Siap-siap, Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Bulan Ini

Melansir berbagai sumber, Selasa (7/5/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024.

Baca Juga:

• Tangkal Manipulasi Informasi, AJI Gelar Workshop Jurnalis Lintas Wilayah di Medan
• PGN Sabet Platinum Award InTechSEA 2026, Pacu 37 Inisiatif Dekarbonisasi Demi Transisi Energi Nasional
• 550 ASN Nias Selatan Ikuti Profiling, Pemkab Dorong Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi

"Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga, sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi," kata Anas.

Tahun ini KemenPAN-RB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi.

Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, serta Politeknik Statistika STIS.

Selain itu ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

"Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security," ungkap Anas.

Anas menambahkan selain CPNS melalui sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CASN di seluruh Indonesia.

"Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024," tegas Anas.

Anas pun mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah.*