Hal itu disamlaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Ir Hj Anita Lubis MIP saat menyampaikan pendapat umum saat menyampaikan pendapat umum terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026, di ruang paripurna, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/8/2026).

Anita mengingatkan infrastruktur sangat penting dilakukan percepatan pembangunan, karena percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat saat ini terus bergerak.

"Sehingga, kami meminta program pemerintah daerah untuk benar memetakan pembangunan infrastruktur. Terkhusus di wilayah terdampak bencana banjir," ujarnya.

Selanjutnya, Anita yang merupakan politisi asal Daerah Pemilihan Deli Serdang menegaskan, perhatian selanjutnya pada bidang pendidikan, karena pada kondisinya selain fasilitas masih terjadi ketimpangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dengan sekolah di jauh dari perkotaan.

Sudah seharusnya, Dinas Pendidikan memberikan fasilitas setara kepada seluruh sekolah. Karena, kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan.

Dia juga menyoroti tentang angka anak tidak sekolah di Sumut yang masih relatif tinggi, yakni mencapai angka 255 ribu lebih.

Angka ini harus menjadi perhatian penting, sebab secara kondisinya ada 20 persen anak-anak tidak bersekolah diakibatkan ketidakmampuan secara ekonomi, maka sudah seharusnya ada solusi dari program di P APBD 2026," katanya.

"Kami meminta harus ada pemetaan terhadap penanganan anak tidak sekolah, dan beasiswa yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Selain itu, Anita juga menyoroti tentang manajemen kesehatan di Sumut, di tengah kenaikan anggaran yang siginifikan pada P APBD 2026, jangan hanya fokus terhadap program kesehatan gratis, melainkan harus ada penataan penyebaran dokter spesialis ke daerah-daerah.

"Kesediaan tenaga medis menjadi kunci berhasilnya program berobat gratis di Sumut. Maka Dinas kesehatan harus melihat masalah penyebaran dokter spesialis menjadi persoalan serius di Sumut," imbuhnya.

Lebih lanjut Anita menjelaskan, persoalan harga-harga sembako dan terjadinya inflasi tinggi di Sumut, Gubernur harus menuntaskan permasalahan angka inflasi ini dengan stakeholder lainnya di Sumut. (*)

Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Kamis (27/8/2026), saat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, SHut M.Si, menyampaikan usulan Ranperda perubahan atas Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Dharma menyebut, jika angka 10,45 persen dikaitkan dengan jumlah penduduk Sumut yang sekitar 15 juta jiwa, maka terdapat sekitar 1,5 juta orang yang terdampak persoalan Narkoba.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik jutaan orang yang terdampak terdapat keluarga yang kehilangan harapan, anak-anak yang terancam masa depannya, serta potensi generasi produktif yang bisa hilang akibat jeratan Narkotika.

Data yang disampaikan Kepala BNNP Sumut pada Juni 2026 juga menyebut Sumut masih menghadapi tingkat penyalahgunaan Narkoba yang sangat tinggi. Penyebarannya bahkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan.

Pada tahun 2025, penyalahgunaan didominasi kelompok usia produktif 15-45 tahun, namun kini mulai terlihat merambah anak usia sekolah.

Ancaman bagi bonus demografi

DPRD Sumut juga menilai persoalan Narkoba tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum. Narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan manusia dan masa depan daerah.

Kelompok usia produktif dan pelajar merupakan bagian terbesar dari kekuatan demografi yang seharusnya menjadi motor pembangunan. Ketika kelompok ini terjerumus Narkoba, yang hilang bukan hanya masa depan seorang individu, tetapi juga potensi ekonomi dan sosial Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sebelumnya juga mencatat sekitar 1,3 juta pengguna Narkoba, dengan sekitar 27 persen di antaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengubah bonus demografi menjadi bencana demografi apabila tidak ditangani secara serius.

Karena itu, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjadi momentum penting untuk mengubah strategi perang melawan Narkoba.

Pemberantasan harus tetap dilakukan secara tegas terhadap jaringan dan bandar, tetapi pencegahan, edukasi, rehabilitasi serta pemulihan korban juga harus diperkuat.

Jangan hanya menangkap, selamatkan korban

Tantangan terbesar Sumut bukan hanya bagaimana menangkap pelaku peredaran narkoba, tetapi bagaimana menyelamatkan mereka yang sudah terjerumus.

Data yang disampaikan BNNP Sumut pada Februari 2026 menggambarkan kesenjangan besar antara jumlah korban dan kapasitas rehabilitasi. Dari sekitar 1,5 juta pengguna yang disebutkan, fasilitas rehabilitasi yang tersedia baru mampu menangani sebagian kecil korban.

Situasi ini menunjukkan bahwa perang terhadap Narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Korban penyalahgunaan tidak cukup hanya dijatuhi stigma. Mereka membutuhkan akses rehabilitasi, pendampingan keluarga dan kesempatan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

Dharma menegaskan, persoalan Narkoba tidak bisa dibebankan hanya kepada Kepolisian dan BNN. Seluruh kekuatan sosial harus dilibatkan, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama, pranata adat, organisasi kemasyarakatan hingga pemerintah daerah.

Dengan demikian, pencegahan dapat dilakukan sejak dari lingkungan terkecil sebelum narkoba menghancurkan kehidupan seseorang.

Perda harus menjadi gerakan bersama

Revisi perda ini diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan Narkoba yang lebih terpadu. Regulasi tidak boleh berhenti sebagai aturan di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata di sekolah, desa, lingkungan keluarga dan ruang publik.

Sumatera Utara membutuhkan gerakan bersama untuk memutus mata rantai Narkoba. Aparat harus tegas terhadap bandar dan jaringan peredaran, sementara masyarakat harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan sejak dini.

Di tengah ancaman sekitar 1,5 juta pengguna atau korban yang disebutkan tersebut, perang terhadap Narkoba sejatinya adalah perang untuk menyelamatkan masa depan Sumatera Utara.

Sebab, menyelamatkan satu anak dari Narkoba berarti menyelamatkan satu keluarga. Dan menyelamatkan jutaan generasi muda berarti menyelamatkan masa depan Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.

Perubahan atas Perda Provsu No1/2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan usulan inisiatif Komis E DPRD Sumut dibacakan juru bicara, Fatimah.

Paripurna diskor untuk pandangan fraksi. Aripay Tambunan dari Fraksi Gerindra, meminta agar paripurna berikutnya diundang Kapolda Sumut dan Kapolres se Sumut.

"Termasuk juga dari Polairud, karena barang haram ini bayak juga masuk dari jalur laut, " tambah Aswin Parinduri, Ketua Fraks Gollkar dalam interupsinya.

Hal serupa ditegaskan Sekretaris Fraksi PKS Abdul Rahim Siregar yang meminta agar instansi terkait diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Bapemperda terkait ini. (**)

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya mengatakan, penanganan Stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Pemprovsu terus menjadikan penanganan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure, Kamis (27/8/2026).

Pada intervensi spesifik, Pemprovsu antara lain memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Dari sasaran 815.520 remaja putri yang bersekolah pada 2026, sebanyak 636.637 orang atau 78 persen telah menjalani skrining.

Selain itu, pemantauan pertumbuhan balita telah menjangkau 696.183 balita atau sekitar 90 persen dari total 768.408 balita. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) mencapai 87 persen hingga Juni 2026 dan telah memenuhi target nasional.

Sementara itu, pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) minimal enam kali mencapai 20,4 persen pada triwulan II 2026 dari target 48 persen. Pemberian ASI eksklusif bagi bayi usia di bawah enam bulan juga telah mencapai 83,3 persen, melampaui target nasional sebesar 76 persen, sedangkan pemberian makanan tambahan lokal bagi anak yang mengalami masalah gizi mencapai 67 persen.

Untuk intervensi sensitif, Pemprovsu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, antara lain melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga.

Upaya lainnya dilakukan melalui pembangunan 348 unit jamban sehat di 10 kabupaten/kota pada 2026 serta perbaikan 840 unit rumah tidak layak huni di 29 kabupaten/kota selama periode 2025 hingga 2026.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan," katanya.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiharto menyebutkan, PrevalensiStunting secara nasional menurun dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen.

Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sumut tercatat 22 persen, masih berada di atas angka nasional sebesar 19,8 persen.

Oleh karena itu, lanjutnya, program pencegahan dan percepatan penurunan Stunting perlu dilanjutkan untuk memastikan seluruh anak Indonesia tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Untuk itu komitmen kepala daerah dinilai sangat penting. Dengan komitmen yang baik, PPPS menjadi prioritas pembangunan di daerah dan sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi. Dan komitmen ini harus diturunkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung pada setiap kelompok sasaran," ujarnya.

Rakor yang dihadiri 154 kepala daerah se-Sumatera tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang dilaksanakan secara luring dan daring. (**)

Kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus membangun kembali harapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

"Terkait bantuan yang diberikan Gubenur itu sudah tepat. Beliau sudah menyampaikan itu sumber anggaran dari bantuan yang direalisasikan melalui bantuan posko bencana, termasuk pada korban Puting Beliung di Kota Medan kemarin," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, H Aswin Parinduri kepada pada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/8/2026).

Aswin menilai, bencana bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan kesedihan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Untuk itu, kehadiran pemerintah dalam penanganan secara cepat, tepat, dan optimal menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Menurutnya, meskipun bencana tersebut terjadi di wilayah Pemerintah Kota Medan, sikap Bobby Nasution dapat dinilai menunjukkan tanggungjawab dan kepedulian sebagai Gubernur Sumut dengan ikut memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk pemulihan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan.

"Alhamdulillah, meskipun itu naungannya Kota Medan, Gubernur juga bertanggungjawab memberikan bantuan, mulai dari bangunan rumah yang hancur, beliau langsung ke lokasi dan menyapa masyarakat," tutur wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel ini.

Ia berharap seluruh proses pemulihan pascabencana akan terus dipercepat. Penyediaan hunian sementara dan permanen bagi masyarakat terdampak sangatlah krusial agar warga dapat kembali menjalani kehidupan normal sesegera mungkin.

Aswin juga menegaskan bahwa upaya penanganan bencana tidak boleh berhenti begitu saja setelah bantuan darurat disalurkan. Pemerintah harus memastikan pemulihan masyarakat secara menyeluruh baik dari segi hunian, lingkungan, maupun aktivitas sosial dan ekonomi.

"Kami berharap langkah-langkah penanganan yang diambil akan membuahkan hasil yang semakin signifikan dan masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal. Tempat penampungan sementara telah didirikan, dan hunian permanen pun sudah hampir siap untuk dihuni," imbuhnya.

Lebih lanjut Aswin menerangkan, semangat gotong royong dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Pasalnya, bencana yang terjadi secara tiba-tiba menuntut respons cepat, sementara pemulihan membutuhkan perencanaan dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ia mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan pembangunan Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution.

Ia meyakini bahwa visi dan misi pembangunan yang diusung dapat diwujudkan jika seluruh elemen pemerintah bekerja secara konsisten dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Saya sangat yakin beliau mampu mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Saya optimistis bahwa dalam empat tahun ke depan, Sumatera Utara akan berubah ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Menurutnya, optimisme ini bukan sekadar harapan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemerintah harus terus hadir untuk mengatasi permasalahan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Lebih jauh, ia meyakini bahwa respons pemerintah terhadap bencana mencerminkan kualitas kepemimpinan. Saat masyarakat tertimpa bencana, negara harus hadir tidak hanya melalui angka-angka dalam anggaran, tetapi juga melalui tindakan nyata di lapangan. (**)

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut untuk memperkuat kinerja, mengembangkan usaha, sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Peluang tersebut mulai dibahas dalam pertemuan Bobby Nasution dengan jajaran BEI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (26/8/2026).

Bank Sumut dan Tirtanadi dinilai sebagai dua BUMD Sumut yang memiliki peluang untuk masuk ke pasar modal.

"BUMD kita lebih fleksibel tentunya karena hubungannya langsung ke Pemprovsu. Namun tentunya tantangannya tidak mudah," terang Bobby Nasution.

Meski demikian, Bobby menekankan agar Bank Sumut dan Tirtanadi tetap membawa semangat pembangunan Sumut, di samping menjaga orientasi terhadap keuntungan agar dapat terus berkembang.

"Bukan hanya kedua BUMD ini, tetapi untuk semua BUMD kita harus tetap profit oriented, tetapi semangat pembangunannya tetap diutamakan," jelas Gubsu.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin mengatakan, Bank Sumut dan Tirtanadi perlu membangun ekosistem yang kuat sebagai bagian dari persiapan menuju pasar modal.

Menurutnya, Pemprovsu memiliki berbagai fasilitas dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem kedua BUMD tersebut.

"Yang pertama, apa yang membedakan Bank Sumut dengan bank lainnya, yang bisa kita tawarkan ke investor adalah story Pemprovsu, bagaimana Pemprovsu melibatkan Bank Sumut dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan ekosistem kuat," kata Saidu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BEI, jajaran PT Bank Mandiri dan bank Himbara lainnya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprovsu. Hadir pula Direktur Utama Bank Sumut beserta jajaran. (**)

‎Kedua terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, serta Direktur CV Global Mandiri, Mhd Hamdani, selaku rekanan.

‎Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Benny.

‎"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Iskandar Nasution dengan pidana penjara selama empat tahun," ujar Sulhanuddin saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman penjara, Benny juga dijatuhi denda Rp200 Juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Majelis Hakim turut membebankan Benny membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp897 Juta, yang dinilai berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya.

‎Hakim menyatakan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Benny dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.

‎"Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka dipidana (subsider) penjara selama satu tahun," tegas Sulhanuddin.

‎Rekanan Divonis 2 Tahun

‎Sementara itu, terdakwa Mhd Hamdani dijatuhi hukuman lebih ringan, yakni dua tahun atau 24 bulan penjara. Hamdani juga diwajibkan membayar denda Rp200 Juta subsider 80 hari penjara, serta uang pengganti sebesar Rp152 Juta dengan ketentuan subsider tiga bulan penjara.

Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1 Miliar.

Keduanya dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan hukuman Benny. Diantaranya, perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah.

‎Benny juga dinilai tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan. Sementara hal yang meringankan, Benny dinilai bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah menjalani hukuman pidana.

Untuk Hamdani, hal yang memberatkan antara lain perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta telah merugikan keuangan negara dan daerah.

‎Hal yang meringankan, Hamdani bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Vonis terhadap kedua terdakwa tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, JPU menuntut Benny dengan pidana lima tahun penjara, denda Rp100 Juta subsider 90 hari penjara, serta uang pengganti Rp897 Juta subsider dua tahun penjara.

Sedangkan Hamdani dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 Juta subsider 90 hari penjara, serta uang pengganti Rp152 Juta subsider satu tahun penjara.

Dua Terdakwa Lain Divonis Bebas

Perkara korupsi MFF 2024 ini sebelumnya juga menyeret dua terdakwa lainnya yang kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim.

Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Erwin Saleh, dan Kepala Bidang Usaha UKM Diskop UKM Perindag Medan, Anwar Syarif.

Saat kegiatan MFF berlangsung, Erwin Saleh menjabat sebagai Sekretaris Diskop UKM Perindag Medan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sedangkan Anwar Syarif menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha UKM Diskop UKM Perindag Medan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MedanFashion Festival Tahun 2024, yang dalam proses hukumnya disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1 Miliar. (**)

Melansir berbagai sumber, Kamis (27/8/2026), Maudy Ayunda menunjukkan kepeduliannya itu melalui akun Instagram pribadinya.

"Buat teman-teman yang hari ini turun ke jalan, stay safe ya semuanya. Please take care of each other," tulis Maudy Ayunda.

Sebagai informasi, aksi di depan Gedung DPR RI tersebut berfokus pada tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta pemberantasan korupsi.

Aktris dan penyanyi berusia 31 tahun tersebut pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang berani turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Ia berharap aksi yang berlangsung hari ini dapat berjalan dengan aman dan tertib.

"Thank you for your courage. Semoga bisa berjalan dengan aman dan tertib," lanjutnya.

Maudy Ayunda kemudian kembali mengingatkan masyarakat yang turun langsung ke jalan agar memperhatikan keselamatan masing-masing.

Ia juga meminta para pendemo untuk tidak lupa menjaga orang-orang di sekitar mereka selama mengikuti aksi.

"Jaga diri ya teman-teman," tulis Maudy Ayunda.

Maudy Ayunda yang selama ini dikenal cukup aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan pandangannya mengenai berbagai hal.

Lulusan S2 Stanford University tersebut kali ini memilih memberikan pesan kepada masyarakat yang mengikuti aksi agar tetap memperhatikan keselamatan.

Selain menuliskan pesannya sendiri, Maudy juga turut membagikan ulang unggahan dari sebuah akun yang berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu diketahui sebelum mengikuti aksi demonstrasi.

Unggahan tersebut kembali dibagikan Maudy melalui fitur Instagram Story. Pesan tersebut disampaikan di tengah demonstrasi yang diikuti berbagai aliansi masyarakat dan kelompok mahasiswa.

Sidak tersebut merupakan instruksi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap. Pemko Medan menyambangi Pasar Petisah dan Pasar Sei Sikambing, Kamis, 27 Agustus 2026.

Sidak dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Hendra Ridho Siregar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ahmad Untung Lubis, serta Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan.

Hasil pemantauan menunjukkan harga ayam saat ini berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi berkurangnya pasokan ayam ke pasar.

Kondisi itu turut dikeluhkan pedagang. Maryuni, salah seorang pedagang, berharap harga ayam kembali stabil dan berada di kisaran Rp35 ribu agar tidak semakin membebani masyarakat.

Menurut Maryuni, kenaikan harga mulai terasa setelah aktivitas sekolah kembali berjalan dan kebutuhan masyarakat meningkat.

Selain ayam, sejumlah komoditas bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit terpantau sekitar Rp65 ribu per kilogram, sedangkan di kawasan Petisah sekitar Rp60 ribu. Cabai merah berada di kisaran Rp45 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga bawang putih sekitar Rp34 ribu per kilogram, tomat Rp18 ribu dan bawang merah sekitar Rp36 ribu per kilogram.

Pemko Medan menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok perlu segera diantisipasi karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia.

Citra Effendi Capah mengatakan Pemko Medan akan berkoordinasi dengan para pemasok untuk mengetahui kondisi pasokan sekaligus penyebab berkurangnya sejumlah komoditas.

"Langkah-langkahnya akan kami jumpai pemasoknya," ujar Citra.

Pemko Medan juga menyiapkan intervensi harga terhadap komoditas yang mengalami kenaikan, khususnya cabai. Sementara untuk ayam, pemerintah akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH) guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga.

Selain itu, pengendalian harga akan diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah. Program tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami akan menggelar GPM dan Pasar Murah. Kita pastikan barang komoditas tersebut ada di pasar," kata Citra.

Ia menegaskan, sidak dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap agar pemerintah mengetahui kondisi harga secara langsung dan segera mengambil langkah ketika terjadi kenaikan.

"Sidak ini sesuai arahan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Masyarakat banyak yang mengeluh harga. Jadi kita ingin mengetahui secara langsung," ujarnya.

Pemko Medan selanjutnya akan menelusuri rantai pasok mulai dari pemasok hingga pedagang untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mendorong harga kembali stabil sehingga tidak semakin membebani masyarakat.

‎Dalam persidangan beragendakan keterangan saksi tersebut, terungkap bahwa terdakwa menggunakan invoice palsu untuk meraup uang korbannya dengan modus investasi pengadaan/pembelian aspal.

‎Hal tersebut terungkap dari keterangan salah seorang saksi, Audri Sergey Geraldo Sembiring, pengusaha muda yang pernah menjalankan bisnis pengadaan aspal dengan terdakwa.

‎Saksi mengungkap soal invoice palsu yang dikeluarkan PT. Gloria Karya Mandiri yang tak lain merupakan perusahaan milik terdakwa. Menurutnya selama berbisnis dengan terdakwa, ia tak pernah melihat atau menerima invoice apapun terkait pemesanan aspal.

‎"Saya tidak pernah menerima invoice dari yang bersangkutan (terdakwa) sepanjang urusan jual beli aspal itu, yang mulia. Saya baru tau dan baru lihat invoice itu dari penyidik polisi sewaktu saya dimintai keterangan soal masalah hukum yang bersangkutan," ujar saksi setelah diperlihatkan bukti sejumlah berkas berhubungan invoice yang dimaksud oleh JPU dan kuasa hukum terdakwa di hadapan majelis hakim.

‎Majelis hakim kemudian mempertanyakan soal alasannya menyatakan bahwa invoice tersebut palsu. "Saudara tau dari mana kalau invoice itu palsu? tadi saudara bilang tidak pernah menerima atau melihat invoice dari terdakwa itu?," tanya majelis hakim.

‎Menjawab pertanyaan itu saksi kemudian menjelaskan bahwa tanggal yang tertera dalam invoice dari terdakwa tersebut tidak sesuai dengan orderan/urusan bisnis terakhir yang dilakukannya dengan perusahaan terdakwa.

‎"Saya mengetahui itu palsu karena tanggalnya tidak sesuai dengan order saya yang terakhir kali dengan perusahan terdakwa. Karena order terakir kami itu tanggal 20 juli 2023, tapi invoice yang saya lihat dari PT Gloria yang diperlihatkan penyidik tertera itu tercatat ada beberapa pesanan sampai tahun 2025," ungkapnya.

‎Berkaitan perkara tersebut, korban pelapor, Hertuti Simbolon yang ditemui di luar persidangan menyampaikan, saat ini pihaknya berupaya berkoordinasi dengan korban lain yang memungkinkan juga memberikan kesaksian dan bisa dihadirkan dalam persidangan.

‎"Harapan kami saksi-saksi lain yang menjadi korban bisa dihadirkan di persidangan agar menjelaskan lebih jauh modus dan kejahatan yang dilakukan terdakwa ini dengan modus investasi," ujar korban.

‎Terpisah menanggapi kasus tersebut, Pemerhati Bisnis dan Investasi, Ricky Prandana Nasution menyampaikan, modus kejahatan yang dilakukan terdakwa terbilang sederhana namun dilakukan dengan narasi "keuntungan" yang menjerat korban.

‎"Jadi si terdakwa ini memang menggunakan invoice yang belakangan terungkap palsu itu untuk meraup uang korban. Invoice itu digunakannya meminta atau menawarkan investasi ke korban untuk pembelian aspal dengan akal-akalan mekanisme keuntungan sekian persen," sebutnya.

‎Terlebih keabsahan invoice tersebut baru terungkap setelah korban melaporkan masalah itu ke pihak kepolisian. Dalam proses hukum itu diketahui perusahaan-perusahaan yang tertera dalam invoice itu sebagian besar sudah tidak beroperasi bahkan tidak jelas keberadaannya.

‎"Dari situ kita ketahui bahwa beberapa perusahaan itu ada yang sebenarnya sudah tutup dari 2020. Namun PO yang dikeluarkan Gloria yang dulu pernah order atas nama perusahaan tadi membuat beberapa korban berani memberikan finansial, memberikan uang kepada terdakwa Gloria untuk belanja, karena awalnya terdakwa Gloria ini meyakinkan korban soal bisnis investasi penyedia aspal," jelasnya.

‎Sebagaimana diketahui berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kasus ini bermula pada 26 Juni 2023. Saat itu terdakwa mengajak korban bekerjasama sebagai pemodal bisnis aspal.

‎Pada 5 Juli 2023 korban mengirim uang untuk pembelian aspal sebesar Rp214.500.000 ke rekening Bank Mandiri atas nama Gloria Anggriani Br Sitepu.

‎Kemudian pada 18 Juli 2023, terdakwa menghubungi korban lalu mengirimkan uang kepada korban sebesar Rp96.800.000 sebagai keuntungan, sementara sisanya Rp165.000.000 lagi, disebut terdakwa pada korban akan diputar kembali untuk modal pembelian 100 drum aspal lagi.

‎Selama periode Tahun 2023 hingga awal tahun 2025 perjalanan bisnis pengadaan aspal antara terdakwa dan korban berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan minim terjadi permasalahan karena korban masih menerima keuntungan secara rutin dari terdakwa.

‎Namun, pada 17 Juni 2025, korban mulai merasa ada keganjilan karena korban tidak lagi menerima transfer dari terdakwa, meski waktu yang sudah disepakati telah jatuh tempo.

‎Bahkan, saat korban belum menerima pengembalian uang modal dan keuntungan, terdakwa malah meminta uang lagi. Bahkan, hal itu terus terjadi hingga 9 Agustus 2025.

‎Merasa curiga, korban akhirnya mencari tahu perusahaan-perusahaan pembeli aspal yang tertera dalam Invoice yang dikirim terdakwa kepadanya.

‎Betapa terkejutnya Hertuti saat mengetahui bahwa perusahaan-perusahan yang tertera pada invoice yang diberikan terdakwa kepadanya, tidak pernah memesan dan membeli aspal dari terdakwa dalam periode seperti yang tertuang didalam invoice yang dibawa oleh korban tersebut.

‎Selanjutnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh korban berdasar barang bukti invoice palsu, dirinya mengalami kerugian berkisar Rp6.392.540.000. Korban kemudian melaporkan terdakwa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Rupanya, melansir berbagai sumber, Kamis (27/8/2026), rupanya Desta secara resmi mundur dari Vindes. Dan, Vindes Corp pun telah mengumumkan kepergian Desta.

"Perjalanan Vindes Corp terbentuk atas kontribusi Deddy Mahendra Desta. Terima kasih atas waktu, energi, dan dedikasinya," tulis akun Vindes di Instagram.

Begitulah, setelah lima tahun bersama, Desta akhirnya mundur dari jabatannya sebagai komisaris sekaligus founder Vindes.

Artinya, Vindes akan melangkah ke babak baru tanpa Desta yang selama ini menemani perjalanannya.

Dan, Vindes Corp akan tetap berjalan sebagai sebuah perusahaan kreatif dengan Vincent Rompies sebagai pimpinannya.

"Babak baru dengan semangat yang tetap sama," tulis akun tersebut.

Di sisi lain, Desta mengatakan keputusan untuk keluar dari Vindes sudah dipertimbangkan secara matang.

"5 tahun bersama Vindes adalah merupakan salah satu cerita terbaik dalam hidup saya," tulis Desta.

Sebagai informasi, Vincent Rompies dan Deddy Mahendra Desta mendirikan Vindes pada 1 Agustus 2021, bertepatan dengan tahun ke-30 persahabatan mereka.

Perusahaan itu awalnya lahir dari konten YouTube yang mereka buat saat Tonight Show sempat vakum karena pandemi Covid-19.

Vincent dan Desta akhirnya mengembangkan Vindes menjadi sebuah perusahaan terbuka bernama Vakansi Dedikasi Semesta.

Selain konten-konten dalam medium YouTube, Vindes juga melahirkan beberapa pertandingan olahraga yang dibalut hiburan seperti Pingpong VINDES, Tepok Bulu, Tiba-tiba Tenis, dan Bahkan Voli.

Setelah resmi hengkang dari Vindes, Desta pun berharap publik tak berasumsi liar atas keputusannya.

Mantan suami Natasha Rizky itu menegaskan keputusannya sudah diperhitungkan secara bijak demi kebaikan semua pihak.

"Karena itu, tidak perlu ada asumsi-asumsi liar atau upaya menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar," tulisnya.

Desta pun memastikan bahwa perpisahan ini bukan akhir dari segalanya.

"Setelah ini, kehadiran saya tidak lagi ada di dalam perjalanan Vindes sehari-hari. Tapi Vindes sampai kapan pun tetap ada di dalam hati saya," pungkas Desta.

‎Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin dalam persidangan di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (26/8/2026) sore.

‎Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua.

‎"Mengadili, menyatakan terdakwa Erwin Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU," ujar Sulhanuddin saat membacakan amar putusan.

‎

Hakim Nilai Keterlibatan Erwin Tak Terbukti

Majelis hakim berpendapat JPU tidak mampu membuktikan keterlibatan Erwin dalam perkara tersebut. Dalam kegiatan MFF 2024, Erwin diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Medan, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Erwin sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1 miliar. JPU mendakwa Erwin dengan dua dakwaan alternatif.

Dakwaan alternatif pertama menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dakwaan alternatif kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Erwin tidak terbukti.

‎

Hak Erwin Dipulihkan

Selain membebaskan Erwin dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Hakim juga memulihkan hak Erwin dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. "Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara," kata Sulhanuddin.

‎

Bertolak Belakang dengan Tuntutan JPU

‎Vonis bebas tersebut bertolak belakang dengan tuntutan JPU sebelumnya. ‎Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana dua tahun penjara kepada Erwin.

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut Erwin membayar denda Rp50 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 30 hari.

‎JPU sebelumnya menilai perbuatan Erwin telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang diajukan dalam perkara tersebut.

‎MFF 2024 Bernilai Kontrak Rp4,85 Miliar

‎Perkara ini berkaitan dengan kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Diskop UKM Perindag Medan. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Santika Premiere Medan dengan nilai kontrak mencapai Rp4,85 miliar.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim sebelumnya juga menjatuhkan hukuman terhadap dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Diskop UKM Perindag Medan Benny Iskandar Nasution yang divonis empat tahun penjara dan Direktur CV Global Mandiri Mhd Hamdani yang divonis dua tahun penjara. Sementara Erwin Saleh dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan JPU.

Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, kedua DPO bernama Ardinal alias Doni dan Herina Manurung ditangkap di Yogyakarta beberapa hari sebelum dikonfirmasi pada Kamis, 27 Agustus 2026.

"Kedua DPO pemilik THM Dragon itu ditangkap di Yogyakarta beberapa hari lalu," ujar Kombes Pol Andy Arisandi.

Saat ini, Ardinal alias Doni dan Herina Manurung masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan peredaran narkoba di THM Dragon, Kota Medan.

"Saat ini DPO atas nama Ardinal alias Doni dan Herina tengah menjalani pemeriksaan atas kasus peredaran narkoba di THM Kota Medan," terang alumni Akpol 1998 tersebut.

Ardinal alias Doni, 43, bersama istrinya Herina Manurung, 40, sebelumnya ditetapkan sebagai DPO Polda Sumut karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut.

Kasus ini bermula dari penangkapan dua tersangka, Ridho Gunawan dan Zulham alias Zul, di Dragon KTV Room 206, Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, pada Jumat, 23 Mei 2026.

Dalam penangkapan itu, Ridho disebut tertangkap tangan menjual delapan butir pil ekstasi kepada polisi yang menyamar. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menemukan 697 butir pil ekstasi berbagai merek di dalam loker milik Ridho.

Dari hasil pemeriksaan, Ridho mengaku bahwa dugaan peredaran narkoba tersebut dikendalikan Ardinal alias Doni bersama istrinya, Herina Manurung.

Keduanya diduga tidak hanya menyediakan stok narkotika, tetapi juga mengatur distribusi hingga hasil penjualan narkoba di Dragon KTV.

Dengan ditangkapnya kedua DPO tersebut, penyidik Ditres Narkoba Polda Sumut kini melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap lebih jauh dugaan jaringan serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Kepala SMA Negeri 1 Telukdalam, Nursari Rindu Simanullang, S.Pd., M.M., saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Pendidikan Nomor 13, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Kamis, 27 Agustus 2026, mengatakan pihak sekolah memandang kejadian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berlangsung di lingkungan pendidikan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta proses pembelajaran.

Menurut pihak sekolah, kejadian tersebut diwarnai keributan dan aksi berteriak-teriak di lingkungan sekolah. Selain itu, terdapat pula kegiatan siaran langsung melalui media sosial Facebook.

Pihak sekolah menilai situasi tersebut tidak sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah.

Dalam rangkaian kejadian tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan adanya pernyataan yang diduga mengandung ancaman terhadap Kepala Sekolah dan salah seorang guru. Pernyataan itu berupa ucapan akan menampar Kepala Sekolah dan salah satu guru.

Namun, pihak sekolah menegaskan bahwa informasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari klarifikasi atas rangkaian kejadian yang terjadi. Setiap dugaan tetap perlu dikaji berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku agar persoalan dapat ditangani secara tepat.

Selain itu, muncul pula pernyataan mengenai rencana penutupan sekolah serta penanaman tanaman di lingkungan SMA Negeri 1 Telukdalam.

Pihak sekolah menegaskan, setiap kegiatan yang hendak dilakukan di lingkungan satuan pendidikan harus melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang berwenang. Hal itu diperlukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kelancaran proses pendidikan tetap terjaga.

Menyikapi situasi tersebut, SMA Negeri 1 Telukdalam menyatakan telah berupaya menjaga kondisi tetap kondusif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sekolah juga memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan secara tertib serta berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga sekolah.

Setiap persoalan yang muncul, kata pihak sekolah, akan diupayakan penyelesaiannya melalui komunikasi, koordinasi, pembinaan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari koordinasi, pihak SMA Negeri 1 Telukdalam telah menyampaikan klarifikasi dan pemberitahuan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV, Kapolsek Teluk Dalam, Kapolres Nias Selatan serta Camat Teluk Dalam.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh arahan, pembinaan dan tindak lanjut dari pihak terkait sehingga situasi di lingkungan sekolah tetap aman, tertib dan kondusif.

Pihak sekolah berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi dan penyelesaian secara bijaksana dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan.

Kepala SMA Negeri 1 Telukdalam juga menegaskan bahwa klarifikasi tersebut merupakan bentuk keterbukaan sekolah sekaligus upaya menjaga suasana belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, guru dan seluruh warga sekolah.

Sekolah berharap dukungan seluruh pihak agar proses pendidikan di SMA Negeri 1 Telukdalam dapat terus berlangsung dengan baik serta tercipta lingkungan yang kondusif bagi seluruh warga sekolah. (GL Zeb)

Melansir berbagai sumber, Kamis (27/8/2026), perubahan namaAriel Tatum ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonannya.

"Sebagai pemohon hadir di persidangan, intinya memohon perubahan nama, ya," jelas Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardhini.

Halida menambahkan, permohonan Ariel Tatum telah diputus dan berkasnya diunggah ke sistem pengadilan untuk segera diproses lebih lanjut oleh pihak terkait.

"Perubahan nama dari Ariel Putri Tari menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini," tambah Halida.

Dengan dikabulkannya permohonan ini, nama Ariel Dewinta Ayu Sekarini kini sah menjadi identitas baru sang aktris di mata hukum negara.

Perubahan ini juga akan mencakup seluruh dokumen kependudukan resmi, mulai dari Kartu Tanda Penduduk hingga paspor, yang akan disesuaikan mengikuti hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mengenai alasan di balik keputusan besar ini, pihak pengadilan memaparkan Ariel Tatum tidak bermaksud meninggalkan identitas lamanya.

Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan pada anggota keluarganya, yaitu kakek dan neneknya.

"Dengan alasan untuk menghormati pemberian nama dari kakek dan neneknya," jelas Halida.

Proses persidangan sendiri berlangsung relatif cepat sejak pendaftaran pertama kali dilakukan pada pertengahan Agustus 2026.

Hal ini karena penggunaan sistem e-court yang memudahkan proses administrasi dan pembacaan putusan secara online.

"Itu sudah dikabulkan oleh majelis hakim pada persidangan hari ini yang secara e-court. Dan sudah di-upload di e-court. Itu untuk Ariel Tatum, selesai," pungkasnya.

Kemenangan tipis tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi PSMS setelah sebelumnya menjalani sejumlah pertandingan uji coba dengan hasil yang belum konsisten. Laga kontra Persis sekaligus menjadi kesempatan penting bagi pelatih Eko Purdjianto untuk melihat kesiapan skuad sebelum Championship 2026/2027 bergulir.

Sebelum menghadapi Persis, PSMS lebih dahulu menjalani pemusatan latihan di Semarang. Dalam salah satu uji coba, Ayam Kinantan harus mengakui keunggulan Barito Putera dengan skor 1-3. Phillerson menjadi pencetak gol PSMS dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya, PSMS hanya mampu meraih hasil imbang kontra Barito Putra dengan skor 1-1.

Karena itu, kemenangan atas Persis terasa penting. Selain memberikan hasil positif, pertandingan ini menjadi bagian dari proses pematangan permainan PSMS menghadapi kompetisi resmi.

Pertandingan berlangsung cukup ketat. Persis yang juga tengah mempersiapkan diri untuk Championship tampil dengan pendekatan kompetitif. Laskar Sambernyawa sebelumnya mengalahkan Persekabpas Pasuruan 3-0 melalui gol Saldi Amiruddin, Henry Doumbia, dan Terens Puhiri.

PSMS kemudian mampu menemukan celah dan mencetak satu-satunya gol pertandingan lewat Adlin Cahya. Keunggulan tersebut dipertahankan hingga peluit panjang, sehingga skuad Eko Purdjianto membawa pulang kemenangan 1-0.

Hasil ini juga memperlihatkan perkembangan PSMS setelah Eko sebelumnya menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas penyelesaian akhir. Dalam uji coba sebelumnya, sang pelatih menyebut timnya mulai menunjukkan progres dan mampu menciptakan peluang setelah melakukan perubahan permainan pada babak kedua.

"Kita syukuri di pramusim ini pemain menjalankan instruksi dengan bagus. Ada progres untuk permainan kami dan pemantapan tim menjelang Liga 2," kata Eko dalam evaluasi pertandingan sebelumnya.

Di kubu Persis, Ricky Nelson sebenarnya sudah mengingatkan bahwa pertandingan uji coba menjadi ruang bagi timnya untuk mencoba berbagai opsi. "Kami sedang mencoba opsi yang berbeda," ujar Ricky menjelang duel melawan PSMS.

Pelatih Persis itu juga mengakui proses membangun kekompakan masih menjadi pekerjaan rumah. "Ke depannya, kami akan menambah chemistry lagi," katanya.

Bagi PSMS, kemenangan 1-0 ini bukan sekadar hasil akhir. Ayam Kinantan mendapatkan tambahan keyakinan bahwa proses latihan selama di Semarang mulai menghasilkan perkembangan. Tantangan berikutnya adalah membawa modal tersebut ke kompetisi resmi.

PSMS tergabung di Grup Barat Championship 2026/2027 bersama Persiraja Banda Aceh, Semen Padang, PSPS Pekanbaru, Sumsel United, Persikad Depok, Adhyaksa Bekasi FC, PSGC Ciamis, PSIS Semarang, dan Persiku Kudus.

Sumber: Mistar.id, Bola.com, Waspada, Kaldera.id, MerahPutih.com.

Kylian Mbappé menjadi bintang utama kemenangan tersebut. Penyerang asal Prancis itu mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Vinícius Júnior. Real Sociedad hanya mampu membalas melalui Luka Sučić pada babak pertama.

Pertandingan sebenarnya tidak berjalan mudah bagi Real Madrid sejak awal. Real Sociedad tampil berani dan mampu memberikan tekanan kepada lini belakang tuan rumah. Mikel Oyarzabal bahkan memperoleh peluang pada menit ke-11, tetapi tendangannya masih mampu diamankan Thibaut Courtois.

Madrid akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-40. Mbappé menerima bola dari Federico Valverde sebelum melepaskan penyelesaian akurat untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Keunggulan itu tidak bertahan lama. Empat menit kemudian, Sučić memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Mourinho kemudian melakukan perubahan pada awal babak kedua dengan memasukkan Marc Cucurella menggantikan Álvaro Carreras. Perubahan tersebut membuat Madrid tampil lebih agresif. Intensitas serangan meningkat dan Real Sociedad mulai kesulitan keluar dari tekanan.

Mbappé kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-60 setelah menerima umpan terobosan Jude Bellingham. Delapan menit kemudian, giliran Vinícius yang memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1.

Puncak penampilan Mbappé terjadi pada menit ke-80. Ia menyelesaikan umpan Vinícius dengan tenang untuk melengkapi hat-trick sekaligus memastikan Madrid menang 4-1. LaLiga juga mencatat tiga gol Mbappé pada menit ke-40, 60 dan 80.

Mourinho menilai kemenangan tersebut tidak hanya ditentukan kualitas individu para pemainnya. Pelatih asal Portugal itu justru memuji ketenangan Madrid ketika menghadapi tekanan pada babak pertama.

"Babak pertama sulit bagi kami," kata Mourinho. Ia menilai timnya belum maksimal dalam melakukan pressing, tetapi mampu menjaga organisasi permainan.

Mourinho juga mengakui Real Sociedad tampil sangat terorganisasi sebelum Madrid meningkatkan permainan setelah jeda. "Saya sangat menyukai ketenangan tim dalam menghadapi kesulitan," ujarnya.

Soal Mbappé, Mourinho memberikan pujian tinggi. "Dia benar-benar luar biasa," kata Mourinho, sembari menegaskan bahwa performa tersebut tetap merupakan hasil kerja seluruh tim.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Madrid. Selain menjaga start sempurna di liga, Mourinho juga mendapatkan respons positif dari skuadnya dalam laga kandang pertamanya di Bernabéu. Real Madrid menunjukkan bahwa ketika kualitas individu dipadukan dengan ketenangan dan kerja kolektif, tekanan besar justru bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit.

Sumber: LALIGA, Real Madrid

Upaya tersebut dilakukan melalui apel pagi gabungan dan Opsir PBB di wilayah Kelurahan Babura, Rabu, 26 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin Kepala UPT Wilayah V Bapenda Kota Medan, M. Rizky Akbar Harahap, bersama Lurah Babura, Rizka Khairunnisa Lubis, serta diikuti para Kepala Lingkungan se-Kelurahan Babura dan petugas Bapenda UPT Wilayah V.

Kegiatan diawali dengan apel pagi di Taman Gajah Mada. Apel tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan konsolidasi antara jajaran kelurahan dan petugas Bapenda sebelum turun langsung ke lapangan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, untuk mempercepat penerimaan PBB melalui penguatan koordinasi, pemantauan objek pajak serta pendekatan langsung kepada masyarakat.

Setelah apel, petugas melanjutkan Opsir PBB di sejumlah wilayah Kelurahan Babura. Petugas melakukan pemantauan dan pendataan kewajiban PBB sekaligus memberikan edukasi serta imbauan kepada masyarakat agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.

Sinergi Bapenda dan jajaran kelurahan dinilai penting karena memungkinkan petugas berkomunikasi langsung dengan masyarakat, menyampaikan informasi perpajakan, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar PBB sesuai ketentuan.

Bapenda Kota Medan terus mendorong jajaran UPT meningkatkan pemantauan dan penagihan PBB di lapangan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Optimalisasi penerimaan PBB juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKSDPRD Sumut sekaligus Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1, dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Jumadi menegaskan, kenaikan harga bahan pokok tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan statistik inflasi, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka dalam laporan. Inflasi berarti harga beras yang naik, harga telur yang meningkat, harga cabai dan kebutuhan dapur yang semakin mahal, sementara pendapatan belum tentu ikut meningkat," tegas Jumadi.

Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tekanan harga. Demikian pula petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal.

P-APBD Harus Menjadi Instrumen Perlindungan Rakyat

Jumadi mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.

Menurut Fraksi PKS, perubahan APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai penyesuaian administratif terhadap perubahan pendapatan dan belanja daerah.

"P-APBD harus menjadi instrumen fiskal yang responsif. Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan harga dan daya beli, maka perubahan anggaran harus mampu memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut," ujar Jumadi.

Ia menilai tambahan ruang fiskal yang tersedia dalam P-APBD harus diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat.

Fraksi PKS mendorong agar kebijakan anggaran lebih diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, perbaikan konektivitas distribusi antarwilayah, perlindungan kelompok rentan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Jangan Sampai Daerah Penghasil Pangan, tetapi Harga di Konsumen Tetap Tinggi

Jumadi juga menyoroti persoalan distribusi dan tata niaga pangan. Menurutnya, Sumatera Utara memiliki banyak wilayah yang menjadi sentra produksi pertanian dan pangan. Namun, keberadaan sentra produksi tersebut belum otomatis menjamin harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kita harus melihat persoalan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai petani mendapatkan harga yang rendah ketika menjual hasil produksinya, tetapi masyarakat sebagai konsumen justru membeli dengan harga yang tinggi. Kalau kondisi seperti ini terjadi, berarti ada persoalan pada rantai distribusi dan tata niaga yang harus dibenahi," jelasnya.

Karena itu, menurut Jumadi, kebijakan pengendalian inflasi harus lebih bersifat struktural dan tidak hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi jangka pendek ketika harga sudah terlanjur meningkat.

Pemerintah daerah, katanya, harus memiliki sistem yang mampu membaca potensi gangguan pasokan sejak dini, termasuk yang disebabkan oleh cuaca, bencana, gangguan produksi, transportasi, maupun persoalan distribusi.

Ukuran Keberhasilan APBD Adalah Manfaat yang Dirasakan Masyarakat

Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah apakah belanja daerah mampu menghasilkan output yang jelas, outcome yang terukur, dan dampak nyata bagi masyarakat.

"Jangan sampai kita hanya bangga karena anggaran terserap tinggi. Yang harus kita pastikan adalah apakah masyarakat merasakan manfaatnya. Apakah harga pangan lebih terkendali? Apakah daya beli masyarakat terlindungi? Apakah petani dan nelayan semakin produktif? Apakah pelayanan publik semakin baik?" kata Jumadi.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Fraksi PKS Akan Mengawal Secara Kritis Perubahan APBD 2026

Dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, Fraksi PKS akan memberikan perhatian serius terhadap kesesuaian antara arah kebijakan pemerintah daerah, prioritas pembangunan, dan perubahan alokasi anggaran.

Jumadi menyatakan bahwa Fraksi PKS akan melihat secara kritis apakah perubahan anggaran benar-benar menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Sumatera Utara.

"Kami ingin memastikan bahwa perubahan APBD ini bukan sekadar perubahan angka, tetapi perubahan yang membawa manfaat. Ketika ruang fiskal bertambah, maka harus ada manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," tegasnya.

Fraksi PKS juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan, bukan hanya memberikan intervensi ketika persoalan sudah terjadi.

Dengan demikian, kebijakan P-APBD diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat dan tahan terhadap gejolak harga.

"Bagi Fraksi PKS, APBD yang baik bukanlah APBD yang sekadar besar angkanya. APBD yang baik adalah APBD yang tepat sasaran, efektif, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," pungkas Jumadi. (**)

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Meryl Rouli Saragih, pada rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, situasi terkait Silpa memerlukan penjelasan yang komprehensif. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) didesak untuk tidak hanya mengungkapkan sumber tersebut, tetapi juga menjelaskan alasan dana itu tidak terserap, program yang tidak terlaksana, kendala dihadapi, serta langkah konkret apa yang diambil untuk mencegah terulangnya masalah serupa.

"Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya mampu menyusun anggaran, mereka membutuhkan pemerintah yang mampu melaksanakannya," tegas Wakil Ketua PDIP Bidang Ekonomi itu.

Di sisi lain, ia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik peningkatan belanja modal sebesar kurang lebih 29,69 persen, yang menjadikan totalnya mencapai sekitar Rp2,94 Triliun.

Pasalnya, PDI Perjuangan mencatat bahwa peningkatan ini menunjukkan tren yang relatif lebih sehat, mengingat belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa besaran anggaran tidak secara otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Yang harus kita ukur bukan sekadar besaran anggaran, melainkan jumlah kilometer jalan yang dibangun, jembatan yang diperbaiki, fasilitas kesehatan yang ditingkatkan, sekolah yang direnovasi, dan sistem irigasi yang difungsikan serta berapa banyak orang yang benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya.

Lebih lanjut Meryl menegaskan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin Sumut terjebak dalam politik angka dan tingkat penyerapan anggaran. Sebaliknya, fraksi ini mendorong politik yang berorientasi pada hasil nyata.

Pasalnya, setiap proyek pembangunan, menurutnya, harus memiliki target, lokasi, penerima manfaat, standar kualitas, jadwal penyelesaian, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Selain itu, sebagian dari peningkatan belanja modal berkaitan dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Oleh karena itu, ia menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar anggaran pemulihan bencana dikelola berdasarkan prinsip kecepatan, ketepatan sasaran, dan transparansi, serta tidak digunakan untuk proyek-proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan para korban.

Menyoroti peningkatan belanja barang dan jasa, Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat adanya kenaikan sekitar 25,57 persen pada pos belanja tersebut.

Meryl menilai peningkatan ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat kategori belanja ini rentan terhadap perluasan kegiatan jika tidak dikendalikan melalui prinsip efisiensi.

Ia menambahkan, Pemprovsu perlu memberikan penjelasan rinci mengenai program dan kegiatan yang mendorong peningkatan tersebut.

"Kita harus menghindari skenario di mana belanja modal meningkat tanpa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, sementara belanja barang dan jasa justru membengkak akibat aktivitas administrasi dan operasional pemerintah," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa orientasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diubah, fokusnya tidak boleh pada pembengkakan biaya birokrasi demi mendukung pembangunan, melainkan pada peningkatan kapasitas pembangunan untuk melayani masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tambahan suntikan modal sekitar Rp50 Miliar ke Bank Sumut. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan penguatan Bank Sumut, asalkan suntikan modal tersebut didasarkan pada landasan ekonomi yang kokoh dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Namun, suntikan modal ini tidak boleh berhenti hanya pada penguatan posisi kepemilikan pemerintah daerah. Bank Sumut harus benar-benar menjalankan perannya sebagai bank pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar penguatan Bank Sumut diarahkan pada perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, petani, nelayan, pelaku ekonomi akar rumput, dan segmen masyarakat produktif lainnya.

"Tolok ukur keberhasilan suntikan modal ini bukan sekadar pertumbuhan aset dan modal bank, melainkan juga sejauh mana Bank Sumut mampu menggerakkan ekonomi akar rumput di Sumatera Utara," katanya.

Ia menegaskan, bahwa tambahan dana transfer dari pemerintah pusat memang memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Sumut. Namun, ruang fiskal ini harus dimanfaatkan secara disiplin dan tidak boleh dijadikan alasan untuk memperbanyak program yang kurang mendesak.

Menurut pandangannya, prioritas anggaran sebaiknya diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, UMKM, serta pemulihan wilayah terdampak bencana.

Lebih jauh Meryl bahwa Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengevaluasi program-program yang memiliki manfaat rendah dan mengalihkan dananya ke program-program yang memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.

"Alokasi anggaran harus beralih dari hal yang kurang penting ke yang paling penting, dari yang kurang mendesak ke yang paling mendesak, serta dari bidang yang memberikan manfaat kecil ke bidang yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat," ujar Meryl.

Masih kata Meryl, bahwa Sumatera Utara bukan hanya mencakup Medan dan kota-kota besarnya saja. Manfaat pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota termasuk wilayah kepulauan, pesisir, dan perbatasan, daerah tertinggal, serta wilayah yang secara historis memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dan layanan dasar.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar alokasi anggaran tambahan dan revisi rencana belanja tidak hanya dipusatkan pada wilayah-wilayah tertentu saja.

"Pemerataan anggaran harus menjadi prinsip utama," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program-program pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan objektif, tingkat kerusakan, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesenjangan dalam layanan dasar, serta potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tidak sekadar menjadi dokumen berisi angka dan target belanja, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Sumut. (**)

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina mengimbau warga untuk menjaga Objek Vital Nasional (Obvitnas) dengan tidak melakukan aktivitas berbahaya di area jalur pipa (Right of Way/ROW) serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas pencurian minyak atau penyadapan ilegal.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen tinggi terhadap keselamatan lingkungan dan kelancaran operasional hulu migas. Menurutnya, kesadaran dan tanggap darurat warga di sepanjang jalur pipa transmisi Rantau, Pangkalan Susu sangat krusial.

"Dalam sosialisasi ini disampaikan sejumlah larangan aktivitas di jalur pipa migas, seperti menanam tanaman penghapusan keras hingga membangun bangunan. Harapannya, ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan, seperti penyadapan ilegal dan aktivitas mencurigakan lainnya," ujar Tomi dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Tomi menambahkan, kegiatan sosialisasi yang melibatkan ratusan warga tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih proaktif. Warga diharapkan tidak ragu-ragu melapor jika mencium bau minyak menyengat, melihat indikasi kebocoran, atau mendapati potensi tindak pidana pencurian minyak.

"Keamanan dan keselamatan operasional merupakan prioritas utama kami. Kami berharap kolaborasi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan SKK Migas dapat terus memperkuat pengawasan objek vital negara ini," tambahnya.

Dukungan serupa disampaikan oleh Camat Besitang, Restra Yudha. Ia menilai pemahaman mengenai keselamatan Obvitnas sangat penting agar tidak ada warga yang dirugikan akibat bahaya operasional pipa migas.

"Semoga dengan adanya sosialisasi keamanan dan keselamatan jalur pipa secara berkelanjutan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga objek vital negara bersama-sama," ungkap Restra.

Sekadar informasi, PT Pertamina EP Rantau Field merupakan bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (PHR Zona 1) yang mengelola kegiatan eksplorasi dan produksi migas di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara di bawah pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumbagut. Selain fokus pada operasional, PEP Rantau juga menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) secara berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.