Dalam kasus ini, tiga orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Wali Kota Sibolga periode 2021 hingga 2025, Jamaluddin Pohan, ditangkap tim Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.

Jamaluddin ditangkap terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Tahun Anggaran 2022, dengan nilai proyek mencapai Rp22,5 Miliar.

Tak hanya mantan wali kota, polisi juga menangkap tiga orang lainnya, masing-masing pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Sibolga, seorang ASN, serta kerabat mantan wali kota pada 26 Oktober lalu.

Dalam praktiknya, para tersangka diduga melakukan penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan, dengan modus pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Akibat praktik korupsi tersebut, para tersangka diduga memperoleh keuntungan hingga Rp5 miliar.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut, Kombes Irfan Rifai, Selasa (3/11/2026), mengatakan kalau keempat tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Polda Sumatera Utara.

Kasus ini menjadi perhatian, mengingat proyek pembangunan Pasar Ikan Modern tersebut menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Jamaludin Pohan diduga menerima Rp 2 Miliar. Kemudian, tersangka Ilham Saleh Lubis (52), sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK), dan Sunardi Pohan (48), pengembang atau kontraktor, menerima Rp 450 Juta.

Selanjutnya, tersangka Anwar Sadat, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga sejak Tahun 2022 sampai 2025, menerima Rp50 Juta.

Polisi masih terus mendalami keterlibatan masing-masing tersangka, termasuk menelusuri aliran dana dan kerugian negara dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga tersebut.

‎Pertanyaan tersebut mengemuka dalam persidangan perkara narkotika dengan agenda pemeriksaan saksi dari kepolisian, Rabu (4/11/2026) di Ruang Cakra VI Pengadilan Negeri Medan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Risnawati Ginting, menghadirkan dua personel Polrestabes Medan, Ari dan Johan, yang terlibat langsung dalam penangkapan terdakwa.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu, kedua saksi menerangkan bahwa penangkapan Marhadi berawal dari informasi masyarakat mengenai sebuah mobil Mitsubishi Xpander yang akan melintas melalui pintu Tol Helvetia dengan membawa narkotika.

"Bakal ada mobil Mitsubishi Xpander lewat pintu Tol Helvetia, Yang Mulia. Setelah pelat kendaraan cocok, langsung kami berhentikan," ungkap Ari saat menjelaskan kronologi penangkapan.

‎Setelah kendaraan dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan sebuah tas di jok belakang mobil. Ketika ditanya mengenai isi tas tersebut, Marhadi mengakui bahwa isinya merupakan narkotika jenis sabu.

Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan 20 bungkus sabu dengan berat keseluruhan mencapai 20 kilogram.

Menurut keterangan saksi, Marhadi mengaku diperintahkan seseorang bernama Manok untuk menjemput sabu tersebut. Pengambilan barang haram itu disebut telah diatur melalui komunikasi telepon, dengan rencana akan ada mobil jenis pikap yang mengantarkan narkotika tersebut.

Saksi juga mengungkapkan bahwa terdakwa mengenal Manok melalui temannya semasa sekolah bernama Rizal, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan pengakuan terdakwa kepada petugas, sabu seberat 20 kilogram tersebut rencananya akan dibawa ke Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sebagai imbalan, Marhadi dijanjikan upah Rp5 juta untuk setiap kilogram sabu yang berhasil diantarkan.

"Per kilonya terdakwa akan mendapatkan upah Rp5 juta. Baru Rp5 juta yang diterima terdakwa ini sebagai panjar," timpal saksi Johan.

Keterangan tersebut kemudian memancing perhatian hakim ketua Khamozaro Waruwu. Ia mempertanyakan mengapa penanganan perkara baru menyentuh terdakwa, sementara pihak yang diduga memerintahkan dan mengendalikan pengiriman narkotika belum berhasil ditangkap.

"Kok cuma terdakwa ini saja yang ditangkap, Pak? Yang menyuruh terdakwa ini mana? Jaringannya (peredaran gelap sabu) bagaimana?" cecar Khamozaro, didampingi hakim anggota Zufida Hanum dan M Nazir.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa pihak kepolisian telah berupaya mengembangkan penyidikan untuk memburu Rizal dan Manok. Namun, hingga persidangan berlangsung, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Bahkan, belum diketahui secara pasti apakah nama Rizal dan Manok merupakan identitas asli atau hanya nama samaran.

‎Selain menyoroti jaringan pemasok, hakim juga mempertanyakan kepemilikan mobil Mitsubishi Xpander yang digunakan Marhadi, warga Dusun Dering Baling, Desa Alen, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, untuk mengangkut 20 kilogram sabu tersebut.

Menjawab pertanyaan itu, JPU Risnawati Ginting menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Namun, berdasarkan informasi yang diterima penyidik, pemilik mobil dikabarkan telah meninggal dunia sekitar dua minggu sebelum persidangan.

"Ada STNK dan BPKB-nya, Yang Mulia. Cuma informasi dari penyidik, pemiliknya dua minggu lalu katanya telah meninggal. Kami upayakan menghadirkan ahli warisnya di persidangan minggu depan, Yang Mulia," jelas Risnawati.

Sementara itu, saat dikonfrontir dengan keterangan kedua saksi, Marhadi membantah telah menerima uang panjar sebesar Rp5 juta sebagaimana disampaikan saksi Johan.

"Saya waktu itu butuh uang, Yang Mulia," ujar terdakwa tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Marhadi diamankan petugas pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 00.20 WIB.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 609 Ayat (2) huruf a terkait penyesuaian pidana.

SMI menilai, perkara tersebut bukan sekadar persoalan dugaan pelanggaran prosedur penggunaan teknologi kepolisian. Kasus ini juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia (HAM), integritas institusi negara, keamanan konstitusional, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, SMI menyoroti informasi mengenai sasaran dugaan penyadapan yang disebut mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan pengusaha.

Menurut SMI, luasnya cakupan sasaran tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai siapa yang mengendalikan pengumpulan informasi, untuk kepentingan apa informasi tersebut dihimpun, serta apakah terdapat pihak lain yang menerima atau memanfaatkannya di luar kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Penyidik juga menduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Bareskrim telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Selain itu, penyidik memeriksa seorang saksi berinisial SU. Barang bukti elektronik yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Menanggapi perkembangan tersebut, SMI menegaskan bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara independen, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan, menurut SMI, tidak boleh hanya berfokus pada pihak yang diduga menjalankan operasi di lapangan, tetapi juga harus menelusuri seluruh rantai komando dan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan.

SMI berpandangan, penyadapan merupakan instrumen pengawasan berisiko tinggi karena dapat membuka akses terhadap komunikasi, hubungan personal, agenda, strategi, hingga informasi pribadi dan institusional. Karena itu, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta dilaksanakan secara perlu dan proporsional dengan pengawasan yang efektif.

Dalam perspektif hukum, SMI mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan penyadapan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 mengatur bahwa intersepsi yang sah atau lawful interception ditujukan untuk kepentingan proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

SMI juga mengaitkan persoalan tersebut dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945, yang antara lain mengatur kepastian hukum, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak berkomunikasi, serta perlindungan diri dan rasa aman.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 17 ICCPR mengatur perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum atas privasi dan korespondensi. Sementara Pasal 19 dan Pasal 22 memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat.

SMI secara khusus menyoroti potensi dampak apabila jurnalis, aktivis, pelapor pelanggaran, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sasaran penyadapan tanpa dasar hukum yang sah.

Menurut SMI, informasi komunikasi dapat mengungkap identitas narasumber, membahayakan pelapor, memetakan jaringan advokasi, serta menimbulkan efek gentar atau chilling effect terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik.

SMI menilai, apabila aktivitas pengawasan terhadap kekuasaan justru menjadi alasan seseorang dipantau secara tidak sah, fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan negara berpotensi melemah.

Aspek lain yang dinilai penting adalah penelusuran tujuan pengumpulan dan kemungkinan pemanfaatan informasi hasil penyadapan. SMI menyatakan, penyidikan perlu mengungkap siapa yang mengendalikan, menyimpan, menganalisis, menerima, dan menggunakan informasi tersebut.

Informasi komunikasi yang berkaitan dengan Presiden dan pejabat negara, misalnya, dapat menyentuh kebijakan strategis, hubungan pemerintahan, keamanan nasional, serta proses pengambilan keputusan negara. Apabila informasi tersebut diperoleh atau dialihkan kepada pihak yang tidak berwenang, SMI menilai terdapat risiko terhadap keamanan pemerintahan dan kedaulatan negara.

Sementara itu, informasi mengenai elite politik berpotensi membuka data tentang konflik internal, negosiasi koalisi, strategi politik, hingga posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Informasi mengenai kalangan pengusaha juga dapat berkaitan dengan hubungan bisnis, kontrak, investasi, persaingan usaha, dan akses terhadap kebijakan publik.

Adapun informasi komunikasi media dan aktivis masyarakat sipil dapat mengungkap sumber kritik, jaringan advokasi, serta pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Atas dasar itu, SMI meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pemanfaatan informasi untuk menekan, memengaruhi, mengendalikan, atau memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Namun, dugaan mengenai motif dan jaringan kepentingan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.

SMI juga menggunakan istilah institutional capture atau pembajakan institusi untuk menggambarkan kondisi ketika lembaga publik yang seharusnya bekerja bagi kepentingan masyarakat justru berpotensi diarahkan untuk melayani kepentingan individu, kelompok politik, jaringan bisnis, atau pusat kekuasaan tertentu.

Dalam pernyataan itu, SMI menegaskan bahwa Polri dan TNI memiliki mandat konstitusional serta fungsi kelembagaan yang berbeda. Kedua institusi tersebut, menurut SMI, tidak boleh menjadi instrumen politik praktis maupun pelindung kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

SMI mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat sebagai tugas pokok kepolisian.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang TNI harus ditempatkan dalam kerangka kedudukan dan fungsi TNI sesuai konstitusi serta prinsip supremasi sipil.

Untuk memastikan perkara tersebut diusut secara menyeluruh, SMI menyampaikan tujuh tuntutan kepada aparat penegak hukum dan lembaga negara.

Pertama, SMI mendesak agar penyidikan dilakukan secara independen dan akuntabel, tanpa intervensi politik, konflik kepentingan, maupun perlindungan berdasarkan hierarki jabatan. Pemeriksaan diminta mencakup pihak yang diduga memerintahkan, memfasilitasi, mengoperasikan, menguasai, menerima, hingga menggunakan hasil penyadapan.

Kedua, SMI meminta dilakukannya audit forensik independen terhadap sistem LIMS. Audit tersebut dinilai perlu menelusuri rekam jejak akses, daftar sasaran, waktu penyadapan, identitas pengguna, otorisasi, penyimpanan, pemindahan, hingga penghapusan data.

Ketiga, penyidik diminta mengungkap rantai penerima dan pemanfaatan informasi hasil penyadapan. SMI ingin mengetahui apakah terdapat pihak di luar kepentingan penegakan hukum yang memperoleh akses, bagaimana informasi digunakan, serta apakah ditemukan indikasi keuntungan politik, ekonomi, atau personal.

Keempat, SMI mendesak negara menjamin perlindungan hak korban dan masyarakat sipil, termasuk jurnalis, aktivis, pelapor, saksi, serta pihak lain yang mungkin terdampak. Perlindungan tersebut perlu disertai mekanisme pengaduan, pemulihan hak, dan perlindungan data apabila pelanggaran terbukti.

Kelima, SMI mendorong penguatan pengawasan independen terhadap kewenangan penyadapan. Sistem pengawasan, menurut SMI, harus mencakup prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pembatasan waktu, pembatasan akses, rekam jejak audit, serta mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Keenam, SMI meminta reformasi institusi hukum, keamanan, dan pertahanan untuk menjamin netralitas politik, mencegah konflik kepentingan ekonomi, memperkuat pengawasan sipil, serta membenahi sistem promosi dan akuntabilitas. Reformasi tersebut dinilai harus menjangkau seluruh tingkatan organisasi, mulai dari pimpinan hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ketujuh, SMI meminta pengawasan demokratis oleh DPR, Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, dan lembaga pengawasan lainnya sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. SMI juga menegaskan bahwa pengawasan masyarakat sipil harus dijamin sebagai bagian dari kontrol demokrasi.

SMI turut mengingatkan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia merupakan negara hukum.

Dalam pandangan SMI, prinsip tersebut mengharuskan seluruh institusi negara tunduk pada konstitusi dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara penyadapan ilegal terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.

Pernyataan sikap Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi tersebut ditandatangani oleh Kristian Redison Simarmata. (Rel)

Seorang pria ditemukan tewas di dalam gorong-gorong proyek perbaikan drainase di kawasan Medan Petisah, Kota Medan. Selasa (3/11/2026).

Korban diduga merupakan pelaku pencurian kabel yang tertimbun longsor saat melakukan aksinya pada dini harinya.

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Medan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi jasad korban yang terjebak di dalam gorong-gorong dan tertimbun material tanah.

Kapolsek Medan Baru Kompol Bambang G. Hutabarat, mengatakan berdasarkan informasi awal, korban diduga tewas setelah tertimbun longsor saat beraksi mencuri kabel.

Dalam aksi tersebut, korban diduga tidak sendirian. Terdapat seorang rekannya yang berhasil melarikan diri saat kejadian.

Diketahui, korban diduga kerap melakukan pencurian di sejumlah proyek pembangunan di Kota Medan, khususnya proyek perbaikan drainase di kawasan Medan Petisah.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian korban serta memburu rekan korban yang melarikan diri.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Program Polisi Peduli Pangan kembali dilaksanakan Polrestabes Medan. Kali ini, kegiatan dipusatkan di kawasan Jermal, Kota Medan.

Bersama Polda Sumatera Utara, polisi menebar sebanyak 1.997 bibit ikan gurame untuk dibudidayakan dan dikembangkan bersama masyarakat setempat.

Sebelumnya, Polrestabes Medan juga telah mengembangkan budidaya ikan lele dengan memberikan 1.994 bibit ke 8 kolam dengan total 16.000 bibit.

Hasil budidaya ini diharapkan dapat dimanfaatkan warga, sekaligus menjadi salah satu sumber pangan dan penghasilan masyarakat.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan pemilihan kawasan Jermal bukan tanpa alasan, wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu kawasan rawan peredaran narkoba.

Setelah serangkaian penindakan, polisi kini mendorong pendekatan humanis melalui program pemberdayaan masyarakat.

"Kenapa lokasi Jermal yang dipilih? Karena rangkaian panjang dengan beberapa pertimbangan, sebelumnya kawasan Narkoba, berbagai penindakan sudah kita lakukan dan banyak penurunan peredaran," ujar Calvijn, Selasa (3/11/2026).

Polisi Peduli Pangan menaburkan 1997 bibit ikan gurame yang dilepaskan. Kita berdoa nanti hasilnya bisa dimanfaatkan dan berdampak warga Jermal.

"Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara, melaksanakan dua kegiatan program prioritas Bapak Kapolri. Subuh keliling di lokasi Jermal dan dilanjutkan Polisi Peduli Pangan.

Polisi Peduli Pangan menaburkan 1997 bibit ikan gurame yang dilepaskan. Kita berdoa nanti hasilnya bisa dimanfaatkan dan berdampak warga Jermal," tambahnya.

Tak hanya melalui ketahanan pangan, Polrestabes Medan juga merencanakan program Polisi Peduli Pendidikan dengan menjangkau sekolah-sekolah di kawasan tersebut.

Polisi juga membuka ruang dialog bersama warga melalui kegiatan Curhat Warga untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kebutuhan masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif di kawasan Jermal, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan warga.

Suasana penertiban lalu lintas dalam operasi patuh toba 2026 di jalan umum Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sempat diwarnai reaksi emosional seorang pria pengendara sepeda motor, Selasa (3/11/2026).

Menurut Kasat Lantas Polres Batubara, Iptu Devi Siringoringo, pengendara tersebut dihentikan petugas karena kedapatan tidak menggunakan helm saat berkendara.

Namun, pengendara ini tidak terima ketika akan ditindak petugas. Dia berdalih sedang terburu-buru karena harus mengantar anaknya ke sekolah. Bahkan ia juga menyebut sudah terbiasa tidak mengenakan helm saat berkendara.

Petugas kemudian memberikan penjelasan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, terutama kewajiban menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor.

Petugas pun tetap memberikan tindakan kepada pemotor tersebut, sementara sejumlah pelajar yang turut terjaring operasi patuh diantarkan ke sekolah masing-masing menggunakan mobil polisi.

Langkah ini dilakukan agar anak tetap dapat berangkat sekolah, tanpa mengabaikan aturan keselamatan di jalan raya.

Selain menindak para pelanggar lalu lintas, petugas juga memberikan teguran dan edukasi dengan membagikan brosur sosialisasi operasi patuh toba 2026 serta helm kepada sejumlah pengendara.

Dari kegiatan tersebut, petugas mengeluarkan lima belas surat tilang dan mengamankan tiga belas unit sepeda motor.

Polisi mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara, demi kenyamanan dan keselamatan di jalan raya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Irfan Rifai mengatakan, penyidik masih mendalami keterangan dari inisial PML, Wakil Wali Kota Sibolga pada masa itu, untik mengetahui kemungkinan adanya keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Wakil Wali Kota juga kami periksa dan dalami," ujar Kombes Pol Irfan Rifai saat konprensi pers di Mapolda Sumut, 4 November 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan Wakil Wali Kota Sibolga sebagai tersangka dalam perkara korupsi pembangunan pasar ikan tersebut.

Sementara itu, empat orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka telah memasuki tahap pelimpahan perkara. Berkas penyidikan mereka dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum. Penyidik menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada kejaksaan pada Kamis.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan, Sunardi Pohan selaku pihak penyedia atau kontraktor, AS yang merupakan mantan Kepala Dinas Perikanan, serta IS, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam perkara ini, Jamaluddin Pohan diduga memiliki peran dalam pengaturan pelaksanaan proyek dan menerima aliran uang dari pihak kontraktor. Sunardi Pohan diduga menjadi pihak penyedia pekerjaan melalui PT Mitra Sejati Perkasa, perusahaan yang menggantikan PT Peduli Bangsa sebagai pelaksana proyek.

Sementara itu, AS dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Perikanan diduga memiliki tanggung jawab sebagai pejabat pengguna anggaran. Adapun IS yang bertugas sebagai PPK diduga terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan kontrak pekerjaan.

Proyek pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar. Proyek tersebut dibiayai melalui anggaran APBN dan APBD sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis. Meski proyek telah dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, penyidik menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp5,31 miliar.

Penyidik juga mengungkap dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Jamaluddin Pohan diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dari Sunardi Pohan. Dari dana tersebut, sekitar Rp450 juta diduga diberikan kepada IS dan sekitar Rp50 juta kepada AS.

Dengan demikian, angka Rp450 juta dan Rp50 juta merupakan dugaan aliran uang kepada IS dan AS. Dari total kerugian negara, masih ada sekitar 2,531 milar lagi kerugian negara yang ditelusuri kemana saja alirannya.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut akan menyerahkan keempat tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

Persija sebenarnya datang ke Medan dengan membawa ambisi besar. Macan Kemayoran membidik kemenangan untuk mengawali perjalanan di turnamen tersebut dengan hasil maksimal. Target tiga poin itu sempat berada dalam jangkauan setelah Figo Dennis Saputrananto membawa Persija unggul pada menit ke-42.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. PSMS yang terus berusaha meningkatkan tekanan akhirnya mendapatkan gol penyeimbang melalui Phillerson Natan Silva De Oliveira pada menit ke-80.

Hasil 1-1 membuat Persija gagal memenuhi target awal mereka. Asisten Pelatih Persija, Choi In-cheul pun mengakui timnya harus menerima kenyataan bahwa perjuangan para pemain hanya menghasilkan satu poin.

"Kami datang ke Medan untuk mencari tiga poin. Namun, pemain muda kami sudah bekerja keras dan puji Tuhan kami bisa mendapatkan satu poin," ujar Choi In-cheul seusai pertandingan melalui penerjemah, Yoo Jae-hoon.

Dalam evaluasinya, Choi juga menyinggung komposisi pemain Persija yang tampil menghadapi PSMS. Menurutnya, sejumlah pemain yang diturunkan merupakan pemain muda yang selama ini tidak banyak memperoleh kesempatan bermain di kompetisi Liga 1.

Minimnya menit bermain tersebut dinilai berpengaruh terhadap kesiapan fisik mereka ketika harus menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi.

"Banyak pemain kami yang jarang mendapatkan menit bermain di Liga 1. Menurut saya, kondisi fisik mereka belum sempurna untuk pertandingan seperti ini. Kesulitannya ada di situ," ungkapnya.

Meski demikian, ada pernyataan Choi yang cukup menarik perhatian ketika membahas jalannya pertandingan. Dia menegaskan tidak ada sesuatu yang mengejutkan dari permainan PSMS Medan.

Sebaliknya, asisten pelatih Persija itu justru menyoroti kesalahan yang dilakukan anak asuhnya sendiri. Persija dinilai mengalami kesulitan pada babak kedua akibat kesalahan-kesalahan tersebut.

"Tidak ada yang mengejutkan. Namun, pemain kami sendiri yang melakukan kesalahan sehingga membuat situasi menjadi sulit bagi kami pada babak kedua," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran evaluasi Persija setelah gagal mengamankan kemenangan. Sebab, setelah sempat memimpin melalui Figo Dennis, mereka justru kehilangan keunggulan ketika PSMS semakin agresif memburu gol penyama kedudukan.

Di sisi lain, pencetak gol Persija, Figo Dennis, juga mengakui bahwa timnya sebenarnya memiliki target yang sama, yakni membawa pulang tiga poin dari Medan.

Pemain muda tersebut menyebut seluruh pemain sudah berusaha menjalankan apa yang selama ini dipersiapkan dalam sesi latihan. Namun, hasil akhir belum sesuai dengan harapan.

"Pastinya kami datang ke sini untuk meraih tiga poin. Namun, kami sudah berusaha memaksimalkan apa yang selama ini dilatih. Kami bersyukur dan berterima kasih juga atas kesempatan ini," ujar Figo.

Bagi Persija, hasil imbang ini menjadi bahan evaluasi untuk pertandingan berikutnya di I.League Cup 2026/2027. Sementara bagi PSMS, keberhasilan menyamakan kedudukan setelah tertinggal lebih dahulu menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan selanjutnya.

Hasil 1-1 tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Persija tidak bisa begitu saja membawa pulang kemenangan dari Medan, meskipun sempat unggul lebih dahulu di hadapan pendukung tuan rumah.

Penyerang asal Brasil yang masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua tersebut bahkan secara terbuka mengakui PSMS seharusnya bisa memenangkan pertandingan melawan Persija dalam laga pembuka I.League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026) malam WIB.

PSMS harus puas bermain imbang 1-1 setelah sempat tertinggal akibat gol Figo Dennis Saputrananto pada menit ke-42. Ketika pertandingan semakin mendekati akhir, Phillerson muncul sebagai penyelamat melalui gol penyeimbang pada menit ke-80.

Gol memanfaatkan umpan terobosan dari Rangga Muslim tersebut langsung membangkitkan semangat ribuan pendukung yang memadati stadion. Namun, bagi Phillerson, hasil seri justru menyisakan sedikit kekecewaan karena ia merasa PSMS mempunyai kesempatan untuk meraih kemenangan.

Dalam pernyataannya seusai pertandingan, pemain Brasil itu terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada suporter yang memberikan dukungan langsung sepanjang pertandingan.

"Pertama sekali, terima kasih kepada fans yang datang ke sini hari ini dan mendukung kami. Kami tahu ini pertandingan yang sulit menghadapi tim top di liga teratas," ujar Phillerson.

Ia mengakui Persija merupakan lawan dengan kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski demikian, Phillerson menilai penampilan PSMS sebenarnya cukup baik untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar satu poin.

"Kami sedikit sedih dengan hasilnya. Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Pada menit-menit terakhir saya mendapatkan beberapa peluang, tetapi tidak apa-apa," lanjutnya.

Kepercayaan diri Phillerson juga tidak terlepas dari kekuatan PSMS ketika bermain di Stadion Utama Sumatera Utara. Dukungan suporter dan atmosfer kandang menjadi modal yang menurutnya bisa membuat Ayam Kinantan memberikan perlawanan kepada siapa pun.

"Di sini, di kandang kami, kami merupakan tim yang sangat kuat. Kami bisa mengalahkan tim mana pun. Kami senang dengan performa hari ini dan berharap pada pertandingan berikutnya suporter bisa datang lagi ke sini," ungkapnya.

Persija memang datang ke Medan dengan reputasi sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola nasional. Namun, status tersebut tidak membuat Phillerson menganggap PSMS berada satu tingkat di bawah Macan Kemayoran.

"Mereka tim yang hebat, tetapi kita tahu pemain kita. Kita juga punya pemain-pemain papan atas di liga ini dan kita seharusnya bisa mengalahkan mereka," tegasnya.

Phillerson bahkan kembali menekankan bahwa kualitas Persija bukan alasan bagi PSMS untuk merasa inferior. Menurutnya, kedua tim sama-sama memiliki pemain berkualitas dan pertandingan tersebut membuktikan Ayam Kinantan mampu memberikan perlawanan.

"Di sini, di kandang, kami merupakan tim yang sangat kuat, kami bisa mengalahkan tim manapun. Namanya sepak bola. Mereka bagus, tetapi kita juga bagus. Kita punya kualitas," sambungnya.

Sebaliknya, Phillerson melihat pertandingan tersebut sebagai bukti bahwa PSMS mempunyai kemampuan untuk bersaing dan bahkan mengalahkan lawan dengan materi pemain yang lebih diperhitungkan.

Gol penyeimbang pada menit ke-80 sekaligus menjadi kontribusi nyata Phillerson dalam pertandingan tersebut. Setelah tertinggal akibat gol Figo Dennis, PSMS terus meningkatkan tekanan hingga akhirnya berhasil menemukan celah di pertahanan Persija.

Dia juga meneekankan kepada dirinya meminta rekan-rekannya tidak larut terlalu lama dalam hasil pertandingan tersebut. Fokus harus segera dikembalikan kepada kompetisi liga yang menjadi agenda berikutnya. Terdekat, PSMS MEdan akan mejamu rival Sumatera, Persiraja Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB.

"Sekarang kita fokus di liga lagi dan ayo sambut pertandingan berikutnya," pungkasnya pemain 27 tahun itu.

Hasil imbang 1-1 memang membuat PSMS dan Persija harus berbagi angka pada pertandingan pembuka I.League Cup 2026/2027.

Namun, bagi Phillerson, pertandingan itu menyisakan keyakinan bahwa Ayam Kinantan mempunyai kapasitas untuk menghadapi klub-klub papan atas.

Bertanding di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026) malam WIB, PSMS harus bekerja keras menghadapi Persija yang datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen sementara Super League, kasta teratas kompetisi sepakbola profesional Indonesia. Pertandingan pembuka turnamen tersebut berlangsung sengit dengan kedua tim berusaha mengambil kendali permainan.

Persija lebih dahulu memberikan pukulan kepada tuan rumah menjelang turun minum. Figo Dennis Saputrananto membungkam publik Stadion Utama Sumatera Utara setelah mencetak gol indah dari luar kotak penalti pada menit ke-42. Gol tersebut membuat Macan Kemayoran menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Tertinggal satu gol membuat PSMS harus mengubah pendekatan permainan setelah jeda. Pelatih Eko Purdjianto melakukan sejumlah pergantian pemain sekaligus menyesuaikan strategi untuk meningkatkan daya gedor Ayam Kinantan.

Perubahan itu memberikan dampak positif. PSMS tampil lebih agresif, meningkatkan tekanan, dan mulai merepotkan pertahanan Persija. Beberapa peluang berhasil diciptakan, tetapi penyelesaian akhir belum langsung menghasilkan gol.

Eko tidak menampik timnya melakukan kesalahan pada babak pertama yang berujung gol Persija. Menurutnya, kelengahan tersebut menjadi salah satu hal yang harus segera dievaluasi.

"Pertandingan yang menarik, pertandingan yang seru. Kita di babak pertama lengah sehingga kebobolan satu gol," ujar Eko seusai pertandingan.

Namun, pelatih PSMS itu melihat respons berbeda dari anak asuhnya setelah memasuki babak kedua. Pergantian pemain yang telah disiapkan sebelumnya membuat permainan tim lebih hidup, terutama dalam membangun serangan.

"Memang kita sudah siapkan beberapa pemain di babak kedua, sehingga terjadi banyak perubahan di situ, terutama secara taktikal. Pemain bisa menerjemahkan taktikal dan banyak peluang yang kita bikin," jelasnya.

Strategi tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-80. Memanfaaatkan umpan terobosan pemain PSMS, Rangga Muslim, penyerang asal Brasil, Phillerson Natan Silva De Oliveira berhasil mencetak gol penyeimbang sekaligus menghidupkan kembali harapan pendukung PSMS untuk melihat tim kesayangannya membalikkan keadaan.

Gol tersebut mengubah kedudukan menjadi 1-1. PSMS pun semakin bersemangat untuk mencari gol kemenangan, sementara Persija berusaha mempertahankan hasil yang sudah diperoleh.

Eko memberikan apresiasi kepada pemain, termasuk yang masuk dari bangku cadangan. Menurutnya, kontribusi mereka menjadi bagian penting dari perubahan permainan PSMS pada paruh kedua.

"Di babak kedua kita menciptakan banyak peluang. Yang terjadi hanya satu gol. Kita manfaatkan peluang yang ada, ada beberapa pemain yang masuk dan memberikan pengaruh di tim. Alhamdulillah, patut kita syukuri hasil ini dan pemain mampu meraih hasil tersebut," tambahnya.

Kendati demikian, Eko mengakui hasil imbang bukanlah target utama. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan suporter yang begitu besar, kemenangan tentu menjadi hasil yang paling diharapkan.

Namun, menghadapi Persija yang saat ini berada di posisi teratas Liga 1 membuat satu poin tetap memiliki arti tersendiri.

"Yang terbaik memang (bisa) menang, tetapi hasil ini kita syukuri melawan tim Persija yang sekarang berada di peringkat satu di Liga 1," katanya.

Selain mengapresiasi perjuangan pemain, Eko juga memberikan perhatian khusus kepada suporter PSMS yang memenuhi stadion. Atmosfer 22 ribu lebih penonton pertandingan menjadi salah satu faktor yang membuat laga pembuka I.League Cup berlangsung semarak.

Ia berharap antusiasme penonton tidak hanya terlihat ketika PSMS bermain dalam turnamen, tetapi juga terus terjaga sepanjang kompetisi reguler.

"Untuk suporter kita, luar biasa. Baru sekarang ini penonton full. Kita harapkan ke depannya tidak hanya di Copa (I.League Cup), di kompetisi juga sama, karena suporter sangat antusias dan bisa menambah semangat untuk kita," ungkapnya.

Eko pun berharap dukungan yang sama kembali hadir pada pertandingan berikutnya.

"Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi di pertandingan berikutnya," tambahnya.

Hasil 1-1 memang belum memberikan tiga poin kepada PSMS. Namun, kemampuan bangkit setelah tertinggal dari tim sekelas Persija menjadi modal penting bagi Ayam Kinantan.

Evaluasi terhadap kelengahan di babak pertama dan peningkatan efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah Eko Purdjianto. Di sisi lain, perubahan permainan pada babak kedua memberikan sinyal positif bahwa PSMS memiliki kapasitas untuk bersaing menghadapi tim-tim papan atas. Satu poin dari pertandingan pembuka ini menjadi awal perjalanan PSMS di I.League Cup 2026/2027.

Melansir berbagai sumber, Selasa (3/11/2026), Maell Lee hari ini mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Agendanya... saya mentalak istri saya. Sudah, terima kasih," kata Maell Lee.

Namun, Maell Lee menolak memberikan alasan kenapa harus menceraikan istri keduanya itu.

"Tanya sama beliau, beliau (yang) tahu," katanya.

Pemain film Anak Medan itu bahkan sudah menyerahkan kuasa kepada pengacaranya untuk mengurusi semua persidangan.

Sebagai informasi ini merupakan perceraian kedua bagi Maell Lee. Ia sebelumnya pernah bercerai dari mantan istri pertamanya, Intan Ratna Juwita, pada 18 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Batam.

Maell Lee kemudian menikah dengan Anggita Oktaviani pada 28 Januari 2023. Acara pernikahan mereka digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, dengan mengusung adat Betawi.

Dari pernikahan kedua ini, Maell Lee dan Anggita Oktaviani dikaruniai satu orang anak.

Melansir berbagai sumber, Selasa (3/11/2026), berperan sebagai panglima perang Aceh, secara otomatis Atiqah Hasiolan pun harus tahu rencong, senjata khas daerah itu.

"Kalau untuk rencong itu pertama kali aku megang rencong ya. Kita ada sekitar 2 bulan latihan koreografi dan lain-lain, termasuk melancarkan menggunakan rencong itu 2 bulan sama Bang Jonathan Ozoh," kata Atiqah Hasiolan.

Yang jelas, Atiqah Hasiholan mengaku cukup canggung ketika pertama kali diperkenalkan pada rencong.

Berbeda dari senjata tajam pada umumnya, cara memegang rencong terbilang cukup unik.

Oleh karena itu, ibu satu anak tersebut sempat ragu apakah teknik penggunaan rencongnya sudah benar atau belum.

"Soalnya agak kayak janggal gitu pas awal-awal ya, karena kan cara megangnya agak beda," kata Atiqah.

Selain rencong, Atiqah Hasiholan juga harus menghapalkan koreografi karena filmnya menampilkan pertempuran antara Pasukan 1000 Janda melawan penjajah.

Sebagai informasi, Pasukan 1000 Janda adalah film aksi fantasi Indonesia produksi Manara Studios yang disutradarai dan ditulis oleh Archie Hekagery.

Berlatar belakang di Selat Malaka pada tahun 1599, film ini mengisahkan kedatangan armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis yang membakar desa-desa dan membunuh para lelaki Aceh.

Pasukan Inong Balee, para perempuan yang kehilangan suami mereka, akhirnya mengambil peran besar di bawah kepemimpinan Laksamana Malahayati.

Cerita ini terinspirasi dari pahlawan nasional Laksamana Keumalahayati dan pasukan janda perangnya dari Kesultanan Aceh.

Selain Atiqah Hasiholan, film ini juga menampilkan Cut Mini, Emil Kusumo, Muzakki Ramdhan, Fergie Brittany, hingga Ully Triani.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik, yakni 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat unit flashdisk. Barang-barang tersebut menjadi bagian dari bukti yang diamankan penyidik untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal atau illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara tersebut saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ketiga tersangka disebut berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku.

Salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden, penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, hingga pengusaha.

Menurut Asep, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum maupun dasar hukum yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan perkara, pada Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan. Dugaan penghapusan jejak elektronik tersebut kini menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik bersama dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Dua nama lain yang disebut dalam pemberitaan terkait perkara ini adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keduanya disebut sebagai tersangka bersama LSP, yang diidentifikasi sebagai Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit menjadi sorotan karena sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kapolri.

Listyo resmi mengakhiri masa jabatannya setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Kamis (1/10/2026) di Istana Negara, Jakarta.

Pada hari yang sama, Listyo Sigit dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurachman yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Listyo Sigit sebelumnya menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021, dilantik oleh Joko Widodo. Dengan pergantian tersebut, Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri baru, sementara Listyo Sigit melanjutkan pengabdian di lingkungan pemerintahan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. (**)

Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (2/11/2026) di Ruang Sidang Cakra VIII Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menghadirkan dua saksi, yakni Muhammad Hasyim dan Maspena Gulo.

Dari keterangan keduanya, muncul dua fakta penting yang menjadi perhatian dalam perkara dengan nilai kontrak mencapai Rp38.550.850.700 tersebut. Pertama, kesaksian mengenai penggunaan nama dan dokumen perusahaan untuk kepentingan tender. Kedua, pengakuan bahwa penganggaran pembangunan tahun 2022 masih mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2019, sementara lokasi pembangunan disebut telah berubah.

Enam orang terdakwa dalam perkara ini masing-masing Juang Putra Zebua (PNS/PPK), Fredy Ligim Putra Zebua (Direktur PT Viola Cipta Mahakarya), Ir. Lianus Ndruru (Direktur PT Artek Utama), Lister Boy Lase (Kuasa Pengguna Anggaran TA 2022–2023), Oberlin Kurniawan Gea (Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024), dan Rahmani Oktaviani Zandroto (Pengguna Anggaran).

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Nazir bersama hakim anggota Syahrizal Munthe dan M. Fauzi.

Terungkap di Persidangan: Nama Direktur dan Dokumen Perusahaan untuk Kepentingan Tender

Keterangan Muhammad Hasyim, Direktur Utama PT Viola Cipta Mahakarya, menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian dalam persidangan.

Di hadapan majelis hakim, Hasyim mengungkapkan bahwa terdakwa Fredy Zebua meminta rekannya bernama Anton untuk mencarikan perusahaan yang memenuhi persyaratan mengikuti tender proyek pembangunan RSUD. Melalui Anton, Hasyim kemudian diperkenalkan dan namanya dimasukkan sebagai direktur utama dalam akta kepengurusan perusahaan.

Penggunaan nama tersebut disertai dokumen administrasi perusahaan, surat kuasa, serta kelengkapan lainnya untuk memenuhi kebutuhan proses lelang.

Fakta lain yang terungkap, penandatanganan perubahan akta notaris dilakukan secara terpisah dan tidak bersamaan di kantor notaris. Hasyim juga menyatakan bahwa Fredy Zebua tidak menempatkan modal ke perusahaan tersebut.

Lebih jauh, saksi menerangkan bahwa perusahaan tersebut tidak menyediakan tenaga ahli maupun alat berat yang digunakan Fredy Zebua dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Yang digunakan hanyalah biodata perusahaan, surat administrasi pendirian, perizinan, dan daftar riwayat pekerjaan," demikian keterangan Hasyim di hadapan majelis hakim.

Hasyim juga mengungkapkan bahwa Fredy Zebua baru dikeluarkan dari perusahaan pada Juni 2024, setelah pembayaran pekerjaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dinyatakan lunas.

Keterangan ini menjadi bagian penting yang perlu didalami dalam persidangan, khususnya mengenai bagaimana perusahaan tersebut memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia jasa dan bagaimana proses pengadaan berlangsung.

Anggaran Disetujui, tetapi DED Masih Menggunakan Dokumen Tahun 2019

Persoalan tidak berhenti pada proses pengadaan. Kesaksian Maspena Gulo, anggota DPRD Kabupaten Nias Tahun 2022, turut membuka pertanyaan mengenai aspek perencanaan dan penganggaran proyek pembangunan rumah sakit tersebut.

Maspena menerangkan bahwa anggaran pembangunan RSUD tahun 2022 yang disetujui pada akhir 2021 ternyata masih mengacu pada proposal Detail Engineering Design (DED) dan master plan hasil konsultasi perencanaan tahun 2019.

Dengan demikian, menurut keterangan saksi, tidak terdapat anggaran khusus untuk tahapan perencanaan pada lokasi pembangunan yang baru.

Hal yang semakin menjadi sorotan, Maspena mengaku bahwa pihak DPRD baru diberitahu mengenai perubahan lokasi ketika pekerjaan fisik sudah berjalan. Artinya, perubahan lokasi tersebut tidak terlebih dahulu dibicarakan melalui musyawarah bersama DPRD sebagaimana yang ia ketahui.

"Tidak terdapat anggaran untuk tahap perencanaan di lokasi yang baru. Pihak DPRD diberitahu perubahan lokasi ketika pekerjaan telah dilaksanakan," demikian keterangan Maspena dalam persidangan.

Saksi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya rekomendasi BPBD Kabupaten Nias terkait status siaga bencana untuk periode 2021–2023.

Selain itu, Maspena mengaku tidak mengetahui proses pengadaan tanah bersertifikat senilai Rp1,2 miliar pada tahun 2018 yang kemudian dijadikan lokasi pembangunan rumah sakit.

Keterangan tersebut menambah sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pembuktian di persidangan, terutama mengenai kesesuaian dokumen perencanaan, perubahan lokasi, proses penganggaran, serta tahapan pelaksanaan proyek.

Publik Menunggu Jawaban atas Fakta-Fakta Persidangan

Perkara pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias ini menjadi perhatian karena menyangkut proyek infrastruktur pelayanan kesehatan dengan nilai kontrak puluhan miliar rupiah.

Rumah sakit bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fasilitas publik yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Nias.

Karena itu, setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan, perlu dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat tentu berharap proses persidangan dapat mengungkap secara terang apakah seluruh tahapan proyek telah dilaksanakan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Kejari Gunungsitoli Tegaskan Penanganan Perkara Secara Profesional

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu dalam keterangan persnya menegaskan bahwa JPU berkomitmen menjalankan proses penanganan perkara secara profesional, proporsional, dan objektif.

Ia menyampaikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap proses peradilan.

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat melemahkan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap transparan dan terbuka terhadap informasi publik dengan berpedoman pada fakta hukum serta alat bukti yang terungkap di persidangan.

Persidangan perkara ini pun menjadi momentum penting untuk menguji seluruh keterangan saksi, alat bukti, dan peran masing-masing terdakwa.

Sebab, di balik nilai proyek Rp38,5 miliar tersebut, masyarakat menantikan satu hal mendasar: terungkapnya fakta hukum secara menyeluruh dan adanya pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi.

Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP," kata Asep.

Selain itu, dalam keterangan yang disampaikan, disebutkan pula nama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai pihak yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Asep menjelaskan, para tersangka diduga terlibat dalam tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur terhadap sejumlah pejabat dan kelompok masyarakat.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan LSM," ujarnya.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Reskrim Polres Tapteng, Iptu Dian AP menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan yang diterima Polsek Barus pada 31 Oktober 2026.

Korban diketahui bernama Gabriel Hamonangan Sinaga (17), seorang pelajar asal Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kejadian bermula saat korban dalam perjalanan pulang dari Barus menuju Pakkat usai membeli LCD ponsel. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat, sehingga korban memutuskan untuk mampir dan berteduh di sebuah warung pecel lele milik warga berinisial Situmeang di Desa Sihorbo, Kecamatan Barus Utara, yang saat itu sedang tutup.

Karena kelelahan, korban tertidur di warung tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang masih diletakkan di atas meja. Saat terbangun, korban mendapati sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya telah raib. Upaya pencarian di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp11.500.000 dan langsung melaporkannya ke Polsek Barus.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari keterangan yang dihimpun, petugas mendapati petunjuk kuat yang mengarah kepada seorang pria berinisial SS, warga Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Barus.

Pada Senin, 2 November 2026, petugas memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di kawasan Pasar Onan, Manduamas. Kasat Reskrim kemudian berkoordinasi dengan Kapolsek Manduamas dan Kapolsek Barus untuk bergerak cepat melakukan penangkapan. Terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan oleh personel Polsek Manduamas dan langsung diserahkan kepada penyidik Polsek Barus.

Berdasarkan hasil interogasi awal, pelaku mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor korban tanpa izin. Pengembangan yang dilakukan Tim Opsnal Satreskrim juga mengungkap bahwa sepeda motor korban sempat digadaikan oleh pelaku senilai Rp1.500.000 ke daerah Hutabalang untuk membeli narkotika.

Petugas kemudian bergerak melakukan penyisiran dan berhasil menemukan barang bukti sepeda motor tersebut di Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapteng.

"Pelaku dijerat Pasal 477 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara," ucap Kasat Reskrim.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX telah diamankan di Mapolres Tapteng guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Reka ulang adegan di lakukan, di lapangan mako polres Padangsidimpuan dan diketahui adapun inisial kedelapan warga binaan tersebut yakni, AR, AH, ZH, HH, MSH, MH, ADH, FT.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menyampaikan reka ulang adegan penemuan 6 bal ganja didalam lapas kelas II BB Padangsidimpuan di lakukan untuk mengungkap kejadian pastinya bagaimana kejadian ini terjadi dan bagaimana ceritanya agar tidak menjadi polemik di tengah tengah masyarakat.

"Reka ulang ini merupakan bahagian dari proses penyidikan, untuk membuat terang suatu tindakan pidana. Maka dari itu kami berharap setelah dilakukan rekontruksi ini menghasilkan gambaran yang jelas hingga tidak ada lagi keraguan kita semua dan sesuai di mata hukum dengan kejadian sebenarnya," ujar Noval saat memulai reka adegan kasus penemuan 6 bal ganja di dalam lapas, Selasa (3/11/2026).

Amatan awak media turut hadir dari kuasa hukum para tersangka, jaksa penuntut umum dari kejaksaan Padangsidimpuan beserta jajaran Satres narkoba Padangsidimpuan.

‎Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam seminar nasional yang digelar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (LKBH FH USU), bertajuk "Justice Collaborator dan Saksi Mahkota dalam Arsitektur Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia", di Aula Fakultas Hukum USU, Medan, Selasa (3/11/2026).

Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Alexander Marwata, SH, mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat sekaligus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Prof. Dr. Erdianto, SH, M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Riau; serta Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, akademisi sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum USU.

Direktur LKBH FH USU, Dr. Tommy Aditia Sinulingga, SH, MH, dalam sambutannya mengatakan pembahasan mengenai justice collaborator dan saksi mahkota semakin relevan seiring perkembangan hukum acara pidana serta kebutuhan memperkuat sistem pembuktian dalam penanganan perkara pidana.

‎Menurut Tommy, keterangan saksi yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat membantu mengungkap perkara kompleks. Namun, keterangannya tidak dapat diterima begitu saja tanpa menguji konsistensi, kejujuran, kepentingan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

‎Ia menegaskan, status justice collaborator tidak boleh dipandang sebagai kekebalan dari pemeriksaan hukum. Sebaliknya, status tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak yang dijamin peraturan perundang-undangan.

‎"Perlindungan terhadap saksi penting bagi penegakan hukum, tetapi kepercayaan terhadap keterangan saksi juga harus dibangun melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Tommy juga menyoroti kemungkinan munculnya persoalan ketika seseorang memperoleh atau mengajukan diri sebagai justice collaborator, tetapi keterangannya kemudian dipersoalkan karena diduga tidak benar atau tidak konsisten.

Menurutnya, kondisi tersebut harus diuji berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan alat bukti yang sah. Penegak hukum perlu membedakan antara kekeliruan, perubahan keterangan, dan kesengajaan memberikan keterangan palsu.

Selain itu, penerapan saksi mahkota juga harus memperhatikan dasar hukum, batas penggunaannya, hak terdakwa, serta prinsip peradilan yang adil (fair trial).

‎

Perlindungan untuk Membongkar Kejahatan dari Dalam

‎Dalam pemaparannya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Riau, Prof. Dr. Erdianto, SH, M.Hum, menekankan bahwa perlindungan terhadap justice collaborator merupakan salah satu kunci untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terorganisasi.

Ia menjelaskan, keberanian seorang pelaku untuk membuka informasi mengenai kejahatan yang melibatkan kelompok atau institusinya sendiri bukan perkara mudah. Sebab, mereka kerap menghadapi tekanan sosial dan dianggap mengkhianati kelompoknya.

‎"Perlindungan yang kuat membuka jalan bagi pengungkapan korupsi. Tiga alasan utama mengapa justice collaborator harus dilindungi. Pertama, untuk kebenaran materiel. Keterangan justice collaborator dan saksi mahkota sangat membantu mengungkap fakta perkara. Kedua, untuk melawan budaya omerta atau sumpah tutup mulut yang menghambat pengungkapan kejahatan. Ketiga, untuk aspek keamanan agar saksi pelaku mau bekerja sama tanpa mengabaikan keselamatannya," papar Erdianto.

‎Ia juga menguraikan lima kriteria utama seseorang dapat ditetapkan sebagai justice collaborator, yakni mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama, bersedia memberikan keterangan di persidangan, bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan, serta bersikap kooperatif dan tidak melarikan diri.

‎Menurut Erdianto, seseorang yang berstatus justice collaborator juga dapat memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan pidana, peluang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan yang berlaku, serta perlakuan khusus dalam aspek perlindungan dan penanganan selama proses hukum.

‎Dari sisi regulasi, ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).

Pengaturan tersebut mencakup sejumlah tindak pidana serius, antara lain korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Membuka Jaringan Kejahatan Melalui Keterangan Pelaku

‎Sementara itu, mantan pimpinan KPK, Alexander Marwata, SH, membahas penerapan justice collaborator dan saksi mahkota dalam tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

‎Menurut Alexander, keberadaan kedua instrumen tersebut tidak terlepas dari kebutuhan mengungkap kejahatan melalui informasi yang berasal dari dalam jaringan pelaku.

‎Ia menjelaskan, kejahatan terorganisasi umumnya melibatkan banyak orang dengan pembagian peran dan penguasaan informasi yang berbeda. Mulai dari penerima manfaat, pengendali, perantara, hingga pelaku lapangan.

Dalam kondisi seperti itu, keterangan seseorang yang mengetahui struktur dan mekanisme kejahatan dari dalam dapat membantu aparat penegak hukum menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang sebelumnya sulit diungkap.

"Justice collaborator adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, sedangkan saksi mahkota ialah tersangka yang ditetapkan memberi keterangan tentang pelaku lain dalam perkara yang sama. Dengan peran JC, seluruh jaringan kejahatan bisa terbuka," ujar Alexander.

‎Ia juga menjelaskan bahwa keterangan saksi dalam proses pembuktian harus memiliki dasar pengetahuan yang relevan terhadap perkara, baik berdasarkan apa yang didengar, dilihat, maupun dialami sendiri, serta informasi dan data yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diungkap.

Menguji Batas Kewenangan dan Perlindungan Hak

Narasumber ketiga, Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, yang juga menjabat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum USU, memaparkan materi mengenai justice collaborator dan saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia dari perspektif konseptual dan normatif.

‎Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana kedudukan kedua instrumen itu harus ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana, terutama terkait dasar hukum, konsekuensi penerapan, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

‎Melalui seminar nasional ini, LKBH FH USU berharap dapat mengkaji kerangka hukum justice collaborator dan saksi mahkota, menganalisis perbedaan kedudukan serta konsekuensi hukumnya, sekaligus mengidentifikasi persoalan pembuktian dan potensi pelanggaran hak tersangka maupun terdakwa.

Pembahasan juga mencakup perlindungan dan penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tommy Aditia Sinulingga berharap forum akademik tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi yang berkontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana dan praktik peradilan di Indonesia.

"Kita berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum dan praktik peradilan pidana yang berkeadilan," pungkasnya.

Selain Jamaluddin Pohan, penyidik juga menahan tiga orang lainnya, yakni SP yang disebut sebagai pemenang tender proyek sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan mantan wali kota, AS selaku mantan Kepala Dinas Perikanan yang berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA), serta IS, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai, didampingi Wakil Dirreskrimsus, Kasubdit III Tipidkor Kompol Ikang, dan Kanit Kompol Khrisna, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Modern yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kota Sibolga.

Proyek tersebut menggunakan sumber pendanaan APBN dan APBD Kota Sibolga dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar.

"Kontrak pembangunan Pasar Ikan Modern ini kurang lebih sekitar Rp22 miliar. Pada saat itu, sekitar tahun 2022, pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2022," ujar Kombes Pol. Irfan Rifai saat memimpin konferensi pers, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Irfan, setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, polisi menerima laporan masyarakat yang menduga pembangunan pasar tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis.

Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan pasar ikan modern tersebut.

Irfan menyebutkan, empat orang telah ditahan karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Berkas perkara para tersangka juga telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dinyatakan lengkap atau P-21. Tahap berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada kejaksaan.

"Dalam kasus ini ada empat orang yang dilakukan penahanan. Mereka diyakini kuat terkait dalam kasus itu dan berkas pemeriksaan mereka sudah dikirim ke JPU dan dinyatakan P-21. Tinggal menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti," jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Ikang memaparkan, pada awalnya pengerjaan proyek tersebut ditunjuk kepada PT Peduli Bangsa. Namun, kemudian perusahaan pelaksana diubah menjadi PT Mitra Sejati Perkasa melalui perjanjian kontrak tertanggal 7 Juli 2022 dengan nilai sekitar Rp22 miliar.

Menurut keterangan penyidik, PT Mitra Sejati Perkasa merupakan perusahaan milik SP yang memiliki hubungan keluarga dengan Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga periode 2021–2025.

Kompol Ikang juga mengungkapkan dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Ia menyebut, ketika progres pekerjaan telah mencapai sekitar 95 persen, Jamaluddin Pohan diduga mengambil uang lebih dari Rp2,5 miliar dari SP.

Uang tersebut, menurut penyidik, kemudian dibagikan kepada IS sekitar Rp450 juta dan AS sekitar Rp50 juta.

"Setelah proyek berjalan sekitar 95 persen, Wali Kota Sibolga periode 2021–2025 inisial JP mengambil uang sebesar Rp2,5 miliar lebih dari SP, kemudian membagi kepada IS kurang lebih Rp450 juta dan AS kurang lebih Rp50 juta," ungkap Kompol Ikang.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), penyidik menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga mencapai Rp5,31 miliar.

Terkait penerapan pasal, Kompol Ikang menjelaskan bahwa Jamaluddin Pohan, AS, dan SP disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP.

Sementara itu, terhadap tersangka IS atau Sunardi Pohan, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana ketentuan yang disebutkan penyidik.

Kompol Ikang menyebut para tersangka terancam hukuman pidana penjara 4 hingga 20 tahun sesuai ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut.

Konsul Jenderal Ravi Shanker Goel, menyampaikan tentang kekayaan warisan budaya India, peluang pendidikan, serta hubungan yang terus berkembang antara India dan Indonesia.

Ravi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan staf pengajar untuk berinteraksi langsung dengan Konsul Jenderal dan mengenal lebih jauh tentang India. Beliau juga memberikan hadiah kepada para mahasiswa yang berpartisipasi sebagai bentuk apresiasi dan untuk menjadikan interaksi tersebut lebih berkesan.

Acara utama dalam kegiatan tersebut adalah peresmian Bharat Corner yang disertai dengan penyerahan simbolis koleksi buku yang disumbangkan oleh Konsulat Jenderal India kepada Universitas Dharmawangsa.

Koleksi buku tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses kepada mahasiswa dan staf pengajar terhadap sumber informasi pendidikan dan budaya mengenai India, termasuk sejarah, tradisi, masyarakat, dan perkembangannya.

Selain menyumbangkan koleksi buku untuk Bharat Corner, Konsulat juga telah bekerjasama dengan Universitas Dharmawangsa dalam mempromosikan pelestarian lingkungan melalui penanaman bunga marigold di lingkungan universitas.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah lingkungan kampus, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kelestarian lingkungan.

Kedua institusi juga telah bekerjasama menyelenggarakan kegiatan yoga di lingkungan universitas untuk mempromosikan pola hidup sehat. Selain itu, staf pengajar Universitas Dharmawangsa juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas melalui Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme, yang menyediakan beasiswa dengan pembiayaan penuhdari Pemerintah India.

Peresmian Bharat Corner merupakan langkah lanjutan dalam mendorong keterlibatan akademis, pertukaran budaya, dan saling pengertian antara India dan Indonesia.