Fraksi PKS DPRD Sumut Desak Gubsu Pilih Sekda Definitif

Kitakininews.co.id - Keberadaan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara (Sumut) yang definitif dinilai menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di Sumut.

Baca Juga:

• Pemprovsu Kirim 1 Ton Makanan Siap Saji Untuk Korban Bencana NTT
• Raker DPRD Sumut Harus Jadi Program Menyentuh Masyarakat
• Kejari Medan Perkuat Langkah Preventif, Sekretariat DPRD Medan Gandeng Datun Cegah Risiko Hukum

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Abdul Rahim Siregar ST MT mengatakan, Sekda memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, terutama dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan mendukung kebijakan Gubernur Sumut.

Hal itu disampaikan Abdul Rahim kepada wartawan usai Rapat Kerja (Raker) DPRD Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun, Selasa (1/9/2026).

Menurut Abdul Rahim, Sekda bukan sekadar pejabat administratif, tetapi memiliki peran sentral dalam memastikan kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang terkoordinasi dan tepat sasaran.

"Dengan Sekda yang definitif akan memberikan kepastian dan penguatan dalam kewenangan mengambil kebijakan. Posisi Sekda sangat strategis, termasuk sebagai Ketua TAPD," ujar Abdul Rahim.

Ia berharap Gubernur Sumut segera memulai proses seleksi Sekda definitif sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Karena provinsi ini membutuhkan figur Sekda yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman birokrasi serta mampu bekerja secara solid bersama gubernur dan seluruh perangkat daerah.

Abdul Rahim juga menilai, kebutuhan terhadap Sekda definitif semakin penting karena tantangan pembangunan Sumut ke depan semakin besar. Pemerintah provinsi dituntut tidak hanya mampu menjalankan program, tetapi juga meningkatkan kemampuan fiskal dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.

"Kita berharap ada figur yang memang siap bekerja membantu gubernur menjalankan program-program gubernur," tukasnya.

Lebih lanjut Abdul Rahim menjelaskan, target peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut ke depan membutuhkan dukungan birokrasi yang kuat dan profesional.

Selain optimalisasi pendapatan dari sektor pajak, pemerintah juga perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru, mengoptimalkan aset daerah serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Terutama optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, kemudian potensi aset-aset daerah, sumber pendapatan baru dan BUMD untuk meningkatkan dividen," tukasnya.

Abdul Rahim juga menyoroti peran Bank Sumut yang telah mendapat tambahan modal. Menurutnya, peningkatan penyertaan modal tersebut harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Kita tidak mau lagi Bank Sumut dividennya hanya berkisar Rp350 Miliar. Dengan penambahan modal, kita berharap bisa mudah-mudahan melebihi Rp400 Miliar," katanya.

Karena itu, menurut Abdul Rahim, kehadiran Sekda definitif menjadi salah satu bagian penting dalam membangun koordinasi pemerintahan yang lebih kuat.

Sekda diharapkan mampu menjadi penggerak birokrasi yang memastikan program pembangunan berjalan konsisten, anggaran dikelola secara efektif, serta potensi ekonomi Sumut dapat dioptimalkan.

"Di situlah perlunya Sekda definitif. Kita membutuhkan figur yang mampu memperkuat pemerintahan dan membantu gubernur mewujudkan program-program pembangunan untuk masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya. (**)