Pemilik SPPG Binjai 02 Medan Denai Desak PIC Segera Bayar Gaji 47 Relawan MBG

Kitakininews.co.id -Pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Binjai 02, Kecamatan Medan Denai, Dra. Hj. Srijati Pohan, M.Psi., mendesak Person in Charge (PIC) berinisial IASS segera membayar gaji 47 relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menerima upah setelah bekerja pada 24 Agustus hingga 4 September 2026.

Baca Juga:

• Dari Karo Hingga Deli Serdang, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Arahan Megawati Bantu Murid Terdampak MBG
• PDI Perjuangan Sumut Bantu 21 Siswa Terdampak MBG di Asahan
• Megawati Perintahkan Kader Hadir di Tengah Rakyat, PDI Perjuangan Sumut Beri Tali Asih Korban MBG di Karo

Menurut Srijati di Medan, Kamis (8/10/2026) pembayaran gaji tersebut harus segera dituntaskan karena para relawan telah menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan, berdasarkan kerjasama yang berjalan, IASS(PIC/merupakan pihak yang berhak mengambil dana terkait operasional SPPG sehingga diharapkan bertanggung jawab memenuhi hak para relawan.

Dapur yang berlokasi di Jalan Raya Menteng, Gang Benteng No. 34A, Medan Denai, itu mulai beroperasi sejak pencabutan suspen tgl 24 Agustus s/d 5 September. Lamanya beroperasi sejak pencabutan suspend disebabkan PIC tidak merespon komunikasi dari Ka SPPG dan Ketua Yayasan sedang sibuk di Pulau Jawa. Srijati mengaku prihatin karena hingga kini para relawan belum menerima gaji.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut telah tiga kali dimediasi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni pada 26 Maret, 12 Mei, dan 28 Juli 2026. Namun, PIC tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada mediasi ketiga, Direktur Pemantauan dan Pengawasan (Dirtawas) BGN mengingatkan bahwa pertemuan tersebut merupakan mediasi terakhir. Ia meminta operasional dapur segera dilaksanakan setelah surat pencabutan status penghentian sementara (suspend) diterbitkan pada 29 Juli 2026.

Srijati menyebut BGN telah menerbitkan Surat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Nomor 3484/D.TWS/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 tentang pencabutan suspend.

Namun, menurutnya, dapur belum kembali beroperasi karena terkendala komunikasi dengan PIC. Kepala SPPG diharapkan segera menghubungi kedua pihak untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

Srijati menilai PIC belum kooperatif dalam menyelesaikan persoalan operasional dapur. Sebagai pemilik dapur, Srijati mengaku prihatin karena sejumlah warga yang bekerja sebagai relawan belum menerima hak mereka.

Ia berharap IASS menjalankan tanggung jawab sesuai tugas yang diberikan, sehingga pembayaran gaji segera diselesaikan dan operasional dapur dapat kembali berjalan.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari IASS terkait persoalan pembayaran gaji dalam kewenangan pengelolaan dana operasional SPPG tersebut. (**)