Kepala UPT Samsat Pangururan Ungkap Modus Penggelapan Pajak

Kitakini.news - Nasib uang korban penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara masih terkatung-katung.

Baca Juga:

• Dari Ladang hingga Pasar Nasional, PT DPM Dorong UMKM Dairi Tembus INACRAFT 2026
• Pemko Gunungsitoli Siapkan 60 Calon Kepala Sekolah Lewat BCKS 2026
• Kapolda Sumut Sonny Irawan Ajak NU Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Diperkirakan ada Lebih dari 300 orang uang wajib pajak yang digelapkan. Kepala UPT PTD Samsat Pangururan, Denni Rofi S Meliala, Kamis (30/3/2023), mengatakan modus penggelapannya adalah mengetik ulang notif pajak lama seolah-olah masa pajak itu telah hidup setahun ke depan.

Pasca mencuatnya kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pangururan, korban wajib pajak terus berdatangan ke posko pengaduan di Kantor Samsat Pangururan.

Hingga 28 Maret 2023 Jumlah Wajib Pajak yang melapor sudah sebanyak 238 wajib pajak dengan kerugian lebih dari Rp830 Juta.

Denni juga mengungkapkan modus yang dilakukan pelaku untuk mengelabui wajib pajak adalah mengubah notif pajak kendaran yang lama dengan cara mengerok dan mengetik kembali seolah-olah masa pajak itu telah hidup setahun ke depan.

Dana wajib pajak yang digelapkan adalah berupa uang pengesahan pajak tahunan, BBN dan BBN 1 Kendaraan baru serta mutasi masuk serta keluar.

Saat ini Kantor Samsat Pangururan membuka posko Pengaduan korban Penggelapan Pajak sejak 13 Februari 2023 lalu hingga 8 April 2023 mendatang. Bagi wajib pajak yang sudah di rugikan di harapkan agar melapor ke posko pengaduan.

Kontributor: Azzareen