Rudi Alfahri: Intervensi Harga Pangan Jangan Sesaat

Kitakininews.co.id - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut menjaga stabilitas harga Cabai Merah dan daging ayam potong secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Sutarto Dukung & Apresiasi Polda Sumut Gercep Berantas Narkoba
• Bobby Luncurkan 33 Bus Gratis di 5 Kabupaten
• Komisi D DPRD Sumut Minta Mitra Kerja Percepat Pengerjaan Proyek Infrastruktur 2026

Selain itu, intervensi pemerintah jangan hanya dilakukan ketika harga melonjak, tetapi harus menjadi langkah rutin untuk melindungi daya beli masyarakat.

Rudi mengatakan, intervensi yang dilakukan TPID Sumut hingga menekan harga Cabai Merah menjadi Rp55.000/Kg dan daging ayam potong Rp35.000/Kg patut dilanjutkan. Namun, pemerintah harus memastikan penurunan harga tersebut bertahan dan dirasakan masyarakat secara luas.

Menurutnya, langkah intervensi yang dilakukan di sejumlah pasar di Kota Medan dan sekitarnya merupakan upaya untuk mengendalikan kenaikan harga pangan.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut perlu diukur melalui pemantauan harga setelah kegiatan intervensi selesai.

"Intervensi jangan hanya sesaat. Pemerintah harus hadir secara berkelanjutan, terutama di daerah yang harga Cabai mlMerah dan Ayam potongnya masih tinggi. Jangan sampai harga turun ketika ada operasi pasar, tetapi kembali melonjak setelah kegiatan berakhir," tegas Rudi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (15/10/2026).

Rudi menilai, pengendalian harga pangan tidak cukup hanya dengan menggelar intervensi pasar. TPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga di tingkat pedagang dan konsumen.

Menurutnya, kenaikan harga Cabai Merah dan daging ayam potong sangat dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus berorientasi pada kepentingan konsumen tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha petani dan pedagang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta TPID melakukan pemetaan terhadap pasar-pasar yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. Dengan demikian, intervensi dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar dilakukan di lokasi tertentu untuk memenuhi agenda kegiatan.

"Jangan hanya melihat harga di pasar yang menjadi lokasi intervensi. Pantau juga pasar lainnya. Pemerintah harus mengetahui apakah penurunan harga benar-benar terjadi secara merata atau hanya di titik-titik tertentu," tandasnya.

Rudi menambahkan, koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bank Indonesia, serta Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut perlu diperkuat.

Dia berharap pasokan komoditas dari kelompok petani dapat terus ditingkatkan agar intervensi tidak hanya mengandalkan kegiatan penjualan dengan harga khusus. Rantai distribusi juga harus diperbaiki sehingga komoditas dapat sampai ke pasar dengan biaya yang lebih efisien.

Sebelumnya, TPID Sumut melakukan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong di sejumlah pasar di Medan dan sekitarnya, Senin (12/10/2026).

Kegiatan tersebut menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyebutkan harga cabai merah yang sebelumnya berkisar Rp70.000-Rp80.000/kg turun menjadi Rp55.000/kg.

Sementara harga ayam potong yang sebelumnya Rp40.000-Rp50.000/kg turun menjadi Rp35.000/kg.

Intervensi antara lain dilakukan di Pasar Sukaramai, Pasar Palapa atau Brayan, Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pasar Delitua, Pasar Tanjung Morawa, dan Pasar Kampung Lalang.

Rudi berharap TPID Sumut tidak berhenti pada keberhasilan menurunkan harga dalam kegiatan intervensi tersebut. Pemerintah perlu menyusun evaluasi berkala dan langkah antisipasi agar gejolak harga pangan tidak terus berulang.

"Keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya diukur dari turunnya harga saat intervensi, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga harga tetap terjangkau dalam jangka panjang. Masyarakat membutuhkan kepastian harga, bukan sekadar penurunan sementara," pungkasnya. (**)