Jangan Rugikan Masyarakat, Ihwan Ritonga: Pendataan Desil Harus Diperbarui

Kitakininews.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), H Ihwan Ritonga SE MM meminta pemerintah memperbaiki dan memperbarui pendataan masyarakat berdasarkan desil secara berkala. Pendataan yang hanya mengandalkan data digital dan rekam transaksi dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Baca Juga:

• Desil Semraut, Irham Buana: Pentingnya Sistem Data Harus Terintegrasi
• Dameria Desak Kemensos Tindalanjuti Kekurangan Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat di Medan
• Kuartet Prestasi XLSMART, Dari Transformasi Bisnis hingga Pemberdayaan Perempuan Berbasis Digital

Menurut Ihwan, integrasi data kependudukan dengan berbagai lembaga memang penting untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, data tersebut tidak seharusnya digunakan secara mentah tanpa dilakukan verifikasi terhadap kondisi riil masyarakat.

"Karena sekarang semua sudah terkoneksi, termasuk KTP. Tetapi ketika ada masyarakat yang keberatan karena tiba-tiba masuk desil tertentu, perlu dilihat lagi kondisi sebenarnya. Jangan data yang ada langsung dianggap menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang," kata Ihwan kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (29/9/2026).

Ia mencontohkan, seseorang bisa saja tercatat pernah mengambil kredit mobil atau sepeda motor. Rekam transaksi tersebut kemudian terbaca dalam sistem sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.

Padahal, lanjut Ihwan, kepemilikan atau kredit kendaraan tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong mampu.

"Bisa saja KTP-nya pernah digunakan untuk kredit mobil atau cicilan sepeda motor. Tetapi apakah itu benar-benar menggambarkan kondisi ekonominya? Ini yang perlu dilihat dan diverifikasi," imbuhnya.

Tak hanya itu, Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti kemungkinan kesalahan kategorisasi dalam pendataan. Misalnya, orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi anaknya bekerja di perusahaan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut dapat membuat sistem membaca keluarga sebagai kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, meskipun kenyataannya belum tentu demikian.

Begitu juga dengan masyarakat yang tercatat memiliki simpanan di bank. Saldo tabungan tidak serta-merta dapat dijadikan satu-satunya ukuran tingkat kesejahteraan. Bisa saja uang tersebut merupakan tabungan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, modal usaha atau kebutuhan mendesak lainnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah melibatkan aparat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data yang dinilai tidak sesuai. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh penetapan desil juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan dan memperbaiki data.

"Kalau ada kasus seperti ini, survei lagi. Jangan hanya mengambil data dari koneksi berbagai sistem, lalu dianggap sudah final. Pemerintah harus turun melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya," tegasnya.

Lebih lanjut Ihwan mengatakan, persoalan pemutakhiran data juga perlu mendapat perhatian serius karena penetapan desil berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah, termasuk dukungan pendidikan.

Ia mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat terus berubah. Sementara itu, apabila data tidak diperbarui dalam waktu lama, perubahan kondisi keluarga tidak akan tercermin dalam sistem.

"Ekonomi masyarakat berubah. Ada yang sebelumnya mampu kemudian jatuh ekonominya, ada yang sebaliknya. Karena itu data harus diperbarui secara berkala. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat hanya karena data lama," katanya.

Ihwan menambahkan, pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang transparan sehingga masyarakat mengetahui dasar penetapan desil sekaligus mekanisme untuk melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan.

"Sebagian masyarakat membutuhkan transparansi. Bongkar semua datanya, jelaskan kriterianya dan berikan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki kalau memang ada kesalahan," pungkasnya. (**)