Seperti diketahui, Makhachev baru saja memperkuat klaimnya setelah meraih kemenangan ke-17 secara beruntun di UFC dengan mengalahkan Ian Machado Garry pada UFC 330. Catatan tersebut membuatnya melewati rekor 16 kemenangan beruntun milik Anderson Silva. Ia juga telah menjadi juara di kelas ringan dan welter, sekaligus mempertahankan sabuk juara di dua kelas berbeda.

Namun, ketika ditanya mengenai rekor kemenangan Jones, Makhachev memberikan jawaban yang langsung menyulut perdebatan.

Islam Makhachev tidak sepenuhnya mengakui rekor kemenangan Jon Jones. Dalam wawancara dengan Ushatayka yang diunggah ke kanal Youtube, juara kelas welter UFC itu menilai catatan kemenangan Jones harus diberi tanda tanya karena sejarah pelanggaran aturan anti-doping.

"Tidak, saya rasa tidak. Saya tidak menyangkal bahwa Jon Jones adalah salah satu atlet terhebat dalam sejarah. Namun, dia dua kali tertangkap menggunakan doping, dan menurut saya itulah alasan mengapa rangkaian kemenangannya tidak bisa dianggap sah," kata Makhachev belum lama ini.

Makhachev kemudian mempertegas pandangannya. Menurutnya, kemenangan Jones ketika dinyatakan positif menggunakan zat terlarang seharusnya menjadi titik awal baru dalam penghitungan rekor.

"Karena dia masuk ke pertarungan ketika menggunakan zat peningkat performa dan kemudian menang. Seharusnya dari situlah penghitungan baru dimulai," ujarnya.

Komentar tersebut menjadi panas karena Jones selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menyandang status GOAT UFC. Ia memiliki rangkaian 20 pertarungan tanpa kekalahan di UFC sejak 2009 jika kemenangan atas Daniel Cormier yang kemudian dibatalkan tetap dihitung sebagai kemenangan.

Pada UFC 214, Jones sebenarnya menang KO atas Cormier, tetapi hasil tersebut kemudian diubah menjadi tanpa hasil atau no contest setelah ia gagal dalam tes doping. Jones juga memiliki kontroversi anti-doping lainnya yang turut menjadi bagian dari perdebatan panjang mengenai warisannya di UFC.

Menariknya, Makhachev tidak sepenuhnya meremehkan Jones. Ia tetap memberikan penghormatan kepada mantan juara kelas berat dan kelas ringan tersebut.

"Bagaimanapun, dia adalah salah satu yang terhebat, bahkan mungkin yang terbaik. Saya tidak tahu. Itu tergantung pada masing-masing orang," kata Makhachev.

Jones sendiri sebelumnya sudah menunjukkan ketidaksenangannya ketika publik mulai menempatkan Makhachev di atas dirinya dalam daftar GOAT. Setelah kemenangan Makhachev atas Ian Machado Garry, Jones mengunggah statistik prestasinya di media sosial.

"Saya membuka media sosial dan mendengar bahwa ada GOAT baru? Saya benar-benar bingung, tolong jelaskan agar saya bisa memahaminya," tulis Jones.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Jones belum menerima narasi yang menyebut Makhachev telah melewatinya dalam perdebatan mengenai petarung terbaik sepanjang masa UFC.

Teranyar, Jon Jones kembali membalas komentar Makhachev dengan menyebutnya pernah kalah KO.

"Jangan lupa, kamu pernah di-KO, dibuat tak sadarkan diri, sampai tertidur. Apa pun yang perlu kalian katakan kepada diri sendiri agar bisa tidur lebih nyenyak di malam hari, silakan saja," tulis Jones di akun X miliknya, Selasa (15/9/2026).

Jones menutup balasannya dengan pesan yang terdengar sekaligus menyindir dan menantang Makhachev.

"Teruslah mengejar. Di puncak itu terasa sepi, Islam. Semoga suatu hari nanti saya bisa melihatmu berada di sini," kata Jones.

Balasan tersebut membuat perang verbal kedua petarung semakin sengit. Makhachev mempertanyakan validitas rentetan kemenangan Jones akibat kasus doping, sedangkan Jones menegaskan bahwa USADA tidak menyatakan temuannya sebagai sesuatu yang meningkatkan performa atau dilakukan secara sengaja.

Perdebatan ini pada akhirnya kembali kepada satu pertanyaan besar: siapa yang lebih layak menyandang status GOAT UFC? Makhachev memiliki momentum luar biasa dengan 17 kemenangan beruntun di UFC, juara dua divisi, sedangkan Jones memiliki warisan panjang dengan dominasi di kelas light heavyweight dan heavyweight.

Langkah strategis tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan dengan Bidang Keuangan Daerah yang ditandatangani pada Senin, 14 September 2026.

Penandatanganan dilakukan Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian bersama Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri di Gedung Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan STM, Kecamatan Medan Amplas.

Kerja sama ini sekaligus mencatatkan capaian baru. Pemerintah Kota Medan melalui Bapenda Kota Medan menjadi kota pertama di Sumatra yang melaksanakan sinkronisasi data Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) dari Kantor Pertanahan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) milik Pemerintah Kota Medan.

Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian mengatakan, integrasi data tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perpajakan daerah agar semakin efektif, transparan, dan berbasis digital.

Sinergi Bapenda dan Kantah Kota Medan juga menjadi tindak lanjut implementasi Nota Kesepahaman serta Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri mengenai sinergi tugas dan integrasi data pertanahan serta perpajakan.

"Sinergi ini menjadi pijakan penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan BPHTB dan PBB-P2. Dengan penyelarasan data pertanahan dan perpajakan, potensi ketidaksesuaian data objek pajak maupun kebocoran penerimaan dapat diminimalkan," ujar Agha.

Melalui PKS tersebut, Bapenda dan Kantah Kota Medan akan melakukan pemadanan NOP dengan NIB, pertukaran data peralihan hak atas tanah secara elektronik, serta penerapan layanan digital melalui Web Service/REST JSON.

Pemanfaatan sistem digital tersebut diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sekaligus membuat proses administrasi lebih efisien dan terukur.

Kerja sama juga mencakup pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai salah satu pembanding untuk menilai kewajaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Selain itu, integrasi data diarahkan untuk melakukan validasi terhadap potensi kurang bayar BPHTB serta mempercepat proses pendaftaran dan pengamanan sertipikat aset tanah milik Pemerintah Kota Medan.

Di sisi lain, Bapenda Kota Medan turut mendukung program pertanahan bagi masyarakat melalui pemberian pengurangan atau keringanan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.

Dukungan tersebut mencakup program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikasi tanah lintas sektor, hingga sertipikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Integrasi data ini diharapkan mempermudah masyarakat dan PPAT dalam proses pelaporan dan validasi BPHTB secara elektronik, cepat, dan transparan, sekaligus mengamankan penerimaan pajak daerah untuk mendukung pembangunan Kota Medan," tambah Agha.

Melalui sinergi tersebut, Bapenda Kota Medan dan Kantah Kota Medan mendorong modernisasi pelayanan pertanahan dan perpajakan dengan memanfaatkan pertukaran data secara elektronik. Langkah ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak secara berkelanjutan.

Dalam operasi tersebut, Ketua DPP Partai GolkarFahd Arafiq turut diamankan KPK. Penindakan dilakukan di wilayah Jabodetabek dan berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang melibatkan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Selain Fahd Arafiq, KPK mengamankan total 17 orang dalam operasi senyap tersebut. Mereka di antaranya pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantah Tangerang Tardi, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Penangkapan tersebut menjadi perhatian karena perkara yang tengah didalami KPK berkaitan dengan proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK selanjutnya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing. Nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut, termasuk peran masing-masing pihak serta aliran uang yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan.

Status hukum Fahd Arafiq dan pihak-pihak lainnya akan ditentukan KPK setelah proses pemeriksaan dan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Anggota Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Riau turun langsung ke pusat keramaian untuk mengimbau masyarakat menghindari karhutla, MInggu (13/9/2026).

Kawasan yang dikunjungi antara lain persimpangan Alam Mayang dan Pasar Kaget Pinang Merah, Kota Pekanbaru.

Anggota Bhabinkamtibmas Polda Riau, Aiptu Bagus, meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang punting rokok sembarangan, memastikan api padam saat beraktivitas, mengawasi lahan dan semak belukar serta melaporkan jika menemukan kebakaran lahan.

Polda Riau juga mendatangi rumah ibadah dan tempat pembuangan sampah untuk menyampaikan bahaya tindakan membakar lahan. Seperti di Masjid Nurul Ikhlas, Jalan Kapau Sari, Kecamatan Tenayan Raya dan Tempat Pembuangan Sampah Pinang Merah.

Polisi membagikan selebaran kepada masyarakat berisi larangan membuka lahan dengan cara membakar. Kebakaran lahan selama lebih satu bulan di wilayah Provinsi Riau sudah menyebabkan kerugian masyarakat, seperti gangguan kesehatan, pendidikan, transportasi dan menyisakan kerusakan lingkungan.

Polda Riau menegaskan pembakar lahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 itu disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin, 14 September 2026.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen. Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menyampaikan Nota Keuangan sebagai bagian dari tahapan pembahasan rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.

Rico Waas mengatakan, alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor pembangunan. Prioritas tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM hingga pengelolaan lingkungan.

"Alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan. Hal ini demi mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data," ujar Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Dalam Nota Keuangan tersebut, Rico Waas juga memaparkan struktur pendapatan daerah Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp6,98 triliun lebih.

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, untuk menutup selisih antara kebutuhan belanja dan pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp175 miliar. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program strategis yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui pendapatan daerah.

Rico Waas menegaskan, setiap alokasi anggaran yang telah direncanakan harus dikelola secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Setiap alokasi yang direncanakan harus berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan warga Medan," kata Rico Waas.

Rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan Perangkat Daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Arca monumental ini dinobatkan sebagai arca Dewi tertinggi nomor satu di Indonesia, menyusul rekor arca tertinggi sebelumnya yang dipegang oleh Dewa Murugan di Langkat.

Puncak peresmian arca ini ditandai dengan upacara penyucian atau pratishta bertajuk Maha Kumba Abhisekam yang digelar selama empat hari berturut-turut dari Kamis hingga Minggu (13/9/2026).

Upacara sakral tersebut menghadirkan para pendeta terkemuka dari mancanegara, seperti Kuala Lumpur, India dan Singapura.

Menurut Pengawas Yayasan Dewi Shri Minachi Amman Koil, Matha Riswan, mengungkapkan bahwa proses pembangunan arca ini memakan waktu sekitar enam bulan. Pihaknya bahkan mendatangkan arsitek Satabdi Budayawan langsung dari India untuk memastikan detail dan kualitas bangunannya, dibuat.

"Kami mendatangkan arsitek Satabdi Budayawan dari India. Terima kasih kepada seluruh donatur dan dermawan yang terus mendukung kami baik secara materi maupun moral, sehingga anak-anak muda hari ini bisa mendirikan arca Dewi tertinggi nomor satu di Indonesia," ujar Dr. Matha Riswan.

Ia menambahkan, kehadiran arca ini seolah membawa nuansa spiritual Kota Madurai di India langsung ke tanah Deli Serdang, Sumatera Utara.

Peresmian ini juga diharapkan, menjadi destinasi wisata, destinasi dakwah untuk teman-teman keluarga Hindu se-Indonesia, waktu dari negara tetangga juga bisa hadir melihat bagaimana arca ini dibangun dan bisa bersama.

Delpin berharap, kasus yang telah berlangsung selama sebulan tersebut harus segera mengungkap pihak yang bertanggung jawab, terlebih hingga kini belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Siapapun yang telah melakukan kesalahan terhadap kasus ini harus segera diproses hukum. Tidak boleh pilih kasih. Kalau memang ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak mengalami gangguan kesehatan, harus ada pertanggungjawaban secara hukum," ujar Delpin Barus kepada wartawan, Senin (14/9/2026), melalui telepon dari Medan.

Menurut anggota dewan Dapil Sumut IV meliputi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kota Tebing Tinggi ini, peningkatan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan merupakan langkah penting.

Namun, tambah anggota Komisi D ini, proses tersebut jangan berhenti pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, melainkan harus segera diarahkan untuk mengungkap unsur pidana serta pihak yang paling bertanggung jawab.

Delpin yang dikenal politisi vokal ini meminta penyidik bekerja profesional dan transparan, termasuk mendalami seluruh rangkaian proses penyediaan hingga pendistribusian makanan MBG kepada para siswa.

Menurut Delpin, pemeriksaan juga harus mencakup pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, tenaga pendidik maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penyediaan makanan tersebut.

"Ini menyangkut anak-anak didik kita di Karo. Jangan sampai kasusnya berlarut-larut sehingga masyarakat bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab. Polisi harus gerak cepat, tetapi tetap berdasarkan bukti dan ketentuan hukum," tegasnya.

Delpin juga menilai hasil pemeriksaan laboratorium dan keterangan para dokter ahli harus menjadi bagian penting dalam pengungkapan kasus.

Apalagi, hingga kini keluarga korban masih mempertanyakan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa, termasuk apakah berkaitan dengan bakteri, virus atau zat berbahaya tertentu dalam makanan.

Sebelumnya, Polres Tanah Karo membenarkan kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kasi Humas Polres Tanah Karo AKP P Doman mengatakan penyidikan dilakukan menindaklanjuti laporan orang tua siswa korban yang tercatat dalam STTLP/B/395/VIII/2026/SPKT/Polres Tanah Karo tertanggal 31 Agustus 2026.

Delpin berharap penyidikan tersebut segera memberikan kepastian hukum bagi para korban dan keluarganya.

"Jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang dikorbankan. Kalau terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, siapapun orangnya harus diproses sesuai hukum," pungkasnya. (**)

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengenai susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut.

Kepastian terbitnya SK tersebut diketahui setelah foto dokumen kepengurusan beredar di media sosial, Senin (14/9/2026).

Dalam foto tersebut, Andar Amin Harahap dan Viktor Silaen tampak memegang dokumen SK Kepengurusan Golkar Sumut, didampingi sejumlah kader senior partai seperti Yasyir Ridho Loebis, Rolel Harahap, Zainuddin Purba, dan Suruhenta Sembiring.

Saat dikonfirmasi terkait penunjukannya sebagai Sekretaris Golkar Sumut, Viktor membenarkan posisi tersebut.

Kader senior Golkar, Yasyir Ridho Loebis, juga membenarkan terbitnya SK kepengurusan tersebut.

Disinggung mengenai posisinya dalam struktur baru, Yasyir mengatakan dirinya tidak masuk dalam jajaran pengurus.

"Tugasku sudah selesai, yaitu mensukseskan Musda sampai SK terbit, sesuai dengan arahan sahabat saya Doli Kurnia," imbuh Ridho.

Sebelum terbitnya SK ini, roda kepengurusan Golkar Sumut sempat tertunda pelantikannya setelah Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung sejak Februari 2026.

Penundaan tersebut terjadi akibat dinamika perebutan jabatan sekretaris.

Sebagai langkah awal kepengurusan periode 2026-2031, jajaran pengurus Golkar Sumut dijadwalkan langsung menggelar rapat pleno, Selasa (15/9/2026) di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan.

Agenda rapat tersebut meliputi perkenalan jajaran pengurus baru serta persiapan acara pelantikan resmi. (**)

Dalam sertijab tersebut, Letnan Kolonel Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo menyerahkan jabatan Dandim 0201/Medan kepada Letnan Kolonel Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han.

Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan serah terima jabatan dan Tradisi Korps, kemudian dilanjutkan pembacaan Ikrar Tekad Setia Prajurit Kodam I/BB. Prosesi dilanjutkan dengan Tradisi Korps penerimaan serta pernyataan penerimaan secara resmi oleh Pangdam I/BB.

Selanjutnya, dilakukan prosesi sertijab, penyerahan tongkat komando, penanggalan dan penyematan tanda jabatan serta pangkat, penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas. Rangkaian kegiatan kemudian diteruskan dengan Tradisi Korps pelepasan serta pernyataan pelepasan secara resmi oleh Pangdam I/BB.

Pangdam I/BBMayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi atas pengabdian Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo selama memimpin Kodim 0201/Medan.

Menurut Pangdam, berbagai sumbangsih yang diberikan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, baik tenaga, pikiran maupun waktu, merupakan bagian dari pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai Komandan Kodim Kota Medan.

Atas dedikasi tersebut, Pangdam I/BB menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo beserta istri.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama memimpin Kodim 0201/Medan juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Kodam I/Bukit Barisan. Pangdam berharap pengalaman yang diperoleh selama bertugas dapat menjadi bekal berharga bagi Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo dalam mengemban tanggung jawab berikutnya.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., beserta istri sebagai Dandim 0201/Medan.

Pangdam meminta pejabat baru segera mempelajari karakteristik wilayah Kota Medan serta melanjutkan berbagai hal positif yang telah dibangun oleh pejabat sebelumnya.

Selain itu, Letkol Inf Fernando Batubara diminta memperkuat kedekatan dengan masyarakat, membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan Polri, serta memastikan satuan senantiasa siap menghadapi setiap perkembangan situasi.

Pangdam I/BB juga mengajak seluruh personel untuk melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas serta saling mendukung. Dengan demikian, setiap tugas diharapkan dapat dilaksanakan secara solid, responsif dan bertanggung jawab.

Kegiatan sertijab dan Tradisi Korps tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat, penyerahan cinderamata dan foto bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Danrindam I/BB, Danrem 022/PT, Asrendam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, para Pamen Ahli, para Kabalakdam I/BB, LO TNI AL, LO TNI AU, para Komandan Satuan jajaran Kodam I/BB, serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/Bukit Barisan beserta jajaran pengurus.

Sumber: Pendam I/BB

Jonson David Sibarani didampingi Togar Lubis dalam pleidoi menyebutkan, perkara dugaan korupsi terkait Pengadaan Smartboard pada Disdik Langkat Tahun Anggaran (TA) 2024 merupakan program prioritas sekaligus tanggung jawab mantan Penjabat (Pj) Bupati Faisal Hasrimy, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

‎"Bahwa tidak ada proses pengajuan proposal, pendaftaran Dapodik, atau permintaan dari sekolah untuk smartboard tersebut. Ketika mengangkat Supriadi (berkas terpisah) menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Smartboard ditandatangani secara elektronik dan atas permintaan Supriadi," ujar Jonson David Sibarani.

‎Bahkan ketika pembuatan SK PPK itu, Supriadi bersama dengan broker yang juga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemkab Aceh Jaya bernama Bahrun Walidin alias Baron. Baron dikenalkan oleh Faisal Hasrimy agar nantinya menjadi rekanan Pengadaan Smartboard.

Karena sejak awal terdakwa menolak Pengadaan Smartboard itu di P-APBD 2024, maka mantan Pj Bupati memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar Pengadaan Smartboard ditampung di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Langkat TA 2025.

‎"Pada saat perencanaan, sebelum pelaksanaan, persiapan sampai pelaksanaan, Saiful Abdi tidak pernah berkomunikasi dan tidak kenal dengan terdakwa lainnya, Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Bismacindo Perkasa. Belakangan tahu kalau rekanan senenarmya adalah Budi Pranoto Seputra ketika bertemu di Rutan Medan," kata Jonson.

Setelah diketuk palu (disetujui DPRD Kabupaten Langkat) klien mereka sebagai kadisdik berkewajiban menjalankannya. Itu namanya menjalankan perintah pimpinan (mantan Pj Bupati Faisal Hasrimy).

‎Kehadiran Faisal Abdi di kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di hadapan para kepala sekolah, atas perintah Faisal Hasrimy dan terpaksa dilaksanakan. Padahal ia sedang fokus pada perkara dugaan korupsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang turut menjerat namanya.

Di persidangan Saiful Abdi juga dengan tegas membantah ada menandatangani surat Bimtek tersebut. ‎Oleh karenanya, tim PH memohon agar majelis hakim nantinya menjatuhkan vonis bebas Saiful Abdi atas vonis lepas.

"Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya," tegas pria akrab disapa Jonson itu.

‎Usai persidangan saat dicegat awak media Jonson menguraikan, berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, menjalankan perintah pimpinan/pejabat yang sah, tidak boleh dipidana.

‎Setahu klien mereka, sambungnya, yang bersangkutan hanya sebagai Pengguna Anggaran (PA). Namun belakangan disebut sebagai PPK. Terdakwa pun berusaha menghindar menandatangani sejumlah dokumen Pengadaan Smartboard untuk kepentingan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

‎Setelah dua hari dua malam menghindar, tiba-tiba pegawai honorer pada Pemkab Langkat sekira pukul 02.00 WIB dini hari menjemputnya ke rumah terdakwa. Setiba di Rumah Dinas Bupati ia dipaksa menandatangani dokumen pengadaan 312 unit smartboard.

‎Kondisi tersebut sepemahaman tim PH, Saiful Abdi sebagaimana diamanatkan Pasal 42 KUHP Baru, tidak bisa dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau karena adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

‎"Si Pj Bupati bilang, saya bom nanti perkara PPK (telah disidangkan juga di Pengadilan Tipikor Medan Juli 2025). Namanya manusia diancam gitu, kalau saya seperti itu, saya pun akan menandatanganinya. Kira-kira seperti itu.

‎Makanya kepada Yang Mulia majelis hakim kami bermohon agar dia dibebaskan. Karena dia (terdakwa Faisal Abdi) dalam keadaan terpaksa menjalankan perintah pimpinan," urainya didampingi Togar Lubis.

‎Di bagian lain Jonson juga CEO Kantor Hukum Metro itu menegaskan, dari fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, mantan Pj Bupati Faisal Hasrimy yang mengarahkan agar Pengadaan Smartboard pada Disdik Langkat. Terbukti dari keterangan saksi-saksi sebelumnya. Sekda H Amril, Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Iskandarsyah, Sekretaris Disdik Robert Hendra Ginting dan lainnya.

‎Mereka menerangkan, itu adalah program prioritas dari mantan Pj. Bukan usulan dari Saiful Abdi selaku kadis. Kami juga ada sampaikan 57 bukti surat bagaimana keterlibatannya," tegasnya.

‎"Fakta lainnya, di persidangan Baron membantah ada menemui Saiful Abdi. Tapi kita telah serahkan kepada majelis hakim satu bukti. Itu kan ada tanda (berkunjung ke Rutan Kelas I Medan). Artinya, Baron telah berbohong di persidangan.

‎Ketika ditanya awak mengenai tuntutan JPU pada Kejari Langkat seolah klien mereka ada menerima aliran dana dari broker Pengadaan Smartboard Langkat sebesar Rp1 miliar kemudian dibagi dua dengan Supriadi sebagai PPK, tim PH Saiful Abdi dengan tegas membantahnya.

‎Sebab fakta hukum terungkap di persidangan saat hakim ketua Yusafrihardi Girsang mengkonfrontir keterangan Baron, Budi Pranoto Seputra membantahnya. Dia tidak pernah memerintahkan Baron memberikan uang kepada siapapun, termasuk pejabat di Pemkab Langkat.

Secara terpisah saat menyampaikan pledoi pribadi, terdakwa Budi Pranoto Seputra dengan tegas menyatakan, tidak kenal sama sekali para pejabat di sana. "Kalau saya kenal, mending saya langsung yang kasih uangnya," tegas Budi Pranoto.

‎Sementara pantauan awak media, Saiful Abdi tampak tak kuasa menahan deraian air mata yang membasahi kedua pipinya saat membacakan pleidoi pribadinya. Ia juga memohon agar nantinya dijatuhi vonis bebas. Hanya palu majelis hakim berdasarkan fakta sidang dan bernafaskan hati nurani bisa membebaskannya dari belenggu ketidakadilan yang menimpanya.

‎"Saya bisa menahan rasa lapar dalam tahanan, saya bisa menahan dinginnya lantai semen tempat saya tidur setiap malam. Tapi saya tidak memiliki daya apapun untuk menahan tetesan air mata istri saya yang setia mendampingi, yang harus berjalan menunduk karena menanggung malu atas tuduhan yang jauh dari kebenaran ini.

‎Jika saya seorang koruptor yang merampok uang negara lalu menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyat, maka pantaslah saya dihina dan dikutuk. Saat itu sudah terbang semangat saya. Jangankan untuk mengurusi smartboard, untuk mengurusi (perkara PPPK) saya sudah tidak sanggup.

‎Tapi demi Allah, demi darah daging saya sendiri, saya tidak pernah menyentuh satu rupiah pun uang yang dituduhkan kepada saya untuk memperkaya diri saya atau keluarga saya. Hidup saya tetap seperti biasa, sederhana dan tidak ada harta berlimpah yang berubah menjadi istana atau kendaraan mewah," urainya.

‎Di bagian lain ia menyebutkan di perkara aquo sarat dengan kriminalisasi. Penyidik memintanya agar mengakui ada menerima Rp50 juta dengan alasan akan menjerat pelaku utama sebenarnya.

‎"Saya terakhir diperiksa sebagai saksi smartboard. Penyidik mengatakan, bapak (terdakwa Saiful Abdi) bukan target kami. Kami sudah periksa semua saksi. Aktor Utamanya adalah Faisal Hasrimy dan Baron. Sebelum sidang juga penyidik menemui kami di rutan mengatakan, bapak tolong mengakui ada menerima Rp50 juta supaya kami tuntut nanti 1,5 tahun. Bisa nanti vonis bapak satu tahun.

‎Tapi ternyata itu semua tipu muslihat bagi saya. Karena memang saya tidak mau mengakui dan faktanya memang saya tidak ada menerima. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pengertian hati nurani Yang Mulia serta memberi petunjuk dan kekuatan dalam menjatuhkan putusan," pungkasnya. (**)

Petarung asal Inggris tersebut mengumumkan keputusan itu melalui media sosial pada Senin (14/9/2026). Aspinall mengatakan masalah pada matanya masih berlanjut setelah menjalani sejumlah operasi, mengalami kecelakaan dan infeksi selama proses pemulihan.

Cedera tersebut bermula ketika Aspinall menghadapi Ciryl Gane dalam pertarungan perebutan gelar kelas berat UFC 321 di Abu Dhabi pada Oktober 2025. Pertandingan berakhir no contest setelah Aspinall tidak mampu melanjutkan pertarungan akibat beberapa pelanggaran berupa eye poke (mencolok mata).

Setelah kejadian tersebut, perjalanan Aspinall untuk kembali ke Octagon ternyata jauh lebih sulit dari perkiraan. Ia menjalani beberapa prosedur medis dan sempat kembali berlatih sebelum kecelakaan terbaru kembali memperparah kondisi mata kanannya.

"Bermacam operasi, kecelakaan, dan infeksi" menjadi bagian dari perjuangan panjang yang disebut Aspinall dalam pernyataannya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya sudah memiliki jadwal pertarungan dan telah kembali melakukan sparring.

Namun, ketika merasa kondisinya semakin baik, sebuah kecelakaan kembali menyebabkan kerusakan pada mata kanannya. Akibatnya, jadwal kembalinya ke UFC kembali tidak jelas.

Keputusan mengosongkan gelar kemudian diambil bukan karena Aspinall menyerah terhadap kariernya. Ia justru mengatakan tidak ingin divisi kelas berat UFC terus menunggu kepulangannya.

"Saya tidak ingin terus menahan divisi kelas berat," tulis Aspinall dalam pernyataannya di akun media sosial miliknya. Ia ingin petarung kelas berat lainnya memperoleh kesempatan untuk memperebutkan sabuk yang kini tidak lagi menjadi miliknya.

Aspinall juga mengakui keputusan tersebut sangat menyakitkan.

"Saya sangat kecewa," katanya lagi

Petarung berusia 33 tahun itu menegaskan bahwa melepas gelar tidak berarti mengakhiri kariernya. Aspinall masih berambisi kembali ke Octagon setelah dinyatakan sehat secara medis.

"Saya belum selesai," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa meninggalkan sabuk bukan berarti meninggalkan olahraga ataupun impiannya. Fokusnya sekarang adalah memulihkan kesehatan dan mendapatkan izin medis untuk bertarung kembali.

Keputusan tersebut sekaligus membuka kembali perebutan gelar kelas berat UFC. Ciryl Gane, yang sebelumnya merebut gelar interim, kini berada dalam posisi penting dalam perebutan status juara tak terbantahkan.

Di bawahnya, ada Alexander Volkov (peringkat ketiga), Sergei Pavlovich (keempat), Alex Pereira dan Rizvan Kuniev (kelima).

Bagi Aspinall, situasi ini menjadi pukulan besar setelah perjalanan menuju puncak yang panjang. Namun, ia memilih mengutamakan kesehatan sekaligus memberikan kesempatan kepada divisi kelas berat untuk terus bergerak.

"Saya akan kembali secepat mungkin setelah secara medis memungkinkan," menjadi pesan utama Aspinall kepada para penggemarnya.

Dengan keputusan tersebut, masa depan Aspinall memang belum memiliki tanggal pasti. Tetapi satu hal sudah jelas: ia belum mengucapkan selamat tinggal kepada UFC.

Sumber: UFC

Kegiatan tersebut menjadi bentuk solidaritas sekaligus dukungan moril bagi lima pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin, 7 September 2026.

Doa bersama diawali di Mushala Jurnalis, Jalan Sudirman, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Para jurnalis memanjatkan doa, tahlil dan zikir untuk keselamatan lima rekan mereka yang hingga kini masih dalam pencarian.

Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan menyalakan lilin di bundaran air mancur Sudirman. Cahaya lilin menerangi foto dan sejumlah selebaran berisi harapan agar kelima pewarta foto tersebut segera ditemukan.

Ketua PFI Kota Medan, Risky Cahyadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sesama jurnalis terhadap lima pewarta foto yang hilang kontak di perairan Banten.

"Hari ini, kami Pewarta Foto Indonesia Medan bersama kawan-kawan jurnalis se-Kota Medan, mengadakan doa, tahlil, dan zikir bersama untuk rekan-rekan kita lima orang yang masih saat ini masih dinyatakan hilang di Perairan Banten saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau," ujar Risky Cahyadi.

Menurut Risky, doa bersama kemudian dilanjutkan dengan aksi menyalakan lilin sebagai simbol harapan agar seluruh korban segera ditemukan.

"Ya, tadi kita lihat sendiri bahwasanya PFI Medan bersama kawan-kawan jurnalis se-Kota Medan melaksanakan doa, tahlil, dan zikir bersama. Lalu dilanjutkan dengan menyalakan lilin bersama," lanjut Risky.

Sudah tujuh hari sejak dinyatakan hilang kontak, lima pewarta foto yakni M. Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews.id, Firman Daus dari Anadolu Agency, dan Donal Husni yang merupakan pewarta foto freelance, masih belum ditemukan.

Risky mengatakan para jurnalis di Kota Medan menaruh harapan besar kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses pencarian agar upaya tersebut membuahkan hasil maksimal.

"Harapannya kita sama-sama segeralah ditemukan lima rekan kita bersama tiga kru kapal boat dalam keadaan sehat walafiat," katanya.

Ia menyebut doa bersama menjadi salah satu bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan rekan-rekan seprofesi untuk memberikan dukungan di tengah proses pencarian.

Menurutnya, proses pencarian merupakan kewenangan pihak terkait. Namun, ia berharap seluruh upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan kekuatan yang ada untuk menemukan kelima pewarta foto dan tiga kru kapal boat yang masih belum ditemukan.

"Harapannya itu sampai ketemulah, dalam kondisi apapun gitu. Ya, harapannya dalam keadaan sehatlah mereka, kawan-kawan kita," pungkasnya.

Kegiatan ini dibuka dengan kata pembukaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nisel, Fanotona Laia. Selanjutnya sambutan mewakili Forkopimda disampaikan Komandan Lanal Nias, Letkol Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa, M Tr Opsla, lalu dilanjutkan sambutan Wakil Ketua DPRD Nias Selatan Sokhiwanolo Waruwu.

Arahan dan bimbingan dari Bupati Nisel disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah, Amsarno S Sarumaha, sekaligus memandu acara, dimana dirinya adalah Ketua Tim PPWK.

Bukit Inspirasi
Pembentukan PPWK Nisel didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, serta arahan Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 30 April 2026 terkait percepatan pembentukan kelompok kerja PPWK di daerah. Inisiatif ini sendiri digagas Kepala Kesbangpol Nias Selatan sebagai bagian dari Proyek Perubahan saat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026.

Dengan dibentuknya PPWK, diharapkan tercipta wadah strategis dan pusat pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman sekaligus pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan, menyamakan persepsi kebijakan, serta memperkuat kerja sama lintas sektor.

Lebih jauh, lembaga ini ditargetkan menjadi pusat kolaborasi yang melahirkan generasi muda Nias Selatan yang berkarakter Pancasila dan teguh menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Jalan Gedung Aji - Umbul Mesir
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nisel pun menyatakan dukungan penuh dan merekomendasikan terjalinnya kerja sama seluas-luasnya demi kelancaran pelaksanaan program.

Untuk menjangkau masyarakat luas, PPWK juga telah membuka akun resmi media sosial: halaman Facebook "Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan – PPWK Nias Selatan", akun Instagram @ppwk.niasselatan, serta alamat surat elektronik
ppwkniasselatan@gmail.com.

Pemerintah daerah, unsur Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga tokoh masyarakat, agama dan pendidikan sepakat menyambut baik serta mendukung keberlanjutan PPWK Nias Selatan.

Rapat ditutup dengan semangat bersama: "Kolaborasi hari ini membangun generasi berwawasan kebangsaan.

Melansir berbagai sumber, Senin (14/9/2026), konserband rock Kotak yang digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta Utara, itu pun terpaksa harus dihentikan.

"Mohon maaf harus tiba-tiba menghentikan konser karena ada oknum yang mengeluarkan gas cukup menyengat dari antara kerumunan penonton," kata sang vokalis, Tantri Syalindri, melalui unggahan di akun Threads pribadinya.

"Dua kali yang pertama sudah diperingatkan, namun terulang di lagu Pelan-Pelan Saja," tambah Tantri.

Imbas gas misterius tersebut, Tantri mengaku, langsung mengalami batuk parah hingga sesak napas.

Bahkan banyak penonton yang memadati area konser turut menjadi korban hingga tak sadarkan diri.

"Saya tidak sanggup melanjutkan pertunjukan karena batuk dan sesak napas akibat gas tersebut. Banyak pula penonton yang pingsan imbas terkena gas tersebut," ungkap ibu dua anak tersebut.

Lebih lanjut, Tantri mengaku, tidak mengetahui secara pasti siapa sosok oknum tak bertanggung jawab di balik insiden tersebut.

Pasalnya, gas yang dikeluarkan itu tak berwujud asap, sehingga sangat sulit melacak pelakunya di tengah kerumunan massa.

Tantri pun sangat menyayangkan konser yang seharusnya menjadi momen hiburan dan ajang seru-seruan bersama para Kerabat Kotak (fans Kotak) justru berakhir kepanikan.

"Semoga tidak ada kejadian yang seperti ini lagi," pungkas Tantri.

Melansir berbagai sumber, Senin (14/9/2026), Andre Taulany pun sudah mengajukan surat rekomendasinikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat Timur, ditujukan ke KUA Kebayoran Baru melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama.

"Ada pengajuan rekomendasi atas nama Bapak Andreas Taulany atau Saudara Andreas Taulany dengan calon pasangannya Amanda Lintang Larasati Rigby," kata Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto.

Surat tersebut didaftarkan pada 14 Agustus 2026. Akan tetapi, Riswanto menyebut status dari surat yang diajukan oleh Andre Taulany berstatus 'terkirim'.

"Artinya belum ada dokumen yang memang disampaikan kepada KUA Kebayoran Baru tentang rencana pernikahan antara kedua mempelai," kata Riswanto.

Maksud dari penjelasan Riswanto, yakni belum ada dokumen fisik asli pendaftaran yang diserahkan oleh calon pengantin ke KUA Kebayoran Baru. Oleh karena itu, permohonan belum dapat diproses.

"Adapun untuk berkasnya Mbak Amanda Lintang, ini belum ada masuk ke data kita, termasuk juga Mas atau Saudara Andreas Taulany. Ini berarti kedua dokumen memang belum kami terima. Kalaupun sudah masuk, pasti kami akan melakukan proses peng-input-an data dan verifikasi yang nanti statusnya juga akan kami terima," jelas Riswanto.

Yang jelas, sampai saat ini belum ada penjelasan langsung dari Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Melansir berbagai sumber, Senin (14/9/2026), Betrand Peto dilaporkan atas dugaan pelecehanseksual oleh perempuan berinisial ANW di Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6780/1X/2026/SPK//POLDA METRO JAYA.

"Aku pun kalau ditanya, aku pun enggak tahu mereka siapa. Aku ingat wajahnya juga enggak sama sekali," kata Betrand Peto.

Lebih lanjut, Betrand Peto atau yang akrab disapa Onyo memastikan tak ada obrolan sebelum kejadian dugaan pelecehan itu terjadi.

"Enggak ada. Makanya tarik tangan itu tadi kita bantah. Onyo enggak pernah narik tangan apalagi melakukan kekerasan seksual," timpal Koko Joseph selaku kuasa hukum Betrand Peto.

Putra Ruben Onsu ini mengatakan kedatangannya ke kelab tersebut hanya ingin bersenang-senang dengan teman-temannya.

"Jadi intinya aku tuh tidak konsen ketika mereka ini ada. Jadi aku enggak merhatiin mereka, gitu," tutur Betrand Peto.

Betrand Peto juga bercerita mengenai pertemuannya dengan ANW pada saat itu sekaligus membantah tudingan pelecehan seksual.

"Aku sama sekali enggak kenal sama mereka. Tiba-tiba antingnya copot yang perempuan ini datang, gitu, bertanya sama aku. Dan dia itu tarik baju aku kayak begini. Aku tuh tidak bereaksi apa pun, aku cuma diam doang, diam," tambah Betrand Peto.

Betrand pun berusaha menjelaskan. "Akhirnya dia tanya, tiba-tiba dia tanya itu enggak dengan baik-baik, tapi dia udah ngamuk duluan," pungkas Betrand Peto.

Melansir berbagai sumber, Senin (14/9/2026), adalah agensi asal Indonesia yang melaporkan Aisar Khaled sebagai langkah terakhir untuk mencari keadilan.

Pihak agensi yang diwakili tim kuasa hukum Machi Ahmad dan Michael Sugijanto, menjelaskan, laporan tersebut dibuat setelah adanya perjanjian investasi antara kliennya dengan Aisar Khaled.

"Aisar Khaled dan klien kami itu sudah menandatangani perjanjian investasi. Di perjanjian tersebut, sisa yang belum dibayarkan oleh Aisar Khaled sekitar Rp 5,7 miliar," ujar Michael Sugijianto di Polda Metro Jaya, Senin (14/9/2026).

Michael menegaskan dalam hal ini, Aisar Khaled sempat berjanji kepada kliennya untuk membayar ataupun melakukan pekerjaannya secara live, melalui datang ke event.

Tapi sampai sekarang bahkan setelah mendapat somasi, Aisar Khaled belum juga memberikan tanggapan.

"Jadi bentuk laporan ini adalah bentuk terakhir, upaya dari klien kami untuk mencari keadilan dan bertemu dengan Aisar," tegas Michael Sugijanto.

Michael juga menyebut pihaknya sudah mencoba membuka komunikasi dengan Aisar secara baik-baik.

Namun, upaya tersebut disebut belum mendapatkan respons, termasuk saat Aisar Khaled beberapa kali berada di Indonesia belakangan ini.

Menurut Michael, perjanjian antara agensi dan Aisar Khaled tersebut dibuat pada Februari 2026.

Ia mengatakan, hubungan kerja sama tersebut berawal dari bantuan kliennya kepada Aisar Khaled saat pertama kali beraktivitas di Indonesia.

Melansir berbagai sumber, Senin (14/9/2026), Celine Dion tampil penuh dalam konser di Nanterre, Prancis, akhit pekan lalu sekaligus jadi pembuka 26 pertunjukan menetapnya di Plenitude Arena.

"Ada banyak dari kalian di sini malam ini dari seluruh dunia. Terima kasih banyak telah datang," kata Celine Dion.

Ini adalah penampilan pertama Celine Dion yang lama dinanti penggemar sejak pandemi COVID-19, dan selama perjuangan sang diva melawan "Stiff-Person Syndrome".

"Aku telah membuat janji. Aku berjanji untuk kembali, untuk kembali ke panggung. Jadi, inilah aku, bernyanyi untuk kalian dan bernyanyi untuk diriku sendiri, menyanyikan kehidupan!" lanjut Celion Dion.

Pelantun My Heart Will Go On tampak menyeka air mata pun meletakkan tangan di dada dan menyatukan kedua tangannya sebagai isyarat untuk mengungkapkan rasa terima.

"Terima kasih banyak atas dukungan, kesabaran, dan jika boleh saya katakan: saya menjadi seperti sekarang ini karena kalian mencintai saya," katanya kemudian.

Sebagai informaci, sebelumnya, Celine Dion terakhir kali menggelar konser penuhnya pada Maret 2020, di New Jersey, Amerika Serikat.

Setelah pertunjukan tersebut, sisa tur dihentikan karena merebaknya COVID-19, dan pertunjukan yang dijadwal ulang kemudian dibatalkan karena komplikasi kesehatan Dion terkait diagnosis sindrom kaku otot yang dideritanya.

Pada 2022, Dion didiagnosis mengidap gangguan autoimun dan neurologis langka dan progresif — yang dapat menyebabkan kekakuan otot, masalah mobilitas, kejang yang menyakitkan, dan sesak napas.

Gunawan menyebutkan, Suahasil Nazara sebenarnya bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Latar belakang dan rekam jejaknya selama menjabat Wakil Menteri Keuangan dinilai mumpuni serta berpengalaman dalam mengelola anggaran negara.

"Dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru, masyarakat menaruh harapan agar pengelolaan fiskal menjadi lebih prudent dan mampu menyusun skala prioritas pengeluaran yang memberikan dampak ekonomi luas," ujar Gunawan Benjamin di Medan, Senin (14/9/2026).

Menurut Gunawan, alokasi pengeluaran APBN ke depan sebaiknya lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya melalui program pengendalian harga atau inflasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan fiskal dan moneter di tanah air. Pengelolaan anggaran diharapkan dapat berjalan efisien tanpa bergantung pada pembiayaan berlebih dari penerbitan surat utang.

"Sekalipun likuiditas dapat dipaksakan memadai melalui utang, kebijakan tersebut rentan jika tidak dibarengi alokasi anggaran pada proyek strategis yang memberi manfaat riil bagi masyarakat," jelasnya.

Gunawan mengingatkan, ketergantungan pada utang tanpa alokasi yang tepat berisiko menambah beban jangka panjang. Hal itu dapat mempersempit ruang gerak APBN di masa depan karena habis dialokasikan hanya untuk pembayaran bunga dan pokok utang.

Lebih lanjut, dia mendorong Menkeu yang baru untuk bertindak realistis dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Penyusunan asumsi makro dalam postur anggaran,.seperti target pertumbuhan ekonomi, inflasi, penerimaan pajak, hingga nilai tukar rupiah,harus dibuat secara masuk akalatau feasible.

"Asumsi angka jangan sekadar mencerminkan harapan, melainkan target yang benar-benar bisa direalisasikan di lapangan," kata Gunawan.

Terkait hubungan kerja di kabinet, Gunawan menegaskan bahwa Menteri Keuangan memegang peran krusial sebagai pembantu Presiden. Keleluasaan dalam memberikan analisis kritis terhadap rencana keuangan pemerintah sangat diperlukan.

Ia berharap adanya komunikasi dua arah yang terbuka antara Presiden dan Menteri Keuangan, sehingga setiap program kerja dapat terukur dampak positif dan negatifnya.

"Menteri Keuangan hendaknya tidak hanya berperan sebagai eksekutor program yang dicanangkan Presiden, tetapi juga mampu menjadi balancing atau penyeimbang dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi nasional," pungkasnya.

Pelantikan ini menjadi catatan bersejarah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Nias, mengingat Suahasil kini memegang kendali penuh atas arah kebijakan fiskal dan perekonomian nasional.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

"Mengangkat Profesor Suahasil Nazara, Ph.D. sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa masa jabatan 2024–2029," ucap Nanik saat membacakan Keppres di Istana Negara, Senin (14/9/2026).

Suahasil yang mengenakan setelan jas berdiri di hadapan Presiden Prabowo untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatannya.

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Suahasil mengulang ucapan Presiden.

Pelantikan Suahasil berlangsung relatif cepat pada sore hari. Pada pagi harinya, Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugas sebagai Menkeu dengan menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Purbaya sempat memaparkan kondisi ekonomi nasional yang dinilainya masih sangat stabil dan solid.

"Di tengah ketidakpastian global saat ini, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga. Solidnya perekonomian domestik berimplikasi pada kepercayaan dunia," ujar Purbaya dalam pemaparannya pagi itu, sebelum posisinya resmi digantikan oleh Suahasil beberapa jam kemudian.