Korban Mengadukan Oknum Kades ke Polda Sumut, Dugaan Pemaksaan Aborsi

Kitakininews.co.id -Setahun laporannya tak menunjukkan perkembangan, korban dugaan pemaksaan aborsi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali mendatangi Polda Sumut untuk mempertanyakan perkembangan laporan yang diduga melibatkan oknum kepala desa berinisial JP.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Medan Maimun, 15 Orang Diamankan
• Usai Tembak Doni Pacek, Pistol Eksekutor Lukai Rekannya Sendiri
• Perkuat Pengawasan Penyidikan, Ditreskrimsus Polda Sumut Gagas “Kuat Wassidik”

Didampingi kuasa hukumnya, Minardo Hutabarat, korban mendatangi Polda Sumut, Kamis (22/10/2026). Ia meminta kepolisian segera memberikan kepastian hukum atas laporan dugaan aborsi yang melibatkan JP dan seorang dokter.

"Kedatangan kita ingin mempertanyakan laporan polisi dari klien kita terkait dugaan tindak pidana aborsi yang melibatkan dokter dan terlapor JP, yang merupakan kepala desa di Kabupaten Dairi," ujar Minardo Hutabarat, Jumat (23/10/2026).

Korban mengaku telah menjalin hubungan dengan JP selama lebih dari tiga tahun dan dijanjikan menikah. Namun, saat hamil 2 minggu, ia mengaku dibujuk untuk menggugurkan kandungan dengan janji biaya aborsi dan perawatan akan ditanggung.

Setelah aborsi, korban mengaku ditinggalkan dalam kondisi sakit dan komunikasinya diputus dengan memblokir nomor korban.

Minardo mengungkapkan pengaduan telah disampaikan sejak tahun lalu dan kemudian ditingkatkan menjadi laporan polisi resmi. Penyidik PPA-PPO Polda Sumut disebut menyatakan perkara masih diproses sesuai prosedur.

"Kita berharap laporan ini segera berkembang. Penyidik menyampaikan akan menangani perkara ini secara terbuka," katanya.

Korban berharap Polda Sumut segera menuntaskan laporannya agar mendapatkan kepastian hukum dan merasa aman saat beraktivitas di kampung halamannya.