Melansir berbagai sumber, Kamis (13/8/2026), jari manis tangan kanan Rachel Vennya terjepit pintu hingga bengkak dan berubah warna, sementara tangan kirinya terkena cipratan keju panas.

Rachel Vennya pun memperlihatkan kondisi jari manis tangan kanan yang membengkak dan berubah warna keunguan setelah terjepit pintu melalui media sosial pribadinya.

"Tangan kanan kejepit pintu. Okelah," tulis Rachel Vennya.

Karena khawatir kondisinya semakin parah, Rachel Vennya kemudian memutuskan untuk memeriksakan jarinya ke dokter.

Dalam pemeriksaan tersebut, ia sempat ditanya oleh dokter mengenai reaksinya saat insiden terjadi.

"Ini sampe bengkak berdarah gini gak nangis nih pas kejepit?" tanya dokter kepada Rachel Vennya.

Dengan nada santai, Rachel Vennya pun menjawab bahwa dirinya tidak menangis saat insiden tersebut terjadi.

"Nggak dok cm teriak aja, sakitan mulut netizen," jawab Rachel Vennya.

Rachel Vennya juga mengungkap kondisi tangan kirinya yang sempat terkena cipratan keju panas hingga melepuh.

Awalnya ia mengira insiden tersebut tidak terlalu serius.

"Lagi review tangan kiri kena moncrot hehe. Tertawa tapi ternyata beneran melepuh say," pungkas Rachel Vennya.

Rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani warga Sumut dengan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy mengatakan, Probis-UHC merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.

"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan (kepesertaan) sudah mencapai 98,6 persen. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 persen. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumatera Utara ini dijamin oleh negara," ujar Faisal, Kamis (13/8/2026).

Menurut Faisal, Probis-UHC juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemprovsu dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, dan pekerja lainnya juga termasuk dalam program tersebut.

"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 Jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," ungkap Faisal.

Selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, lanjut Faisal, pelayanan kesehatan oleh RS maupun faskes tetap wajib diberikan. Dengan demikian, tidak boleh ada lagi penolakan pasien oleh RS maupun Puskesmas di seluruh wilayah Sumut.

"Hari ini juga, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan Probis-UHC ini juga berlaku kepada warga binaan (Lapas) yang berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis," pungkasnya.

Faisal menegaskan, sebagaimana disampaikan Gubernur Bobby dalam berbagai kesempatan, program berobat gratis/UHC berlaku secara menyeluruh di seluruh daerah tanpa terkecuali.

Karena itu, tidak boleh ada faskes yang menolak pasien karena kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat telah mendapat perlindungan dari pemerintah daerah. (**)

Mereka menggelar kegiatan anjangsana ke rumah personel yang mengalami sakit menahun dan mengunjungi Yayasan Amalia Attohir, Rabu (12/08/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan RI ke-78 yang mengusung semangat pengabdian dan kepedulian sosial.

Dalam kunjungan itu, Polwan Polres Tapsel tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada penerima manfaat di Yayasan Amalia Attohir.

Pakor Polwan Polres Tapsel, IPDA Amalisa Nofriyanthi Siregarbmengatakan kegiatan anjangsana merupakan bentuk kepedulian Polwan terhadap sesama.

"Momentum Hari Jadi Polwan bukan hanya tentang peringatan, tetapi bagaimana semangat pengabdian itu bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan," ujar Ipda Amalisa.

Menurutnya, kunjungan kepada personel yang sedang menjalani sakit menahun juga menjadi bentuk perhatian institusi kepada anggota yang selama ini telah mengabdikan diri.

"Kami ingin hadir memberikan dukungan moril kepada rekan dan keluarga yang sedang menghadapi kondisi sulit. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat memberi semangat dan menjadi penguat bagi mereka," lanjut Ipda Amalisa yang juga merupakan Kasi Dokkes Polres Tapsel ini.

Sementara di Yayasan Amalia Attohir, rombongan Polwan berinteraksi dengan anak-anak sekaligus menyerahkan bantuan.

Amalisa menegaskan, semangat berbagi dan kepedulian sosial diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Jadi Polwan.

"Harapan kami, kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi pengingat bahwa tugas kitatidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (**)

Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen dan kinerja Pemprovsu dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima Gubsu Bobby Nasution dalam acara yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Pemerintah Pusat menilai dukungan dan komitmen Pemprovsu dalam mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah sangat besar.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) M Qodari, mengatakan bahwa apresiasi tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, penghargaan itu juga menjadi simbol kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Malam ini kita jadi saksi sinergi dan kolaborasi antar daerah di seluruh wilayah Sumatera yang telah membawa hasil membanggakan, saya bisa mengatakan ini karena melihat dengan mata kepala saya sendiri," imbuh Qodari.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu tujuan pemberian apresiasi tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara Punishment dan reward bagi pemerintah daerah.

Sebagai daerah terbaik pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Sumut mendapatkan reward berupa bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

Selain Sumut, Kabupaten Deli Serdang juga meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Kabupaten Deli Serdang juga mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

"Inilah balance-nya dalam bentuk reward dan award kepada daerah berprestasi, acara ini juga menjadi penyeimbang, kita mungkin khawatir beberapa kepala daerah terjerat masalah hukum yang mungkin memberikan image negatif kepada kepala daerah secara keseluruhan, acara ini menunjukkan banyak kepada daerah yang juga berprestasi," beber Tito.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan Direktur Utama Kompas TV Rosiana Silalahi.

Hadir pula seluruh gubernur, bupati/walikota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumut, serta Ketua DPRD se-Sumut. (**)

Melansir berbagai sumber, Kamis (13/8/2026), dalam filmDan BandungNugie berperan sebagai Mang Yadi, yang tinggal bersama Bi Rini (Tike Priatnakusumah) dan keponakannya Basil (Samo Rafael).

"Kita tuh nyambungnya dari musikal," kata Nugie.

Penyanyi yang berkat lagu bergenre alternative ini belakangan memang terjun ke dunia peran.

"Meskipun kita bukan praktisi banget ya," tambah Nugie.

Pemilik nama lengkap Agustinus Gusti Nugroho ini menyebut latar belakang pemain yang mayoritas adalah musisi membuat suasana jadi lebih mudah cair.

"Cast-cast di sini punya latar belakang sebagai pelaku musikal dan penikmat musikal yang intens," kata Nugie.

Adik Katon Bagaskara ini pin memberi contoh dua pemeran utama yakni Shanna Shannon dan Samo Rafael memiliki latar belakang di musik.

Keduanya merupakan penyanyi dengan genre masing-masing. Selain itu ada pula Keisya Levronka yang tak lain merupakan jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

"Jadi kita kayak paduan suara aja dalam tanda kutip misalnya main di bass, alto, tenor, kayak gitu kesannya," kata Nugie.

Nugie menambahkan, sutradara Rudi Soedjarwo juga pada akhirnya menggunakan elemen musik sebagai salah satu elemen yang ditonjolkan di dalam film.

Film Dan Bandung adalah drama romantis, tentang perjalanan cinta remaja bernama Basil dan Elma yang penuh konflik.

Yakni, latar belakang keluarga serta kisah cinta beda kasta di tengah keindahan dan sudut romantis Kota Bandung.

Film Dan Bandung ini akan tayang di bioskop mulai 20 Agustus 2026.

Dalam sertijab tersebut, Kapolsek Batangtoru kini dijabat Iptu Dani M. Sidauruk menggantikan AKP Penggar Marinus Siboro yang selanjutnya dipercaya menduduki jabatan sebagai Kasikum Polres Tapsel.

Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi sekaligus penyegaran untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Dalam arahannya, AKBP Anton Santoso menegaskan setiap jabatan yang dipercayakan kepada personel Polri merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar AKBP Anton.

Kapolres juga meminta pejabat yang baru dilantik untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, baik di lingkungan internal maupun dengan masyarakat.

"Saya minta seluruh personel tetap menjaga soliditas serta menjadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," tegasnya.

Kapolres berharap pergantian jabatan tersebut dapat menghadirkan semangat baru dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga Kamtibmas.

"Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jaga kepercayaan yang diberikan dan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman," pungkasnya. (**)

Kemenangan ini membuat PSG sukses mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih musim lalu. Klub asal Prancis itu kini sejajar dengan AC Milan dan Real Madrid sebagai tim yang mampu memenangkan trofi tersebut secara beruntun.

PSG langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Dominasi mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-20 melalui Khvicha Kvaratskhelia, yang menuntaskan peluang dengan penyelesaian klinis untuk membawa Les Parisiens unggul 1-0.

Aston Villa tidak menyerah begitu saja. Tepat menjelang turun minum, talenta muda berusia 17 tahun Brian Madjo mencetak gol penyeimbang pada menit ke-45. Gol tersebut tak hanya menghidupkan harapan Villa, tetapi juga membuat Madjo tercatat sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA.

Memasuki babak kedua, PSG kembali meningkatkan intensitas permainan. Hasilnya datang pada menit ke-61 ketika Désiré Doué sukses menjebol gawang Aston Villa. Sempat dianulir karena dugaan offside, gol tersebut akhirnya disahkan setelah tinjauan VAR memastikan Doué berada dalam posisi onside. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Meski kalah, Aston Villa memberikan perlawanan sengit. Tim besutan Unai Emery beberapa kali mengancam melalui Emi Buendía dan pemain anyar João Gomes, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal memaksakan pertandingan berlanjut ke babak tambahan.

Pelatih PSG Luis Enrique memuji karakter dan mentalitas para pemainnya yang mampu mengatasi perlawanan keras Aston Villa meski persiapan tim tidak ideal setelah banyak pemain baru kembali dari Piala Dunia.

"Saya sangat bangga dengan para pemain. Mereka menunjukkan karakter yang luar biasa untuk memenangkan trofi ini," kata Luis Enrique usai pertandingan.

Enrique juga menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi modal penting menghadapi musim baru.

"Setiap trofi itu penting. Kami ingin terus berkembang dan mempertahankan mentalitas juara di setiap kompetisi yang kami ikuti," ujar pelatih asal Spanyol tersebut.

Gelandang muda Désiré Doué yang mencetak gol kemenangan mengaku puas bisa membantu tim membuka musim dengan gelar.

"Kami ingin memenangkan segalanya musim ini. Memulai dengan trofi seperti ini memberikan kepercayaan diri yang besar," kata Doué.

Keberhasilan ini menjadi trofi ke-13 Luis Enrique sejak menangani PSG pada 2023, sekaligus mempertegas status Les Parisiens sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Dengan koleksi gelar yang terus bertambah, PSG kini mengalihkan fokus untuk menghadapi kompetisi domestik dan mempertahankan dominasi mereka di Liga Champions musim 2026/2027.

Sumber: Reuters, The Guardian, World Soccer Talk

Petarung berjuluk "The Indo Ninja" itu resmi mengamankan kontrak UFC usai tampil luar biasa di ajang Dana White's Contender Series (DWCS), Selasa (11/8/2026) waktu setempat ata Rabu (12/8/2026 waktu Indonesiadi Meta Apex, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.

Billy, sapaan Bilal, hanya membutuhkan waktu 45 detik untuk menghentikan perlawanan petarung India, Mridul Saikia, sekaligus meyakinkan Presiden UFCDana White untuk memberinya kontrak.

Yang semakin menarik, Bilal kini tidak sekadar memiliki darah Indonesia. Ia telah mengonfirmasi bahwa dirinya resmi berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, sehingga keinginannya mewakili Indonesia di pentas dunia kini memiliki dasar yang semakin kuat.

Lahir di Oahu, Hawaii, Amerika Serikat, pada 16 Juli 2001, Bilal merupakan putra pasangan diaspora Indonesia. Meski tumbuh dan berkarier di Amerika Serikat, kecintaannya terhadap Indonesia tidak pernah luntur.

Dalam berbagai kesempatan, Bilal menegaskan bahwa salah satu motivasi terbesarnya adalah membawa Indonesia semakin dikenal di dunia MMA.

"Saya sangat bersemangat untuk memopulerkan MMA di Indonesia dan menempatkan Indonesia di peta dunia MMA," ujar Bilal saat diwawancarai Cage Fury Fighting Championships (CFFC) beberapa waktu lalu.

Setelah kemenangan spektakulernya di DWCS, Bilal juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Indonesia.

"Indonesia, terima kasih buat semua dukungannya. Alhamdulillah menang malam ini. Insya Allah kita segera bertanding secepatnya. Aku cinta kalian semua," kata Bilal.

Performa Bilal membuat Presiden UFCDana White tidak ragu memberikan kontrak. Bahkan, White menyebut Bilal mampu menjawab seluruh ekspektasi yang mengiringinya sebelum bertanding.

"Dia datang dengan hype yang luar biasa. Benar-benar membuktikan itu," ujar Dana White.

White bahkan mengaku sudah tidak sabar menyaksikan debut Bilal di UFC.

"Saya sangat terkesan. Saya tidak sabar menantikan pertarungan pertamamu di UFC. Selamat datang," lanjutnya

Sebelum menjadi petarung MMA profesional, Bilal lebih dulu menorehkan prestasi sebagai atlet taekwondo. Ia mulai berlatih sejak usia lima tahun dan sukses meraih berbagai gelar nasional maupun internasional hingga masuk tim junior Amerika Serikat.

Karier profesional MMA dimulainya pada 2022 di Cage Fury Fighting Championships (CFFC). Di organisasi tersebut, Bilal tampil dominan hingga merebut sabuk juara kelas terbang dan mempertahankan rekor tak terkalahkan sebelum akhirnya mendapat kesempatan tampil di DWCS.

Keberhasilan Bilal menjadikannya petarung Indonesia kedua yang menembus UFC setelah Jeka Saragih. Kehadirannya memberi harapan baru bagi perkembangan MMA nasional sekaligus membuka jalan bagi lebih banyak atlet Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia.

Sumber: Kaltaratv

Artinya, saat mengalami masalah, ada orang yang enggan melihat diri sendiri tapi langsung mencari sasaran buat disalahkan.

Dengan kata lain, mereka susah mengakui kesalahan sendiri dan mengambing hitamkan yang lain.

Melansir berbagai sumber, Kamis (13/8/2026), memang bisa dipastikan berteman atau berhubungan dengan orang yang suka mencari kambing hitam bakal melelahkan.

Itulah sebab, dengan memahami kepribadian mereka, kamu bisa lebih bijak dalam berteman atau menjalin hubungan apa pun dengan mereka.

Berikut ciri kepribadianorang yang suka kambing hitam:

1. Playing victim

Saat merasa diri adalah pihak yang dirugikan, mereka bakal playing victim alias berperan jadi korban.

Dengan cara ini, mereka bisa membebaskan diri dari tanggung jawab sekaligus mendapat simpati.

2. Susah mengakui kesalahan

Orang yang kerap menyalahkan orang lain cenderung sulit mengakui kesalahan sendiri.

Mereka merasa benar sehingga enggan menerima kritik. Saat datang masalah, hal pertama yang dilakukan adalah mencari kambing hitamnya.

3. Melindungi diri

Satu hal yang perlu kamu pahami, kecenderungan menyalahkan orang lain bisa jadi mekanisme pertahanan seseorang.

Ketika menyalahkan orang lain atas suatu keadaan, mereka mampu terhindar dari rasa malu, rasa bersalah, atau rasa takut dicap gagal.

4. Susah mengontrol emosi

Biasanya mereka susah mengontrol emosi terlebih ketika marah atau kecewa.

Saat marah memuncak, misal, mereka bakal menunjuk orang lain sebagai penyebab. Kenapa bisa demikian? Mereka tidak terbiasa mengelola emosi dengan baik.

5. Memutar balikkan fakta

Masalah sebenarnya terjadi akibat orang tersebut. Namun dia memproyeksikan bahwa hal itu terjadi akibat orang lain.

Dia terus mengalihkan topik pembicaraan yang sebenarnya mengarah pada fakta ke orang yang ditunjuk jadi kambing hitam.

6. Pola pikir hitam putih

Buat mereka, hanya ada dua sisi yakni hitam dan putih. Artinya, tidak ada ruang buat sudut pandang yang lain.

Orang yang suka menyalahkan orang lain sulit untuk berkompromi. Sesuatu yang tidak sesuai keinginan mereka bisa dianggap masalah yang disebabkan orang lain.

7. Sering berkonflik

Konflik sebenarnya bisa menyehatkan hubungan. Namun jika terlalu sering, tentu saja hubungan bisa renggang dan melelahkan.

Bersama orang yang suka menyalahkan orang lain, siap-siap sediakan lebih banyak energi sebab mereka suka memperbesar masalah yang sebenarnya sepele.

8. Ogah tanggung jawab

Mereka ini jarang atau bahkan tidak pernah melihat diri sendiri bagian dari masalah.

Mereka memang cenderung menghindari tanggung jawab meski mereka juga yang memicu masalah.

9. Si paling benar

Jangan heran kalau ada orang yang merasa diri lebih unggul dari yang lain.

Menyalahkan orang lain termasuk cara mereka untuk terlihat benar dan lebih baik.

10. Kurang empati

Mereka kerap tidak peduli akan dampak ucapan mereka terhadap orang lain. Tak heran mereka menuduh, menyalahkan, atau menyerang dengan mudah.

Melansir berbagai sumber, Rabu (12/8/2026), Mahalini mengalami kehilangan suara beberapa hari sebelum tampil di Bangor Fest Vol. 4 akhir pekan lalu akibat serangan virus.

Kondisi itu membuat Mahalini harus mendapatkan penanganan medis dan menjalani terapi untuk membantu memulihkan kondisi vokalnya sebelum naik panggung.

"Sebelum di sini sudah suntik, aku suntik suara," kata Mahalini.

Menurutnya, tindakan tersebut cukup terasa sakit, tetapi sangat membantu kondisi vokalnya setelah beberapa hari sebelumnya sempat kehilangan suara.

"Kalau penyanyi biasanya bilang ke dokternya suntiksuara gitu padahal sudah tahu dokternya kasihnya apa gitu. Nah itu sangat membantu aku hari ini untuk suaranya keluar dibanding kemarin," jelas Mahalini.

Yang jelas, kondisi kesehatan membuat Mahalini harus menyesuaikan durasi penampilannya.

Jika biasanya bisa membawakan lebih banyak lagu, kali ini ia hanya menyanyikan delapan lagu agar kondisi vokalnya tetap terjaga.

"Tadi delapan lagu kalau nggak salah. Cuma memang hari ini berhubung aku lagi enggak enak badan jadi aku bawainnya delapan lagu," kata Mahalini.

Begitu pun, Mahalini mengaku sangat senang melihat antusiasme penonton Bangor Fest Vol. 4.

Bahkan, cuaca panas yang menyelimuti kawasan Senayan tidak menyurutkan semangat para penonton untuk bernyanyi bersama hingga akhir penampilannya.

"Terus pada antusiasnya hebat-hebat banget, pada sing-along nyanyi bareng semuanya gitu," lanjutnya.

Bagi Mahalini, tampil di festival musik bukan sekadar menjalankan pekerjaan tapi juga sebagai wahana untuk menyalurkan berbagai emosi sekaligus melepas penat.

"Aku sangat suka banget festival. Jadi aku merasa ketemu sama teman-teman baru, ketemu penonton, itu bikin aku happy gitu pulang-pulang tuh jadi kerja tuh jadi bermakna," pungkas Mahalini.

"Saat ini Anggota Komisi A sedang menyusun persiapan tahapan akhir. Besok kita rencanakan akan dilakukan rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan jadwal," ujar Berkat Laoli kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjo, Medan, Rabu (12/8/2026).

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, pihaknya berupaya menargetkan jadwal pelaksanaan tersebut setelah melakukan rapat internal terlebih dahulu.

Sebab, lanjutnya, hal itu sebagai bentuk persiapan dan kematangan penguji dalam menentukan serta melahirkan calon komisioner yang kompeten.

"Semoga akhir Agustus ini ya dapat kita laksanakan," ucap Wakil rakyat Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini.

Berkat Laoli berharap seluruh tahapan dan persiapan yang akan disusun nanti dapat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kematangan para komisioner terpilih nantinya.

Seperti diketahui, saat ini sebanyak 15 orang calon KIP Provinsi Sumut telah memasuki tahap akhir sebelum nantinya akan diambil sebanyak lima orang yang terpilih.

Sementara untuk KPID Provinsi Sumut, sebanyak 21 orang memasuki tahap akhir untuk menentukan sebanyak tujuh orang yang akan dipilih. (**)

‎"Meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada tiga terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama satu tahun enam bulan," kata JPU Rahmayani Amir dalam persidangan di ruang Cakra III Pengadilan Negeri Medan, Rabu (12/8/2026).

‎Ketiga terdakwa yakni Ebed Baedillah (41), warga Jalan Sei Bahorok, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Medan; Awaluddin (58), warga Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; dan Muhammad Nasir (45), warga Desa Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut ketiga terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 Juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 50 hari.

‎"Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf f Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP," ujarnya.

‎Setelah pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Lenny Megawaty Napitupulu memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa menyampaikan pembelaan.

Ketiga terdakwa menyampaikan Pledoi secara lisan dan meminta majelis hakim meringankan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan keluarga.

"Kami ingin menyampaikan Pledoi secara lisan. Kami mohon agar hukuman kami diperingan karena masih memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga," ujar para terdakwa.

‎Kemudian Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan menjadwalkan pembacaan putusan pada 20 Agustus 2026.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (20/8), dengan agenda pembacaan putusan," kata Lenny.

JPU Kharya Saputra dalam surat dakwaan menyebutkan perkara tersebut bermula pada Senin (12/1), ketika terdakwa Ebed dihubungi seseorang bernama Ranjes (belum tertangkap) melalui WhatsApp, menawarkan pembelian sisik trenggiling dengan harga Rp2,8 Juta per Kilogram.

"Terdakwa Ebed kemudian menghubungi Awaluddin untuk menanyakan ketersediaan sisik trenggiling. Awaluddin menyebut terdapat sisik trenggiling sebanyak 45 Kilogram," ujar Kharya.

Pada Rabu (14/1), lanjut JPU, terdakwa Awaluddin bersama Muhammad Nasir mendatangi rumah Ebed. Ketiganya kemudian mencari cara untuk mendapatkan sisik Tringgiling yang disebut berada di wilayah Tebing Tinggi.

‎Setelah melalui pembicaraan, ketiganya sepakat mengambil barang tersebut di Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan memberikan uang pertinggal sebesar Rp10 Juta.

‎Terdakwa Nasir kemudian mencari pinjaman untuk memenuhi uang pertinggal tersebut. Setelah uang diperoleh, ketiganya berangkat ke Sei Rampah menggunakan mobil.

Sesampainya di lokasi, terdakwa Nasir turun dari mobil untuk mengambil sisik trenggiling dari seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, terdakwa Nasir kembali membawa satu goni berisi sisik Tringgiling.

Ketiga terdakwa kemudian kembali menuju Medan. Dalam perjalanan, terdakwa Ebed menghubungi Ranjes dan menyampaikan bahwa sisik trenggiling sebanyak 15 Kilogram telah diperoleh.

‎Ranjes kemudian meminta ketiganya menjemputnya di Mall Manhattan. Sekitar pukul 23.30 WIB, ketiga terdakwa bertemu dengan Ranjes dan selanjutnya diarahkan menuju sebuah gudang di Jalan Balai Desa, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Helvetia, Kota Medan.

‎Namun, sekitar pukul 23.45 WIB, setibanya di lokasi, ketiga terdakwa langsung diamankan anggota Intel Kodim I/Bukit Barisan. Ketiganya kemudian dibawa ke Kantor Kodim I/Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan awal.

"Selanjutnya, ketiga terdakwa beserta barang yang diamankan diserahkan ke Kantor Polrestabes Medan," tuturnya. (**)

‎

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ir Yahdi Khoir Harahap MBA mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pemutakhiran data dilakukan secara serius, objektif dan berkelanjutan.

Yahdi menegaskan, perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju DTSEN merupakan langkah positif karena data masyarakat tidak lagi hanya dilihat dari sisi kemiskinan, tetapi terintegrasi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.

"Sekarang sedang dilakukan pendataan untuk mengakuratkan dan memutakhirkan data. Kita berharap dengan data tunggal ini semakin lama datanya semakin bagus dan akurat," ujar Yahdi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (12/8/2026).

Ia menilai, data yang akurat sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan klasik dalam penyaluran bantuan. Misalnya, warga yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sementara masyarakat yang benar-benar miskin justru belum mendapatkan bantuan.

"Jangan sampai orang yang sebenarnya tidak berhak mendapat PKH malah mendapat PKH. Sebaliknya, orang yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan pangan atau fasilitas BPJS," imbuh Wakil rakyat Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini.

Yahdi juga mengakui, persoalan pendataan di tingkat bawah tidak mudah. Sebelumnya, proses pendataan banyak bertumpu pada aparat desa yang kemudian diusulkan kepada instansi terkait. Kondisi tersebut membuka ruang subjektivitas karena masing-masing instansi memiliki basis data sendiri.

"Kalau kepala desa hadir dalam pendataan, sebenarnya mereka pasti tahu kondisi masyarakatnya. Desa itu kecil. Masa keliling desa dua jam tidak tahu mana masyarakat miskin, mana yang tidak punya rumah atau mana yang kondisinya membutuhkan bantuan," terangnya.

Karena itu, ia mengapresiasi pendekatan satu data yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pendataan, sementara kementerian dan lembaga pemerintah menjadi pengguna data sesuai kewenangannya.

Menurut Yahdi, sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi kelemahan pendataan sebelumnya yang berjalan dari bawah ke atas maupun data sektoral yang tidak selalu sinkron.

"Dulu terlalu banyak instansi yang memegang data dan antara satu dengan yang lain tidak selalu sinkron. Sekarang dengan konsep satu data, itu sudah tepat. Tinggal bagaimana pelaksanaannya benar-benar objektif," imbuhnya.

Desil 1-4 Prioritas Bantuan

Yahdi juga menjelaskan pentingnya penggunaan sistem desil dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima bantuan. Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok yang secara umum masuk kategori miskin ekstrem, miskin, rentan miskin dan kelompok yang mengarah miskin.

Menurutnya, kelompok tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat pada desil 5 tidak serta-merta dapat dianggap sudah aman secara ekonomi. Dalam kondisi tertentu, mereka juga dapat mengalami penurunan kesejahteraan.

"Misalnya seseorang punya pekerjaan tetap dan penghasilan setiap bulan. Tetapi tiba-tiba ada anggota keluarganya yang sakit parah sehingga pendapatannya habis untuk biaya pengobatan. Kondisi seperti itu bisa membuat dia jatuh miskin," jelasnya.

Karena itu, sambung Yahdi, pemerintah tetap harus memiliki mekanisme untuk melihat kondisi masyarakat secara dinamis, bukan hanya berdasarkan data yang diperbarui dalam periode tertentu.

Ia juga mengajak masyarakat yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan untuk secara sadar melaporkan perubahan kondisi ekonominya agar bantuan pemerintah dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

"Kalau memang kehidupan kita sudah lebih baik, jangan terus menerima bantuan. Laporkan kepada kepala desa agar nama kita bisa dikeluarkan. Itu bagian dari kesadaran masyarakat," katanya.

Yahdi menilai, keberhasilan DTSEN pada akhirnya bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kejujuran masyarakat dan integritas aparat di lapangan.

"Kalau memang miskin, bilang miskin. Tidak perlu ditutupi. Tujuannya bukan memberi label, tetapi mencari solusi agar masyarakat itu bisa meningkat kesejahteraannya," tegasnya.

Ia berharap pembenahan data sosial ekonomi tersebut tidak berhenti sebagai program pendataan semata. Data harus menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, bantuan pangan hingga pemberdayaan ekonomi.

"Data yang benar harus menghasilkan kebijakan yang benar. Kalau datanya akurat, bantuan bisa tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terlewatkan," pungkasnya. (**)

Langkah ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung di Medan, Rabu (12/8/2026).

Basarin mengatakan, Pemprovsu terus mendorong berbagai terobosan dan inovasi untuk mempercepat pembangunan di wilayah 3T. Kepulauan Nias, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari Gubernur Sumut.

"Daerah 3T di Sumut, khususnya Kepulauan Nias, menjadi atensi Bapak Gubernur Sumut. Kita hadir di sana dengan melakukan berbagai terobosan dan membawa inovasi untuk membangun daerah tersebut," ujarnya.

Menurut Basarin, Pemprovsu menjalankan berbagai program strategis dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor kesehatan, program layanan kesehatan gratis terus didorong agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Selain itu, fasilitas Puskesmas di Nias Barat dan Nias Utara terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan layanan rawat inap.

"Fokus yang dibawa Pemprovsu di Kepulauan Nias tahun ini adalah mengejar ketertinggalan, baik jalan, ruang sekolah maupun pelayanan kesehatan," terangnya.

Sementara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho menilai, kehadiran pemerintah di daerah 3T penting untuk membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerataan pembangunan diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang di daerahnya sendiri. Dengan demikian, potensi migrasi secara besar-besaran ke wilayah perkotaan dapat ditekan.

Hatta berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.

"Pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang mudah diakses diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sumut," ucapnya. (**)

Kenaikan harga Semen sebesar 25–40 persen bukan persoalan kecil karena langsung berdampak terhadap masyarakat, pelaku usaha konstruksi, pembangunan infrastruktur hingga pemulihan pasca bencana.

"Kalau kapasitas produksi dan pasokan secara umum masih tersedia, tetapi masyarakat di sejumlah daerah sulit mendapatkan Semen, ini harus dicari titik persoalannya. Jangan sampai konsumen yang akhirnya menanggung seluruh beban kenaikan harga," tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (12/8/2026).

Hal ini disampaikan Rudi menyikapi hasil Focus Group Discussion (FGD) Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen Sumatera Utara yang digelar KPPU Kantor Wilayah I, Senin (10/8/2026).

Ia menilai langkah KPPU menelusuri struktur pasar, pembentukan harga dan rantai distribusi Semen sangat penting. Terlebih, dalam FGD terungkap adanya perbedaan harga produk yang sama dengan wilayah lain serta keterbatasan pasokan beberapa merk.

Rudi juga meminta KPPU menguji secara proporsional alasan kenaikan biaya produksi dan logistik yang disampaikan pelaku usaha. Faktor BBM, transportasi, keterbatasan kontainer, antrean pengisian solar, biaya pelayaran hingga kendala pengiriman memang perlu diperhitungkan, namun harus dibuktikan pengaruhnya terhadap harga di tingkat konsumen.

"Jangan hanya berhenti pada alasan biaya logistik naik. Harus dihitung berapa kenaikan biaya sebenarnya dan berapa kontribusinya terhadap kenaikan harga Semen. Kalau harga naik 25 sampai 40 persen, masyarakat berhak mengetahui penyebabnya secara transparan," ujarnya.

KPPU sendiri melalui Kanwil I tengah mendalami kemungkinan adanya hambatan atau Bottleneck dalam rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, jalur laut hingga konsumen.

Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, kapasitas produksi dan pasokan secara umum masih tersedia, tetapi konsumen di sejumlah wilayah mengalami kesulitan memperoleh semen. Kondisi itu membuat KPPU perlu menelusuri titik hambatan antara pasokan produsen dan kebutuhan pasar.

Rudi juga mengapresiasi pendalaman tersebut dan meminta proses kajian dilakukan secara menyeluruh serta berbasis data.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya perlu melihat produsen, tetapi juga distributor, perusahaan pelayaran, pelabuhan dan mata rantai distribusi lainnya.

"Kalau ternyata masalahnya distribusi, harus diketahui di mana hambatannya. Kalau masalah produksi, harus ada datanya. Kalau persoalannya alokasi pasokan atau struktur pasar, itu juga harus dibuka berdasarkan hasil pemeriksaan," tandasnya.

Ia menambahkan, KPPU juga perlu membandingkan harga Semen Sumut dengan provinsi lain untuk memastikan apakah disparitas harga masih wajar berdasarkan biaya distribusi atau terdapat faktor lain yang perlu diperiksa.

Rudi berharap hasil kajian KPPU nantinya mampu memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga yang merugikan konsumen.

"Yang paling penting sekarang bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan pasar semen berjalan sehat, pasokan tersedia dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan," pungkasnya. (**)

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan, Citra Effendi Capah, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemko Medan, di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (12 Agustus 2026).

Dalam sambutan Rico Waas yang dibacakan Citra, Pemko Medan menilai penguatan ASB harus dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi antar-perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan dokumen ASB, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel.

"Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan dokumen ASB secara berkelanjutan, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel agar implementasi ASB berjalan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Citra.

Menurut Citra, ASB tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif. Instrumen tersebut harus menjadi dasar dalam memastikan setiap alokasi anggaran disusun secara rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil.

"ASB membantu kita memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan yang rasional, beban kerja yang terukur, serta target kinerja yang jelas. Penerapan ASB yang tepat akan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil," jelasnya.

Pemko Medan menyadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan ASB, termasuk perbedaan pemahaman serta kebutuhan integrasi dan penyempurnaan data antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Karena itu, FGD tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, mengidentifikasi persoalan, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam proses perencanaan serta penganggaran.

"FGD ini hendaknya menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi antar-pemangku kepentingan, serta menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran di setiap perangkat daerah," kata Citra.

Citra juga berharap narasumber, termasuk akademisi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Medan, Dr. Ir. Immanuel Panusunan Tua Panggabean, dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait penerapan ASB dan perkembangan regulasi terkini.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Asmui Rasyid Marpaung, serta narasumber dan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Citra berharap FGD tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama untuk mengoptimalkan penerapan ASB dan memperkuat tata kelola keuangan Pemko Medan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Ekbang Kota Medan, Citra Effendi Capah, saat membuka FGD Penerapan Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemko Medan, di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (12 Agustus 2026).

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, saat melakukan kunjungan balasan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, ke Kantor Bapenda Kota Medan sebelumnya.

Dalam kunjungan itu, Agha Novrian didampingi Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan, Irvan Parlindungan, serta Kepala Bidang Pengendalian Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira. Rombongan diterima langsung Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto.

Agha Novrian menyatakan Bapenda Kota Medan siap mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) demi memperluas perlindungan sosial bagi pekerja.

"Demi kesejahteraan masyarakat, tentu Bapenda Kota Medan akan ikut berperan dalam mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan," ujar Agha Novrian.

Menurutnya, Bapenda memiliki data wajib pajak dari sektor hotel, restoran, dan hiburan yang dapat mendukung upaya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, Bapenda siap berkontribusi dalam menyosialisasikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor tersebut.

Pertemuan kedua instansi berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Selain membahas dukungan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, kedua pihak juga bertukar informasi mengenai program kerja masing-masing.

Melalui sinergi tersebut, Bapenda Kota Medan dan BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota diharapkan dapat menyelaraskan program serta memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial, sehingga hak-hak dasar pekerja di Kota Medan semakin terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program pelayanan Perumda Tirtanadi, Rabu (12/8/2026), di Aula Lantai IV Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pengawas (Yudha Johansyah dan Arief S. Trinugroho) dan Direktur Utama (Dirut) Ardian Surbakti dan Direktur Bisnis dan Pemasaran Ikrimah Hamidy Perumda Tirtanadi, serta pihak terkait.

Dalam sosialisasi tersebut diperkenalkan sejumlah program, antara lain pemasangan jaringan pipa distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi minimal 5 rumah penduduk dengan panjang pipa 50 meter, penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang diputus sekaligus cicilan biaya pasang kembali baru, serta program cicilan pasang baru.

Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting sebagai bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat dan layak.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata Perumda Tirtanadi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan air bersih.

Ke depan, pelayanan akan terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menikmati akses air minum secara lebih mudah dan nyaman.

"Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih yang sehat. Infrastruktur yang dibangun juga menjadi aset bersama yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," ujar Ardian.

Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi, Arief S. Trinugroho, mengatakan pihaknya siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah dikeluarkan manajemen.

Arief menyebutkan, Dewan Pengawas juga terbuka terhadap berbagai diskusi dan masukan terkait peningkatan pelayanan.

Menurutnya, sejak dipimpin Direktur Utama Ardian Surbakti, telah banyak dilakukan berbagai langkah dan program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi, Ikrimah Hamidy melalui Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi, Sahrim Siregar, menjelaskan mekanisme bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan baru. Prosesnya dimulai dari pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran hingga pemasangan sambungan.

Untuk mengikuti program pemasangan jaringan tersebut, minimal terdapat 5 calon pelanggan dengan panjang jaringan pipa distribusi 50 meter. Adapun biaya sambungan bagi pelanggan baru sebesar Rp2.050.000,- per pelanggan.

"Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan. Pembayaran awal ditetapkan sebesar 30 persen dari biaya yang harus dibayarkan," jelas Sahrim Siregar.

Selain itu, Perumda Tirtanadi memberikan kemudahan bagi pelanggan lama yang sebelumnya telah diputus karena tunggakan. Apabila pelanggan tersebut kembali melakukan penyambungan, Perumda Tirtanadi memberikan program penghapusan denda tunggakan sekaligus cicilan pasang kembali baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program-program tersebut, Perumda Tirtanadi berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendorong peningkatan cakupan pelayanan.

Program ini juga menjadi bagian dari sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Perumda Tirtanadi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan pengembangan infrastruktur jaringan air minum. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, akses terhadap air bersih di Sumatera Utara diharapkan semakin luas dan berkelanjutan. (**)

Warga bernama Martha Tobing sebelumnya menemukan luas bangunan rumahnya tercatat 450 meter persegi dalam data PBB. Padahal, luas bangunan sebenarnya hanya 150 meter persegi.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, petugas Bapenda Kota Medan datang langsung ke kediaman Martha untuk melakukan verifikasi lapangan. Hasil pemeriksaan memastikan luas bangunan sesuai kondisi sebenarnya, yakni 150 meter persegi.

Martha mengapresiasi langkah cepat Bapenda Kota Medan yang telah memeriksa dan memperbaiki data tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bapenda Medan yang sudah menindaklanjuti keluhan saya atas kesalahan pencatatan luas bangunan rumah. Saya menghargai niat baik Bapenda yang sudah datang ke rumah dan memperbaiki PBB rumah saya," ujar Martha.

Menurutnya, setelah dilakukan verifikasi, data PBB rumahnya telah disesuaikan dengan ukuran bangunan yang sebenarnya.

"Sekarang PBB-nya sudah diganti dengan ukuran yang sebenarnya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mencarikan solusi terbaik atas keluhan saya," tambahnya.

Bapenda Kota Medan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan administrasi tersebut. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data PBB juga diimbau segera menyampaikan laporan melalui loket pelayanan resmi sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku.

Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Medan sekaligus mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih tertib, akurat, adil dan akuntabel.

Aksi dipimpin Koordinator Aksi Ahmad Renaldi dan Penanggung Jawab Aksi Ronald Panjaitan. Massa membawa spanduk dan poster serta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK.

Dalam orasinya, Ronald Panjaitan mendesak KPK memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Simalungun berinisial BGS yang disebut diduga memiliki peran dalam pelaksanaan MBG di daerah tersebut.

Ronald menegaskan, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi, seluruh pihak yang terkait harus diperiksa sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan.

"Kami mendesak KPK bertindak profesional, independen dan transparan. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Benny Gusman Sinaga, harus diperiksa tanpa pandang bulu," tegas Ronald.

GPAK menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Massa juga berencana menyampaikan laporan resmi kepada KPK dengan membawa data dan informasi yang mereka nilai relevan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

Ronald mengatakan GPAK akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Jika belum ada langkah konkret dari KPK, pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Harapan kami, dugaan ini ditangani secara serius agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa memandang jabatan," ujarnya.

Tudingan terkait BGS dalam aksi tersebut masih merupakan dugaan yang disampaikan GPAK. Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan yangbbersangkutan terkait tudingan tersebut.