Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Medan–Binjai Rp1,17 Triliun, Kejati Sumut Geledah Dua Kantor BPN

Kitakini.news -Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melakukan penggeledahan di dua lokasi di Kota Medan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Medan–Binjai Seksi I, II, dan III.

Baca Juga:

• GMP Sumut Desak KPK Usut Dugaan Pengaturan Proyek BMBK Cipta Karya Sumut
• GPAK Gelar Aksi di KPK, Desak Pemeriksaan BGS Terkait Dugaan Korupsi MBG Simalungun
• Ketua AFPI Entjik S. Djafar dan Kuseryansyah Bungkam Usai Diperiksa Kejati DKI

‎Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Rizaldi, menyampaikan, penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik melaksanakan serangkaian penyelidikan atas proyek pengadaan tanah yang memiliki total nilai anggaran sebesar Rp1,17 triliun pada Tahun Anggaran 2016.

‎"Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan," ujar Rizaldi dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

‎Adapun dua lokasi yang digeledah yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso, serta Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

‎Di Kantor BPN Sumut, tim penyidik melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan, mulai dari ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang staf, hingga gudang arsip yang berkaitan dengan dokumen pengadaan tanah.

‎Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penyidik juga memeriksa sejumlah ruangan dan mengumpulkan dokumen yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

‎"Dari hasil penggeledahan, tim telah mengumpulkan sejumlah dokumen untuk dianalisis. Apabila dokumen tersebut diyakini berkaitan dengan dugaan tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Rizaldi.

‎Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB itu hingga kini masih berlangsung. Tim penyidik disebut terus bekerja untuk mencari dan melengkapi alat bukti guna memperkuat proses penyidikan.

‎Rizaldi menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎Lebih jauh ditambahkannya, Kasus tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Medan–Binjai sepanjang 25,441 kilometer yang dilaksanakan pada tahun 2016.

‎Hingga saat ini, tim penyidik masih mendalami dugaan kerugian negara serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.