Kajari Nias Selatan Paparkan Mitigasi Risiko Pidana Dana Desa, Plh Sekda Minta Kades Lengkapi SPJ
Kitakininews.co.id -NIAS SELATAN : Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui sosialisasi lanjutan yang menitikberatkan pada aspek hukum, mitigasi risiko pidana, serta ketertiban administrasi pengelolaan Dana Desa.
Baca Juga:
Kegiatan Sosialisasi Lanjutan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 berlangsung di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Km 5, Teluk Dalam, Kamis, 19 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Imam Fauzi, S.H., hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman hukum kepada aparatur desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan langkah-langkah pencegahan risiko pidana dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran.
Dalam pemaparannya, Imam Fauzi menjelaskan berbagai aspek hukum yang harus menjadi perhatian pemerintah desa agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mitigasi risiko pidana menjadi salah satu fokus pembahasan guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur maupun administrasi.
Sosialisasi tersebut diikuti para camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kepala urusan keuangan dari masing-masing desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
Usai pemaparan materi, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, secara resmi menutup kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Amsarno meminta seluruh peserta menjadikan materi yang disampaikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban.
Ia menegaskan pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan internal. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan.
Amsarno juga mendorong pemerintah desa segera melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan serta memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pemeriksaan dan pemenuhan dokumen yang diperlukan.
Menurutnya, kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas, memenuhi administrasi, dan mengikuti mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa serta membangun kepercayaan masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Nias Selatan mendorong kepala desa, BPD, dan perangkat desa semakin memahami aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tertib, akuntabel, serta sesuai aturan yang berlaku.