Keempat program itu merupakan implementasi program "Polisi Bersama Masyarakat" yang disebut sebagai kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., dengan penyesuaian terhadap karakteristik dan tantangan keamanan di Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Sonny Irawan dalam kegiatan Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Sonny mengatakan, Sumatera Utara memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan kelompok masyarakat yang harus dijaga sebagai kekuatan dalam menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis.

"Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Sonny.

Program prioritas pertama adalah Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menjaga Kesatuan dan Persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berupaya memperkuat toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta hubungan antarsuku dan kelompok masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan daerah.

Prioritas kedua adalah Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba. Sonny menegaskan, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dibarengi pencegahan dan edukasi secara berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai komunitas sangat diperlukan untuk membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus membangun kesadaran dan melakukan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga," tegasnya.

Selain upaya pencegahan, program tersebut juga mencakup dukungan terhadap rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika.

Program ketiga adalah Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Memberantas Kejahatan Jalanan.

Sonny menjelaskan, program ini diarahkan untuk menekan aksi premanisme dan berbagai tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Polda Sumut berupaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, program keempat adalah Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny menyoroti tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Ia menyebut kecelakaan lalu lintas berada pada peringkat ketiga penyebab kematian, dengan sedikitnya lima orang meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan di Sumatera Utara.

Karena itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, dan penegakan hukum.

Menurut Sonny, budaya tertib berlalu lintas harus dibangun sebagai kebutuhan bersama untuk mengurangi risiko kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya.

Kapolda Sumut juga menegaskan bahwa pelaksanaan empat program prioritas tersebut harus dilakukan secara adaptif dan partisipatif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mendengarkan aspirasi, membangun komunikasi, dan memberikan pelayanan yang responsif.

Dalam pertemuan itu, Sonny turut mengapresiasi peran insan pers sebagai mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi publik, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pengaduan, Polda Sumut juga menyediakan Hotline Pengaduan Kapolda Sumut melalui nomor 0811-6161-5527.

Layanan tersebut disediakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, aspirasi, maupun pengaduan terkait persoalan keamanan dan pelayanan kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

Namun Berkat Laoli mengingatkan, pemberantasan Narkoba tidak boleh berhenti pada gebrakan awal atau sekadar menjadi program dalam 100 hari pertama kepemimpinan Kapolri maupun Kapolda Sumut.

Upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten, menyeluruh, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Sumut.

"Kita mengapresiasi langkah dan komitmen Kapolri beserta jajarannya, khususnya Polda Sumut dan Polrestabes Medan, dalam mengungkap tempat yang diduga menjadi pabrik Narkoba di Sei Mencirim. Kita berharap aksi seperti ini terus dilakukan, bukan hanya di awal masa kerja, tetapi berkelanjutan sampai jaringan Narkoba benar-benar diberantas," terang Berkat kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (29/10/2026).

Berkat menilai, pemberantasan Narkoba harus menjadi gerakan bersama untuk memulihkan citra Sumatera Utara sekaligus menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Menurutnya, penindakan juga perlu diperluas hingga ke kampung-kampung yang selama ini dikenal sebagai lokasi peredaran Narkoba. Wilayah Kepulauan Nias dan daerah lainnya di Sumut tidak boleh luput dari perhatian aparat penegak hukum.

"Jangan hanya di kota-kota besar. Kita berharap operasi seperti ini menjangkau seluruh kabupaten/kota, termasuk Nias. Semua wilayah harus mendapat perhatian agar tidak ada ruang bagi bandar dan pengedar untuk menjalankan bisnis Barkobanya," tegas Anggota Komisi A ini.

Pemerintah Harus Turun ke Masyarakat

Berkat menegaskan, pemberantasan Narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum oleh kepolisian. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan pemerintah kabupaten/kota juga harus mengambil peran melalui edukasi, pencegahan, serta pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia meminta pemerintah lebih aktif turun ke tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya Narkoba, terutama kepada generasi muda dan keluarga.

Edukasi yang berkelanjutan dinilai penting agar masyarakat mampu mengenali ancaman narkoba sekaligus berani menolak dan melaporkan peredarannya.

Disisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan yang selama ini rawan menjadi tempat peredaran Narkoba.

Kemiskinan dan terbatasnya kesempatan ekonomi, menurutnya, merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sebagian orang memilih jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan.

Karena itu, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemberantasan Narkoba.

"Pemerintah harus hadir di kampung-kampung yang rawan Narkoba. Edukasi harus diperkuat, tetapi pembangunan juga harus merata. Kalau masyarakat memiliki kesempatan kerja dan kehidupan yang lebih baik, kita berharap mereka tidak mudah terjerumus dalam aktivitas ilegal," tegas wakil rakyat Dapil Sumut VIII meliputi kawasan Kepulauan Nias ini.

Komitmen Anggaran Harus Jelas

Lebih lanjut Berkat menilai, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga perlu diperkuat agar pemberantasan narkoba memberikan hasil nyata.

Ia juga mendorong adanya komitmen anggaran yang memadai untuk mendukung program pencegahan, penyuluhan, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan.

Menurutnya, keseriusan pemerintah tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan dan imbauan. Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam program yang terukur, berkelanjutan, dan didukung pembiayaan yang jelas.

"Kalau kita serius ingin memberantas narkoba, harus ada komitmen anggaran. Penegakan hukum berjalan, edukasi dilakukan, dan masyarakat juga diberdayakan. Ketiganya harus bersinergi," ujarnya.

Berkat berharap langkah tegas aparat kepolisian dapat terus dipertahankan dan diperkuat dengan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan demikian, pemberantasan Narkoba tidak hanya memutus jaringan peredaran, tetapi juga membangun lingkungan yang lebih aman dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Sumatera Utara.

"Tujuan akhirnya bukan hanya menangkap pelaku, melainkan menyelamatkan masyarakat dan generasi muda. Kita ingin Sumatera Utara terbebas dari ancaman Narkoba dan tidak lagi dikenal sebagai daerah dengan persoalan Narkotika yang tinggi," pungkasnya. (**)

Hasil yang diumumkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, menempatkan Ballon d'Or Ronaldo pada 2008 di posisi teratas. Sementara itu, pencapaian Messi pada 2012 harus puas menempati peringkat kedua.

Penghargaan tersebut merupakan inisiatif khusus yang diselenggarakan France Football melalui pemungutan suara penggemar. Publik diminta menentukan pencapaian terbaik dari para pemain yang pernah memenangi Ballon d'Or sedikitnya dua kali.

Namun, ada hal penting yang membedakan penghargaan ini dari persaingan Ballon d'Or reguler. Ronaldo memang mengalahkan Messi dalam pemilihan B.O.A.T., tetapi bukan berarti ia melampaui rekor jumlah trofi Ballon d'Or milik rivalnya tersebut.

Messi masih memegang rekor dengan delapan kemenangan, sedangkan Ronaldo mengoleksi lima trofi.

Musim 2007/2008 Jadi Penentu

Pilihan penggemar terhadap Ronaldo tidak terlepas dari penampilan luar biasa bersama Manchester United pada musim 2007/2008.

Ketika itu, Ronaldo menjadi bagian penting keberhasilan Manchester United menjuarai Premier League dan Liga Champions. Ia mencetak 31 gol di Premier League, sekaligus merebut penghargaan pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut.

Di Liga Champions, Ronaldo membukukan delapan gol dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Manchester United akhirnya mengangkat trofi setelah mengalahkan Chelsea melalui adu penalti dalam final di Moskow, Rusia.

Ronaldo mencetak gol pembuka Manchester United dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 setelah perpanjangan waktu. Meski gagal mengeksekusi penalti dalam adu tos-tosan, Manchester United tetap keluar sebagai juara.

Secara keseluruhan, Ronaldo menghasilkan 42 gol dalam 49 penampilan di semua kompetisi sepanjang musim tersebut, menurut data yang dipublikasikan France Football.

Penampilan itu mengantarkannya meraih Ballon d'Or pertamanya pada 2008. Saat itu, Ronaldo berusia 23 tahun dan masih berada dalam tahap perkembangan dari pemain sayap lincah menjadi salah satu pencetak gol paling produktif di dunia.

Pengakuan terbaru melalui B.O.A.T. kembali menempatkan musim tersebut sebagai salah satu pencapaian paling berkesan dalam kariernya.

Messi dengan 91 Gol Harus Puas di Posisi Kedua

Persaingan Ronaldo dan Messi kembali menjadi pusat perhatian dalam hasil pemungutan suara tersebut.

Messi menempati posisi kedua berkat Ballon d'Or 2012. Tahun itu menjadi salah satu periode paling fenomenal dalam karier pemain Argentina tersebut, terutama setelah ia mencetak 91 gol untuk klub dan tim nasional sepanjang tahun kalender.

Angka tersebut menjadi rekor gol dalam satu tahun kalender yang paling identik dengan pencapaian individu Messi. Ronaldo menempati posisi ketiga melalui Ballon d'Or 2017, disusul Messi edisi 2023 di peringkat keempat.

Ronaldo kembali mengisi posisi kelima lewat pencapaiannya pada 2016. Messi berada di urutan ketujuh melalui Ballon d'Or 2015, sedangkan Ronaldo menempati posisi keenam melalui edisi 2014 dan kedelapan melalui edisi 2013.

Hasil itu memperlihatkan betapa dominannya kedua pemain dalam sepak bola modern. Dari 12 posisi teratas, seluruhnya ditempati edisi Ballon d'Or milik Ronaldo dan Messi.

Legenda Brasil Ronaldo Nazário menjadi pemain dengan peringkat tertinggi di luar keduanya. Pencapaiannya pada 2002 menempati posisi ke-13.

Meski hasilnya menarik perhatian, mekanisme pemilihan B.O.A.T. perlu menjadi catatan. Menurut laporan media internasional, penggemar dikenai biaya satu euro untuk setiap entri suara dan diperbolehkan memberikan suara lebih dari sekali. Sebanyak 5.009 peserta tercatat melakukan pemungutan suara berulang, termasuk 44 orang yang memberikan 10 hingga 26 suara.

Dengan demikian, hasil tersebut merupakan pilihan publik melalui mekanisme khusus, bukan pemungutan suara yang secara otomatis menentukan siapa pesepak bola terbaik sepanjang sejarah.

B.O.A.T. juga tidak menambah jumlah trofi Ballon d'Or reguler yang dimiliki Ronaldo. Penghargaan ini menilai edisi kemenangan terbaik, bukan jumlah kemenangan sepanjang karier.

Bagi Ronaldo, hasil tersebut tetap menjadi pengakuan istimewa terhadap musim 2007/2008 yang mengubah statusnya menjadi bintang utama sepak bola dunia.

Bagi Messi, posisi kedua tidak menghapus keunggulannya dalam jumlah Ballon d'Or reguler maupun pencapaian luar biasa pada 2012.

Persaingan keduanya pun kembali menghadirkan perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai: Ronaldo unggul dalam pemilihan edisi Ballon d'Or terbaik sepanjang masa, sedangkan Messi masih menjadi pemilik rekor delapan trofi Ballon d'Or.

Fakta dan data pendukung

- B.O.A.T. 2026: Ronaldo edisi 2008 menjadi pemenang, sementara Messi edisi 2012 menempati posisi kedua.

- Statistik Ronaldo 2007/2008: 42 gol dalam 49 penampilan di semua kompetisi, 31 gol di Premier League, serta delapan gol di Liga Champions.

- Statistik Messi 2012: 91 gol untuk klub dan tim nasional sepanjang tahun kalender.

- Rekor Ballon d'Or reguler: Messi delapan kali, Ronaldo lima kali.

- Mekanisme voting: Biaya satu euro per suara dan peserta diperbolehkan memberikan suara berulang. Sebanyak 5.009 peserta tercatat melakukan voting lebih dari sekali

.

Sumber: ballondor.com, manutd.com, uol.com.br, Reuters

Intensitas hujan yang cukup tinggi, membuat air sungai Belawan yang kembali meluap. Air merendam sejumlah jalan dan rumah di Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara.

Air yang mulai naik pukul 02.00 dinihari, membuat warga yang tinggal tidak jauh dari sungai Belawan, telah membuat kawasan tersebut lumpuh total.

Selain merendam rumah warga, air juga merendam jalan lintas membuat aktivitas khususnya pengguna kenderaan tidak bisa melewati banjir setinggi 50 centimeter.

Pengguna sepeda motor, Erwin, mengatakan meski pemerintah Kota Medan terus menerus memperbaiki drainase menjadi titik banjir, namun jika hujan turun sejumlah wilayah masih saja tergenang air.

Meski warga belum ada yang mengungsi akibat sungai Belawan meluap, namun air dari hulu ke hilir akan terhambat, akibat fenomema alam atau banjir rob berada di pesisir Belawan yang terjadi dini hari.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan BBM akibat pembatasan tonase kendaraan distribusi disejumlah ruas jalan yang tengah diperbaiki.

Untuk memastikan hal tersebut, Gubsu meninjau langsung Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga Gunung Sitoli di Desa Humene, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, Rabu (28/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Bobby didampingi Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Gunungsitoli, R Budi Sulistyanto.

Bobby menjelaskan, saat ini terdapat pembatasan tonase armada distribusi BBM akibat perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan sejumlah titik longsor yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun Kementerian PU.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) agar tidak menghambat pasokan BBM ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kepulauan Nias.

"Kita berkoordinasi dengan Pertamina di sini agar masalah pembatasan tonase bisa kembali normal di beberapa titik. Kita memastikan secepat-cepatnya kelancaran distribusi BBM ke seluruh SPBU, khususnya dalam menghadapi persiapan Natal dan Tahun Baru," ujar Bobby melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (29/10/2026).

Selain mendorong percepatan perbaikan jalan secara permanen, Gubsu juga meminta instansi terkait segera menyiapkan langkah penanganan darurat pada sejumlah ruas jalan dan jembatan yang terganggu akibat longsor.

Penanganan sementara tersebut dinilai penting agar truk tangki BBM dengan kapasitas normal dapat kembali melintas tanpa hambatan, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun.

Melalui percepatan penanganan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor bersama Pertamina, Pemprovsu berupaya menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh wilayah Kepulauan Nias agar kebutuhan masyarakat selama Nataru tetap terpenuhi.

Peninjauan Fuel Terminal Pertamina ini merupakan salah satu agenda awal kunjungan kerja Bobby Nasution ke Kepulauan Nias.

Setibanya di Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Bobby bersama rombongan disambut langsung Bupati Nias Ya'atulö Gulö dan Walikota Gunung Sitoli Sowa'a Laoli.

Selain memastikan kelancaran distribusi BBM, kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan sejumlah agenda strategis, antara lain serah terima RSUD Thomsen, peninjauan saluran irigasi Afia, audiensi bersama masyarakat, serta peninjauan fasilitas vital publik lainnya. (**)

Berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 28 hingga 29 Oktober di salah satu hotel di Kota Medan, JakartaTravel Fair 2026 menjadi ajang promosi sekaligus pertemuan bisnis antara pelaku industri pariwisata Jakarta dan Sumatera Utara.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari perhotelan, biro perjalanan wisata, hingga penyedia transportasi pariwisata.

Ketua sub kelompok pemasaran pariwisata dalam negeri, Ponco Armoko mengatakan, Medan dipilih karena dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat penghubung wisatawan di Pulau Sumatera.

Pemerintah DKI Jakarta juga melihat minat masyarakat Medan terhadap wisata kepulauan, sehingga kepulauan seribu menjadi salah satu destinasi unggulan yang dipromosikan.

"Tahun ini Jakarta ada kegiatan JakartaTravel Fair ada 4 kota salah satunya ada di Kota Medan. Kota Medan ini adalah hub di pulau sumatera yang memang wisatawannya kita proyeksikan untuk datang berwisata ke Jakarta," ujar Ponco, Kamis (29/10/2026).

Dikatakannya, kalau pihaknya sedang mengembangkan tentang wisata pulau seribu karena sudah menganalisa bahwa di Kota Medan itu wisatawan atau masyarakatnya memang sedang tertarik ke wisata kepulauan maka diputuskan untuk melaksanakan di Kota Medan.

Tahun ini promosi pariwisata Jakarta juga diarahkan untuk menyambut lima abad atau 500 tahun Kota Jakarta. Sejumlah program dan destinasi unggulan diperkenalkan untuk menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke ibu kota.

JakartaTravel Fair 2026 juga digelar melalui kolaborasi dengan asosiasi industri pariwisata, termasuk DPD asosiasi pariwisata di Sumatera Utara. Kolaborasi ini diharapkan memperluas jaringan pemasaran dan membuka peluang transaksi bagi pelaku usaha.

"Tentunya kami tetap berkaca pada target tahun kemarin, memang kebetulan tahun kemarin kami tidak melaksanakan di Kota Medan tapi kami melaksanakan di kota lampung. tapi setidaknya angka yang ingin kami capai minimal sama atau bahkan lebih,"katanya.

Dari dari data tahun 2025 capaian JakartaTravel Fair adalah Rp6,2 Miliar untuk transaksi dan untuk di Kota Medan ini diharapkan lebih dari itu karena itu pasar di Kota Medan untuk pariwisata kota Jakarta memang sangat bagus.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur, Yayang Kustiyawan, serta asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, yang mewakili pemerintah Kota Medan.

Setelah Medan rangkaian Forum Bisnis Jakarta Travel 2026 akan berlanjut ke Balikpapan, Makassar dan Kota Padang.

Melalui kegiatan ini, pemerintah DKI Jakarta berharap kerja sama antardaerah dan pelaku industri pariwisata semakin kuat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dan transaksi pariwisata. (**)

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pencemaran lingkungan sekaligus melindungi masyarakat di sekitar lokasi SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Setiap SPPG seharusnya menyiapkan instalasi pengolahan air limbah. Limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang keluar. Ini sudah menjadi bagian dari standar operasional yang harus dipenuhi," tegas Subandi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (29/10/2026).

Subandi juga menekankan, bahwa lingkungan di sekitar SPPG harus tetap sehat, bersih, aman, dan nyaman. Pembuangan limbah tanpa pengolahan berpotensi menimbulkan pencemaran serta mengganggu kehidupan masyarakat.

Karena itu, Subandi menegaskan, SPPG yang terbukti membuang limbah tanpa pengolahan tidak seharusnya tetap beroperasi sebelum melakukan pembenahan.

"Kalau memang belum bisa mengolah limbahnya sendiri dan masih membuangnya ke lingkungan masyarakat, sebaiknya disuspend dulu. Setelah fasilitasnya diperbaiki dan pengolahan limbahnya memenuhi ketentuan, baru dipertimbangkan untuk dibuka kembali," tandas Politisi Partai Gerindra ini.

Wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi kawasan Kabupaten Deli Serdang ini juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah SPPG.

Kedua instansi tersebut perlu memastikan setiap unit pelayanan memenuhi persyaratan lingkungan dan kesehatan sebelum maupun selama beroperasi.

Subandi menilai, persoalan limbah tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pengawasan juga harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi pembiaran terhadap pelanggaran.

Menurut Subandi, program MBG merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

"Program ini bagus dan harus kita dukung. Tetapi jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat akibat pengelolaan limbah yang tidak benar. Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik pula," tukasnya.

Lebih jauh Subandi mengingatkan, dukungan terhadap program MBG harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan. Pengelola SPPG wajib bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya.

Subandi berharap pemerintah melalui instansi terkait segera mengevaluasi SPPG yang diduga bermasalah dalam pengelolaan limbah.

Penindakan, lanjut Subandi, perlu disertai kewajiban memperbaiki fasilitas dan memastikan seluruh proses pepengolahan limbah berjalan sesuai ketentuan.

"Jangan tunggu sampai masyarakat semakin dirugikan. Benahi dulu pengolahan limbahnya. Keselamatan masyarakat dan kebersihan lingkungan harus menjadi prioritas," pungkasnya. (**)

Di tengah persiapan menyambut pertandingan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara (Dispora Sumut) bergerak membenahi sejumlah bagian lapangan, terutama kondisi rumput yang menjadi perhatian setelah pertandingan PSMS melawan PSIS Semarang, Minggu (25/10/2026).

Melalui unggahan di Instagram Dispora Sumut sejak 27 Oktober 2026, instansi tersebut menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Perbaikan itu diharapkan membuat kondisi lapangan kembali prima sebelum PSMS menjamu Macan Kemayoran.

Langkah ini menjadi bagian penting dari persiapan tuan rumah. Sebab, kualitas permukaan lapangan turut menentukan aliran bola, kenyamanan pemain, serta kelancaran pertandingan yang diperkirakan menyedot perhatian pencinta sepak bola Sumatera Utara.

Dispora Targetkan Rumput Kembali Prima dalam Tujuh Hari

Kepala Dispora Sumut, Mahfullah Pratama Daulay, menargetkan kondisi rumput Stadion UtamaSumatera Utara kembali prima dalam tujuh hari. Pemeriksaan setelah pertandingan PSMS kontra PSIS menemukan sejumlah titik yang mengalami gangguan, termasuk genangan air dan serangan hama.

Mahfullah, yang akrab disapa Ipunk, mengatakan pihaknya langsung melakukan observasi setelah penonton meninggalkan stadion. Penanganan dilakukan secara swadaya agar perbaikan bisa segera dilaksanakan tanpa harus menunggu proses pengerjaan oleh pihak ketiga.

Untuk memulihkan kondisi lapangan, Dispora berencana menambah pupuk dan membongkar sebagian area rumput yang rusak. Penggantian rumput secara menyeluruh tidak menjadi pilihan karena waktu pemulihan yang tersedia terlalu singkat.

"Ya, ada permintaan Gubernur, harus diprimakan rumput," ujar Mahfullah, seperti dikutip Mistar, Senin (26/10/2026).

Ia juga memastikan pihaknya berupaya memenuhi target agar lapangan siap digunakan saat PSMS menghadapi Persija pada 3 November mendatang.

Pembenahan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Bobby Nasution ketika menyaksikan langsung pertandingan PSMS melawan PSIS Semarang. Gubernur Sumut itu sebelumnya meminta sejumlah titik rumput diperbaiki dan kondisinya dibuat lebih baik sebelum duel kontra Persija.

PSMS Vs Persija Dipercaya Membuka I.League Cup

Di luar persiapan lapangan, pertandingan PSMS melawan Persija juga memiliki arti tersendiri karena dipilih sebagai lokasi seremoni pembukaan I.League Cup 2026/2027.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, menyampaikan keputusan tersebut di Jakarta pada Selasa (27/10/2026). Pemilihan laga ini mempertimbangkan nilai historis kedua klub yang sama-sama memiliki perjalanan panjang dalam sepak bola Indonesia.

Presiden Klub PSMS Medan, Fendi Jonathan, menyambut positif kepercayaan tersebut. Ia menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya karena laga pembuka kompetisi akan berlangsung di hadapan pendukung Ayam Kinantan.

Fendi juga menegaskan bahwa PSMS tetap berupaya memberikan pertandingan yang menarik bagi masyarakat Sumatera Utara, meskipun target utama klub di Championship tetap mengejar promosi.

Berdasarkan jadwal resmi I.League, PSMS akan menjamu Persija pada Selasa, 3 November 2026, pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara. Kedua tim tergabung di Grup A Zona Barat 1 bersama Sumsel United.

Kemenangan tersebut membuat Maung Bandung menyapu bersih tiga pertandingan fase grup. Persib mengoleksi sembilan poin dari tiga kemenangan, sekaligus mempertahankan catatan impresif tanpa kebobolan.

Balsa Sekulic menjadi bintang kemenangan setelah mencetak dua gol pada menit ke-47 dan ke-67. Penyerang tersebut memastikan Persib tidak hanya mengamankan tiga poin, tetapi juga memperbesar jarak dengan pesaing terdekatnya.

Hasil pertandingan lain turut mengubah persaingan di Grup E. FC Seoul bangkit dengan kemenangan telak 5-0 atas wakil Vietnam, The Cong-Viettel, pada hari yang sama.

Tambahan tiga poin membuat FC Seoul naik ke posisi ketiga dengan tiga poin. Sementara itu, The Cong-Viettel terpuruk di dasar klasemen dengan satu poin.

Kemenangan FC Seoul membuat persaingan memperebutkan tiket babak 16 besar semakin menarik. Melbourne Victory memang masih berada di posisi kedua, tetapi keunggulannya atas FC Seoul kini hanya satu poin.

Klasemen Grup E ACL Two 2026/2027

1. Persib Bandung – 9 poin, selisih gol +4

2. Melbourne Victory – 4 poin, selisih gol +1

3. FC Seoul – 3 poin, selisih gol +1

4. The Cong-Viettel – 1 poin, selisih gol -6

Persib berada dalam posisi paling menguntungkan. Namun, tiga pertandingan tersisa masih harus dijalani dengan serius karena persaingan belum sepenuhnya selesai.

Igor Tolic Sebut Melbourne Victory Lawan Serius

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengakui kemenangan atas Melbourne Victory tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, pertandingan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama berusaha menjaga organisasi permainan dan menunggu kesalahan lawan.

"Seperti yang saya katakan kemarin, saya pikir pertandingan ini akan sulit. Melbourne adalah tim yang serius. Pertandingan ini seperti permainan catur, tentang siapa yang akan melakukan kesalahan," kata Tolic seusai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia tersebut menilai Persib mampu mengatasi tekanan dengan mempertahankan struktur permainan. Ketika peluang terbuka, para pemainnya berhasil memaksimalkan kesempatan menjadi gol.

"Pada akhirnya, kami mampu mempertahankan struktur permainan, melakukan beberapa operan bagus, dan saya pikir kami mencetak gol-gol yang luar biasa, benar-benar gol yang luar biasa. Setelah itu, kami bertahan dengan struktur yang baik hingga akhir pertandingan," ujarnya.

Tolic juga memberikan apresiasi kepada Sekulic yang menjadi penentu kemenangan. Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan Persib merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata kontribusi seorang pemain.

"Saya pikir semua pujian layak diberikan kepada Balsa dan seluruh pemain," kata Tolic.

Ia turut menyoroti kemampuan para pemain menjaga konsistensi di tengah jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, fokus dan kerja keras menjadi modal penting untuk menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

"Mereka entah bagaimana selalu menemukan cara untuk menang dan mempertahankan performa. Menurut saya, ini adalah jalan yang bagus untuk terus dilanjutkan," tuturnya.

Belum Lolos, Persib Diminta Tetap Waspada

Meski menguasai puncak klasemen dengan sembilan poin, Tolic tidak ingin timnya terbuai oleh hasil positif. Ia mengingatkan bahwa Persib belum memastikan tempat di babak berikutnya.

"Kami berada di puncak klasemen dengan sembilan poin dan mencatatkan tiga clean sheet, tetapi persaingan di grup ini belum berakhir. Seperti yang saya katakan kemarin, kami masih belum lolos. Kami masih berstatus underdog. Ketiga tim lainnya memiliki rekam jejak yang lebih baik," ujarnya.

Hal itu memperlihatkan Tolic memilih menjaga kewaspadaan ketimbang merayakan posisi Persib terlalu dini. Apalagi, FC Seoul baru saja menunjukkan kemampuannya dengan menghancurkan The Cong-Viettel lima gol tanpa balas.

Persib juga harus bersiap menghadapi jadwal yang padat. Setelah beristirahat dan menjalani pemulihan, Maung Bandung akan kembali fokus ke kompetisi domestik sebelum bertolak ke Australia untuk menghadapi Melbourne Victory pada pertemuan berikutnya.

"Jadi, kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam tiga pertandingan berikutnya. Besok kami perlu beristirahat, kemudian menjalani satu hari pemulihan, lalu mempersiapkan diri untuk pertandingan liga. Setelah pertandingan liga, kami langsung menuju pesawat dan terbang ke Melbourne. Jadi, lima sampai enam hari ke depan akan sangat padat," kata Tolic.

Persib kini memiliki modal kuat untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia. Namun, konsistensi permainan, kedisiplinan pertahanan, dan kemampuan memanfaatkan peluang akan kembali diuji ketika Maung Bandung menjalani laga berikutnya.

Sumber: AFC, Detik, JPNN.

Di lokasi ini luapan Sungai Deli hingga membuat air di kampung Aur naik hingga 3 Meter, Kamis (29/10/2026) Pukul 05.00 WIB.

Diketahui bersama warga kampung Aur yang tinggal di sekitar aliran sungai kerap menjadi langganan banjir. Di Kampung Aur yang berpenduduk sekitar 400 jiwa lebih dengan jumlah 290 KK, warga ada yang tertahan di dalam rumah karena tak bisa keluar.

Bahkan seorang ibu yang bernama Yeyen (65) yang menderita sakit dah harus check-up, tidak bisa dievakuasi karena tak bisa keluar rumah

Sementara itu, BPBD Kota Medan menyediakan perahu karet untuk memantau kondisi warga yang berada di dalam dan membagikan makanan kepada warga yang terjebak.

Warga juga harus berjuang keras saat hendak keluar rumah dengan menggunakan perahu karet.

Kepala Lingkungan Kampung Aur, Adnan mengatakan bahwa air merambat naik tengah malam dan saat subuh sudah naik 3 meter.

Warga yang memiliki rumah 2 lantai lebih memilih tinggal di rumahnya untuk menjaga barang-barangnya. Sedangkan yang lainnya ada yang mengungsi di dalam madrasah dan sekitaran tempat yang lebih tinggi.mgʻSaat ini potensi banjir kembali menjadi ancaman bagi warga Kota Medan, seiring perubahan pola musim hujan yang diperkirakan mencapai puncaknya di Novembe 2026.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan kawasan rawan banjir, kesiapan menghadapi bencana bukan sekadar persoalan peralatan, tetapi juga kecepatan informasi dan evakuasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan telah menyiagakan 53 personel tim reaksi cepat beserta peralatan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. (**)

Agenda persidangan tersebut meliputi dugaan persekongkolan tender proyek pemerintah, keterlambatan pemberitahuan akuisisi, hingga praktik pengawasan distribusi produk industri dan alat kesehatan.

Ketua KPPU, Gopprera Panggabean mengungkapkan dua dari lima perkara dugaan pelanggaran berkaitan dengan tender proyek infrastruktur pemerintah.

Perkara pertama menyangkut penataan pedestrian di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2021 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masing sebesar Rp19,98 miliar dan Rp10,30 miliar.

Sementara itu, perkara kedua berada pada proyek pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati di Kabupaten Gresik tahun 2023 dengan nilai pagu mencapai sekitar Rp76,26 miliar.

"Kedua perkara tender ini diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," jelasnya.

Selain perkara tender, KPPU turut mengagendakan pemeriksaan atas dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Golden Eagle Energy Tbk oleh PT Geo Energy Investama pada tahun 2023.

Tim investigator menduga pemberitahuan transaksi tersebut disampaikan melebihi batas waktu 30 hari kerja sejak berlaku efektif secara yuridis, yang berpotensi melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Dua perkara lainnya berfokus pada sektor distribusi dan penjualan produk. Kasus pertama melibatkan PT Jotun Indonesia terkait distribusi, pemasaran, dan penjualan cat dekoratif atas dugaan penetapan harga jual kembali, perjanjian tertutup, serta tindakan yang dinilai menghalangi hubungan usaha dengan pesaing.

Sementara itu, kasus berikutnya menyoroti distribusi benang bedah merek Covidien di Indonesia dan perubahan jaringan distributomya.

Pihak terlapor dalam kasus ini meliputi Covidien Pte Ltd, PT Covidien Indonesia, PT Djembatan Dua, dan PT Anugrah Argon Medica.

Di luar penanganan perkara pelanggaran, KPPU juga menjalankan penilaian menyeluruh (comprehensive assessment) atas dua transaksi akuisisi saham berskala besar.

Penilaian pertama menyasar pengambilalihan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) oleh ARCHION Corporation yang melibatkan beberapa produsen otomotif global.

Penilaian kedua berfokus pada pengambilalihan 99 persen saham PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang efektif sejak 1 April 2026.

Kedua proses ini ditujukan untuk mengkaji dampak transaksi terhadap peta persaingan usaha di Indonesia.

KPPU menegaskan bahwa penetapan agenda persidangan ini tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa pihak-pihak terkait terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan secara adil berdasarkan fakta dan alat bukti relevan dalam ruang persidangan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum ini, KPPU berkomitmen menjaga iklim persaingan yang sehat, menjamin kesempatan berusaha yang adil, serta memastikan pasar tetap kompetitif demi kepentingan masyarakat luas.

Perubahan regulasi ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pencegahan, memutus jaringan peredaran Narkotika, serta menyelamatkan generasi muda Sumatera Utara dari ancaman Narkoba.

Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 pada rapat paripurna di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan Rabu (28/10/2026).

Dalam rapat paripurna yang turut dihadiri siswa-siswi SMP Santo Yosep tersebut, Yahdi juga mengajak generasi muda menjauhi Narkoba dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

"Say No to Narkoba! Generasi muda harus mampu menjaga diri, memilih pergaulan yang sehat, dan tidak memberi ruang bagi Narkoba untuk merusak masa depan," demikian pesan yang disampaikan Yahdi kepada para pelajar.

Menurut Yahdi, pemberantasan Narkoba bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan perjuangan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak, keluarga, dan masyarakat Sumatera Utara.

Ia menilai, revisi Perda tersebut harus menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan. Terlebih, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Sumut berdasarkan data BNN yang dikutip dalam pandangan umum fraksi mencapai 10,49 persen.

"Pemberantasan Narkoba harus dilakukan secara menyeluruh. Kita tidak cukup hanya menangkap pengedar, tetapi juga harus membongkar jaringan, memutus jalur masuk Narkotika, dan memastikan tidak ada pihak yang melindungi kejahatan tersebut," tegasnya.

Apresiasi Keberhasilan Aparat Bongkar Jaringan Narkoba

Dalam pandangan umumnya, Yahdi juga menegaskan bahwa PAN sebagai partai politik telah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan jajaran Kepolisian dalam mengungkap kasus Narkotika berskala besar.

Apresiasi tersebut disampaikan secara resmi melalui Sekretaris DPW PAN Sumut, Dedy Irawan SP, M.Si kepada berbagai media massa, Senin (26/10/2026).

Apresiasi itu diberikan atas keberhasilan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kapolda Sumut beserta seluruh jajaran kepolisian dalam mengungkap dan mengamankan bahan baku Sabu seberat 1,16 Ton di perairan Asahan-Tanjung Balai serta membongkar pabrik Sabu berkapasitas 1,2 Ton di Kabupaten Pidie, Aceh, baru-baru ini.

Yahdi menilai, pengungkapan itu menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan Narkotika di Indonesia, khususnya di Sumut. Keberhasilan itu menunjukkan pentingnya kerja intelijen, koordinasi antar lembaga, serta ketegasan aparat dalam membongkar jaringan peredaran Narkoba.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penindakan harus diikuti penguatan pencegahan dan pengawasan agar jaringan Narkotika tidak kembali berkembang.

Menurutnya, Sumut memiliki tantangan geografis yang tidak ringan karena berhadapan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia serta berbatasan dengan sejumlah provinsi.

Karena itu, pengawasan jalur darat dan laut harus diperketat, termasuk di pelabuhan kecil, tangkahan, dermaga tidak resmi, terminal, angkutan umum, dan jasa ekspedisi.

Tak hanya itu, PAN juga mendorong sinergi BNN, Polda Sumut, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempersempit ruang gerak jaringan Narkotika.

Integritas Aparat dan Pencegahan Sejak Dini

Yahdi juga menekankan bahwa keberhasilan perang melawan Narkoba sangat bergantung pada integritas aparat dan konsistensi pemerintah. Jangan sampai upaya pemberantasan kehilangan kepercayaan publik akibat adanya oknum yang justru terlibat atau melindungi jaringan peredaran Narkotika.

Karena itu, Fraksi PAN mendorong penguatan pengawasan internal, termasuk tes urine secara berkala bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprovsu. Aparat yang terbukti terlibat harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Selain penegakan hukum terhadap bandar dan pengedar, PAN menilai pencegahan harus diperkuat melalui keluarga, sekolah, rumah ibadah, tokoh agama, lembaga adat, dan organisasi kepemudaan.

PAN juga mendukung pengintegrasian edukasi bahaya Narkoba dalam kurikulum pendidikan, pengaturan rokok elektrik atau Vape dalam Ranperda, serta penguatan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

Yahdi menegaskan, pendekatan tegas terhadap bandar dan pengedar harus berjalan beriringan dengan pendekatan kemanusiaan bagi korban penyalahgunaan Narkoba. Anak-anak yang terjerat Narkotika membutuhkan perlindungan khusus dan akses rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat.

Untuk memastikan Perda berjalan efektif, Fraksi PAN meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran, sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas antar perangkat daerah, serta indikator evaluasi yang terukur.

Dengan demikian, perubahan perda tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi menjadi instrumen nyata untuk melindungi masyarakat dan menekan penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara.

Dukung Pembahasan Ranperda Lebih Lanjut

Fraksi PAN juga menyatakan mendukung Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 untuk dibahas lebih lanjut. Mengingat substansinya melibatkan berbagai sektor dan membutuhkan harmonisasi regulasi, PAN mengusulkan pembahasan dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut dengan tetap menghimpun masukan Komisi E selaku pengusul.

Yahdi menegaskan, perang melawan Narkoba bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga perjuangan menjaga masa depan daerah.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berani mengatakan tidak terhadap Narkoba dan ikut menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari penyalahgunaan Narkotika.

"Pemberantasan Narkoba membutuhkan aparat yang berintegritas, pemerintah yang konsisten, keluarga yang peduli, dan masyarakat yang berani menolak serta melaporkan peredaran Narkoba. Kita harus bergerak bersama agar generasi muda Sumatera Utara dapat tumbuh, belajar, dan meraih masa depan tanpa ancaman Narkoba," tutupnya. (**)

"Jadi tidak hanya dengan slogan, spanduk dan imbauan saja. Karena penyebaran Narkoba ini sudah menggurita dan tentunya sangat membahayakan anak-anak muda bangsa," tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai Golkar, Frans Dante Ginting kepad wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/10/2026).

Frans Dante juga mengapresiasi komitmen Kapolri, Kapolda dan Badam Narkotika Nasional (BNN) Sumut dalam upaya pemberantasan narkoba. Langkah aparat penegak hukum tersebut harus diperkuat dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Wakil rakyat Dapil Sumut XI meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini juga menegaskan, pemberantasan Narkoba tidak boleh hanya menjadi agenda aparat penegak hukum, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Sudah saatnya kita menabuh genderang perang terhadap Nakoba. Jangan lagi hanya slogan atau memasang spanduk. Harus ada tindakan nyata, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, sampai lingkungan terkecil masyarakat," tandasnya.

Menurut Frans Dante, ancaman Narkoba sangat berbahaya karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan penggunanya, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga serta mengancam kualitas generasi penerus bangsa.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Sumut mengambil peran lebih aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, pengawasan berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat.

Frans Dante juga mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara yang melarang penggunaan Vape atau rokok elektrik.

Dante berharap kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah dengan menginstruksikan jajaran masing-masing agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kebijakan perlindungan masyarakat harus disertai pelaksanaan yang konsisten agar tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas.

Masih kata Dante, bahwa pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar tidak memberikan ruang bagi peredaran Narkoba. Keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan harus saling bersinergi dalam melakukan pencegahan.

Masyarakat juga diharapkan berani melaporkan dugaan peredaran Narkoba kepada pihak berwenang serta tidak melindungi pelaku yang merusak masa depan generasi muda.

"Jangan sampai kita baru bergerak setelah banyak korban berjatuhan. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dari keluarga dan lingkungan kita sendiri. Semua pihak harus memiliki kepedulian dan keberanian untuk melawan Narkoba," tegas politisi senior Golkar ini

Dante berharap, komitmen pemberantasan Narkoba benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh pihak. Dengan demikian, upaya memerangi Narkoba tidak hanya menjadi seruan sesaat, tetapi gerakan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi generasi muda Sumatera Utara.

Baginya, keberhasilan perang terhadap Narkoba bukan semata-mata diukur dari banyaknya seruan yang disampaikan, melainkan dari kemampuan bersama mencegah peredaran, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan masa depan anak bangsa. (**)

"Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mendesak perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang fasilitasi pencegahan Narkotika tidak sekadar menjadi macan kertas," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai Golkar, Manaek Hutaosit dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto dan dihadiri Wagub Sumut H Surya di Medan, Rabu (28/10/2026).

Regulasi tersebut, tambah Manaek, harus disertai anggaran memadai, koordinasi lintas sektor yang kuat, fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses, serta keterlibatan nyata masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman Narkotika.

Dalam pandangan Fraksi Golkar, persoalan Narkoba tidak lagi semata-mata menyangkut penegakan hukum. Peredarannya telah menjadi ancaman sosial yang merambah kesehatan, pendidikan, keamanan, produktivitas masyarakat hingga masa depan generasi muda.

Berdasarkan bahan pengkajian yang disampaikan dalam rapat tersebut, prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Sumut disebut mencapai 10,49 persen. Dengan jumlah penduduk pada 2025 sebanyak 15.785.839 jiwa, masyarakat yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1,5 Juta orang.

"Perubahan Perda ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kebijakan, bukan sekadar melakukan perubahan norma," tandasnya.

Manaek juga mendukung langkah pemerintah yang telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembentukan tim pencegahan dan pemberantasan Narkoba, pembentukan 4.500 relawan anti Narkoba di 19 kabupaten/kota, edukasi kepada pelajar hingga perancangan fasilitas rehabilitasi.

Selain itu, Manaek Hutasoit juga menyoroti belum optimalnya sinergi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), terutama terkait dukungan pendanaan di tingkat kabupaten/kota.

"Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan infrastruktur dinilai masih menjadi hambatan serius, termasuk dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi serta Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)," ujar mantan Ketua DPRD Humbang Hasundutan itu sembari menambahkan, perubahan Perda harus memperjelas pembagian peran, pola koordinasi, dan dukungan sumber daya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Fraksi Golkar, tambah Manaek, regulasi yang disusun tanpa dukungan anggaran dan kelembagaan memadai berisiko tidak efektif ketika diterapkan dan selain pencegahan, penindakan, tata kelola rehabilitasi juga harus diperkuat agar lebih terstandar dan mudah dijangkau masyarakat.

"Korban penyalahgunaan Narkotika perlu mendapatkan pendampingan berkelanjutan, termasuk setelah menjalani rehabilitasi, guna mencegah kekambuhan," ujar Manaek sembari menekankan pentingnya menghapus stigma terhadap mantan pengguna Narkoba agar mereka memperoleh kesempatan untuk pulih, kembali diterima di lingkungan sosial, dan menjalani kehidupan secara produktif. (**)

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan layak.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Tomy Harahap dalam Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (28/10/2026).

"RTLH merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut. Tahun ini program RTLH sebanyak 440 unit RTLH yang disebar di 17 kabupaten/kota di Sumut. Anggarannya Rp30 Juta per unit," ucapnya.

Tomy menjelaskan, jumlah penerima program RTLH tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2025, yang sebanyak 400 unit dan tersebar di 12 kabupaten/kota. Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprovsu memperluas jangkauan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun daerah penerima program tersebut antara lain Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Binjai, Dairi, Medan, Nias Selatan, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba, Pematang Siantar, dan Sibolga.

Menurut Tomy, bantuan yang diberikan Pemprovsu bersifat stimulan. Artinya, pemerintah menyediakan dana dasar untuk pembelian material bangunan utama dan sebagian upah tukang.

Sementara itu, kebutuhan biaya lainnya diharapkan dapat dipenuhi secara swadaya oleh pemilik rumah, keluarga, maupun masyarakat sekitar melalui semangat gotong royong.

"Jadi, Rp30 Juta itu diantaranya Rp26 Juta untuk anggaran material, upah tukang Rp4 Juta. Harapannya jika untuk membangun rumah tipe 30, membutuhkan biaya Rp40-45 Juta per unit. Maka dari itu dibutuhkan juga swadaya," imbuhnya. (**)

Pemko Medan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, unsur Forkopimda Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta jajaran lintas instansi mulai dari BMKG, BWS, TNI, Polri, Basarnas, Kejaksaan, hingga para pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Wali Kota Rico Waas menekankan pentingnya membangun mentalitas siaga dan kesiapan taktis, bukan sekadar bersikap reaktif saat bencana sudah terjadi.

Mengingat tahun lalu banjir berdampak pada 85.000 jiwa di 19 kecamatan, ia meminta seluruh jajaran siaga menghadapi potensi problematika hidrometeorologi tahun ini agar tidak ada pihak yang "kalang kabut" jika bencana serupa atau lebih parah terjadi.

Rico juga menyoroti bahwa ancaman tidak hanya datang dari curah hujan lokal di dalam kota, melainkan juga dari kiriman air di hulu. Ia mencontohkan kejadian beberapa hari sebelumnya, di mana meskipun di Medan tidak turun hujan lebat, peningkatan debit air sungai tetap terjadi akibat hujan lebat di kawasan hulu yang dapat dipantau dari wilayah Medan Tuntungan dan Medan Selayang.

Sejumlah instruksi penting langsung diberikan oleh Wali Kota Medan untuk segera ditindaklanjuti, antara lain:

- Pemetaan Jalur Evakuasi: BPBD bersama pihak kecamatan dan kelurahan diminta memastikan kejelasan titik kumpul (assembly point), penanggung jawab di lapangan, serta nomor kontak darurat yang terverifikasi dan aktif.

- Kesiapan Logistik & Peralatan Evakuasi: Ketersediaan perahu karet, perahu bermesin, dan logistik pangan di setiap wilayah kecamatan harus dipastikan siap pakai tanpa kendala birokrasi yang berbelit.

- Antisipasi Gangguan Komunikasi: Berkaca dari kejadian tahun lalu ketika gardu PLN di Mabar terendam banjir dan mematikan aliran listrik di Medan bagian utara (Medan Deli, Labuhan, Marelan, hingga Belawan) yang berujung pada terputusnya jalur komunikasi, Dinas Kominfo diminta menyiapkan perangkat jaringan alternatif seperti Starlink di titik-titik yang dibutuhkan.

Sebagai langkah nyata ketahanan bencana, Pemko Medan juga akan segera menggelar simulasi penanganan bencana banjir agar setiap hambatan (error) dapat langsung dievaluasi sebelum kejadian yang sesungguhnya terjadi.

Sementara itu, Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengonfirmasi bahwa seluruh wilayah di Sumatera Utara telah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga Desember, yang secara historis memiliki tingkat curah hujan tinggi.

BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrem akibat gangguan atmosfer sewaktu-waktu dan mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi prakiraan cuaca.

Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan tas siaga bencana (berisi kelengkapan keluarga, dokumen penting seperti ijazah dan surat tanah, serta kebutuhan bayi), dan melakukan evakuasi secara mandiri apabila genangan air meninggi tanpa harus menunggu petugas.

BPBD Kota Medan saat ini telah menyiagakan 53 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk membantu evakuasi di 21 kecamatan. Warga yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan Pusdalops BPBD di nomor 0813-7080-0880 atau memantau pembaruan melalui akun Instagram resmi BPBD.

"Temuan BNN ini menjadi alarm serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, terlebih prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Sumut mencapai 10,49 persen," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Mangapul Purba SE M.I.Kom menyampaikan pendapat fraksinya terhadap pembahasan Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/10/2026).

Berkaitan dengan itu, Mangapul mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda Sumut No1/ 2019 agar upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba tidak berhenti sebatas regulasi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Anggota dewan Dapil Simalungun dan Kota Pematang Siantar ini mengungkapkan, dengan jumlah penduduk Sumut sekitar 15 juta jiwa, persoalan Narkoba berpotensi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran ancaman serius terhadap masa depan generasi muda, keutuhan keluarga, produktivitas masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Jika tidak ditangani secara serius dan terpadu, peredaran Narkoba berpotensi semakin merusak kehidupan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Mangapul mempertanyakan efektivitas pelaksanaan Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019, sehingga pihaknya meminta pemerintah mengevaluasi secara terbuka program-program yang belum berjalan optimal, penggunaan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta berbagai faktor yang menyebabkan peredaran narkoba masih terus berkembang.

Menurutnya, penyusunan regulasi baru tidak akan cukup apabila aturan yang sudah ada belum dievaluasi dan dilaksanakan secara maksimal.

Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan, terutama dalam menekan kawasan rawan Narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD PDI Perjuangan Sumut, fraksinya menyampaikan sejumlah catatan kritis yang disebut sebagai kontrak moral agar kebijakan pencegahan dan pemberantasan Narkoba tidak berhenti pada tataran regulasi.

Adapun catatan kritis tersebut, tambah Mangapul, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019, memastikan implementasi kebijakan konkret dan terukur, lengkap dengan target, penanggung jawab serta anggaran yang jelas.

"Menyusun peta jalan pencegahan dan pemberantasan Narkoba yang terintegrasi dengan RPJPD Sumut 2025–2045, memperkuat koordinasi Polri, BNN, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar upaya pemberantasan berjalan terpadu," terangnya.

Catatan kritis lainnya, tambah Mangapul, bedakan secara tegas penanganan bandar dan pengedar dengan korban penyalahgunaan Narkoba.

Bandar dan pengedar harus ditindak tanpa pandang bulu, sedangkan korban, khususnya anak-anak, harus memperoleh rehabilitasi yang layak, mudah diakses, dan terjangkau.

"Libatkan generasi muda sebagai pelaku utama Gerakan Anti Narkoba melalui komunitas, karang taruna, OSIS, dan perguruan tinggi serta catatan kritis yang ketujuh, memastikan anggaran pencegahan dan pemberantasan Narkoba memadai, tepat sasaran, serta transparan hingga tingkat desa dan kelurahan," pungkasnya. (**)

Berangkat dari hal tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong adanya penguatan koordinasi bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) agar seluruh proses penanganan pengungsi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Rico saat menerima audiensi Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Adriani Wahjanto, yang didampingi oleh Senior Protection Officer Emily Bojovic dan Protection Associate Medan Oktina Hafanti di Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Rico didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, Kepala Kesbangpol Andi Mario, Kabag Kerja Sama Seri Inderahayu, serta Kabag Hukum Junaidi Sanjaya.

Rico memaparkan bahwa Pemko Medan memegang tanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh warga.

"Para pengungsi yang menetap sementara di Medan tetap harus diberikan pendekatan kemanusiaan yang selaras dengan regulasi pemerintah pusat," tuturnya.

Ia berharap dunia bisa senantiasa aman dan setiap manusia memiliki kemerdekaan, di mana hal yang dapat dilakukan saat ini adalah memberikan dukungan moral serta memastikan adanya perlindungan antarsesama.

Sebagai langkah konkret, Rico menilai sosialisasi yang intensif mengenai aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia sangat penting untuk diberikan kepada para pengungsi.

Melalui pemahaman hukum yang baik, para pengungsi diharapkan mampu menjalani kehidupan sehari-hari di Kota Medan dengan tetap menghormati norma setempat serta menjaga keharmonisan hubungan sosial bersama masyarakat lokal.

Berdasarkan data, terdapat sekitar 1.200 pengungsi yang kini berada di wilayah Sumatera Utara. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pihak pemerintah daerah dan UNHCR.

Komunikasi dan koordinasi perlu dilakukan, mengingat Indonesia hingga kini masih berposisi sebagai negara transit bagi pengungsi yang sedang menanti kepastian penyelesaian status mereka, termasuk opsi repatriasi atau kembali ke negara asal.

Pemko Medan menyatakan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan UNHCR dalam merumuskan solusi terbaik. Walau demikian, seluruh upaya penanganan harus tetap berpijak pada keseimbangan antara aspek kemanusiaan, kepatuhan regulasi hukum, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Adriani Wahjanto, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan dan kesempatan dapat berdiskusi langsung dengan Wali Kota Medan.

Pihaknya menegaskan komitmen UNHCR untuk terus mendukung pemerintah Indonesia dalam memastikan para pengungsi benar-benar memahami serta mematuhi seluruh peraturan maupun hukum yang berlaku di negara ini.

Adriani menambahkan bahwa Indonesia selama ini telah menunjukkan teladan dan komitmen kemanusiaan yang luar biasa dalam menangani pengungsi dari berbagai negara.

Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang solid antara UNHCR dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar penanganan pengungsi tetap berjalan sejalan dengan kebijakan nasional.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah.

Penghargaan diserahkan usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Apel Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (28/10/2026).

Tujuh organisasi penerima penghargaan tersebut yakni Pramuka, Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Panca Marga (PPM), dan Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI).

Penghargaan diberikan atas dedikasi, partisipasi, dan kontribusi organisasi kepemudaan dalam mendukung berbagai program pembangunan. Termasuk kontribusi dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) periode 2025–2030.

Pada upacara tersebut, Surya bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir.

Dalam amanatnya, Menpora mengingatkan bahwa 98 tahun lalu para pemuda Indonesia mengikrarkan janji bersejarah yang menyatukan berbagai perbedaan dan memperkuat tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa.

"Semangat persatuan harus terus hidup dan diwujudkan dalam karakter serta tindakan nyata generasi penerus bangsa," ucapnya.

Menpora menegaskan, kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan materi. Kemajuan sejati berawal dari kualitas manusia, karakter yang kuat, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama.

Karena itu, Menpora menekankan tiga karakter utama yang perlu ditanamkan kepada generasi muda, yakni patriotisme, kegigihan, dan empati. Ketiga karakter tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang tangguh sekaligus memiliki kepedulian sosial.

"Patriotisme harus diwujudkan melalui pengabdian dan tindakan nyata bagi bangsa dan negara. Kegigihan tercermin dari kemampuan untuk tetap berjuang menghadapi kesulitan dan bangkit dari kegagalan. Sementara itu, empati menjadi landasan untuk memahami kesulitan orang lain dan hadir memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Kepada para pemuda Indonesia, Menpora berpesan agar berani bermimpi besar, bekerja keras, dan menjadi pribadi yang kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Generasi muda juga didorong untuk berani memimpin sekaligus bersedia melayani, serta menjadikan ilmu, karya, dan pengorbanan sebagai wujud kecintaan kepada Indonesia.

"Masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui. Masa depan adalah sesuatu yang sedang kita bangun bersama," ujarnya.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, Pj Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota Pramuka, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta mahasiswa.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga semakin semarak dengan keberagaman pakaian adat yang dikenakan aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan OPD.

Berbagai busana adat dari sejumlah etnis, antara lain Melayu, Karo, Tapanuli Selatan, Nias, Batak, dan Jawa, mencerminkan kekayaan budaya sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman di Sumut.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu "Bangun Pemudi Pemuda" dan "Satu Nusa Satu Bangsa", kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. (**)

Pengurangan alokasi tersebut dikhawatirkan mengganggu produktivitas pertanian dan menyulitkan petani memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam.

Rudi menyampaikan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/10/2026), menyikapi kebijakan pengurangan alokasi pupuk subsidi yang berdampak terhadap kebutuhan petani di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Toba, Dairi, Pakpak Bharat, dan Karo.

Menurutnya, ketersediaan pupuk subsidi merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, pengurangan kuota perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan riil petani di Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang disampaikan, pengurangan alokasi tersebut meliputi pupuk NPK Formula Khusus sebanyak 20.624 ton, pupuk NPK Phonska 8.000 ton, serta pupuk urea 7.472 ton.

Rudi menilai, apabila pengurangan tersebut tidak diantisipasi, petani berpotensi menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pemupukan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan di Sumatera Utara.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan, kebijakan pengurangan pupuk subsidi perlu diselaraskan dengan upaya pemerintah mencapai target swasembada pangan nasional. Jangan sampai keterbatasan pupuk justru menjadi kendala bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian RI dan PT Pupuk Indonesia di Jakarta pada 18 November 2026.

Kunjungan tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai dasar pengurangan kuota pupuk subsidi sebesar 34.000 ton di Sumut sekaligus mendorong evaluasi terhadap alokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Rudi berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi konkret, termasuk kemungkinan penyesuaian atau penambahan kembali kuota pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani di daerah.

Ia menegaskan, ketersediaan pupuk harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang baik diperlukan agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran, kebutuhan petani terpenuhi, dan produktivitas pertanian di Sumatera Utara tetap terjaga. (**)