Belanda kini berada di bawah kendali Xavi Hernandez, sedangkan Jerman memulai perjalanan bersama Jurgen Klopp. UEFA menempatkan pertemuan kedua raksasa Eropa tersebut sebagai salah satu pertandingan utama Matchday 1. Serbia dan Yunani menjadi dua tim lain di Grup A2.

Bagi Xavi, laga ini menjadi pertandingan resmi pertamanya sebagai pelatih Belanda. Mantan pelatih Barcelona tersebut ingin membangun identitas baru dengan permainan berintensitas tinggi dan lebih proaktif.

"Kami tidak punya terlalu banyak waktu. Tetapi tidak ada alasan, setiap pelatih berada dalam situasi yang sama," kata Xavi kepada Reuters.

Ia juga menegaskan target utama bukan sekadar memperkenalkan gaya permainan baru.

"Tujuan utamanya adalah menang," ujar Xavi.

Pelatih asal Spanyol itu menjanjikan Belanda akan bermain dengan intensitas, gairah, tempo yang baik dan berusaha mengambil inisiatif sepanjang pertandingan. Xavi juga memastikan Virgil van Dijk tetap menjadi kapten setelah melakukan pertemuan langsung dengan sang bek di Liverpool.

Di kubu Jerman, Klopp menghadapi tantangan serupa. Ini merupakan debutnya sebagai pelatih tim nasional setelah sebelumnya menjalani karier panjang di level klub. DFB mencatat Klopp mengaku sangat puas dengan beberapa hari pertama bersama skuad.

"Ketegangan positif itu ada, tetapi kami sudah melakukan banyak hal dalam beberapa hari terakhir sehingga tidak punya waktu untuk gugup," kata Klopp menjelang pertandingan.

Klopp juga memberikan gambaran mengenai karakter yang ingin ditampilkan Jerman.

"Apa yang bisa saya janjikan adalah Anda akan melihat bahwa kami menginginkannya," ujar Klopp.

Ia menambahkan bahwa dirinya bertanggung jawab membuat tim nasional Jerman bermain sedemikian rupa sehingga selalu memiliki peluang bagus untuk memenangkan pertandingan.

"Kita harus memulainya. Saya berharap itu bisa terlihat besok," katanya.

Duel ini juga menarik karena kedua pelatih hanya memiliki waktu singkat untuk menerapkan ide mereka. Klopp bahkan memanggil kelompok pemain berbeda untuk menghadapi rangkaian pertandingan Nations League, dengan tujuan mendapatkan gambaran lebih luas mengenai kualitas dan karakter pemain yang tersedia.

Secara rekor pertemuan, Jerman belum terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir melawan Belanda. Pada Nations League sebelumnya, kedua tim bermain 2-2 di Amsterdam sebelum Jerman menang 1-0 di Munich.

Karena itu, laga di Amsterdam bukan sekadar pertandingan pembuka. Ini menjadi panggung pertama bagi Xavi dan Klopp untuk menunjukkan bagaimana ide mereka diterjemahkan ke dalam sepak bola internasional.

Sumber: Reuters, UEFA.com, Bundesliga

Inovasi tersebut dipaparkan Bapenda Kota Medan dalam kegiatan Benchmarking dan Sharing Best Practice Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam Mengakselerasi Penerimaan Daerah yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama mitra kerja di Kota Medan.

Kegiatan yang berlangsung di Adimulia Hotel Medan, Rabu, 23 September 2026, tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai strategi digitalisasi transaksi sekaligus upaya memperkuat penerimaan daerah melalui sistem pembayaran yang semakin terintegrasi.

Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian hadir sebagai narasumber yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira. Ia didampingi Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan (HRH), Irfan Parlindungan Lubis.

Dalam kegiatan tersebut, Bapenda Kota Medan menyampaikan materi bertajuk "Strategi, Inovasi, dan Lesson Learned dalam Akselerasi Penerimaan Daerah", yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Popy Maya Syafira menjelaskan, Medan QRESTO merupakan salah satu inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sistem tersebut mengadopsi mekanisme split payment dalam transaksi pembayaran.

Melalui mekanisme itu, komponen pajak dapat dipisahkan secara otomatis dari transaksi pembayaran dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sistem ini diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus mempermudah proses pengawasan penerimaan pajak.

Selain memperkenalkan Medan QRESTO, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemaparan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengenai success story dan dukungan Bank Indonesia dalam mendorong implementasi ETPD.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut turut menyampaikan materi mengenai sinergi dan kontribusi BPD Sumut sebagai bank RKUD dalam mendorong digitalisasi serta percepatan penerapan transaksi non-tunai.

Melalui forum benchmarking tersebut, pengalaman dan inovasi digital pengelolaan penerimaan daerah Kota Medan menjadi bagian dari pertukaran praktik baik antardaerah dalam mempercepat transformasi transaksi pemerintah daerah.

Ruffy dihentikan Tsarukyan melalui knockout pada 4 menit 56 detik ronde pertama dalam pertarungan kelas ringan di Crypto.com Arena, Los Angeles, Sabtu (19/9/2026) malam atau Minggu WIB. Hasil tersebut memperpanjang kemenangan beruntun Tsarukyan menjadi enam pertandingan.

Dalam pernyataan pertamanya setelah pertandingan, Ruffy tidak mencari alasan atas kekalahan tersebut. Ia justru secara terbuka mengakui kesalahannya ketika pertarungan tinggal menyisakan beberapa detik.

"Kesalahannya sepenuhnya milik saya. Itu kesalahan saya, kelalaian saya, dan juga merupakan keunggulannya. Arman adalah petarung yang luar biasa," kata Ruffy dalam pernyataan di media sosialnya, Kamis (24/9/2026).

Ruffy sebenarnya mengawali pertarungan dengan cukup baik. Ia mampu mempertahankan diri dari sejumlah percobaan takedown Tsarukyan dan bahkan sempat mendaratkan pukulan kanan yang membuat bagian bawah mata kanan Tsarukyan mengalami pembengkakan.

Situasi tersebut membuat Ruffy merasa pertarungan mulai berada dalam kendalinya. Ia bahkan mengaku yakin dapat menyelesaikan pertarungan pada ronde kedua.

"Ketika saya mendapatkan flash knockdown dan merasakan kekuatannya mulai berkurang, saya merasa pertarungan berada dalam kendali saya," ujar Ruffy.

"Saya melihat betapa dia merasakan pukulan itu ketika saya mengenai bagian ujung rusuknya dengan elbow saat dia mencoba melakukan reversal. Matanya sangat tertutup. Saya yakin akan menghabisinya pada ronde kedua," lanjutnya.

Namun, keputusan Ruffy untuk terlalu santai menjadi titik balik. Ketika timnya memberi tahu bahwa waktu tersisa sekitar 10 detik, Tsarukyan kembali melakukan serangan ke arah kakinya.

Ruffy sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjauh dari pagar. Akan tetapi, ia memilih bertahan dan berharap Tsarukyan menghabiskan energinya sebelum ronde berakhir.

"Masih ada empat detik. Saya bisa melepaskan beberapa serangan. Saya bisa menjauh dari pagar, tetapi saya tidak mau. Saya ingin menggunakan momen itu untuk melawannya," kata petarung asal Brasil itu.

Ia kemudian mengakui bahwa dirinya terlalu rileks dalam bertahan.

"Saya hanya menjadi ceroboh. Saya rileks dalam pertahanan, sesuatu yang biasanya tidak saya lakukan. Jadi saya harus membayar harganya," tuturnya.

Kelalaian tersebut langsung dimanfaatkan Tsarukyan. Petarung Armenia itu melepaskan elbow dari posisi clinch yang membuat Ruffy kehilangan kesadaran. Wasit Jason Herzog menghentikan pertandingan pada 4:56 ronde pertama. ([MMA Fighting][4])

Kekalahan itu memang menghentikan momentum Ruffy setelah kemenangan spektakulernya atas Michael Chandler. Namun, pengakuannya menunjukkan bahwa ia memahami secara jelas kesalahan yang terjadi dan menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk pertarungan berikutnya.

Pesan tersebut disampaikan Sofyan Tan dalam kegiatan bertajuk "Barongsai, Melestarikan Tradisi Mengukir Prestasi" yang digelar melalui kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI bersama Komisi X DPR RI di Lobby Universitas Satya Terra (ST) Bhinneka, Jalan PDAM Tirtanadi, Medan Sunggal, Kota Medan, Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pengurus Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Rektor, Wakil Rektor, serta civitas akademika Universitas ST Bhinneka. Turut hadir Coach Vicktor dan David Candra dari Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Sumatera Utara, serta atlet barongsai dari lima sekolah, yakni SMA Sultan Iskandar Muda, SMA Budi Utomo, SMA Bodhicitta, SMA Cinta Budaya, dan SMA Mian Zhong.

Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan mengulas perjalanan panjang barongsai yang disebut bermula dari Dinasti Ming di Tiongkok sebelum berkembang ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Ia menjelaskan, barongsai bukan sekadar pertunjukan seni yang mengandalkan gerakan atraktif. Di dalamnya terdapat unsur olahraga dan bela diri yang memadukan ketangkasan wushu dengan gerak tari. Setiap pemain dituntut memiliki kekuatan fisik, keseimbangan, ketangkasan serta kemampuan bekerja sama.

"Tarian barongsai membutuhkan kekuatan fisik dan kekompakan tingkat tinggi. Umumnya para pemainnya adalah atlet wushu yang memiliki otot kaki sangat kuat untuk menopang beban rekan-rekannya," ujar legislator dari Dapil Sumut 1 tersebut.

Menurut Sofyan Tan, kekuatan utama dalam pertunjukan barongsai tidak hanya terletak pada kemampuan individu. Kekompakan dan kepercayaan antarpemain menjadi bagian penting agar setiap gerakan dapat dilakukan secara tepat dan aman, terutama ketika memainkan atraksi dengan tingkat kesulitan tinggi.

Ia kemudian mengaitkan permainan barongsai dengan nilai kesetaraan. Pemain yang berada di bagian depan maupun belakang memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama menentukan keberhasilan sebuah pertunjukan.

Sofyan Tan mengatakan tidak ada pemain yang dapat mengklaim dirinya paling hebat karena setiap posisi memiliki peran masing-masing. Bahkan, pemain di belakang harus mampu membaca dan merasakan gerakan rekannya di depan tanpa selalu melihat secara langsung.

"Ini membuktikan bahwa bermain barongsai melatih kepekaan hati dan empati untuk memahami orang lain," ungkapnya.

Dari filosofi tersebut, Sofyan Tan kemudian menyampaikan pesan kepada generasi muda mengenai pentingnya membangun karakter sebagai bekal menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi belum tentu otomatis mampu menjadi pemimpin yang baik apabila tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

"Orang pintar saja tidak akan otomatis sukses atau bisa menjadi pemimpin hebat. Namun, orang pintar yang memiliki kepekaan rasa, punya empati, dan sanggup merasakan penderitaan orang lain, itulah sosok yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, lima kelompok barongsai dari lima sekolah juga menampilkan atraksi di hadapan para peserta dan tamu undangan. Para atlet memperlihatkan gerakan lincah dengan melompat dan meliuk-liuk, sekaligus menunjukkan kekompakan dalam setiap rangkaian atraksi.

Pertunjukan semakin menarik ketika barongsai berinteraksi dengan penonton. Para atlet membawa barongsai menaiki anak tangga dan bergerak melewati kerumunan peserta. Sejumlah pengunjung terlihat mengabadikan atraksi tersebut menggunakan telepon seluler dan berfoto dari jarak dekat.

Beberapa peserta bahkan tampak gugup ketika barongsai mendekati mereka, menciptakan suasana meriah di tengah kegiatan pelestarian budaya tersebut.

Sofyan Tan menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora RI, FOBI Sumut, pihak perguruan tinggi, para pelatih, serta seluruh siswa dari lima sekolah yang berpartisipasi. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga tradisi budaya sekaligus mengembangkan potensi olahraga dan prestasi.

Sebanyak 3.540 warga yang terdata sebagai penerima manfaat mendapatkan bantuan masing-masing 30 kilogram beras.

Penyaluran bantuan tersebut berlangsung secara bertahap di Jalan Mawar, Gang Buntu, Kelurahan Sarirejo, Kamis, 24 September 2026. Proses distribusi dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban sekaligus menghindari penumpukan warga di lokasi pembagian.

Bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat melalui tingkat kelurahan. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Salah seorang penerima manfaat, Elia, mengaku bersyukur atas bantuan beras yang diterimanya. Menurutnya, bantuan sebanyak 30 kilogram tersebut sangat membantu kebutuhan dapur keluarganya, terutama di tengah harga beras yang dinilai masih cukup mahal.

"Alhamdulillah, bantuan beras ini sangat-sangat membantu kami untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi saat ini harga bahan pangan seperti beras mahal. Terima kasih Pemko Medan dan terkhusus pemerintah," tutur Elia di lokasi pembagian, Rabu, 24 September 2026.

Lurah Sarirejo, Imam Bashori, S.STP., M.Sp., mengatakan penyaluran bantuan telah dilaksanakan selama lima hari sejak Minggu. Mekanisme pembagian dilakukan secara bertahap berdasarkan data penerima manfaat yang telah ditetapkan.

"Penyaluran beras bantuan pangan nasional ini telah berlangsung selama lima hari. Seluruh warga yang terdata di Kementerian Sosial berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kami menerapkan sistem pembagian secara berkala agar warga tidak perlu mengantre terlalu lama atau berdesak-desakan," jelas Imam Bashori.

Ia memastikan seluruh warga yang masuk dalam data penerima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia telah terakomodasi dalam penyaluran bantuan tersebut.

"Alhamdulillah penyaluran yang dilaksanakan berjalan lancar dan tertib, sebanyak 3.540 penerima sudah mendapatkan haknya dan sudah kita salurkan semuanya," pungkasnya.

Dalam inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September 2026, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar di kawasan belakang lapas yang terpisah dari blok hunian warga binaan. Fasilitas di dalamnya disebut menyerupai hunian apartemen, lengkap dengan ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas hingga perlengkapan memasak.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengungkapkan fasilitas tersebut berada di kawasan yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Bahkan, sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan ditemukan berada di kawasan tersebut, meski Ombudsman belum dapat memastikan identitas maupun status seluruh orang yang ditemui.

"Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada," kata Fikri.

Temuan tersebut menjadi semakin serius karena Ombudsman mengaku sempat mengalami hambatan ketika hendak melakukan pemeriksaan. Sidak pada September merupakan kunjungan kedua Ombudsman sepanjang 2026. Pada sidak sebelumnya pada Juli, tim Ombudsman juga disebut tidak diperkenankan masuk.

Pada pemeriksaan 23 September, tim Ombudsman kembali menghadapi penolakan hingga terjadi cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Ombudsman kemudian dapat memasuki kawasan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Fikri menyebut seorang petugas Ombudsman bahkan sempat mengalami kaki terjepit dalam insiden tersebut.

Situasi ini patut dipertanyakan secara serius. Lapas merupakan institusi yang seharusnya berdiri di atas prinsip disiplin, kesetaraan, pengawasan dan kepastian aturan. Jika akses lembaga pengawas negara saja sempat dihalangi, publik wajar mempertanyakan apa yang sebenarnya hendak ditutupi atau setidaknya apa yang membuat pemeriksaan tersebut begitu sulit dilakukan.

Anggota Ombudsman RISyafrida Rachmawati Rasahan mengatakan petugas lapas sebelumnya menyebut bangunan tersebut sebagai tempat istirahat petugas. Namun, menurut Syafrida, fasilitas yang ditemukan tidak sesuai dengan gambaran tempat istirahat petugas pada umumnya.

"Pengakuannya tadi untuk petugas, tapi secara fasilitas itu bukan untuk petugas, saya bisa pastikan," ujar Syafrida.

Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas serta sejumlah botol minuman beralkohol di tempat pembuangan sampah kawasan lapas. Namun, Syafrida menegaskan pihaknya belum dapat memastikan siapa pemilik atau pengguna minuman tersebut sehingga tidak boleh ada kesimpulan sepihak.

Yang lebih mengusik adalah keterangan Syafrida mengenai salah seorang yang ditemui di fasilitas tersebut. Menurut dia, orang tersebut mengaku membayar untuk dapat menempati tempat tersebut. Namun, besaran pembayaran dan siapa penerimanya belum diketahui karena proses permintaan keterangan terhenti setelah petugas lapas datang ke lokasi.

"Iya, bayar. Nah, itu yang tadi tidak terkonfirmasi karena keburu datang petugas," kata Syafrida.

Ombudsman menduga fasilitas tersebut digunakan warga binaan yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih nyaman. Namun, Ombudsman belum memastikan identitas penghuni maupun apakah fasilitas itu digunakan oleh narapidana tertentu.

Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Lapas Cibinong. Ombudsman juga meminta fasilitas khusus tersebut ditertibkan, warga binaan yang diduga menempatinya dikembalikan ke sel, penjagaan diperketat, serta dua akses keluar di bagian belakang lapas ditutup.

Syafrida bahkan menyatakan fasilitas yang menjadi temuan tersebut harus sudah dirubuhkan ketika Ombudsman kembali melakukan sidak dalam waktu kurang dari satu bulan.

"Sudah harus dirubuhkan," tegasnya.

Temuan ini tidak bisa dipandang sekadar persoalan bangunan atau fasilitas. Jika benar ada warga binaan yang dapat memperoleh tempat tinggal dengan fasilitas jauh lebih lengkap karena kemampuan membayar, maka persoalannya menyentuh prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Penjara tidak boleh berubah menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang mampu membeli kenyamanan.

Namun, tudingan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan fungsi bangunan, penggunaannya, serta dugaan adanya pembayaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang ditemukan Ombudsman merupakan rumah dinas jabatan yang berada di kawasan asimilasi atau Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

"Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud kemarin didatangi oleh tim Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan," kata Yudi.

Yudi menjelaskan kawasan tersebut juga memiliki Pondok SAE yang digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi warga binaan. Warga binaan yang mengikuti program asimilasi dapat beraktivitas di kawasan itu dari pagi hingga sore, termasuk menggunakan rumah singgah untuk beristirahat.

"Kalau ada rumah singgah itu hanya untuk sebetulnya sifatnya mereka bisa istirahat di situ, yang diasimilasi di sana," ujarnya.

Mengenai dugaan fasilitas tersebut disewakan kepada warga binaan, Yudi belum bersedia mengambil kesimpulan. Menurutnya, tim Ditjenpas bersama Kanwil Ditjenpas Jawa Barat masih mendalami penggunaan fasilitas tersebut dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

"Kalau masalah disewakan atau itu nanti tim yang akan lebih dalam. Saya tidak ingin bahwa keterangan saya nanti jadi sumir. Hasil tim melakukan pendalaman akan dilaporkan kepada pimpinan," katanya.

Tim juga mendalami temuan dugaan minuman beralkohol serta informasi mengenai dugaan pungutan Rp150 ribu per pekan terhadap warga binaan. Yudi mengatakan informasi tersebut masih dalam proses pemeriksaan.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat akan ditindak sesuai hasil pemeriksaan.

"Kalau posisi kalapas atau siapa pun itu, kalau memang ada pelanggaran ya pasti akan ditindak. Itu nanti kita serahkan kepada pimpinan hasilnya," ujar Yudi.

Pertandingan yang tayang di SCTV, Indosiar dan Vidio ini menjadi ujian awal bagi skuad asuhan John Herdman untuk membangun momentum dalam turnamen. Indonesia berada satu grup dengan Singapura, Malaysia dan Bangladesh, dengan seluruh pertandingan Grup A dimainkan di Jakarta.

Herdman datang dengan target yang jelas. Pelatih asal Inggris itu menegaskan kemenangan menjadi prioritas utama Indonesia dalam pertandingan pembuka.

"Langkah pertama adalah menyatukan kembali kelompok ini dengan identitas kami ketika para pemain ini tersedia," kata Herdman seperti dikutip Okezone, Kamis (24/9/2026).

"Kemudian yang kedua adalah menemukan cara untuk menang. Maksud saya, ini sepakbola turnamen, jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan tiga poin," lanjutnya.

Indonesia membawa 23 pemain untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Nama-nama seperti Emil Audero, Maarten Paes, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, Ole Romeny dan Ragnar Oratmangoen masuk dalam daftar. Striker muda Luke Vickery juga menjadi salah satu wajah baru di skuad Garuda.

Laga melawan Singapura sekaligus menjadi kesempatan Indonesia memperbaiki hasil pertemuan terakhir. Pada fase grup ASEAN Hyundai Cup 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di Jalan Besar Stadium, 7 Agustus. Ragnar Oratmangoen membawa Indonesia unggul pada menit ke-47, tetapi Ilhan Fandi menyamakan skor pada menit ke-66. Hasil tersebut mengantarkan Singapura ke semifinal.

Kini situasinya berbeda. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan mendapatkan dukungan langsung publik SUGBK. Herdman sebelumnya juga telah menyampaikan ambisi membawa Indonesia memenangkan turnamen.

"FIFA ASEAN Cup 2026 pertama kali terjadi. Ini akan menjadi kesempatan pertama kami untuk menang trofi. Itu yang kami impikan. Itu yang kami kerjakan," ujar Herdman pada pertengahan September lalu.

Di sisi lain, Singapura datang dengan Gavin Lee sebagai pelatih dan kembali membawa sejumlah pemain berpengalaman, termasuk Faris Ramli. Federasi sepak bola Singapura juga memasukkan Safuwan Baharudin dan Irfan Najeeb dalam skuad turnamen.

Karena itu, duel di GBK bukan sekadar laga pembuka. Indonesia membutuhkan awal positif untuk membangun kepercayaan diri sekaligus menunjukkan identitas permainan yang terus ditekankan Herdman.

Bagi Garuda, pesan sang pelatih sederhana: tiga poin menjadi target pertama sebelum memikirkan pertandingan berikutnya.

Sumber: ASEAN Football, bola.okezone.com

Aksi mendapat pengawalan kepolisian dan berlangsung tertib. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan.

Salah satu kelompok yang berunjuk rasa adalah warga Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, yang tergabung dalam Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT).

Mereka mempersoalkan lahan sekitar 75 hektare yang diklaim warga tengah disengketakan dengan PT Nirvana Memorial Nusantara terkait rencana pengembangan kawasan pemakaman.

Perwakilan petani, Bengkel Sinuhaji, mengatakan warga telah memperjuangkan lahan tersebut selama enam tahun. Mereka meminta pemerintah turun tangan, termasuk mengevaluasi status HGB perusahaan.

"Kami sudah enam tahun berjuang. Kami meminta pemerintah menyelesaikan persoalan tanah ini," ujarnya.

Warga bersama pendamping hukum juga meminta instansi terkait memverifikasi objek sengketa, dokumen pertanahan, riwayat penguasaan lahan serta proses konstatering atau pencocokan batas tanah.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) Juniaty Aritonang yang mendampingi warga Rambung Barum menilai momentum pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 perlu dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria.

Dalam orasi lainnya, Komunitas Petani Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, juga meminta pemerintah menyelesaikan konflik lahan pertanian di wilayah mereka.

Perwakilan petani, G. Sianipar, mengatakan masyarakat telah lama mengelola lahan untuk pertanian jagung dan kopi. Mereka mempersoalkan perbedaan klaim serta ketidakjelasan batas lahan yang, menurut mereka, turut memicu dugaan perusakan tanaman dan illegal logging.

Petani juga meminta pemerintah memeriksa tujuh surat keterangan tanah (SKT) yang menurut mereka berkaitan dengan lahan sekitar 280 hektare.

Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima Sekretaris DPRD Sumut, Ali Sipahutar. Ia menyatakan aspirasi para petani akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD Sumut.

Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan bergerak menuju Kantor BPN Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi serupa. (**)

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mendorong adanya kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan PTS sekaligus memperluas akses masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Sofyan Tan saat menjadi narasumber dalam Workshop Desain & Rekonstruksi Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Hall STIE Eka Prasetya, Medan, Kamis (24 September 2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja sama Kemendiktisaintek dengan Komisi X DPR RI.

Dalam pemaparannya, Sofyan Tan menyoroti wacana dan pembahasan pemerintah mengenai kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, khususnya apabila biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) nantinya ditanggung negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan skema yang tetap memberikan ruang bagi PTS untuk berkembang. Pasalnya, sebagian besar PTS masih menggantungkan keberlangsungan operasionalnya pada penerimaan uang kuliah mahasiswa.

"Hari ini PTS sedang menghadapi masa sulit. Jika pemerintah memberlakukan kuliah gratis untuk PTN, bagaimana nasib PTS? Oleh karena itu, usulan saya adalah jika PTN digratiskan oleh negara, maka kuota Program KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN, melainkan harus diperuntukkan seluruhnya untuk PTS," tegas Sofyan Tan.

Ia menjelaskan, dari sekitar 4,6 juta lulusan SMA/SMK sederajat setiap tahun, daya tampung PTN disebut hanya sekitar 650 ribu mahasiswa. Sebagian lulusan lainnya melanjutkan pendidikan melalui PTS dan Universitas Terbuka, sementara sekitar 3 juta lulusan disebut belum mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kondisi tersebut, menurut Sofyan Tan, turut berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia yang masih berada pada kisaran 32 hingga 36 persen.

"Agar PTS bisa tetap hidup dan APK perguruan tinggi kita bisa melonjak naik di atas 32 persen, anggaran KIP Kuliah harus difokuskan 100 persen ke PTS. Kuota KIP Kuliah yang saat ini hanya sekitar 1 juta mahasiswa perlu ditingkatkan menjadi 2 juta mahasiswa khusus untuk kampus swasta. Dengan begitu, masyarakat kurang mampu dapat berkuliah di PTS secara gratis dan adil," ujarnya.

Selain mendorong penguatan alokasi beasiswa, termasuk Program KIP Kuliah, serta bantuan operasional perguruan tinggi swasta atau BOPTS, Sofyan Tan meminta PTS tidak hanya mengandalkan dukungan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, perguruan tinggi swasta juga perlu memperkuat daya saing melalui pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE).

Sofyan Tan menilai PTS perlu memiliki bidang keahlian yang lebih spesifik atau micro-skills yang relevan dengan perkembangan industri. Penguasaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), kewirausahaan, serta kemampuan lain yang dibutuhkan dunia kerja dinilai perlu menjadi bagian dari pengembangan kompetensi mahasiswa.

Dengan pendekatan tersebut, PTS diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan aplikatif, inovatif dan kreatif serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Workshop tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendiktisaintek Aprias Nindi Saputri beserta tim, Pembina Yayasan Graha Eka Prasetya Darsen Song, Ketua Yayasan Susanto, S.Pd., S.T., M.M., Ketua STIE Eka Prasetya Dr. Sri Rezeki, S.E., M.Si., serta para narasumber Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., Rahmat Widia Sembiring, Ph.D., dan moderator Dr. Afrizal, S.E., M.Si.

Acara tersebut mempertemukan para akademisi, pakar dan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran mengenai Ayurveda dan relevansinya terhadap kesehatan dan kebugaran.

Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel, menyoroti pentingnya Ayurveda dan pengobatan tradisional serta menyampaikan harapan untuk kerja sama lebih lanjut antara India dan Indonesia di bidang ini, khususnya dengan Universitas Sumatera Utara.

Menurut Ravi, Perayaan Hari Ayurveda 2026 sangat penting untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kesadaran mengenai Ayurveda dan Jamu di kalangan generasi muda. Acara tersebut juga memberikan kesempatan untuk memperkuat pertukaran akademik dan hubungan antar masyarakat antara India dan Indonesia serta mendorong kerjasama lebih lanjut di bidang pengobatan tradisional antara India dan Indonesia.

Kegiatan tersebut juga mencerminkan upaya Konsulat India untuk mempromosikan kegiatan budaya dan pendidikan serta berinteraksi dengan mahasiswa dan generasi muda khususnya mahasiswa USU.

Kegiatan tersebut juga menampilkan dari sesi teknis presentasi dan diskusi interaktif. Professor Dr. Sumit Naithani dari National Institute of Ayurveda, Jaipur, India, Kementerian Ayush, Pemerintah India.

Dia menyampaikan presentasi mengenai Ayurveda dan kesamaannya dengan jamu, pengobatan tradisional Indonesia, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para peserta.

Program tersebut juga menampilkan presentasi oleh Bapak Muhammad Fauzan dari Universitas Sumatera Utara, yang dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.

Selain itu program dilanjutkan dengan presentasi secara daring oleh Prof. Dr. Gautam Kumar Jha dari Jawaharlal Nehru University, India, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif.

PT. Himalaya Wellness, sebagai sebuah perusahaan multinasional India yang hadir di Indonesia, juga menjadi bagian dari program tersebut dan perwakilan perusahaan menjelaskan mengenai perusahaan serta ketersediaan produknya di Indonesia.

Sebagai bagian interaktif dalam perayaan tersebut, Konsul Jenderal Ravi Shanker Goel mengadakan kuis bagi para mahasiswa, dengan hadiah diberikan kepada para peserta.

Program tersebut juga menampilkan sambutan dari HE Bapak Edy Wardoyo, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Mumbai, dan HE Bapak Yudho Sasongko, Kuasa Usaha, Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, yang bergabung dalam program secara daring.

IR (27) ditangkap usai mengirim pesanan STNK palsu melalui salah satu jasa pengiriman di Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Senin (24/8/2026).

Kasat Reskrim Polres Batubara, AKP Binrod Situngkir saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/9/2026) mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari unggahan tersangka di media sosial yang menawarkan jasa pembuatan STNK. Berdasarkan unggahan tersebut, polisi kemudian melakukan penelusuran hingga akhirnya berhasil menangkap tersangka.

Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan tiga lembar STNK palsu yang akan dikirim ke luar Provinsi Sumatera Utara.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke rumah tersangka dan menyita komputer dan alat cetak kertas untuk pembuatan STNK palsu, serta uang tunai yang diduga hasil penjualan STNK palsu.

Kepada polisi tersangka mengaku telah melakukan praktik pembuatan STNK palsu tersebut selama lebih dari setahun. Untuk STNK mobil, tersangka mematok tarif hingga Rp1.800.000 per lembar.

"Sedangkan untuk STNK sepeda motor dihargai Rp800 Ribu per lembar," ujar AKP Binrod.

Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp2 Miliar.

Hingga kini polisi masih terus mengembangkankasus pembuatan STNK palsu tersebut. (**)

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kinerja perbankan di Sumut cukup solid. Hingga Juli 2026, aset Bank Umum tumbuh 3,33 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp371,1 triliun dengan penyaluran kredit mencapai Rp332,6 triliun atau naik 7,67 persen yoy.Meski begitu, sektor UMKM justru mengalami penurunan porsi pembiayaan sekaligus kenaikan risiko kredit.

"Penyaluran kredit UMKM oleh bank umum tercatat sebesar Rp80,4 triliun atau turun 1,77 persen yoy. Di saat yang sama, NPL kredit UMKM meningkat menjadi 4,10 persen. Ini menjadi tantangan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan akses pembiayaan," ujar Triyoga dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Kondisi serupa dialami oleh industri BPR dan BPRS di Sumatera Utara. Meskipun penyaluran kredit BPR/S melonjak 23,97 persen yoy menjadi Rp2,7 triliun, tingkat NPL masih berada pada level yang terpengaruh, yakni 10,32 persen.

Guna memitigasi risiko sistematis pada BPR, OJK terus mendorong langkah konsolidasi industri sesuai Roadmap Pengembangan BPR 2024–2027. Hingga Agustus 2026, OJK telah merelisasikan penggabungan usaha (merger) pada dua kelompok BPR di Sumut.

Di sisi lain, tren pembiayaan berbasis digital dan pasar modal menunjukkan ekspansi yang signifikan di Sumatera Utara. Pembiayaan konsumtif maupun produktif melalui pinjaman online (pinjol) legal mencapai Rp3,97 triliun, tumbuh 29,1 persen yoy. Kemudian terkait modal ventura, penyaluran dana meroket 45,17 persen yoy menjadi Rp711,1 miliar. Dan jumlah investor (Single Investor Identification/SID) melonjak 117,62 persen yoy hingga menyentuh 1,49 juta investor.

Seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap jasa keuangan digital, aspek perlindungan konsumen menjadi perhatian utama. OJK Sumut mencatat sebagian besar pengaduan masyarakat hingga Agustus 2026 didominasi oleh perbankan, fintech lending, dan perusahaan pembiayaan (leasing).

"Sebagian besar pengaduan berkaitan dengan perilaku petugas pengumpulan (debt collector), data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta permintaan pembukaan blokir rekening," jelas Triyoga.

Sebagai langkah preventif, OJK Sumut bersama pemerintah daerah dan pelaku industri telah menggelar 406 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau lebih dari 160 ribu peserta dari kalangan pelajar, pelaku UMKM, hingga penyandang disabilitas.

Dorong Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian

Selain fungsi pengawasan, OJK juga mendorong Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui pembiayaan klaster petani jagung. Hingga Agustus 2026, program ini telah menyalurkan kredit ke sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Langkat sebesar Rp3,5 miliar (76 petani); Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp1,9 miliar (66 petani); dan Kabupaten Tapanuli Utara Rp220 juta (2 petani).

Atas penguatan inklusi keuangan tersebut, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematangsiantar sukses meraih penghargaan KEJAR Award 2026 sebagai Wilayah Implementasi Terbaik untuk Regional Sumatera.

‎Dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra V PN Medan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Belawan menuntut empat terdakwa dengan hukuman berbeda.

Pasangan suami istri (pasutri) Pikram dan Komala dituntut dengan hukuman maksimal, masing-masing pidana mati dan penjara seumur hidup.

Sementara dua terdakwa lainnya, Syofyan Zuchri Nasution dan Benni, masing-masing dituntut pidana penjara selama 20 tahun.

Tuntutan tersebut dibacakan secara bergantian oleh JPU Alasandar Polasio Sihaloho dan Rizky Chairunisya Ramadhani di hadapan majelis hakim yang diketuai Evelyne Napitupulu.

Dalam perkara tersebut, Pikram disebut berperan sebagai pemilik Sabu. Sementara istrinya, Komala, disebut berperan sebagai kurir yang mengedarkan Narkotika tersebut.

Adapun Syofyan Zuchri Nasution didakwa berperan menyediakan rumah yang digunakan sebagai tempat penitipan sekaligus transaksi Narkotika. Sedangkan Benni disebut berperan menghalang-halangi petugas Kepolisian saat melakukan penggerebekan.

Untuk Syofyan dan Benni, Jaksa menuntut masing-masing dengan pidana penjara selama 20 tahun serta denda Rp1 Miliar.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syofyan Zuchri Nasution dan terdakwa Benni dengan pidana penjara selama 20 tahun," ujar Jaksa dalam persidangan.

Jaksa juga meminta agar denda Rp1 Miliar terhadap masing-masing terdakwa dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau Inkrah.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu yang ditentukan, Jaksa meminta pendapatan atau kekayaan para terdakwa disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban tersebut.

"Namun, apabila kedua terdakwa tidak mempunyai pendapatan atau kekayaan yang mencukupi atau tak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 hari," tambah Jaksa.

‎Dalam tuntutannya, JPU menyatakan perbuatan Pikram, Komala, dan Syofyan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara terhadap Benni, Jaksa menilai perbuatannya memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU juga mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan terhadap keempat terdakwa.

Menurut Jaksa, para terdakwa berupaya melarikan diri dan tidak kooperatif ketika anggota Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan, Senin (5/1/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Selain itu, Jaksa juga menilai para terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Perbuatan mereka juga dinilai meresahkan masyarakat, berpotensi merusak generasi penerus bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

"Hal yang meringankan untuk para terdakwa nihil (tidak ada)," tegas JPU.

Setelah pembacaan tuntutan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau Pleidoi.

‎Sebagaimana disampaikan Majelis Hakim sidang pembacaan pleidoi dijadwalkan akan berlangsung, Rabu (30/9/2026) mendatang. (**)

"Saat P-APBD 2026 kemarin kami dari DPRD Sumut telah menyetujui bahwa penyertaan modal sebesar Rp50 Miliar untuk Bank Sumut, guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal," ujarnya kepada wartawan melalui telepon dari Kabupaten Simalungun, Kamis (24/9/2026).

Rony menjelaskan, untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO) PT. Bank Sumut dapat direalisasikan sebagai salah satu langkah memperkuat permodalan dan peningkatan daya saing bank milik daerah tersebut.

"Jadi penyertaan modal sebelumnya itu harapannya bisa meningkatkan kinerja Bank Sumut, dan tujuannya adalah menuju IPO, itu harapannya dapat digunakan dengan maksimal," imbuh politisi Partai NasDem ini.

Rony juga mengungkapkan, bahwa penguatan Bank Sumut memerlukan lebih dari sekadar suntikan modal, hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen untuk memanfaatkan bank tersebut dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.

"Jika kita benar-benar ingin Bank Sumut tumbuh lebih kuat, maka dananya tidak boleh dialihkan ke bank-bank Himbara. Kita harus bekerja sama untuk memperkuat bank daerah," tegas Wakil rakyat dari Dapil Sumut X, meliputi Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar ini.

Rony juga meyakini, bahwa salah satu bentuk dukungan nyata adalah dengan mengoptimalkan layanan perbankan Bank Sumut, khususnya terkait penyaluran gaji dan hak keuangan bagi tenaga kesehatan, guru, maupun tenaga kerja Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan lainnya.

Dengan demikian, dana yang berasal dari pemerintah daerah dapat terus berputar di dalam wilayah tersebut, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian Sumatera Utara.

"Supaya untuk menambah PAD dan deviden ke tingkat dua yakni kabupaten/kota. Kami mengimbau untuk penggunaan anggaran daerah melalui Bank Sumut. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan peluang agar Bank Sumut menjadi lebih besar dan kuat," pungkasnya. (**)

Pada kesempatan itu, Said Aldi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi GEMA Keadilan sebagai salah satu momentum bagi anak muda di partai.

"PP AMPG mengucapkan terima kasih atas kunjungan sahabat-sahabat kami dari DPP GEMA Keadilan. Ini adalah lomen anak-anak muda di partai yang akan menjalankan program bersama untuk kepentingan ummat," ujar Said Aldi dalam rilianya yang diterima, Kamis (24/9/2026).

Said Aldi menerangkan bahwa pada pertemuan tersebut, AMPG dan GEMA Keadilan membahas beberapa topik terhangat tentang aksi kepemudaan di Indonesia dan dunia. Salah satunya ide yang dilahirkan adalah bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina, dan sebagai tindaklanjut akan membuat pertemuan dengan seluruh pemua-pemuda partai yang ada di Indonesia.

"Selain itu, AMPG bersama GEMA Keadilan berencana akan mengadakan pertemuan dengan sesama pemuda partai di kawasan ASEAN. Tentunya ini merupakan ide-ide gagasan anak muda yang dituangkan langsung oleh GEMA Keadilan dan PP AMPG. INSYA Allah dama beberapa waktu kedepan, tepatnya pada momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, kita bersama sama akan menanam 100.000 pohon, yang tujuannya untuk kepentingan ummat," papar Said Aldi yang juga Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar.

Sementara itu, Ketum DPP GEMA Keadilan Rahmat Saleh, menyambut baik ide dan gagasan kolaborasi bersama AMPG.

"Kolaborasi antara GEMA Keadilan dan PP AMPG serta sektor lainnya yang akan kita sandingkan untuk saling bertukar pikiran, isu-isu kebangsaan dan politik Nasional serta desain Pemilu ke depan terutama yang mengedepankan peran anak muda, Insya Allah siap kita laksanakan bersama," tegas Rahmat.

Hadir pada silaturahmi tersebut, Sekretaris Jenderal PP AMPG Ubaidillah, Bendahara Umum M Faqih, Wakil Ketua Umum Bidang Perempuan dan Anak Benazir Komarudin, Ketua Umum BMK 57, Rizki Maulana.

Hadir juga Ketua Bidang Penggalangan Media dan Opini Shanaz Khairuz, Sekretaris Bidang Penggalangan Media dan Opini Liana Piliang dan Ketua Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Fidya Faraid Sabban. (**)

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH kepada wartawan melalui telepon dari Kota Binjai, Kamis (24/9/2026).

Dibalik meroketnya harga Ayam yang sempat menembus angka hingga Rp58.000 per Kilogram, Rudi Alfahri juga menyoroti sejumlah pemicu mendasar.

Selain persoalan jalur distribusi yang panjang melibatkan peternak, produsen, pengepul, agen hingga pedagang, kenaikan harga ini juga dipicu oleh ketidakstabilan pasokan di pasaran.

Rudi menjelaskan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan operasi pasar sebagai jurus ampuh. Salah satu upaya strategis jangka panjang yang wajib dilakukan adalah memberdayakan dan menggairahkan kembali para peternak ayam, baik yang mandiri maupun yang tergabung dalam asosiasi atau kelompok masyarakat, agar terus meningkatkan produksi telur maupun ayam demi mencukupi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

Bantuan 500 Bibit Ayam di P-APBD 2026 Dinilai Sangat Tidak Memadai

Dalam pandangannya, perhatian pemerintah terhadap para peternak lokal saat ini masih sangat minim dan jauh dari kata cukup.

Tak hanya itu, Rudi juga menyinggung alokasi bantuan sebanyak 500 bibit berupa anak ayam yang ditampung dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 kepada kelompok peternak ayam di Sumatera.

"Jumlah ini tidaklah memadai dibanding besarnya kelompok petani, baik yang mandiri maupun yang tergabung di asosiasi," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dorong Kredit Modal, Pakan, dan Obat-obatan untuk Peternak

Oleh karena itu, Rudi mendorong Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melalui dinas terkait termasuk Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meningkatkan bantuan berupa kredit modal usaha, bantuan obat-obatan, pakan ayam, dan lain-lain.

Dengan dukungan yang konkrit ini, para peternak akan semakin bergairah dan termotivasi untuk meningkatkan produksi telur dan ayam secara maksimal.

Kalau tidak dilakukan secara maksimal dan menyeluruh, Rudi khawatir kenaikan harga ayam akan terus terjadi bahkan tidak terkendali, apalagi di tengah dugaan adanya pihak-pihak termasuk spekulan yang mempermainkan harga di pasaran.

"Intinya, kita apresiasi operasi pasar, namun persoalan mendasarnya harus diupayakan secara lebih maksimal," pungkasnya. (**)

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan target penerimaan daerah tercapai sekaligus menjaga kinerja keuangan daerah sesuai target yang telah ditetapkan.

"Dalam optimalisasi pendapatan ini, kita harus satu bahasa dan satu langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terutama kepada 15 OPD dan BUMD," ujar Surya di Medan, Kamis (24/9/2026).

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemprovsu telah membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur, Wagubsu bertindak sebagai Ketua Tim, didampingi Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Tim.

Tim teknis tersebut juga melibatkan Bappelitbang, BKAD, Inspektorat dan Biro Hukum.

Surya meminta Sekretaris Daerah dan instansi terkait memastikan seluruh anggota tim teknis hadir dalam setiap evaluasi, sehingga berbagai kendala dalam pencapaian target penerimaan dapat segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Timur Tumanggor memaparkan realisasi anggaran per 22 September 2026. Total pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 Triliun atau 69,8 persen dari target Rp12,8 Triliun.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 59,06 persen.

Sementara itu, PAD terealisasi sebesar 59,15 persen atau sekitar Rp4,1 Triliun dari target Rp6,9 Triliun. Pendapatan transfer telah terealisasi 82,66 persen atau Rp4,8 Triliun dari target Rp5,8 Triliun, sedangkan total belanja terealisasi 51,8 persen dari pagu Rp12,8 Triliun.

BKAD Sumut juga memaparkan rincian capaian PAD dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk pajak daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp6,2 Triliun dengan realisasi Rp3,5 Triliun atau 56,59 persen

Adapun realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 51,23 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 65 persen, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp141 Miliar dari target Rp147 Miliar. Sementara itu, Pajak Rokok terealisasi sebesar 50 persen.

Pada sektor retribusi daerah, dari target Rp243 miliar telah terealisasi Rp165 Miliar atau 67,96 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu bagian yang terus dievaluasi untuk memastikan target penerimaan daerah hingga akhir tahun dapat tercapai.

Sementara itu, PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui BUMD ditargetkan sebesar Rp407 Miliar. Hingga 22 September 2026, realisasinya mencapai Rp325 Miliar atau 79,7 persen.

Diantaranya, PT Bank Sumut telah menyetorkan dividen/kontribusi sebesar Rp265 Miliar dari target Rp350 Miliar. Selain itu, terdapat realisasi 100 persen pada pos BUMD Bank Sumut sebesar Rp45,5 Miliar, sedangkan PT PPSU telah mencapai realisasi 103,23 persen atau Rp6,9 Miliar.

Pemprovsu berharap evaluasi berkala dan pengawasan ketat yang dilakukan Tim Optimalisasi dapat mempercepat pencapaian target penerimaan.

Dengan koordinasi dan langkah bersama seluruh OPD serta BUMD, target pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026 diharapkan dapat tercapai secara maksimal. (**)

Penangkapan tersebut terjadi kawasan Pasar Sembilan Garapan, Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam aksinya, keenam orang pelaku yang terbilang rapi dan terencana ini, selalu menggunakan modus umpan seorang wanita, untuk merampas motor korban yang merupakan pengantar makanan online di waktu malam.

Berdasar laporan korbannya, Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan langsung menuju lokasi dan berhasil menangkap para pelaku dan menyita sejumlah sepeda motor.

Salah seorang korban, Rafansyah, Rabu (23/9/2026), mengatakan kalau dirinya hendak mengantarkan pesanan makanan di salah satu tempat kos seorang wanita yang telah direncanakan oleh enam orang pelaku.

Sesampainya di lokasi, pelaku menuduh korbannya melakukan pelecehan dan bersama kawanan lainnya langsung menganiaya hingga merampas harta benda korban.

Kini para pelaku telah berada di Polsek Medan Labuhan, terancam hukuman penjara dan polisi masih mengejar para penadah motor curian, penyebab tingginya angka kejahatan terus terjadi di Sumatera Utara. (**)

‎Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (23/9/2026).

Majelis hakim yang diketuai Yohana Timora Pangaribuan menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Makhandran Thilipan, terdakwa Thangavadivel Kamalathsan, dan terdakwa Rasiah Sukanthan dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun dan lima bulan (17 bulan)," terang Yohana saat membacakan amar putusan.

‎Langgar UU Keimigrasian

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

‎Majelis hakim menilai terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan ketiga terdakwa. Salah satunya, perbuatan mereka dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah praktik penyelundupan manusia.

Selain itu, tindakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administrasi keimigrasian serta membahayakan keselamatan orang-orang yang diberangkatkan.

"Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyelundupan manusia, perbuatan para terdakwa dapat melanggar administrasi dan mengakibatkan risiko keselamatan bagi orang-orang yang diberangkatkan," kata hakim.

‎Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan hukuman ketiga terdakwa. Para terdakwa disebut memiliki tanggungan keluarga, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah menjalani hukuman pidana.

Selain itu, ketiganya masih berada dalam usia produktif sehingga dinilai masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman masing-masing 17 bulan penjara kepada Makhandran, Thangavadivel, dan Rasiah.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Medan.Sebelumnya, jaksa menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan lima bulan dibandingkan tuntutan jaksa. ‎Atas putusan tersebut, ketiga terdakwa maupun JPU memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

‎Usai membacakan vonis hukuman dalam sidang tersebut majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menggunakan hak hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku. (**)

Dalam seminar tersebut, Agha mempresentasikan gagasan strategis bertajuk Layanan Optimal Kolaborasi Ekstensifikasi Terpadu (LOKET) Pajak atau eLoket Pajak. Inovasi ini dirancang Bapenda Kota Medan untuk memperkuat integrasi layanan perpajakan, memperluas basis penerimaan pajak serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Di hadapan dewan penguji, mentor dan coach, Agha memaparkan perjalanan proyek perubahan tersebut mulai dari identifikasi persoalan di lapangan, penyusunan strategi kolaborasi antarinstansi, pengembangan sistem hingga capaian akhir yang dituangkan dalam laporan proyek perubahan.

Dalam pelatihan tersebut, Dr. Drs. Citra Effendi Capah, M.S.P., yang merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, bertindak sebagai mentor. Sementara Dr. Hironymus Ghodang, M.Si., M.Psi., bertindak sebagai coach dan Dr. Janry Haposan U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si., Kepala Kantor Regional VI BKN, sebagai penguji seminar akhir.

Sesi pendalaman materi berlangsung dinamis ketika Dr. Janry Haposan U.P. Simanungkalit memberikan sejumlah pertanyaan kritis dan masukan konstruktif terkait kelayakan, efektivitas serta keberlanjutan program eLoket Pajak.

Agha kemudian menjawab pertanyaan penguji secara lugas, sistematis dan berbasis data yang disiapkan dalam laporan proyek perubahan tersebut.

Usai mengikuti seluruh rangkaian seminar, Agha mengaku bersyukur karena proses PKN Tingkat II memberikan pengalaman yang dinilai memperkuat kapasitas kepemimpinannya, baik secara personal maupun profesional.

"Selama mengikuti proses PKN II ini, banyak sekali hal yang meng-upgrade kapasitas diri saya, baik secara personal maupun profesional. Saya merasa menjadi jauh lebih cepat adaptif terhadap dinamika situasi di lapangan dan memiliki perencanaan kerja yang lebih matang serta terukur," ujar Agha.

Menurutnya, penyusunan eLoket Pajak juga memberikan pengalaman baru dalam memahami pembangunan sistem digital di lingkungan pemerintahan.

"Melalui proyek ini, saya juga belajar untuk lebih mengenal dan memahami proses pembuatan aplikasi digital secara mendalam. Tidak hanya itu, daya analitis dan kewaspadaan saya dalam menyikapi berbagai permasalahan pelayanan publik maupun perpajakan daerah juga semakin terasah," tambahnya.

eLoket Pajak selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal sebagai bagian dari penguatan transformasi digital pelayanan perpajakan di Kota Medan. Sistem tersebut diproyeksikan membantu menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi bagi masyarakat.

Sebelumnya, eLoket Pajak telah diluncurkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Pj. Sekretaris Daerah Erfin Fachrurrazi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Direktur Utama PT Bank Sumut, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Medan pada 8 September 2026.

Elektronik Layanan Optimalisasi Kolaborasi Integrasi Terpadu Pajak Daerah atau eLoket Pajak merupakan langkah Pemerintah Kota Medan dalam mempercepat digitalisasi pelayanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Melalui konsep layanan satu pintu secara digital, eLoket Pajak dirancang untuk membantu menyinkronkan data dari sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).