Pemko Medan Optimalkan Realisasi APBD 2026

Kitakininews.co.id - Medan :Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperketat pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sekaligus mencegah terulangnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang pada tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp592 miliar.

Baca Juga:

• Bapenda Medan Hadirkan “Lapor Bapenda”, Pengaduan Pajak Kini Online
• Kabut Asap Lintas Wilayah Kepung Medan, Kualitas Udara Dua Kali Lipat dari Ambang Batas
• Dari Ladang hingga Pasar Nasional, PT DPM Dorong UMKM Dairi Tembus INACRAFT 2026

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, mengatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas penggunaan anggaran agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat terlaksana sesuai target.

"Bapak Wali Kota memberikan atensi khusus agar SILPA yang besar seperti tahun lalu tidak terjadi lagi. Tahun lalu, SILPA kita kurang lebih Rp592 miliar," ujar Erfin seusai memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Medan 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (16/10/2026).

Rapat yang diikuti pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan tersebut turut dihadiri para asisten Sekretariat Daerah Kota Medan. Evaluasi difokuskan pada perkembangan realisasi penerimaan dan belanja daerah, termasuk mengidentifikasi hambatan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program.

Menurut Erfin, perangkat daerah dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih perlu ditingkatkan akan terus didorong untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Selain memantau capaian anggaran, rapat tersebut menjadi forum koordinasi bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan kendala teknis maupun administratif yang dihadapi.

Berbagai persoalan yang menghambat realisasi anggaran akan dipetakan dan ditindaklanjuti secara bertahap agar pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.

Erfin menegaskan, koordinasi dan evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja daerah sekaligus memastikan penggunaan APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dengan demikian, anggaran yang telah direncanakan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.