Gedung DPRD Sumut Sepi, Sebagian Besar Wakil Rakyat Plesiran ke Luar Kota

Kitakini.news - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Jalan Imam Bonjol Medan tampak sepi sejak awal pekan ini. Pantauan di beberapa ruang komisi dan fraksi, menunjukkan minimnya aktivitas legislatif. Ternyata, sebagian besar para wakil rakyat tersebut melakukan plesiran ke luar daerah di tengah instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi anggaran secara ketat.

Baca Juga:

• Ricky Anthony: Pemprovsu Anggarkan Rp64,2 Miliar Perbaiki Jalan Provinsi di Langkat
• Rudi Alfahri Desak Bulog Atasi Kelangkaan Beras Premium di Tanjung Balai
• Desak Pemerintah Realisasikan Kebijakan Potongan Aplikasi Maks 8%, Ratusan Massa GODAMS "Serbu" Gedung DPRD Sumut

Dari informasi yang diperoleh, sebagian anggota dewan ada yang plesiran ke Rajaampat, Papua. Sementara itu, sejumlah komisi tengah melakukan perjalanan dinas ke berbagai wilayah.

Komisi A, misalnya, sedang berada di Batam, sementara Komisi E dijadwalkan mengunjungi Padang, Jakarta, dan Yogyakarta.

Komisi D dilaporkan melakukan kunker ke Riau, dan Komisi C memilih Bali sebagai tujuan kunjungan.

Langkah para wakil rakyat ini dinilai kontraproduktif dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/883/SJ yang ditandatangani Tito Karnavian pada 23 Februari 2025.

SE tersebut secara tegas memerintahkan pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen serta pembatasan kegiatan seremonial, studi banding, dan FGD, demi efisiensi APBD 2025.

"SE itu jelas. Salah satu poin utamanya adalah membatasi perjalanan dinas. Kalau hampir semua komisi ke luar kota, lalu di mana komitmen efisiensi yang diminta pusat?" ujar seorang pegawai di lingkungan DPRD Sumut yang enggan disebut namanya.

Selain pembatasan perjalanan, SE juga menekankan bahwa hasil efisiensi seharusnya dialihkan untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, serta pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Sayangnya, alokasi anggaran justru terlihat masih mengutamakan kegiatan yang tidak bersifat mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat.

Kondisi ini memperkuat kesan bahwa efisiensi yang digaungkan Pemerintah Pusat belum menjadi kesadaran kolektif di tingkat legislatif daerah. Publik pun mempertanyakan urgensi dan transparansi dari kunjungan-kunjungan tersebut.

"Kalau setiap kali bicara efisiensi tapi tetap ke luar kota, bahkan ke daerah-daerah wisata seperti Bali, maka wajar saja kalau kepercayaan publik terus menurun," ujar saah seorang pengamat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Sumut terkait maraknya kunjungan kerja tersebut di tengah imbauan penghematan anggaran. (**)