Probis-UHC, Warga Cukup Tunjukkan KTP untuk Berobat
Kitakininews.co.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui Program Berobat Gratis-Universal Health Coverage (Probis-UHC).
Baca Juga:
Rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani warga Sumut dengan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy mengatakan, Probis-UHC merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.
"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan (kepesertaan) sudah mencapai 98,6 persen. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 persen. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumatera Utara ini dijamin oleh negara," ujar Faisal, Kamis (13/8/2026).
Menurut Faisal, Probis-UHC juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemprovsu dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI).
Pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, dan pekerja lainnya juga termasuk dalam program tersebut.
"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 Jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," ungkap Faisal.
Selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, lanjut Faisal, pelayanan kesehatan oleh RS maupun faskes tetap wajib diberikan. Dengan demikian, tidak boleh ada lagi penolakan pasien oleh RS maupun Puskesmas di seluruh wilayah Sumut.
"Hari ini juga, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan Probis-UHC ini juga berlaku kepada warga binaan (Lapas) yang berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis," pungkasnya.
Faisal menegaskan, sebagaimana disampaikan Gubernur Bobby dalam berbagai kesempatan, program berobat gratis/UHC berlaku secara menyeluruh di seluruh daerah tanpa terkecuali.
Karena itu, tidak boleh ada faskes yang menolak pasien karena kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat telah mendapat perlindungan dari pemerintah daerah. (**)
Kejar PAD Sumut, Rudi Alfahri: Pemprovsu Harus Bidik Potensi Pajak Perusahaan Besar
Meski TKD Dipangkas Rp1 Triliun, DPRD Sumut Pastikan Program UHC Tetap Jadi Prioritas
Tanggapi Kabar Pengunduran Diri Wapres, Bobby : Sebagai Anggota Keluarga Saya Mendukung Putusan Gibran
Surya Paparkan Strategi Pemprovsu Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Bobby Jelaskan Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin