Langkah strategis ini terlihat dari perombakan masif yang tengah dikebut pada fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. Pirngadi Medan.

Guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap turun langsung meninjau progres renovasi IGD rumah sakit plat merah tersebut, Selasa (29/9/2026).

Dalam peninjauan itu, Zakiyuddin didampingi oleh Plt Direktur Utama RSUD Dr. Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan.

"Renovasi IGD ini adalah salah satunya. Kita tahu sama-sama sebelumnya IGD Pirngadi ini masih kurang layak. Renovasi ini agar fasilitas IGD nantinya jauh lebih luas, modern, dan nyaman untuk pasien," ungkap Zakiyuddin di sela-sela peninjauannya.

Pembenahan total pada sektor IGD ini menjadi prioritas mendesak mengingat fungsi vitalnya sebagai gerbang utama penanganan darurat medis.

Melalui proyek renovasi ini, Pemko Medan memperluas area layanan sekaligus memodernisasi tata ruang agar mampu menampung lonjakan pasien dengan standar kenyamanan yang jauh lebih baik.

Di sela peninjauannya, Zakiyuddin juga secara khusus menyoroti tantangan klasik berupa keterbatasan kamar rawat inap dan tingginya volume kunjungan pasien.

Dia langsung menginstruksikan pihak manajemen rumah sakit untuk mengambil langkah-langkah taktis, termasuk membuka opsi pemanfaatan ruang lain yang potensial dialihfungsikan demi menampung pasien darurat agar tidak tertunda penanganannya.

"Kami sudah instruksikan agar petugas bergerak lebih cepat. Saat ini saya juga sudah mencari solusi, salah satunya membuka opsi pemanfaatan beberapa ruangan yang lain agar setiap pasien yang membutuhkan penanganan darurat dapat segera tertangani dengan baik di Pirngadi," tegasnya.

Meski pengerjaan konstruksi skala besar tengah berlangsung dan berpotensi menimbulkan sedikit penyesuaian bagi pengunjung, Zakiyuddin menekankan agar seluruh tenaga medis dan staf rumah sakit tetap memprioritaskan pelayanan yang maksimal, humanis, serta responsif kepada masyarakat.

Dengan target penyelesaian tuntas pada akhir tahun 2026 ini, Pemko Medan optimis kehadiran IGD baru yang lebih luas, canggih, dan modern dapat mengembalikan kejayaan RSUD Dr. Pirngadi sebagai rumah sakit rujukan utama andalan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya.

Persikad datang ke Medan dengan status pemuncak klasemen. Serigala Margonda menyapu bersih tiga pertandingan awal dengan kemenangan dan mengoleksi sembilan poin. Sementara PSMS berada tepat di bawahnya dengan tujuh poin dari tiga laga, hasil dua kemenangan dan satu imbang.

Artinya, pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin. Hasil laga di Stadion Utama Sumatera Utara berpotensi mengubah posisi teratas Grup A.

PSMS mengawali kompetisi dengan hasil imbang 2-2 ketika bertandang ke markas Sumsel United. Ayam Kinantan sempat unggul dua gol sebelum tuan rumah bangkit dan memaksakan hasil seri. Setelah itu, PSMS menunjukkan respons meyakinkan dengan membantai Persiku Kudus 6-0 dan kemudian menundukkan Adhyaksa FC Bekasi 1-0.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama PSMS. Dari tiga pertandingan, tim besutan Eko Purdjianto telah mencetak sembilan gol. Javier Siverio menjadi pemain paling menonjol dengan lima gol, disusul Phillerson dengan tiga gol dan Muhammad Ragil satu gol. I.League juga mencatat Siverio sebagai pencetak gol terbanyak sementara kompetisi dengan lima gol.

Siverio sebelumnya menegaskan bahwa kemenangan menjadi hal terpenting baginya, bukan sekadar catatan pribadi.

"Selalu menyenangkan bagi seorang striker jika berhasil mencetak gol. Tetapi pada akhirnya yang terpenting adalah mendapatkan tiga poin," kata Siverio.

Di sisi lain, Persikad memiliki senjata yang lebih merata. Enam gol yang mereka bukukan sejauh ini lahir dari enam pemain berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan ancaman tidak hanya datang dari satu sosok di lini depan.

Persikad juga sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi. Setelah mengalahkan PSGC Ciamis 2-1 dan Adhyaksa FC Bekasi 2-1, pasukan Achmad Zulkifli kembali menang 2-1 atas Persiraja Banda Aceh. Dua gol Persikad dicetak Nico Fernando dan Pahri Al Mudzaki.

Catatan pertahanan menjadi pembeda lain. PSMS telah membukukan dua clean sheet, termasuk ketika menang 6-0 atas Persiku dan 1-0 atas Adhyaksa. Sebaliknya, Persikad selalu kebobolan dalam tiga pertandingan awal.

Namun, Persikad bukan lawan yang asing bagi PSMS. Dalam enam pertemuan terakhir yang tercatat I.League, PSMS meraih dua kemenangan, tiga imbang dan satu kekalahan. Pertemuan terakhir di Pakansari pada April 2026 berakhir 2-2.

Selisih hanya dua poin menjadikan duel Sabtu malam dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling menentukan dalam awal perjalanan Grup A. PSMS mengincar kemenangan untuk merebut posisi teratas, sedangkan Persikad datang dengan misi mempertahankan kesempurnaan.

Sumber: ILeague

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta. Ajang yang diinisiasi oleh Universitas Hasanuddin ini mengusung tema "Collaborative Innovation for Sustainable and Inclusive Future".

Kegiatan berfokus pada apresiasi terhadap pengembangan teknologi inovatif dengan dampak nyata bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Direktur Utama PGN, Arief K. Risdianto, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan ini membuktikan bahwa inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan selaras dengan keandalan operasional perusahaan.

"Bagi PGN, inovasi tidak berhenti pada pengembangan teknologi, tetapi harus dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata. Upaya dekarbonisasi yang kami jalankan menunjukkan bahwa aspek lingkungan dapat berjalan seiring dengan efisiensi operasional dan penciptaan nilai bisnis," ujar Arief.

Sebagai langkah konkret mendukung target emisi nasional, PGN saat ini tengah menggalakkan 37 inisiatif dekarbonisasi lintas entitas perusahaan. Hingga Juni 2026, rangkaian program ramah lingkungan tersebut sukses mencatatkan estimasi penurunan emisi hingga ±22 ribu ton CO₂ ekuivalen (CO₂e).

Dalam memperkuat perannya di sektor midstream dan downstream gas bumi, PGN terus mengoptimalkan jaringan pipa transmisi dan distribusi sepanjang lebih dari 33.000 kilometer, serta memperluas jangkauan layanan melalui teknologi Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG).

Penguatan konektivitas infrastruktur turut ditopang oleh optimalisasi Pipa Transmisi Cirebon–Semarang (Cisem), FSRU, hingga LNG Hub. Tidak hanya itu, PGN mulai merancang infrastruktur yang adaptif terhadap sumber energi masa depan.

Termasuk penyiapan injection point guna menyalurkan energi alternatif seperti Coal Bed Methane (CBM) dan biomethane, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Seluruh ekosistem operasional ini juga disokong oleh transformasi digital mutakhir, seperti penggunaan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk pemantauan jaringan secara real-time, demi menjamin keamanan, efisiensi, dan keandalan pasokan energi bagi ratusan ribu pelanggan dari sektor rumah tangga, komersial, industri, hingga pembangkit listrik.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Selasa, 29 September 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Adrianus Zega, S.T., M.Psi., dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD bersama jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sebelum mencapai persetujuan bersama, pembahasan P-APBD 2026 telah melalui sejumlah tahapan antara legislatif dan eksekutif.

Pada 23 September 2026, DPRD Kota Gunungsitoli bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli terlebih dahulu menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sehari kemudian, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyampaikan Ranperda Perubahan APBD beserta Nota Keuangan. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan tanggapan pemerintah daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut, agenda diawali dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Gunungsitoli mengenai hasil pembahasan rancangan perubahan anggaran.

Masing-masing fraksi kemudian menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD secara lisan. Ranperda P-APBD 2026 akhirnya disetujui bersama dan dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan antara Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Gunungsitoli juga menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah sebagai bagian dari rangkaian persetujuan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Arah belanja dalam pembahasan perubahan anggaran antara lain mencakup pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik serta sektor-sektor yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketua DPRD Kota GunungsitoliAdrianus Zega mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Adrianus.

Ia berharap hasil kesepakatan tersebut dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli.

Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjadi dasar perubahan pelaksanaan anggaran daerah.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Di bawah komando Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, gedung Puskesmas Helvetia resmi menjalani rehabilitasi total secara masif guna mendongkrak kenyamanan dan efektivitas layanan bagi ratusan warga setiap harinya.

Langkah jemput bola ini ditinjau langsung oleh Rico Waas saat mendatangi lokasi pembangunan di Jalan Kemuning, Kecamatan Medan Helvetia, Selasa (29/9/2026).

Dalam peninjauan tersebut, ia menyusuri setiap sudut bangunan dua lantai yang tengah ditata ulang, mulai dari ruang poli umum, laboratorium, lobi utama, ruang tunggu, hingga penyediaan fasilitas khusus seperti ruang ramah anak dan IGD 24 jam.

"Rehabnya rehab besar. Pembangunan ini kita tata ulang kembali supaya lebih nyaman dan ruangan-ruangannya itu lebih bisa dimanfaatkan dengan baik," tegas Rico Waas di sela-sela peninjauannya.

Rehabilitasi total ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya volume kunjungan harian yang mencapai angka 250 hingga 300 pasien. Selama ini, keterbatasan ruang kerap menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan medis.

Melalui perombakan tata letak interior, Pemko Medan memperluas ruang poli umum agar koordinasi antar-dokter yang bertugas, mencakup hingga delapan orang dokter, bisa berjalan lebih efektif dan leluasa.

Ruang laboratorium yang sebelumnya terbatas juga turut diperlebar agar mampu menampung lonjakan sampel dan pemeriksaan pasien harian.

Selain itu, perubahan signifikan tampak pada alur sirkulasi pasien. Jika sebelumnya ruang tunggu hanya memanfaatkan selasar yang sempit, kini Puskesmas Helvetia dirancang memiliki lobi representatif, tata klinik yang lebih higienis, penambahan ruang ramah anak, serta optimalisasi lahan parkir belakang untuk kendaraan roda empat.

Tidak hanya berfokus pada estetika dan kenyamanan ruang tunggu, peningkatan fasilitas ini juga menyasar aspek darurat medis. Rico Waas memastikan bahwa fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang tersedia di Puskesmas Helvetia dipersiapkan untuk beroperasi penuh selama 24 jam.

"Kita rapikan supaya wajah Puskesmas ini semakin enak dipandang. Masyarakat pun lebih nyaman juga," tambahnya.

Proyek rehabilitasi total ini ditargetkan rampung secara keseluruhan pada akhir tahun 2026, bersamaan dengan sejumlah proyek pembangunan fasilitas kesehatan lainnya di Kota Medan.

Sementara proses pengerjaan konstruksi berlangsung, pihak Pemko Medan memastikan pelayanan kesehatan bagi warga sekitar tidak terhenti.

Layanan medis harian untuk sementara waktu dialihkan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Dwikora di Jalan Setia Luhur serta Pustu Tanjung Gusta di Jalan Puskesmas.

Hal ini penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, serta memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berjalan lebih terpadu.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (29/9/2026).

Kunjungan yang diikuti 27 anggota DPD RI tersebut digelar dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta dihadiri jajaran Pemprovsu dan perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, Wagubsu apresiasi atas perhatian Komite IV DPD RI terhadap Sumut. Sebab, penyempurnaan UU SPPN sangat krusial mengingat tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks setelah lebih dari dua dekade regulasi tersebut berlaku.

"Pembangunan tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata, melainkan membutuhkan keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, serta keterhubungan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Surya juga memaparkan enam poin krusial yang diusulkan Pemprovsu dalam pembaruan UU SPPN. Pertama, memperjelas target kewenangan, lokasi program, dan pembiayaan untuk menjawab tantangan strategis daerah, seperti percepatan pembangunan Kepulauan Nias, penguatan konektivitas, hingga hilirisasi komoditas unggulan.

Kedua, mengintegrasikan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi swasta untuk menyiasati keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Ketiga, mengubah pola sektoral menjadi keterhubungan antara produksi, industri, infrastruktur, logistik, dan akses pasar.

Keempat, evaluasi pembangunan tidak lagi sebatas mengukur penyerapan anggaran, tetapi juga output, outcome, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kelima, menggunakan data yang terstandar, mutakhir, dan konsisten sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Keenam, menetapkan kriteria dan indikator perubahan rencana yang jelas agar perencanaan tetap responsif terhadap risiko bencana maupun dinamika ekonomi, tanpa mengabaikan disiplin perencanaan.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengapresiasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumut, khususnya di sektor infrastruktur.

Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah agar kepentingan wilayah dapat terakomodasi dalam RUU SPPN yang baru.

Nawardi menggarisbawahi salah satu persoalan utama yang dihadapi daerah, yakni penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahun terakhir serta belum harmonisnya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Sering kali RKP pusat dengan RKPD belum sinkron, begitu pula hubungan antara RPJPN/RPJMN dengan RPJPD/RPJMD. Hal ini yang kemudian memengaruhi penganggaran dan besaran TKD ke daerah. DPD RI hadir untuk memastikan aspirasi dan kepentingan daerah diperjuangkan di tingkat pusat," tegas Nawardi.

Ia menambahkan, Komite IV DPD RI berfokus menghimpun masukan terkait berbagai hambatan dalam penyelarasan program, penguatan perencanaan berbasis wilayah, integrasi data, hingga evaluasi efektivitas UU SPPN agar lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan Pemprovsu, Pemkot Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Langkat, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkaya masukan dalam penyusunan DIM RUU SPPN. (**)

Aksi sosial ini dilakukan salam rangka menyambut HUT Propam Polri ke-24 Tahun 2026, Selasa (29/9/2026).

Plt Kasi Propam Polres Tapsel, IPDA Afran Praja Siregar mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk sederhana kepedulian personel kepada masyarakat di wilayah hukumnya.

"Kami ingin momentum HUT Propam ini tidak hanya menjadi kegiatan internal, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Ipda Afran.

Menurutnya, personel Propam sengaja hadir langsung ke tengah masyarakat agar bantuan yang diberikan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan kebutuhan warga," lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan sosial diberikan kepada dua warga Desa Situmba, yakni Baginda Harahap (78), seorang petani, dan Saqinah Br. Hutasuhut (67), seorang ibu rumah tangga.

Bagi Baginda Harahap, kedatangan personel kepolisian menjadi perhatian tersendiri dan menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterimanya.

"Terima kasih banyak kepada Kapolres Tapsel dan juga Propam yang sudah datang kemari, bantuan ini sangat membantu saya," kata Baginda.

Terakhir, IPDA Afran mengatakan, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari semangat pengabdian yang ingin terus ditanamkan kepada personel.

"Selama ada kesempatan untuk membantu, sekecil apa pun itu, kami akan berupaya hadir dan memberikan manfaat," pungkasnya. (**)

Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemprovsu mempercepat realisasi pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan, program KMG MERDEKA merupakan bentuk keseriusan Pemprovsu dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PKB.

Selain itu, program tersebut diharapkan membantu ASN, pegawai BUMDdan Bank Sumut, serta pensiunan memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah.

"Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemprovsu dalam meningkatkan pendapatan daerahnya juga untuk memudahkan masyarakat yang dalam hal ini ASN, Pegawai BUMD Provsu dan Pensiunan untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraannya," terangnya.

Melalui program KMG MERDEKA, ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan dapat mengajukan kredit untuk membayar pajak kendaraannya. Fasilitas tersebut menyediakan plafon kredit hingga Rp9.900.000 dengan tenor maksimal 12 bulan dan bunga 0 Persen.

Menurut Sutan, fasilitas tersebut memberikan keuntungan karena peserta program tidak perlu menyediakan dana tunai sekaligus saat jatuh tempo pembayaran PKB. Pembayaran selanjutnya dilakukan melalui mekanisme angsuran sesuai tenor kredit yang dipilih.

"Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan," paparnya.

Sutan menjelaskan, mekanisme pembayaran angsuran juga terintegrasi dengan pembayaran gaji dan TPP melalui payroll Bank Sumut. Dengan demikian, ASN yang mengikuti program tersebut dapat melakukan pembayaran angsuran secara lebih teratur.

Meski demikian, peserta tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan kredit yang ditetapkan Bank Sumut. Salah satunya terkait kepemilikan kendaraan yang menjadi objek pembayaran pajak.

"Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga. Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya," bebernya.

KMG MERDEKA merupakan salah satu inovasi Bapenda Sumut dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah dari sektor PKB.

Sebelumnya, Bapenda Sumut juga menghadirkan sejumlah program untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Diantaranya program Undian Berhadiah Gebyar Pajak yang masih berlangsung, program DISKON 57 persen untuk Denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan (GAS-KEN). Selain itu, terdapat Program Samsat Berkah Malam yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar PKB pada malam hari melalui layanan Bus Samsat Malam.

Berbagai program tersebut dihadirkan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan Sumatera Utara. (**)

Rudi mengatakan, banjir di Langkat tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan dan luapan sungai. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan serta sejumlah tanggul yang tidak mampu menahan debit air juga menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.

Sejumlah kawasan di Langkat kembali dilanda banjir pada awal September 2026, antara lain Batang Serangan, Padang Tualang, Tanjung Pura, Hinai, Sei Lepan dan Besitang. Pada, Senin (14/9/2026), banjir kembali melanda Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, yang berdampak terhadap puluhan kepala keluarga.

Menurut Rudi, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pendangkalan Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan. Mereka meminta dilakukan pengerukan atau normalisasi agar kapasitas tampung sungai meningkat dan risiko luapan air dapat dikurangi.

Selain normalisasi sungai, masyarakat meminta pemerintah memperbaiki dan memperkuat benteng atau tanggul secara permanen. Infrastruktur pengendali banjir tersebut dinilai harus mampu menahan tekanan air ketika debit sungai meningkat dan melebihi kapasitas normal.

Rudi menyebutkan, aspirasi itu disampaikan masyarakat di sejumlah wilayah saat kegiatan reses. Karena itu, ia meminta Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat untuk menyusun penanganan banjir secara terpadu.

"Yang dibutuhkan masyarakat adalah penanganan permanen. Sungai yang dangkal perlu dikeruk dan tanggul yang rawan jebol harus diperkuat agar mampu menghadapi debit air yang tinggi," ujar Rudi melalui sambunagn telepon dari Kota Binjai, Selasa (29/9/2026).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menegaskan, penanganan banjir tidak boleh berhenti pada perbaikan tanggul setelah mengalami kerusakan. Normalisasi sungai, penguatan tanggul dan pemetaan titik rawan banjir perlu dilakukan secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

"Jangan menunggu tanggul jebol dan masyarakat kembali menjadi korban. Penanganannya harus dilakukan dari hulu sampai hilir dan direncanakan secara berkelanjutan," tandas Wakil rakyat dari Dapil Sumut XII meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini. (**)

Kepastian tersebut terlihat saat Rico Waas turun langsung meninjau progres pembangunan drainase di Jalan Pasar 1, berbatasan dengan Komplek Bumi Asri, Selasa (29/9/2026). Peninjauan ini disambut penuh rasa syukur oleh ribuan warga yang selama ini hidup dalam kecemasan setiap kali musim penghujan tiba.

"Sudah beberapa kali ganti wali kota, baru di tangan Pak Rico Waas eksekusinya benar-benar nyata," ungkap Herman Syah, pengurus Komplek Bumi Asri, mewakili jeritan hati sekitar 1.800 Kepala Keluarga (KK) di kawasan tersebut.

Persoalan banjir menahun di kawasan ini diakibatkan oleh kapasitas saluran air yang tidak memadai, diperparah dengan maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan perumahan sejak masa pandemi COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Pemko Medan mengerahkan solusi infrastruktur berskala besar.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas SDABMBK Kota Medan, Hardy Sibarani, menjelaskan bahwa proyek ini membentang sepanjang 672 meter dengan menggunakan beton pracetak U-Ditch berukuran masif, yakni 160 x 160 sentimeter. Saluran raksasa ini dirancang untuk mendistribusikan debit air secara maksimal langsung menuju muara akhir di Sei Badera.

Wali Kota Rico Waas menegaskan, pembangunan ini tidak hanya fokus pada konstruksi fisik semata, melainkan juga mengedepankan kolaborasi erat dengan masyarakat. Berkat pendekatan persuasif pemerintah, warga yang bangunannya sempat berdiri di atas jalur drainase sepakat untuk melakukan penertiban secara mandiri demi kelancaran aliran air.

"Pembangunan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung. Harapannya, langkah ini bisa mereduksi banjir secara signifikan di Komplek Bumi Asri serta Lingkungan 1 dan Lingkungan 7 Kelurahan Cinta Damai," tegas Rico.

Dengan sisa pengerjaan yang tengah dikebut, termasuk koordinasi percepatan pembebasan lahan di sekitar jalur pemukiman dan bantaran rel, Pemko Medan menargetkan proyek strategis ini rampung pada akhir tahun 2026.

Retno, salah seorang warga setempat, mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam mengurai benang kusut masalah banjir yang telah lama mendera lingkungan mereka.

"Pengerjaan drainase ini bagus untuk mengurangi banjir agar tidak parah lagi. Kami sangat bersyukur Pemko Medan turun tangan langsung," ujarnya.

Melalui eksekusi infrastruktur yang terukur dan kolaboratif ini, Pemko Medan optimis dapat mengeliminasi rasa waswas warga sekaligus menghadirkan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, dan bebas genangan.

Kedua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial NM (48), warga Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga; serta AKS (27), warga Desa Untemungkur, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kapolres Tapteng melalui Kasat Resnarkoba, AKP Johannes Munthe mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penindakan ini berawal dari aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas transaksi narkotika di wilayah tersebut.

"Pengungkapan ini berkat laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam oleh Tim Opsnal di bawah pimpinan Ipda Kasmin Nadeak," ujar AKP Johannes Munthe.

Petugas bergerak cepat menyergap kedua tersangka saat berada di dalam sebuah kamar kafe di Lingkungan VI, Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat.

Dalam penggeledahan awal di lokasi penggerebekan, petugas menemukan dua paket sabu serta satu unit ponsel merek Vivo warna white metallic pada tersangka NM. Sementara dari tersangka AKS, polisi menyita satu unit ponsel merek Vivo warna hijau metallik.

Tim selanjutnya melakukan pengembangan dengan menggeledah kediaman tersangka NM. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan satu paket sabu yang disembunyikan di dalam dompet cokelat kecil, tiga potongan plastik klip bening, serta dua unit timbangan digital di atas meja kamar.

Dari keseluruhan rangkaian pengungkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa tiga paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan mencapai 12,50 gram, tiga potongan plastik klip bening, dua unit timbangan digital masing-masing berwarna silver dan hitam, dua unit telepon genggam merek Vivo warna putih metallic dan hijau metallic, serta satu buah dompet kecil berwarna cokelat.

Saat ini, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani pemeriksaan mendalam dan proses hukum lebih lanjut sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Melansir berbagai sumber, Selasa (29/9/2026), Feby Febiola melewati masa krusial lima tahun dan resmi menyandang status sebagai cancer survivor.

"Aku udah lewat lima tahun, dan udah masuk kategori survivor," kata Feby Febiola.

Pengalaman berjuang menghadapi penyakit berat turut memperluas kepedulian Feby Febiola terhadap pentingnya pencegahan medis.

Baginya, kesadaran untuk merawat tubuh dan memperhatikan sinyal kesehatan sejak dini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya mereka yang pernah divonis sakit.

"Bukan cuma survivor kanker, bukan cuma orang yang menderita kanker. Kita semua harus aware sih," tegasnya.

Pencapaian ini menjadi titik balik penting bagi Feby Febiola. Ia mengungkapkan dirinya kini tidak lagi dibebani oleh batasan atau anjuran konsultasi medis khusus ketika hendak menjalani rutinitas harian.

Melewati fase pemulihan panjang tersebut membuat Feby Febiola merasa sangat bersyukur.

"Puji Tuhan, Feby Febiola sehat," tuturnya.

Ia memastikan keadaan fisiknya saat ini berada dalam kondisi yang sangat bugar untuk kembali beraktivitas secara normal tanpa rasa waswas.

Meskipun telah melewati masa lima tahun dan dinyatakan masuk kategori penyintas, Feby Febiola menegaskan tetap memegang teguh disiplin medis.

"Saya rajin kontrol dan sampai hari ini hasilnya bagus," ucapnya.

Tidak hanya disiplin dalam menjalani kontrol berkala ke dokter, aktris yang kini menetap di Bali itu juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap rutinitas hariannya.

"Saya memang berubah pola hidup menjadi lebih sehat, secara keseluruhan," pungkas Feby Febiola.

Kegiatan pengiriman jagung pipil tersebut dilaksanakan pada Kamis (24/9/2026) mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gudang Bulog Cabang Padanglawas, Desa Huta Lombang, Kecamatan Lubukbarumun.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Padanglawas mengirimkan jagung pipil dengan jumlah sekitar 6.450 kilogram atau 6,45 ton. Jagung yang dikirim memiliki kadar air rata-rata sekitar 13 persen, sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk proses penerimaan oleh pihak Bulog.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan, jagung pipil tersebut selanjutnya diterima oleh Perum Bulog Cabang Padanglawas untuk kemudian dilakukan proses pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polres Padanglawas terhadap program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya melalui penguatan produksi dan penyerapan komoditas pertanian.

Kabag SDM Polres Padang Lawas Kompol Charles Panjaitanmenyampaikan bahwa kegiatan pengiriman jagung tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Padanglawas.

"Dengan adanya penyerapan hasil pertanian melalui Bulog, diharapkan produksi jagung dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung ketersediaan pangan secara berkelanjutan," ujar Charles kepada awak media Selasa (29/0) siang.

Selama kegiatan berlangsung, proses pengiriman dan penerimaan jagung pipil berjalan aman, tertib, baik dan lancar.

Melansir berbagai sumber, Selasa (29/9/2026), Dian Sastro adalah salah satu pemeran dalam film yang ditetapkan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) sebagai perwakilan di Oscars itu.

Kabar tersebut dibagikan oleh Greenlight Pictures lewat akun Instagram resminya.

"The Fox King (Semusim Lara) telah dipilih sebagai penyertaan rasmi Malaysia untuk kategori Best International Foreign Film di Academy Awards yang ke-99, Oscars 2027," bunyi pengumuman Greenlight.

Kabar gembira ini juga dibagikan oleh Dian Sastro yang menjadi salah satu pemain di dalam The Fox King.

Film yang diproduksi oleh Greenlight Pictures (Malaysia) dan KawanKawan Media (Indonesia) ini sebelumnya telah mencatatkan pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival (TIFF) ke-50.

Pun, dilanjutkan dengan pemutaran perdana Asia di Busan International Film Festival ke-30.

Sebagai informasi, The Fox King adalah sebuah drama coming-of-age yang mengikuti perjalanan dua saudara kembar, Ali dan Amir, yang berjuang mempertahankan ikatan mereka setelah ayah mereka meninggalkan rumah.

Kehadiran seorang guru baru, Lara (Dian Sastro), membawa dinamika baru yang mengguncang kehidupan keduanya.

Selain Dian Sastro, The Fox King juga dibintangi aktor muda Malaysia, Idan Aedan dan Muhammad Hadi Putra, serta aktor senior Malaysia, Amerul Affendi dan Chew Kin Wah.

The Fox King saat ini sedang tayang di bioskop-bioskop di Malaysia.

Sementara itu, Indonesia mengirim Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java sebagai perwakilan untuk Oscars 2027.

Melansir berbagai sumber, Selasa (29/9/2026), Anji belakangan ini memang jarang tampil di berbagai panggung hiburan.

"Bukan enggak nyanyi, tapi mengurangi nyanyi, tapi banyak bekerja gitu," kata Anji.

Ternyata, Anji kini didapuk menjadi duta PB ORADO (Olahraga Domino Nasional) yang baru saja mencatatkan rekor MURI lewat turnamen serentak di 101 kota se-Indonesia dengan puluhan ribu peserta.

"Banyak mengerjakan hal lain: bisnis, dan juga salah satunya ya udah, ORADO ini," tambah Anji.

Anji mengaku cukup serius dalam mengelola cabang olahraga asah otak ini. Ia bangga karena federasi tersebut telah resmi diakui KONI Pusat dan diproyeksikan tampil di PON mendatang.

"ORADO ini adalah sebuah olahraga cabang olahraga baru yang baru 5 bulan aja udah langsung diakui oleh KONI Pusat. Semua pengurusnya udah diresmikan dan juga akan masuk di eksibisi PON 2028," jelasnya.

Yang jelas, meski porsi manggungnya berkurang demi urusan organisasi dan bisnis, Anji menepis anggapan bahwa dirinya bakal vakum dari panggung musik.

"Enggaklah, kalau vakum di dunia entertain enggak mungkin karena itu yang membesarkan saya," tegasnya.

"Saya banyak berutang budi sama dunia entertainment, jadi enggak akan vakum, cuma mengurangi," tambah Anji.

Ke depan, Anji memilih lebih selektif dalam mengambil tawaran bernyanyi dan lebih banyak mengisi panggung-panggung privat di sela kesibukan barunya.

"Yang jelas, tetap nyanyi di mana-mana, tapi lebih banyak acara gathering, acara wedding, terus acara-acara private gitu," pungkas Anji.

Penyaluran air bersih yang menggunakan truk Damkar milik Kodim ditujukan kepada masyarakat yang saat ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan hidup sehari hari.

Dandim 0212/Tapsel Letkol Inf Dedi Harnoto saat dikonfirmasi melalui Tim Media Center mengatakan, bahwa bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian TNI khususnya Kodim 0212/Tapsel terhadap masyarakat, terutama warga yang tengah menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian. Melalui bantuan ini, kami berharap dapat meringankan beban warga Kelurahan Sihitang yang terdampak kekurangan air bersih. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama peduli dan membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, jajaran Kodim 0212/Tapsel akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun unsur terkait untuk memantau kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah binaan.

"Kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya dalam situasi tertentu, tetapi juga ketika warga membutuhkan bantuan. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari," pungkas orang nomor satu di Kodim Tapsel itu.

Bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran aparat kewilayahan dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan air bersih.

Selain dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, Kabupaten Bengkalis, di provinsi riau, juga dikenal sosok perusahaan migas yang menjadi penopang sumber daya hasil bumi di Kecamatan Mandau melalui ratusan sumur minyak.

Namun di luar itu, Bengkalis juga dikenal dengan usaha batiknya yang dikenal dengan Batik Mandau yang merupakan salah satu usaha kerajinan ekonomi kreatif yang bisa mendatangkan cuan bagi para pengrajin.

Selain bermotif melayu, batik mandau memiliki motif yang unik berbentuk pompa angguk sesuai dengan ikon daerahnya salah satu penghasil minyak.

Seperti di salah satu rumah kerajinan batik mandau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Setiap harinya sekelompok pengrajin memproduksi kerajinan batik dengan beraneka ragam motif khas melayu.

Diantaranya, motif pucuk rebung, bermasa, bunga melati, daun sirih dan nanas. Tak kalah menarik, batik mandau juga memiliki motif yang unik yaitu berbentuk gambar pompa minyak atau yang lazim disebut pompa angguk.

Untuk proses pembuatan batik mandau diawali dengan membuat pola gambar pipa angguk di atas kain putih. setelah polanya terbentuk, selanjutnya proses mencanting menggunakan cairan lilin panas.

Kemudian dilanjutkan dengan memberi pewarnaan kain batik sesuai dengan selera yang diinginkan. untuk proses terakhir penguncian warna hingga sampai dengan pencucian warna batik untuk pelorotan warna.

Menurut seorang pengrajin batik, Aslinda, Selasa (29/9/2026), awalnya memulai usaha batik ini berkat adanya bimbingan dan pelatihan yang dibuat PT Pertamina Hulu Rokan, sehingga dia bisa mempunyai modal untuk memulai usahanya hingga maju dan terus berkembang seperti sekarang ini.

Kini dalam satu hari sekelompok pengrajin ini bisa menyelesaikan pencantingan sebanyak 10 helai kain batik beragam motif. untuk harga satu helai kain batik dibandrol seharga Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per helainya, tergantung dengan motifnya.

Kini batik mandau yang sudah menjadi usaha kerajinan ekonomi kreatif dipasarkan di gallery brand Mandau, bengkalis.

Selain batik, bermacam-macam produk kerajinan lokal dan bermacam ragam produk makanan umkm khas riau juga bisa didapatkan di galeri ini.

Dari bantuan PT Pertamina Hulu Rokan Batik Khas kota minyak bermotif pipa angguk ini sudah di kenal masyarakat luas dari luar daerah hingga ke mancanegara.

Menurut Ihwan, integrasi data kependudukan dengan berbagai lembaga memang penting untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, data tersebut tidak seharusnya digunakan secara mentah tanpa dilakukan verifikasi terhadap kondisi riil masyarakat.

"Karena sekarang semua sudah terkoneksi, termasuk KTP. Tetapi ketika ada masyarakat yang keberatan karena tiba-tiba masuk desil tertentu, perlu dilihat lagi kondisi sebenarnya. Jangan data yang ada langsung dianggap menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang," kata Ihwan kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (29/9/2026).

Ia mencontohkan, seseorang bisa saja tercatat pernah mengambil kredit mobil atau sepeda motor. Rekam transaksi tersebut kemudian terbaca dalam sistem sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.

Padahal, lanjut Ihwan, kepemilikan atau kredit kendaraan tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong mampu.

"Bisa saja KTP-nya pernah digunakan untuk kredit mobil atau cicilan sepeda motor. Tetapi apakah itu benar-benar menggambarkan kondisi ekonominya? Ini yang perlu dilihat dan diverifikasi," imbuhnya.

Tak hanya itu, Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti kemungkinan kesalahan kategorisasi dalam pendataan. Misalnya, orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi anaknya bekerja di perusahaan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut dapat membuat sistem membaca keluarga sebagai kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, meskipun kenyataannya belum tentu demikian.

Begitu juga dengan masyarakat yang tercatat memiliki simpanan di bank. Saldo tabungan tidak serta-merta dapat dijadikan satu-satunya ukuran tingkat kesejahteraan. Bisa saja uang tersebut merupakan tabungan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, modal usaha atau kebutuhan mendesak lainnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah melibatkan aparat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data yang dinilai tidak sesuai. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh penetapan desil juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan dan memperbaiki data.

"Kalau ada kasus seperti ini, survei lagi. Jangan hanya mengambil data dari koneksi berbagai sistem, lalu dianggap sudah final. Pemerintah harus turun melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya," tegasnya.

Lebih lanjut Ihwan mengatakan, persoalan pemutakhiran data juga perlu mendapat perhatian serius karena penetapan desil berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah, termasuk dukungan pendidikan.

Ia mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat terus berubah. Sementara itu, apabila data tidak diperbarui dalam waktu lama, perubahan kondisi keluarga tidak akan tercermin dalam sistem.

"Ekonomi masyarakat berubah. Ada yang sebelumnya mampu kemudian jatuh ekonominya, ada yang sebaliknya. Karena itu data harus diperbarui secara berkala. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat hanya karena data lama," katanya.

Ihwan menambahkan, pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang transparan sehingga masyarakat mengetahui dasar penetapan desil sekaligus mekanisme untuk melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan.

"Sebagian masyarakat membutuhkan transparansi. Bongkar semua datanya, jelaskan kriterianya dan berikan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki kalau memang ada kesalahan," pungkasnya. (**)

Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan pengembang dalam menghadirkan hunian yang layak serta terjangkau.

Hal itu disampaikan Gubsu saat menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (29/9/2026).

Menurut Bobby, pelaksanaan program pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

"Program pemerintah harus bisa sampai ke masyarakat. Di sini diperlukan jembatan, para developer menjadi bagian penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat," ujarnya.

Bobby menegaskan Pemprovsu terbuka memberikan dukungan sesuai kewenangan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan sektor perumahan. Dukungan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan berbagai program pemerintah, termasuk ketersediaan pangan dan pengembangan kawasan permukiman.

"Kita sepakat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang bisa kami support dari pemerintah daerah, kami siap bantu," tandasnya.

Selain dukungan terhadap pengembangan kawasan, Bobby juga menyoroti pentingnya ketersediaan material pembangunan agar kebutuhan para pengembang dapat terpenuhi.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, Apersi, dan asosiasi pengembang lainnya diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan perumahan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubsu juga meminta para pengembang memanfaatkan program pemasangan sambungan air bersih secara gratis melalui PDAM. Program tersebut diharapkan dapat mendukung perumahan subsidi agar memiliki akses air bersih sekaligus memperkuat penyediaan infrastruktur dasar perumahan.

Diakhir pertemuan, Gubsu berharap sinergi antara Pemprovsu, pemerintah kabupaten/kota, Apersi, dan para pengembang terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, berbagai kendala dalam pembangunan perumahan diharapkan dapat segera dicarikan solusi.

"Pemerintah daerah siap mendukung usaha para developer sepanjang sesuai dengan program dan ketentuan yang ada. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Dedi Indra Setiawan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam aspek perizinan dan pembangunan perumahan.

Menurut Dedi, pengembang memiliki tanggung jawab memastikan rumah yang telah dibangun dapat diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan. Tantangan tersebut semakin besar di tengah kenaikan harga berbagai material bangunan.

"Setelah dibangun, rumah kami serahkan kepada masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai pengembang, termasuk untuk perumahan subsidi. Harga rumah relatif tetap, sementara harga material terus meningkat. Namun, kami tetap berkomitmen membangun dan menjalankan tanggung jawab kami," papar Dedi yang didampingi Ketua DPD Apersi Sumut Yulius beserta jajaran.

Ia menilai dukungan pemerintah daerah diperlukan agar pembangunan perumahan, termasuk di wilayah Deliserdang dan daerah lainnya di Sumatera Utara, dapat berjalan secara berkelanjutan. (**)

Hal ini disampaikan Irham Buana merespon reaksi masyarakat pada kesemrawutan Desil penerima bantuan manfaat dari pemerintah, serta temuan dirinya di lapangan secara faktual berdasarkan aduan masyarakat baik melalui reses ataupun sosper yang merupakan program legislatif secara rutin dilaksanakan

Politisi Partai Golkar itu juga mengungkapkan, banyak persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat saat ini sangat berbeda dengan kenyataannya.

Menurutnya, masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, tetapi saat ini kerap tidak mendapatkan dikarenakan beberapa faktor yang menurutnya krusial.

"Masyarakat yang sesungguhnya menerima manfaat pada Desil satu dan dua, saat ini kerap berada pada posisi Desil 5,6 dan seterusnya. Jadi, mereka yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima manfaat karena kesemrawutan data ini, tentunya ini disebabkan oleh beberapa persoalan," terangnya kepada wartawan di Medan, Selasa (29/9/2026).

Mantan Ketua KPU Sumut itu menjelaskan, pemutakhiran data kependudukan itu dilakukan oleh Badan Sensus Nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk pemerintah provinsi.

Ia mengtakan, tujuannya agar kemudian didapatkan validasi data yang akurat berkaitan dengan perkembangan ekonomi, sosial, pendidikan masyarakat.

"Inilah yang harus ditindaklanjuti terkait kesemrawutan terkait desil agar bisa teratasi, karena mereka tidak menerima bantuan sosial maupun ekonomi secara maksimal. Sementara, mereka yang sangat membutuhkan itu, jadi menurut kami perlu ada format yang lebih jelas lagi berkaitan dengan sistem desil ini agar tepat sasaran dan pemanfaatannya bisa dirasakan masyarakat secara optimal," tegas Irham.

Menurutnya, dengan dilakukan sistem data yang terintegrasi, nantinya didapatkan status secara terperinci pada tingkatan apa masyarakat itu berada, sebab kata dia, saat ini masyarakat dikelompokkan pada desil.

"Saat ini, kartu identitas terintegrasi berada pada Kemendagri, khususnya Dinas Kependudukan Pencatatan sipil yang terintegrasi kepada berbagai lembaga, mulai dari kementerian pendidikan, sosial, agama, desa, UMKM Koperasi, hingga perbankan," tuturnya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa masyarakat juga harus cermat dan peka terhadap persoalan yang ada. Pasalnya, ia menilai masyarakat hingga saat ini kerap lalai dalam menjaga dan memperbaharui identitas pribadi.

"Masyarakat tidak boleh lagi lalai untuk memperbaharui identitasnya, bahkan jangan sampai namanya tercantum dalam data penerima pinjaman online, baik itu di bank, apalagi cicilan kendaraan. Terkadang, data pribadi seorang masyarakat, kerap digunakan oleh kerabat untuk mengajukan cicilan kendaraan juga menjadi faktor terhambatnya masuk ke dalam kategori desil 1 dan 2," papar Irham.

Untuk itu, ia turut mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam memperbaharui dan menjaga data pribadi ke depan, guna memastikan hak dan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar menerima bantuan dapat terakomodir secara optimal.

"Jadi hal-hal sepertti itu tidak boleh diabaikan oleh masyarakat. Kita tidak bisa terus menyalahkan pemerintah. Tetapi masyarakat juga harus bisa mencermati persoalan yang ada. Sebab, hal-hal kecil yang berkaitan dengan pinjaman maupun cicilan kerap menjadi persoalan serius yang menghambat direalisasikannya bantuan penerima manfaat terhadap masyarakat," tandasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa sistem data yang terintegrasi menjadi kunci utama dalam terlaksananya bantuan penerima manfaat secara tepat sasaran.

"Pasalnya, hal itu akan menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk hadir di tengah denyut nadi masyarakat," pungkas Irham. (**)