‎Korupsi Dana PEN LPJU Taput Rp4,3 Miliar, Mantan Kadis Perkim Divonis 4 Tahun, Rekanan 5 Tahun

Kitakininews.co.id - Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Budiman Gultom, divonis empat tahun penjara dalam perkara korupsi dana pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk proyek penataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) senilai Rp4,3 miliar.

Baca Juga:

• ‎Suap Bupati Langkat Rp1 Miliar, Kontraktor Kepercayaan Ondim Dituntut 2 Tahun 4 Bulan Penjara
• ‎PN Medan Bekali 16 Perwakilan Buruh Soal Mekanisme Penyelesaian Sengketa Industrial
• Perkara 20 Kg Sabu Hendak Dikirim ke Aceh, Hakim Cecar Polisi soal Bandar

‎Dalam perkara yang sama, Direktur PT Global Menara Berdikari, William Leo alias Wawa, selaku rekanan proyek, dijatuhi hukuman lebih berat, yakni lima tahun penjara.

‎Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Cipto Hosari Parsaoran Nababan dalam sidang di Ruang Cakra VIII, Jumat (13/11/2026) sore.

‎"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Gultom oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun," ujar Cipto saat membacakan amar putusan.

‎Selain pidana penjara, Budiman juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), harta kekayaan atau pendapatannya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.

‎Jika tidak memiliki harta atau pendapatan yang mencukupi, pembayaran denda diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

‎Rekanan Dihukum 5 Tahun dan Dibebani Uang Pengganti Rp1,8 Miliar

‎Berbeda dengan Budiman, William Leo alias Wawa dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Ia juga dikenakan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar.

‎Dari kewajiban uang pengganti tersebut, William telah mengembalikan sekitar Rp376,8 juta.

‎Majelis hakim menyatakan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda William untuk menutupi kewajiban tersebut.

‎Jika harta bendanya tidak mencukupi, sisa kewajiban uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

‎Sementara itu, Budiman tidak dibebankan pembayaran uang pengganti. Pertimbangannya, majelis hakim menilai mantan Kadis Perkim Taput tersebut tidak menikmati uang yang menjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

‎

‎Terbukti dalam Dakwaan Primer

‎Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, yakni Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‎Hakim menyebut sejumlah keadaan yang memberatkan, di antaranya perbuatan kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. ‎Khusus Budiman, majelis hakim juga menilai terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

‎Adapun hal yang meringankan, kedua terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Khusus Budiman, hakim turut mempertimbangkan bahwa dirinya tidak menikmati hasil tindak pidana tersebut.

‎"Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara. Khusus Budiman tidak mengakui perbuatannya," kata Cipto saat membacakan pertimbangan putusan.

‎

‎Terdakwa dan JPU Masih Pikir-Pikir

‎Menanggapi putusan tersebut, kedua terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Taput sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari.

‎Sikap tersebut diambil untuk mempertimbangkan apakah menerima putusan majelis hakim atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

‎Sebelumnya, JPU menuntut Budiman Gultom dan William Leo masing-masing dengan pidana delapan tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan.

‎Khusus William, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar, sesuai total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Dari jumlah itu, sekitar Rp376,8 juta telah dikembalikan, sedangkan sisanya dituntut diganti dengan pidana penjara selama empat tahun apabila tidak dibayarkan.

‎Dengan vonis tersebut, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kepada kedua terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, baik dari sisi pidana penjara maupun denda.