Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola data sektoral, meningkatkan kualitas informasi pembangunan, sekaligus mempermudah investor mengakses potensi daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Pemanfaatan Portal Satu Data di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Kamis (5/11/2026).

Erwin menjelaskan, aplikasi PASADA telah diluncurkan langsung oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Saat ini, seluruh data statistik sektoral tingkat provinsi telah tersedia dalam portal tersebut.

Ke depan, Pemprovsu berharap pemerintah kabupaten/kota turut berperan aktif menginput dan mengintegrasikan data statistik sektoral masing-masing.

Hingga saat ini, sebanyak 14 pemerintah kabupaten/kota telah terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sehingga dapat langsung berintegrasi dengan PASADA.

Ke-14 daerah tersebut meliputi Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Batubara, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, serta Kota Medan, Pematang Siantar, Padang Sidimpuan, dan Gunung Sitoli.

"Kami berharap kabupaten/kota meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggaraan statistik sektoral sesuai standar dan ketentuan, memperkuat kolaborasi antara BPS, Dinas Kominfo provinsi, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota, memastikan kesiapan infrastruktur keterhubungan dengan SPLP serta sumber daya manusia pengelola portal data daerah, dan menggunakan portal PASADA secara berkelanjutan," bebernya.

Menurut Erwin, keberadaan PASADA memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah. Selain menjadi sumber data terpadu, portal tersebut juga dapat mempermudah calon investor memperoleh informasi mengenai potensi daerah secara cepat dan mudah.

"Misal ada investor dari luar daerah, misalnya yang berminat di sektor pariwisata, Ia dapat langsung mengakses data pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui akun dan laman yang disediakan," imbuhnya.

Karena itu, Pemprovsu terus mendorong peningkatan pemahaman dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan statistik sektoral sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Penguatan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kominfo provinsi, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Kominfo Sumut Ika Hardina Lubis menyampaikan, kegiatan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan statistik sektoral serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui pengelolaan tata kelola data yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, inisiatif tersebut dirancang untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus memperkuat kapasitas pengelola data di tingkat daerah.

"Kita berharap, kegiatan ini bisa mendorong interoperabilitas antara portal Pasada dan portal data kabupaten/kota," tandas kata Ika. (**)

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria yang diduga hendak membeli Narkotika jenis Sabu, sementara bandar utama berhasil melarikan diri ke hutan di sekitar lokasi.

Kapolres Tapteng melalui Kapolsek Sibabangun IPTU Totok Catur menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya aktivitas peredaran Narkotika disatu pondok yang ada di kawasan Desa Anggoli.

Mendapat informasi tersebut, personel PolsekSibabangun yang dipimpin Kanit Reskrim bersama anggotanya langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Sesampainya di lokasi, petugas melihat seorang pria mencurigakan berada di depan pondok dan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan.

Namun, saat penyergapan berlangsung, satu orang lainnya yang berada di bagian belakang pondok berhasil melarikan diri. Petugas sempat melakukan pengejaran ke arah semak-semak, tetapi pelaku kehilangan jejak di tengah gelapnya malam.

Pria yang berhasil diamankan di lokasi diketahui berinisial EF. Dari hasil interogasi awal, EF mengakui kedatangannya ke pondok tersebut untuk membeli Sabu dari seorang pria berinisial SN alias Boho, yang kini masuk dalam pengejaran Polisi.

Tak berselang lama setelah penggerebekan pertama, situasi di sekitar lokasi kembali menarik perhatian petugas. Dua orang pengendara sepeda motor berinisial AP dan AZ tiba dan berhenti tepat di depan pondok.

Petugas yang masih berada di lokasi langsung memeriksa keduanya. Berdasarkan interogasi, AP dan AZ juga mengaku berniat memesan Sabu kepada bandar yang sama, yakni SN alias Boho.

Dalam penggeledahan di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di dalam sebuah tas sandang, seperti 1 paket klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 kaca pilek, 2 pipet bening berbasis merah (diduga sendok Sabu), 1 pipet bening kecil, 10 buah pipet bening kecil.

Selain itu juga ditemukan, 2 paket plastik klip bening kosong, 1 gunting Stainless, 1 gulungan kertas timah rokok, 1 mancis dan uang tunai sebesar Rp220.000 dan Rp397.000 serta dua unit ponsel dari tangan para pembeli.

Guna pengembangan kasus lebih lanjut, ketiga orang yang diamankan yakni EF, AP, dan AZ—beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapteng.

Saat ini, Kepolisian masih mendalami keterangan dari ketiga terduga pembeli tersebut sekaligus memburu keberadaan bandar utama berinisial SN alias Boho yang melarikan diri saat penggerebekan. (**)

Peluang tersebut mengemuka setelah manajemen PSMS Medan melakukan audiensi dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di ruang kerja Wali Kota Medan, Rabu (4/11/2026) siang.

Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk membicarakan kemungkinan PSMS kembali menggunakan Stadion Teladan, yang selama ini memiliki ikatan historis kuat dengan perjalanan klub kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut.

Presiden PSMS Medan, Fendi Jonathan, mengatakan audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan memperkenalkan jajaran manajemen kepada Rico Waas. Apalagi, kepemimpinannya di PSMS kini telah memasuki tahun kedua.

Dalam pertemuan itu, Fendi secara khusus menyampaikan keinginan manajemen agar PSMS memiliki dua stadion yang dapat digunakan sebagai kandang secara bergantian.

"Pertama-tama kita bersilaturahmi dengan Wali Kota sekaligus memperkenalkan diri. Ini kan tahun kedua saya di PSMS Medan. Kita juga membahas terkait Stadion Teladan, apakah memungkinkan PSMS memiliki dua home base," ujar Fendi.

Keinginan tersebut mendapat respons positif dari Rico Waas. Menurut Fendi, Pemerintah Kota Medan bahkan menyatakan dukungan penuh apabila Stadion Teladan nantinya dapat kembali digunakan PSMS untuk menggelar pertandingan resmi.

"Intinya, Pemko Medan tadi mendukung 100 persen PSMS untuk bisa berkandang di Stadion Teladan," ungkap Fendi.

Dukungan tersebut tentu menjadi angin segar bagi PSMS yang selama beberapa musim terakhir lebih banyak menggunakan stadion di luar Kota Medan sebagai kandang.

Namun, keinginan mengembalikan pertandingan PSMS ke Stadion Teladan belum bisa langsung direalisasikan. Sebab, stadion kebanggaan warga Medan itu masih menjalani tahap penyelesaian pekerjaan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Manajemen PSMS memilih menunggu seluruh pekerjaan rampung sebelum membahas lebih jauh mengenai teknis penggunaan stadion maupun bentuk kerja sama dengan Pemko Medan.

Fendi menegaskan, kesiapan stadion menjadi faktor utama sebelum PSMS benar-benar menjadikan Teladan sebagai home base kedua.

"Untuk sementara pengerjaannya masih ada di PUPR dan masih dalam tahap finishing. Setelah semuanya selesai, baru nanti kita bicarakan teknis kerja samanya seperti apa," jelasnya.

Bisa Digunakan Musim Ini atau Menunggu Musim Depan

Pertanyaan berikutnya adalah kapan PSMS bisa kembali menjadikan Stadion Teladan sebagai tempat menjamu lawan?

Fendi belum memberikan kepastian. Manajemen masih akan melihat perkembangan penyelesaian infrastruktur dan kesiapan seluruh fasilitas pendukung sebelum mengambil keputusan.

Ia tidak menutup kemungkinan Stadion Teladan sudah bisa digunakan pada musim kompetisi 2026/2027 apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Namun, jika persiapannya membutuhkan waktu lebih panjang, rencana tersebut bisa direalisasikan pada musim berikutnya.

"Kita lihat nanti. Kalau memang bisa musim ini berkandang di Teladan, tentu bagus. Tetapi kalau belum memungkinkan, bisa saja musim depan. Sebab, ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan," katanya.

Salah satu perhatian utama manajemen adalah kondisi rumput lapangan. Setelah pekerjaan infrastruktur selesai, permukaan lapangan masih perlu mendapatkan pembenahan agar memenuhi kebutuhan pertandingan sepak bola profesional.

Selain rumput, fasilitas pendukung seperti area parkir juga menjadi pertimbangan. Aspek tersebut dinilai penting untuk menunjang kelancaran pertandingan, terutama ketika PSMS menjamu tim-tim dengan jumlah suporter yang besar.

Artinya, dukungan Pemko Medan sudah disampaikan, tetapi realisasi penggunaan Stadion Teladan tetap bergantung pada kesiapan stadion secara keseluruhan.

Dua Stadion, Solusi Menjaga Kualitas Lapangan

Di balik rencana memiliki dua kandang, manajemen PSMS ternyata mempunyai pertimbangan lain yang tidak kalah penting, yakni menjaga kualitas rumput lapangan sepanjang kompetisi.

Selama ini, Stadion Utama Sumatera Utara menjadi markas PSMS untuk menjalani pertandingan kandang PegadaianChampionship 2026/2027.

Dengan adanya alternatif Stadion Teladan, PSMS nantinya mempunyai fleksibilitas dalam menentukan lokasi pertandingan. Kedua stadion dapat digunakan secara bergantian sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Fendi menilai sistem tersebut bisa memberikan waktu pemulihan lebih baik bagi rumput stadion. Dengan demikian, lapangan tidak terus-menerus digunakan untuk pertandingan resmi.

"Keuntungannya, kalau Stadion Utama Sumatera Utara sedang dalam perawatan, kita bisa menggunakan Stadion Teladan. Begitu juga sebaliknya. Jadi, perawatan rumput bisa lebih maksimal karena lapangan tidak terus-menerus digunakan untuk pertandingan," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Fendi Jonathan hadir bersama Manajer PSMS Riris Sufadli, Asisten Manajer Mahatir, dan General Manager Yahya Hasan Alkatiri.

Jika rencana ini terealisasi, PSMS tidak hanya mendapatkan tambahan alternatif stadion untuk pertandingan kandang, tetapi juga membuka peluang bagi Ayam Kinantan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola di tengah Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti dalam temu pers di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/11/2026).

Dwi menjelaskan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut pada akhir 2024 tercatat sebanyak 1.822 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 1.975 kasus pada akhir 2025, kemudian menurun menjadi 1.341 kasus pada 2026.

"Pemprovsu telah menangani 200 kasus yang terdiri dari kasus pidana dan yang masuk kategori restorative justice," imbuh Dwi.

Ia menjelaskan, penanganan kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah PerlindunganPerempuan dan Anak (UPTD PPA) Sumut dilakukan melalui dua pendekatan, yakni proses pidana dan Restorative Justice. Kedua pendekatan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing kasus.

Pendekatan pidana ditempuh untuk memproses dugaan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Restorative Justice mengedepankan pemulihan, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pelaku dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penanganan melalui jalur pidana, tercatat sebanyak 78 kasus. Dari jumlah tersebut, 39 kasus telah selesai, sedangkan 39 kasus lainnya masih dalam proses hukum.

Sementara itu, melalui program Perlindungan Hukum Terpadu Cepat (PHTC) yang dilaksanakan bersama Biro Hukum, telah ditangani 122 kasus melalui pendekatan restorative justice.

"Khusus kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) tidak diselesaikan melalui restorative justice," ucap Dwi.

Selain penanganan kasus, P3AKB Sumut juga menjalankan program CHILL (Curhat, Healing and Let's Go), yakni pendampingan bagi remaja yang rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

Program tersebut menyasar siswa SMP dan SMA di 10 sekolah setiap tahunnya. Pada 2026, pelaksanaannya difokuskan di wilayah terdampak bencana, di antaranya sejumlah sekolah di Medan dan Deli Serdang.

"CHILL dirancang sebagai program edukatif dan penguatan kapasitas anak yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dalam situasi normal. Kegiatan ini menjadi wadah yang aman dan ramah anak untuk berbagi cerita, mengekspresikan diri, mengembangkan minat dan bakat, serta memperoleh informasi dan edukasi terkait perlindungan anak," papar Dwi. (**)

Program nasional ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya mengapresiasi atas kepercayaan Pemerintah Pusat yang memilih Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) sekaligus pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Rabu (4/11/2026).

Wagubsu menegaskan, sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun SDM berkualitas. Karena itu, lingkungan pesantren harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan TB melalui edukasi, deteksi dini, serta pembiasaan pola hidup sehat.

Ia juga mengingatkan bahwa pesantren bukanlah penyebab penularan TB. Sebaliknya, pesantren memiliki peran penting dalam memutus rantai penyebaran penyakit tersebut. Untuk itu, masyarakat diajak menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

"Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan beban TB terbesar keempat di Indonesia. Terdapat estimasi 74.304 kasus yang harus ditemukan pada tahun 2026 dengan target penemuan 90 persen. Hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan sebanyak 43.976 kasus atau 59,2 persen," jelas Surya.

Peluncuran gerakan nasional tersebut dihadiri tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii, Wakil MenteriKesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus.

Wamenag Romo Muhammad Syafii menyampaikan, kegiatan di Deli Serdang tersebut juga disaksikan secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Kantor Kemenag kabupaten/kota, serta pondok pesantren di seluruh Indonesia.

"Meskipun dilaksanakan di Deliserdang, ini adalah wajah Indonesia. Pesantren dengan 11 juta santri dan 1,7 juta kiai merupakan pilar penting bangsa," kata Romo Syafii.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian tersebut merupakan wujud nyata penerapan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an nafs) dan menjaga keturunan (hifzh an nasl).

Setelah diluncurkan di Sumatera Utara, rangkaian program Pesantren Bebas TB dan Cek Kesehatan Gratis akan dilanjutkan ke Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.

Sementara itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus memaparkan bahwa Indonesia saat ini menempati urutan kedua dengan kasus TB terbanyak di dunia setelah India. Kondisi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperkuat penanganan TB secara intensif.

"Hingga saat ini, lebih dari 114 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui pencanangan Pesantren Bebas TB ini, pemerintah ingin memastikan warga pesantren terbebas dari penularan serta mendorong para santri menjadi Duta Kesehatan," terangnya.

Selain penanganan TB, Wamenkes juga mengungkapkan komitmen pemerintah dalam pemerataan fasilitas kesehatan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 Triliun untuk merehabilitasi 441 rumah sakit daerah serta memperbarui 1.988 Puskesmas diseluruh Indonesia mulai tahun depan.

Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam Busron Sudarmanto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan menjadikan pesantrennya sebagai pusat peluncuran program nasional tersebut.

"Ini merupakan berkah luar biasa bagi kami. Santri dan pengajar membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas belajar dan mengajar. Kami sangat berterima kasih atas perhatian nyata dari Pemerintah Pusat dan Pemprovsu," tuturnya. (**)

Salah seorang korban, Zul (50) warga Medan Amplas, menjadi korban penipuan tersebut. Pelaku berhasil menggasak ludes dana di rekening BRI milik Zul senilai Rp1,1 juta.

Menurut pengakuan Zul, awalnya salah seorang pelaku tercatat di nomor Hp 0823 1516 3067 (2) bernama "Husen Kurniawan". Dia menyampaikan informasi undangan kepada Zul agar datang ke Kecamatan Medan Amplas untuk mendapatkan sosialisasi tentang manfaat IKD pada tanggal 9 atau 10 November 2026 sekira pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.

Husen kemudian menanyakan apakah sudah ada membuat IKD. Karena belum ada, Zul mengaku terus terang belum.

Husen mengatakan dia siap membantu. Akan ada temannya, yang menghubungi untuk memproses pembuatan IKD secara online.

Tidak lama, kata Zul, pelaku kedua tertera nama di nomor kontak, Reza Faturahman dengan nomor 0831 4388 6400 (3). Dia menuntun pembuatan IKD secara online melalui video call WatsApp dan bagikan layar.

Akhirnya, masuk ke 'aplikasi IKD'. Namun aplikasi tersebut terkesan lambat (lemot) ketika di download. Dia menawarkan untuk meminjam Hp rekan untuk mensinkronkan data secara cepat sembari menunggu proses download selesai.

Zul meminta tolong ke rekannya, Yo, agar meminjamkan Hp untuk percepatan proses. Akhirnya, dua Hp dipakai sekaligus.

Proses selanjutnya, pelaku mengatakan sudah hampir selesai. Dia meminta foto KPT, sidik jari dan scan wajah untuk IKD.

"Tinggal proses terakhir Pak, perlu tandatangan digital di atas materai. Hanya saja, perlu pembayaran materainya sekria Rp10 ribu. Pembayarannya melalui autodebet atau terpotong otomatis di rekening," jelas Faturahman.

Di sini, Zul dan rekannya, Yo, mulai curiga. Kenapa mesti autodebet. "Kirimkan nomor rekening, biar kami kirim. Mengapa mesti autdebet," tegas Yo menimpali.

Merasa curiga, akhirnya Zul menyuruh agar rekannya segera mematikan Hp saat itu juga. Sementara, Hp Zul dalam keadaan heng. Tidak bisa difungsikan sama sekali.

"Karena Hp heng, saya tak bisa memeriksa rekening bank di dalam Hp. Setelah pulang, saya memperbaiki Hp di konter agar mengganti tombol on off," jelas Zul lagi.

Setelah Hp diperbaiki, ternyata di email ada masuk bahwa rekening BRIMO Zul sudah ada mutasi senilai Rp1,1 juta ke rekening bank KEB HANA dengan nomor penerima 1062 4932 600 atas nama IQBAL. Transfer tercatat 15:57:03 WIB.

"Saya akan membuat laporan ke polisi dan berharap bisa membongkar sindikat ini. Pelaku dinilai canggih, karena tanpa menyebutkan rekening atau pasword, mereka bisa membobol rekening kita," tambah Zul lagi. (**)

Deklarasi ditandai dengan pemukulan gentongan secara bersama-sama oleh Kapolrestabes Medan bersama lurah dan kepala desa.

Kegiatan kumpul bersama masyarakat bertajuk "Menolak Narkoba dari Desa" digelar di kawasan Selambo, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (4/11/2026).

Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan.Polrestabes Medan menilai, setelah penindakan dan pendekatan humanis yang dilakukan di kawasan Jermal, peredaran Narkoba di wilayah tersebut mulai menunjukkan penurunan signifikan.

Namun, fenomena peredaran Narkoba dinilai mulai bergeser ke kawasan Selambo. Kondisi ini mendorong kepolisian memperkuat pendekatan pencegahan dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Deklarasi Tolak Narkoba dari desa ini juga dilaksanakan secara serentak oleh 120 kepala desa dan lurah di tujuh kecamatan Kabupaten Deli Serdang yang masuk dalam wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Dalam hal pemberantasan Narkoba tidak bisa dilakukan secara sektoral, tidak hanya bisa dilakukan oleh polisi saja, TNI saja, atau pemerintah daerah saja dan masyarakat saja. Namun, harus bergandengan tangan, polisi bersama masyarakat," ujar Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak.

Calvijn menegaskan, pemberantasan Narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan hukum terhadap pelaku di lapangan.

Upaya pencegahan juga harus menyentuh akar permasalahan, mulai dari faktor sosial, pendidikan, perekonomian, hingga pengangguran yang dapat menjadi celah berkembangnya penyalahgunaan Narkoba.

"Program prioritas Kapolri adalah berkumpul dengan masyarakat, kami pilih tempat ini kawasan Selambo karena ada alasan. Penindakan-penindakan Narkoba di Jermal sudah berangsur-angsur menurun signifikan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis dan dengan penegakan hukum disana," pungkasnya. (**)

Melansir berbagai sumber, Rabu (4/11/2026), Amanda Manopo pun blakblakan di balik keputusan rehat dari dunia hiburan salah satunya karena itu.

"Toh, masih kurang PD juga. Karena berat badan kemarin pas lagi hamil juga naiknya cukup lumayan banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, Amanda Manopi memilih bersabar dan menunggu hingga bentuk badannya kembali ke bobot ideal sebelum aktif berakting kembali.

Amanda Manopo mengaku enggan terburu-buru untuk comeback ke layar kaca.

"Tapi kalau memang ada waktunya keluar karena ada kerjaan, ya balik lagi seperti Amanda Manopo," tegasnya.

Istri Kenny Austin pun membantah kabar yang menyebut dirinya bakal pensiun dari panggung hiburan Tanah Air usai melahirkan anak pertamanya.

Amanda Manopo menegaskan, dirinya hanya ingin rehat sementara waktu demi anak.

"Enggak, aku enggak bilang berhenti. Tapi, untuk saat ini mungkin lagi fokus sama anak dulu," ujar Amanda Manopo.

Yang jelas, di tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ibu, Amanda Manopo tak menampik bahwa tawaran pekerjaan di dunia hiburan masih terus mengalir.

"Cuma aku masih tidak mau kehilangan momen bersama dengan anak," pungkas Amanda Manopo.

Melansir berbagai sumber, Rabu (4/11/2026), Nassar sudah menyiapkan 30 buah kostum untuk konser tunggalnya yang bertajuk King Nassar Lost in the Jungle itu.

"Karena 30 lagu, 30 looks, 30 looks itu bisa baju, bisa apapun, pokoknya maunya begitu," kata Nassar.

Artinya, dengan target membawakan 30 lagu, Nassar memang ingin mengubah penampilannya di setiap nyanyian.

Sebagai informasi, Konser King Nassar Lost in the Jungle akan digelar di Istora Senayan pada Sabtu, 7 November 2026.

Dalam konser ini, King Nassar melibatkan sejumlah kolaborator termasuk Erwin Gutawa Orchestra yang akan mengiringinya.

Namun, Nassar mengatakan belum ada kepastian 30 kostum itu digunakan.

Ia akan melihat situasi dan kondisi di atas panggung apakah memungkinkan untuk berganti kostum di setiap lagu.

"Tapi disiapkan, cuman kita lihat situasional show. Kadang-kadang kan kita rencananya mau begini, begini, begini, situasionalnya berbeda," katanya.

Nassar hanya bisa memastikan penonton akan tercengang melihat kostum-kostum yang disiapkan oleh Olive and Hers dan Ivan Gunawan.

"Jadi pokoknya sesuai, pokoknya nanti pasti begini (tercengang) aja. Aku tidak akan membiarkan penonton yang nonton bernapas," pungkas Nassar.

Melansir berbagai sumber, Rabu (4/11/2026), Dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 November 2026 itu, Anya Geraldine berperan sebagai Dewi, sosok siluman ular yang menikah dengan manusia.

"Ya jujur sebenarnya waktu awal syuting itu, aku tahu, aku harus berakting dengan si ular ini juga," kata Anya Geraldine.

Film garapan sutradara Azhar Kinoi Lubis tersebut diadaptasi dari kisah nyata yang viral melalui podcast Nikah Sama Jin milik Prasodjo Muhammad.

"Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, mungkin juga karena aku ada trust sama ularnya juga gitu ya, jadi ketika kita ada trust kan pembawaannya lebih calm, terus jadi semuanya lancar saja," kata Anya Geraldine

Tak hanya harus berinteraksi dengan ular, Anya Geraldine juga mendapat tantangan lain karena harus memerankan Dewi dalam dua wujud berbeda, yakni sebagai manusia dengan penampilan memikat dan makhluk gaib berwujud siluman ular.

Untuk mewujudkan karakter tersebut, Anya Geraldine harus menjalani proses pemasangan prostetik selama kurang lebih tiga jam setiap hari.

Dia juga menggunakan softlens khusus demi menunjang penampilannya sebagai Dewi.

"Dan, of course ini adalah challenge untuk aku. Tapi entah kenapa ketika sudah di set dan sudah menjalani itu enjoy banget, jadi aku nggak ada rasa berat atau beban sama sekali gitu," lanjutnya.

Anya Geraldine pun mengaku justru merasa antusias mendapatkan kesempatan memerankan karakter yang belum pernah dijajal sebelumnya.

"Jadi kayak, ya ampun senang banget. Bangga banget sih," pungkas Anya Geraldine.

Prosesi sertijab dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai, S.H., M.H., serta dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Nias Daerah Pemilihan (Dapil) II, Pinta Anugerah Ndruru, Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Korkab TAPM) TPP P3MD Kabupaten Nias, jajaran TPP P3MD Kecamatan Bawolato, Kapolsek Bawolato, Kepala Puskesmas Bawolato, para kepala desa se-Kecamatan Bawolato, serta pegawai Kantor Kecamatan Bawolato.

Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas, dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Prosesi ini menjadi penanda resmi peralihan tanggung jawab kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bawolato.

Camat Bawolato yang baru, Zulkarnain Rahman Zebua, S.E., menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan berbagai elemen masyarakat.

Ia menempatkan pembinaan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif sebagai prioritas dalam menjalankan tugasnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Sementara itu, Firyusuf Hulu, S.E., selaku camat sebelumnya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai Kantor Kecamatan Bawolato, jajaran pemerintah desa se-Kecamatan Bawolato, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama dirinya menjalankan tugas.

Ia mengapresiasi kebersamaan dan kontribusi berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat selama masa kepemimpinannya.

Kegiatan bermula setelah Kepolisian menerima informasi dari Call Center 110 mengenai adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Medan dan ditujukan ke alamat kantor JNE tersebut.

Tim Opsnal Satresnarkoba segera bergerak ke lokasi dan menemukan seorang pria berinisial Y (43) yang sedang hendak mengambil paket tersebut.

"Paket berwarna biru yang berisi pakaian kemudian dibuka, dan di dalamnya ditemukan 1 bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan Bruto 1,31 Gram," ujar Kasat Narkovlba AKP Juli Purwono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/11/2026).

Dijelaskannya, dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapatkan Narkotika itu dari seseorang di Medan berinisial JL. Saat ini pihaknya masih mendalami peran serta jaringan lain yang terlibat dalam perkara ini.

"Barang Bukti yang diamankan,1 bungkus plastik klip berisi Sabu dengan Bruto 1,31 Gram,1 paket berwarna biru berisi pakaian,1 unit Handphone dan uang tunai Rp10.000.

Tindakan Kepolisian

Pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Padang Sidimpuan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pendalaman jaringan pengiriman terus dilakukan.

Polres Padang Sidimpuan juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam pencegahan peredaran Narkotika. Segera laporkan aktivitas mencurigakan ke Call Center 110.

Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu untuk tidak memberi ruang bagi peredaran Narkotika yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. (**)

Kemenangan ini terasa istimewa karena Persib tidak hanya berhasil melewati tekanan tuan rumah, tetapi juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Dua gol pada lima menit terakhir waktu normal mengubah situasi yang semula mengancam menjadi malam penuh kegembiraan bagi wakil Indonesia tersebut.

Persib bahkan sempat berada dalam posisi sulit setelah gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71 membuat Melbourne Victory unggul 1-0. Namun, Maung Bandung tidak kehilangan keberanian untuk terus mengejar ketertinggalan.

Babak pertama sendiri berlangsung cukup ketat. Persib berusaha mengambil inisiatif serangan melalui pergerakan Thom Haye, Adam Alis, dan Balsa Sekulic. Sementara Melbourne Victory mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari celah di pertahanan tim tamu.

Peluang terbaik Persib hadir pada menit ke-33. Sekulic melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti, tetapi bola hanya menghantam mistar gawang. Dua menit berikutnya, Eliano Reijnders juga mendapatkan kesempatan setelah melakukan penetrasi, namun tembakannya masih mampu digagalkan penjaga gawang Melbourne Victory, Jack Duncan.

Melbourne Victory tidak tinggal diam. Mereka mencoba memanfaatkan kesalahan distribusi bola Persib dan beberapa kali mengancam melalui transisi cepat. Namun, hingga turun minum, kedua tim belum mampu memecahkan kebuntuan. Skor tetap 0-0.

Blunder Fitrah Maulana, Julio Cesar Bikin Persib Tertinggal

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin terbuka. Melbourne Victory meningkatkan tekanan dan berusaha memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk memburu gol.

Petaka bagi Persib datang pada menit ke-71. Penjaga gawang Fitrah Maulana melakukan kesalahan ketika berusaha mengamankan bola. Bola yang semula berada dalam jangkauannya justru terlepas dan menjadi bola liar di depan gawang.

Pemain Melbourne Victory berusaha memanfaatkan situasi tersebut. Dalam perebutan bola yang terjadi, si kulit bundar mengenai Julio Cesar dan masuk ke gawang sendiri.

Gol bunuh diri bek Persib itu membuat Melbourne Victory memimpin 1-0. Sebuah kesalahan yang sangat mahal karena Persib harus mengejar ketertinggalan ketika waktu pertandingan semakin menipis.

Situasi tersebut memaksa pelatih Persib, Igor Tolic, melakukan perubahan untuk memperkuat daya gedor. Marc Klok dan Luka Menalo dimasukkan, disusul Ragnar Oratmangoen. Pergantian ini menjadi bagian penting dari upaya Maung Bandung mengubah jalannya pertandingan.

Luka Menalo dan Balsa Sekulic Jadi Penyelamat

Ketika kemenangan Melbourne Victory seolah sudah berada di depan mata, Persib justru memperlihatkan daya juang luar biasa.

Usaha Maung Bandung akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85. Luka Menalo berhasil memanfaatkan kesempatan di depan gawang dan mencetak gol penyeimbang. Skor berubah menjadi 1-1.

Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri Persib. Mereka tidak puas hanya membawa pulang hasil imbang dan kembali meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan.

Hanya berselang lima menit, tepatnya menit ke-90, Persib membuat kejutan yang lebih besar. Melalui sebuah serangan balik cepat, Mariano Peralta mengirimkan umpan matang kepada Balsa Sekulic. Penyerang asal Montenegro tersebut tidak menyia-nyiakan peluang dan sukses menaklukkan pertahanan Melbourne Victory. 2-1 untuk Persib

Stadion yang sebelumnya menjadi saksi keunggulan tuan rumah mendadak berubah menjadi panggung kebangkitan Maung Bandung. Dua gol dalam lima menit terakhir waktu normal memastikan Persib membalikkan keadaan dari tertinggal 0-1 menjadi unggul 2-1

Melbourne Victory berusaha merespons gol tersebut pada sisa pertandingan. Namun, Persib mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 2-1 pun menjadi milik wakil Indonesia.

Empat Kemenangan, Persib Amankan Tiket 16 Besar

Hasil ini membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Maung Bandung mencatatkan rekor sempurna setelah menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan.

Lebih istimewa lagi, kemenangan di Australia memastikan Persib mengamankan tiket ke babak 16 besar ACL Two 2026/2027.

Sebelumnya, Persib juga berhasil mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-0 di Bandung. Kali ini, mereka kembali menaklukkan wakil Australia tersebut, tetapi melalui perjuangan yang jauh lebih dramatis.

Kemenangan ini sekaligus memperlihatkan karakter Persib yang tidak mudah menyerah. Kesalahan fatal di bawah mistar sempat membuat mereka berada di ambang kekalahan. Namun, perubahan pemain, keberanian menyerang, serta efektivitas penyelesaian akhir menjadi pembeda.

Luka Menalo dan Balsa Sekulic pantas mendapat sorotan setelah menjadi penentu kebangkitan Persib. Sementara itu, Mariano Peralta layak mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam proses gol kemenangan.

Bagi Persib dan Bobotoh, kemenangan di Melbourne bukan sekadar tambahan tiga poin. Ini adalah bukti bahwa Maung Bandung mampu bertahan dalam tekanan, bangkit dari kesalahan sendiri, dan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan di panggung Asia.

Sumber: iNews.ID

Dalam kasus ini, tiga orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Wali Kota Sibolga periode 2021 hingga 2025, Jamaluddin Pohan, ditangkap tim Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.

Jamaluddin ditangkap terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Tahun Anggaran 2022, dengan nilai proyek mencapai Rp22,5 Miliar.

Tak hanya mantan wali kota, polisi juga menangkap tiga orang lainnya, masing-masing pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Sibolga, seorang ASN, serta kerabat mantan wali kota pada 26 Oktober lalu.

Dalam praktiknya, para tersangka diduga melakukan penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan, dengan modus pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Akibat praktik korupsi tersebut, para tersangka diduga memperoleh keuntungan hingga Rp5 miliar.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut, Kombes Irfan Rifai, Selasa (3/11/2026), mengatakan kalau keempat tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Polda Sumatera Utara.

Kasus ini menjadi perhatian, mengingat proyek pembangunan Pasar Ikan Modern tersebut menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Jamaludin Pohan diduga menerima Rp 2 Miliar. Kemudian, tersangka Ilham Saleh Lubis (52), sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK), dan Sunardi Pohan (48), pengembang atau kontraktor, menerima Rp 450 Juta.

Selanjutnya, tersangka Anwar Sadat, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga sejak Tahun 2022 sampai 2025, menerima Rp50 Juta.

Polisi masih terus mendalami keterlibatan masing-masing tersangka, termasuk menelusuri aliran dana dan kerugian negara dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga tersebut.

‎Pertanyaan tersebut mengemuka dalam persidangan perkara narkotika dengan agenda pemeriksaan saksi dari kepolisian, Rabu (4/11/2026) di Ruang Cakra VI Pengadilan Negeri Medan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Risnawati Ginting, menghadirkan dua personel Polrestabes Medan, Ari dan Johan, yang terlibat langsung dalam penangkapan terdakwa.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu, kedua saksi menerangkan bahwa penangkapan Marhadi berawal dari informasi masyarakat mengenai sebuah mobil Mitsubishi Xpander yang akan melintas melalui pintu Tol Helvetia dengan membawa narkotika.

"Bakal ada mobil Mitsubishi Xpander lewat pintu Tol Helvetia, Yang Mulia. Setelah pelat kendaraan cocok, langsung kami berhentikan," ungkap Ari saat menjelaskan kronologi penangkapan.

‎Setelah kendaraan dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan sebuah tas di jok belakang mobil. Ketika ditanya mengenai isi tas tersebut, Marhadi mengakui bahwa isinya merupakan narkotika jenis sabu.

Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan 20 bungkus sabu dengan berat keseluruhan mencapai 20 kilogram.

Menurut keterangan saksi, Marhadi mengaku diperintahkan seseorang bernama Manok untuk menjemput sabu tersebut. Pengambilan barang haram itu disebut telah diatur melalui komunikasi telepon, dengan rencana akan ada mobil jenis pikap yang mengantarkan narkotika tersebut.

Saksi juga mengungkapkan bahwa terdakwa mengenal Manok melalui temannya semasa sekolah bernama Rizal, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan pengakuan terdakwa kepada petugas, sabu seberat 20 kilogram tersebut rencananya akan dibawa ke Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sebagai imbalan, Marhadi dijanjikan upah Rp5 juta untuk setiap kilogram sabu yang berhasil diantarkan.

"Per kilonya terdakwa akan mendapatkan upah Rp5 juta. Baru Rp5 juta yang diterima terdakwa ini sebagai panjar," timpal saksi Johan.

Keterangan tersebut kemudian memancing perhatian hakim ketua Khamozaro Waruwu. Ia mempertanyakan mengapa penanganan perkara baru menyentuh terdakwa, sementara pihak yang diduga memerintahkan dan mengendalikan pengiriman narkotika belum berhasil ditangkap.

"Kok cuma terdakwa ini saja yang ditangkap, Pak? Yang menyuruh terdakwa ini mana? Jaringannya (peredaran gelap sabu) bagaimana?" cecar Khamozaro, didampingi hakim anggota Zufida Hanum dan M Nazir.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa pihak kepolisian telah berupaya mengembangkan penyidikan untuk memburu Rizal dan Manok. Namun, hingga persidangan berlangsung, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Bahkan, belum diketahui secara pasti apakah nama Rizal dan Manok merupakan identitas asli atau hanya nama samaran.

‎Selain menyoroti jaringan pemasok, hakim juga mempertanyakan kepemilikan mobil Mitsubishi Xpander yang digunakan Marhadi, warga Dusun Dering Baling, Desa Alen, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, untuk mengangkut 20 kilogram sabu tersebut.

Menjawab pertanyaan itu, JPU Risnawati Ginting menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Namun, berdasarkan informasi yang diterima penyidik, pemilik mobil dikabarkan telah meninggal dunia sekitar dua minggu sebelum persidangan.

"Ada STNK dan BPKB-nya, Yang Mulia. Cuma informasi dari penyidik, pemiliknya dua minggu lalu katanya telah meninggal. Kami upayakan menghadirkan ahli warisnya di persidangan minggu depan, Yang Mulia," jelas Risnawati.

Sementara itu, saat dikonfrontir dengan keterangan kedua saksi, Marhadi membantah telah menerima uang panjar sebesar Rp5 juta sebagaimana disampaikan saksi Johan.

"Saya waktu itu butuh uang, Yang Mulia," ujar terdakwa tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Marhadi diamankan petugas pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 00.20 WIB.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 609 Ayat (2) huruf a terkait penyesuaian pidana.

SMI menilai, perkara tersebut bukan sekadar persoalan dugaan pelanggaran prosedur penggunaan teknologi kepolisian. Kasus ini juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia (HAM), integritas institusi negara, keamanan konstitusional, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, SMI menyoroti informasi mengenai sasaran dugaan penyadapan yang disebut mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan pengusaha.

Menurut SMI, luasnya cakupan sasaran tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai siapa yang mengendalikan pengumpulan informasi, untuk kepentingan apa informasi tersebut dihimpun, serta apakah terdapat pihak lain yang menerima atau memanfaatkannya di luar kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Penyidik juga menduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Bareskrim telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Selain itu, penyidik memeriksa seorang saksi berinisial SU. Barang bukti elektronik yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Menanggapi perkembangan tersebut, SMI menegaskan bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara independen, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan, menurut SMI, tidak boleh hanya berfokus pada pihak yang diduga menjalankan operasi di lapangan, tetapi juga harus menelusuri seluruh rantai komando dan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan.

SMI berpandangan, penyadapan merupakan instrumen pengawasan berisiko tinggi karena dapat membuka akses terhadap komunikasi, hubungan personal, agenda, strategi, hingga informasi pribadi dan institusional. Karena itu, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta dilaksanakan secara perlu dan proporsional dengan pengawasan yang efektif.

Dalam perspektif hukum, SMI mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan penyadapan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 mengatur bahwa intersepsi yang sah atau lawful interception ditujukan untuk kepentingan proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

SMI juga mengaitkan persoalan tersebut dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945, yang antara lain mengatur kepastian hukum, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak berkomunikasi, serta perlindungan diri dan rasa aman.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 17 ICCPR mengatur perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum atas privasi dan korespondensi. Sementara Pasal 19 dan Pasal 22 memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat.

SMI secara khusus menyoroti potensi dampak apabila jurnalis, aktivis, pelapor pelanggaran, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sasaran penyadapan tanpa dasar hukum yang sah.

Menurut SMI, informasi komunikasi dapat mengungkap identitas narasumber, membahayakan pelapor, memetakan jaringan advokasi, serta menimbulkan efek gentar atau chilling effect terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik.

SMI menilai, apabila aktivitas pengawasan terhadap kekuasaan justru menjadi alasan seseorang dipantau secara tidak sah, fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan negara berpotensi melemah.

Aspek lain yang dinilai penting adalah penelusuran tujuan pengumpulan dan kemungkinan pemanfaatan informasi hasil penyadapan. SMI menyatakan, penyidikan perlu mengungkap siapa yang mengendalikan, menyimpan, menganalisis, menerima, dan menggunakan informasi tersebut.

Informasi komunikasi yang berkaitan dengan Presiden dan pejabat negara, misalnya, dapat menyentuh kebijakan strategis, hubungan pemerintahan, keamanan nasional, serta proses pengambilan keputusan negara. Apabila informasi tersebut diperoleh atau dialihkan kepada pihak yang tidak berwenang, SMI menilai terdapat risiko terhadap keamanan pemerintahan dan kedaulatan negara.

Sementara itu, informasi mengenai elite politik berpotensi membuka data tentang konflik internal, negosiasi koalisi, strategi politik, hingga posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Informasi mengenai kalangan pengusaha juga dapat berkaitan dengan hubungan bisnis, kontrak, investasi, persaingan usaha, dan akses terhadap kebijakan publik.

Adapun informasi komunikasi media dan aktivis masyarakat sipil dapat mengungkap sumber kritik, jaringan advokasi, serta pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Atas dasar itu, SMI meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pemanfaatan informasi untuk menekan, memengaruhi, mengendalikan, atau memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Namun, dugaan mengenai motif dan jaringan kepentingan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.

SMI juga menggunakan istilah institutional capture atau pembajakan institusi untuk menggambarkan kondisi ketika lembaga publik yang seharusnya bekerja bagi kepentingan masyarakat justru berpotensi diarahkan untuk melayani kepentingan individu, kelompok politik, jaringan bisnis, atau pusat kekuasaan tertentu.

Dalam pernyataan itu, SMI menegaskan bahwa Polri dan TNI memiliki mandat konstitusional serta fungsi kelembagaan yang berbeda. Kedua institusi tersebut, menurut SMI, tidak boleh menjadi instrumen politik praktis maupun pelindung kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

SMI mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat sebagai tugas pokok kepolisian.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang TNI harus ditempatkan dalam kerangka kedudukan dan fungsi TNI sesuai konstitusi serta prinsip supremasi sipil.

Untuk memastikan perkara tersebut diusut secara menyeluruh, SMI menyampaikan tujuh tuntutan kepada aparat penegak hukum dan lembaga negara.

Pertama, SMI mendesak agar penyidikan dilakukan secara independen dan akuntabel, tanpa intervensi politik, konflik kepentingan, maupun perlindungan berdasarkan hierarki jabatan. Pemeriksaan diminta mencakup pihak yang diduga memerintahkan, memfasilitasi, mengoperasikan, menguasai, menerima, hingga menggunakan hasil penyadapan.

Kedua, SMI meminta dilakukannya audit forensik independen terhadap sistem LIMS. Audit tersebut dinilai perlu menelusuri rekam jejak akses, daftar sasaran, waktu penyadapan, identitas pengguna, otorisasi, penyimpanan, pemindahan, hingga penghapusan data.

Ketiga, penyidik diminta mengungkap rantai penerima dan pemanfaatan informasi hasil penyadapan. SMI ingin mengetahui apakah terdapat pihak di luar kepentingan penegakan hukum yang memperoleh akses, bagaimana informasi digunakan, serta apakah ditemukan indikasi keuntungan politik, ekonomi, atau personal.

Keempat, SMI mendesak negara menjamin perlindungan hak korban dan masyarakat sipil, termasuk jurnalis, aktivis, pelapor, saksi, serta pihak lain yang mungkin terdampak. Perlindungan tersebut perlu disertai mekanisme pengaduan, pemulihan hak, dan perlindungan data apabila pelanggaran terbukti.

Kelima, SMI mendorong penguatan pengawasan independen terhadap kewenangan penyadapan. Sistem pengawasan, menurut SMI, harus mencakup prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pembatasan waktu, pembatasan akses, rekam jejak audit, serta mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Keenam, SMI meminta reformasi institusi hukum, keamanan, dan pertahanan untuk menjamin netralitas politik, mencegah konflik kepentingan ekonomi, memperkuat pengawasan sipil, serta membenahi sistem promosi dan akuntabilitas. Reformasi tersebut dinilai harus menjangkau seluruh tingkatan organisasi, mulai dari pimpinan hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ketujuh, SMI meminta pengawasan demokratis oleh DPR, Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, dan lembaga pengawasan lainnya sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. SMI juga menegaskan bahwa pengawasan masyarakat sipil harus dijamin sebagai bagian dari kontrol demokrasi.

SMI turut mengingatkan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia merupakan negara hukum.

Dalam pandangan SMI, prinsip tersebut mengharuskan seluruh institusi negara tunduk pada konstitusi dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara penyadapan ilegal terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.

Pernyataan sikap Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi tersebut ditandatangani oleh Kristian Redison Simarmata. (Rel)

Seorang pria ditemukan tewas di dalam gorong-gorong proyek perbaikan drainase di kawasan Medan Petisah, Kota Medan. Selasa (3/11/2026).

Korban diduga merupakan pelaku pencurian kabel yang tertimbun longsor saat melakukan aksinya pada dini harinya.

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Medan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi jasad korban yang terjebak di dalam gorong-gorong dan tertimbun material tanah.

Kapolsek Medan Baru Kompol Bambang G. Hutabarat, mengatakan berdasarkan informasi awal, korban diduga tewas setelah tertimbun longsor saat beraksi mencuri kabel.

Dalam aksi tersebut, korban diduga tidak sendirian. Terdapat seorang rekannya yang berhasil melarikan diri saat kejadian.

Diketahui, korban diduga kerap melakukan pencurian di sejumlah proyek pembangunan di Kota Medan, khususnya proyek perbaikan drainase di kawasan Medan Petisah.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian korban serta memburu rekan korban yang melarikan diri.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Program Polisi Peduli Pangan kembali dilaksanakan Polrestabes Medan. Kali ini, kegiatan dipusatkan di kawasan Jermal, Kota Medan.

Bersama Polda Sumatera Utara, polisi menebar sebanyak 1.997 bibit ikan gurame untuk dibudidayakan dan dikembangkan bersama masyarakat setempat.

Sebelumnya, Polrestabes Medan juga telah mengembangkan budidaya ikan lele dengan memberikan 1.994 bibit ke 8 kolam dengan total 16.000 bibit.

Hasil budidaya ini diharapkan dapat dimanfaatkan warga, sekaligus menjadi salah satu sumber pangan dan penghasilan masyarakat.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan pemilihan kawasan Jermal bukan tanpa alasan, wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu kawasan rawan peredaran narkoba.

Setelah serangkaian penindakan, polisi kini mendorong pendekatan humanis melalui program pemberdayaan masyarakat.

"Kenapa lokasi Jermal yang dipilih? Karena rangkaian panjang dengan beberapa pertimbangan, sebelumnya kawasan Narkoba, berbagai penindakan sudah kita lakukan dan banyak penurunan peredaran," ujar Calvijn, Selasa (3/11/2026).

Polisi Peduli Pangan menaburkan 1997 bibit ikan gurame yang dilepaskan. Kita berdoa nanti hasilnya bisa dimanfaatkan dan berdampak warga Jermal.

"Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara, melaksanakan dua kegiatan program prioritas Bapak Kapolri. Subuh keliling di lokasi Jermal dan dilanjutkan Polisi Peduli Pangan.

Polisi Peduli Pangan menaburkan 1997 bibit ikan gurame yang dilepaskan. Kita berdoa nanti hasilnya bisa dimanfaatkan dan berdampak warga Jermal," tambahnya.

Tak hanya melalui ketahanan pangan, Polrestabes Medan juga merencanakan program Polisi Peduli Pendidikan dengan menjangkau sekolah-sekolah di kawasan tersebut.

Polisi juga membuka ruang dialog bersama warga melalui kegiatan Curhat Warga untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kebutuhan masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif di kawasan Jermal, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan warga.

Suasana penertiban lalu lintas dalam operasi patuh toba 2026 di jalan umum Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sempat diwarnai reaksi emosional seorang pria pengendara sepeda motor, Selasa (3/11/2026).

Menurut Kasat Lantas Polres Batubara, Iptu Devi Siringoringo, pengendara tersebut dihentikan petugas karena kedapatan tidak menggunakan helm saat berkendara.

Namun, pengendara ini tidak terima ketika akan ditindak petugas. Dia berdalih sedang terburu-buru karena harus mengantar anaknya ke sekolah. Bahkan ia juga menyebut sudah terbiasa tidak mengenakan helm saat berkendara.

Petugas kemudian memberikan penjelasan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, terutama kewajiban menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor.

Petugas pun tetap memberikan tindakan kepada pemotor tersebut, sementara sejumlah pelajar yang turut terjaring operasi patuh diantarkan ke sekolah masing-masing menggunakan mobil polisi.

Langkah ini dilakukan agar anak tetap dapat berangkat sekolah, tanpa mengabaikan aturan keselamatan di jalan raya.

Selain menindak para pelanggar lalu lintas, petugas juga memberikan teguran dan edukasi dengan membagikan brosur sosialisasi operasi patuh toba 2026 serta helm kepada sejumlah pengendara.

Dari kegiatan tersebut, petugas mengeluarkan lima belas surat tilang dan mengamankan tiga belas unit sepeda motor.

Polisi mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara, demi kenyamanan dan keselamatan di jalan raya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Irfan Rifai mengatakan, penyidik masih mendalami keterangan dari inisial PML, Wakil Wali Kota Sibolga pada masa itu, untik mengetahui kemungkinan adanya keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Wakil Wali Kota juga kami periksa dan dalami," ujar Kombes Pol Irfan Rifai saat konprensi pers di Mapolda Sumut, 4 November 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan Wakil Wali Kota Sibolga sebagai tersangka dalam perkara korupsi pembangunan pasar ikan tersebut.

Sementara itu, empat orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka telah memasuki tahap pelimpahan perkara. Berkas penyidikan mereka dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum. Penyidik menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada kejaksaan pada Kamis.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan, Sunardi Pohan selaku pihak penyedia atau kontraktor, AS yang merupakan mantan Kepala Dinas Perikanan, serta IS, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam perkara ini, Jamaluddin Pohan diduga memiliki peran dalam pengaturan pelaksanaan proyek dan menerima aliran uang dari pihak kontraktor. Sunardi Pohan diduga menjadi pihak penyedia pekerjaan melalui PT Mitra Sejati Perkasa, perusahaan yang menggantikan PT Peduli Bangsa sebagai pelaksana proyek.

Sementara itu, AS dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Perikanan diduga memiliki tanggung jawab sebagai pejabat pengguna anggaran. Adapun IS yang bertugas sebagai PPK diduga terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan kontrak pekerjaan.

Proyek pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar. Proyek tersebut dibiayai melalui anggaran APBN dan APBD sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis. Meski proyek telah dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, penyidik menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp5,31 miliar.

Penyidik juga mengungkap dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Jamaluddin Pohan diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dari Sunardi Pohan. Dari dana tersebut, sekitar Rp450 juta diduga diberikan kepada IS dan sekitar Rp50 juta kepada AS.

Dengan demikian, angka Rp450 juta dan Rp50 juta merupakan dugaan aliran uang kepada IS dan AS. Dari total kerugian negara, masih ada sekitar 2,531 milar lagi kerugian negara yang ditelusuri kemana saja alirannya.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut akan menyerahkan keempat tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.