Penggusuran di Lahan PTPN II Ricuh, Warga dan Petugas Saling Dorong

Kitakini.news - Penertiban lahan HGU milik PT Perkebunan Nusantara II, di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong dan tarik menarik warga dan petugas tidak terhindarkan, seorang warga nyaris membacok petugas menggunakan samurai.

Baca Juga:

• Kabut Asap di Medan, Lurah Sari Rejo Bagikan 500 Masker Gratis
• Polisi Gerebek Kampung Nelayan Batubara, 3 Pria Diamankan
• Bapenda Medan Hadirkan “Lapor Bapenda”, Pengaduan Pajak Kini Online

Suasana penertiban rumah di atas lahan HGU yang diklaim milik PTPN II di kawasan jalan Meteorologi, Kecamatan Percut Kabupaten Deliserdang, berlangsung ricuh. Petugas yang hendak melakukan penertiban lahan mendapatkan perlawanan dari warga.

Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan, warga bersama anak-anak pondok pesantren menghadang petugas dan alat berat, sehingga kericuhan tidak terhindarkan.

Rencananya hari ini ada sebanyak lima unit rumah yang ditertibkan, namun dua unit rumah lagi masih melakukan perlawanan dan tidak menemukan kata sepakat dalam negosiasi.

Dalam penertiban tersebut juga, seorang warga nyaris membacok petugas dengan menggunakan samurai. Beruntung petugas Satpol Pamong Praja menahan senjata tajam tersebut hingga melukai di bagian tangan.

Kuasa hukum PTPN II, Sastra, mengatakan pihaknya sudah melakukan negosiasi sejak setahun lalu, namun penawaran yang terlalu tinggi dari masyarakat tak dapat disanggupi oleh pihak PTPN II. Untuk bangunan pondok pesantren nantinya pihak PTPN II akan melakukan relokasi ke tempat lain. Agar belajar mengajar santri tidak terganggu.

Sementara itu, Ahmad Fadli Roza, kuasa hukum masyarakat desa Sampali mengatakan kecewa dengan tindakan petugas yang diduga memihak kepada PT Perkebunan Nusantara I.

Tindakan petugas juga dinilai masyarakat represif. Sebelumnya tim kuasa hukum warga mengklaim bahwa masyarakat memilki surat keterangan camat sejak tahun 1998 dan saat ini mereka sedang melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Fadli juga mengatakan saat ini tanah yang ditertibkan sedang berproses dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/ dengan nomor perkara 17/pdt.g/2023/pn.lbp.

Kontributor: Azzareen