorong penguatan organisasi dan memastikan komunikasi antara PP, PD, PC dan PUK berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah menjaga kekompakan, saling menguatkan dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan serta hak-hak pekerja sesuai aturan yang berlaku," kata Sulistyono.

Di sisi lain, Ketua PUK PT Macmahon Mining Services, Imin Pramono, mengapresiasi kehadiran dan dukungan jajaran FSP KEP SPSI dalam kegiatan tersebut.

"Kami mengapresiasi dukungan dan perhatian seluruh jajaran FSP KEP SPSI. Konsolidasi ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan komunikasi dan menjalankan organisasi dengan lebih baik demi kepentingan seluruh anggota," ujar Imin Pramono.

Rapat konsolidasi berlangsung dalam suasana kebersamaan dan menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi serta membangun komunikasi antara jajaran organisasi pekerja dan unsur terkait.

Melalui kegiatan tersebut, FSP KEP SPSI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat organisasi, menjaga solidaritas serta memperjuangkan kepentingan pekerja secara terorganisir dengan tetap mengedepankan mekanisme organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Suasana belajar mengajar tatap muka terpantau di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Senin (20/9/2026).

Para siswa dan guru tampak bersemangat pada hari pertama diberlakukannya belajar tatap muka di sekolah. Sebelumnya, belajar mengajar secara daring sempat diberlakukan selama beberapa hari.

Hal ini disebabkan pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala SMK Negeri Satu 1, Idris Lika, Selasa (22/9/2026), mengatakan proses belajar mengajar secara tatap muka dilaksanakan seperti biasa, siswa masuk pada pukul 7.30 WIB dan pulang pada pukul 15.45 WIB.

Idris menyebutkan kalau para siswanya terlihat antusias mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Menurut mereka belajar secara langsung berhadapan dengan guru lebih membuat mereka bergairah dan pelajaran bisa lebih fokus dibanding secara daring.

Ia berharap belajar tatap muka dapat terus dilakukan tanpa kendala sehingga proses belajar mengajar sekolah lebih maksimal.

Hal tersebut disampaikan Sofyan Tan dalam acara Semarak Budaya bertema "Dalam Satu Bingkai Kebhinnekaan, Ketika Fotografi Bercerita Tentang Indonesia" yang digelar di Aula Gedung Anjungan Melayu, Jalan Setiabudi, Tanjung Rejo, Medan, Rabu, 23 September 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan bersama Komisi X DPR RI dan berkolaborasi dengan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan tersebut diikuti fotografer serta jurnalis foto yang ada di Kota Medan.

Dalam pemaparannya, Sofyan Tan mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan suku, bahasa dan tradisi yang sangat beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Sementara Badan Bahasa mencatat terdapat hingga 729 bahasa daerah.

Keragaman tersebut, kata Sofyan, melahirkan kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pakaian adat, tradisi, kesenian hingga kuliner.

Ia kemudian menggambarkan kekayaan kuliner Indonesia yang menurutnya menjadi salah satu cermin keberagaman budaya Nusantara. Jika sejumlah negara dikenal melalui hidangan khas tertentu, Indonesia justru memiliki ragam makanan yang sangat luas, mulai dari nasi goreng hingga ratusan jenis soto yang tersebar di berbagai daerah.

Menurut Sofyan, kekayaan tradisi tersebut tidak cukup hanya diwariskan melalui cerita, tetapi juga perlu direkam secara nyata melalui dokumentasi visual.

"Fotografi adalah arsip visual kebudayaan yang bisa merekam seluruh aktivitas kehidupan tradisi. Ia bukan sekadar ingatan, melainkan wujud nyata yang dapat merekam adat istiadat, busana, hingga gerak tari daerah," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 tersebut.

Sofyan Tan menjelaskan, fotografi tidak hanya berfungsi sebagai rekam jejak sejarah. Menurutnya, fotografi juga memiliki tiga fungsi penting lainnya, yakni sebagai cermin pembentuk identitas, alat pendidikan dan diplomasi budaya, serta media kritik sosial.

Sebuah foto, lanjutnya, dapat menyampaikan pesan pendidikan moral dan nilai kebersamaan antarsuku tanpa harus menggunakan banyak kata. Di sisi lain, bidikan fotografer terhadap peristiwa bencana maupun persoalan keadilan sosial juga dapat menjadi bentuk kritik konstruktif terhadap kondisi masyarakat.

"Fotografi memiliki kekuatan untuk berbicara melalui sebuah momen. Apa yang terekam dalam satu bingkai dapat menjadi catatan bagi generasi berikutnya," ujarnya.

Namun, Sofyan Tan turut menyoroti tantangan dunia fotografi di tengah perkembangan teknologi modern, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 83 persen fotografer saat ini telah memanfaatkan bantuan AI dalam menghasilkan karya. Perkembangan tersebut, menurutnya, tidak hanya berdampak pada dunia fotografi, tetapi juga merambah berbagai profesi lain, termasuk dokter dan akademisi, yang menghadapi persoalan etika hingga potensi plagiarisme.

Meski teknologi berkembang semakin cepat, Sofyan Tan mengingatkan para pelaku fotografi agar tidak kehilangan keaslian dan sentuhan manusia dalam setiap karya.

Ia mendorong fotografer untuk terus melahirkan inovasi, namun tetap mempertahankan sisi kemanusiaan yang menjadi kekuatan utama sebuah karya fotografi.

"Teknologi AI tidak memiliki perasaan, sedangkan manusia memilikinya. Saat seorang fotografer membidik objek, seluruh perasaannya mengalir ke sana. Walaupun bidikan foto hanya berlangsung satu detik, ia mampu meninggalkan kesan sepanjang zaman dan bahkan mempengaruhi kebijakan satu negara," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua PFI Medan Risky Cahyadi, narasumber fotografer senior Dr. Irsan Mulyadi, M.I.Kom., Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto, Lisnawati Ginting dan Padapotan Tamba.

Sebanyak 48 Pelajar di sekolah ini mengalami mual, gatal-gatal dan pusing-pusing setelah mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis.

Dugaan keracunan setelah mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 1 Merdeka ini terjadi pada 14 September 2026 lalu.

Kasek SMK 1 Merdeka Mbina Bangun, Selasa (22/9/2026), mengatakan sebanyak 48 siswanya mendadak mengeluh karena mengalami gatal-gatal di bahagian tubuh, sesak nafas, sakit perut mulas dan pusing-pusing.

Kondisi tersebut dialami siswanya setelah mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis. Para siswa pun kemudian di larikan ke Rumah Sakit Umum di Kabupaten Karo.

Bahkan 3 diantaranya terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Medan.

Mbina juga mengungkapkan meski para siswa sudah mulai kembali bersekolah seperti biasa, tetapi rata-rata pelajar mulai khawatir untuk mengkonsumsi Menu Makan Bergizi Gratis.

Di SMK Negeri 1 Merdeka ini terdapat 1.068 penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

Bahkan, remaja 16 tahun ini sudah berusaha kembali ke sekolah, meski masih dalam pemulihan kesehatan.

Pasca kembali dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menjalani perawatan kesehatan, perjuangan Febi Yona Purba mulai terlihat untuk kembali bersekolah.

Wali Kelas Febi, Kanna Indika Pelawi, Selasa (22/9/2026), Febi tiba dari menjalani perawatan di Jakarta pada Jumat lalu, dan Senin kemarin, siswi kelas XI Desain Komunikasi Visual di SMK Swasta Yayasan Perguruan Bersama Berastagi ini datang bersekolah. Ia diantar langsung oleh orang tuanya.

Dikatakannya kehadiran Febi untuk belajar belum bertahan seharian penuh. Siang harinya, Febi terpaksa diantar pulang oleh gurunya karena mengeluh pusing-pusing, kondisinya masih terlihat belum sepenuhnya pulih pasca insiden keracunan Makan Bergizi Gratis pada 13 Agustus 2026 lalu.

Sejak peristiwa itu, Febi sempat dirujuk kembali ke RSCM Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Kini, para guru dan teman-teman sekelasnya mendoakan agar ia semakin kuat dan bisa segera aktif kembali belajar bersama.

Sementara itu, SMK Swasta Yayasan Perguruan Bersama Berastagi hingga kini belum menerima pengiriman Makan Bergizi Gratis kembali hingga waktu yang belum ditentukan.

Sambil menunjukkan bukti penerimaan laporan, Iqbal menyebut laporan tersebut tercatat dengan Nomor STTLP/B/4079/IX/2026/SPKT POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA.

Iqbal menegaskan narasi yang beredar di media sosial menurut versinya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ia menyebut informasi tersebut telah memutarbalikkan fakta dan merugikan dirinya.

"Saya baru saja membuat laporan atas akun media sosial yang telah mencemarkan nama baik dan pekerjaan saya. Pada dasarnya itu semua adalah fitnah dan kejadian sebenarnya telah diputarbalikkan," ujar Iqbal, Selasa, 22 September 2026.

Iqbal menjelaskan, keberadaannya di lokasi yang menjadi sumber perbincangan tersebut hanya untuk menjemput sejumlah kerabat. Ia membantah masuk atau menghabiskan waktu di tempat hiburan malam sebagaimana narasi yang beredar.

"Saya ke situ hanya datang ke area parkiran untuk menjemput teman, kakak, dan abang saya untuk pulang bersama. Memang benar saya sempat membawakan tas teman saya dan tangan bersenggolan, tapi tidak seperti yang diisukan bahwa saya bersenang-senang di dalam," katanya.

Melalui laporan tersebut, Iqbal berharap kepolisian dapat menelusuri pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi yang dinilainya tidak benar melalui media sosial. Ia juga berharap proses hukum dapat memberikan kejelasan sekaligus menjadi upaya untuk memulihkan nama baiknya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Iqbal Akbar, S.H., yang dipimpin Henry Pakpahan, S.H., bersama Andreas Simamora, S.H., dan Octo Gabriel Simangunsong, S.H., mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Henry mengatakan laporan tersebut dilayangkan menyusul beredarnya sejumlah unggahan dan tuduhan yang dinilai menyerang kehormatan serta nama baik kliennya.

"Kami datang ke sini selaku kuasa hukum dari Iqbal Akbar untuk melaporkan beberapa akun media sosial seperti Facebook dan platform lainnya. Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mengejar siapa pun dalang di balik penyebaran informasi ini," tegas Henry.

Menurut Henry, penyebaran tuduhan yang belum terbukti kebenarannya melalui ruang publik dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituduh. Karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul konten, akun yang menyebarkan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum mencantumkan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan.

Tim kuasa hukum juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam membuat, mengunggah maupun menyebarkan konten di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan tuduhan terhadap seseorang.

"Kami akan mengawal proses hukum ini hingga tuntas di Polrestabes Medan," ujar Henry.

Di sisi lain, dari penelusuran terhadap sejumlah video pada unggahan media sosial yang memuat tudingan tersebut, terlihat seorang pria mengenakan baju kaus hitam dan masker hitam. Namun, dari materi video yang beredar, identitas pria tersebut tidak disebutkan.

Dalam video itu, pria tersebut tampak berjalan bergandengan tangan bersama seorang perempuan berambut pirang yang juga mengenakan pakaian berwarna hitam. Ketika kamera mendekati keduanya, genggaman tangan tersebut kemudian lepas.

Tidak lama setelah itu, terdengar suara seorang perempuan yang diduga merekam video tersebut mengucapkan kalimat, "kenal lah, kan suami saya."

Materi video dan narasi yang beredar tersebut menjadi bagian dari persoalan yang kini dilaporkan ke kepolisian. Kebenaran mengenai identitas orang dalam video serta konteks kejadian selanjutnya menjadi bagian yang perlu dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan pihak terkait.

Dengan mengendarai sepeda motor, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Senin (21/9/2026), meninjau operasionalisasi Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM proyek irigasi di Desa Sidodadi Ramunia, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan saluran irigasi yang dibangun benar-benar mengalirkan air hingga ke petak sawah dan ladang milik petani.

Proyek ini dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat dengan dukungan anggaran APBN yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur irigasi.

"Untuk memastikan bahwa proyek irigasi bermanfaat sampai ke petak-petak sawah dan ladang milik petani dan memastikan mengalir ke lahan-lahan, tadi saya cek dan ini merupakan suatu kewajiban mutlak dari pemerintah pusat sampai ke bawah. Nah, melalui padat karya inilah akhirnya pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara, tetapi pemerintah juga menyiapkan infrastruktur yang berbasis kepada masyarakat," ujar Dudung.

Program IBM proyek irigasi ini menjangkau 37 provinsi dengan total anggaran mencapai 14,63 triliun rupiah. Khusus di Sumatera Utara, program mencakup 21 kabupaten dan kota dengan anggaran 527,50 miliar rupiah.

Di Deliserdang, pembangunan irigasi menjangkau 57 titik lokasi dengan target penyerapan tenaga kerja mencapai 38.475 orang.

Pemerintah menargetkan infrastruktur irigasi ini tidak hanya memperlancar akses air bagi petani, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan.

Program ini menjadi salah satu dukungan infrastruktur bagi petani, seiring target pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

Prates mengungkapkan kepastian tersebut dalam percakapannya dengan streamer N3ON. Ketika ditanya mengenai lawan berikutnya, Prates langsung menyebut nama Makhachev. Saat kembali ditanya apakah pertarungan tersebut sudah benar-benar dipastikan, dia menjawab tegas.

"Ya, pertarungan itu sudah dipastikan," kata Prates.

Namun, petarung berjuluk The Nightmare tersebut mengaku belum mengetahui kapan pertarungan itu akan digelar. Ia berharap bisa tampil di Las Vegas pada Desember, tetapi memperkirakan duel tersebut kemungkinan baru berlangsung pada awal 2027.

"Saya tidak tahu kapan, tetapi saya akan menghadapinya. Saya berharap pertarungan itu digelar di Vegas pada Desember, tetapi saya rasa tidak. Mungkin Januari, atau semacamnya," ujar Prates.

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam persaingan memperebutkan kesempatan menantang Makhachev. Sebelumnya, nama Prates memang sudah lama masuk dalam pembicaraan perebutan sabuk kelas welter setelah serangkaian kemenangan penting yang diraihnya.

Prates semakin mengukuhkan posisinya setelah menghentikan mantan juara Jack Della Maddalena melalui TKO pada ronde ketiga di UFC Perth, 2 Mei 2026. Kemenangan tersebut menambah momentum Prates setelah sebelumnya mencatat kemenangan KO atas Geoff Neal dan mantan juara Leon Edwards.

UFC sendiri menempatkan Prates sebagai salah satu penantang utama di kelas welter, tepat di bawah Makhachev yang berstatus juara.

Makhachev sebelumnya mempertahankan sabuk kelas welter setelah mengalahkan Ian Machado Garry melalui keputusan mutlak di UFC 330. Kemenangan tersebut memperpanjang rentetan kemenangan UFC petarung asal Dagestan itu menjadi 17 pertandingan.

Menariknya, Makhachev juga sebelumnya menyebut Prates sebagai salah satu kandidat utama untuk menjadi lawan berikutnya. Selain Prates, nama Michael Morales dan Shavkat Rakhmonov sempat muncul dalam pembicaraan mengenai perebutan kesempatan menghadapi sang juara.

Prates sendiri tidak sekadar mengejar kesempatan bertarung. Ia beberapa kali menyatakan keyakinannya mampu merebut sabuk dari Makhachev. Dalam wawancara sebelumnya, Prates mengakui keunggulan grappling Makhachev, tetapi percaya kekuatan pukulannya dapat menjadi pembeda dalam pertarungan tersebut.

Kini, satu hal yang masih belum diketahui adalah tanggal pertarungan. Prates sudah menyatakan bahwa duel tersebut "sudah dipastikan", tetapi UFC belum mengumumkan secara resmi kapan pertarungan perebutan gelar itu akan berlangsung.

Sumber: MMA Sucka, UFC, MMA Fighting

Pertarungan berlangsung di UFC Apex, Las Vegas, Selasa malam waktu setempat atau Rabu (23/9/2026) WIB. Enam nama yang mendapatkan kontrak adalah Damian Piwowarczyk, Piero Guaylupo, Callum Connor, Marcos Degli, Alvi Dasuyev, dan Jaden Ortega.

Momen paling mencolok datang dari duel Piero Guaylupo melawan Callum Connor. Keduanya tampil agresif sejak ronde pertama dan menghasilkan salah satu pertarungan paling menghibur sepanjang musim.

Guaylupo akhirnya menang angka mutlak 30-27 di seluruh kartu juri. Namun, Connor juga mendapatkan kontrak setelah memberikan perlawanan sengit. Keduanya bahkan mencatat hampir 400 serangan signifikan sepanjang tiga ronde.

"Piero Guaylupo dan Callum Connor memberikan pertunjukan luar biasa untuk Dana White," tulis UFC melalui unggahan media sosial setelah pertarungan tersebut.

Kejutan lain terjadi pada duel Alvi Dasuyev versus Jaden Ortega. Dasuyev menang angka mutlak 30-27, 30-27, dan 29-28. Meski kalah, Ortega tetap memperoleh kontrak UFC berkat penampilan kerasnya sepanjang tiga ronde.

Dasuyev sempat menjatuhkan Ortega pada awal pertarungan, tetapi lawannya mampu bertahan dan kemudian meningkatkan tekanan. Dasuyev mengakui kondisi fisiknya tidak maksimal. Ia menyebut jet lag menjadi salah satu penyebab penampilannya tidak seperti yang diharapkan.

"Jet lag," kata Dasuyev ketika ditanya mengenai masalah kondisinya setelah pertandingan. Ia juga meyakini dirinya bisa mencetak kemenangan lewat knockout apabila kondisinya lebih baik.

Sementara itu, Marcos Degli meraih kontrak setelah menaklukkan Paris Moran melalui kuncian rear-naked choke pada ronde kedua. Degli, yang merupakan rekan latihan Carlos Prates, memperlihatkan kemampuan grappling yang menjadi salah satu sorotan malam tersebut.

Damian Piwowarczyk juga tampil impresif. Petarung yang merupakan rekan latihan Jan Blachowicz itu sempat mendapat tekanan Emilio Quissua pada awal laga. Namun, Piwowarczyk bangkit dan menjatuhkan Quissua lewat pukulan kanan sebelum menutup pertarungan dengan TKO pada 4 menit 55 detik ronde pertama.

Satu-satunya pemenang yang tidak mendapat kontrak adalah Norbert Novenyi Jr. Ia mengalahkan Theo Haig melalui keputusan mutlak 29-28, tetapi penampilannya dinilai belum cukup meyakinkan Dana White. Novenyi tetap mendapat pesan untuk kembali mencoba pada kesempatan berikutnya.

Dengan enam kontrak dalam satu malam, Week 7 Season 10 tercatat sebagai episode bersejarah bagi Contender Series. Untuk pertama kalinya, dua petarung yang kalah dalam laga masing-masing tetap mendapatkan kesempatan melanjutkan karier di UFC.

Sumber: MMA Fighting, UFC

Keluhan tersebut beredar di komunitas Generasi Aekhula pada Selasa, 22 September 2026. Bagi sebagian PPPK Paruh Waktu, persoalan yang dihadapi bukan hanya mengenai administrasi kepegawaian, tetapi mulai menyentuh kebutuhan sehari-hari, seperti biaya transportasi, kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan anak.

Persoalan ini menjadi perhatian setelah Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebelumnya mengumumkan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu dari Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Nias BaratEliyunus Waruwu pada 17 Agustus 2026 dan kemudian diberitakan RRI Gunungsitoli pada 18 Agustus 2026.

Namun, berdasarkan keluhan yang berkembang, persoalan utama yang kini dipertanyakan para pegawai bukan semata besaran penghasilan, melainkan kepastian kapan hak tersebut dapat direalisasikan.

Sebelumnya, persoalan pembayaran PPPK Paruh Waktu di Nias Barat juga sempat menjadi perhatian publik. Pemberitaan pada Juni 2026 menyebut sejumlah PPPK Paruh Waktu mengeluhkan belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai turunan dari surat keputusan sejak Januari 2026. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap belum terealisasinya pembayaran penghasilan Januari hingga Mei.

Jika keluhan terbaru tersebut benar hingga September 2026, Pemerintah Kabupaten Nias Barat perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan, periode pembayaran yang belum direalisasikan, proses administrasi yang masih berjalan serta jadwal pencairannya.

Keterlambatan penghasilan juga disebut mulai berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga para pegawai. Informasi yang berkembang di komunitas tersebut menyebut sebagian PPPK Paruh Waktu terpaksa berutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, minyak goreng hingga keperluan sekolah anak.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Ketika penghasilan belum diterima, kebutuhan harian tetap harus dipenuhi, sementara warung dan pelaku usaha kecil di sekitar tempat tinggal pegawai ikut menanggung piutang yang belum terbayarkan.

Karena itu, kepastian pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu tidak hanya berkaitan dengan nominal dalam kebijakan anggaran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi pegawai dan keluarganya.

Di tengah munculnya keluhan tersebut, keterbukaan informasi dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat menjadi penting untuk memberikan kejelasan kepada para pegawai sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.

Pemkab Nias Barat melalui BKPSDM, BPKPAD maupun perangkat daerah terkait diharapkan dapat menjelaskan status administrasi PPPK Paruh Waktu, jumlah pegawai yang terdampak, periode pembayaran yang belum terealisasi, sumber anggaran serta kepastian waktu pencairan.

Penjelasan tersebut juga diperlukan untuk memastikan kebijakan peningkatan penghasilan dari Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan dapat direalisasikan dan dirasakan oleh para PPPK Paruh Waktu sebagaimana telah diumumkan pemerintah daerah.

Bagi pegawai, kepastian pembayaran menjadi hal penting karena penghasilan tersebut menjadi salah satu tumpuan untuk membiayai transportasi menuju tempat kerja, kebutuhan keluarga serta keperluan pendidikan anak.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengenai keluhan belum cairnya penghasilan PPPK Paruh Waktu masih perlu dikonfirmasi. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Nias Barat maupun pihak terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemantauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara sekaligus menyerap aspirasi pihak sekolah dan masyarakat mengenai kebutuhan sarana pendidikan serta infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

Tim DPD LIRA Kabupaten Nias yang terdiri dari Bupati LIRA Nias Denius Gulo, Aroziduhu Gulo dan awak media diterima Kepala SDN 078475 Toba'a Anotoisa Ndruru, A.Ma.Pd., bersama unsur P2SP dan sejumlah guru.

Bupati LIRA NiasDenius Gulo mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, terutama program yang dibiayai melalui anggaran negara.

Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga mendorong keterbukaan serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.

"LIRA hadir untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan mengajak semua pihak mendukung program revitalisasi ini," ujar Denius.

Kepala SDN 078475 Toba'a Anotoisa Ndruru menjelaskan, program revitalisasi tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan nilai anggaran Rp998.941.055.

Menurut Anotoisa, pekerjaan semula direncanakan dimulai pada akhir Juni 2026. Namun pelaksanaannya baru berjalan pada pertengahan Agustus 2026 karena, menurut pihak sekolah, terdapat keterlambatan dalam proses izin pembongkaran.

"Target penyelesaiannya selama 150 hari kalender," kata Anotoisa.

Ruang lingkup revitalisasi meliputi pembangunan lima ruang kelas belajar, satu ruang perpustakaan, pekerjaan toilet, penggantian plafon menggunakan material PVC, penggantian lantai dengan keramik serta pembangunan pagar sekolah.

Hingga kunjungan DPD LIRA dilakukan, progres fisik pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 35 persen.

Anotoisa berharap seluruh rangkaian pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Terlebih, dirinya akan segera memasuki masa pensiun dan ingin meninggalkan kondisi sekolah yang lebih baik.

"Saya tidak lama lagi akan pensiun. Tentunya saya ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah ini," ujarnya.

Di tengah pelaksanaan revitalisasi, pihak sekolah masih mencatat sejumlah kebutuhan yang belum terakomodasi. Kebutuhan tersebut antara lain satu ruang kelas tambahan, kantor guru, kantin sekolah, delapan unit rumah dinas guru, kelanjutan pembangunan pagar serta penataan pekarangan sekolah.

Sekolah juga berharap adanya perhatian pemerintah terhadap akses jalan menuju kawasan tersebut dan ketersediaan jaringan listrik.

"Kami berharap jalan dapat dibangun dengan aspal. Kami juga membutuhkan penerangan dan kehadiran PLN melalui program listrik desa," kata Anotoisa.

Berdasarkan keterangan pihak sekolah, SDN 078475 Toba'a memiliki delapan tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah, dengan jumlah peserta didik sebanyak 29 orang.

Kepala Desa Balale Toba'a Danieli Lafau turut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Menurutnya, peningkatan akses jalan dan jaringan listrik desa masih menjadi kebutuhan yang dinantikan warga.

Danieli mengatakan, Menteri Desa pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat langsung kondisi akses jalan. Namun, menurutnya, pembangunan jalan yang diharapkan masyarakat hingga kini belum terealisasi.

"Pak Menteri Desa pernah menginjakkan kaki di desa kami dan melihat langsung kondisi jalan. Namun sampai saat ini pembangunan infrastruktur jalan yang kami harapkan belum terealisasi. Termasuk PLN masuk desa, sudah lama kami rindukan," katanya.

DPD LIRA Kabupaten Nias juga menyoroti kondisi akses jalan di sejumlah wilayah Kecamatan Bawolato. Keterbatasan infrastruktur jalan dinilai tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga aktivitas tenaga pendidik serta distribusi hasil pertanian dan produk masyarakat desa.

LIRA berharap pemerintah pusat dan daerah terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

DPD LIRA Kabupaten Nias juga mendorong keberlanjutan dukungan pembangunan desa karena masyarakat masih membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan.

Revitalisasi sekolah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan akses jalan, jaringan listrik dan fasilitas dasar lainnya yang menunjang aktivitas pendidikan serta kehidupan masyarakat di Desa Balale Toba'a.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat memberikan tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin, 21 September 2026.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dalam tanggapannya, Rico Waas memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, mulai dari pendapatan daerah, penanganan banjir, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan, pembangunan infrastruktur hingga percepatan pembangunan kawasan Medan Bagian Utara.

Menjawab sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam P-APBD 2026, Rico menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan perubahan asumsi, kondisi ekonomi makro, serta proyeksi pendapatan yang dinilai lebih realistis hingga akhir tahun anggaran.

Menurut Rico, optimalisasi PAD juga masih menghadapi tantangan berupa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Untuk memperkuat penerimaan daerah, Pemko Medan menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak, memperluas sistem pembayaran non-tunai, mengintegrasikan data transaksi, serta meningkatkan monitoring penerimaan berbasis teknologi.

Sementara terkait penambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Rico menyampaikan Pemko Medan memperoleh tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) lebih dari Rp565 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran kurang bayar DBH sampai Tahun 2024.

Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian utama dalam arah P-APBD 2026. Rico menegaskan persoalan banjir di Kota Medan tidak dapat ditangani secara parsial atau hanya berfokus pada satu titik.

Pemko Medan, kata dia, melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi genangan untuk menentukan titik yang menjadi prioritas penanganan. Sistem drainase juga harus ditangani sebagai satu kesatuan, mulai dari kawasan hulu hingga hilir atau outlet pembuangan menuju sungai.

"Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial—satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai," kata Rico.

Ia mengakui kewenangan antarlembaga masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan banjir. Karena itu, Pemko Medan terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, instansi vertikal, hingga pemerintah kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Medan.

Di bidang pendidikan, penambahan anggaran diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang terdampak bencana banjir. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah, perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel sekolah, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pemeliharaan bangunan cagar budaya.

Terkait rencana bantuan tebus ijazah bagi siswa SMA, Rico mengatakan Pemko Medan masih melakukan kajian terhadap Peraturan Wali Kota agar program tersebut tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk menangani 500 siswa putus sekolah, Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan telah menganggarkan program pendidikan nonformal berupa Paket A, Paket B dan Paket C.

Rico juga menyampaikan bahwa program regrouping sekolah telah dilaksanakan. Sebanyak 86 sekolah dasar telah diregrouping sehingga jumlah SD Negeri di Kota Medan menjadi 295 sekolah dari sebelumnya 381 sekolah.

Pada sektor infrastruktur, penambahan anggaran untuk Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diarahkan pada sejumlah program prioritas yang telah ditetapkan.

Pemko Medan juga tengah melaksanakan rehabilitasi Puskesmas dan Pustu serta rehabilitasi 35 sekolah SD dan SMP Negeri di Kota Medan.

Sementara melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Pemko Medan berkomitmen mengoptimalkan penanganan jalan, drainase, jembatan dan berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya.

Menjawab perhatian Fraksi PKS mengenai komitmen 35 persen belanja pembangunan dalam P-APBD untuk Medan Bagian Utara, Rico menjelaskan sejumlah program telah disiapkan.

Melalui Dinas SDABMBK, pembangunan diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta penyelenggaraan jalan. Sementara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, program meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, sistem air limbah serta penataan kawasan permukiman, termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Rico memastikan tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 akan diarahkan secara terukur agar pelaksanaan program tidak berujung pada rendahnya serapan anggaran maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Menurutnya, perencanaan dan penganggaran telah memperhitungkan masa pelaksanaan, prioritas lokasi, kapasitas sumber daya serta waktu yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Menjawab Fraksi Gerindra mengenai indikator kesejahteraan masyarakat, Rico menyampaikan Pemko Medan telah menetapkan sejumlah target makro pembangunan yang mengacu pada RPJMD 2025–2029 dan RKPD Perubahan 2026.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,7 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 83,02 hingga 83,34 poin.

Tingkat kemiskinan ditargetkan ditekan menjadi 7,0 hingga 7,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan turun menjadi 7,85 persen.

Untuk ketimpangan, Rasio Gini ditargetkan berada pada kisaran 0,359 hingga 0,369. Sementara inflasi ditargetkan tetap terkendali pada rentang 2,0 hingga 3,4 persen.

Rico menegaskan peningkatan anggaran tidak cukup hanya diukur dari besarnya realisasi belanja. Pemko Medan akan melakukan monitoring dan evaluasi agar setiap tambahan anggaran menghasilkan output dan outcome yang terukur.

"Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata," tegas Rico Waas.

Dalam tanggapannya, Rico juga menyampaikan komitmen Pemko Medan dalam penerapan Medan Satu Data. Tata kelola data akan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwal Nomor 31 Tahun 2021, dengan penerapan standar data, metadata baku, daftar data prioritas serta satu portal data terintegrasi.

‎Dalam persidangan yang berlangsung Senin (20/9/2026) tersebut, tim penasihat hukum terdakwa Fitri Agust Karo-karo menghadirkan dua orang saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait aspek hukum pidana dan penghitungan kerugian keuangan negara.

‎Dua ahli yang dihadirkan yakni Ahli Audit Kerugian Keuangan Negara, Sudirman, serta Ahli Hukum Pidana dari Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan, Dr Berlian Simarmata.

‎Keduanya memberikan keterangan di hadapan Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir, Modana Hutajulu.

‎Fitri Agust Karo-karo merupakan mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir yang didakwa dalam perkara dugaan penyimpangan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir bandang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

‎Usai persidangan, tim penasihat hukum terdakwa dari Law Office Dwi Ngai Sinaga & Associates, yang terdiri atas Dwi Ngai Sinaga, Rudi Zainal Sihombing, Benri Pakpahan dan Sultan Hermanto Sihombing, menyoroti sejumlah hal yang disampaikan para ahli dalam persidangan.

‎Rudi Zainal Sihombing mengatakan, salah satu poin yang menurut pihaknya menarik adalah keterangan ahli hukum pidana mengenai penggunaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan terhadap kliennya.

‎"Yang pertama, bahwa dari fakta persidangan hari ini terungkap tentang jaksa yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sebagaimana dalam Pasal 622 ayat (1) huruf (l) tentang ketentuan penutup, Pasal 3 itu sudah dicabut dan dikatakan tidak berlaku lagi," ujar Rudi.

"Apabila Penuntut umum mendasari penggunaan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar surat dakwaannya, berarti Penuntut umum dalam hal ini menggunakan azas lex Favor Reo. Namun perlu kiranya harus diperhatikan juga seperti apa posisi azas lex posterior derogat legi priori dalam hal ini? Kemudian, jika merusujuk pada pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2026 Tentang KUHP, maka Penuntut umum juga telah gagal memaknai peranan pelaku tindak pidana," tambahnya.

‎Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan konstruksi dakwaan yang juga mengaitkan perbuatan terdakwa dengan kedudukannya sebagai mantan Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Samosir.

‎"Kalau ke Pasal 603 saya kira memang di sana ada bahasa barang siapa. Tetapi karena seluruh alur dakwaannya mengarahkan pada jabatan terdakwa ini, tidak tepat juga menggunakan 603 itu dalam dakwaan ini. Tapi apapun itu, tadi semuanya sudah terlihat di persidangan, biarlah Majelis Hakim yang menilai, mempertimbangkan, kemudian memutuskan," kata Rudi.

‎Selain persoalan pasal yang digunakan dalam dakwaan, penasihat hukum lainnya Dwi Ngai Sinaga juga mempertanyakan proses audit yang menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

‎Dwi Ngai menyebut ahli audit menjelaskan adanya sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara, termasuk proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi dan penerima manfaat.

‎"Kita pertanyakan terhadap audit, apakah pernah melakukan klarifikasi? Tidak pernah, baik itu terhadap penerima manfaat maupun pihak-pihak terkait. Kemudian ada perbedaan keterangan yang seharusnya dilakukan konfrontasi," tegas Dwi Ngai.

‎Ia mencontohkan adanya keterangan berbeda mengenai penyerahan sejumlah uang kepada pihak tertentu yang menurutnya semestinya diklarifikasi dalam proses audit.

‎"Kalau ada perbedaan keterangan saksi, tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus dikonfrontir juga. Ini yang tadi dijelaskan oleh ahli," tutur Dwi Ngai.

‎Menurut Dwi Ngai, ahli juga menerangkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara tanpa dilakukan konfirmasi terhadap keterangan yang terdapat di dalamnya.

‎"Ahli menyatakan bahwa BAP itu bukan sebagai bukti untuk mengonfirmasi bahwa ada kerugian keuangan negara. BAP itu harus langsung dikonfirmasi kepada yang memberikan keterangan," katanya.

‎Dwi Ngai juga menyampaikan bahwa pihaknya menangkap keterangan ahli mengenai pentingnya keberadaan kerugian keuangan negara dalam tahapan awal penanganan perkara tindak pidana korupsi.

‎"Ahli menerangkan bahwa tindak pidana korupsi itu harus terlebih dahulu ada kerugian keuangan negara, baru ditingkatkan ke tingkat penyidikan untuk kemudian diletakkan persangkaan," ungkap Dwi Ngai.

‎Penasihat hukum juga mengaitkan keterangan ahli dengan keterangan ahli keuangan yang sebelumnya dihadirkan JPU dalam persidangan pekan lalu.

‎Menurut Dwi Ngai, ahli yang dihadirkan JPU ketika itu menerangkan bahwa proses cash transfer telah terlaksana ketika dana dari Kementerian Sosial dikirimkan.

‎"Ahli keuangan yang diajukan oleh jaksa sendiri menyatakan bahwa cash transfer sudah tuntas terlaksana ketika uang itu dikirimkan oleh Kementerian Sosial. Persoalan pihak bank menyerahkan itu kepada masyarakat, itu bukan urusan terdakwa," katanya.

‎Karena itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan dalam proses penyaluran bantuan ditempatkan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

‎"Artinya, meminta pertanggungjawaban pemindahan itu harus kepada orang yang tepat. Jangan pula kemudian karena persoalan suka tidak suka terhadap orang lain kita tarik-tarik dalam sebuah perbuatan yang tidak dilakukan. Ini persoalannya," pungkas Dwi Ngai.

‎Dalam surat dakwaan JPU Kejari Samosir, perkara tersebut berkaitan dengan penyaluran Program Bantuan Penguatan Ekonomi senilai Rp1,515 miliar kepada 303 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

‎JPU mendakwa Fitri Agust Karo-karo bersama Jonni Ronal Simanjuntak, yang saat perkara berlangsung menjabat sebagai pimpinan Bank KCP Pangururan, melakukan pemindahbukuan dana bantuan milik 303 penerima sebesar Rp1,515 miliar tanpa persetujuan para penerima bantuan selaku pemilik rekening.

‎Dalam dakwaan disebutkan, Fitri Agust Karo-karo juga mengubah bentuk penyaluran bantuan dari uang tunai atau cash transfer menjadi bantuan dalam bentuk barang melalui penyedia BUMDES-MA Marsada Tahi tanpa persetujuan Faisal, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI.

‎JPU juga mendalilkan terdakwa meminta keuntungan sebesar 15 persen dari total dana bantuan Rp1,515 miliar.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp516.298.000. Nilai kerugian itu didasarkan pada Laporan Akuntan Publik yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan.

‎Perkara Fitri Agust Karo-karo masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Majelis hakim menjadwalkan persidangan lanjutan pada pekan depan.

Kepala Grup Layanan Strategis INALUM, Daniel Hutauruk menyebut bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras perusahaan dan Insan INALUM dalam mendorong operasional yang fokus pada aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Oleh karena itu, aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terus terintegrasi dalam berbagai program dan pengambilan keputusan perusahaan.

"Bagi kami, penghargaan ini bukan sekedar pencapaian, tetapi juga refleksi bahwa pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian dari cara perusahaan menjalankan bisnis. Kami terus mendorong inovasi agar setiap proses operasional dapat semakin efisien, berdampak rendah, dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat," ujar Daniel.

ENSIA atau Environmental and Social Innovation Awards merupakan ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan oleh PT Sucofindo (Persero) untuk mengapresiasi pelaku usaha dan inovator atas berbagai inovasi di bidang lingkungan, sosial, dan keinginan bisnis di Indonesia.

Dari delapan penghargaan tersebut, empat di antaranya merupakan predikat Platinum, yakni Penurunan Emisi, Efisiensi Udara dan Penurunan Beban Pencemaran Udara, Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3, serta Pengelolaan Sampah. PLTA INALUM juga meraih tiga predikat Silver untuk kategori Efisiensi Energi, Keanekaragaman Hayati, dan Inovasi Sosial, serta dinobatkan sebagai Pemenang Booth Inovasi ENSIA 2026.

Pencapaian tersebut menunjukkan upaya kepunahan di lingkungan PLTA INALUM tidak berhenti pada aspek keberadaan lingkungan, tetapi terus dikembangkan melalui inovasi yang terintegrasi dengan kegiatan operasional. Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menekan emisi, mengelola limbah, serta menjaga kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Pada aspek lingkungan, empat predikat Platinum yang diraih PLTA INALUM mencerminkan implementasi berbagai program dalam penurunan emisi, efisiensi penggunaan udara, pengurangan beban polusi, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah. Sementara pada aspek sosial dan ekologi, penghargaan di bidang Keanekaragaman Hayati dan Inovasi Sosial menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga ekosistem sekaligus menciptakan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Selain melalui program di lapangan, komitmen terhadap inovasi juga ditampilkan melalui Booth Inovasi ENSIA 2026 yang berhasil meraih predikat sebagai pemenang. Capaian ini menampilkan bagaimana inovasi lingkungan dan sosial yang dikembangkan perusahaan dapat dikomunikasikan sebagai bagian dari perjalanan transformasi INALUM.

"Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang lahir dari operasional PLTA tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi perbaikan ekosistem di masa depan. Semangatnya adalah bagaimana operasional yang semakin efisien dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat," lanjut Daniel.

Rincian Penghargaan PLTA INALUM pada ENSIA 2026:

Predikat Platinum

• Penurunan Emisi

• Efisiensi Udara dan Penurunan Beban Pencemaran Udara

• Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3

• Pengelolaan Sampah

Predikat Perak

• Efisiensi Energi

• Keanekaragaman Hayati

• Inovasi Sosial

Kategori Booth Inovasi

• Booth Pemenang Inovasi ENSIA 2026

Penghargaan ENSIA 2026 sekaligus menjadi dorongan bagi INALUM untuk melanjutkan pengembangan inovasi di bidang lingkungan dan sosial. Sebagai bagian dari ekosistem industri aluminium nasional, INALUM terus berupaya memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk mendukung industri aluminium Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kapolres Palas, AKBP Dodik Yulianto, melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus membenarkan penahanan terhadap terduga pelaku tersebut.

"Saat ini tersangka sudah kami tahan untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/306/IX/2026/SPKT/POLRES PADANG LAWAS/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 15 September 2026," ujar AKP Irwansah Sitorus kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Aksi pencurian tersebut terkuak, Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB di area Blok 10 Afdeling IV PT APN, Desa Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan petugas keamanan perusahaan, Aswin Hura, yang sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar lokasi.

Saat patroli, Aswin menemukan tersangka S tengah melangsir puluhan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi keranjang rotan. Petugas keamanan kemudian mengamankan pelaku dan melaporkan temuan tersebut ke pihak manajemen perusahaan.

Mendapat laporan dari tim keamanan, Manager PT APN bersama jajaran staf langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan situasi.

Atas temuan tersebut, pihak perusahaan merasa dirugikan dan menguasakan penyelesaian kasus ini kepada manajemen untuk membuat laporan resmi ke Polres Palas.

Akibat perbuatan tersangka, PT APN diperkirakan mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000.

Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 46 tandan buah sawit, satu unit sepeda motor plat nomor kendaraan, keranjang rotan, dua togo/tojok sawit, serta satu gancu.

Penyidik Satreskrim PolresPalas telah menyelesaikan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pelapor, hingga pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 477 huruf g ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana. (**)

Dari situ terlihat kalau Garin Nugroho memasangkan Nicholas Saputra dengan Laura Basuki, selain memakai pemain lain seperti Tissa Biani, Bront Palarae, dan Nagra Pakusadewo.

Sebelumnya, Garin juga menggaet Nicholas Saputra untuk film musikal Siapa Dia.

Ceritanya, berlatar Indonesia di tahun 1946, lima orang dengan latar belakang berbeda melintasi negeri yang baru saja merdeka dengan membawa sebuah dokumen penting.

Dalam perjalanannya, mereka berhadapan dengan kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama.

First look Merah Sebelum Fajar menampilkan lima gambar dari filmnya.

Salah satu gambar memperlihatkan kelima pemeran sedang dalam situasi serius di sebuah mobil.

Sementara satu gambar lain yang mencuri perhatian adalah Nicholas Saputra sedang menahan beban dari gerobak kayu.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan filmMerah Sebelum Fajar akan dirilis ke bioskop.

Kegiatan ini sebagai upaya menekan lonjakan harga ayam segar di pasar-pasar tradisional yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Ketua APPSI Sumut, H Ihwan Ritonga SE MM didampingi Wakil Ketua Suwarno, Sekretaris Umum Yusuf Nasution, operasi pasar daging ayam ini berawal dari rapat dengar pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut beberapa pekan lalu untuk menurunkan harga Ayam di seluruh pasar.

"Hari ini kita mulai dengan jumlah 3 ton, masing-masing 1 Ton untuk PasarPetisah dan 2 Ton ke Pasar Sei Sikambing. Kegiatan ini ditarget berkelanjutan di seluruh pasar, namun sementara 13 pasar," ujarnya.

Dikatakan Ihwan, operasi pasar ini sebagai upaya menekan harga Ayam yang dinilai masyarakat terlalu tinggi. Terkait harga tinggi, Ihwan menduga karena rantai pasokannya terlalu panjang sebab banyak agen dan pengepul.

Dalam kegiatan ini, lanjut Ihwan, pemilik atau pengusaha ayam dipertemukan langsung dengan pedagang sehingga harga bisa ditekan.

Wakil Ketua DPRD Sumut ini juga menegaskan, program ini juga merupakan bagian dari peran DPRD Sumut untuk pengawasan, termasuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan, kepolisian dan Pemprov Sumut.

"Upaya menurunkan harga ayam harus terus dilakukan dan rantai pasokannya harus diawasi setiap hari. Mulai dari peternak ke produsen, pengepul, agen hingga sampai ke pedagang. Dengan demikian, harga ayam nantinya bisa ditekan sampai di bawah Rp40 Ribu per Kilogram terangnya.

Ihwan Ritonga menegaskan, jika ada pihak-pihak atau pengusaha Ayam yang "bermain" untuk menaikkan harga Ayam diatas harga ketentuan Pemprovsu cabut saja izinnya. Sebab Pemprovsu telah mengeluarkan harga rate-nya atau Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp40 Ribu per Kilogram.

Di kesempatan itu, Ihwan Ritonga menyebut, kegiatan ini wujud kepedulian APPSI Sumut di tengah masyarakat yang resah akibat kenaikan harga Ayam.

"Kami mengimbau masyarakat jangan beli harga Ayam di atas harga Rp40 Ribu. Kalau ingin Ayam, cari di beberapa pasar tradisional di Kota Medan yang ada Ayam hasil kerjasama Pemprovsu dengan APPSI Sumut," pesannya.

APPSI Sumut, tambah Ihwan, sengaja mengambil peran dalam hal ini sebab organisasi tersebut berada di tengah pedagang dan memahami kondisi yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha di pasar.

"Ini langkah awal yang kami lakukan, dan kami pastikan akan terus berlanjut agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung," pungkas Ihwan.

Sementara Wakil Ketua APPSI Sumut, Suwarno menambahkan, 13 pasar tradisional yang menjadi target awal operasi pasar daging ayam segar terdiri dari Pasar Petisah, Pusat Pasar, Sukaramai, Bakti, Halat, Kampung Lalang, Simpang Limun, Sei Sikambing, Pulo Brayan, Titi Kuning, Simalingkar, Tanjung Rejo dan Sentosa. "Untuk pasokannya, kita lihat berdasarkan kebutuhan masing-masing pasar dan akan disesuaikan," imbuhnya.

Sedangkan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumber Daya Manusia (Disperindag ESDM) Sumut Fahri P mengatakan, dengan operasi pasar ini harga ayam diharap jadi Rp40 Ribu per Kilogram.

"Kegiatan akan berkelanjutan sampai harga kembali normal dan operasi pasar dijadwalkan sampai Natal dan Tahun Baru 2027," bebernya didampingi Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang (Kabid) Disperindag ESDM Sumut, Ma'rufin.

Menurutnya, selain Ayam pihaknya juga akan melakukan hal yang sama terhadap Cabai sebab harga komoditas ini juga cenderung tinggi.

"Selain Ayam, nanti kita lakukan operasi pasar untuk Cabai dan komoditas pokok lainnya agar harga bisa dikontrol," terangnya seraya mengapresiasi APPSI Sumut yang melakukan penetrasi pasar terutama terhadap daging Ayam segar.

Terpisah, sejumlah warga yang sedang berbelanja mengapresiasi langkah yang dilakukan APPSI Sumut dan Pemprovsu.

"Mantap, kami dukung dan apresiasi. Tapi kalau bisa berkelanjutan, sebab kami sudah sangat resah dengan harga-harga komoditas yang semakin naik, khususnya harga Ayam," papar Dani dan Kasmah, warga sekitar Pasar Sei Sikambing. (**)