Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT menegaskan kebijakan pemotongan TKD tidak boleh disikapi secara biasa-biasa saja. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) bersama seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah strategis, terukur, dan kolektif agar pembangunan daerah tidak mengalami perlambatan.

Menurut Abdul Rahim, terdapat dua langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk menyikapi kebijakan pemotongan TKD Sumatera Utara mendekati angka 1,5 Triliun.

"Pertama Gubsu, pimpinan DPRD Sumut bersama 30 Anggota DPR-RI harus bersatu memperjuangkan TKD," imbuhnya kepada wartawan di Medan, Kamis (22/10/2026).

Abdul Rahim menegaskan, memperjuangkan anggaran pembangunan Sumatera Utara bukan hanya menjadi tanggung jawab Gubernur Sumatera Utara, tetapi juga tanggung jawab politik dan moral Pimpinan DPRD Sumut serta seluruh 30 Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara.

"Jangan biarkan Gubernur Sumatera Utara berjuang sendirian melobi Pemerintah Pusat. Pimpinan DPRD Sumut dan 30 Anggota DPR RI asal Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumut. Kita harus memiliki satu suara, satu sikap, dan satu perjuangan agar TKD Sumut tidak dipotong, bahkan jika memungkinkan justru ditambah," tegas Abdul Rahim.

Menurutnya, perjuangan tersebut harus dilakukan melalui komunikasi politik yang kuat dan langkah nyata. Jika diperlukan, Gubernur Sumut bersama Pimpinan DPRD Sumut dan perwakilan 30 Anggota DPR RI dapat mendatangi langsung Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menyampaikan argumentasi fiskal, kebutuhan pembangunan, serta dampak pemotongan TKD terhadap masyarakat Sumatera Utara.

"Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis dengan 33 kabupaten/kota, jumlah penduduk yang besar, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih sangat tinggi. Karena itu, kebijakan fiskal nasional harus mempertimbangkan kondisi objektif dan kebutuhan pembangunan daerah. Jangan sampai efisiensi anggaran di tingkat pusat justru menghambat pembangunan dan pelayanan kepada rakyat di daerah," tandasnya.

Abdul Rahim juga mendorong agar seluruh Anggota DPR RI asal Sumatera Utara, tanpa memandang perbedaan partai politik, membangun komunikasi lintas fraksi dan menggunakan fungsi anggaran serta pengawasan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

"Dalam memperjuangkan pembangunan Sumatera Utara, kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan partai dan kelompok. Tiga puluh Anggota DPR RI harus menjadi kekuatan politik bersama untuk memperjuangkan anggaran pembangunan Sumatera Utara," tambahnya.

Kedua, Pemprovsu harus melakukan terobosan besar untuk meningkatkan PAD. Selain memperjuangkan TKD, Abdul Rahim menilai Pemprovsu tidak boleh terus-menerus bergantung pada transfer Pemerintah Pusat.

Pemprovsu harus memiliki keberanian melakukan reformasi fiskal daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, berkelanjutan, dan tanpa menambah beban masyarakat kecil.

Menurutnya, terdapat sejumlah langkah konkret yang perlu diprioritaskan, yaitu Optimalisasi pajak daerah, khususnya PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, serta sumber penerimaan lainnya melalui peningkatan kepatuhan, digitalisasi, dan pencegahan kebocoran.

Kemudian Optimalisasi aset Pemprovsu termasuk tanah, bangunan, dan aset produktif lainnya yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Selain itu, Reformasi dan peningkatan kinerja BUMD, seperti Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, dan PT Perkebunan Sumatera Utara agar semakin profesional, sehat, menguntungkan, dan meningkatkan kontribusi dividen.

Digitalisasi sistem pendapatan daerah, dengan memperkuat transparansi, pengawasan, integrasi data, serta menutup potensi kebocoran penerimaan.

Kemudian pengembangan sumber-sumber PAD baru, melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah, investasi, kerja sama pemanfaatan aset, dan penguatan aktivitas ekonomi produktif sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Pemotongan TKD harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan lompatan besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Kita memiliki potensi ekonomi yang besar, sumber daya alam, BUMD, dan aset daerah yang bernilai puluhan triliun rupiah. Semua potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.

Abdul Rahim juga meminta Gubernur Sumut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun peta jalan peningkatan PAD yang memiliki target tahunan, indikator kinerja, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi yang jelas.

"Jangan menjadikan pemotongan TKD sebagai alasan berhentinya pembangunan. Pemerintah daerah harus lebih kreatif menggali pendapatan, lebih disiplin mengelola belanja, dan lebih berani melakukan reformasi pengelolaan aset serta BUMD. Namun, peningkatan PAD jangan sampai dilakukan dengan membebani rakyat kecil," tegasnya.

Pembangunan Sumut Tidak Boleh Dikorbankan

Diakhir pernyataannya, Abdul Rahim mengingatkan bahwa anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan instrumen penting untuk menghadirkan jalan yang layak, sekolah yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Yang kita perjuangkan bukan sekadar besarnya angka TKD atau PAD, tetapi masa depan pembangunan Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perjuangan mempertahankan TKD dan meningkatkan PAD harus berjalan secara bersamaan," terangnya.

"Pemerintah Pusat harus mendengar aspirasi daerah. Gubernur, DPRD Sumut, dan 30 Anggota DPR RI harus bersatu memperjuangkan anggaran pembangunan. Pada saat yang sama, Pemprovsu harus bekerja lebih keras meningkatkan PAD. Jangan sampai rakyat Sumatera Utara menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pemotongan anggaran," pungkas Abdul Rahim Siregar," pungkasnya. (**)

Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Nisel, Telukdalam, Kamis (22/10/2026).

Pertemuan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S Sarumaha ini berfokus pada pengoptimalan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam arahannya, Amsarno mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan platform Sumut Net Corporation dalam melakukan penyetoran PAD, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi sampah, hingga retribusi parkir. Cari Peta Wilayah

Selain kepada masyarakat, ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Nias Selatan agar mewajibkan penggunaan aplikasi tersebut untuk pengelolaan pembayaran PAD di instansi masing-masing.

"Agar hambatan teknis, seperti kondisi jaringan internet yang belum stabil, tidak dijadikan alasan untuk menunda implementasi transaksi digital," ujar Amasarno.

Pertemuan TP2DD tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Nisel Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Seksama Sarumaha, jajaran Kepala OPD, Manager PT Bank Sumut Cabang Telukdalam Paskah Damai Sejahtera Daeli.

Kepala UPTD Samsat Kabupaten Nias Selatan Dedy Irvan Chaniago, perwakilan pejabat dan staf BPKPD, serta para Bendahara Penerima OPD yang telah terdaftar pada aplikasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Laporan tersebut sebelumnya ditangani Bidang Intelijen Kejari Medan melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan bukti (pulbaket), sebelum diteruskan kepada Bidang Pidsus untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, melalui Kepala Subseksi II Intelijen, Reza Surya Mahardika, membenarkan perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan anggaran hibah tersebut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Intelijen Kejari Medan telah mengumpulkan bahan keterangan dan bukti," kata Reza di Medan, Kamis (22/10/2026).

Reza menjelaskan, setelah proses pengumpulan bahan keterangan dilakukan, laporan tersebut diteruskan kepada Bidang Pidsus Kejari Medan yang memiliki kewenangan menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penelitian dan penelaahan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Saat ini laporan tersebut sedang ditelaah," ujarnya.

Ia menegaskan, proses lebih lanjut sepenuhnya menjadi kewenangan Bidang Pidsus, termasuk dalam menilai hasil pengumpulan bahan keterangan yang sebelumnya dilakukan tim Intelijen.

"Untuk proses selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bidang Pidsus untuk melakukan penelitian dan penelaahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," katanya.

Reza mengungkapkan, laporan dugaan korupsi anggaran hibah KORMI Kota Medan tersebut pertama kali disampaikan melalui pengaduan masyarakat (dumas) pada 15 Juni 2026.

Pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti oleh tim Intelijen Kejari Medan sebelum diteruskan kepada bidang yang menangani perkara tindak pidana khusus.

Penanganan laporan tersebut masih berada pada tahap penelaahan sehingga belum dapat disimpulkan adanya tindak pidana korupsi maupun keterlibatan pihak tertentu.

Reza menyatakan pihaknya akan menyampaikan perkembangan penanganan laporan tersebut kepada publik sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

"Saat ini teman-teman di Bidang Pidsus sedang bekerja sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Perkembangan proses penanganan laporan tersebut nantinya akan disampaikan secara transparan," kata Reza.

Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan pemukiman padat Jalan Multatuli, Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

Polisi harus menyusuri lorong-lorong sempit untuk mengejar para pelaku yang melarikan diri saat petugas datang.

Sejumlah pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke sungai demi menghindari sergapan polisi.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (21/10/2026), mengatakan dari lokasi, petugas meringkus seorang pria yang diduga sebagai pengguna narkoba serta menyita sejumlah alat isap.

Penggerebekan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai pos siskamling yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba.

Saat menyisir lokasi, polisi menemukan satu paket sabu dan tujuh paket ganja kering siap edar.

Polisi kini memburu pemilik barang bukti narkoba tersebut, yang identitasnya disebut telah diketahui petugas.

Rafli juga mengungkapkan, petugas juga menemukan sebuah rumah di kawasan tersebut yang diduga digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkoba.

Pemilik rumah diduga menyediakan alat isap bagi orang-orang yang ingin menggunakan narkoba di lokasi tersebut.

Petugas juga terus memburu para pengedar yang diduga memanfaatkan pos siskamling sebagai tempat transaksi narkoba.

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani saat bertemu dengan pimpinan Pemuda Masjid Dunia (World Mosque Youth) yang membahas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta penguatan peran masjid dalam membangun masyarakat yang produktif dan berdaya.

Hadir pada pertemuan tersebut, Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk H Said Aldi Al Idrus SE MM, Sekretaris Jenderal Bustomi Mukhtar, Bendahara Umum Ali Kamal Smith, Wakil Presiden Sedek Bahta, Adam Irham, Diesti, Marlini dan jajaran pengurus lainnya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan, keadilan dan hak menentukan masa depan mereka.

Semangat solidaritas ini digaungkan melalui seruan "FREE, FREE PALESTINE!" sebagai pesan moral bagi masyarakat internasional untuk terus memperjuangkan perdamaian yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.

Selain isu Palestina, Ahmad Muzani juga memberikan arahan agar Pemuda Masjid Dunia mengoptimalkan fungsi masjid, bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan gagasan produktif, dan penggerak ekonomi umat.

Ahmad Muzani juga mengimbau, para khatib Jumat diharapkan memaksimalkan khutbah sebagai sarana edukasi dan pembinaan masyarakat, sehingga pesan-pesan keagamaan mampu melahirkan kemaslahatan nyata, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan kepedulian sosial, serta memberikan manfaat bagi Indonesia dan umat Islam secara luas.

Menyikapi arahan Ketua MPR-RI, Pemuda Masjid Dunia menyambut baik hal tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat peran generasi muda Islam dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai keimanan, persaudaraan, dan kemanusiaan.

Presiden Pemuda MasjidSaid Aldi menekankan, Palestina bukan hanya persoalan politik, tetapi juga panggilan kemanusiaan yang membutuhkan solidaritas global dan diplomasi yang konsisten.

"Perdamaian sejati tidak cukup hanya dengan menghentikan peperangan, tetapi harus menghadirkan keadilan, melindungi rakyat sipil, dan menjamin hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka dan bermartabat," tegas Said Aldi.

Selain itu, lanjut Said Aldi, pertemuan ini diharapkan menjadi momentum mempererat sinergi antara pemangku kepentingan nasional dan gerakan pemuda masjid dalam memperjuangkan perdamaian dunia, memberdayakan umat, serta memperkuat kontribusi masjid bagi kemajuan bangsa.

"FREE, FREE PALESTINE! Masjid Berdaya, Umat Sejahtera, Palestina Merdeka," seru tokoh Pemuda Masjid Dunia yang juga ketua umum PP AMPG. (**)

Empat gol kemenangan Madrid dicetak Bernardo Silva pada menit ke-43, Arda Güler (52'), Kylian Mbappe (83'), dan Yan Diomande (87'). Leipzig sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tidiam Gomis pada menit ke-85, tetapi Madrid segera merespons dan memastikan kemenangan meyakinkan.

Pertandingan tidak berjalan mudah bagi tuan rumah. Leipzig tampil berani sejak awal dan beberapa kali mengancam gawang Thibaut Courtois. Peluang Rômulo pada menit ke-28 serta tembakan Christopher Nkunku menjelang turun minum memaksa kiper Madrid melakukan penyelamatan penting.

Ketika Leipzig terlihat mampu mengimbangi permainan, Bernardo Silva memecah kebuntuan menjelang jeda. Gol tersebut menjadi titik balik pertandingan karena Madrid tampil lebih agresif setelah turun minum.

Arda Güler menggandakan keunggulan pada menit ke-52. Mbappe kemudian memperlebar jarak melalui tembakan keras dari luar kotak penalti sebelum Gomis memberikan respons cepat untuk Leipzig. Namun, Diomande memastikan kemenangan Madrid dengan tendangan voli spektakuler pada menit ke-87, sekaligus mencetak gol ke gawang mantan klubnya.

Tapi Mourinho Belum Sepenuhnya Puas

Meski menang besar, Mourinho menegaskan masih ada ruang untuk perbaikan. Pelatih asal Portugal tersebut menilai timnya belum mencapai standar permainan yang diinginkan, terutama dalam menjaga konsentrasi pertahanan.

"Saya sangat senang dengan tim ini, tetapi saya selalu ingin meningkatkan permainan," ujar Mourinho dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Ia juga menjelaskan keputusannya mengganti Vinicius Junior dengan Diomande sebagai bagian dari strategi memanfaatkan kedalaman skuad.

"Pergantian itu bukan keputusan pelatih yang tidak puas. Saya memiliki bangku cadangan yang kuat dan bisa menghadirkan kecepatan berbeda melalui pemain seperti Yan Diomande atau Endrick," katanya.

Demichelis Akui Kualitas Madrid

Pelatih Leipzig, Martín Demichelis, mengakui timnya kesulitan menghadapi efektivitas Madrid, meskipun menilai penampilan anak asuhnya pada babak pertama cukup menjanjikan.

"Kami tidak pantas memasuki jeda dengan tertinggal satu gol," ujar Demichelis, dikutip dari AS.

Ia menambahkan bahwa Madrid semakin menguasai pertandingan setelah unggul dua gol. Menurutnya, Leipzig perlu memperbaiki organisasi pertahanan agar tidak mudah dihukum oleh kualitas individu lawan.

Kemenangan ini membawa Madrid mengamankan tiga kemenangan beruntun di fase liga Liga Champions. Sementara itu, Leipzig harus segera berbenah setelah kembali menelan kekalahan telak di kompetisi Eropa.

Sumber: Real Madrid, AS

Nico Paz menjadi bintang utama kemenangan Como. Pemain asal Argentina itu mencetak dua gol, sedangkan Anastasios Douvikas dan Jacobo Ramon masing-masing menyumbangkan satu gol. Manchester United hanya mampu membalas melalui Joshua Zirkzee pada masa tambahan waktu.

Como langsung memperlihatkan ancamannya ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Paz mendapatkan ruang tembak di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung yang tidak mampu dijangkau kiper Manchester United.

Gol cepat tersebut membuat Como semakin percaya diri mengendalikan permainan. Sebaliknya, lini pertahanan United kesulitan mengantisipasi pergerakan pemain tuan rumah. Meski sempat memperoleh sejumlah peluang, tim tamu gagal menyamakan kedudukan hingga turun minum.

Petaka bagi United berlanjut pada babak kedua. Pada menit ke-49, Paz mengirimkan umpan matang kepada Douvikas yang berhasil menaklukkan kiper lawan. Delapan menit kemudian, Paz memanfaatkan kesalahan penguasaan bola di lini tengah United untuk mencetak gol keduanya sekaligus mengubah skor menjadi 3-0.

Como belum berhenti. Jacobo Ramon memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-76 melalui sundulan setelah menerima umpan silang Kaiki Bruno. Gol Zirkzee pada menit 90+1 hanya menjadi hiburan bagi Manchester United.

Fabregas Akui Sempat Meminta Pemain Mengendur

Cesc Fabregas mengapresiasi penampilan anak asuhnya, meskipun ia menyimpan penyesalan terhadap keputusan mengurangi intensitas permainan pada penghujung laga.

"Saya menyesali sepuluh menit terakhir karena saya yang meminta tim memperlambat tempo. Ada pertandingan lain dan pada kedudukan 4-0 kami bisa sedikit mengatur tenaga," kata Fabregas, dikutip dari laporan pascapertandingan.

Ia juga mengakui penurunan intensitas Como memberi kesempatan kepada United untuk mencetak gol.

"Gol mereka menyakitkan saya karena kami menurunkan intensitas dan mengendurkan blok pertahanan. Itu kesalahan saya," ujarnya.

Carrick Kritik Penampilan Manchester United

Di kubu lawan, Carrick tidak berusaha menutupi kekecewaannya. Pelatih Manchester United itu menilai persoalan timnya bukan semata-mata jumlah gol yang bersarang, melainkan cara para pemain menjalankan pertandingan.

"Cara kami bermain malam ini, dalam beberapa aspek, tidak bisa diterima," kata Carrick dalam konferensi pers seusai laga.

Ia menegaskan tanggung jawabnya bukan hanya kepada tim, tetapi juga kepada pendukung klub.

"Ini bukan soal bermain untuk saya, melainkan bermain untuk klub sepak bola ini. Ada tanggung jawab yang menyertai posisi tersebut," lanjutnya.

Kekalahan tersebut membuat Manchester United hanya mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan fase liga Liga Champions. Sementara itu, Como memperoleh kemenangan penting yang memperkuat reputasi Fabregas sebagai pelatih muda yang patut diperhitungkan di panggung Eropa.

Bagi United, hasil ini menjadi peringatan serius. Carrick harus segera menemukan solusi, terutama untuk memperbaiki organisasi pertahanan, intensitas permainan, dan kemampuan tim mengatasi tekanan lawan.

Sumber: Sky, manutd.com, uefa.com

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Illyan Chandra Simbolon mengatakan, revitalisasi BLKSimalungun merupakan salah satu Program Strategis Daerah (PSD) di bidang ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (21/10/2026).

"Revitalisasi BLK di Simalungun sudah berproses. Desember ditargetkan selesai," ujarnya.

Menurut Illyan, revitalisasi tersebut merupakan bagian dari program prioritas bidang pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan. BLKSimalungun dikonsep dengan sistem berasrama (boarding) yang mampu menampung 100 peserta pelatihan.

Dengan kapasitas tersebut, BLK ditargetkan dapat melatih 1.000 orang setiap tahun. Pada 2027, sebanyak 18 kejuruan direncanakan tersedia untuk membekali peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sejumlah kejuruan yang akan dibuka antara lain operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

Illyan menjelaskan, revitalisasi BLKSimalungun merupakan satu dari dua PSD yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada periode berjalan. Program strategis lainnya adalah perlindungan tenaga kerja rentan.

Selain kedua program tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Sumut juga terus mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, serta pelayanan bagi tenaga kerja di Sumut.

Illyan menyebut penguatan kolaborasi tersebut sebagai sebuah terobosan. Melalui skema ini, pengawas ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap berbagai temuan di lapangan.

"Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota," tandasnya. (**)

ASN juga diingatkan tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar secara instan tanpa memperhitungkan risiko.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Timur mengingatkan ASN agar selalu memilih produk investasi yang legal, terdaftar, dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," terang Timur.

Kegiatan tersebut mengusung tema "ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan", dengan subtema "Mengenal Investasi yang Legal, Memahami Risiko, dan Berinvestasi Secara Bijak". Melalui tema tersebut, ASN diharapkan semakin bijak memilih instrumen investasi yang sehat serta terhindar dari investasi ilegal atau bodong dan praktik judi online.

Timur mengatakan, ASN dituntut cerdas mengelola penghasilan melalui perencanaan anggaran yang matang dan disiplin, termasuk mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Investasi juga harus dilakukan berdasarkan pengetahuan, kehati-hatian, dan orientasi jangka panjang.

Selain itu, ASN perlu membangun ketahanan finansial keluarga dengan mempersiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, hingga perencanaan masa pensiun. Pengelolaan keuangan yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera.

"Kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi bagaimana penghasilan tersebut dikelola dengan baik. ASN yang sejahtera secara finansial akan bekerja lebih tenang, produktif, profesional, dan berintegritas," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Botung Daulay mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan ASN. Dengan pemahaman yang baik, ASN diharapkan dapat terhindar dari berbagai bentuk kejahatan dan risiko keuangan.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai investasi legal dan manajemen risiko, Pemprovsu menghadirkan sejumlah narasumber dari sektor perbankan dan lembaga keuangan. Diantaranya perwakilan PT Bank Sumut, PT Pegadaian, PT Mandiri Sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Disampaikan juga, melalui sinergi bersama OJK, Bank Indonesia, serta lembaga keuangan terkait, Pemprov Sumut berharap momentum Bulan Inklusi Keuangan 2026 dapat meningkatkan literasi sekaligus mendorong perubahan perilaku keuangan ASN.

Dengan demikian, ASN semakin cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta menentukan pilihan investasi. (**)

Mangapul menilai, jika pemangkasan TKD untuk Sumut mencapai Rp1,2 Triliun hingga Rp1,5 Triliun, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut akan semakin tertekan. Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah masih cukup besar dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

"Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, pemerintah provinsi tidak boleh hanya bergantung pada skema anggaran yang selama ini berjalan. Diperlukan kebijakan yang inovatif dan terukur agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ruang fiskal daerah mengalami keterbatasan.

Mangapul pun mendorong Pemprovsu mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, langkah tersebut harus dikaji secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Oleh karena itu, kita mendorong Pemprovsu melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran bisa diatasi dan infrastruktur tetap terbangun. Apakah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Selain opsi pembiayaan melalui pinjaman, Mangapul menyarankan Pemprovsu mengevaluasi aset-aset milik daerah yang tidak produktif. Aset yang tidak memberikan manfaat optimal perlu dikaji pemanfaatan atau pengelolaannya agar dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Ia menilai, optimalisasi aset tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama jika pemangkasan TKD benar-benar terealisasi.

"Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut," imbuh legislator dari daerah pemilihan (Dapil) X yang meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun tersebut.

Mangapul menegaskan Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprovsu tidak terjebak dalam zona nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Smangat GubernurBobby Nasution harus dibarengi dengan langkah nyata yang mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah provinsi, perlu segera mengambil langkah antisipatif dan menentukan skala prioritas sebelum tekanan fiskal semakin berdampak terhadap program pembangunan.

"Artinya, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprovsu jangan berada di zona nyaman. Semangat gubernur harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Jangan hanya birokrasi yang berjalan, tetapi pembangunan infrastruktur justru terganggu. Maka, lakukanlah langkah-langkah konkret, jangan menunggu situasi yang tidak jelas," tegasnya.

Mangapul berharap Pemprovsu dapat menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sekalipun terjadi pengurangan transfer dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Sumatera Utara tetap dapat berjalan secara optimal. (**)

Penggerebekan diwarnai tembakan peringatan hingga pergumulan antara polisi dan para pelaku yang berupaya melarikan diri.

Sejumlah tembakan peringatan ke udara dilepaskan polisi saat menggerebek kawasan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di bantaran rel kereta api Medan–Bandara Kualanamu, Rabu (21/10/2026).

Enam orang yang berada di lokasi berusaha kabur, bahkan melawan petugas, hingga terjadi pergumulan sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Keenam pelaku yakni. SF (42 tahun), ZN (42 tahun), ZE (43 tahun), HL (42 tahun), WS (30 tahun) dan DP (20 tahun).

Dari keenam pelaku yang berperan sebagai bandar, kurir, hingga pengguna tersebut, tiga di antaranya merupakan seorang residivis (dua residivis kasus kejahatan lain dan satu residivis kasus narkoba.

Dari hasil pemeriksaan, keenam pelaku memiliki peran berbeda. Dua orang diduga sebagai bandar, satu orang bertugas sebagai kurir, sementara tiga lainnya merupakan pengguna narkoba.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha, mengungkapkan petugas menyita tiga paket sabu, sebelas paket ganja, timbangan elektrik, puluhan alat isap narkoba, serta sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba.

Polisi juga mendapati tiga dari enam orang yang ditangkap merupakan residivis dalam berbagai kasus kejahatan di Kota Medan.

Seusai penangkapan, tim gabungan kemudian menghancurkan barak yang digunakan sebagai tempat aktivitas narkoba di lokasi tersebut.

Pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah kembali beroperasinya sarang narkoba di kawasan bantaran rel kereta api ini.

Upaya penindakan ini diharapkan dapat memutus rantai peredaran narkoba, sekaligus mencegah kawasan tersebut kembali dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi narkoba.

Langkah proaktif ini dilakukan untuk memastikan lebih dari 17.000 pelanggan di wilayah Medan mendapatkan suplai energi yang aman, nyaman, dan andal.

Melalui kunjungan langsung tersebut, tim teknis PGN melakukan serangkaian pemeriksaan ketat yang meliputi pengecekan instalasi perpipaan, deteksi dini potensi kebocoran gas, serta identifikasi kondisi teknis yang dapat memengaruhi keselamatan pengguna.

Pemeriksaan ini diprioritaskan pada jaringan instalasi yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu atau yang memerlukan perhatian teknis lebih lanjut.

Area Head PGN Area Medan, Agus Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata prioritas perusahaan terhadap aspek keselamatan sekaligus peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

"PGN senantiasa memastikan gas bumi tersalurkan dengan andal serta memberikan rasa aman dan nyaman. Melalui inspeksi langsung ini, kami hadir lebih dekat untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan sekaligus melakukan pencegahan dini terhadap potensi risiko pada instalasi gas bumi," ujar Agus dalam keterangannya.

Selain memeriksa kondisi fisik instalasi, petugas juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan gas bumi yang aman, pentingnya merawat instalasi, serta langkah darurat yang harus diambil saat mencium bau gas.

Setiap hasil temuan di lapangan langsung dijadikan bahan evaluasi agar potensi gangguan dapat ditangani secara tepat dan cepat.

Sejalan dengan kegiatan ini, PGN Area Medan mengimbau para pelanggan agar tidak melakukan perubahan atau modifikasi instalasi gas bumi secara mandiri. Pelanggan juga diminta untuk segera melapor jika menemukan kondisi tidak normal melalui Pertamina Contact Center 135 agar mendapatkan bantuan teknis dengan cepat.

Melalui aksi jemput bola ini, PGN berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan penggunaan energi rumah tangga semakin meningkat dan kepercayaan pelanggan terus terjaga.

Adapun penangkapan ketiga pelaku yakni AR (37), FR (27) dan R (40), berawal saat petugas mendapat laporan dari sopir taksi tentang paket mencurigakan bertuliskan Sparepart King (suku cadang sepeda motor). Paket tersebut ternyata diduga berisi sabu dengan berat 0,99 Gram.

Awalnya petugas mendapat laporan dari Sopir Taksi TKJ tentang kecurigaan adanya paket dengan tujuan loket di Kecamatan Natal. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Madina, AKP SR Harahap melalui Kanit I, Iptu Muhammad Zakir bersama personel menyelidiki temuan itu.

Sekitar pukul 11.30 WIB, petugas yang berada di sekitar loket melihat dua orang pria menggunakan sepeda motor Suzuki Satria hitam tanpa plat nomor kendaraan, hendak mengambil paket mencurigakan tadi.

Setelah pengambilan paket kata Iptu Zakir, petugas menangkap dua pelaku berinisial AR dan R. Termasuk paket berisi sabu 0,99 Gram dalam plastik klip, dimana pihak kepolisian kemudian mengembangkan kasus dengan mendatangi kediaman FR, pelaku yang memerintahkan temannya mengambil paket.

Selanjutnya petugas membawa ketiga pria itu ke RSUD Panyabungan untuk menjalani proses pemeriksaan urine. Hasilnya FR dan R positif narkoba, sedangkan AR menunjukkan hasil negatif.

Ketiga pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Madina untuk menjalani proses hukum. Sedangkan terkait pesanan barang haram itu, berikut asalnya hingga siapa saja pihak yang terkait jaringan ini, masih menjadi penyelidikan Polres Madina.

Polres Madina para Rabu (21/10/2026) mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menginformasikan kepada polisi bila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing.

Alan Haikel hadir bersama Wakapolres Tapteng, Kompol M Iskad dan para pejabat utama. Sementara dari masyarakat, turut serta sejumlah tokoh serta warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Berdialog dengan warga, Alan menekankan betapa pentingnya agenda kerja untuk mengimplementasikan program Quick Wins, dimana kepolisian mendekatkan diri ke warga. Sebab katanya, pemberantasan narkoba bukan hanya tentang penindakan di lapangan oleh petugas.

"Bagaimana langkah pencegahan yang bisa lahir secara massif. Karena kami Polres Tapteng tentu tidak bisa berjalan sendiri. Tentu kami butuh bisa bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat," ujar Alan.

Beberapa keluhan warga terkait narkoba dan turunannya seperti perkelahian remaja di kawasan pesisir pantai, Alan menjawab bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan intensitas patroli. Sekaligus juga ia berharap para orang tua turut mengawasai anak-anak, serta saling mengingatkan soal desas desus, berita bohong, isu pemecah belah, penipuan daring hingga praktik perjudian.

Senada dengan itu Wakapolres Tapteng, Kompol M Iskad juga mengajak warga untuk melaporkan temuan potensi gangguan keamanan. Khususnya peredaran dan penggunaan narkoba, bisa memberikan informasi ke pihaknya melalui layanan pusat telepon 110.

Dari pertemuan itu tokoh masyarakat setempat, rafiul Panggabean mengapresiasi kehadiran jajaran Polres Tapteng yang bersdedia berdialog bersama masyarakat. Karenanya ia berarap kedekatan polisi dengan masyarakat akan membawa suasana kondusif bagi warga.

Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono bersama Ipda Amun K Siregar dan personel yang datang ke lokasi sekira pukul 11.30 WIB langsung melakukan penggerebekan di kediaman tersebut. Hasilnya petugas mendapati dua orang pria yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumah.

Seorang pelaku berinisial DT sempat berusaha melarikan diri dengan cara mendobrak dinding dapur yang terbuat dari seng. Petugas pun mengejarnya hingga sejauh satu kilometer sebelum melumpuhkan yang bersangkutan.

Pelaku lainnya, yakni AS yang tetap berada di dalam rumah langsung mendapat tindakan tegas dari petugas dengan mengamankannya bersama sejumlah barang bukti. "Dari operasi kita, petugas menyita barang bukti berupa satu buah alat hisap sabu (bong), tiga buah pemantik api, dua plastik klip kosong, satu plastik klip berisi sabu dengan berat 0,09 Gram," ujar AKP Purwono.

Selanjutnya kedua pelaku bersama barang bukti kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Padangsidimpuan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Langkah ini sebagai wujud dari upaya kepolisian memberantas peredadan narkoba di kota itu.

Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan kesehatan, sekaligus memantau kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Idanotae.

Dalam peninjauan tersebut, Sokhiatulo menemukan sejumlah kondisi fisik bangunan yang membutuhkan perhatian dan pembenahan agar tidak menghambat aktivitas aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Penilaian langsung di lapangan ini ditujukan untuk menginventarisasi tingkat kerusakan sarana dan prasarana penunjang kerja di kedua instansi tersebut," kata Sokhiatulo saat dikonfirmasi Kitakininews.co.id, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, pemantauan langsung menjadi bagian dari langkah evaluasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan fasilitas pelayanan publik, khususnya di tingkat kecamatan.

Ia menjelaskan, kondisi bangunan dan kelengkapan sarana pendukung perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kenyamanan pegawai serta kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan dan kesehatan.

"Hasil peninjauan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut terhadap kondisi bangunan dan sarana pendukung operasional kedua instansi," terang Sokhiatulo.

Bupati menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur pelayanan publik agar aparatur dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.

Menurutnya, fasilitas kerja yang layak merupakan salah satu faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan yang efektif, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

"Dengan fasilitas yang memadai, pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Idanotae diharapkan dapat berjalan lebih optimal," ungkapnya.

Selain memeriksa kondisi fisik bangunan, Sokhiatulo juga memantau kedisiplinan ASN sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat dan Puskesmas Idanotae.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Nias Selatan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), Sekretaris Dinas PUTR, Camat Idanotae, Kepala Puskesmas Idanotae, serta jajaran staf kantor kecamatan dan puskesmas.

Hasil pemantauan lapangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam memetakan kebutuhan perbaikan bangunan dan sarana pendukung pelayanan di Kecamatan Idanotae.

Layanan perlindungan pascabencana yang berlangsung pada 20 hingga 21 Oktober 2026 ini dikelola langsung oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) sebagai lembaga pelaksana Swakelola Tipe III.

Aktivasi Pos SAPA merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kehadiran pos ini bertujuan memastikan setiap perempuan dan anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan akses layanan perlindungan yang aman, mudah dijangkau, terintegrasi, serta berkelanjutan tanpa harus mendirikan bangunan fisik yang baru.

Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi strategis yang melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2A) Kabupaten Langkat, Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, YAFSI, pemerintah kecamatan setempat, serta perwakilan KemenPPPA RI guna menyelaraskan rencana kerja dan pembagian peran. Setelah itu, rombongan meninjau langsung kesiapan fasilitas RPTRA Gebang agar memenuhi standar ruang yang aman, inklusif, ramah anak, serta menjaga privasi korban.

Sebagai penguatan kapasitas, kegiatan ditutup dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas dan relawan Pos SAPA di aula Kantor DP2KBP2A Kabupaten Langkat. Peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, aktivis, dan pemerhati anak dibekali keahlian seputar manajemen kasus, layanan pengaduan, asesmen awal, hingga mekanisme rujukan yang tepat.

Selama periode operasional Oktober hingga Desember 2026, Pos SAPA Langkat menyediakan berbagai layanan terpadu, mulai dari pusat informasi dan pengaduan, asesmen kebutuhan perlindungan, pendampingan korban kekerasan, dukungan psikososial, hingga aktivitas ramah anak seperti pojok baca dan kegiatan kreatif. Pos ini dirancang sebagai simpul rujukan utama agar korban dapat memperoleh penanganan secara cepat.

Ketua YAFSI, Badriyah, menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk mengelola Pos SAPA di Langkat serta mengapresiasi sinergi yang terjalin erat dengan Pemkab Langkat demi keberlanjutan layanan masyarakat.

Sementara itu, Analis Anggaran Ahli Muda selaku perwakilan Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA RI, Bayu Harie Nugroho, turut mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini dan berpesan agar para petugas senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik anak serta kerahasiaan korban.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas DP2KBP2A Kabupaten Langkat, H. Supardi, S.Kp., M.K.M., mewakili Kepala Dinas Indri Nugraheni, S.E., M.M., Akt., menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam berkolaborasi demi mewujudkan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak di Kabupaten Langkat.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisioner KPPU, Muhammad Fanshurullah Asa, saat memimpin kunjungan kerja dan diskusi bersama PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) serta PT Pertagas Niaga di KEK Sei Mangkei. Rombongan KPPU yang turut didampingi Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, disambut langsung oleh jajaran manajemen KINRA dan perwakilan Pertagas Niaga guna membahas perkembangan pengelolaan kawasan serta pemanfaatan energi gas bumi.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa KEK Sei Mangkei saat ini telah menaungi 12 tenant yang beroperasi aktif. Kebutuhan gas bumi di kawasan industri ini mengalami peningkatan dari 5,5 juta kaki kubik per hari pada 2025 menjadi 8,8 juta kaki kubik per hari pada triwulan pertama 2026, dari total kapasitas terpasang yang mencapai 75 juta kaki kubik per hari. Selain itu, KPPU juga mendalami progres pembangunan infrastruktur energi strategis, termasuk proyek pipa transmisi gas bumi ruas Dumai–Sei Mangkei untuk mendongkrak efisiensi industri.

Menyoroti aspek persaingan usaha, KPPU mengingatkan PT KINRA selaku pengelola kawasan agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya dalam menetapkan tarif layanan dasar, seperti listrik, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya. KPPU menekankan bahwa penetapan tarif wajib dilakukan secara transparan, wajar, serta berdasarkan struktur biaya yang akuntabel agar tidak membebani para pelaku usaha di dalam kawasan.

Lebih lanjut, lembaga pengawas persaingan usaha ini juga menekankan pentingnya pemberian akses layanan yang objektif dan non-diskriminatif bagi seluruh tenant. Kebijakan ini dinilai krusial agar biaya operasional fasilitas kawasan tidak menjadi hambatan bagi dunia usaha dalam memperkuat daya saing dan mengembangkan ekspansi bisnisnya di Sumatera Utara.

Melalui kunjungan ini, KPPU mendorong agar sinergi antara pengembangan infrastruktur energi dan tata kelola kawasan industri dapat berjalan beriringan. Langkah pengawasan preventif tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan serta memperkokoh posisi KEK Sei Mangkei sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat regional.

Sebab saat ini Pemprovsu masih dalam proses masa pemulihan kawasan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, yang tentunya memerlukan anggaran.

"Kita sangat meyakini hal itu pasti telah dilakukan oleh Pemprovsu dalam hal ini Gubernur Sumut (Pak Bobby Afif Nasution)," ucap Rahmansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (21/10/2026) malam, menyikapi pengurangan TKD ditengah keterbatasan anggaran daerah ditengah kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, peningkatan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sekolah.

Tokoh Pemuda Sumut yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumut ini menilai, komunikasi sekaligus lobi ke pemerintah pusat perlu dilakukan mengingat, Provinsi Sumut masih memerlukan anggaran untuk pembangunan dan pemulihan Daerah yang terdampak bencana.

Namun demikian, bila komunikasi dan lobi itu tidak membuahkan hasil, Mantan Pimpinan DPRD Sumut ini, menyarankan Pemprovsu untuk melakukan penjajakan pinjaman dengan mengikuti aturan dan peraturan yang ada, termasuk mengajukan pinjaman diantaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat Sumut.

"Pinjaman SMI ini bukanlah hal tabu ataupun momok yang menakutkan, namun sebuah program pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Air ini. Banyak daerah yang melakukan pinjaman tersebut, dan tentunya segala upaya harus dilakukan untuk pengembalian pinjaman secara dicicil itu," jelasnya seraya menambahkan meskipun kita mengetahui akan ada pemotongan melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai regulasi, apabila tidak dicicil.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini juga menekankan, bahwa pinjaman ke PT SMI ini merupakan Win-win Solution bagi Pemprovsu untuk mengejar pembangunan tahu 2027 mendatang.

"Dan ini adalah kepentingan pembangunan yang nantinya dinikmati rakyat Sumatera Utara. Bukan hal yang tabu apalagi momok yang menakutkan," tegas wakil rakyat yang kampung halamannya terkena bencana banjir bandang yang lalu.

Lebih lanjut Bendahara Pimpinan Wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Provinsi Sumut ini, menilai bahwa pengurangan TKD berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang telah dirancang oleh Pemprovsu, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Karena masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kepada kehidupan rakyat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," pungkas Rahmansyah yang juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PW. FOKAL IMM) Sumut ini. (**)