Ricuh, Ribuan Korban Banjir Langkat Demo DPRD, Tuntut Bantuan tak Tebang Pilih

Kitakini.news -Warga korban banjir dari Kecamatan Besitang, Brandan Barat, Gebang dan sekitarnya protes terhadap penyaluran bantuan pasca banjir yang dinilai tidak merata. Aksi potes tersebut dilakukan di depan kantor DPRD Langkat, Senin (20/4/2026).

Baca Juga:

• Kronologi Ondim Korup Uang Seragam Sekolah dan Temuan 55 Kg Platinum
• Syah Afandin, Dari Istilah Ongkos Dimuka Jadi Tersangka Gegara “Bayar Belakangan”
• Saksi Smartboard Langkat Tegaskan BAP ‘Disetel’ Jaksa, Dua Kali Pemanggilan ke Pengadilan Tipikor

Aksi yang semula berjalan damai, mulai memanas hingga berujung ricuh setelah massa yang sebelumnya berunjuk rasa di DPRD Langkat merasa tidak puas dengan hasil pertemuan bersama anggota dewan. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Langkat untuk menuntut bertemu langsung dengan Syah Afandin.

Sebelumnya sekitar dua ribu warga melakukan aksi yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB, mendesak anggota dewan untuk mengawasi dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh seluruh korban terdampak.

Warga mengungkapkan kalau mereka sudah lebih dari empat bulan pasca bencana banjir, sebagian dari mereka belum menerima bantuan pemulihan pasca bencana, baik berupa dana stimulan ekonomi, jatah hidup (jadup), maupun ganti rugi perabotan rumah tangga.

Sambil membawa berbagai poster berisi tuntutan agar pemerintah bertindak adil dan transparan dalam penyaluran bantuan, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP.

Mereka mengaku bahwa baru sebagian kecil korban banjir yang menerima bantuan sebesar Rp8 Juta per kepala keluarga yang disalurkan pemerintah pusat melalui kantor pos atau transfer bank ke rekening masing-masing penerima manfaat.

Namun, diantara yang sudah menerima, masih banyak bahkan hingga ribuan warga lain mengaku belum terdata dan belum mendapatkan hak yang sama.

Mereka menyatakan penyaluran bantuan tidak transparan dan terkesan pilih kasih. Banyak warga yang belum terdata sama sekali

Proses penyaluran bantuan dianggap tidak merata dan berbanding terbalik dengan daerah lain seperti Aceh Tamiang, yang dinilai lebih transparan dalam penyaluran bantuan hingga seluruh korban banjir di sana mendapat bantuan.

Setelah berorasi cukup lama, perwakilan massa akhirnya diterima oleh sejumlah anggota dewan dan dipersilakan menyampaikan aspirasi di ruang Badan Musyawarah (Banmus).

Dialog tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Langkat Romelta, Ketua Fraksi Gerindra Donny Setha, serta Ketua Fraksi Partai NasDem Eddy Wijaya beserta beberapa anggota dewan lainnya.

Dalam pertemuan itu, anggota dewan meminta warga untuk bersabar sembari menunggu pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait guna membahas persoalan data penerima bantuan.

Namun, jawaban tersebut belum memuaskan massa. Mereka mendesak agar Bupati Langkat Syah Afandin segera dipanggil untuk menemui langsung para korban banjir dan memberikan solusi konkret.

Situasi memanas ketika ribuan massa memaksa masuk ke dalam area kantor. Emosi yang memuncak membuat massa mendobrak pagar hingga roboh.

Massa terus berteriak meminta Bupati Langkat keluar untuk menemui mereka. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP tampak berjaga ketat untuk menghalau massa agar tidak masuk ke dalam gedung.

Ketegangan akhirnya mereda setelah Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo turun langsung ke lokasi. Kapolres kemudian membuka dialog dengan massa secara humanis.

Kemudian bupati mendatangi para pengunjuk rasa dan menyampaikan permohonan maaf karena tidak berada di tempat sejak awal aksi berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta dan langsung terbang ke Langkat.

Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait penanganan korban banjir, khususnya dalam pendataan warga yang terdampak.

"Korban banjir di Langkat mencapai sekitar 240 ribu jiwa. Nantinya akan dilakukan pendataan ulang, termasuk warga yang tidak mengalami kerusakan rumah, tetapi terdampak secara ekonomi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam penyaluran bantuan karena seluruh bantuan berasal dari pemerintah pusat.

Namun demikian, pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar seluruh korban terdampak dapat menerima bantuan secara merata.

Bupati juga mengajak perwakilan masyarakat untuk turut serta mendampingi saat dirinya kembali ke Jakarta guna menyampaikan langsung kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat.

Sejumlah warga terlihat menyerahkan data secara langsung kepada bupati. Namun, ia menyarankan agar pendataan tetap dilakukan melalui koordinator agar lebih terstruktur dan tidak tercecer.

Mendengar pernyataan tersebut, massa menyambut dengan antusias dan memberikan apresiasi. Sebelum membubarkan diri, warga satu per satu menyalami bupati sebagai bentuk terima kasih.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kecemburuan sosial karena sebagian warga telah menerima bantuan, sementara ribuan lainnya mengaku belum terdata dan belum mendapatkan bantuan pasca bencana.

Adapun tuntutan warga meliputi bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 Juta per kepala keluarga, jatah hidup Rp1,3Juta per jiwa (setara Rp15 ribu per hari selama tiga bulan), serta ganti rugi perabotan rumah tangga dengan total sekitar Rp8 Juta. (**)