Wali Kota Medan Dorong Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kitakini.news - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Sofyan, mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan untuk segera menindaklanjuti Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani antara Pemko Medan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

Baca Juga:

• QRESTO, Inovasi Rico Waas Persempit Celah Kebocoran Pajak Restoran di Medan
• Rico Waas Tegaskan Rekomendasi DPRD Jadi Momentum Perkuat PAD dan Tertibkan Aset Daerah, Minta Sekda dan OPD Tindaklanjuti dengan Serius
• Digifast 2026, Dorong Kota Medan Makin Digital, Transparan Mengatasi Kebocoran PAD

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Medan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi Nota Kesepakatan yang dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, yang berlangsung pada Senin (11/8/2025) di Habitat Coffee. M. Sofyan menekankan pentingnya setiap perangkat daerah untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

"Kami meminta agar setiap perangkat daerah yang terkait segera menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dengan membuat Perjanjian Kerja Sama," ungkap M. Sofyan, yang juga dihadiri oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto.

Sofyan menjelaskan bahwa ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup penyusunan regulasi, peningkatan, dan perluasan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program ini ditujukan bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja swasta, serta individu yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Nota Kesepakatan ini juga mencakup perluasan kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kepesertaan dalam pelayanan publik tertentu, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi yang dilakukan bersama perangkat daerah.

"Perjanjian Kerja Sama ini akan memuat berbagai aksi yang akan dilakukan untuk memberikan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat, terutama bagi pekerja rentan," tambahnya, menekankan pentingnya segera menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Dari data yang diperoleh, terdapat 16 perangkat daerah yang terlibat dalam Nota Kesepakatan ini, antara lain Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa dinas lainnya.

"Masing-masing dari 16 perangkat daerah ini memiliki stakeholder yang akan terlibat. Inilah yang akan menjadi fokus kami," tutupnya, menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama jaminan sosial ketenagakerjaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pekerja di Kota Medan.