F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Pertanyakan Urgensi 7 Pergeseran Anggaran

Kitakini.news -Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mempertanyakan urgensi pergeseran anggaran di Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025 sebanyak tujuh kali yang dilakukan jajaranPemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG Terhadap 17 Siswa SDN 060870 Medan, PDIP: Harus Ada Yang Bertanggungjawab
• Pupuk Subsidi Langka dan Mahal, Mangapul Purba Desak Pemerintah Turun Tangan
• Viktor Silaen Desak Polisi Tak Ragu Berantas Narkoba

Sebab, kata Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, pergeseran mata anggaran tersebut menjadi pergunjingan di tengah-tengah masyarakat.

Meryl menjelaskan, pergeseran 7 kali anggaran patut dipertanyakan secara detail agar menjadi bagian penting dalam transparansi khususnya penyusunan anggaran.

"Terkait pergeseran anggaran dari pertama hingga ketujuh, kami mempertanyakan urgensinya apa, dan kami pertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak," cetus Meryl kepada wartawan di Medan, Jumat (26/9/2025).

Mery juga menekankan bahwa jika pergeseran anggaran tersebut tidak sesuai dan menjadi temuan nantinya, Fraksi PDI Perjuangan memastikan tidak bertanggung jawab.

Masih kata Meryl, pada pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang telah dibacakan pada sidang Paripurna DPRD Sumut, Selasa (23/9/2025) kemarin, pihaknya mendukung program Pemerintah Pusat, walaupun pihaknya berada di luar dari jajaran lingkup pemerintahan.

"Kami mendukung program Pemerintah Pusat khususnya dalam mendukung asta cita presiden. Oleh karena itu, sektor pangan seperti pertanian dapat diperhatikan, agar diberikan porsi anggaran yang memadai," tuturnya.

Selain itu, sambung Meryl, program prioritas lainnya seperti Koperasi Merah Putih harus mempertimbangkan sektor strategis dalam mencapai kemaksimalannya dalam berjalannya program tersebut.

Tak hanya itu, lanjut Meryk, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga l menyoroti terkait proyeksiPendapatan Asli Daerah(PAD) sebesar Rp13,2 Triliun lebih, namun harus berkurang sebesar 5,28 persen atau Rp699 Miliar lebih, sehingga hanya menyisakan Rp12,5 Triliun lebih di Perubahan APBD Sumut 2025. (**)