Pertemuan itu menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan, membangun kemitraan internasional, serta menyampaikan aspirasi kemanusiaan bagi para pelayan masjid.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Pemuda Masjid Dunia, Datuk H Said Aldi Al Idrus SE MM didampingi Sekretaris Jenderal H Bustomi dan Bendahara Umum Ali Kamal Smith beserta jajaran pengurus yakni Adam, Robin, Shanaz, Marlini dan Liana untuk menyampaikan permohonan dukungan dan fasilitasi kuota haji undangan Kerajaan Arab Saudi bagi imam, khatib, Marbot, petugas kebersihan, dan pengurus masjid yang telah mengabdikan hidupnya selama 30 hingga 50 tahun.

Namun, lanjut Said Aldi, mereka belum berkesempatan menunaikan ibadah haji karena keterbatasan ekonomi dan faktor usia.

"Mereka telah puluhan tahun menjaga rumah Allah. Kini, saatnya kita bersama memperjuangkan kesempatan bagi mereka untuk menjadi tamu Allah," ujar Said Aldi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Mereka telah puluhan tahun menjaga rumah Allah. Kini, saatnya kita bersama memperjuangkan kesempatan bagi mereka untuk menjadi tamu Allah.

Said Aldi juga mengungkapkan, bahwa Pemuda Masjid Dunia berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian dan memperoleh dukungan dari Liga Muslim Dunia untuk diteruskan kepada pihak Kerajaan Arab Saudi.

"Sebuah ikhtiar untuk menghargai pengabdian, menghadirkan kepedulian, dan memuliakan para pelayan rumah Allah. Dari Masjid untuk Peradaban Dunia," tuturnya. (**)

Sutrisno menilai kedua kebijakan tersebut perlu diuji dari aspek urgensi, kepatutan, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Samosir.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan suatu kegiatan tercantum dalam APBD, tetapi juga harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemkab Samosir mengalokasikan pagu Rp3,7 Miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir.

Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

Sementara itu, pengadaan mobil dinas BupatiSamosir senilai sekitar Rp3,1 Miliar sebelumnya juga menjadi perbincangan publik.

Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan penjelasan bahwa pengadaan kendaraan tersebut melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

"Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut," terang Sutrisno.

Ia menegaskan, pembangunan daerah harus mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus dapat diuji kontribusinya terhadap pencapaian visi tersebut.

Penambahan fasilitas di rumah dinas kepala daerah maupun pengadaan kendaraan baru tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pejabat, tetapi harus memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sutrisno juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus sejalan dengan prinsip Good Governance, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk terbuka dalam menjelaskan alasan pengambilan kebijakan, termasuk ketika memutuskan penggunaan anggaran dalam jumlah besar.

Menurutnya, asas kepatutan harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan belanja daerah. Sesuatu yang secara administratif dan prosedural dimungkinkan belum tentu secara etis patut untuk dilaksanakan, terutama ketika pemerintah sedang dituntut melakukan efisiensi dan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

"Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan untuk menambah fasilitas pejabat," tegasnya.

Ia meminta agar rencana pembangunan gedung tambahan tersebut dievaluasi secara terbuka, termasuk penjelasan mengenai kebutuhan pembangunan, perencanaan teknis, manfaat, serta urgensi penggunaan anggarannya.

Hal serupa juga berlaku terhadap pengadaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan untuk mendukung pelayanan dan penerimaan tamu pemerintah daerah.

Sutrisno menambahkan, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara serius untuk mencegah potensi pemborosan, penyimpangan, maupun konflik kepentingan. Pengawasan internal dan eksternal perlu memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun fasilitas untuk pejabat daripada menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat. Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sutrisno menilai belum terlihat alasan kegentingan yang memaksa untuk memprioritaskan pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas BupatiSamosir maupun pengadaan kendaraan dinas baru. Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik dan mempertimbangkan kembali prioritas belanja tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara, ia meminta agar dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir," tutup Sutrisno. (**)

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota MedanRico Tri Putra Bayu Waas melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah saat menutup Gebyar Inovasi Riset dan Teknologi Kota Medan Tahun 2026 di Aula Jabal Nur, Asrama Haji Medan, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Citra, Rico mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan, dewan juri, panitia, serta seluruh pihak yang menyukseskan kegiatan yang dirangkai dengan babak grand final dan penyerahan penghargaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Internasional 2026 tersebut.

Menurut Rico, karya yang ditampilkan para peserta mencerminkan potensi sumber daya manusia yang kreatif, kritis, dan inovatif. Ia berharap penghargaan yang diraih para pemenang tidak menjadi titik akhir, melainkan pemantik motivasi untuk terus berkarya.

"Hasil penelitian jangan berhenti sebagai karya tulis. Gagasan yang dihasilkan perlu dikaji lebih lanjut dan diterapkan sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Citra membacakan pesan Wali Kota.

Sebelumnya, Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar melaporkan bahwa kompetisi ini diikuti peserta dari berbagai jenjang pendidikan hingga aparatur sipil negara (ASN). Karya yang dilombakan terbagi dalam lima kategori, yakni SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan ASN.

"Peserta tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga melibatkan partisipasi internasional pada kategori SMA dan perguruan tinggi," kata Benny.

Selain perlombaan, acara ini turut diramaikan pameran inovasi karya pelajar, mahasiswa, dan akademisi. Kegiatan juga diisi sesi gelar wicara (talkshow) bertajuk Kumpulan Penelitian Muda Medan bersama guru sekaligus peneliti Dina Mariana yang membawakan materi Berani Memulai, Bertumbuh, dan Berdampak sebagai Peneliti Muda.

Hadir pula peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Suyadi San yang mengisi lokakarya (workshop) bertema Sampah sebagai Cermin Peradaban: Inovasi Penanggulangan Sampah Berbasis Sastra.

Pada puncak acara, para pemenang menerima trofi, medali, serta hadiah penunjang berupa telepon pintar bagi juara pertama hingga ketiga, dan jam tangan pintar bagi juara harapan.

Berikut daftar peraih juara pertama dari lima kategori yang dilombakan:

Kategori SD: Heber Prasetya Marpaung dan Alisia Yocelin Pasaribu (SD Swasta Sultan Iskandar Muda)

Kategori SMP: Syifa Nafiska Nasibuan, Aaliyah Niqy Zhafirah Nasution, dan Almahira Adila Putri Akbar (SMP Swasta Harapan 1 Medan)

Kategori SMA: Oca Ramadani (SMAS Dr. Wahidin Sudirohusodo)

Kategori Mahasiswa: Daffa Umayans Saragih, Izazi Kesyfi, dan Muhammad Fathi Zhara Tanjung (Universitas Sumatera Utara)

Kategori ASN: Dede Rizali (Dinas Perhubungan Kota Medan)

Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Satgas PASTI Daerah Sumut, Triyoga Laksito, menyampaikan bahwa kolaborasi antarinstansi yang terdiri dari lima lembaga dan delapan kementerian ini telah menghasilkan aksi nyata, baik melalui pencegahan preventif maupun penindakan tegas.

Dari sisi pencegahan, Satgas PASTI Sumut telah menggencarkan edukasi pelindungan konsumen kepada prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kodaeral I, TNI Angkatan Udara di Komando Sektor I Medan, serta pelatihan peningkatan kemampuan bagi penyidik Ditressiber Polda Sumut.

Sementara itu, dalam aspek penindakan sepanjang tahun 2026, Satgas PASTI Sumut telah menindak delapan entitas pergadaian ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.

Secara nasional, Satgas PASTI Pusat turut mencatat penanganan terhadap 330 entitas keuangan ilegal pada periode Agustus hingga September 2026, yang mencakup pinjaman online ilegal, investasi ilegal, penyamaran identitas (impersonation), hingga pergadaian ilegal.

Secara akumulatif sejak awal tahun hingga September 2026, lebih dari 1.100 entitas pinjaman online ilegal dan ratusan investasi ilegal telah dihentikan.

Selain itu, upaya pelindungan konsumen juga diperkuat melalui kehadiran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Hingga 30 September 2026, IASC telah memblokir sebanyak 702.833 rekening dari 1,37 juta rekening yang terindikasi penipuan, dengan total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp825,2 miliar dan Rp207,16 miliar di antaranya telah dikembalikan kepada korban.

Melalui penguatan pemahaman terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset kripto dalam forum ini, OJK berharap anggota Satgas PASTI Daerah semakin sigap mendeteksi dini serta mengantisipasi penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan finansial, demi menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan berintegritas.

Perluasan yang didukung oleh hampir 900 Base Transceiver Station (BTS) 5G ini menggunakan pendekatan 5G Blanket Coverage guna memastikan koneksi internet yang lebih merata dan berkesinambungan.

Ekspansi di Lombok merupakan bagian dari pengembangan jaringan 5G XLSMART yang kini telah hadir di 80 kota dan kabupaten di Indonesia. Secara keseluruhan, infrastruktur XLSMART di NTB ditopang lebih dari 7.300 BTS, dengan lebih dari 4.800 BTS di antaranya beroperasi di Pulau Lombok.

Selain memperkuat jaringan 5G, perusahaan hasil penggabungan XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom ini juga terus meningkatkan kualitas jaringan 4G di kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan, hingga destinasi wisata.

Direktur sekaligus Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, menyampaikan bahwa potensi besar Lombok di sektor pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif membutuhkan dukungan konektivitas yang andal.

Melalui perluasan cakupan serta penyediaan paket yang relevan, pelaku usaha, pelajar, dan kreator lokal diharapkan dapat memaksimalkan akses digital untuk berkarya dan mengembangkan produktivitas.

Berbeda dengan cakupan jaringan yang hanya tersedia pada titik-titik tertentu (spot coverage), pendekatan 5G Blanket Coverage memungkinkan pengguna tetap terhubung pada jaringan 5G saat berpindah lokasi dalam area jangkauan.

Kondisi ini meminimalkan perpindahan otomatis antara sinyal 5G dan 4G yang kerap memicu fluktuasi kecepatan internet maupun peningkatan konsumsi daya baterai perangkat.

Kestabilan koneksi tersebut dirancang untuk menunjang mobilitas masyarakat Lombok, mulai dari kebutuhan konferensi video pekerja profesional, akses aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi pelajar, transaksi digital UMKM, hingga siaran langsung dan unggahan konten beresolusi tinggi oleh wisatawan maupun kreator konten.

Untuk mendukung pemanfaatan jaringan, XLSMART menyediakan berbagai pilihan paket prabayar dan pascabayar (XL PRIORITAS) dengan kuota besar hingga unlimited. Pada layanan prabayar, tersedia pilihan paket mulai dari Rp50 ribu untuk tujuh hari dengan total kuota 200GB, Rp100 ribu untuk 28 hari dengan kuota 65GB, hingga Rp200 ribu untuk 28 hari dengan total kuota 800GB. Sementara itu, layanan XL PRIORITAS Ultra 5G+ menawarkan paket internet unlimited mulai dari Rp200 ribu per bulan.

Sejumlah paket tersebut turut dilengkapi dengan akses ke berbagai platform hiburan digital seperti Vidio, Viu, WeTV, Disney+, dan CATCHPLAY+, layanan AI Google Gemini, penyimpanan Google Cloud hingga 400GB, serta fasilitas roaming internasional di sembilan negara untuk prabayar dan lebih dari 75 negara melalui layanan PRIO PASS bagi pelanggan pascabayar.

Calon pelanggan baru juga difasilitasi melalui program pendaftaran eSIM gratis secara daring lewat aplikasi myXL tanpa perlu menggunakan kartu fisik.

Peningkatan infrastruktur ini sejalan dengan capaian kualitas jaringan XL yang meraih empat penghargaan dari Ookla® Speedtest Awards™ pada semester pertama 2026, meliputi kategori Best Mobile Network in Indonesia, Best 5G Network, Fastest 5G, dan Best 5G Video Experience.

Masyarakat dapat memantau ketersediaan cakupan jaringan serta ketentuan lengkap masing-masing paket melalui aplikasi myXL maupun kanal resmi perusahaan.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul pernyataan mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang disebut telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan MPR RI, Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan berakhirnya jabatan Gibran sebagai wakil presiden harus diikuti dengan penyesuaian simbol dan protokol kelembagaan.

Dalam keterangannya, Sutrisno menyampaikan ada empat imbauan yang disepakati dalam Parpol, untuk diikuti seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara.

"Kepada seluruh pengurus DPC, PAC, Pengurus Ranting (PR), hingga Pengurus Anak Ranting (PAR) PDI Perjuangan se-Sumatera Utara diminta segera menurunkan foto Gibran dari seluruh kantor partai," ujarnya.

Kedua, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan diminta melakukan hal serupa di ruang kerja masing-masing.

Ketiga, pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, serta seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari PDI Perjuangan juga diminta menurunkan foto Gibran dari ruang kerja mereka.

Keempat, Sutrisno meminta kader tidak mengambil langkah politik di luar kewenangan lembaga negara.

Menurutnya, pengunduran diri Gibran merupakan fakta politik dan hukum yang proses selanjutnya harus diserahkan kepada MPR RI sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kader agar ikut menjaga kondusivitas masyarakat sehingga roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sutrisno menilai proses politik terkait pengunduran diri Gibran telah mencapai titik penting tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Masih kata Sutrisno, situasi tersebut menunjukkan bahwa baik kelompok yang mendukung maupun yang tidak mendukung Gibran dapat menerima proses politik yang berlangsung secara tertib.

Ia menegaskan, jabatan publik bukan sesuatu yang harus dipertahankan apabila seseorang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mendudukinya. (**)

Melansir berbagai sumber, Kamis (12/11/2026) hal itu Nunung ketahui setelah dirinya merasakan benjolan di sisi kiri tubuh, bagian yang sama dengan kanker yang pernah dialami sebelumnya.

"Ada benjolan lagi, apalagi ini, tetapi masih positive thinking, mungkin ini kelenjar," kata Nunung.

"Cuma kan perasaan enggak bisa dibohongi, ada lagi nih," tambahnya.

Tak mau andalkan perasaan saja, selebritas berusia 63 tahun itu lantas menjalani pemeriksaan ke dokter yang dahulu menanganinya.

Nunung menyebut dokter menyarankan prosedur pemeriksaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu mamografi, USG, hingga scan.

Menurutnya, dokter telah mengonfirmasi bahwa benjolan tersebut bersifat ganas. Namun, untuk menentukan stadiumnya, masih harus dilakukan prosedur biopsi.

"Nanti mau janjian (dengan dokter), buat rencana tindakan kapan. Kalau enggak tengah, akhir bulan ini," ucap pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu.

Yang jelas, walau sedih, Nunung memastikan bahwa dirinya siap berjuang dan menjalani rangkaian pengobatan agar bisa sembuh.

Dia kini harus menjaga pola hidup dan makan sehat, serta rutin melakukan kontrol kesehatan.

"Pola hidup, makan sudah jaga banget, dan aktif kontrol (kesehatan)," pungkas Nunung.

Melansir berbagai sumber, Kamis (12/11/2026), lagu ini dirilis lewat BASH Records, label milik BCL sendiri, dan tersedia di platform musik digital pada 13 November.

"Kayak dengan koreografi yang padat, dengan tipe lagu pun yang tidak mudah dinyanyikan," ujar BCL.

Ya, persona Unge yang dibawakannya menuntut tenaga ekstra.

Pun BCL mengaku sempat bertanya-tanya pada dirinya sendiri soal keputusan ini. Ia belum pernah membawakan lagu tersebut secara langsung.

"Itu jujur sekarang kan sampai detik ini belum, tapi rencananya kayak next week mungkin akan ada tampilan live, ya. Jadi jujur, kenapa ya mesti ngeluarin Unge di umur 43 tahun, aku juga nggak ngerti ya," ujar BCL.

Dibanding Aku Wanita, koreografi di lagu baru ini jauh lebih bertenaga. BCL pun meminta doa menjelang penampilan langsungnya.

"Ini tuh lebih padat gitu ya, lebih padat, lebih power. Ya ekstra kerja keras yang pasti. Nanti kita lihat live-nya. Doakan saya," ungkapnya.

Yang jelas, tantangan terbesarnya ada di vokal. Lagu-lagu BCL selama ini dinilainya lebih mudah dinyanyikan dibanding lagu Unge.

"Lumayan harus usaha karena tipe suaranya seperti apa yang menggambarkan karakter si Unge ini," katanya.

Meski berat, BCL menikmati proses itu. Ia mengaitkannya dengan sifatnya sebagai seorang Aries.

"Walaupun kadang-kadang, kenapa sih, Nge, lu bikin susah gitu? Kenapa ya kalau bisa dibikin simpel? Ya, but I like it gitu," pungkas BCL.

Melansir berbagai sumber, Kamis (12/11/2026), Raffi Ahmad yang merupakan artis juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

"Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan ...," tulis Raffi akun Instagramnya.

Suami Nagita Slavina ini kemudian menyampaikan terima kasih kepada Gibran yang berjuang bersama dalam pemenangan Pilpres 2024.

Raffi menilai Gibran telah menunjukkan ketulusan dan pengabdian untuk Indonesia.

"Terima kasih, Bapak @gibran_rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, atas segala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia ...," lanjutnya.

Yang jelas, bagi Raffi, Gibran bukan hanya sosok pemimpin tapi juga sahabat yang dekat secara personal.

"Teman seperjuangan yang akan selalu saya hormati...," tulis Raffi.

Sebagai informasi, menurut sejumlah laporan, surat pengunduran diri Gibran lebih dulu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11/2026) pagi.

Kabar itu dibenarkan sejumlah tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Budi Arie.

Pada Kamis (12/11/2026), putra sulung Joko Widodo itu menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada MPR.

Akhirnya, Raffi juga turut mendoakan perjalanan karier Gibran Rakabuming Raka setelah memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

"Ke mana pun perjalanan membawa kita, persaudaraan dan doa baik saya akan selalu menyertai Mas," tilis Raffi, disertai emoji tangan berdoa.

"Ini bentuk tanggung jawab moral saya yang konstitusional. Menolak ketidakbenaran demi sejarah ke depan," kata Sofyan Tan, legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, saat menghadiri acara Semarak Budaya bertema "Merangkai Cerita, Merawat Budaya, Kreativitas Storytelling di Era Digitalisasi" di Kompleks CBD Polonia, Medan.

Dalam kegiatan yang berlangsung Kamis sore tersebut, Sofyan Tan menjelaskan bahwa dirinya merupakan satu dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tercatat sebagai pengusul HMP. Ia juga menyebut dirinya satu dari tiga anggota Komisi X DPR RI yang ikut dalam daftar tersebut.

Menurut Sofyan, keterlibatannya tidak terlepas dari tugas Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Ia menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan langsung dengan persoalan yang menjadi perhatian komisinya.

Sofyan mengatakan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Karena itu, menurut dia, setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menyinggung perkembangan perkara terkait dokumen pendidikan Gibran, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sofyan menilai perkembangan hukum tersebut menjadi alasan penting bagi DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

Salah satu putusan yang menjadi sorotan adalah perkara Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut, menurut Sofyan, memperkuat urgensi pembahasan persoalan persyaratan pendidikan dalam proses politik di DPR.

"Sebagai anggota DPR yang berada di Komisi X bidang pendidikan, tentu tidak adil jika saya diam saja melihat ketidakbenaran ini. Kalau saya diam, suatu saat saya akan disalahkan oleh anak cucu saya karena membiarkan orang yang secara hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan tetap melenggang," tegasnya.

Sofyan juga menanggapi anggapan yang mempertanyakan sikapnya sebagai sosok yang selama ini dikenal moderat, tetapi ikut mengusulkan HMP. Ia menegaskan, langkah tersebut bukan didasari sentimen pribadi ataupun sekadar perbedaan kepentingan politik.

Menurutnya, penggunaan hak konstitusional DPR merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai aturan dan prinsip konstitusi.

Acara Semarak Budaya tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba, serta Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka, Bobby Christian Halim. Kegiatan itu diikuti mahasiswa dan jurnalis di Kota Medan.

Kabar pemecatan Carrick diumumkan Manchester United melalui pernyataan resmi klub, Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan mantan gelandang legendaris United itu setelah sekitar 11 bulan menangani tim utama.

"Manchester United dapat mengonfirmasi bahwa Michael Carrick telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala tim utama," demikian pernyataan resmi klub.

Manajemen juga mengakui bahwa keputusan tersebut tidak mudah diambil. Namun, performa tim pada awal musim ini dinilai jauh dari ekspektasi.

"Setelah awal musim yang mengecewakan, klub sampai pada kesimpulan yang sangat sulit bahwa perubahan diperlukan untuk mencapai ambisi kami," lanjut pernyataan tersebut.

Terpuruk di Zona Degradasi

Pemecatan Carrick tidak bisa dilepaskan dari rentetan hasil mengecewakan Manchester United. Klub yang memiliki sejarah panjang sebagai penguasa sepak bola Inggris itu justru terjerembap di papan bawah klasemen.

United baru mengumpulkan delapan poin dari 10 pertandingan Premier League dan menempati posisi ke-18, zona degradasi. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan liga.

Hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa di Old Trafford, Minggu (8/11/2026), menjadi pertandingan terakhir Carrick. United sebenarnya menunjukkan semangat dengan bangkit dari ketertinggalan dua gol, tetapi hasil tersebut tidak cukup menyelamatkan posisinya.

Secara keseluruhan, Manchester United hanya mengoleksi tiga kemenangan dalam 15 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini.

Situasi semakin sulit karena United juga tersingkir pada putaran ketiga Piala Liga Inggris dan belum menunjukkan konsistensi di Liga Champions.

Mauricio Pochettino Kandidat Terkuat

Setelah memecat Carrick, perhatian kini tertuju kepada Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan Manchester United untuk mengambil alih tim.

Laporan Sky Sports menyebut Pochettino telah memberikan persetujuan verbal untuk menangani United. Namun, proses kepindahannya membutuhkan penyelesaian kontrak dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer).

Pochettino saat ini masih menangani tim nasional Amerika Serikat dan terikat kontrak hingga Piala Dunia 2030. Manchester United dikabarkan harus mengeluarkan kompensasi sekitar 7 juta poundsterling untuk mendapatkan jasanya.

Pelatih berusia 54 tahun itu bukan sosok asing di Premier League. Ia pernah menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea. Pengalamannya membawa Tottenham mencapai final Liga Champions 2019 menjadi salah satu pertimbangan penting.

Selain Pochettino, nama Eddie Howe dan Julian Nagelsmann sebelumnya juga masuk radar Manchester United.

Howe dinilai memiliki pengalaman membangun tim kompetitif bersama Newcastle United. Sementara Nagelsmann, mantan pelatih Bayern Munchen dan tim nasional Jerman, mendapatkan perhatian dari jajaran perekrutan United. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan Pochettino berada di posisi terdepan.

Carrick Tetap Legenda MU

Meski dipecat, Manchester United tetap memberikan penghormatan kepada Carrick yang pernah menjadi bagian penting kesuksesan klub sebagai pemain.

Manajemen menyebut profesionalisme, dedikasi, serta kontribusinya musim lalu akan selalu dikenang. Carrick sebelumnya berhasil membawa United finis di posisi ketiga Premier League 2025/2026 setelah meraih 12 kemenangan dari 17 pertandingan terakhir.

Sumber: Reuters, Sky Sports, The Guardian, Al Jazeera

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua pria yang diduga berperan sebagai kurir, yakni GIYAN, 28, dan GILANG, 36. Keduanya merupakan warga Kota Bogor, Jawa Barat, dan berprofesi sebagai karyawan swasta.

Pengungkapan ini merupakan pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya diungkap personel SatresnarkobaPolresta Deli Serdang pada 1 November 2026 di Gerbang Tol Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Dalam kasus sebelumnya, polisi menangkap tiga tersangka berinisial TA, SI, dan IA dengan barang bukti sabu seberat 15.590 gram.

Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan keterangan ketiga tersangka tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai jaringan peredaran sabu rute Medan–Jakarta yang diduga dikendalikan seseorang berinisial AK.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan setelah mendapat kabar bahwa jaringan tersebut kembali mengirim sabu dari Medan menuju Jakarta dengan transit melalui Pekanbaru menggunakan bus umum.

Awalnya, petugas menduga bus yang membawa narkotika akan melintasi Terminal Bus Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Namun, informasi berikutnya menyebutkan bus tersebut mengubah rute dan masuk ke jalan tol melalui kawasan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam.

Personel Satresnarkoba kemudian melakukan pengejaran dan pembuntutan hingga mengetahui bus mengarah ke Kabupaten Asahan. Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas menghentikan bus di pintu keluar Gerbang Tol Kisaran KM 155 dan mengamankan GIYAN serta GILANG.

Dari pemeriksaan, polisi menemukan 20 bungkus sabu yang dikemas menggunakan teh Cina bermerek Guan Yin Wang dan disimpan dalam dua tas merek Eiger. Masing-masing tas berisi 10 bungkus sabu.

Rinciannya, satu tas Eiger berwarna hitam berisi sabu dengan berat bruto 10.414,35 gram, sedangkan tas Eiger berwarna abu-abu berisi 10.311,07 gram. Total berat bruto barang bukti mencapai 20.725,42 gram.

Selain sabu, polisi turut menyita dua lembar tiket Bus Halmahera bernomor 062841 dan 064842, satu unit telepon genggam Vivo 1804 berwarna biru navy, satu unit Xiaomi Redmi Note 11 Pro berwarna biru, serta uang tunai Rp1,1 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut atas arahan seseorang berinisial AK yang hingga kini masih dalam penyelidikan. Mereka diperintahkan menjemput narkotika dari Medan untuk dibawa ke Jakarta.

Untuk menjalankan tugas tersebut, GIYAN dan GILANG disebut dijanjikan upah sebesar Rp50 juta per orang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan pidana terkait narkotika dalam KUHP sebagaimana disesuaikan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan yang dicantumkan penyidik, tindak pidana tersebut terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekitar pukul 00.00 WIB, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah warung milik warga bernama Abdi di Kampung Jawa, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wek IV.

Berdasarkan informasi tersebut, Kasat Narkoba AKP Juli Purwono dan KBO Sat Narkoba Ipda Amun K. Siregar segera mengerahkan Tim Opsnal yang dipimpin Aipda Sugianto menuju lokasi untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan.

"Sekira pukul 00.40 WIB, tim melakukan penggerebekan dan mendapati seorang pria berusia 62 tahun yang dikenal dengan nama PD alias Landong sedang berada di lokasi. Proses penggeledahan dilakukan secara terbuka disaksikan oleh pemilik warung, Abdi Lubis, serta Kepala Lingkungan setempat," ujar AKP Juli Purwono.

Dari pemeriksaan Lanjut Kasat, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan tersangka di dalam celana, berupa,1 plastik hitam berisi narkotika jenis ganja, berat bruto 58,23 gram,1 kantong plastik putih berisi 5 paket ganja, berat bruto 9,97 gram. Total berat barang bukti yang diamankan mencapai 68,20 gram.

"Dalam pemeriksaan awal, tersangka Parlindungan Dalimunthe alias Landong yang berprofesi sebagai pedagang ikan mengaku barang tersebut diperoleh dari seseorang berinisial A yang saat ini masih dalam penelusuran pihak kepolisian. Tersangka diketahui merupakan seorang residivis narkotika," ungkapnya.

Tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut. Saat ini pihak kepolisian sedang memeriksa saksi-saksi dan menyusun Berita Acara Interogasi (BAI), serta menelusuri keberadaan pihak yang diduga memasok barang tersebut.

Di tengah gugatan terkait lingkungan yang kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Delphi berharap majelis hakim tidak hanya mendengar suara pihak yang menolak tambang, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan perusahaan tersebut beroperasi.

Bagi Delphi, persoalan PT DPM bukan semata-mata soal tambang, melainkan juga peluang kerja, usaha kecil, dan harapan keluarga untuk keluar dari ketergantungan pada pertanian tradisional.

"Dengan hadirnya PT Dairi Prima Mineral, kita berharap ada kesempatan kerja yang tidak harus mengandalkan pertanian yang sedikit itu tadi," kata Delphi, Kamis, (12/11).

Ia menjelaskan, perempuan di sekitar wilayah tambang selama ini turut menopang ekonomi keluarga. Namun, keterbatasan lahan dan teknologi pertanian membuat pilihan untuk menambah penghasilan tidak selalu terbuka lebar.

Menurutnya, operasional PT DPM berpotensi membuka lapangan kerja bagi perempuan, baik secara langsung maupun melalui usaha pendukung. Peluang itu antara lain bekerja di bidang konsumsi, memasok makanan ringan, membuka rumah makan, hingga menyediakan jasa laundry untuk para pekerja tambang.

Delphi menilai peluang usaha tersebut bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga yang selama ini mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi artinya secara ekonomi pasti kami kaum perempuan yang juga menjadi tiang ekonomi keluarga akan lebih berdaya dengan kehadiran perusahaan sebesar PT Dairi Prima Mineral ini," ujarnya.

Bukan Sekadar Bertahan untuk Kebutuhan Dapur

Delphi menggambarkan kehidupan sebagian petani di Dairi yang masih berkutat dengan hasil pertanian skala kecil. Jagung, cabai, dan komoditas lainnya ditanam dalam jumlah terbatas, kemudian dijual untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

Pola itu, menurutnya, membuat keluarga lebih banyak berjuang memenuhi kebutuhan harian ketimbang memiliki kesempatan mengembangkan kesejahteraan.

"Jadi masih untuk urusan perut, ya. Belum, apalagi mau sejahtera dan kaya," katanya.

Karena itu, ia berharap kehadiran PT DPM bisa membuka pilihan ekonomi baru bagi perempuan dan keluarga di sekitarnya. Ia juga menyebut sejumlah program yang telah dijalankan perusahaan sebelum beroperasi, seperti bantuan bibit, pelatihan pertanian, pelatihan membuat kue dan keripik, serta pembinaan sanggar tari bagi anak-anak dan remaja putri.

Delphi turut menyinggung program beasiswa bagi anak-anak Dairi. Menurutnya, akses pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan keluarga, termasuk para ibu yang memikirkan masa depan anak-anak mereka.

Meski begitu, peluang kerja dan pertumbuhan usaha yang diharapkan dari operasional tambang tersebut masih berupa potensi. Besarnya manfaat ekonomi ke depan akan bergantung pada realisasi kesempatan kerja, keterlibatan usaha lokal, serta dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat.

Minta Hakim Pertimbangkan Suara Pendukung

Di tengah proses hukum yang berlangsung, Delphi meminta majelis hakim PTUN melihat perkara PT DPM secara menyeluruh. Ia menilai pertimbangan pengadilan perlu mencakup aspek hukum, persoalan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang berharap mendapat manfaat ekonomi.

Delphi mengatakan dukungannya didasarkan pada sejumlah hal yang menurutnya perlu diperhatikan, termasuk perkembangan perizinan, revisi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan perubahan tata ruang daerah.

Ia juga menyebut, sebelum terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) AMDAL, pihak berkompeten telah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang mendukung maupun menolak kehadiran PT DPM.

"Sebelum terbitnya SKKL AMDAL setahu kami pihak berkompeten telah melakukan Konsultasi Publik, yang melibatkan semua stakeholders dan pemangku kepentingan dan juga masyarakat yang pro dan kontra dengan kehadiran PT. DPM," ujarnya.

Ia mengaku mengikuti sosialisasi revisi AMDAL dan mendengar penjelasan mengenai rencana penambangan bawah tanah serta metode backfilling, yakni pengisian kembali rongga bekas tambang. Berdasarkan penjelasan tersebut, ia menilai perusahaan berupaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Namun, Delphi mengakui dirinya bukan ahli pertambangan. Karena itu, penilaian mengenai risiko lingkungan dan kesehatan tetap perlu merujuk pada kajian teknis serta bukti yang dapat diuji.

Ia juga tidak mempersoalkan hak masyarakat yang menolak operasional PT DPM untuk menyampaikan keberatan. Hanya saja, menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Menurut saya, itu haknya juga, tetapi kalaupun hak kita kan tentu ada batasan. Batasannya adalah harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Delphi berharap suara masyarakat pendukung tidak terabaikan dalam proses hukum tersebut. Ia menyebut jumlah warga yang mendukung operasional perusahaan jauh lebih banyak daripada pihak yang menolak.

"Jadi, kita mau berharap, bermohon supaya pengadilan juga melihat ini secara holistik, secara komprehensif, secara menyeluruh," katanya.

Investasi Diharapkan Mengubah Ekonomi Dairi

Menurut Delphi, Dairi membutuhkan investasi yang mampu membuka sumber penghidupan baru. Ia khawatir jika rencana operasional PT DPM tidak berlanjut, sebagian keluarga akan tetap bergantung pada pertanian dengan lahan dan hasil terbatas.

Ia berharap keberadaan perusahaan nantinya tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi ruang bagi usaha kecil milik masyarakat sekitar untuk berkembang.

"Boleh dong bermimpi, bahwa suatu waktu para petani dan warga di sana punya kendaraan mobil, punya lebih sejahtera," katanya. (Rel)

Kondisi areal persawahan di Desa Pematang Kuwing, Kecamatan Sei Suka, Batubara, yang sebelumnya terendam banjir dengan ketinggian berkisar lima puluh sentimeter, terlihat porak poranda.

Hamparan tanaman padi yang seharusnya tumbuh subur, kini tampak roboh hingga rata dengan tanah, padahal padi tersebut baru ditanam dua pekan lalu.

Petugas Pengatur Irigasi, Budi Santoso, Rabu (11/11/2026), mengatakan banjir yang merendam areal persawahan dipicu curah hujan tinggi ditambah tersumbatnya saluran pembuangan irigasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Batubara telah menurunkan satu unit alat berat, guna melakukan normalisasi saluran pembuangan irigasi.

Langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air, sehingga genangan di areal persawahan dapat segera surut dan banjir tidak kembali terjadi.

Namun kerusakan tanaman padi telah menimbulkan kerugian bagi petani. Mereka harus kembali menyiapkan bibit untuk melakukan penanaman ulang, sehingga jadwal panen diperkirakan akan mundur dari seharusnya.

"Sekitar pukul 01.00 WIB, saat sedang melakukan patroli di Jalan Pulaubauk, Desa Hutalombang, petugas melihat seorang laki-laki yang bergerak mencurigakan. Setelah diperiksa, petugas menemukan barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di tubuhnya," ujar Kasat Narkoba AKP Juli Purwono.

Lebih lanjut kata Juli Purwono, berdasarkan pengakuan pelaku, barang tersebut dibeli dari seseorang di kawasan Jalan Halindo Siregar, Kelurahan Hutalombang. Tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan satu orang lagi bersama 21 bungkus sabu siap edar.

Identitas Dua Tersangka kedua terduga pelaku tersebut yakni, IBL (22), wiraswasta, warga Jalan HT Rizal Nurdin, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, ES (28), wiraswasta, warga Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti antara lain, 21 bungkus plastik klip berisi sabu, berat bruto 10,89 gram, satu bungkus plastik klip berisi sabu tambahan berat bruto 0,15 gram, tiga pemantik api, satu alat hisap/bong, gunting, kertas timah rokok, dan kaca pirex, serta tiga unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor Honda Revo merah tanpa nomor polisi.

Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini sudah di ruangan satres narkoba Polres Padangsidimpuan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan saksi dan menyusun Berita Acara Interogasi guna menelusuri jaringan yang lebih luas di balik peredaran narkotika tersebut.

Kedua tersangka diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, terhadap rencana tersebut perlu diberi catatan sebagai berikut, Pertama, bahwa pengunduran diri sah secara konstitusional dan merupakan hak wakil presiden yang dijamin konstitusi.

Kedua, bahwa alasan pengunduran diri harus disertai alasan yang jelas, rinci, dan detil sehingga mudah dipahami publik.

Ketiga, bahwa jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan MK tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara SMA, dan putusan MA tentang tidak sahnya Suket pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendafataran calon wakil presiden, maka terdapat persoalan hukum serius.

"Keempat, bahwa jika alasan pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR RI (rencana hari ini) seperti pada poin ketiga di atas, maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pembuatan laporan polisi tentang syarat yang tidak terpenuhi (tidak sah) sejak pendaftaran di KPU," jelasnya kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Kelima, bahwa rencana pengunduran diri Gibran yang akan disampaikan kepada Ketua MPR RI, tidak mengubah proses konstitusional hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI.

Keenam, bahwa pengunduran diri Gibran kepada MPR RI adalah siasat menghindari pemakzulan. Akan tetapi HMP DPR RI yang telah dilakukan harus tetap dilanjutkan hingga Sidang Istimewa MPR RI sehingga Gibran tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan (dimakzulkan).

Ketujuh, bahwa alasan pengunduran diri Gibran adalah persoalan hukum (bukan karena tidak mampu menjalankan tugas, sakit atau berhalangan tetap) maka pengunduran diri Gibran tidak dapat dijadikan alasan memberhentikannya dari jabatan wakil presiden hingga pertanggungjawaban hukum Gibran selesai.

Kedelapan, bahwa karena Gibran yang meminta mundur, maka Gibran harus segera melepaskan semua hal yang terkait fasilitas dirinya sebagai wapres dengan tidak lagi menggunakan kendaraan dengan plat nomor RI 2, segera tinggalkan rumah jabatan (rumah dinas) dan seluruh fasilitas lain yang selama ini melekat dalam dirinya dan keluarganya.

Pengunduran diri presiden dan wakil presiden dijamin konstitusi, dengan seluruh konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. (**)

Ratusan kader dan pengurus partai berkumpul untuk merayakan hari jadi partai melalui kegiatan makan bersama sekaligus nonton bareng rangkaian perayaan HUT Ke-15 Partai Nasdem yang dipusatkan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Suasana kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai perayaan yang diikuti para kader. Melalui layar yang disediakan, para kader menyaksikan langsung rangkaian acara perayaan di DPP Partai Nasdem yang turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu malam (11/11/2026).

Ratusan kader tampak menyimak pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta sambutan Presiden Prabowo Subianto.

Momentum ini menjadi bagian dari perayaan serentak HUT Ke-15 Partai Nasdem sekaligus ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan antarkader.

Selain mengikuti rangkaian acara secara daring, kegiatan makan bersama juga menjadi simbol kebersamaan keluarga besar Nasdem di Sumatera Utara dalam memperingati perjalanan partai yang telah memasuki usia 15 tahun.

Melalui perayaan ini, DPW Partai Nasdem Sumatera Utara berharap semangat kebersamaan dan konsolidasi kader terus terjaga dalam menjalankan peran serta kontribusi partai bagi masyarakat.

Sebelumnya pada Rabu siang, perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai Nasdem berlangsung meriah di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara. Perayaan ini dihadiri jajaran pengurus DPW, pengurus sayap partai, kader, hingga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Puncak perayaan diawali dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sambungan daring bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.

Ketua Panitia HUT Nasdem sekaligus Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPW Nasdem Sumut mengatakan momen ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus harapan agar Partai Nasdem terus berkembang dan semakin berjaya di masa mendatang.

Salman menyebut, seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-15 Nasdem di Sumatera Utara berjalan lancar. Ia berharap, momentum perayaan ini dapat semakin memperkuat soliditas antarpengurus dan kader, sekaligus menjadi penyemangat untuk membesarkan Partai Nasdem.

Sebelumnya DPW Partai Nasdem Sumut melakukan kegiatan sosial seperti mengadakan donor darah, membagikan sembako dan bantuan ke panti jompo dan melakukan doa bersama lintas agama yang dilakukan oleh panti asuhan yang beragama Islam, Hindu dan Kristen.

Selain kegiatan sosial, DPW Partai Nasdem Sumut juga melakukan kegiatan budaya dengan mengadakan perlombaan tari serampang dua belasdan lomba zumba.

Insiden tersebut menjadi sorotan setelah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Usman mendatangi Merab dari belakang ketika petarung berjuluk The Machine itu sedang menjalani wawancara untuk mempromosikan ajang Real American Freestyle (RAF).

Tanpa banyak basa-basi, Usman terlihat melayangkan tamparan ke wajah Merab. Situasi yang semula hanya berupa konfrontasi langsung berubah menjadi perkelahian massal.

Merab tidak tinggal diam. Petarung asal Georgia itu langsung membalas dengan melayangkan pukulan ke arah orang-orang yang mengerumuninya, termasuk Usman yang diam setelah melakukan tamparan. Rekan-rekannya, termasuk Usman kemudian ikut menyerang Merab hingga terjadi aksi saling pukul, tendang, dan dorong.

Dalam rekaman yang beredar, Merab terlihat sempat dijatuhkan dan dihajar ketika berada di bawah. Sejumlah orang berusaha melerai, sementara petugas keamanan berupaya mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali.

Merab kemudian mengunggah video dirinya dengan wajah berdarah saat mendapatkan perawatan medis.

"Bagaimana cara pengecut seperti ini? Hanya saya dan teman saya yang datang ke Abu Dhabi, kemudian Usman Nurmagomedov dan teman-temannya datang seperti ular dari belakang," kata Merab dalam pernyataan videonya.

"Kalau kalian ingin bertarung, mari lakukan dengan cara yang benar. Kami berdarah, kami bertarung, kami berjuang. Tetapi kalian justru datang dengan cara licik," lanjutnya.

Menariknya, di tengah kontroversi tersebut, Magdi Amachov, petarung MMA asal Dagestan yang memiliki kedekatan dengan kubu Nurmagomedov, memberikan penjelasan mengenai latar belakang perselisihan yang berujung pada keributan di Abu Dhabi.

Melalui sebuah video pernyataan di akun Instagram miliknya, Magdi mengingatkan publik agar tidak hanya melihat kejadian terbaru tanpa memahami konflik sebelumnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari insiden yang pernah terjadi di Georgia, ketika Merab disebut-sebut terlibat dalam tindakan terhadap seorang pegulat Dagestan yang merupakan rekan mereka.

Magdi mengaku sangat kecewa ketika menyaksikan kejadian tersebut. Ia menilai tindakan itu telah melukai perasaan orang-orang Dagestan, terlebih karena menyangkut hubungan persaudaraan dan sesama Muslim.

"Bagaimana dengan kejadian sebelumnya di Georgia? Ketika saudara-saudara kami, para pegulat, datang ke Georgia untuk bertanding di RAF, kemudian Merab secara tiba-tiba dan diam-diam memukul saudara kami," ujar Magdi.

Ia menegaskan, kejadian tersebut juga menimbulkan kemarahan di kalangan mereka. Namun, menurut Magdi, saat itu perhatian publik tidak sebesar kontroversi yang sekarang muncul di Abu Dhabi.

"Hal itu sangat menyakitkan bagi kami. Bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai orang Dagestan dan sesama Muslim. Kami benar-benar merasa tersinggung karena saudara kami diperlakukan seperti itu," katanya.

Magdi juga mempertanyakan mengapa publik begitu keras mengecam insiden Abu Dhabi, sementara kejadian sebelumnya di Georgia seolah tidak mendapatkan perhatian yang sama.

Ia bahkan mengingatkan bahwa hubungan antara masyarakat Dagestan dan Georgia sebenarnya memiliki sejarah persaudaraan yang panjang.

"Saya punya banyak teman dari Georgia. Saya mengenal dan menghormati mereka. Kami saling menyapa dan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Georgia dan Dagestan sejak dahulu memiliki hubungan persaudaraan," ucapnya.

Meski demikian, Magdi tidak secara terbuka mengajak siapa pun melakukan pembalasan. Ia justru meminta masyarakat melihat persoalan secara objektif dan tidak terburu-buru menghakimi.

"Saya tentu tidak mengajak siapa pun untuk melakukan sesuatu atau membalas tindakan tersebut," tegasnya.

Perseteruan Lama Kembali Memanas

Konflik Merab dengan keluarga Nurmagomedov bukan persoalan baru. Ketegangan mereka semakin terbuka setelah Merab mengalahkan Umar Nurmagomedov melalui keputusan mutlak dalam pertarungan perebutan gelar kelas bantam UFC 311 pada Januari 2025.

Sebelumnya, Magdi Amachov juga sempat menjadi perhatian publik karena memilih berlatih bersama Umar menjelang pertarungan tersebut, meskipun Merab pernah membantunya ketika pertama kali merintis kehidupan dan karier di Amerika Serikat.

Magdi mengakui memiliki hubungan dekat dengan keduanya, tetapi juga merasa memiliki ikatan persaudaraan dengan Umar sebagai sesama orang Dagestan

Insiden Abu Dhabi kembali memperlihatkan betapa panasnya hubungan kedua kubu. Merab sendiri dijadwalkan menghadapi Marlon Moraes dalam ajang RAFAbu Dhabi pada Sabtu (14/11/2026). Sementara Umar Nurmagomedov akan berhadapan dengan Urijah Faber.

Adapun Usman tidak tercatat sebagai petarung dalam kartu pertandingan tersebut dan berada di Abu Dhabi untuk mendukung sang kakak.

Laporan media internasional menyebut Merab dan sejumlah pihak yang terlibat dalam keributan dilaporkan dibawa untuk dimintai keterangan oleh otoritas setempat. Namun, perkembangan resmi penanganan kasus tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Sumber: CBS Sports,The National

Narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 14 orang tersangka, dengan barang bukti berupa sabu, ekstasi, hingga etomidate.

Pemusnahan barang bukti narkotika berlangsung di Aula Wicaksana Lagha Polres Dumai, Rabu (11/11/2026).

Para tersangka diketahui memiliki peran sebagai kurir maupun pengedar. Mereka menerima atau mengambil barang haram tersebut dari sejumlah wilayah, termasuk Rupat yang diduga terhubung dengan Malaysia serta Pekanbaru.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan, didampingi Kepala BNN Kota Dumai Ignasius Agus Nugraha, serta unsur kejaksaan, pengadilan dan stakeholder terkait.

Dari 13 kasus yang diungkap Satresnarkoba Polres Dumai, petugas menyita 711,42 gram sabu, 190 butir ekstasi dengan berat 64,46 gram, serta 313 pcs etomidate dengan berat 720,78 gram.

Kapolres Dumai menyebutkan, total nilai ekonomi barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 milyar lebih.

Jika berhasil diedarkan, narkotika tersebut diperkirakan dapat menjangkau ribuan pengguna. Sementara penyitaannya disebut berhasil menyelamatkan sekitar 4.060 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sejumlah kasus diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika lintas wilayah hingga internasional.

Para tersangka diduga berperan sebagai kurir hingga pengedar, dengan jalur pasokan di antaranya dari wilayah Rupat yang terhubung dengan Malaysia serta Pekanbaru.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan operasi dan razia bersama BNN serta stakeholder terkait untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

Masyarakat juga diminta berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba melalui layanan darurat kepolisian 110 atau datang langsung ke Polres Dumai.