Sumut Siap Audit BPK, Wali Kota Medan Harap Semua Dapat Opini WTP 2025

Kitakini.news - Pemerintah daerah se-Sumatera Utara (Sumut) menegaskan kesiapannya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Mereka siap menerima arahan demi memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

• Raker Pertama PWPM Medan, Warnai Agenda Organisasi dengan Apresiasi bagi Anak Jurnalis Berprestasi
• Dinamika Media Digital, Wartawan Pemko Medan Didorong Manfaatkan Multi-Platform dan Konten Kreatif
• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp7,7 Triliun, Wali Kota Medan Fokuskan Anggaran pada 6 Prioritas Pembangunan

"Kami yakin BPK bekerja secara profesional. Mohon arahan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik," tegas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan sambutan mewakili seluruh wali kota dan bupati Sumut. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Senin (30/3/2026).

Penyerahan LKPD dilakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut kepada BPK RI Perwakilan Sumut. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu.

Acara yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut itu diramaikan oleh hadirin penting, termasuk Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta sejumlah kepala daerah dan pejabat lainnya di Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diserahkan telah dipersiapkan matang oleh masing-masing pemerintah daerah. "Kami siap diaudit secara objektif oleh BPK," ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Medan menyampaikan harapan besar dari seluruh kepala daerah Sumut: agar tahun ini semua pemerintah kabupaten/kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP menjadi indikator utama tata kelola keuangan yang prima dan bebas dari penyimpangan.

Acara berlanjut dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut (unaudited) Tahun 2025 oleh Gubernur Bobby Nasution. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Sumut dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik.