Pupuk Subsidi Langka dan Mahal, Mangapul Purba Desak Pemerintah Turun Tangan

Kitakininews.co.id - Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi menjadi salah satu persoalan serius yang dikeluhkan petani di Kabupaten Simalungun. Kondisi ini dinilai merugikan petani dan berpotensi menghambat produktivitas pertanian, sehingga membutuhkan perhatian serius pemerintah, baik Sumatera Utara maupun Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG Terhadap 17 Siswa SDN 060870 Medan, PDIP: Harus Ada Yang Bertanggungjawab
• Viktor Silaen Desak Polisi Tak Ragu Berantas Narkoba
• Dari Karo Hingga Deli Serdang, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Arahan Megawati Bantu Murid Terdampak MBG

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Mangapul Purba SE M.I.Kom disejumlah nagori dan kelurahan di Kabupaten Simalungun pada 21-30 September 2026.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, petani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi sekaligus mengendalikan harga yang dinilai telah melambung tinggi.

Mangapul menyerap aspirasi masyarakat diantaranya di Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, dan Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan.

Petani di kedua wilayah tersebut mengeluhkan persoalan pupuk subsidi yang sulit diperoleh dan mahal ketika tersedia.

Pemerintah diminta tidak hanya memastikan ketersediaan pupuk, tetapi juga mengawasi pendistribusiannya agar tepat sasaran. Pengawasan diperlukan untuk mencegah distribusi yang tidak semestinya dan praktik yang merugikan petani.

Keluhan serupa juga disampaikan masyarakat di Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta. Petani berharap pemerintah segera mencari solusi atas kelangkaan pupuk agar kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik dan biaya produksi tidak semakin membebani mereka.

Selain pupuk, kebutuhan bibit berkualitas turut menjadi perhatian. Dalam reses tersebut, Mangapul menampung aspirasi kelompok tani yang membutuhkan bantuan bibit jagung, kentang dan cabai untuk mendukung kegiatan usaha tani.

Permintaan bantuan bibit jagung disampaikan masyarakat Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi.

Sementara itu, kelompok tani di Saribudolok, Nagori Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei, serta Nagori Dolok Parmonangan mengharapkan bantuan bibit kentang, cabai dan jagung berkualitas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bantuan bibit tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha pertanian. Pemerintah juga diminta memberikan dukungan sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.

Disamping persoalan pupuk dan bibit, kondisi jalan usaha tani yang rusak turut menjadi keluhan masyarakat. Warga Nagori Tanjung Maraja meminta perbaikan jalan usaha tani yang kondisinya telah rusak parah.

Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian dan memudahkan mobilitas petani.

Aspirasi perbaikan jalan juga disampaikan masyarakat Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, yang mengharapkan pengaspalan dan perbaikan jalan.

Warga Nagori Pematang Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, turut meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan di wilayah mereka.

Mangapul juga menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian. Kelompok tani di Tanjung Maraja mengharapkan bantuan hand tractor, sedangkan petani di Marubun Jaya membutuhkan dukungan alat dan mesin pertanian untuk menunjang kegiatan produksi.

Selain sektor pertanian dan infrastruktur, masyarakat di sejumlah wilayah Simalungun meminta bantuan pembangunan dan renovasi rumah ibadah.

Aspirasi tersebut disampaikan warga Nagori Marubun Jaya, Tanjung Maraja, Saribudolok, Simpang Raya Dasma, Bandar Masilam, Sinaksak, Pematang Sidamanik, serta Dolok Parmonangan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan sarana rumah ibadah sehingga masyarakat memiliki tempat beribadah yang layak dan nyaman.

Warga juga mengharapkan dukungan pemerintah untuk pembangunan maupun renovasi sekolah dan fasilitas pendidikan disejumlah wilayah.

Berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses itu memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga menyangkut persoalan mendasar yang memengaruhi kehidupan ekonomi mereka, terutama petani.

Karena itu, aspirasi mengenai pupuk bersubsidi, bantuan bibit, perbaikan jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, serta pembangunan rumah ibadah diharapkan menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan program dan pengalokasian anggaran.

Penanganan yang tepat diperlukan agar kebutuhan masyarakat di daerah benar-benar mendapat tindak lanjut dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung. (**)