Senin, 16 November 2026

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan yang Dilaporkan Libatkan Bupati Kupang

Redaksi - Senin, 16 November 2026 11:26 WIB
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan yang Dilaporkan Libatkan Bupati Kupang
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Kitakininews.co.id -JAKARTA : Ketua Komisi III DPR RIHabiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pejabat publik.

Baca Juga:

Habiburokhman mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

"Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ia menyatakan, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan harus dilakukan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.

"Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Selain mendesak penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan partainya akan menjatuhkan sanksi internal berupa pemecatan apabila dugaan tersebut terbukti. Ia juga mendorong pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang. Peristiwa tersebut disebut bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah itu.

Habiburokhman menegaskan, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, sekaligus memastikan hak korban atas perlindungan dan keadilan terpenuhi.

Sumber : Parlementaria DPR RI

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Tolak Ketidakbenaran Demi Sejarah,  Sofyan Tan Ungkap Alasan Masuk Daftar Pengusul Hak Menyatakan Pendapat DPR  

Tolak Ketidakbenaran Demi Sejarah, Sofyan Tan Ungkap Alasan Masuk Daftar Pengusul Hak Menyatakan Pendapat DPR  

Sah!!! Gibran Sampaikan Pengunduran Diri Sebagai Wapres ke MPR

Sah!!! Gibran Sampaikan Pengunduran Diri Sebagai Wapres ke MPR

HMP Gibran Bergulir, SMI Ingatkan DPR Jangan Jadikan Proses Konstitusi sebagai Dagangan Politik

HMP Gibran Bergulir, SMI Ingatkan DPR Jangan Jadikan Proses Konstitusi sebagai Dagangan Politik

120 Anggota DPR RI Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Untuk Makzulkan Gibran Dari Jabatan Wapres

120 Anggota DPR RI Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Untuk Makzulkan Gibran Dari Jabatan Wapres

Ahli Pidana Mudzakkir Soroti Perkara ATM BCA: Korban Dugaan Pencurian Justru Jadi Tersangka

Ahli Pidana Mudzakkir Soroti Perkara ATM BCA: Korban Dugaan Pencurian Justru Jadi Tersangka

Pengemudi Ojol, Jhonson: Anak Saya Dibantu Sofyan Tan dari SMA hingga Kuliah

Pengemudi Ojol, Jhonson: Anak Saya Dibantu Sofyan Tan dari SMA hingga Kuliah

Komentar
Berita Terbaru