Tolak MBG, BEM SI Desak Prabowo Copot Kepala BGN

Kitakini.news - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (4/5/2026). Massa aksi datang dengan membawa spanduk dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi MBG Tambah Deretan 'Bintang' Jadi Tersangka
• Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan
• Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas

Koordinator aksi, Ilham Syah Putra dalam orasinya mengecam program MBG dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Ia menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan pengelolaan anggarannya dinilai tidak efisien, dan anggarannya diambil dari sektor pendidikan.

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan lancar dengan pengawalan puluhan personel kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung dewan.

Perwakilan massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus SH M.Kn. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak program MBG serta mendesak pemberlakuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Aksi mereka diterima Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, yang berjanji akan menyikapi aspirasi peserta aksi.

Dalam orasinya, massa aksi juga menyuarakan penolakan keras terhadap keberlanjutan program MBG yang dinilai belum memiliki konsep yang matang serta berpotensi membebani keuangan negara.

Mereka menilai program tersebut seharusnya dikaji ulang secara menyeluruh sebelum dijalankan secara luas. Selain itu, massa menuding kepemimpinan di Badan Gizi Nasional tidak berjalan optimal.

Dalam tuntutannya, mereka menyebut Dadan Hindayana tidak layak menjabat karena dinilai bukan berasal dari latar belakang ahli gizi, sehingga dianggap tidak memiliki kompetensi yang sesuai untuk memimpin lembaga tersebut.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk isu pengadaan kendaraan operasional.

Mereka meminta pemerintah untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran program MBG agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengarkan tanggapan dari pimpinan dewan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (**)