Yahdi Khoir Dorong Pinjaman Daerah dan Lobi Pemerintah Pusat Tidak Potong TKD

Kitakininews.co.id - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan lobi intensif kepada pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp1,2 Triliun.

Baca Juga:

• Greenpeace dan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Dua Tahun Prabowo Bencana Makin Parah
• Hadapi Banjir Bandang Sumbar, Menteri PU Percepat Bangun Dam
• Terima Kapoldasu Irjen Sonny Irawan, DPRD Sumut Dukung Pemberantasan Narkoba Hingga ke Hulu

Selain meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi Sumatera Utara yang masih membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan pasca bencana, Yahdi juga menyarankan Pemprovsu mencari alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah serta melakukan pendekatan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terkait kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi.

Hal itu disampaikan Yahdi, kepada wartawan melalui sambungan telepon di Medan, Selasa (20/10/2026), menanggapi kondisi fiskal Sumatera Utara di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya tuntas.

Menurut Yahdi, secara umum hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap rancangan Perubahan APBD Sumatera Utara 2026 tidak membawa perubahan signifikan. Pihaknya bersyukur karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah provinsi agar tetap mencermati kebijakan pengurangan TKD yang berpotensi mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik termasuk program-program PHTC sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2030.

Yahdi menyebutkan, pengurangan TKD sekitar Rp1,2 Triliun menyebabkan kemampuan anggaran Sumatera Utara berada di kisaran Rp11 Triliun, turun dari sebelumnya sekitar Rp13 Triliun.

Dampak pengurangan anggaran tersebut juga mempengaruhi pembahasan perencanaan keuangan daerah. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus ditunda untuk disesuaikan kembali dengan kondisi fiskal terbaru.

Karena itu, Yahdi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Utara yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara segera merumuskan langkah strategis agar program prioritas pembangunan tetap berjalan.

Lobi Pemerintah Pusat

Yahdi menegaskan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution perlu membangun komunikasi dan melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah pusat agar kebijakan pengurangan TKD dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah.

Menurutnya, Sumatera Utara masih menghadapi pekerjaan besar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam. Sejumlah infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan hingga sektor pertanian dan jaringan irigasi, masih membutuhkan penanganan di berbagai kabupaten dan kota.

Kondisi tersebut, katanya, harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran transfer ke daerah, sehingga proses pemulihan dan pembangunan tidak terhambat akibat keterbatasan pembiayaan.

"Pemprovsu harus tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai," tegas Yahdi.

Ia berharap pemerintah pusat memahami kebutuhan Sumatera Utara, terutama untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak serta mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dorong Pinjaman Daerah

Disamping mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat, Yahdi mendorong Pemprovsu mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan lain melalui skema pinjaman daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, serta PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Menurutnya, skema pembiayaan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang belum tuntas, sepanjang dilakukan melalui perhitungan yang matang dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Pembangunan infrastruktur disejumlah wilayah, seperti Tapanuli Selatan, Asahan, Tapanuli Utara, Nias dan daerah lainnya, dinilai masih membutuhkan perhatian serta dukungan anggaran lanjutan.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Yahdi juga menyoroti kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa.

Peningkatan fasilitas tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah sekaligus mengurangi penumpukan rujukan pasien ke rumah sakit besar di Kota Medan.

Yahdi berharap berbagai kebutuhan pembangunan tersebut tetap dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah, meskipun pemerintah menghadapi tantangan pengurangan transfer dan tuntutan efisiensi belanja.

Lobi Pemutihan Utang Inalum

Langkah lain yang disarankan Yahdi adalah meminta Pemprovsu segera menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dikaji dan diperjuangkan sebagai salah satu alternatif untuk meringankan beban keuangan daerah, sehingga ruang fiskal pemerintah provinsi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, pemerintah provinsi perlu mengambil langkah proaktif melalui berbagai jalur komunikasi dan negosiasi, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat utama dalam menuntaskan program pembangunan yang telah direncanakan.

Yahdi berharap Pemprovsu dapat mengombinasikan pendekatan kepada pemerintah pusat, penjajakan skema pinjaman daerah, serta upaya penyelesaian kewajiban kepada Inalum melalui mekanisme yang memungkinkan.

"Jangan sampai kebutuhan pemulihan pascabencana dan pembangunan infrastruktur terbengkalai karena keterbatasan anggaran. Pemerintah provinsi harus mencari terobosan dan memperjuangkan kepentingan Sumatera Utara," demikian Yahdi.

Pertimbangkan RPJMD

Yahdi juga mengingatkan kondisi fiskal yang sedemikian itu juga berpotensi dilakukannya revisi terhadap RPJMD seperti yang pernah dilakukan pada saat Pandemi Covid-19 yang lalu, manakala kondisi fiskal yang positif tidak dapat dipertahankan.

Optimalisasi PAD

Dalam kondisi TKD yang terus dipotong, maka PAD akan menjadi tumpuan yang harus dilakukan upaya-upaya optimalisasi. Sebab, target PAD harus terus dikejar.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, sampai dengan TW 3 perolehan PAD. Baru mencapai 58 persen.

"Per 6 Oktober 2026, pertumbuhan capaian PAD per Minggu hanya 2,7 persen. Maka diprediksi sampai akhir Desember 2026, capaian PAD hanya tercapai di kisaran 88 persen dan jauh dibawah target," beber Yahdi seraya menambahkan, oleh karena itu, upaya-upaya terobosan harus dilakukan dalam upaya menggenjot PAD. (**)