Rabu, 18 November 2026

Hadapi Penurunan Dana Transfer, Pemko Gunungsitoli Fokus Efisiensi dan Optimalisasi PAD pada APBD 2027

Gali ZEB - Rabu, 18 November 2026 14:47 WIB
Hadapi Penurunan Dana Transfer, Pemko Gunungsitoli Fokus Efisiensi dan Optimalisasi PAD pada APBD 2027
Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoly, menyerahkan tanggapan dan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi ke Ketua DPRD Nias Selatan, Rabu, 18 November 2026. (Foto: GaliZeb)

Kitakininews.co.id -GUNUNGSITOLI : Pemerintah Kota Gunungsitoli mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada efisiensi belanja, penguatan kemandirian fiskal, dan program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

Arah kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoly, S.STP., M.Si., CGCAE, saat membacakan tanggapan dan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Gunungsitoli itu dipimpin Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega, S.T., M.Psi. Agenda turut mencakup penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi serta laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Masa Sidang III Tahun 2026.

Enam fraksi DPRD, yakni Fraksi Golkar-Perindo, Fraksi Amanat Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan pandangan, pertanyaan, saran, serta masukan terkait rancangan anggaran tersebut.

Dalam jawabannya, Pemko Gunungsitoli menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan fraksi, terutama menyangkut keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan penurunan pendapatan transfer yang berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menegaskan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih cermat, efektif, dan bertanggung jawab. Keterbatasan fiskal, menurut pemerintah, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menajamkan prioritas belanja dengan melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengeluaran lain yang belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Meski demikian, kebijakan efisiensi tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan dasar, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, kewajiban kepada pemerintah desa, serta kebutuhan mendesak masyarakat.

Selain pengendalian belanja, Pemko Gunungsitoli juga mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Penetapan target penerimaan akan dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan potensi daerah, tren realisasi pendapatan, ketersediaan basis data, serta kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

Pemko Gunungsitoli juga memastikan seluruh pandangan, pertanyaan, saran, dan koreksi dari enam fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan Ranperda APBD 2027.

Pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan berlangsung dengan mengedepankan kemitraan, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama agar APBD 2027 dapat ditetapkan tepat waktu, dikelola secara sehat dan berkelanjutan, serta berorientasi pada program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, para camat, serta undangan lainnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Sukri
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Bapenda Medan Sosialisasikan Opsen PKB ke Mahasiswa USU Lewat Tax Goes to Campus

Bapenda Medan Sosialisasikan Opsen PKB ke Mahasiswa USU Lewat Tax Goes to Campus

Bapenda Medan Latih 33 Aparatur, Bidik Optimalisasi Retribusi dan Peningkatan PAD

Bapenda Medan Latih 33 Aparatur, Bidik Optimalisasi Retribusi dan Peningkatan PAD

Wamendagri Bima Arya Apresiasi QRESTO Bapenda Medan, Pajak Restoran Langsung Masuk Kas Daerah

Wamendagri Bima Arya Apresiasi QRESTO Bapenda Medan, Pajak Restoran Langsung Masuk Kas Daerah

Pojok PBB Goes to Kecamatan Disambut, 683 Transaksi Capai Rp615,7 Juta

Pojok PBB Goes to Kecamatan Disambut, 683 Transaksi Capai Rp615,7 Juta

Bapenda Medan Perkenalkan QRESTO, Optimalkan Pajak Restoran Tanpa Naikkan Tarif

Bapenda Medan Perkenalkan QRESTO, Optimalkan Pajak Restoran Tanpa Naikkan Tarif

Bapenda Medan Jemput Bola Pembayaran PBB di 21 Kecamatan, Warga Bisa Nikmati Penghapusan Denda

Bapenda Medan Jemput Bola Pembayaran PBB di 21 Kecamatan, Warga Bisa Nikmati Penghapusan Denda

Komentar
Berita Terbaru