Pemko Pematangsiantar Raih Opini WTP Dua Kali Berturut-turut

Kitakini.news - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Opini tertinggi dari BPK RI tersebut diraih dua kali berturut-turut, di masa kepemimpinan Susanti Dewayani sebagai Wali Kota.

Baca Juga:

• Diding Boneng Tutup Usia, Dunia Perfilman Kehilangan Legenda
• Perempuan Ditemukan Meninggal di Rumah Komplek Bumi Asri, Polisi Lakukan Penyelidikan
• UFC Coret Empat Petarung dari Roster, Daniel Marcos yang Punya Rekor Mentereng Ikut Tergusur

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemko Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 dengan Opini WTP disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Eydu Oktain Panjaitan, kepada Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani, di Auditorium Kantor BPR RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Kota Medan, Senin (22/05/2023) sore.

Susanti yang menerima langsung LHP mengatakan, Opini WTP yang diraih menunjukkan LKPD Pemko Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku dan telah ditentukan.

Mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih Pematangsiantar itu juga mengucapkan rasa syukur atas capaian Opini WTP. Susanti pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Pematangsiantar atas kerja sama selama ini hingga terwujudnya pengelolaan anggaran dan kinerja pemerintah yang akuntabel dan transparan.

“Pencapaian Opini WTP yang diraih ini berkat semangat dan kerja sama pimpinan OPD dan seluruh ASN Pemko Pematangsiantar. Semoga Opini WTP yang diraih hari ini dapat lebih memotivasi kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, demi mewujudkan Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas menuju kota yang Bangkit dan Maju,” kata wali kota perempuan pertama di Pematangsiantar itu.

Dokter spesialis anak itu juga mengingatkan agar Opini WTP tetap bisa diraih Pemko Pematangsiantar atas LKPD Tahu Anggaran 2023.

“Tentunya membutuhkan kerja lebih keras lagi untuk mempertahankan Opini WTP selanjutnya,” sebut alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogyakarta itu.

Ditambahkan Susanti, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sudah menjadi komitmennya sejak awal memimpin Kota Pematangsiantar.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan menekankan bahwa Opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian penyajian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, lanjutnya, BPK RI memberikan Opini WTP atas penyajian LKPD Pemko Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022.

Eydu berharap Opini WTP yang diraih, dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan tata Kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sehingga Opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2022 turut dihadiri Ketua DPRD Kota Pematangsiantar diwakilkan oleh Suandi Apohman Sinaga, Plh Sekretaris Daerah Pardamean Silaen, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely, Inspektur Herry Okstarizal, Plt Kepala BPKPD Arri Suaswandhy Sembiring, dan Sekretaris DPRD Eka Hendra.

Kontributor: Tumpal Tanjung