Pansus LKPj : Banyak Masyarakat Keluhkan Soal Kenaikan PBB

Pernyataan Duma Sari tersebut merupakan salah satu hal yang disampaikan saat pembahasan bersama anggota DPRD Medan yang bergabung di Pansus LKPj Wali Kota Medan TA 2023 di ruang Banggar DPRD Medan, Senin (25/3/2024) bersama

Baca Juga:

• Pemuda Masjid Dunia Dorong Indonesia-Mesir Desak PBB Berikan Hukuman Berat ke Israel
• Bapenda Kota Medan Ikuti Apel Kendaraan Dinas Pemko Medan, Pastikan Aset Terawat dan Pajak Tertib
• Pojok Pajak Bapenda Medan Himpun PBB Rp2,53 Miliar dari 1.493 Wajib Pajak

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan Endar Sutan Lubis.

Selain Dame Duma Sari, anggota Pansus lainnya Wong Cun Sen mendorong Bapenda Kota Medan mengoptimalkan perolehan capaian PAD. Seiring dengan itu Bapenda diminta supaya melakukan kordinasi dan kolaborasi untuk sinkronisasi objek secara online.

"Perlu terobosan guna genjot capaian PAD," sebut Wong.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Ilhamsyah SH mengatakan pada prinsifnya tetap mendukung Bapenda dalam upaya peningkatan PAD. Namun, disisi lain perlu mempertimbangkan keluhan wajib pajak.

"Seperti tim evaluasi penurunan nilai bangunan. Karena lama kelamaan nilai suatu bangunan pasti menurun," tukasnya.

Dalam kesempatan ini, Endar Sutan Lubis menyampaikan jika penetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) saat ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan sebelum penetapan nilai PBB terlebihdahulu dilakukan kajian secara akurat dan komprehensip.

"Acuan kita dalam menetapkan PBB berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP. Terjadinya peningkatan nilai PBB itu dikarenakan adanya kajian baru dan validasi ulang yang sudah lama tidak dilakukan," terang Sutan Endar Lubis

Rapat pembahasan dipimpin Ketua Pansus LKPj Ilhamsyah SH didampingi Margaret MS, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Janses Simbolon, Bukhori. Hadir dari OPD Kepala Bapenda Ir Endar Sutan Lubis bersama syafnya.

Memang, penambahan itu benar terjadi, dan mungkin banyak warga yang merasa terkejut dengan kenaikan tadi.

"Tetapi itu telah berdasarkan kajian yang sudah lama tidak dilakukan," papar Endar.

Diakui Endar, setelah dilakukan verifikasi dan validasi secara masif memang banyak yang mengalami peningkatan nilai PBB. "Yang pasti sudah kita jalankan by sistem proses admistrasi," tandasnya.