28 Cabor Medan Ancam Mundur seperti Pertina, Desak Wali Kota Rico Turun Tangan

Kitakininews.co.id - Medan : Polemik pengelolaan kontingen Kota Medan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII 2026 kian memanas. Sebanyak 28 pengurus cabang olahraga (cabor) bahkan membuka kemungkinan mundur seperti Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Medan jika tuntutan mereka terkait pengelolaan kontingen tidak direalisasikan.

Baca Juga:

• Pertina Medan Keberatan Kontingen Porprovsu Dikelola Dispora, Ancam Tak Berangkatkan Atlet
• Rico Waas Suntik Semangat Atlet Medan, KONI Bidik 148 Emas di Porprovsu 2026
• Wujudkan Program Sehat Rico Waas, Dispora Medan Gelar Senam PKJR

Sikap tersebut disampaikan Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Medan, Josef Yus, menyusul petisi yang ditandatangani 28 pengurus cabor untuk meminta audiensi dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Melalui audiensi itu, para pengurus cabor ingin menyampaikan keberatan sekaligus meminta kejelasan mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan dalam mempersiapkan kontingen menuju Porprovsu XII 2026.

Josef menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut mekanisme pemberangkatan atlet. Menurutnya, polemik ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembinaan olahraga prestasi yang selama ini dijalankan KONI Medan bersama masing-masing cabor.

"Saya merasa Dispora kurang mendukung atau tidak mengerti tugas pembinaan. Mereka tidak memikirkan begitu banyak cabor yang dibina KONI untuk kemajuan olahraga di Medan," ujar Josef.

Ia menilai, ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menghambat program pembinaan atlet, terlebih Kota Medan menargetkan mempertahankan gelar juara umum pada Porprovsu XII 2026.

Josef juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak memunculkan persepsi bahwa Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas tidak mendukung kemajuan olahraga. Menurutnya, Rico selama ini justru dinilai memberikan perhatian terhadap perkembangan olahraga di Kota Medan.

"Tindakan sekarang ini tidak hanya menjegal tugas dan kepentingan pembinaan olahraga di Medan. Namun, orang bisa berpikir bahwa kepemimpinan Wali Kota Rico tidak mendukung kemajuan olahraga. Ini sangat fatal, padahal kenyataannya wali kota sangat mendukung olahraga di Kota Medan," katanya.

Karena itu, Josef berharap Rico segera memfasilitasi pertemuan antara perwakilan cabor, KONI Medan, dan Dispora untuk memperjelas kewenangan masing-masing lembaga. Ia meminta agar Dispora dan KONI tidak saling mengambil peran, melainkan bersinergi demi kepentingan pembinaan atlet.

"Jadi, kembalikanlah kepada porsinya masing-masing. Dispora membina olahraga pelajar, sedangkan KONI membina olahraga prestasi. Jangan saling mengambil porsi masing-masing karena ujung-ujungnya wali kota yang jelek," ujarnya.

Menurut Josef, Dispora dan KONI seharusnya saling mendukung agar persiapan kontingen berjalan optimal. Ia menegaskan, permohonan audiensi diajukan bukan untuk memperuncing perselisihan, melainkan meminta kejelasan pembagian tugas agar pembinaan olahraga di Kota Medan tidak terganggu.

"Kita ketemu wali kota itu mau meminta agar Dispora kembali ke porsi dan tugas masing-masing. Jadi, tidak saling menjegal, tetapi harus saling mendukung untuk kepentingan pembinaan olahraga Kota Medan," katanya.

Dalam surat permohonan audiensi yang diajukan melalui KONI Medan, para pengurus cabor turut mencantumkan tiga poin hasil pertemuan sebagai dasar penyampaian aspirasi kepada Wali Kota Medan.

Pertama, seluruh cabor peserta Porprovsu menyatakan sepakat mendukung dan siap menyukseskan kontingen Kota Medan serta mempertahankan gelar juara umum pada Porprovsu XII 2026.

Kedua, seluruh cabor menginginkan pemberangkatan kontingen Kota Medan tetap berada di bawah koordinasi KONI Medan. Mereka mendasarkan sikap tersebut pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2025 tentang pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 mengenai standar pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi.

Ketiga, seluruh cabor menyatakan menolak apabila penanganan kontingen Porprovsu dialihkan kepada pihak di luar mekanisme yang mereka kehendaki.

Josef menilai, apabila pembagian tugas dan koordinasi tidak berjalan sesuai harapan, ruang gerak KONI Medan dalam menjalankan tanggung jawab pembinaan olahraga prestasi dapat menjadi terbatas.

"Proporsi ini kan olahraga prestasi yang merupakan tanggung jawab KONI Kota Medan. Kembalikan saja semua pembinaan dan dananya. Kalau semuanya dipegang pihak lain, KONI tidak bisa berbuat apa-apa jadinya," ujarnya.

Di tengah persiapan menghadapi Porprovsu XII 2026, Josef menegaskan bahwa para pengurus cabor masih melihat perkembangan dan menunggu tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan. Namun, ia tidak menutup kemungkinan munculnya langkah serupa dengan Pertina Medan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Kita akan melihat keadaan. Kemungkinan kita akan seperti Pertina, mundur, jika tuntutan itu tidak direalisasikan," katanya.