Ebenezer dan Subandi Sepakat PT TPL Ditutup

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi Partai Hanura, Ebenezer Sitorus sepakat PT Toba Pulp Lestari ditutup karena dianggap telah mengeksploitasi hasil alam Tanah Batal dengan berdalih konsesi yang tidak pernah diketahui masyarakat batasnya.

Baca Juga:

• Ihwan Ritonga Dukung Prabowo, Rumah Sakit Jangan Bedakan Pasien BPJS dan Umum
• Harga Cabai Melonjak, Rudi Alfahri Minta Pemerintah Segera Intervensi Pasar
• Pembangunan Jalan Toba-Labura Bantu Warga Hemat Biaya Pengangkutan Hasil Pertanian

"PT TPL harus ditutup dan dicabut izinnya, karena telah menyengsarakan masyarakat dan perusahaan tersebut sangat luar biasa menghancurkan hutan dan hasil alam Tanah Batak sekaligus menimbulkan penderitaan bagi masyarakat," teriakEbenejer Sitorusdan disambut tepuk tangan massa pengunjuk rasa.

Hal ini disampaikan Ebenezer bersama Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Gerindra HM Subandi saat menemui pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (24/9/2025).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan memperingati "Hari Tani Nasional", massa dari berbagai organisasi masyarakat adat, petani, mahasiswa, dan pegiat lingkungan "geruduk".

Dalam orasinya, massa meminta agar Pemerintah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL), karena kehadirannya telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

"Kami mendesak pemerintah dan legislatif segera menghentikan operasional PT TPL yang dinilai telah mencederai hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup di wilayahTano Batak," teriak pengunjuk rasa seraya membacakan pernyataan sikapnya.

Hal senada juga dikatakan HM Subandi yang sependapat dengan tuntutan pengunjuk rasa terkait penutupan operasional PT TPL tersebut, sekaligus mendesak manajemen perusahaan segera menghentikan tindakan represif dan intimidatif terhadap masyarakat adat.

Dari amatan, aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan secara perlahan meninggalkan gedung dewan. Puluhan aparat Kepolisian tetap siap siaga melakukan pengawalan secara ketat di depan pintu gedung dewan maupun di dalam gedung dewan. (**)