PGN Tebar Dividen Jumbo, Ratio 80% Jadi Magnetic bagi Investor

Kitakini.news - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) resmi membagikan dividen tunai sebesar USD 172,29 juta atau setara Rp 3,04 triliun kepada pemegang saham tahun buku 2025. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) yang dipertahankan di level 80% disebut sejumlah analis menjadi daya tarik utama bagi investor.

Baca Juga:

• Dugaan Ledakan Berasal dari Kebocoran Pipa Gas Tanam, PGN Tutup Jaringan di Grand Polonia
• Ini Daftar Korban Ledakan Grand Polonia: Tiga Meninggal, Empat Selamat
• Satu Korban Ledakan Grand Polonia Ditemukan Tewas, Polisi dan PGN Beda Pendapat Soal Penyebab

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman dalam keterangannya menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan DPR 80% mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyeimbangkan pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

"Rasio 80% ini menunjukkan keyakinan Perseroan terhadap kualitas cash flow, disiplin keuangan, dan kekuatan fundamental bisnis PGN di tengah dinamika industri energi global," jelas Fajriyah, Senin (26/5/2026).

Angka dividen ini setara 80% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun buku 2025 sebesar US$ 215,36 juta. Dengan kata lain, PGN memilih membagikan hampir seluruh labanya kepada investor, keputusan yang cukup konservatif dibanding perusahaan sejenis.

Menurut Fajriyah, kebijakan dividen yang konsisten ini tetap fleksibilitas keuangan untuk mendukung agenda pengembangan infrastruktur dan bisnis gas bumi nasional.

PGN menilai fundamental bisnis gas bumi domestik tetap memiliki prospek jangka panjang yang positif seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional dan peran gas bumi sebagai energi transisi.

"Ke depan, PGN akan terus menjalankan strategi pertumbuhan secara prudent dengan tetap menerapkan disiplin keuangan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham," tegas Fajriyah.

Dalam RUPST tahunan tersebut, para pemegang saham juga menyetujui sejumlah agenda strategis lainnya, termasuk penggunaan laba bersih, perubahan anggaran dasar, penetapan auditor, serta agenda pengembangan bisnis dan tata kelola perusahaan.