Muniruddin Minta Satgas Pangan Pemprovsu Gercep Kendalikan Harga Pasar

Kitakini.news -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Satgas Pangan dan instansi terkait diminta gerak cepat (Gerce) mengatasi dengan mengendalikan harga di pasaran.

Baca Juga:

• Ebenejer Ingatkan Disdik dan Sekolah Perkuat Sterilisasi Lingkungan, Persiapkan PJJ
• Ihwan Ritonga Dukung Prabowo, Rumah Sakit Jangan Bedakan Pasien BPJS dan Umum
• Harga Cabai Melonjak, Rudi Alfahri Minta Pemerintah Segera Intervensi Pasar

Sebab, kata Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Muniruddin Ritonga SHI, lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran pada bulan suciRamadhan1447 H ini mulai bergerak naik.

Hal ini disampaikan Munir meresponmelonjaknya harga berbagai kebutuhan, seperti minyak goreng bersubsidi dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) disejumlah daerah, harga bawang merah, ayam potong, hingga telur ayam dan lainnya.

"Sudah seharusnya stabilitas ekonomi, khususnya sektor pangan di momentum Ramadan ini benar-benar aman. Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut harus memastikan distribusi barang berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan yang membuka celah bagi spekulan," ujar Munir kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (24/2/2026).

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengawasan terhadap kepatuhan HET tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus dibarengi dengan pengecekan langsung ke pasar-pasar tradisional.

"Disperindag Sumut dan Satgas Pangan harus turun langsung ke lapangan dan memastikan HET dipatuhi. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat ulah spekulan atau oknum yang memanfaatkan situasi Ramadan," tegasnya.

Muniruddin juga menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang eceran serta melakukan inspeksi mendadak (Sidak) perlu dilakukan secara rutin, guna mencegah praktik penimbunan dan permainan harga.

"Pengendalian harga tidak boleh berjalan parsial. Harus ada koordinasi lintas sektor antara Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, aparat penegak hukum, serta pemerintah kabupaten/kota," ujar Wakil Ketua DPW PKB Sumut ini.

Muniruddin menilai, sinergi yang kuat antarinstansi menjadi kunci agar masyarakat tidak menjadi korban lemahnya koordinasi pengawasan sekaligus mendorong agar operasi pasar murah digelar secara masif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga paling tinggi.

Langkah tersebut dinilai efektif membantu masyarakat sekaligus menekan potensi spekulasi harga," tandasnya sembari menambahkan, mari jadikan momentum Ramadan menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi.

Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat dan responsif mengatasi gejolak harga kebutuhan pokok ini, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani biaya kebutuhan pokok ini. (**)