Hadapi Pemangkasan TKD, Aswin Parinduri Dorong Pemprovsu Lobi Pusat dan Pinjaman SMI

Kitakininews.co.id - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), H Aswin Parinduri SH MH mendorong Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengintensifkan lobi kepada Pemerintah Pusat agar pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) ditinjau kembali.

Baca Juga:

• HUT Golkar ke-62 Momentum Perkuat Komtimen Membangun Bangsa Jadi Lebih Baik
• Yahdi Khoir Dorong Pinjaman Daerah dan Lobi Pemerintah Pusat Tidak Potong TKD
• Terima Kapoldasu Irjen Sonny Irawan, DPRD Sumut Dukung Pemberantasan Narkoba Hingga ke Hulu

Selain itu, Aswin juga menyarankan penjajakan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Aswin Parinduri kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (21/10/2026), menyikapi keterbatasan anggaran daerah di tengah kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan rehabilitasi sekolah.

Menurut Aswin, pengurangan TKD berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Pemprovsu perlu mencari solusi agar keterbatasan fiskal tidak mengorbankan pelayanan publik.

"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," ujarnya.

Perjuangkan Alokasi TKD

Aswin menilai, Pemprovsu perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar alokasi TKD untuk Sumut dapat dievaluasi kembali.

Masih kata Aswin, Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi besar, termasuk dari sektor perkebunan kelapa sawit. Potensi tersebut diharapkan sejalan dengan dukungan fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap pemerintah provinsi kembali melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat supaya alokasi TKD itu bisa dikembalikan atau ditinjau kembali. Daerah juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat," imbuh Wakil rakyat Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel ini.

Pinjaman SMI Jadi Alternatif

Selain lobi kepada pemerintah pusat, Aswin juga mendorong Pemprovsu mengkaji pinjaman daerah melalui PT SMI sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Ia menyebutkan, masih banyak jalan rusak, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta sekolah yang membutuhkan perbaikan. Kondisi tersebut memerlukan penanganan terencana meskipun kemampuan APBD terbatas.

"Alternatif kedua, silakan dikaji pinjaman untuk membangun daerah ini. Kita mengetahui masih banyak jalan yang rusak, fasilitas kesehatan belum memadai, dan sekolah-sekolah yang kondisinya membutuhkan perhatian. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya.

Namun, Aswin mengingatkan agar rencana pinjaman dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan besaran bunga, jangka waktu pengembalian, kemampuan membayar cicilan, serta dampaknya terhadap APBD.

Pembiayaan harus diarahkan pada proyek prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, dan perbaikan tata kelola anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil maksimal.

Dukung Langkah Gubernur

Aswin turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dinilainya energik dan turun langsung melihat persoalan masyarakat di berbagai daerah.

Ia berharap gubernur memperkuat lobi kepada pemerintah pusat sekaligus mengkaji alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dihadapi dengan penentuan skala prioritas yang tepat. Perbaikan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan rehabilitasi sekolah harus tetap menjadi perhatian agar kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan.

Aswin juga menegaskan, Fraksi GolkarDPRD Sumut mendukung upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun, setiap kebijakan pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban berlebihan pada masa mendatang.

"Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kebutuhan masyarakat terabaikan. Kita harus terus mencari jalan keluar agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara semakin meningkat," pungkasnya. (**)