Baginya, kesalahan ada pada kaptenkapal karena tidak memberi informasi yang benar.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Jessica Mila bahkan memastikan tidak mengetahui adanya laranganpelayaran karena tidak diberitahu oleh kapten kapal.

"Adalah tidak benar dan fitnah kalau ada yang mengatakan kami sudah tahu soal laranganpelayaran tersebut dan mengabaikannya," tulisnya di akun Instagramnya.

"Apalagi, ada tuduhan kami memaksakan kehendak untuk tetap berangkat," tambshnya.

Jessica Mila memastikan, jika mengetahui kebijakan pelaranganpelayaran tersebut, mereka tkdak akan berangkat berlayar demi keselamatan diri dan keluarga.

"Aku dan keluarga sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan saat bepergian, apalagi ada Kyarra dan anak-anak lain di rombongan kami," tuturnya.

Jessica Mila juga mengakui, tidak menaruh curiga adanya laranganpelayaran karena hari itu ada banyak kapal wisata lain yang melakukan pelayaran dan cuaca pun cukup bersahabat.

Sebagai informasi, ada dua kapal yang teridentifikasi melanggar aturan pelayaran, Yacht Grand Maloekoe dan Kapal Neptune.

Dan, Jessica Mila beserta rombongan ada di pelayaran Yacht Grand Maloekoe yang seharusnya menuju Pulau Rinca.

Pasalnya, selama kebijakan pelaranganpelayaran diberlakukan, area yang bisa dimasuki hanya Rinca.

"Khususnya para captain kapal agar bisa memberikan informasi terbuka kepada penumpang demi menjaga keselamatan dan menghindari kesalahpahaman dan kerugian dari berbagai pihak," pungkas Jessica Mila.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Asila Maisa bahkan harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, terkait kasus itu.

"Enggak ada sih kerugian materiil atau apa, tapi lama-kelamaan takut mengganggu karier juga ya," kata Asila Maisa.

Kedatangan Asila Maisa ke Polda Metro Jaya dalam rangka menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan Rizky Billar.

Ia hadir bersama istri Billar, pendangdut Lesti Kejora. Dan, Asila Maisa mengaku dirinya juga menjadi korban dari kabar tersebut.

"Kita datang hari ini buat ngelengkapin apa yang udah Kak Billar terangin kemarin," jelas Asila Maisa.

Sebagai informasi, Rizky Billar memang telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan enam yang menyebarkan tudingan perselingkuhan tersebut.

Dan, Asila Maisa yang merupakan putri presenter Ramzi ini menegaskan dirinya cukup terganggu dengan kabar hoaks tersebut.

"Dan terlalu simpang siur juga fitnahnya, dan mengganggu kehidupan pribadi aku juga," pungkas Asila Maisa.

Melansir berbagai sumber, Senin (11/8/2026), Audy memang sudah tidak muda lagi, usianya kini telah 43 tahun.

"Innalilahi Wainnaa Illaihi Rojiun," tulis Audy di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Audy punvmenyampaikan salam perpisahan yang menyentuh untuk calon buah hati yang telah berpulang.

"Selamat jalan sayang terima kasih sudah menemani mama 7 minggu dalam kandungan, insyaallah ini yang terbaik," tambah Audy.

Meski mengalami keguguran, Audy meyakini calon anak ketiganya tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Ia bersama Iko Uwais bahkan sudah lebih dulu menyiapkan nama untuk sang calon putra, yakni Muhammad Alghraff Putra Uwais.

"Yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais, yang artinya anak laki-laki sosok pemimpin yang mulia, cerdas, dan berjiwa bangsawan, serta senantiasa dalam lindungan, keberkahan, dan kebaikan," tulisnya lagi.

Kehilangan ini terasa berat mengingat kehamilan tersebut sebelumnya disambut penuh kebahagiaan oleh pasangan ini.

Audy sempat menyebut kehamilan ketiganya itu sebagai kado terindah untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama Iko Uwais yang ke-14, saat pertama kali mengumumkan kabar kehamilan pada Juli 2026.

Begitu pun, kini Audy bersama Iko Uwais serta kedua anak mereka, Atreya dan Aneska, telah mengikhlaskan kepergian calon adik mereka tersebut.

"Insyaallah mama, papa @iko.uwais, kakak Atreya, kakak Aneska ikhlas. Al fatihah untukmu anakku sayang," pungkas Audy.

Aksi tanggap di lapangan ini dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas Medan Labuhan, dr. Imelda Iriana br Purba, bersama Lurah Sei Mati, Yogi Frasetya Wahyu, S.E. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Medan dalam mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menargetkan pelacakan 100 persen kontak erat pasien TBC demi mempercepat pemutusan rantai penularan nasional.

Inisiatif ini juga mempertegas komitmen Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat meninjau layanan penanganan TBC di RSUP H. Adam Malik bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, pada pertengahan Juli lalu.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Sei Mati tersebut, sebanyak 100 warga menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan komprehensif. Petugas medis melakukan penapisan (screening) ketat untuk mengidentifikasi potensi penularan sejak dini di lingkungan rumah tangga.

Warga yang teridentifikasi sebagai kontak erat penderita TBC akan mendapatkan pendampingan medis secara berkesinambungan. Skema penanganan meliputi pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT), pemeriksaan spesimen lanjutan, hingga pemberian paket pengobatan gratis dari puskesmas sampai pasien dinyatakan sembuh total.

Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.3.3/1304.K tanggal 10 Agustus 2026 untuk menggantikan Sekda sebelumnya, Wiriya Alrahman, yang telah memasuki masa purnabakti.

Dalam arahannya, Rico Waas menekankan agar Pj Sekda yang baru segera memperkuat koordinasi internal guna mengakselerasi ritme kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, Rico mengingatkan agar percepatan program pembangunan tidak menabrak koridor hukum yang berlaku.

"Kerja-kerja dari seluruh perangkat daerah itu benar-benar cepat, terukur, namun sesuai aturan dan perundang-undangan. Meminta cepat itu terkadang yang membahayakan adalah bisa melanggar aturan. Maka dari itu harus terukur, jelas, dan terinci dengan baik," tegas Rico Waas di hadapan jajaran pimpinan OPD dan camat se-Kota Medan.

Rico meminta Erfin menerapkan pendekatan kepemimpinan yang komunikatif dan humanis dalam mengayomi jajaran birokrasi, tanpa mengenyampingkan aspek ketegasan dan pengawasan disiplin ASN.

"Apabila ditemukan OPD yang tidak sesuai cara kerjanya, tegur dengan baik sesuai aturan dan benahi pola kerjanya. Bimbing rekan-rekan OPD dan berikan semangat," ujarnya.

Sebelum dipercaya mengemban amanah sebagai Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi memiliki rekam jejak birokrasi yang panjang. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Pemkab Serdang Bedagai, seperti Camat Tebing Syahbandar hingga Sekretaris Inspektorat.

Karier Erfin di Pemko Medan menanjak setelah meraih peringkat pertama dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga dilantik sebagai Inspektur Kota Medan pada 10 September 2025 lalu. Kini, kapasitasnya diuji untuk menjaga efektivitas roda pemerintahan serta mengawal implementasi visi-misi pembangunan Kota Medan.

Langkah hukum ini diambil untuk menjamin kepastian status keperdataan anak, sehingga mereka memperoleh akses penuh terhadap pelayanan publik, hak pendidikan, hingga perlindungan sosial dari pemerintah.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penuntasan penetapan perwalian bukan sekadar penyelesaian berkas di atas kertas, melainkan bentuk kewajiban moral dan kehadiran negara dalam melindungi hak dasar anak.

"Proses penyelesaian perwalian bahkan dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan, tergantung kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing anak. Namun yang terpenting, ini bukan hanya permasalahan administrasi, tapi wujud perhatian dan kasih sayang kita terhadap masa depan anak-anak," ujar Rico Waas.

Rico menambahkan, setiap anak yang lahir dan tumbuh di Indonesia berhak mengantongi status hukum yang sah agar tidak kehilangan hak-hak sipilnya di kemudian hari. Kepastian hukum tersebut menjadi pijakan penting bagi tumbuh kembang anak untuk meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Yusup Dharmaputra, menjelaskan bahwa penetapan perwalian harus melalui tahapan persidangan resmi di pengadilan sebelum permohonan dikabulkan secara sah.

"Penetapan Perwalian merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak-anak yang belum dewasa. Dengan begitu, anak memiliki kepastian hukum dan dapat memperoleh hak administrasi, termasuk untuk melanjutkan pendidikan," terang Yusup.

Atas terselenggaranya sinergi tersebut, Kepala LKSA Elshadai, Yoshua Nainggolan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemko Medan dan Kejari Belawan yang telah mengawal proses hukum hingga anak-anak asuh di lembaganya mendapatkan kepastian status perwalian.

Kegiatan penyerahan dokumen perwalian ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Sofyan, Kepala Dinas Sosial Medan Khoiruddin Rangkuti, Camat Medan Labuhan Elias Padang, serta jajaran pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

Musim ini menjadi momentum penting bagi PSMS. Setelah gagal memenuhi target pada musim sebelumnya, manajemen bergerak agresif dengan memperkuat skuad, menunjuk Eko Purdjianto sebagai pelatih kepala, Ramon Tribulietx, sebagai direktur teknik, dan secara terbuka memasang target menjadi juara Championship sekaligus promosi ke Super League 2027/2028.

Chief Operating Officer (COO) PSMS Medan, Samuel Nababan, sebelumnya menegaskan target klub tidak berubah meski persaingan dipastikan semakin berat.

"Target kami jelas, membawa PSMS menjadi juara Championship dan promosi ke Super League. Seluruh persiapan tim mengarah ke target tersebut,' ujarnya beberapa waktu lalu.

Target tersebut juga diperkuat lewat aktivitas PSMS di bursa transfer serta persiapan panjang yang telah dijalani sejak pramusim.

Grup Barat Dipenuhi Rival Tradisional
Grup Barat dihuni kombinasi klub-klub berpengalaman dari Sumatra dan Pulau Jawa. Persaingan diperkirakan berlangsung sangat ketat karena beberapa peserta memiliki sejarah panjang di kompetisi kasta tertinggi.

Grup Barat
PSMS Medan
Persiraja Banda Aceh
PSPS Pekanbaru
Semen Padang FC
Sumsel United
FC Bekasi City
Persikad Depok
PSGC Ciamis
Persiku Kudus
PSIS Semarang

Sementara itu, Grup Timur dihuni:
Persis Solo
Persela Lamongan
Deltras FC
Barito Putera
Persipura Jayapura
PSBS Biak
Persiba Balikpapan
Dejan FC
Kendal Tornado FC
RANS FC.

Semen Padang dan PSIS Jadi Ancaman
Bagi PSMS, persaingan tidak akan mudah. Semen Padang datang dengan status tim yang baru terdegradasi dari Super League sehingga tetap memiliki materi pemain berkualitas.

Selain itu terdapat PSIS Semarang yang juga turun kasta dan dipindahkan ke Grup Barat. Kehadiran dua mantan penghuni Super League tersebut membuat persaingan memperebutkan posisi puncak semakin sengit.

Di sisi lain, Persiraja Banda Aceh dan PSPS Pekanbaru juga merupakan lawan yang selalu menyulitkan dalam beberapa musim terakhir. FC Bekasi City, Persiku Kudus, hingga PSGC Ciamis pun berpotensi menjadi kuda hitam.

Format Kompetisi Bikin Persaingan Makin Panjang
Championship2026/2027 kembali diikuti 20 klub yang dibagi ke dalam dua grup masing-masing berisi 10 tim. Setiap klub akan memainkan 27 pertandingan dengan format triple round robin.

Juara Grup Barat dan Juara Grup Timur akan langsung promosi ke Super League sekaligus bertemu di partai final Championship. Sementara dua tim peringkat kedua akan memperebutkan satu tiket promosi terakhir melalui babak play-off.

PSMS Ingin Akhiri Penantian
Bagi publik Kota Medan, musim ini memiliki arti yang sangat besar. PSMS sudah cukup lama absen dari kasta tertinggi sepak bola nasional dan terus berupaya mengembalikan statusnya sebagai salah satu kekuatan tradisional Indonesia.

Dengan materi pemain yang lebih kompetitif, persiapan yang lebih matang, serta target juara yang telah dicanangkan manajemen sejak awal musim, Ayam Kinantan berharap mampu melewati kerasnya persaingan Grup Barat dan mengamankan tiket promosi ke Super League musim depan.

Sumber: ILeague

FGD yang berlangsung di Medan ini menghadirkan berbagai pihak, mulai dari produsen dan distributor semen, asosiasi pelaku usaha konstruksi, Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso menegaskan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk mengumpulkan informasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi pasokan, distribusi, pembentukan harga, serta peta persaingan pasar semen di Sumut.

"FGD ini merupakan bagian dari proses pengumpulan bahan informasi dan data. Kegiatan ini bukan untuk mencari kesimpulan atau memberikan penilaian terhadap pelaku usaha, tetapi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pasar semen di Sumatera Utara," ujar Budi.

Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas menyoroti lonjakan harga semen di Sumatera Utara yang dinilai jauh melampaui indikator nasional. Berdasarkan data BPS pada Juni 2026, kelompok bangunan/konstruksi secara nasional secara rerata hanya naik 8,68 persen dan sektor transportasi naik 4,57 persen.

"Pada saat yang sama, berdasarkan pemantauan awal KPPU, kenaikan harga semen di Sumatera Utara berada pada kisaran 25 hingga 40 persen dan disertai keterbatasan pasokan di sejumlah titik," ungkap Ridho.

Meskipun kenaikan biaya produksi dan logistik dapat menjadi pemicu, KPPU mempertanyakan apakah faktor-faktor tersebut cukup wajar untuk menjelaskan lonjakan harga yang begitu tinggi dan diiringi kelangkaan.

Kendala Pasokan dan Jalur LogistikDari hasil diskusi awal, KPPU tidak menemukan adanya gangguan produksi secara umum yang menghentikan total pasokan. Namun, sejumlah produsen mengungkapkan adanya persoalan pada sisi logistik dan distribusi, terutama sepanjang Mei–Juni 2026.

Indocement, melaporkan kendala pengiriman semen dari Pulau Jawa ke Sumatera Utara melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan. Kemudian Semen Indonesia Group (SIG) mencatat kenaikan penjualan semen di Sumut hingga 16 persen per Juli 2026 akibat kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh. "Namun, produksi terkendala ketersediaan batu bara sebagai bahan pendukung," tutur Ridho.

Sementara Semen Merah Putih mengungkapkan adanya gangguan mesin pabrik serta hambatan distribusi akibat antrean BBM solar. Selain itu, kenaikan biaya BBM, kelangkaan kontainer, dan tingginya biaya pelayaran turut memicu hambatan distribusi semen dari produsen ke pasar.

Ridho menekankan bahwa dari sisi kapasitas, pasokan produsen sebenarnya masih tersedia. Namun, di tingkat konsumen, berbagai merek semen secara bersamaan justru sulit diperoleh.

"Ketika satu merek mengalami kekurangan, secara teori konsumen masih dapat beralih ke merek lain. Tetapi apabila pada saat yang sama berbagai merek semen juga sulit diperoleh di pasar, kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada sisi pasokannya," kata Ridho.

KPPU memastikan langkah pendalaman akan ditindaklanjuti dengan memeriksa struktur biaya dari produsen hingga tingkat konsumen. Penelusuran juga menyasar jalur distribusi laut dengan melibatkan pelaku pelayaran, distributor, hingga PT Pelindo guna memeriksa kapasitas angkutan, loading, dwelling time, dan biaya pengiriman.

Langkah ini dilakukan untuk membuktikan apakah perbedaan harga tinggi di Sumatera Utara murni dipicu faktor logistik atau ada indikasi masalah persaingan usaha dalam rantai pasoknya.

Capaian tersebut diraih melalui 135 aksi korporasi, dengan total emiten di pasar modal kini telah melampaui 962 perusahaan.

Mengusung tema "Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama", jajaran pemangku kepentingan industri keuangan hadir dalam perayaan ini, yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), serta berbagai asosiasi industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal domestik terus mengalami peningkatan signifikan.

Hal ini tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) yang kini menembus angka 30,27 juta investor, atau tumbuh sebesar 48,67% secara tahunan (year-on-year / yoy). Menariknya, mayoritas dari basis investor tersebut merupakan generasi muda. "Sebanyak 78% di antaranya berusia di bawah 40 tahun," ujar Hasan.

Dari sisi pengelolaan dana, nilai Asset Under Management (AUM) industri pasar modal berada di posisi Rp1.026 triliun, sementara Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat mencapai Rp667 triliun.

Ekonomi Hijau dan Status Emerging Market

Tidak hanya dari sisi penggalangan dana konvensional, pasar modal Indonesia juga menunjukkan komitmen pada keuangan berkelanjutan. Perdagangan di Bursa Karbon berhasil mencatatkan volume transaksi akumulatif sebesar 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai transaksi mencapai Rp93,89 miliar yang melibatkan 158 perusahaan.

Daya saing pasar modal nasional di tingkat global juga tetap terjaga. Indonesia berhasil mempertahankan posisinya dalam klasifikasi Emerging Market berdasarkan MSCI Market Classification Review edisi Juni 2026.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, OJK bersama SRO tengah mengakselerasi sejumlah langkah dan inisiatif strategis, di antaranya peningkatan persyaratan minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15%; penyusunan kerangka regulasi terkait High Shareholder Concentration (HSC); peningkatan transparansi data kepemilikan saham emiten; dan pengembangan ragam produk investasi berbasis kelestarian lingkungan (ESG).

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (10/8/2026). Acara yang mengusung tema "Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama" ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), serta asosiasi dan pemangku kepentingan industri.

"OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola, dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan," tegas Friderica.

Sebagai bentuk nyata pendalaman pasar secara terintegrasi, OJK bersama para pemangku kepentingan resmi meluncurkan produk investasi baru, yaitu Exchange Traded Fund (ETF) Emas yang diperdagangkan di bursa saham. Friderica menjelaskan bahwa produk ini merupakan salah satu quick win dari delapan rencana aksi OJK.

"ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri," jelasnya.

Peluncuran instrumen investasi anyar ini mendapat apresiasi positif dari pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ETF Emas tidak hanya menambah ragam pilihan investasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan likuiditas dan memperkuat perekonomian nasional. Sementara itu, Wamenkeu Juda Agung menegaskan dukungan pemerintah terhadap langkah reformasi OJK dalam memperluas basis investor dan meningkatkan tata kelola pasar modal.

Kompetisi musim ini diprediksi berlangsung lebih sengit. Selain kehadiran tiga tim promosi, persaingan papan atas dipastikan memanas sejak pekan pertama karena sejumlah klub elite langsung dipertemukan dalam laga sarat gengsi.

Berdasarkan jadwal resmi I.League, pertandingan perdana musim 2026/2027 akan berlangsung pada Jumat, 4 September 2026.

Dua laga yang membuka kompetisi adalah:

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC – Stadion Kanjuruhan, pukul 15.30 WIB.

Bali United vs PSS Sleman – Stadion Kapten I Wayan Dipta, pukul 19.00 WIB.

Arema akan menghadapi tantangan dari tim promosi Isenmulang Kalteng FC (sebelumnya bernama Adhyaksa FC), sementara Bali United mengawali era baru mereka dengan menjamu PSS Sleman yang kembali ke kasta tertinggi.

Big Match Langsung Warnai Pekan Pertama

Tak hanya laga pembuka, pekan pertama juga menghadirkan sejumlah pertandingan besar yang berpotensi menyedot perhatian publik.

Sorotan utama tertuju pada duel Persib Bandung kontra PSM Makassar. Pertemuan dua tim papan atas tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling bergengsi di awal musim.

Selain itu, beberapa pertandingan menarik lainnya juga siap digelar pada pekan pertama, termasuk klub-klub tradisional yang memburu start sempurna demi membangun momentum sejak awal kompetisi.

Ferry Paulus: Jadwal Disusun Lebih Matang

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menegaskan bahwa penyusunan jadwal musim 2026/2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kalender internasional, penggunaan stadion, hingga agenda klub peserta.

"Jadwal kompetisi sudah kami siapkan agar pelaksanaan musim ini berjalan lebih baik dan memberikan kepastian kepada seluruh klub," ujar Ferry Paulus saat peluncuran jadwal kompetisi.

Ia juga memastikan kompetisi akan dimulai pada awal September sesuai kalender yang telah ditetapkan operator liga.

Antusiasme Klub Sambut Musim Baru

Pelatih dan pemain dari sejumlah klub menyambut positif kepastian jadwal tersebut. Mereka kini memiliki waktu yang cukup untuk mematangkan persiapan sebelum kompetisi bergulir.

Laga pembuka dinilai sangat penting karena dapat menjadi penentu kepercayaan diri tim dalam mengarungi musim panjang yang akan berlangsung hingga pertengahan 2027.

Jadwal Laga Pembuka BRI Super League 2026/2027

Jumat, 4 September 2026

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC - 15.30 WIB

Bali United vs PSS Sleman - 19.00 WIB.

Sumber: ILeague, Bola.com

Terdakwa Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa menyebut adanya aliran dana mencapai Rp19 miliar kepada Bahrun Walidin alias Baron, sosok yang disebut berperan aktif dalam pengadaan 312 unit smartboard.

‎Keterangan itu disampaikan Budi saat diperiksa sebagai terdakwa, Senin (10/8/2026), di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan. Menurutnya, nilai tersebut merupakan bagian dari hasil penjualan smartboard ke Disdik Langkat. Ia menegaskan fee tersebut bukan dijanjikan dirinya, melainkan diminta langsung oleh Baron.

‎"Bukan saya yang janjikan. Dia yang minta fee atas penjualan smartboard di Langkat," ujar Budi di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

‎Budi menjelaskan PT Bismacindo Perkasa bertindak sebagai distributor dan reseller yang membeli barang dari PT Global Harapan Nawasena. Ongkos pengiriman serta garansi barang, katanya, ditanggung perusahaannya. Ia juga mengaku mengenal Baron sebagai pengusaha asal Aceh Jaya yang mengatasnamakan CV Bina Riski dan baru mengetahui belakangan bahwa Baron berstatus ASN di Pemkab Aceh Jaya.

‎Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menampilkan jejak digital percakapan Grup WhatsApp "Bisma Sumatra" yang beranggotakan Baron, Budi, dan istrinya Fatimah alias Bu Fei.

Salah satu percakapan menyinggung pengiriman surat pesanan smartboard tertanggal 26 Agustus 2024, sebelum pengadaan disebut dianggarkan. Jaksa menyoroti perbedaan waktu dengan kesepakatan pengklikan e-katalog yang disebut terjadi pada 12 September 2024.

‎Budi mengaku lupa tanggal pasti pengklikan, namun menurut pemahamannya keberadaan surat pesanan biasanya menandakan telah ada SPK dan proses pengadaan sudah diklik. Ia juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti percakapan lanjutan antara Baron dan istrinya mengenai dokumen pesanan tersebut.

‎Terdakwa turut menyampaikan bahwa dirinya dan sang istri pernah merasa dirugikan oleh Baron terkait tawaran pekerjaan smartboard di Pemkab Aceh Jaya yang disebut tidak jelas. Dari pengalaman itu, mereka mengaku menjadi lebih berhati-hati terhadap informasi pekerjaan yang datang dari Baron.

‎Saat dikonfirmasi mengenai keterangan Baron dalam sidang sebelumnya yang menyebut telah menyerahkan uang Rp2,5 miliar kepada mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi atas perintah Budi, terdakwa membantah keras. Menurutnya, ia baru mengenal Saiful ketika sama-sama berada di Rutan Kelas I Medan pada November 2025, bukan saat proses pengadaan smartboard berlangsung.

‎Sementara itu, terdakwa Supriadi yang diperiksa dalam sidang yang sama banyak menyatakan tidak mengetahui sejumlah hal dan mencabut beberapa keterangannya dalam BAP penyidik Kejari Langkat.

Ia juga membantah pernah memerintahkan pendistribusian smartboard ke sekolah-sekolah serta menegaskan dirinya bukan PPK pengadaan tersebut, meski jaksa menunjukkan surat pesanan bermaterai dan berstempel Disdik Langkat atas namanya sebagai PPK.

‎Supriadi mengakui dirinya menjabat Kasi Sarana dan Prasarana, bukan PPK, dan membantah keterlibatannya dalam penandatanganan dokumen pengadaan. Bantahan serupa juga disampaikan Saiful Abdi terhadap beberapa keterangan yang muncul di persidangan.

Rio menegaskan, konsolidasi organisasi dilakukan lebih awal agar partai memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan strategi pemenangan Pemilu 2029.

"Task Force sudah membuat jadwal untuk bekerja cepat. Pada akhir September semua diharapkan selesai. Sehingga kami bisa mempersiapkan diri menghadapi Pemilu sejak awal," ujar Rio dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara, Senin (10/8/2026).

Menurut Rio, setelah konsolidasi struktur organisasi selesai, Hanura tidak lagi berfokus pada pembenahan internal. Partai akan mulai memetakan daerah pemilihan (Dapil), termasuk menentukan figur yang berpotensi maju sebagai calon anggota legislatif.

"Kami akan melakukan survei di daerah pemilihan sehingga nanti kami menempatkan calegnya memang dikenal di dapil itu, caleg yang menguasai dapilnya dan caleg yang siap bertarung pada Pemilu 2029," ujarnya.

Rio mengatakan, Hanura menargetkan seluruh persoalan konsolidasi organisasi dapat diselesaikan pada 2026. Dengan demikian, pada 2027 struktur partai ditargetkan sudah siap sepenuhnya untuk bergerak di setiap Dapil.

"2027 struktur sudah siap 100 persen sehingga kami sudah keluar dari sarangnya untuk bergerak di setiap dapil pemilihan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten/kota," jelasnya.

Dalam proses konsolidasi, Task Force juga menyiapkan sanksi bagi pengurus yang dinilai tidak mampu menjalankan agenda partai sesuai target. Rio mecontohkan dua Ketua DPC, yakni DPC Pandeglang dan DPC Kota Serang, telah diberhentikan karena berjalan lambat.

"Ketika dia berjalan lambat mengganggu irama yang lain. Ibarat di jalan tol kita mau cepat, ada satu mobil lambat, itu bisa mengakibatkan yang lain celaka. Daripada dia mengakibatkan provinsi lain atau kabupaten lain celaka, ya kita berhentikan," tegasnya.

Sementara itu, Rio menilai Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki kesiapan relatif baik dibandingkan daerah lain. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, kader Hanura di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara menyumbangkan 70 kursi dari total 525 kursi yang dimiliki Hanura secara nasional.

"Jadi hampir kira-kira 12 persen dari jumlah kursi yang kami miliki se-Indonesia. Strukturnya memang dari DPD sampai DPC dikatakan hampir 100 persen," beber Rio.

Hanura tercatat sebagai partai non-parlemen kedua terbanyak setelah PPP yang memiliki jumlah anggota DPRD terbanyak. Hanura punya 528 kursi. Sementara, jumlah kursi DPRD PPP sebanyak 880.

"Hasil September itu akan menjadi cerminan pada Pemilu 2029 yang akan datang. Kalau Hanura mau bangkit, itu tidak bisa hanya kerja tiga atau enam bulan sebelum Pemilu. Kami harus sudah mempersiapkan diri sejak awal, lebih siap secara serius untuk menghadapi pemilu itu," terang Rio.

Di kesempatan sama, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, El Adrian Shah SE MIP membuka peluang melakukan reshuffle kepengurusan setelah pelaksanaan konsolidasi partai.

El Adrian menegaskan, evaluasi terhadap jajaran pengurus diperlukan agar struktur DPD diisi kader yang memiliki komitmen dan mampu bekerja bersama untuk membesarkan Hanura di Sumatera Utara.

"Semoga setelah konsolidasi ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk reshuffle kepengurusan di DPD Partai Hanura Sumatera Utara," tegasnya.

Menurut El, reshuffle penting untuk memastikan jajaran pengurus dapat bekerja maksimal dan sejalan dengan agenda partai.

"Saya anggap itu penting bagi kawan-kawan yang mungkin bisa sejalan dengan saya, mungkin bisa membantu saya untuk memaksimalkan kerja kita di Provinsi Sumatera Utara," imbuhnya.

El juga menegaskan, kader yang tidak mampu bekerja bersama dalam menjalankan agenda organisasi sebaiknya memberikan ruang kepada kader lain yang memiliki komitmen membesarkan Hanura.

"Tetapi bagi orang-orang yang tidak sejalan ataupun yang tidak bisa bersama-sama dengan kita, saya rasa lebih bagus dipilih di partai lain atau tidak di Partai Hanura," tegasnya.

Di sisi lain, El meminta seluruh Ketua DPC Hanura di Sumatera Utara menjaga soliditas dan tidak membiarkan perbedaan internal menghambat kerja organisasi.

"Saya rasa untuk para ketua DPC, saya mohon bantuan dan support-nya juga. Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10," ucapnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Task Force Indah Sri Rezeki, serta anggota Task Force Yossie Indra Pramana dan Ratna Ester Lumban Tobing serta Ketua Umum Laskar Muda Hanura, Heru Margi Pangestu.

Hadir juga jajaran pengurus DPD Hanura Sumut seperti Mahmuddim Hamzah Sinaga MIP, Syaiful Amri Sambas S.Sos MIP, Mal Maulandrayu Rahmaddian Shah, Anggota DPRD Sumatera Utara Ebenezer Sitorus, Hj Riri Stephanie SH MH, Lambok Andreas Simamora yang juga Ketua Laskar Muda Hanura Sumut, Ketua Brigade Sumut Satia Gunawan dan Ketua Srikandk Hanura sumut Suhaini. (**)

‎Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi, Christian Bonardo, di hadapan majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis dalam persidangan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/8/2026) malam.

‎Terdakwa Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, menjadi terdakwa dengan tuntutan pidana paling tinggi. Ia dituntut 9 tahun 6 bulan penjara, denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.089.648.622 subsider 5 tahun penjara.

‎Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi, Idham Khalid, juga dituntut 9 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana penjara, Idham dituntut membayar denda Rp600 juta subsider 150 hari penjara. Ia juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp3,2 miliar subsider 5 tahun penjara.

Sedangkan Bambang Giri Arianto, pensiunan jenderal Polri yang merupakan mantan Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara.

‎Bambang juga dituntut membayar denda Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.

‎Dalam tuntutannya, JPU menyatakan ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023.

‎"Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023," kata JPU Christian Bonardo.‎

‎Pengadaan 93 Smartboard Rp14,4 Miliar

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan 93 unit smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi dengan nilai anggaran Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024.

‎Dalam surat dakwaan sebelumnya, JPU mengungkapkan pengadaan tersebut bermula ketika Penjabat Wali Kota Tebingtinggi saat itu, Moettaqien Hasrimi, melihat penggunaan papan tulis interaktif ketika melakukan kunjungan ke sebuah sekolah di Banten.

‎Perangkat tersebut kemudian dinilai bermanfaat bagi proses pembelajaran. Pengadaan smartboard selanjutnya diusulkan masuk dalam P-APBD 2024 untuk seluruh SMP negeri di Kota Tebingtinggi.

‎"Pengadaan smartboard bermula setelah Penjabat Wali Kota Tebingtinggi saat itu, Moettaqien Hasrimi, melihat penggunaan papan tulis interaktif saat melakukan kunjungan ke sekolah di Banten. Setelah menilai perangkat tersebut bermanfaat untuk proses pembelajaran, pengadaan smartboard kemudian diusulkan masuk dalam P-APBD 2024 untuk seluruh SMP negeri di Kota Tebingtinggi," ujar jaksa dalam surat dakwaan.

‎Dalam proses pengadaan, pemilihan penyedia awalnya dilakukan melalui mekanisme mini kompetisi. Namun, mekanisme tersebut dibatalkan setelah ditemukan dua akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dalam sistem pengadaan elektronik.

‎Selanjutnya, Idham Khalid disebut memilih PT Gunung Emas Ekaputra melalui mekanisme e-purchasing.

‎Setelah proses negosiasi, harga smartboard disepakati sebesar Rp153,5 juta per unit, sehingga nilai kontrak untuk 93 unit mencapai Rp14,275 miliar.

‎

‎Harga Smartboard dan Dugaan Mark-Up

‎mBerdasarkan dakwaan JPU, PT Gunung Emas Ekaputra kemudian membeli smartboard merek ViewSonic dari PT Bismacindo Perkasa dengan harga Rp110 juta per unit sebelum pajak.

‎Sementara itu, PT Bismacindo Perkasa memperoleh perangkat tersebut dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit termasuk PPN. Jaksa juga mengungkapkan PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Bismacindo Perkasa merupakan perusahaan yang saling terafiliasi.

Budi Pranoto disebut menempatkan Bambang Giri Arianto sebagai Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra.

Sebanyak 93 unit smartboard kemudian didistribusikan ke 10 SMP negeri di Kota Tebing Tinggi.

‎Pembayaran proyek sebesar Rp14,275 miliar dicairkan pada 14 Januari 2025 ke rekening PT Gunung Emas Ekaputra.

‎Namun, setelah pembayaran dilakukan, jaksa mendalilkan adanya penyerahan uang secara bertahap kepada Idham Khalid melalui Bahrun Walidin dengan total mencapai Rp3,2 miliar.

‎Penyerahan uang tersebut disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Medan hingga kawasan rest area Jalan Tol Medan–Tebingtinggi. Selain itu, JPU menilai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proyek tersebut dilakukan tanpa survei harga sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kondisi tersebut, menurut jaksa, menyebabkan terjadinya kemahalan harga atau mark-up dalam pengadaan 93 unit smartboard. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, pengadaan tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,2 miliar lebih.

‎Perkara ini selanjutnya memasuki agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari para terdakwa dan penasihat hukumnya yang dijadwalkan pada Jumat (14/8/2026) sore.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MST (28), warga Kelurahan Pasar Baru Gerigis, Kecamatan Barus.

Peristiwa pencurian berawal pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 07.30 WIB. Korban sekaligus pelapor, Rizki Abdul Aziz (30), mendapati sepeda motor Honda Beat (otomatis) yang diparkir di teras belakang rumahnya sudah tidak ada saat ia bangun tidur.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Korban kemudian secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Tapteng pada Sabtu (8/8/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polres Tapteng melakukan penyelidikan di lapangan. Pada Minggu (9/8/2026) dini hari sekira pukul 03.30 WIB, petugas mendeteksi keberadaan sepeda motor korban yang dikuasai oleh seorang warga berinisial W di Kota Sibolga.

Setelah mendatangi lokasi dan mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, petugas melakukan interogasi awal. Berdasarkan keterangan saksi W, kendaraan tersebut diperoleh dari terduga pelaku MST.

Petugas segera melakukan penelusuran hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku MST di kediamannya beserta barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat.

Kapolres Tapteng melalui Kasatreskrim Polres Tapteng, Iptu Dian Agustian Perdana membenarkan penangkapan tersebut. "Terduga pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah guna proses penyidikan dan pemeriksaan hukum lebih lanjut," ujar Iptu Dian Agustian Perdana.

Berdasarkan hasil identifiksi, Jasad teridentifikasi bernama Kurniawan Zendrato (36), seorang petani warga Dusun II, Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kejadian berawal pada Jumat (7/8/2026) sore sekitar pukul 14.19 WIB. Saat itu, petugas keamanan dan karyawan PT MIR bersama sejumlah warga mengamankan empat orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan PT MIR, Dusun III Desa Lumut Maju.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, saat proses pengamanan berlangsung, salah seorang dari mereka—yakni Kurniawan Zendrato—diduga melompat ke tepian Sungai Garoga dan berenang. Saksi menyatakan tidak melakukan pengejaran karena melihat korban masih dalam keadaan hidup dan berenang di aliran sungai tersebut.

Dua hari berselang, pada Minggu (9/8/2026) pagi, jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga lokal bernama Juandi Ndraha (11) yang kemudian melaporkannya kepada orang tuanya, Bruno Ndraha (33). Temuan tersebut selanjutnya diteruskan kepada warga sekitar dan dilaporkan pihak kepolisian.

Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Muhammad Alan Haikel melalui Kapolsek Sibabangun Iptu Totok membenarkan penanganan peristiwa penemuan mayat tersebut.

"Personel gabungan Polsek dan Tim Inafis Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah telah turun langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti di lokasi," terang Totok.

Guna memastikan penyebab pasti kematian korban, pihak kepolisian telah membawa jasad korban dan berkoordinasi dengan tim medis RSUD Pandan untuk keperluan pemeriksaan medis/otopsi.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA mengapresiasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, berkantor di daerah bukan sekadar memindahkan tempat bekerja, tetapi merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemimpin untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

"Program berkantor di daerah itu bagus. Pertama tentu menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai kepala daerah. Kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan publik karena gubernur dan wakil gubernur hadir langsung di tengah masyarakat," ujar Yahdi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, salah satu tujuan penting otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, kehadiran kepala daerah secara langsung di kabupaten maupun kota akan membuat jarak antara pemerintah dan rakyat semakin dekat.

Lebih dari itu, berkantor di daerah memungkinkan gubernur dan wakil gubernur melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Tidak hanya menerima laporan dari perangkat daerah, tetapi mendengar sendiri keluhan warga dan menyaksikan kondisi di lapangan.

"Kalau kepala daerah datang dan berkantor di daerah, dia akan lebih tahu apa persoalan sesungguhnya. Apakah infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan atau persoalan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Yahdi juga menilai, pendekatan tersebut sangat penting karena tidak semua persoalan masyarakat dapat tergambar melalui laporan administratif. Ada banyak persoalan kecil yang terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar bagi kehidupan warga.

Bahkan, kehadiran langsung pemimpin di daerah dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan berbagai persoalan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.

Karena itu, ia mendorong agar program berkantor di daerah tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi dirancang menjadi program unggulan Pemprovsu sepanjang periode pemerintahan 2025-2030.

"Kalau bisa ini menjadi program unggulan. Jangan hanya berkantor, tetapi benar-benar hadir untuk melihat, mendengar dan menyelesaikan persoalan masyarakat," tegasnya.

Yahdi menilai fokus perhatian pemerintah terhadap Kepulauan Nias saat ini merupakan langkah yang tepat. Sebagai wilayah yang secara geografis relatif jauh dari pusat pemerintahan Sumut, Nias membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

Namun, ia mengingatkan agar ke depan program tersebut juga menyentuh daerah-daerah lain di Sumut yang membutuhkan perhatian.

"Kalau sekarang fokusnya ke Nias, saya kira sudah tepat karena selama ini Nias memang membutuhkan perhatian khusus. Tetapi ke depan harus ada keseimbangan. Daerah-daerah lain juga perlu dikunjungi dan diberikan perhatian," ujarnya.

Menurut Yahdi, pola tersebut dapat disusun secara proporsional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025-2030. Dengan demikian, perhatian pemerintah dapat diberikan secara bergilir kepada daerah yang membutuhkan intervensi pembangunan.

Ia menekankan, pemerataan perhatian tersebut harus diikuti pemerataan anggaran. Sebab, kehadiran gubernur dan wakil gubernur di daerah akan jauh lebih bermakna apabila temuan di lapangan langsung diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan.

"Perhatian kepada daerah jangan hanya dalam bentuk berkantor. Harus diikuti dengan anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut," katanya.

Yahdi bahkan memiliki pengalaman sendiri yang menunjukkan pentingnya pemimpin turun langsung ke masyarakat. Ketika dirinya pernah menjadi wakil bupati di Asahan mengikuti kegiatan kepala daerah yang berkantor di kecamatan, berbagai persoalan yang sebelumnya tidak diketahui akhirnya muncul ke permukaan.

"Saat berkantor di kecamatan, baru diketahui ternyata banyak persoalan masyarakat. Ada pasangan muda yang mengalami masalah dokumen kependudukan dan berbagai persoalan lainnya. Banyak sekali manfaat ketika pemerintah hadir langsung," ungkapnya.

Pengalaman serupa juga pernah dialaminya ketika turun ke pelosok daerah. Ia menemukan kondisi fasilitas pendidikan yang sangat memprihatinkan. Meja belajar siswa bahkan dibuat dari batang kayu yang dibelah dan disusun secara sederhana.

Temuan tersebut kemudian disampaikannya kepada pihak terkait agar mendapatkan perhatian dan diupayakan pembangunan sekolah yang lebih layak.

"Kalau kita tidak datang langsung, kita tidak akan tahu kondisi sebenarnya. Saya pernah melihat sekolah dengan meja yang dibuat dari batang kayu. Dari situ kita minta kepada pihak terkait agar dianggarkan dan dibangun sekolah yang lebih layak," tuturnya.

Ia juga pernah menemukan persoalan infrastruktur berupa jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Bandar Pulau dengan Bandar Pasir Mandoge. Jembatan yang melintasi sungai dengan kondisi cukup curam itu bahkan pernah membahayakan warga yang melintas.

Bagi Yahdi, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa kunjungan langsung ke daerah bukan sekadar agenda seremonial. Dari pertemuan dengan masyarakat, pemerintah dapat menemukan persoalan nyata sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.

"Artinya, kunjungan dan perhatian kepada daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan dan kemajuan suatu daerah," katanya.

Ia berharap pola kepemimpinan yang turun langsung ke daerah tersebut dapat terus dikembangkan oleh Pemprovsu. Berkanto​​r di daerah, menurutnya, dapat menjadi cara baru membangun pemerintahan yang lebih responsif, karena kebijakan lahir dari persoalan nyata yang dilihat dan didengar langsung.

Jika dilakukan secara konsisten, Yahdi optimistis program tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Sumut. Tidak ada lagi daerah yang merasa jauh dari pemerintah provinsi atau hanya menjadi penonton pembangunan.

"Tujuan akhirnya tentu pemerataan pembangunan. Jangan sampai ada daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, sementara daerah lain tertinggal. Kita ingin seluruh masyarakat Sumatera Utara merasakan perhatian pemerintah," ujarnya.

Karena itu, Fraksi PAN DPRD Sumut mendukung penuh kebijakan berkantor di daerah dan mendorongnya menjadi program unggulan Pemprovsu.

Bagi Yahdi, pemimpin yang hadir langsung di tengah rakyat akan lebih mudah memahami apa yang harus dikerjakan. Dari sana, pemerintah bukan hanya melihat angka pembangunan, tetapi juga mendengar suara masyarakat yang menjadi alasan utama mengapa pembangunan itu dilakukan.

"Yang paling penting, kehadiran pemerintah di daerah harus menghasilkan solusi dan perubahan nyata bagi masyarakat. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi harus hadir dengan kebijakan, anggaran dan pembangunan," pungkasnya. (**)

Wakil Ketua DPRD SumutIhwan Ritonga SE MM menilai, langkah Gubernur yang tidak hanya datang berkunjung, tetapi juga berkantor dan menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan di daerah, merupakan terobosan positif.

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu berada di pusat pemerintahan untuk menjalankan tugas, tetapi juga perlu hadir langsung di tengah masyarakat.

"Kita pastinya memberikan apresiasi kepada Gubernur. Selama ini Nias itu dianggap, ada bahasa orang mungkin jauh dan masih tertinggal. Tapi belakangan ini perhatian Pak Gubernur cukup serius untuk pembangunan di sana," ujar Ihwan kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (10/8/2026).

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, perhatian terhadap Nias menjadi angin segar bagi masyarakat. Apalagi, wilayah kepulauan seperti Nias memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya di Sumut.

Kehadiran pemimpin secara langsung, lanjut Ihwan, memberikan pesan kuat bahwa masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan tidak dilupakan. Sebaliknya, mereka merupakan bagian penting dari pembangunan Sumut yang harus mendapatkan perhatian yang sama.

Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Nias. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.

"Bukan hanya Pak Gubernur, pemerintah Republik Indonesia juga cukup serius. Kita senanglah kalau ada gubernur seperti ini. Kita berharap Gubernur Sumut ini menjadi contoh bagi gubernur-gubernur lainnya untuk memperhatikan daerah-daerah 3T," terangnya.

Ihwan menilai program Gubernur berkantor di daerah memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar memindahkan tempat bekerja. Program tersebut dapat menjadi sarana bagi kepala daerah untuk melihat langsung kondisi masyarakat, mendengar aspirasi, mengevaluasi pelayanan publik dan mengetahui persoalan pembangunan tanpa hanya mengandalkan laporan dari jajaran birokrasi.

Dengan berada langsung di daerah, lanjut Ihwan, seorang pemimpin dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, ekonomi masyarakat hingga pelayanan pemerintahan.

"Apalagi sempat berkantor, kemudian kegiatannya di sana. Survei ke sana, lihat ini dan lihat itu. Artinya, paling tidak di masyarakat itu ada semacam kehangatan seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Masih kata Ihwan, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat juga dapat menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga ingin melihat bahwa pemerintah hadir dan mengetahui secara langsung kondisi yang mereka alami.

Dalam konteks pembangunan Sumut, Ihwan berharap pola tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Menurutnya, perhatian pemerintah jangan hanya terpusat di wilayah perkotaan atau daerah yang secara ekonomi sudah berkembang.

Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan juga harus mendapat ruang perhatian yang lebih besar. Apalagi Sumut memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis dan potensi ekonomi yang sangat beragam.

"Kita yakin Pak Gubernur bukan hanya Nias. Saya yakin akan melaksanakan ini di beberapa kabupaten atau daerah yang masuk kategori tertinggal," katanya.

Ia menyebut sejumlah wilayah lain juga layak mendapat perhatian serupa. Di antaranya kawasan Pantai Timur Sumut maupun wilayah Selatan Sumut yang memiliki persoalan dan potensi pembangunan masing-masing.

"Mungkin nanti di Pantai Timur, kemudian di Selatan dan daerah lainnya. Kira-kira seperti itu," ujarnya.

Ihwan berharap kebijakan berkantor di daerah tidak berhenti sebagai program sesaat, melainkan menjadi bagian dari pola kepemimpinan yang terus dikembangkan.

Menurutnya, semakin sering kepala daerah turun dan bekerja langsung dari daerah, semakin banyak pula persoalan masyarakat yang dapat diketahui secara cepat.

Baginya, pembangunan yang merata hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki kemauan untuk mendatangi masyarakat, bukan semata-mata menunggu masyarakat datang menyampaikan persoalan ke pusat pemerintahan.

"Pemimpin itu harus hadir. Dengan hadir langsung, masyarakat merasa diperhatikan dan pemerintah bisa melihat sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka," katanya.

Ia pun berharap langkah Gubernur Sumut tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya di Indonesia untuk membangun pola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Kehadiran pemimpin di daerah, menurutnya, dapat menjadi simbol pemerintahan yang tidak berjarak sekaligus memperkuat semangat pemerataan pembangunan.

"Kalau ini terus dilakukan, saya kira bagus. Daerah-daerah yang selama ini merasa jauh dari pusat pemerintahan akan merasakan bahwa mereka juga menjadi bagian penting dari perhatian pemerintah," pungkas Ihwan. (**)

Melansir berbagai sumber, Senin (10/8/2026), kejutan ini dibuat Prilly Latuconsina untuk merayakan ulang tahun (ultah) Omara Esteghlal yang ke-27.

"Untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-27, aku menanam 270 pohonkopi Robusta," ungkap Prilly Latuconsina di Instagramnya.

Alasan Prilly Latuconsina di balik pemilihan hadiah itu karena kopi menjadi salah satu hal yang selalu mereka nikmati bersama.

Terutama, dalam momen-momen berharga selama menjalani hubungan.

"Beberapa percakapan favorit kita terjadi sambil menikmati secangkir kopi, menjadikannya simbol sempurna untuk sesuatu yang sederhana, menenangkan, dan abadi," jelas Prilly Latuconsina.

Prilly Latuconsina berharap ratusan pohonkopi yang ditanamnya itu bisa menjadi simbol dari hubungan yang terus dijaga dan dirawat seiring berjalannya waktu.

"Lebih dari sekadar hadiah ulang tahun, aku berharap ini menjadi pengingat yang hidup bahwa segala sesuatu yang kita rawat dengan cinta akan terus bertumbuh, sama seperti pohon-pohon ini," tegas Prilly Latuconsina.

Tak hanya soal jenis pohon yang ditanam, lokasi penanaman pun dipilih dengan makna khusus.

Prilly Latuconsina menanam pohon-pohonkopi tersebut di kawasan perhutanan sosial di Dusun Soko, Yogyakarta.

Kota itu, menurut Prilly Latuconsina, menjadi saksi perjalanan hubungan mereka, mulai dari persahabatan hingga menjadi sepasang kekasih.

"Di kota inilah persahabatan kita tumbuh semakin dalam dan tempat kita berbagi momen yang membuat kita berdua sadar bahwa apa yang kita miliki telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan," pungkasnya.

Melansir berbagai sumber, Senin (10/8/2026) Dea Annisa dan Mazaki Achmad pun langsung membagikan kabar bahagia itu di akun Instagramnya.

"From 'next stop' to forever. The day they've been waiting for is here (dari 'perhentian berikutnya' menjadi selamanya. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba)," ujar Dea Annisa.

Sebagai informasi, akad nikah pasangan selebritas itu digelar pada Minggu (9/8/2026). Mazaki Ahmad mengucapkan ijab kabul dengan lancar dan tanpa mengulang.

"Saya terima nikah dan kawinnya Claudia Annisa binti Masayu Chairani dengan maskawin yang tersebut tunai," ucap Mazaki Ahmad.

Mazaki Ahmad memberikan mahar kepada Dea Annisa berupa uang tunai senilai Rp2.921.996.

Dalam unggahan yang dibagikan, perempuan 30 tahun itu dan sang suami tampak mengenakan busana pengantin bernuansa putih.

Dekorasi pelaminan juga bernuansa senada, yakni serba putih.