Sutarto Minta Pemerintah Raih Kedaulatan Pangan

Kitakini.news - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Dr Sutarto mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan kedaulatan pangan.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG Terhadap 17 Siswa SDN 060870 Medan, PDIP: Harus Ada Yang Bertanggungjawab
• Pupuk Subsidi Langka dan Mahal, Mangapul Purba Desak Pemerintah Turun Tangan
• Viktor Silaen Desak Polisi Tak Ragu Berantas Narkoba

Menurut Sekretaris PDI Perjuangan Sumatera Utara itu, momentum Hari Tani Nasional yang jatuh 24 September ini, harus ditandai dengan langkah-langkah konkrit baik pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan itu.

"Mari kita lakukan langkah untuk meraih kedaulatan pangan yang merupakan simbol keberpihakan kita kepada para petani," katanya kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (24/9/2025).

Menurut Sutarto, konsep fundamental kedaulatan pangan memandang bahwa pangan sebagai hak asasi, pengembangan kekuatan lokal dalam produksi serta peningkatan kesejahteraan petani.

"Masalah pangan rakyat, adalah soal hidup atau mati'. Ini menegasikan bahwa masalah pangan merupakan bagian dari masa depan sebuah bangsa," tegasnya.

Sutarto menuturkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu langkah-langkah strategis yakni dengan cara pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal.

Juga soal peingkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan, harus berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

"Dan diperlukan sinergitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya," imbuhnya.

Dikatakannya, pemerintah juga harus melakukan penguatan sistem digitalisasi pertanian.

"Dengan demikian, bila digitaliaasi sudah terintegrasi dengan pertanian kita, diharapkan dapat mendorong akselerasi produksi dalam mewujudkan kedaulatan pangan," jelasnya.

Tak hanya itu, kedaulatan pangan ini, lanjut Sutarto, sangat erat kaitannya dengan aspek ekologis, di mana langkah-langkah mengejar produkivitas pertanian harus dibarengi dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

"Sudah waktunya pemerintah untuk mendorong bank milik pemerintah menjadi bank pertanian.

Guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan. Disamping itu, perlu mendorong BUMN bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian dan pengembangan alat-alat pertanian.

Di Sumut, masih kata Sutarto, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus membuat program percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Pemprovsu juga yang saya lihat telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana, yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian," pungkasnya. (**)