Bagaimana Seharusnya Presiden, DPR dan Kabinet Bersikap? Mencermati Aksi Damai Mahasiswa dan Masyarakat

Kitakini.news - Bulan ini menjadi salah satu periode yang penuh ujian bagi bangsa Indonesia. Di tengah harapan besar rakyat terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan, berbagai persoalan justru muncul secara bersamaan.

Baca Juga:

• Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan
• Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas
• Muscan PDI Perjuangan Sergai, Sutarto Minta Kader Bekerja dan Hadir Untuk Rakyat

Kebijakan efisiensi anggaran yang oleh sebagian kalangan dinilai lebih banyak membebani daerah, penanganan bencana yang belum sepenuhnya tuntas, polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret pimpinan puncak lembaga pelaksana, besarnya anggaran Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga BBM dan sembako yang berdampak langsung kepada rakyat kecil, telah memunculkan gelombang kritik dari mahasiswa, guru besar, akademisi, dan masyarakat luas, pembubaran Diskusi Akademik di UGM yang menghadirkan beberapa menteri.

Situasi ini harus dibaca sebagai alarm demokrasi, bukan ancaman politik. Sebagaimana diingatkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Sejarah mengajarkan bahwa pemerintah yang besar adalah pemerintah yang mampu mendengar suara rakyatnya.

Pemerintah Pusat perlu belajar dari berbagai peristiwa akhir Agustus 2025 hingga berbagai bencana Sumatera yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga cermin kesiapan tata kelola pemerintahan.

Ketika rakyat melihat respons yang lambat, koordinasi yang lemah, atau pemulihan yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, maka kepercayaan publik akan mengalami erosi.

Thomas Jefferson, salah satu Founding Father Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi rakyat, bukan untuk membebani mereka.

Dalam perspektif Islam, Umar bin Khattab RA juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap rakyat yang terlantar. Pesan ini relevan untuk menjadi landasan moral para pemimpin negeri.

Demonstrasi mahasiswa, pernyataan para guru besar, serta kritik masyarakat yang muncul hari ini seharusnya dipahami sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa. Bangsa yang sehat dan kuat bukanlah bangsa yang sunyi dari kritik, melainkan bangsa yang mampu mengelola kritik menjadi energi perbaikan.

Nelson Mandela pernah menegaskan bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang selalu berada di depan, melainkan orang yang mampu mendengarkan suara dari belakang. Oleh karena itu, Presiden dan kabinet perlu menunjukkan keberanian moral untuk membuka ruang dialog nasional yang lebih luas dengan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh agama, pengusaha, serta pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik bagi bangsa.

Salah satu langkah mendesak adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.

Ketiga program tersebut memiliki niat yang mulia, tetapi niat baik saja tidak cukup. Program besar memerlukan tata kelola yang kuat, pengawasan ketat, SDM yang profesional, serta mekanisme evaluasi yang objektif.

Peter Drucker, bapak manajemen modern, mengatakan bahwa "Apa yang tidak dapat diukur tidak dapat dikelola." Karena itu, pemerintah harus menghadirkan audit independen, kajian akademik yang komprehensif, dan evaluasi berkala yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, serta masyarakat sipil agar program-program strategis tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam bidang ketahanan pangan dan energi, pemerintah perlu melakukan ratifikasi dan harmonisasi berbagai regulasi yang selama ini tumpang tindih. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan rakyat.

Pandangan ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kemakmuran apabila tata kelola dan institusinya lemah.

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kualitas SDM dan kelembagaan yang mengelola sektor pangan dan energi menjadi sangat penting agar target swasembada dan kedaulatan benar-benar tercapai.

Persoalan eksistensi berbagai badan usaha dan lembaga strategis seperti PTPN, Agrinas Palma, maupun Badan Bank Tanah dll juga harus menjadi perhatian serius.

Kehadiran lembaga-lembaga tersebut semestinya menjadi instrumen pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sektor produktif. Namun jika tata kelolanya tidak efektif, maka justru berpotensi menimbulkan konflik agraria, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya produktivitas nasional.

Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, pernah menegaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menjalankannya. Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan harus menjadi agenda utama pemerintah.

Dalam sektor energi dan sumber daya mineral, pendekatan sentralistik yang selama ini dominan perlu mulai diimbangi dengan semangat desentralisasi yang sehat.

Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Mereka harus diberi ruang yang lebih besar dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan pertambangan.

Banyak kasus korupsi, kebocoran pendapatan negara, serta kerusakan lingkungan yang terjadi karena lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi daerah.

Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. Prinsip ini harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Evaluasi ekstrem terhadap anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga menjadi kebutuhan mendesak. Ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dan fondasi utama kemajuan bangsa. Masyarakat berhak mengetahui secara transparan nomenklatur, alokasi, serta dampak nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara.

Tokoh pendidikan dunia John Dewey menyatakan bahwa pendidikan bukan persiapan hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia berulang kali menegaskan bahwa investasi kesehatan merupakan investasi produktivitas bangsa.

Adapun infrastruktur harus dipastikan tidak hanya membangun beton dan aspal, tetapi juga menciptakan konektivitas ekonomi dan keadilan sosial.

Kenaikan harga BBM dan sembako yang terus menekan daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah. Rakyat kecil tidak membutuhkan penjelasan yang rumit; mereka membutuhkan solusi yang nyata.

Ketika harga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan tidak bertambah, maka yang terancam bukan hanya ekonomi rumah tangga, tetapi juga stabilitas sosial.

Pengusaha dunia Henry Ford pernah mengatakan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang melayani masyarakat. Dalam konteks negara, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang melindungi rakyat. Pemerintah perlu memperkuat subsidi yang tepat sasaran, memperbaiki distribusi logistik, dan menutup ruang spekulasi yang merugikan masyarakat.

Pada akhirnya, pemerintah tidak boleh memandang gelombang demonstrasi jilid II sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum koreksi nasional. Mahasiswa, guru besar, dosen, ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat yang turun menyuarakan aspirasi pada hakikatnya sedang mengingatkan bahwa cita-cita reformasi belum selesai.

Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa kekuasaan dan agama adalah dua saudara kembar; agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Tanpa fondasi moral, kekuasaan akan rapuh. Karena itu, sikap paling elegan bagi Presiden, DPR dan kabinet hari ini adalah mendengar, mengevaluasi, memperbaiki, dan bergerak bersama seluruh elemen bangsa.

Sebab sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari kesalahan, melainkan bangsa yang berani mengakui kekurangan dan segera memperbaikinya demi masa depan rakyat dan generasi yang akan datang. (**)

Penulis: Abdul Rahim Siregar ST MT

Sekretaris F-PKS DPRD Sumatera Utara - Mahasiswa S3 Manajemen UMSU