Pengurangan TKD ke Sumut, Rahmansyah Sibarani Dorong dan Dukung Pemprovsu Lakukan Komunikasi dan Lobi ke Pusat

Kitakininews.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Rahmansyah Sibarani SH MH, sangat sepakat dengan penyampaian beberapa anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya, yakni mendorong sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk melakukan komunikasi dan melobi pemerintah pusat, tentunya diantaranya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Pusat tidak mengurangi dan memberikan penuh Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemprovsu.

Baca Juga:

• Kapal MT Global 168 Bawa 2,6 Ton Narkoba, Salman Alfarisi Desak Jaringan Besar Dibongkar
• Hadapi Pemangkasan TKD, Aswin Parinduri Dorong Pemprovsu Lobi Pusat dan Pinjaman SMI
• Yahdi Khoir Dorong Pinjaman Daerah dan Lobi Pemerintah Pusat Tidak Potong TKD

Sebab saat ini Pemprovsu masih dalam proses masa pemulihan kawasan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, yang tentunya memerlukan anggaran.

"Kita sangat meyakini hal itu pasti telah dilakukan oleh Pemprovsu dalam hal ini Gubernur Sumut (Pak Bobby Afif Nasution)," ucap Rahmansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (21/10/2026) malam, menyikapi pengurangan TKD ditengah keterbatasan anggaran daerah ditengah kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, peningkatan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sekolah.

Tokoh Pemuda Sumut yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumut ini menilai, komunikasi sekaligus lobi ke pemerintah pusat perlu dilakukan mengingat, Provinsi Sumut masih memerlukan anggaran untuk pembangunan dan pemulihan Daerah yang terdampak bencana.

Namun demikian, bila komunikasi dan lobi itu tidak membuahkan hasil, Mantan Pimpinan DPRD Sumut ini, menyarankan Pemprovsu untuk melakukan penjajakan pinjaman dengan mengikuti aturan dan peraturan yang ada, termasuk mengajukan pinjaman diantaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat Sumut.

"Pinjaman SMI ini bukanlah hal tabu ataupun momok yang menakutkan, namun sebuah program pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Air ini. Banyak daerah yang melakukan pinjaman tersebut, dan tentunya segala upaya harus dilakukan untuk pengembalian pinjaman secara dicicil itu," jelasnya seraya menambahkan meskipun kita mengetahui akan ada pemotongan melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai regulasi, apabila tidak dicicil.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini juga menekankan, bahwa pinjaman ke PT SMI ini merupakan Win-win Solution bagi Pemprovsu untuk mengejar pembangunan tahu 2027 mendatang.

"Dan ini adalah kepentingan pembangunan yang nantinya dinikmati rakyat Sumatera Utara. Bukan hal yang tabu apalagi momok yang menakutkan," tegas wakil rakyat yang kampung halamannya terkena bencana banjir bandang yang lalu.

Lebih lanjut Bendahara Pimpinan Wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Provinsi Sumut ini, menilai bahwa pengurangan TKD berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang telah dirancang oleh Pemprovsu, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Karena masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kepada kehidupan rakyat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," pungkas Rahmansyah yang juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PW. FOKAL IMM) Sumut ini. (**)