Zeira Minta Dana TKD Diberikan Utuh, Tanpa Pemangkasan

Kitakininews.co.id -Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga SE meminta dana Transfer ke Daerah (TKD) diberikan secara utuh kepada pemerintah daerah tanpa pemangkasan.

Baca Juga:

• Rudi Alfahri: Pertamina Jangan Hanya Bergantung 1 Vendor
• Dameria: Kepsek Jangan Arahkan Peserta Didik Beli Seragam Sekolah di Konveksi Tertentu
• Viktor Silaen: Capaian Kinerja ASN Jangan Hanya Berbasis Finger Print

Menurutnya, dana TKD merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan di daerah karena berkaitan erat dengan stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Tentu kita meminta jangan sampai ada pemotongan lagi. Itu hak daerah. Kita berharap bukan dipotong lagi, tetapi justru ditambah. Itu harapan daerah untuk kesinambungan pembangunan dan pelayanan di daerah," ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Mwledan, Kamis (16/7/2026).

Politisi PKB itu menilai pembangunan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dapat terhambat apabila dana TKD kembali dipangkas. Terlebih, sebelumnya pemerintah.

Ia menegaskan dana TKD merupakan hak setiap daerah. Pasalnya, sebagian sumber dana tersebut juga berasal dari daerah, seperti penerimaan pajak dan dana bagi hasil yang dikelola pemerintah pusat.

"Karena daerah tidak bisa bergerak tanpa dana transfer. Itu ada hitungannya semua, ada dana bagi hasil dari cukai, ada hitungan jumlah ekspor dan sebagainya. Jangan sampai daerah mengalami kekeringan anggaran," tegasnya.

Jika TKD kembali dipangkas, Zeira khawatir roda perekonomian di daerah akan melambat sehingga menghambat berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Meski demikian, ia menilai efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada program-program yang bersifat seremonial, bukan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Apabila dana transfer berkurang, roda ekonomi akan sulit tumbuh, bahkan bisa terhenti. Jadi saya kira program yang tidak menyentuh kepentingan rakyat saja yang dipangkas dari pusat," pungkasnya. (**)