Cegah Narkoba Masuk ke Indonesia, DPR-RI Minta Lembaga Penegak Hukum Tingkatkan Kerjasama

Kitakini.news - Untuk meningkatkan pengawasan penyelundupan Narkoba ke Indonesia, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum. Sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan dengan baik.

Baca Juga:

• Berikut Langkah OJK Perluasan Akses Lewat Demutualisasi Bursa Efek dan Inovasi Pasar Modal
• Tumsila, Si Kepala Emas PSMS dan Timnas Tutup Usia, Sepakbola Nasional Berduka
• 313 WBP Berisiko Tinggi dari 5 Kanwil Dipindahkan ke Nusa Kambangan

"Misalnya kerjasama tim gabungan Bea Cukai dan Kepolisian yang ada di setip Bandara yang ada di Indonesia. Karena, sejak 18 Juli 2023 sampai 6 Agustus 2023, Bea Cukai dan Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap 2 kasus Narkoba jaringan internasional," ujar Wakli Ketua Komisi III DPR-RI, Ahmad Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Hal ini dikatakan Sahroni merespon tim gabungan Bea Cukai dan Polresta Soetta yang berhasil mengungkap dua kasus Narkotika jaringan internasional dan menangkap empat tersangka dalam kedua kasus tersebut. Petugas mengamankan 3,4 kilogram sabu, 4.064 butir 'Happy Five', dan 494,79 Gram Ketamine.

Menurut Sahroni, upaya penyelundupan Narkoba ke Indonesia tak akan ada habisnya. Para Bandar selalu berupaya maksimal untuk memuluskan bisnis haram mereka di Indonesia. Karena itu, kerjasama antar lembaga hukum dinilai sangat penting demi mencegah masuknya Narkoba ke Tanah Air.

"Kinerja Tim Bea Cukai dan Polresta Soetta sampai saat ini sangat baik. Bandara adalah salah satu pintu gerbang masuknya Narkoba ke Indonesia," imbu Sahroni.

Sahroni juga meminta Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) beserta lembaga terkait lainnya agar terus meningkatkan koordinasi. Sehingga seluruh Bandara di Tanah Air selamat dari berbagai kemungkinan penyelundupan Narkoba.

Sementara itu untuk Pelabuhan, lanjut Sahroni, saat ini masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai upaya menutup pintu masuk Narkoba dari luar negeri berdampak negatif terhadap proses ekspor dan impor.

"Karena sesuai arahan Presiden Jokowi, kita harus terus bisa konsisten tekan dwelling time tanpa mengurangi aspek pengawasan yang ada," cetusnya. (*)