NPL UMKM dan BPR di Sumut Melonjak di Tengah Pertumbuhan Sektor Keuangan

Kitakininews.co.id -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara mencatat sektor jasa keuangan di wilayah ini tetap bertumbuh positif hingga pertengahan tahun 2026. Namun, OJK memberikan catatan khusus pada melonjaknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Juga:

• OJK Terbitkan Dua POJK untuk Perkuat Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
• Perkuat Kepercayaan dan Kenyamanan, Asuransi Astra dan OJK Bahas Pelindungan Konsumen
• OJK: Industri Perbankan Tetap Optimis di Triwulan III-2026 Meski Ketidakpastian Global Meningkat

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kinerja perbankan di Sumut cukup solid. Hingga Juli 2026, aset Bank Umum tumbuh 3,33 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp371,1 triliun dengan penyaluran kredit mencapai Rp332,6 triliun atau naik 7,67 persen yoy.Meski begitu, sektor UMKM justru mengalami penurunan porsi pembiayaan sekaligus kenaikan risiko kredit.

"Penyaluran kredit UMKM oleh bank umum tercatat sebesar Rp80,4 triliun atau turun 1,77 persen yoy. Di saat yang sama, NPL kredit UMKM meningkat menjadi 4,10 persen. Ini menjadi tantangan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan akses pembiayaan," ujar Triyoga dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Kondisi serupa dialami oleh industri BPR dan BPRS di Sumatera Utara. Meskipun penyaluran kredit BPR/S melonjak 23,97 persen yoy menjadi Rp2,7 triliun, tingkat NPL masih berada pada level yang terpengaruh, yakni 10,32 persen.

Guna memitigasi risiko sistematis pada BPR, OJK terus mendorong langkah konsolidasi industri sesuai Roadmap Pengembangan BPR 2024–2027. Hingga Agustus 2026, OJK telah merelisasikan penggabungan usaha (merger) pada dua kelompok BPR di Sumut.

Di sisi lain, tren pembiayaan berbasis digital dan pasar modal menunjukkan ekspansi yang signifikan di Sumatera Utara. Pembiayaan konsumtif maupun produktif melalui pinjaman online (pinjol) legal mencapai Rp3,97 triliun, tumbuh 29,1 persen yoy. Kemudian terkait modal ventura, penyaluran dana meroket 45,17 persen yoy menjadi Rp711,1 miliar. Dan jumlah investor (Single Investor Identification/SID) melonjak 117,62 persen yoy hingga menyentuh 1,49 juta investor.

Seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap jasa keuangan digital, aspek perlindungan konsumen menjadi perhatian utama. OJK Sumut mencatat sebagian besar pengaduan masyarakat hingga Agustus 2026 didominasi oleh perbankan, fintech lending, dan perusahaan pembiayaan (leasing).

"Sebagian besar pengaduan berkaitan dengan perilaku petugas pengumpulan (debt collector), data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta permintaan pembukaan blokir rekening," jelas Triyoga.

Sebagai langkah preventif, OJK Sumut bersama pemerintah daerah dan pelaku industri telah menggelar 406 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau lebih dari 160 ribu peserta dari kalangan pelajar, pelaku UMKM, hingga penyandang disabilitas.

Dorong Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian

Selain fungsi pengawasan, OJK juga mendorong Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui pembiayaan klaster petani jagung. Hingga Agustus 2026, program ini telah menyalurkan kredit ke sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Langkat sebesar Rp3,5 miliar (76 petani); Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp1,9 miliar (66 petani); dan Kabupaten Tapanuli Utara Rp220 juta (2 petani).

Atas penguatan inklusi keuangan tersebut, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematangsiantar sukses meraih penghargaan KEJAR Award 2026 sebagai Wilayah Implementasi Terbaik untuk Regional Sumatera.