Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jadi Masalah Utama di Medan

Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Ginting mengatakan, pihaknya telah melakukan kegiatan serap aspirasi di sepuluh kecamatan yang ada di Kota Medan.

Baca Juga:

• Bursa Wirausaha Unggulan Digelar di USU, Rico Waas Dorong UMKM Berani Mulai dan Siap Berdampak
• Ahli Pidana Sebut Overmacht, Mantan Kadisdik Langkat Patut Dibebaskan
• Badan Anggaran DPRD Kota Bandung Kunjungi Bapenda Medan, Pelajari Strategi Optimalisasi PAD dan Inovasi QRESTO

Adapun sepuluh kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Medan Polonia, Medan Baru, Medan Tuntungan, Medan Barat, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Sunggal dan Medan Helvetia.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, temuan yang menjadi usulan masyarakat untuk menjadi perhatian dan masalah dasar bagi pemerintah setempat ini terkait dengan bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.

"Selama melakukan reses di dapil, saya mendatangi warga dan berdialog dengan para pedagang, banyak sekali persoalan yang saya dapat terutama soal pendidikan dan kesehatan," ujarnya kepada wartawan di Medan, Jumat (26/1/2024).

Masalah infrastruktur misalnya, menurut Baskami, banyak warga yang mengeluhkan tersumbatnya parit di wilayah Jalan Berdikari, Medan Baru.

"Ada juga warga yang meminta jalan di gang-gang rumahnya agar diperbaiki karena kerap memunculkan kubangan air ketika musim hujan tiba," tambahnya.

Persoalan pendidikan, lanjt Baskami, sebagian keluarga yang tergolong prasejahtera mendambakan Kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan anaknya.

"Mereka tergolong tidak mampu, di saat anak-anak butuh dana sekolah, tidak sanggup membayar. Saya khawatir anak-anak itu jadi putus sekolah," tambahnya.

Belum lagi, sambungnya, persoalan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

"Banyak masyarakat tidak mendapatkan PKH dan Bansos lansia. Juga pelayanan kesehatan UHC itu harus ditingkatkan," jelasnya.

Baskami berharap nantinya masukan daei warga dapat diselesaikan pemerintah daerah selaku eksekutif.

"Sehingga reses ini bukan hanya seremonial saja tapi harus langsung diselesaikan secara kongkrit," pungkasnya. (**)