Melansir berbagai sumber, Jumat (21/8/2026), Aura Kasih merasa kehadirannya semakin dibutuhkan, terutama dalam mendampingi proses anak belajar.

"Sekarang sudah mulai besar. Dari segi belajar juga aku harus lumayan nemenin," kata Aura Kasih.

Dia mengaku kondisi tersebut membuat dirinya mulai mempertimbangkan peran sebagai ibu yang lebih banyak berada di rumah.

"Kayaknya aku harus jadi home mom deh, benar-benar harus stay di rumah," ujarnya.

Meski demikian, Aura Kasih tetap menjalankan sejumlah aktivitas bisnis. Dia memilih usaha yang dianggap lebih sederhana dan memungkinkan dirinya tetap memantau kondisi keluarga.

Aura juga masih menjalankan restoran di Surabaya yang telah berdiri sejak 2017. Selain itu, dia mengelola usaha di bidang pertanian dan peternakan.

"Kalau F&B masih ada sebenarnya. Aku ada di Surabaya satu, itu kita buka dari 2017, masih ada," pungkas Aura Kasih.

Yahdi menilai, pengalihan beban gaji PPPK dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Pemerintah Pusat merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan berbagai polemik serta beban keuangan di daerah.

"Seharusnya anggaran daerah bisa digunakan untuk pembangunan lain, tapi malah tersedot ke situ. Apalagi timbul salah paham di masyarakat, seolah-olah gaji PPPK tidak dibayar. Padahal memang kemampuan keuangan kabupaten/kota itu kan terbatas," ungkap Yahdi kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, status PPPK yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah semestinya diperlakukan setara dalam hal penganggaran.

"PPPK itu kan ASN. ASN ada dua, PNS dan PPPK. Kenapa yang PNS ditanggung pusat, sementara PPPK dilimpahkan ke daerah? Jadi kalau ada rencana ditarik ke pusat, itu bagus dan alhamdulillah. Artinya pusat bertanggung jawab penuh memberikan honor atau gaji PPPK tersebut," tegasnya.

Yahdi menambahkan, ketimpangan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah menjadi pertimbangan utama. Daerah dengan PAD besar mungkin mampu menanggungnya, namun daerah dengan keuangan terbatas akan sangat terbebani.

"Kalau Kota Medan atau Deli Serdang mungkin bisalah karena PAD-nya besar. Tapi bagaimana dengan Pakpak Bharat, Tanjung Balai, Nias, dan lainnya? Kan kasihan. Akhirnya menimbulkan gejolak di bawah, gaji tidak dibayar, bahkan sempat ada keributan seperti di Batubara kemarin," jelas Yahdi.

Selain persoalan penganggaran gaji, Yahdi membeberkan bahwa ketidakpastian pengelolaan PPPK di tingkat daerah kerap berdampak langsung pada stabilitas kerja para tenaga pendidik.

Pola rekrutmen yang tidak diimbangi dengan kepastian kemampuan fiskal daerah dinilai hanya akan memicu konflik internal antara pemerintah daerah dan para guru.

Wakil rakyat Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini juga menekankan bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama yang dibebaskan dari kendala birokrasi dan masalah anggaran daerah.

Jika beban finansial dialihkan sepenuhnya ke pusat, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada peningkatan mutu sarana dan prasarana sekolah yang selama ini masih banyak terabaikan.

Oleh karena itu, Fraksi PANDPRD Sumut berharap koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB dapat berjalan cepat agar proses pengalihan kewenangan ini tidak berbelit-belit demi kepastian kesejahteraan para guru PPPK di seluruh daerah.

"Pas sekali kebijakan itu. Kalau bisa disegerakan, jangan lama-lama," pungkasnya. (**)

"Saya benar-benar marah melihat kejadian seperti ini. Anak yang masih kecil dan tidak berdaya justru mengalami kekerasan. Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, di gedung dewan, Jumat (21/8/2026).

Berkaitan dengan itu, Mangapul meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut kasus tersebut secara serius dan menyeluruh. Jika dugaan kekerasan itu terbukti, ia meminta pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahkan anggota dewan Dapil Pematang Siantar dan Simalungun ini meminta keberadaan dan tanggung jawab orang tua kedua korban ditelusuri.

"Ibu kandungnya juga harus dicari. APH harus melihat apakah ada unsur menelantarkan anak atau tidak. Jangan hanya berhenti pada orang yang diduga melakukan kekerasan," tandasnya.

Selain itu, Mangapul juga meminta suami terduga pelaku turut diperiksa untuk mengetahui sejauh mana yang bersangkutan mengetahui kondisi kedua korban, agar kasus ini terang-benderang.

"Jangan-jangan suami pelaku penganiayaan mengetahui kejadiannya dan membiarkan atau memang tidak tahu, semuanya harus didalami," ketusnya.

Mangapul juga meminta pemerintah memastikan kedua korban mendapatkan perawatan medis, pendampingan psikologis dan perlindungan maksimal.

"Jangan sampai anak-anak yang sudah menjadi korban ini kembali menjadi korban untuk kedua kalinya karena tidak mendapatkan perlindungan," pungkasnya.

Viral di Medsos

Sebelumnya diketahui, dua bocah laki-laki di Kabupaten Dairi, AGP (7) dan adiknya, AP (6), diduga menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan bibi kandung mereka berinisial RS (52) menjadi pembicaraan heboh dan viral di media sosial.

Kasus ini terungkap Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 07.38 WIB setelah petugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dairi menerima laporan warga tentang seorang anak laki-laki di kawasan Jalan Merdeka, belakang Gedung Nasional Sidikalang (Eks Penjara Lama), dalam kondisi memprihatinkan.

Petugas kemudian mengevakuasi AGP yang ditemukan dalam kondisi trauma dengan sejumlah luka. Petugas UPTD PPA Dairi, Denny Siringo-ringo, menyebut korban mengalami luka pada bibir, lebam dan luka bernanah di lengan, pembengkakan kedua kaki serta goresan di kedua pelipis.

Saat dievakuasi, seorang perempuan dewasa yang mengaku sebagai keluarga korban sempat menghalangi petugas memberikan penanganan medis. Setelah petugas menunjukkan identitas resmi, AGP akhirnya dibawa ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan perawatan dan menjalani visum et repertum (VER).

Dalam perjalanan menuju rumah sakit, petugas melakukan pendekatan secara persuasif. Dalam kondisi ketakutan, AGP kemudian mengungkapkan bahwa luka-luka yang dialaminya diduga akibat perlakuan kasar dari bibi kandungnya yang disebut sebagai mamak tua.

Dari pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengetahui AP juga diduga menjadi korban kekerasan oleh RS. UPTD PPA Dairi bersama Unit PPA Satreskrim Polres Dairi kemudian mengamankan RS ke Kantor Satreskrim Polres Dairi untuk menjalani pemeriksaan.

Kasat Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan, membenarkan pengamanan tersebut.

"Terduga pelaku sudah diamankan dan masih dimintai keterangan," tandasnya.

RS terancam dijerat Pasal 80 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 76C UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kasus tersebut masih ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Dairi. (**)

"Kalau Walikota Medan (Rico Waas) tidak hadir, pastinya kita kecewa," ucap Ihwan Ritonga kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Dikatakan Ihwan yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sangat serius dalam membenahi sistem transportasi di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Medan, Binjai dan Deli Serdang.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya Rico Waas sebagai Walikota Medan, mendukung penuh upaya tersebut dengan turut menghadiri peresmian BRT Mebidang di Lubuk Pakam dan tidak hanya diwakilkan oleh Zakiyuddin Harahap sebagai Wakil Walikota Medan.

"Pak Gubernur (Bobby Nasution) kan sangat semangat soal beginian, tapi tiba-tiba (Walikota Medan) di undang malah nggak datang," cetusnya.

Ihwan nuga mengatakan, tentunya Pemprovsu sudah mengundang kepala daerah terkait, mulai dari Walikota Medan, Walikota Binjai, dan Bupati Deli Serdang untuk menghadiri kegiatan peresmian BRT Mebidang tersebut. Oleh karenanya, pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran Rico Waas pada kegiatan itu.

"Persoalan tidak dihadiri oleh Walikota Medan (Rico Waas) dan hanya dihadiri Wakil Walikota Medan (Zakiyuddin Harahap), tentu sangat kita sayangkan juga ketidakhadiran itu. Padahal, BRT Mebidang itu adalah program yang sangat strategis untuk mendorong dan membantu masyarakat (di bidang transportasi), khususnya masyarakat Sumut yang bekerja di kawasan Mebidang ini," beber wakil rakyat dari Dapil Sumut I meliputi 11 Kecamatan di Kota Medan ini.

Dijelaskan Ihwan Ritonga, sejatinya dirinya tidak mengetahui apa alasan Rico Waas tidak menghadiri undangan tersebut. Akan tetapi, seharusnya Walikota Medan dapat menghormati undangan resmi yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara.

"Saya nggak tahu ya kenapa alasannya nggak datang. Tapi kalau nggak datang dengan alasan ada tugas lain, nah itu saya kira salah ya, karena ini undangan resmi dari Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur saja hadir, tapi Walikota (Medan) nggak hadir, tentu sangat kita sayangkan," jelasnya.

Lebih lanjut Ihwan Ritonga mengatakan, program BRT Mebidang sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara, termasuk masyarakat Kota Medan. Oleh sebab itu, sangat konyol apabila Pemko Medan tidak mendukung program BRT Mebidang yang diperjuangkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

"Konyol lah kalau (Rico Waas) tidak mendukung program strategis seperti (BRT Mebidang) itu," pungkasnya. (**)

Korban awalnya mengaku sempat bertemu dengan AFS yang menawarkan untuk menjual AC miliknya. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga warga kawasan Jalan MGR Maradat itu masih menyimpan mesin dimaksud.

Namun pada akhir pekan lalu, korban Guslan mengaku kehilangan satu unit mesin AC dan Genset di belakang rumahnya. Ia pun merasa mengalami kerugian sekitar Rp2,5 Juta. Kehilangan itu terjadi setelah pertemuannya dengan AFS pada Sabtu (8/8/2026) lalu.

"Korban sempat teringat ia pernah bertemu pria yang menawarkan menjualkan AC miliknya," ujar Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval Desky melalui Kasat Reskrim, AKP H Naibaho, Jumat (21/8/2026).

Setelah mengetahui kehilangan barang-barangnya lanjut Naibaho, korban pun bertemu lagi dengan AFS dan mempertanyakan keberadaan AC dan Ganset yang hilang tersebut. Hasilnya, ia menerima pengakuan bahwa benar yang bersangkutan telah mengambil dua buah mesih itu.

Atas kejadian itu kata Naibaho, korban pun mengadu ke Polres Padangsidimpuan pada Rabu (19/8/2026) lalu. Bahwa pengambilan dua unit mesin tersebut, AFS tidak sendirian, tetapi bersama seorang teman.

"Berdasarkan laporan itu, kami langsung melakukan tindakan kepolisian dengan mengamankan tersangka (AFS)," sebut Kasat.

Saat ini, polisi tengah menyelidiki keberadaan rekan AFS guna dimintai keterangannya atas peristiwa itu. Selain AFS, polisi turut menahan barang bukti berupa, sebuah tutup AC dan sebatang kayu.

Kasat menegaskan, proses hukum terhadap perkara tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya turut mengimbau kepada segenap masyarakat agar segera melapor ke polisi, jika mengetahui aktivitas yang mencurigakan atau menjadi korban tindak pidana.

"Jangan ragu untuk melapor ke Polres Padangsidimpuan atau hubungi call center 110 agar pengaduan dapat segera ditindaklanjuti," tutup Kasat.

Selain demosi, keduanya diwajibkan menjalani pembinaan mental dan rohani (Bintalroh) selama satu bulan. Khusus Aipda Halomoan Gultom, Propam Polda Sumut juga menjatuhkan sanksi Penempatan Khusus (Patsus) selama 14 hari.

Sidang KKEP terhadap AKP Fadlun Alfitri digelar secara terpisah pada Rabu, 19 Agustus 2026, di Propam Polda Sumut. Sidang dipimpin Kombes Triyadi dan turut dihadiri istri AKP Fadlun.

Kabid Humas Polda SumutKombes Ferry Walintukan didampingi Kabid Propam Kombes Dwi Agung mengatakan, AKP Fadlun dinyatakan melanggar Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) huruf M tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan intervensi dalam penanganan perkara yang dilakukan Aipda Halomoan Gultom.

"Dalam sidang KKEP tersebut AKP Fadlun Alfitri diputuskan dengan sanksi demosi selama dua tahun dan wajib mengikuti pembinaan rohani selama satu bulan," ujar Kombes Ferry Walintukan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Kombes Ferry menjelaskan, berdasarkan catatan dalam SKCK, AKP Fadlun Alfitri tercatat telah lima kali melakukan pelanggaran selama menjalankan tugas di sejumlah wilayah.

Pelanggaran pertama terjadi ketika Fadlun bertugas di Polda Kalimantan Selatan pada 24 Juni 2011. Saat itu, Fadlun yang masih berpangkat Iptu dan menjabat Kasat Sabhara Polres Hulu Sungai Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dikenai sanksi terkait kasus pemerasan berupa penundaan pendidikan dan teguran tertulis.

Fadlun kemudian disebut melakukan pelanggaran berupa pembuatan opini negatif terhadap rekan kerja sesama anggota Polri. Saat bertugas di Polres Nias, ia kembali menjalani sidang disiplin terkait penelantaran istri.

Pelanggaran berikutnya terjadi ketika Fadlun bertugas di Polres Tapanuli Tengah dalam perkara narkoba. Kemudian, saat bertugas di Polres Batubara, Fadlun menjalani sidang kode etik terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita PHL di Mapolres Batubara. Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi sanksi demosi dan dipindahkan ke Yanma Polda Sumut.

Pelanggaran kelima berkaitan dengan dugaan intervensi terhadap penanganan perkara yang ditangani Aipda Halomoan Gultom.

"Berdasarkan UU Polri ada disebutkan seseorang yang sudah melakukan pelanggaran dan telah menjalani sidang disiplin dan Komisi Kode Etik Polri bahwa yang bersangkutan bisa dilakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," kata Ferry Walintukan.

Ferry mengatakan, meski AKP Fadlun masih mengajukan banding, kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat tetap dapat diproses sesuai ketentuan dan menjadi kewenangan pimpinan.

Dalam pertimbangan sidang, hal yang meringankan AKP Fadlun antara lain dinilai berkelakuan baik, proaktif, serta mengakui kesalahannya. Sementara hal yang memberatkan adalah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kelima dan statusnya sebagai perwira yang dinilai seharusnya dapat menjadi teladan bagi bawahannya.

Sementara itu, Aipda Halomoan Gultom menjalani sidang KKEP pada 18 Agustus 2026. Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi sanksi demosi selama tiga tahun, Patsus selama 14 hari, serta wajib menjalani Bintalroh selama satu bulan.

Menurut Kombes Ferry Walintukan, Aipda Halomoan Gultom disidang terkait perkara pemerasan terhadap seorang pelaku UMKM di Kabupaten Batubara.

"Aipda Halomoan Gultom disidang pada 18 Agustus 2026 dalam kasus pemerasan. Yang bersangkutan ada menerima uang dari seorang pelaku UMKM di Kabupaten Batubara yang berakibat memengaruhi profesionalisme Polri," ujarnya.

Ferry menambahkan, Aipda Halomoan Gultom masih menjalankan tugas di Polres Batubara sambil menunggu pelaksanaan sanksi demosi.

Aipda Halomoan dinyatakan melanggar Perpol Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) huruf C karena dinilai tidak menjalankan tugas dengan benar serta menerima atau meminta sesuatu dari korban.

"Untuk kedua personel mengakui perbuatannya melakukan kesalahan, meminta keringanan. Keduanya akan menjalani hukuman setelah putusan keluar," pungkas Ferry Walintukan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (20/8/2026) tersebut turut memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan keterlibatan personel dalam praktik judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol), sekaligus mengingatkan anggota agar lebih bijak dalam menggunakan media digital.

Plt Kasi Propam Polres Tapsel, Ipda Afran Praja Siregar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal untuk memastikan setiap personel tetap menjaga marwah institusi Polri.

"Kami mengingatkan seluruh anggota agar tidak terlibat dalam judi online maupun pinjaman online ilegal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, hingga mencoreng nama baik institusi," ujar Ipda Afran.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, namun juga memiliki potensi penyalahgunaan apabila tidak disikapi dengan bijak.

"Setiap personel harus bijak dalam bermedia sosial dan selalu menjaga etika sebagai anggota Polri di ruang publik maupun dunia digital," katanya.

Dalam pelaksanaan penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) tersebut, Propam juga melakukan pengecekan terhadap sikap tampang, kelengkapan personel, serta memberikan arahan terkait disiplin anggota.

Ipda Afran menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Polres Tapsel dalam mewujudkan personel yang profesional.

"Oleh karena itu, setiap anggota harus mampu menjaga perilaku, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari," tutupnya.

Berdasarkan jadwal resmi AFC, Indonesia menjalani tiga pertandingan fase grup pada 11, 16, dan 20 Januari 2027. Kick-off resmi dalam waktu Indonesia belum ditetapkan AFC** dan masih akan diperbarui kemudian.

Jadwal Timnas Indonesia

Senin, 11 Januari 2027

Jepang vs Indonesia

Stadion: Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, Jeddah.

Laga pembuka langsung menjadi ujian terberat. Jepang merupakan salah satu kekuatan utama Asia dan empat kali juara Piala Asia.

Sabtu, 16 Januari 2027

Indonesia vs Qatar

Stadion: Aramco Stadium, Al Khobar.

Qatar datang sebagai juara bertahan setelah memenangkan dua edisi terakhir. Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu perjalanan Garuda di Grup F. ([Football Nation][4])

Rabu, 20 Januari 2027

Thailand vs Indonesia

Stadion: King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

Pelatih Indonesia John Herdman melihat grup tersebut bukan sekadar ancaman, melainkan kesempatan untuk menaikkan level permainan.

"Saya pikir undian ini memberi kami kesempatan besar untuk mengambil langkah berikutnya," kata Herdman.

Herdman juga menilai Indonesia harus menghadapi setiap lawan dengan pendekatan berbeda. Jepang akan dihadapi dengan status underdog, Qatar dengan versi terbaik Indonesia, sedangkan Thailand membutuhkan semangat juang dan determinasi tinggi.

Dari kubu Qatar, pelatih Julen Lopetegui mengakui Grup F sangat berat. "Kami optimistis, tetapi memahami kualitas lawan. Kami berada di grup yang sangat sulit," katanya. Ia juga menilai Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

Format turnamen memberi peluang Indonesia melaju. Dua tim teratas setiap grup serta empat peringkat ketiga terbaik berhak masuk babak 16 besar. Setelah itu, perempat final berlangsung 28–29 Januari, semifinal 1–2 Februari, dan final pada 5 Februari 2027.

Bagi Indonesia, target awal jelas: mengamankan poin sebanyak mungkin di Grup F. Setelah sukses mencapai 16 besar untuk pertama kalinya pada edisi sebelumnya, Garuda kini dituntut melangkah lebih jauh di Arab Saudi.

Sumber: AFC, AFC Assets, FotMob, Republika Online, Qatar Tribune

Informasi yang diperoleh hingga Jumat (21/8/2026) sebanyak 38.310,86 hektare hutan dan lahan terbakar, dengan titik panas tersebar di beberapa provinsi.Pemerintah kni memperkuat operasi penanganan karhutla, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Langkah tersebut dilakukan setelah peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi dan laporan masyarakat mengenai asap di sejumlah daerah.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan situasi mulai mengalami perbaikan secara nasional. Jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Namun, pemerintah menegaskan penurunan tersebut tidak berarti ancaman karhutla telah berakhir.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian paling besar. BMKG menyebut Kalbar sebagai provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak berdasarkan pemantauan 19 Agustus. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga masuk dalam daftar wilayah prioritas bersama Papua Selatan.

Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Di Bandara Supadio, Pontianak, jarak pandang sempat hanya sekitar 1,2 kilometer pada 19 Agustus. Di Palangka Raya jarak pandang berada di kisaran tiga kilometer, sedangkan di Bandara Syamsudin Noor,

Kalimantan Selatan, jarak pandang sempat turun hingga sekitar 400 meter. Kondisi tersebut kemudian berangsur membaik pada 20 Agustus.

Kabut asap bahkan mulai memberikan dampak lintas batas. Di Sarawak, Malaysia, sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian dilaporkan ditutup sementara akibat kualitas udara yang memburuk, dengan pembelajaran dialihkan ke rumah.

Di Kalimantan Barat, luas wilayah yang terbakar juga cukup besar. BPBD Kalbar mencatat karhutla telah mencapai 38.310,86 hektare sejak Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan hanya terjadi dalam beberapa hari terakhir, tetapi telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Petugas di lapangan terus berupaya memutus penyebaran api, termasuk melalui pemadaman darat dan dukungan operasi udara. Pemerintah menekankan pentingnya respons cepat karena kebakaran di lahan gambut maupun kawasan kering dapat berkembang dengan cepat.

Djamari, salah satu pejabat yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, menegaskan pentingnya memadamkan api sejak masih kecil.

"Kalau bisa cepat kita padamkan karena ada bantuan hujan, pantau terus dan jangan sampai timbul titik api lagi," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa api yang telanjur membesar akan jauh lebih sulit dikendalikan.

Persoalan karhutla juga mendapat sorotan dari kelompok lingkungan. Indra Syahnanda dari Walhi Kalimantan Barat menilai kebakaran yang terus muncul berkaitan dengan persoalan tata kelola lahan, perlindungan gambut, dan penegakan hukum.

Sumber: Kementerian Kehutanan, ANTARA, Detik, Mongabay.co.id

"Jika dikelola melalui regulasi yang jelas, edukasi yang kuat, serta pendampingan pemerintah, pertambangan rakyat justru dapat menjadi sumber penghidupan," ujar Aswin kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Menurut Aswin, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan bukan karena sengaja mengabaikan aturan, tetapi karena belum memahami mekanisme perizinan yang harus dipenuhi.

"Solusinya adalah edukasi dan sosialisasi. Masyarakat harus diberikan arahan dan bimbingan supaya mengetahui bagaimana melakukan pertambangan sesuai aturan," tegasnya.

Aswin menjelaskan, aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah berlangsung secara turun-temurun. Bahkan, aktivitas tersebut telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat sejak jauh sebelum Indonesia merdeka.

Ia menilai kondisi tersebut harus dipahami pemerintah ketika menyusun kebijakan. Masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sumber daya alam tidak boleh begitu saja kehilangan mata pencaharian, tetapi juga harus diarahkan agar aktivitas ekonominya berlangsung secara legal dan bertanggung jawab.

"Di daerah itu, pertambangan sudah menjadi bagian dari pencaharian masyarakat sejak zaman dahulu. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya melakukan penindakan," terang wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) ini.

Lebih lanjut Aswin menerangkan, potensi sumber daya alam di kawasan Bumi Gordang Sambilan cukup besar, termasuk kandungan emas. Potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Ia mengingatkan, kekayaan alam bukan hanya milik generasi sekarang. Karena itu, setiap aktivitas pertambangan harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

"Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi lingkungan dan masa depan harus tetap kita pikirkan. Apa yang kita ambil hari ini jangan sampai membuat generasi berikutnya kehilangan haknya," tandasnya.

Pemerintah Diminta Jemput Bola

Aswin juga mendorong pemerintah melakukan pendekatan jemput bola dalam membantu masyarakat mengurus legalitas pertambangan rakyat.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini kesulitan memahami prosedur perizinan perlu didampingi secara langsung. Pemerintah dapat turun ke daerah untuk menjelaskan aturan, memetakan lokasi, sekaligus membantu masyarakat memahami persyaratan yang harus dipenuhi.

"Kalau perlu tim perizinan datang langsung ke masyarakat. Jemput bola. Jangan masyarakat dibiarkan tidak tahu, kemudian ketika menambang baru ditindak," tukasnya.

Ia menyebut Pemerintah Pusat telah menetapkan sejumlah titik sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Keberadaan wilayah tersebut harus disosialisasikan secara maksimal agar masyarakat mengetahui lokasi mana yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan rakyat.

Bagi daerah yang memiliki potensi pertambangan rakyat tetapi belum masuk WPR, Aswin meminta pemerintah daerah proaktif mengusulkan penetapannya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalau ingin pertambangan rakyat ini berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat, maka harus masuk dalam WPR. Kalau belum, pemerintah daerah harus mengusulkan sesuai aturan," tuturnya.

Menjaga Alam, Menjaga Masa Depan

Aswin juga menekankan, legalisasi dan penataan pertambangan rakyat bukan berarti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Sebaliknya, regulasi harus menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan pertambangan berlangsung secara tertib, aman dan ramah lingkungan.

Masyarakat juga harus diberikan pemahaman mengenai kewajiban melakukan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai.

Dengan pendekatan tersebut, lanjut Aswin, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat memperoleh penghasilan, kepentingan negara dalam mengelola sumber daya alam, serta kewajiban menjaga lingkungan.

"Kalau masyarakat diberikan izin sesuai regulasi, diberikan edukasi dan dibimbing bagaimana mengelola serta memulihkan lingkungan, maka pertambangan rakyat bisa menjadi bagian dari solusi ekonomi masyarakat," ucapnya.

Ia berharap pemerintah tidak melihat masyarakat penambang semata-mata sebagai pelanggar aturan.

Mereka, masih kata Aswin, adalah warga yang membutuhkan kepastian hukum dan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.

Pada akhirnya, penataan pertambangan rakyat diharapkan tidak berhenti pada persoalan izin, tetapi menjadi langkah membangun ekonomi masyarakat yang legal, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

"Pertambangan rakyat boleh memberi kehidupan hari ini, tetapi alam harus tetap memberi kehidupan bagi generasi esok," pungkasnya. (**)

Karena itu, kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang) dinilai sebagai harapan baru untuk membangun wajah transportasi Sumatera Utara (Sumut) yang lebih modern, nyaman dan berkelanjutan.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA menyambut positif hadirnya BRT tersebut.

Menurutnya, Medan, Binjai dan Deli Serdang meskipun secara administratif berada di wilayah berbeda, sesungguhnya merupakan satu kawasan yang saling terhubung dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

"Ini program yang sangat bagus dan positif untuk menjadi solusi transportasi modern, efisien dan nyaman. Kita berharap inilah transportasi massal yang bisa menjadi solusi terhadap kesemrawutan dan kemacetan yang selama ini kita hadapi," ujar Yahdi yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut saat ditemui di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Yahdi mengungkapkan, keunggulan BRT tidak hanya terletak pada keberadaan armada baru, tetapi terutama pada konsep transportasi massal yang memiliki koridor khusus. Hal tersebut menjadi pembeda dengan sejumlah layanan bus sebelumnya yang masih harus berbagi ruang dengan kendaraan lain di jalan raya.

Ia menilai, tanpa jalur khusus, transportasi umum sulit memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Sebaliknya, dengan sistem BRT yang memiliki koridor dan Halte yang terencana, masyarakat dapat memperoleh perjalanan yang lebih terukur, nyaman dan efisien.

Dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Massal

Yahdi berharap kehadiran BRT perlahan mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini lebih banyak mengandalkan kendaraan pribadi.

Baginya, keberhasilan transportasi massal bukan hanya diukur dari banyaknya bus yang beroperasi, tetapi dari seberapa besar masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum.

"Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan. Bagaimana masyarakat mau menggunakan transportasi massal, sehingga tidak lagi terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor yang ikut menimbulkan kemacetan," ungkap wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini.

Namun, perubahan perilaku masyarakat tersebut harus dibarengi dengan pelayanan yang benar-benar baik. Masyarakat tidak mungkin meninggalkan kendaraan pribadi jika transportasi umum tidak memberikan kenyamanan, kepastian waktu dan kemudahan akses.

Karena itu, Yahdi menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang terintegrasi. BRT harus terhubung dengan transportasi lain, termasuk bus listrik yang sudah beroperasi di Kota Medan serta angkutan lokal yang nantinya dapat berfungsi sebagai feeder.

"Feeder harus diciptakan. Harus ada moda yang terintegrasi, sehingga masyarakat dari mana pun bisa menuju halte dan melanjutkan perjalanan menggunakan BRT," ucapnya.

Dengan sistem tersebut, masyarakat yang tinggal di luar Kota Medan dan bekerja di pusat kota tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi hingga tempat kerja. Kendaraan dapat ditinggalkan di titik tertentu, kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan transportasi massal.

Konsep itu, lanjut Yahdi, pada akhirnya bukan hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga menghemat biaya perjalanan dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Transportasi Lokal Jangan Ditinggalkan

Di tengah pembangunan sistem BRT, Yahdi juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keberadaan pengusaha dan operator transportasi lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Menurutnya, transportasi lokal justru dapat menjadi bagian penting dalam sistem feeder. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi, kemudahan dan stimulus agar armada transportasi lokal diperbarui dan memenuhi standar pelayanan.

"Transportasi lokal juga harus diperbarui unitnya. Pemerintah perlu memberikan kemudahan dan memfasilitasi serta menstimulasi mereka agar bisa masuk dalam sistem transportasi yang terintegrasi," terangnya.

Dengan demikian, pembangunan BRT tidak menimbulkan kesenjangan antara moda transportasi baru dan pelaku transportasi yang sudah lama beroperasi. Sebaliknya, seluruh moda dapat saling melengkapi dalam satu ekosistem transportasi massal.

Bukan Sekadar Bus, tetapi Masa Depan Kota

Yahdi mengingatkan agar BRT tidak dipandang sekadar sebagai proyek pengadaan bus. Lebih jauh dari itu, BRT harus menjadi bagian dari perubahan besar menuju sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi.

Ia menyebut pembangunan koridor, halte, feeder, depo, hingga fasilitas park and ride harus dirancang dalam satu sistem yang saling terhubung.

"Jangan hanya busnya yang disiapkan. Sistemnya harus dibangun. Ada koridor, halte, feeder, park and ride dan integrasi dengan transportasi yang sudah ada," tegasnya.

Lebih lanjut Yahdi menerangkan, pemerintah provinsi juga memiliki peran penting dalam memastikan sistem tersebut berjalan. Selain melakukan pengawasan terhadap operator dan pihak ketiga, Pemprovsu memiliki tanggung jawab dalam pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk depo.

Yahdi menyebut terdapat dukungan anggaran provinsi sekitar Rp27 Miliar untuk pembangunan infrastruktur pendukung BRT, termasuk pembangunan depo dan pembebasan lahan. Sementara pengadaan armada mendapat dukungan pemerintah pusat melalui skema pembiayaan Bank Dunia.

Ia berharap seluruh dukungan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

"Kalau ini berjalan dengan baik, masyarakat akan melihat bahwa transportasi umum ternyata bisa nyaman, aman dan efisien. Pada akhirnya masyarakat akan memilihnya tanpa harus dipaksa," katanya.

Bagi Yahdi, keberhasilan BRT kelak bukan hanya ketika bus-bus memenuhi jalanan Mebidang. Ukuran keberhasilannya justru ketika masyarakat mulai berkata bahwa untuk bepergian, mereka tidak harus memiliki kendaraan pribadi.

Sebab, transportasi massal yang baik pada akhirnya bukan hanya memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ia juga memindahkan sebuah kota menuju kehidupan yang lebih tertib, hemat, ramah lingkungan dan manusiawi. (**)

Yang menarik, Santos tampil tanpa Neymar dan Gabriel Barbosa. Keduanya sengaja tidak dibawa ke Ekuador oleh pelatih Cuca untuk menjaga kondisi fisik menjelang pertandingan penting di Campeonato Brasileiro. Selain Neymar dan Gabigol, beberapa pemain utama lain juga absen. Cuca akhirnya menurunkan tim dengan pendekatan lebih defensif untuk menghadapi pertandingan di ketinggian sekitar 2.580 meter.

Keputusan tersebut terbukti efektif. Macará lebih banyak menguasai permainan dan beberapa kali menciptakan peluang, tetapi Gabriel Brazão tampil penting di bawah mistar. Santos mampu menjaga gawangnya tetap bersih hingga pertandingan berakhir dan memastikan keunggulan agregat 2-1.

Bagi Cuca, hasil tersebut jauh lebih penting daripada penampilan atraktif. Sang pelatih mengakui Santos memang tidak memainkan sepak bola terbaiknya, tetapi strategi yang disiapkan berjalan sesuai rencana.

"Target tercapai," kata Cuca seusai pertandingan.

Ia menilai Macará merupakan lawan yang sangat kuat ketika bermain di kandang, ditambah kondisi lapangan dan faktor ketinggian yang membuat pertandingan semakin sulit.

Cuca kemudian memberikan pujian besar kepada lini belakang Santos.

"Sistem pertahanan kami sempurna dari awal hingga akhir," ujar Cuca.

Menurutnya, para pemain mampu mengantisipasi hampir seluruh ancaman Macará dan hanya memberikan sedikit ruang bagi tuan rumah untuk mencetak gol.

Pelatih berusia 63 tahun itu juga menyoroti keberanian memainkan banyak pemain muda. Cuca mengatakan Santos tampil dengan sejumlah pemain jebolan akademi dan tujuh pemain muda mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan tersebut.

"Tujuh pemain muda tampil, dan itu sangat berarti bagi karier mereka," kata Cuca.

Ia menilai pengalaman menghadapi laga sulit di Amerika Selatan akan sangat berharga bagi perkembangan para pemain muda Santos.

Cuca bahkan mengungkap kondisi fisik beberapa pemain akibat beratnya pertandingan. Davizinho harus ditarik keluar karena mengalami sesak napas akibat ketinggian, sementara João Ananias mengalami sakit kepala, muntah dan demam karena masalah kesehatan.

Menariknya, Cuca menilai Santos sebenarnya masih memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan meskipun tampil dengan banyak pemain muda.

"Kami kehilangan 14 pemain, tetapi tetap bisa saja memenangkan pertandingan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan kepuasan Cuca terhadap kedalaman skuad yang mampu menjaga hasil positif dalam kondisi sulit.

Kemenangan agregat ini membawa Santos ke perempat final Copa Sudamericana. Mereka akan menghadapi sesama klub Brasil, Atlético-MG, yang berhasil menyingkirkan Red Bull Bragantino pada babak 16 besar. Pertandingan perempat final dijadwalkan berlangsung pada September.

Namun, perjalanan Santos musim ini belum selesai. Cuca masih harus mengatur skuad untuk menghadapi padatnya jadwal. Santos juga sedang berjuang di Campeonato Brasileiro dan akan menghadapi Mirassol pada Minggu (23/8), sementara di Copa do Brasil mereka akan berhadapan dengan Palmeiras.

Cuca menyadari Santos harus pintar melakukan rotasi agar tetap kompetitif di berbagai ajang. Ia bahkan menyebut timnya kini hanya berjarak lima pertandingan dari peluang meraih trofi di dua kompetisi piala.

"Kami tinggal lima pertandingan lagi untuk meraih hadiah terbesar," tegas Cuca.

Klasifikasi ini terasa semakin penting karena Santos berhasil melaju tanpa Neymar. Sang bintang sebelumnya menjadi tokoh utama pada leg pertama dengan memberikan dua assist dalam kemenangan 2-1 atas Macará.

Dengan demikian, cerita Santos bukan sekadar tentang Neymar. Di Ambato, Cuca membuktikan bahwa timnya masih mampu bertahan dalam pertandingan sulit, mengandalkan pemain muda, disiplin pertahanan, serta strategi pragmatis untuk mencapai target.

Santos kini melangkah ke perempat final dengan kepercayaan diri baru. Tantangan berikutnya jauh lebih berat: Atlético-MG sudah menunggu, sementara Neymar dan para pemain utama akan kembali menjadi tumpuan Cuca dalam perjalanan panjang menuju trofi Copa Sudamericana.

Sumber: ge, folha.uol.com.br, CNN Brasil, beIN SPORTS.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabagren, AKP Maria Marpaung, Kasihumas, AKP Ida Merri, personel Polwan Polres Padangsidimpuan, serta puluhan pengemudi ojek online (ojol) wanita yang akrab disapa Srikandi Ojol.

Dalam agenda pertama di markas Polres Padangsidimpuan, para Polwan menyerahkan tali asih berupa paket sembako kepada para pekerja jalanan wanita tersebut. Pertemuan berlangsung hangat dan humanis sebagai ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Polwan Polres Padangsidimpuan memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi ojol perempuan yang berjuang di jalanan demi menopang ekonomi keluarga," ujar AKP Maria Jumat (21/8/2026).

Ia juga mengapresiasi kerja keras para Srikandi Ojol dan mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan serta kewaspadaan, terutama saat beroperasi pada malam hari.

"Kami sangat mengapresiasi semangat para pengemudi ojol perempuan. Namun, keselamatan tetap yang utama. Kami mengimbau agar selalu waspada terhadap potensi gangguan kejahatan jalanan, hindari rute-rute sepi di jam rawan, dan pastikan kendaraan selalu dalam kondisi laik jalan," tegasnya.

Memasuki agenda ke dua, rombongan Polwan bergerak menuju Panti Jompo Ma'arif Muslimin untuk melaksanakan anjangsana. Di sana, mereka berbagi kebahagiaan dengan para lansia sebagai bentuk kepedulian sosial antargenerasi.

AKP Maria Marpaung menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan wujud silaturahmi yang tulus dari korps Polwan pada hari jadi mereka yang ke-78.

"Kami datang ke sini bersama ibu-ibu Polwan adalah untuk bersilaturahmi dalam rangka HUT Polwan yang ke-78. Mungkin hanya sekadar yang bisa kami berikan, namun kami punya niat yang tulus demi kebersamaan kita," ungkapnya.

Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mikel Arteta membawa timnya memasuki musim baru setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Manchester City pada Community Shield. Hasil tersebut menjadi sinyal bahwa The Gunners siap mempertahankan mahkota yang mereka raih musim lalu.

Arteta juga mendapatkan sejumlah pemain penting yang kembali dalam kondisi lebih siap setelah menjalani masa istirahat seusai Piala Dunia. Bukayo Saka, Declan Rice dan Martin Zubimendi sebelumnya telah dinyatakan tersedia untuk Community Shield. Namun, Arsenal tetap harus memantau kondisi beberapa pemain menjelang duel melawan Coventry.

Pertandingan ini juga menjadi ujian menarik bagi Arteta dan Frank Lampard. Keduanya sudah enam kali bertemu sebagai pelatih, dengan Arteta mencatat empat kemenangan, satu imbang dan satu kekalahan. Kini Lampard datang bersama Coventry setelah membawa klub tersebut menjuarai Championship dan kembali ke Premier League.

Lampard tidak ingin timnya datang ke Emirates hanya untuk bertahan. Pelatih Coventry itu meminta para pemainnya tampil tanpa rasa takut ketika menghadapi sang juara bertahan.

"The last thing I would like to have after a game against Arsenal is a regret of our approach," ujar Lampard. Ia ingin Coventry bermain dengan keberanian sehingga tidak pulang dari London dengan penyesalan karena terlalu pasif.

Lampard juga menyadari besarnya perbedaan kualitas antara Championship dan Premier League. Coventry bahkan melakukan investasi besar pada bursa transfer untuk memperkuat skuad, terutama dari sisi fisik. Klub tersebut menghabiskan sekitar 130 juta poundsterling untuk membangun tim yang lebih kompetitif menghadapi kerasnya Premier League.

Di kubu Arsenal, Arteta memiliki target yang lebih besar. Setelah sukses mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk kembali menjadi juara Inggris, sang pelatih ingin timnya langsung menunjukkan konsistensi sejak pekan pertama.

"Saya merasa baik. Berbeda. Semoga lebih baik. Lebih bersemangat dari sebelumnya, lebih lapar dari sebelumnya," kata Arteta sebelum pertandingan.

Coventry tetap memiliki alasan untuk percaya diri. Mereka menjadi juara Championship musim lalu dengan produktivitas 97 gol dan kini membawa identitas permainan menyerang ke Premier League. Namun, menghadapi Arsenal di Emirates akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Lampard.

Duel ini juga menarik karena mempertemukan dua pelatih yang pernah menjadi gelandang top Premier League. Arteta dan Lampard kembali berhadapan dari pinggir lapangan, kali ini dengan kepentingan berbeda: Arsenal mengejar kemenangan pertama dalam mempertahankan gelar, sementara Coventry ingin memberikan kejutan pada pertandingan comeback mereka di kasta tertinggi.

Sumber: Al Jazeera, Reuters, The Guardian

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah Nasrun Liwanza mengatakan rehabilitasi lahan berjalan beriringan dengan pemulihan jaringan irigasi tersier. Kegiatan tersebut didukung bantuan Kementerian Pertanian sekitar Rp6,8 miliar agar pasokan air kembali menjangkau lahan pertanian warga.

"Jadi untuk Aceh Tengah luasannya 1.615 hektar itu yang ringan. Saat ini yang sudah terealisasi 1.496 yang kita kerjakan. Artinya 90 persen kita kerjakan untuk merehab yang kategori ringan. Jadi itu yang dominan dengan irigasi tersiernya," kata Nasrun saat meninjau Lokasi rehabilitasi sawah bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Selasa (18/8/2026).

Kerusakan lahan dan jaringan irigasi sebelumnya membuat Sebagian masyarakat tidak dapat mengolah sawah. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi penghasilan petani, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan pangan daerah apabila penanganannya tertunda.

"Saat pertama pascabencana otomatis akibat kondisi alam ini sawah kita tidak bisa diairi. Oleh karena itu Bupati Aceh Tengah merekomendasikan untuk percepat kegiatan ini. Agar masyarakat bisa bersawah dan bisa menghasilkan pangan sendiri," ujar Nasrun.

Pemkab Aceh Tengah menargetkan seluruh sawah rusak ringan kembali siap ditanami pada awal September 2026. Setelah penanganan kategori ringan, pemerintah daerah mulai menyiapkan rehabilitasi 754 hektare sawah rusak sedang yang memasuki tahapan Survei, Investigasi, dan Desain (SID).

"Dalam minggu depan ini akan dilakukan SID untuk rehab sedang seluas 754 hektar," kata Nasrun.

Di tingkat Provinsi Aceh, realisasi kegiatan bantuan pertanian tercatat sekitar Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari pagu Rp515,2 miliar. Pemerintah kabupaten dan kota didorong segera menyelesaikan hambatan administrasi maupun teknis agar anggaran dapat berubah menjadi pekerjaan nyata di lahan petani.

"Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten," kata Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Firdaus.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas sawah terdampak bencana di seluruh Aceh mencapai 57.171 hektare. Tingkat kerusakannya mencakup kategori ringan, sedang, berat, hingga lahan yang hilang akibat terjangan arus.

‎Di tengah putusan tersebut, Budi juga masih menghadapi perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat.

‎Putusan perkara Tebingtinggi itu dibacakan majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (20/8/2026) malam.

‎Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Budi Pranoto Seputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

‎"Menyatakan terdakwa Budi Pranoto Seputra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," tegas majelis hakim saat membacakan amar putusan.

‎Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana terhadap Budi Pranoto dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

‎Selain pidana badan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

‎Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa juga ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Usai persidangan, Budi Pranoto memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan mengenai vonis tersebut. Ia tidak memberikan tanggapan dan terus berjalan meninggalkan ruang persidangan.

"Gimana tanggapan abang? Tujuh tahun enam bulan, Bang?" tanya wartawan kepada Budi. Namun, Budi tidak menjawab.

Wartawan kembali menanyakan mengenai perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat yang juga masih menjerat dirinya. "Ini kan masih ada smartboard Langkat lagi, Bang. Gimana, Bang? Ada kasus yang lain lagi, Bang?" tanya wartawan.

Budi kembali tidak memberikan respons. Pertanyaan lain yang dilontarkan wartawan juga tidak dijawab hingga dirinya meninggalkan area persidangan.

‎Perkara yang menjerat Budi di Tebingtinggi berkaitan dengan pengadaan 93 unit PTI atau smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024 dengan nilai anggaran Rp14,415 miliar.

‎Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi menuntut Budi dengan pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan dan denda Rp600 juta. JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.089.648.622 atau sekitar Rp3,09 miliar.

‎Dalam dakwaan, Budi disebut bersama-sama dengan Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra, Drs. Bambang Ghiri Arianto, serta Idam Khalid selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan tersebut.

‎Pengadaan dilakukan dengan nilai kontrak atau pesanan mencapai Rp14,275 miliar. PT Gunung Emas Ekaputra kemudian membeli 93 unit smartboard merek ViewSonic dari PT Bismacindo Perkasa dengan harga Rp110 juta per unit sebelum pajak.

‎Sementara itu, berdasarkan dakwaan jaksa, PT Bismacindo Perkasa memperoleh smartboard tersebut dari PT Galva Technologies dengan harga Rp30 juta per unit termasuk PPN.

‎Jaksa menyebut terdapat kemahalan harga atau mark-up dalam pengadaan tersebut. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 00000/2.1349/AL/0287/1/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp8.218.770.270.

‎Dalam perkara tersebut, jaksa juga mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp3,2 miliar kepada Idam Khalid yang diserahkan secara bertahap oleh Bahrun Walidin, yang disebut sebagai mitra Budi Pranoto.

‎Sementara perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat menjadi perkara lain yang masih harus dihadapi Budi Pranoto.

‎Karena itu, vonis 7 tahun 6 bulan dalam perkara Tebingtinggi belum mengakhiri seluruh proses hukum yang dikaitkan dengan dirinya.

‎Atas putusan tersebut, Budi Pranoto maupun JPU memiliki hak untuk menyatakan menerima atau menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Wali Kota MedanRico Tri Putra Bayu Waas hadir bersama Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala BRIN Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., serta Deputi Bidang Kewirausahaan M. Riza Damanik.

Rico Waas mengatakan Kota Medan memiliki potensi UMKM yang besar sehingga perlu didukung melalui stimulus, akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha.

"Potensi UMKM kita sangat besar di Kota Medan. Bagaimana diberikan stimulus, baik dalam bentuk pinjaman maupun penguatan terhadap para pengusahanya, tentunya sangat baik. Apalagi pemerintah semakin terbuka dalam pembangunan usaha-usaha ini," ujar Rico Waas.

Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara merupakan bagian dari rangkaian program pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan di tujuh provinsi di Indonesia. Sumatera Utara menjadi provinsi ketiga setelah Bali dan Jakarta.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.000 pelaku UMKM dan calon wirausaha muda. Sebanyak 500 UMKM mengikuti inkubasi pembiayaan yang melibatkan Bank Mandiri, Bank BPN, BNI, Bank Sumut, dan Next Indonesia.

Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan literasi serta kemampuan pengelolaan keuangan para pelaku usaha.

Sementara itu, sekitar 500 peserta lainnya mengikuti inkubasi berbasis teknologi dan peningkatan kompetensi melalui 11 lembaga inkubator di Sumatera Utara, termasuk USU. Program ini mencakup peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, pemasaran, hingga produktivitas usaha.

Penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui business matching, expo, dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebanyak delapan pelaku UMKM terpilih mengikuti business matching untuk membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kegiatan tersebut memberikan arahan mengenai pentingnya penguatan ekosistem UMKM dan kewirausahaan nasional. Pelaku usaha didorong tidak hanya berani memulai, tetapi juga mampu bertumbuh dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan turut diisi kunjungan ke Expo Island yang menampilkan berbagai produk wirausaha, serta Inspirational Talk & Sharing Session bersama sejumlah pakar dan praktisi.

Para peserta juga memperoleh akses terhadap jejaring usaha, pembiayaan, legalitas dan perizinan, sertifikasi, pendampingan, hingga peluang mengikuti business pitching di hadapan mitra strategis.

Rico Waas menilai berbagai program tersebut penting untuk mendorong pelaku UMKM di Kota Medan dan Sumatera Utara agar semakin berani mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing, serta mampu naik kelas.

Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara diharapkan menjadi salah satu penggerak penguatan ekosistem kewirausahaan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan usaha secara berkelanjutan.

Keterangan Baron mengenai dugaan aliran dana dinilai perlu diuji secara ketat dalam pembuktian perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi dan Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama (Dirut) PT Bismacindo Perkasa.

‎Sorotan tersebut muncul dalam persidangan ketika tim penasihat hukum kedua terdakwa menghadirkan dua ahli hukum pidana, Rabu (20/8/2026) sore, di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan.

‎Kedua ahli yang dihadirkan yakni Dr Andi Hakim Lubis dari Universitas Medan Area (UMA) dan Dr Khomaini dari Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Dalam keterangannya, Khomaini menyinggung ketentuan hukum acara pidana baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025.

‎Menurutnya, berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam perkara pidana.

‎Bahkan, ia menyebut keterangan satu saksi tidak lagi dapat diposisikan sebagai alat bukti petunjuk sehingga diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang relevan.

‎Penjelasan itu disampaikan Khomaini ketika menjawab pertanyaan Jonson David Sibarani yang didampingi Togar Lubis selaku tim penasihat hukum (PH) Saiful Abdi.

Pertanyaan tersebut dikaitkan dengan keterangan Baron dalam persidangan beberapa pekan sebelumnya yang mengaku pernah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain.

Dalam keterangannya ketika itu, Baron juga menyebut adanya pihak yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. "(Di KUHAP) Sekarang (keterangan satu saksi) bukan lagi alat bukti petunjuk Yang Mulia," tegas Khomaini.

‎Hakim Ketua kemudian menanggapi pernyataan tersebut dan meminta agar pendapat ahli itu dicatat dalam persidangan.

"Tidak dimasukkan dalam alat bukti lain? Catat itu," ujar hakim sembari melirik panitera persoalan Selain persoalan kesaksian, tim PH terdakwa juga mempertanyakan dasar penghitungan dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Jonson Sibarani menyoroti adanya perbedaan harga satu unit smartboard antara nilai yang tercantum dalam kontrak dan harga yang disebut dalam persidangan.

‎Dalam kontrak, harga satu unit smartboard disebut sebesar Rp158 Juta dan telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Setahu bagaimana auditor yang dihadirkan JPU Kejari Langkat di persidangan, harga jual satu unit disebut mencapai Rp165.755.405 dan angka tersebut belum termasuk PPN 11 persen.

‎Khomaini menjelaskan bahwa majelis hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti yang diajukan penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Menurutnya, hakim memiliki kewenangan untuk melihat, menguji, dan menilai sendiri kekuatan setiap alat bukti yang terungkap di persidangan.

Dalam perkara pidana, alat bukti tidak cukup dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi harus dilihat dari kualitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan fakta perkara.

Prinsip tersebut, menurutnya, sejalan dengan adagium Fiat justitia ruat caelum, yang bermakna keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh.

‎Sementara Andi Hakim Lubis menekankan pentingnya menilai bukti secara objektif dan tidak hanya berpegang pada kuantitas alat bukti yang diajukan di persidangan.‎"Bagaimana mungkin kita menafsirkan terhadap ilmu yang nyata? Yang statistik? Statis. Tidak berubah," kata Andi Hakim Lubis.

Disertai Keyakinan

‎Khomaini kemudian menegaskan bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP baru, khususnya Pasal 183, menurutnya, mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti sekaligus keyakinan hakim sebelum seseorang dapat dipidana.

‎"Tapi harus disertai dengan keyakinan. Dua alat bukti tanpa keyakinan, orang tidak boleh dihukum bersalah. Keyakinan tanpa dua alat bukti juga tidak boleh menghukum orang bersalah," tegasnya.

‎Pernyataan itu kemudian ditanggapi Itoloni Gulo selaku PH Budi Pranoto Seputra yang menanyakan konsekuensi hukum apabila terdapat persoalan formil dalam proses pembuktian.

‎Khomaini berpendapat, kecacatan formil dapat berimplikasi terhadap kesempurnaan pembuktian materiil secara keseluruhan, terlebih perkara pidana berkaitan langsung dengan perampasan hak seseorang ketika telah berstatus sebagai terdakwa.

‎Andi Hakim Lubis kemudian memberikan penekanan berbeda mengenai alat bukti yang tidak autentik.

Menurutnya, bukti yang cacat atau tidak autentik harus dikesampingkan dari proses pembuktian.

‎"Apabila bukti tersebut dikesampingkan dan tidak ada alat bukti lain yang mampu membuktikan unsur tertentu, maka unsur kerugian keuangan negara juga dapat dinilai tidak terbukti," tegasnya.

‎Ia menjelaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik, termasuk unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan. Karena itu, apabila salah satu unsur yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan tidak dapat dinyatakan terbukti secara keseluruhan.

‎Saat ditanya usai persidangan, Jonson David Sibarani mengatakan, keterangan kedua ahli pidana menunjukkan proses pengadaan sampai penandatanganan pencairan Smartboard yang dilakukan Saiful Abdi adalah dalam keadaan Overmacht.

‎"Dia terpaksa dan dalam keadaan tertekan menjalankan perintah pimpinan yang sah berkuasa pada saat itu. Oleh karena itu Saiful Abdi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini," ujarnya.

‎Hal itu sejalan dengan keterangan kedua ahli yang menyatakan, seseorang yang menjalankan perintah pimpinan yang sah dan dalam keadaan tidak bebas dan tertekan, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.

‎Sementara dalam perkara tersebut, Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga didakwa bersama terdakwa lainnya dalam perkara dugaan korupsi Pengadaan Smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 dengan nilai dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 Miliar. (**)

Pengungkapan kasus bermula dari informasi yang diterima tim opsnal sekitar pukul 20.30 WIB, yang menyebutkan adanya warga yang diduga sering mengedarkan Narkotika di Jalan S.M Raja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan.

"Berdasarkan laporan tersebut, tim segera bergerak menuju lokasi dan melakukan penyelidikan. Di sana, petugas melihat seorang pria berperilaku mencurigakan berdiri di depan rumah yang tidak berpagar. Tanpa berlama-lama, petugas langsung melakukan pengamanan dan identitasnya diketahui inisial MS (41), warga Jalan S.M Raja, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua," papar Kasat Narkoba AKP Juli Purwono, kepada wartawan, Kamis (20/08/2026).

Penggeledahan Temukan Bukti Ganja

Saat pemeriksaan badan, petugas menemukan sejumlah paket berisi diduga Ganja yang disembunyikan tersangka dipakaiannya. Rincian barang bukti yang disita yakni 6 bungkusan berisi Ganja dengan Bruto 5,75 Gram, 5 bungkusan kertas putih berisi Ganja dengan bruto 4,36 Gram, 1 kotak rokok tempat menyembunyikan paket tersebut.

"Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku mendapatkan Ganja tersebut dari seseorang berinisial "R" yang saat ini masih dalam penelusuran. Barang dibeli seharga Rp150.000 dengan rencana dijual kembali seharga Rp15.000 per bungkus," jelasnya.

Seluruh rangkaian penangkapan dan penggeledahan berjalan tertib dan didampingi oleh Kepala Lingkungan III Kelurahan Sitamiang, Sulaiman.Hal ini untuk menjamin keabsahan proses hukum yang dijalankan.

"Saat ini, tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam dan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.Polisi masih terus memburu pemasok yang didalangi oleh inisial R agar tidak beredar kembali di masyarakat," tandasnya.

Praperadilan tersebut diajukan terkait penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami Deddy saat menjalankan tugas peliputan pada 2025 lalu. Adapun yang diprapidkan yakni Polda Sumut dan Polrestabes Medan.

Kuasa hukum Deddy dari LBH Medan, Sofyan Muis Gajah, mengatakan laporan tersebut hingga kini masih berada pada tahap penyelidikan di Polrestabes Medan.

Menurutnya, penanganan perkara telah berlangsung sekitar satu tahun lima bulan lebih.

"Klien kita, Deddy, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Medan atas dugaan lambatnya penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan. Hari ini sudah berjalan satu tahun lima bulan lebih," ujarnya.

Sofyan mengatakan, LBH Medan melihat salah satu persoalan dalam penanganan perkara tersebut adalah belum ditetapkannya pihak yang diduga sebagai pelaku.

‎Menurutnya, dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut telah memiliki sejumlah fakta yang diajukan kepada penyidik.

Ia merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur mengenai tindakan menghambat atau menghalangi kerja Jurnalistik.

"Kita melihat sejauh ini kendala mereka itu dalam menetapkan siapa sebenarnya terduga pelakunya. Kalau dalam rangkaian-rangkaian yang telah kita ajukan, bahwa adanya dugaan tindak pidana itu sudah ada terfaktakan," ketusnya.

‎Sofyan menyebut, LBH Medan sebelumnya juga telah memberikan masukan kepada penyidik untuk mengamankan rekaman CCTV serta memeriksa sejumlah saksi yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut.

‎"Makanya kita juga sudah memberikan waktu itu solusi dan juga masukan agar mengamankan CCTV, agar juga memeriksa saksi yang kita duga itu mengetahui terang jelas adanya terduga dalam melakukan tindak pidana tersebut," ujarnya.

‎Masih kata Sofyan, proses konfrontasi antara Deddy dengan pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Polrestabes Medan.

‎Dalam proses itu, lanjut Sofyan, Deddy telah menunjuk seseorang berinisial R sebagai pihak yang diduga sebagai pelaku. Namun, pihak yang ditunjuk tersebut membantah tuduhan tersebut.

‎"Pada saat kita konfrontir pada waktu itu, klien kita, Saudara Deddy, sudah menunjuk bahwa dialah pelakunya, yang dihadirkan itu dulu, yang kita sebutkan berinisial R. Namun waktu itu si terduga pelaku menyangkal bahwa bukan dia pelakunya," jelasnya.

‎Atas kondisi tersebut, LBH Medan kemudian menempuh jalur praperadilan. Sofyan mengatakan pihaknya berharap proses hukum terhadap laporan tersebut dilanjutkan secara serius.

"Tuntutan kita LBH Medan untuk mengajukan praperadilan ini agar melanjutkan penyidikan ini secara serius dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan melanjutkan penyidikan ini sampai ke tahap P21," katanya.

‎Dalam permohonan praperadilan tersebut, LBH Medan mencantumkan enam pihak sebagai termohon. Termohon I adalah Polda Sumatera Utara, Termohon II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Termohon III Polrestabes Medan, Termohon IV Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Termohon V Kanit Ekonomi Polrestabes Medan, serta Termohon VI penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut.

‎Sementara itu, Deddy Irawan berharap PN Medan dapat memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tersebut secara objektif dan profesional.

"Tentu kami berharap pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, secara profesional, dan memberikan keadilan bagi saya pribadi yang mendapatkan dugaan tindak pidana intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik waktu peliputan di 2025 tahun lalu," paparnya.

‎Deddy juga mengimbau para jurnalis, khususnya di Kota Medan, agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

"Saya mengimbau kepada rekan-rekan jurnalis, teman-teman seperjuangan, untuk tetap bekerja secara profesional di mana pun berada, tetap harus mematuhi kode etik jurnalistik, sebagaimana pedoman dan pegangan kita sebagai seorang jurnalis," pungkasnya. (**)