Hasil Reses Dapil 5 Soroti Jalan Rusak Hingga BPJS

Kitakini.news - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ir Yahdi Khoir Harahap MBA memaparkan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 5 yang meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kota Tanjung Balai. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari infrastruktur jalan, irigasi, hingga layanan BPJS Kesehatan.

Baca Juga:

• Tak Mau Goyang Saat Nyanyi, Ikke Nurjanah Sempat Dilempari Botol
• Kepala Bapenda Medan Kenakan Pakaian Adat Simalungun Hadiri Upacara HUT ke-81 RI
• Meriahkan Peringatan HUT RI ke-81, Warga Blok AA Griya 3 Martubung Gelar Berbagai Perlombaan

Dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang di gelar, Rabu (25/2/2026), Yahdi menyampaikan laporan hasil reses dihadapan pimpinan dewan dan Wakil Gubernur Sumut Surya.

Ia mengatakan reses merupakan agenda menyerap dan menampung aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota maupun Pemprovsu.

"Seluruh aspirasi ini kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan dan mempercepat pembangunan di Sumatera Utara, khususnya di Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai," ujar Yahdi.

Jalan Rusak hingga Irigasi

Di sektor infrastruktur, warga mengeluhkan banyaknya jalan rusak di wilayah pelosok Dapil Sumut 5. Masyarakat meminta pemerintah kabupaten dan provinsi segera melakukan perawatan dan perbaikan jalan yang dinilai sudah tidak layak dilalui.

Yahdi juga menyoroti kondisi Bendungan Tanjung Muda dan aliran Sungai Tanjung di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Ia meminta pemerintah segera melakukan normalisasi serta pengerukan sedimentasi yang disebut sudah tinggi.

Bendungan tersebut merupakan pemasok utama pengairan untuk Daerah Irigasi Tanjung Muda seluas 1.160 hektare, Daerah Irigasi Perkotaan 3.350 hektare, serta Daerah Irigasi Simodong 2.650 hektare dengan total 7.160 hektare. Kondisi air yang minim dinilai mengkhawatirkan menjelang musim tanam.

Selain itu, ia juga meminta kelanjutan program multikontrak peningkatan jalan provinsi ruas Sei Sembilang-Seri 9-batas Labuhan Ruku yang hingga kini tertunda. Kondisi jalan di Desa Sungai Sembilang disebut sudah sangat parah.

Menurut Yahdi, sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, ia meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution mempertimbangkan kembali penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) guna membantu percepatan pembangunan daerah.

Soroti BPJS dan UHC

Di bidang kesehatan, Yahdi menyoroti persoalan Implementasi Program Universal Health Coverage (UHC). Ia menyebut masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akibat persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data kependudukan.

"Banyak laporan bahwa pengurusan kepesertaan atau perubahan status bantuan bisa memakan waktu sangat lama, bahkan hingga satu tahun tanpa kejelasan," terangnya.

Ia juga menilai sosialisasi mengenai hak, kewajiban, mekanisme rujukan, serta jenis layanan yang ditanggung BPJS masih minim, terutama di wilayah pedesaan.

Yahdi meminta pemerintah kabupaten dan provinsi meningkatkan alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta memperkuat sosialisasi layanan UHC agar masyarakat cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Aspirasi Pendidikan hingga UMKM

Di sektor pendidikan, warga mengusulkan pembangunan SMA dan SMK negeri di setiap kecamatan di Dapil Sumut 5. Permintaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu serta keluhan keterlambatan pencairan bantuan seperti Program Indonesia Pintar juga menjadi sorotan.

Selain itu, masyarakat mengusulkan peningkatan anggaran hibah dan bantuan sosial untuk rumah ibadah, sekolah swasta, serta lembaga pendidikan keagamaan.

Aspirasi lain datang dari pelaku UMKM yang meminta bantuan permodalan dan peralatan usaha. Kelompok tani juga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit unggul, serta pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas. Warga turut mengeluhkan ketidakstabilan harga pangan yang berdampak pada daya beli.

Di sektor perlindungan sosial, warga menyoroti ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan seperti PKH, BPNT, dan BPJS PBI. Mereka meminta verifikasi dan validasi ulang data secara transparan agar bantuan tepat sasaran.

"Seluruh aspirasi ini mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah," ujar Yahdi.

Ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi dapat menindaklanjuti hasil reses tersebut secara konsisten dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Dapil Sumut 5. (**)