PT DPM Buka Peluang Ekonomi, Perempuan Dairi Minta PTUN Dengarkan Suara Pendukung Tambang

Di tengah gugatan terkait lingkungan yang kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Delphi berharap majelis hakim tidak hanya mendengar suara pihak yang menolak tambang, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan perusahaan tersebut beroperasi.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Integrasi Data untuk Capai Target 50.000 Lapangan Kerja
• Deli Serdang Sabet TPAKD Award 2026, OJK Sumut Apresiasi Penguatan Akses Keuangan
• Zulhas Dorong Ekspor Produk Asahan, Petani Batu Bara Terima Bantuan Alsintan

Bagi Delphi, persoalan PT DPM bukan semata-mata soal tambang, melainkan juga peluang kerja, usaha kecil, dan harapan keluarga untuk keluar dari ketergantungan pada pertanian tradisional.

"Dengan hadirnya PT Dairi Prima Mineral, kita berharap ada kesempatan kerja yang tidak harus mengandalkan pertanian yang sedikit itu tadi," kata Delphi, Kamis, (12/11).

Ia menjelaskan, perempuan di sekitar wilayah tambang selama ini turut menopang ekonomi keluarga. Namun, keterbatasan lahan dan teknologi pertanian membuat pilihan untuk menambah penghasilan tidak selalu terbuka lebar.

Menurutnya, operasional PT DPM berpotensi membuka lapangan kerja bagi perempuan, baik secara langsung maupun melalui usaha pendukung. Peluang itu antara lain bekerja di bidang konsumsi, memasok makanan ringan, membuka rumah makan, hingga menyediakan jasa laundry untuk para pekerja tambang.

Delphi menilai peluang usaha tersebut bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga yang selama ini mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi artinya secara ekonomi pasti kami kaum perempuan yang juga menjadi tiang ekonomi keluarga akan lebih berdaya dengan kehadiran perusahaan sebesar PT Dairi Prima Mineral ini," ujarnya.

Bukan Sekadar Bertahan untuk Kebutuhan Dapur

Delphi menggambarkan kehidupan sebagian petani di Dairi yang masih berkutat dengan hasil pertanian skala kecil. Jagung, cabai, dan komoditas lainnya ditanam dalam jumlah terbatas, kemudian dijual untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

Pola itu, menurutnya, membuat keluarga lebih banyak berjuang memenuhi kebutuhan harian ketimbang memiliki kesempatan mengembangkan kesejahteraan.

"Jadi masih untuk urusan perut, ya. Belum, apalagi mau sejahtera dan kaya," katanya.

Karena itu, ia berharap kehadiran PT DPM bisa membuka pilihan ekonomi baru bagi perempuan dan keluarga di sekitarnya. Ia juga menyebut sejumlah program yang telah dijalankan perusahaan sebelum beroperasi, seperti bantuan bibit, pelatihan pertanian, pelatihan membuat kue dan keripik, serta pembinaan sanggar tari bagi anak-anak dan remaja putri.

Delphi turut menyinggung program beasiswa bagi anak-anak Dairi. Menurutnya, akses pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan keluarga, termasuk para ibu yang memikirkan masa depan anak-anak mereka.

Meski begitu, peluang kerja dan pertumbuhan usaha yang diharapkan dari operasional tambang tersebut masih berupa potensi. Besarnya manfaat ekonomi ke depan akan bergantung pada realisasi kesempatan kerja, keterlibatan usaha lokal, serta dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat.

Minta Hakim Pertimbangkan Suara Pendukung

Di tengah proses hukum yang berlangsung, Delphi meminta majelis hakim PTUN melihat perkara PT DPM secara menyeluruh. Ia menilai pertimbangan pengadilan perlu mencakup aspek hukum, persoalan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang berharap mendapat manfaat ekonomi.

Delphi mengatakan dukungannya didasarkan pada sejumlah hal yang menurutnya perlu diperhatikan, termasuk perkembangan perizinan, revisi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan perubahan tata ruang daerah.

Ia juga menyebut, sebelum terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) AMDAL, pihak berkompeten telah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang mendukung maupun menolak kehadiran PT DPM.

"Sebelum terbitnya SKKL AMDAL setahu kami pihak berkompeten telah melakukan Konsultasi Publik, yang melibatkan semua stakeholders dan pemangku kepentingan dan juga masyarakat yang pro dan kontra dengan kehadiran PT. DPM," ujarnya.

Ia mengaku mengikuti sosialisasi revisi AMDAL dan mendengar penjelasan mengenai rencana penambangan bawah tanah serta metode backfilling, yakni pengisian kembali rongga bekas tambang. Berdasarkan penjelasan tersebut, ia menilai perusahaan berupaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Namun, Delphi mengakui dirinya bukan ahli pertambangan. Karena itu, penilaian mengenai risiko lingkungan dan kesehatan tetap perlu merujuk pada kajian teknis serta bukti yang dapat diuji.

Ia juga tidak mempersoalkan hak masyarakat yang menolak operasional PT DPM untuk menyampaikan keberatan. Hanya saja, menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Menurut saya, itu haknya juga, tetapi kalaupun hak kita kan tentu ada batasan. Batasannya adalah harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Delphi berharap suara masyarakat pendukung tidak terabaikan dalam proses hukum tersebut. Ia menyebut jumlah warga yang mendukung operasional perusahaan jauh lebih banyak daripada pihak yang menolak.

"Jadi, kita mau berharap, bermohon supaya pengadilan juga melihat ini secara holistik, secara komprehensif, secara menyeluruh," katanya.

Investasi Diharapkan Mengubah Ekonomi Dairi

Menurut Delphi, Dairi membutuhkan investasi yang mampu membuka sumber penghidupan baru. Ia khawatir jika rencana operasional PT DPM tidak berlanjut, sebagian keluarga akan tetap bergantung pada pertanian dengan lahan dan hasil terbatas.

Ia berharap keberadaan perusahaan nantinya tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi ruang bagi usaha kecil milik masyarakat sekitar untuk berkembang.

"Boleh dong bermimpi, bahwa suatu waktu para petani dan warga di sana punya kendaraan mobil, punya lebih sejahtera," katanya. (Rel)