Polda Sumut Bongkar Dua Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap, Pegawai Lapas Terlibat

Kitakininews.co.id -MEDAN : Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia. Dalam pengungkapan dua kasus berbeda tersebut, polisi menangkap empat tersangka, termasuk seorang pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Tanjung Balai yang diduga berperan menjemput dan mengatur keberangkatan calon PMI.

Baca Juga:

• Selundupkan Sabu di Kaleng Kue Roti Kacang, Pelaku Menangis Histeris Ditangkap di Medan
• Polda Sumut Gagalkan Pengiriman Sabu ke Pulau Jawa, 213,79 Gram Disamarkan dalam Roti Kacang
• Tipikor Polda Sumut Tangkap Mantan Wali Kota Sibolga Kasus Dugaan Korupsi Rp22 Miliar

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengatakan, keempat tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Kedua jaringan itu menggunakan modus yang berlainan, mulai dari menyamarkan keberangkatan calon pekerja sebagai wisatawan hingga memanfaatkan jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

Pengungkapan kasus pertama bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman calon PMI ke Malaysia. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka S alias R sedang membawa dua calon PMI keluar dari rumahnya menuju sebuah mobil.

S alias R bersama ES kemudian diamankan di Jalan Purwo, Gang Banjir, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat, 2 Oktober 2026, sekitar pukul 22.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap ES berperan merekrut calon PMI sekaligus membantu proses pengurusan paspor. Calon pekerja yang telah direkrut selanjutnya diserahkan kepada S alias R untuk diatur keberangkatannya menuju Malaysia.

Kombes Pol. Kristinatara, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa para calon PMI tersebut dijanjikan pekerjaan dengan upah menarik di Malaysia.

Seorang calon PMI berinisial RA dijanjikan bekerja sebagai perawat lanjut usia di panti jompo dengan gaji 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp6,7 juta per bulan. Sementara itu, calon PMI berinisial NZ dijanjikan pekerjaan sebagai pengasuh anak atau baby sitter dengan upah 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp8,6 juta per bulan.

Setelah proses perekrutan, S alias R diduga mengatur transportasi dan keberangkatan calon PMI melalui Pelabuhan Tanjung Balai. Modus yang digunakan adalah menyamarkan tujuan perjalanan seolah-olah para calon pekerja tersebut hendak berangkat sebagai pelancong atau wisatawan.

Padahal, tujuan sebenarnya adalah bekerja di Malaysia melalui jalur penempatan yang tidak sesuai prosedur. Setibanya di negara tujuan, para calon PMI itu direncanakan dijemput oleh seorang agen warga negara Malaysia berinisial K.

Dalam menjalankan aksinya, S alias R diduga menerima uang sebesar 5.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp20 juta untuk setiap calon PMI yang diberangkatkan. Dari transaksi tersebut, tersangka disebut memperoleh keuntungan pribadi sekitar Rp5 juta per orang.

Dalam perkara pertama ini, polisi menyelamatkan calon PMI dan mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Para calon pekerja selanjutnya dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sementara itu, pengungkapan kasus kedua dilakukan di kawasan Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pada Sabtu, 3 Oktober 2026, sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap SB alias Pak H (57), warga Tanjung Balai, dan MDT (43), warga Kota Tanjung Balai yang diketahui bekerja sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Balai.

SB alias Pak H diduga berperan sebagai agen yang merekrut, menampung, serta mengatur pemberangkatan calon PMI ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus. Untuk mengirimkan para calon pekerja, tersangka diduga memanfaatkan kapal tongkang sebagai sarana penyeberangan menuju Malaysia.

Adapun MDT diduga berperan membantu proses pengangkutan calon PMI dengan menjemput mereka dari sejumlah titik kedatangan. Calon PMI asal Aceh dijemput di loket bus Putra Pelangi, calon PMI asal Medan dijemput di pintu gerbang Tol Bandar Selamat, sedangkan calon PMI asal Nusa Tenggara Barat dijemput di Bandara Internasional Kualanamu.

Dari setiap calon PMI yang diberangkatkan, SB alias Pak H disebut memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp500 ribu per orang. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka SB alias Pak H merupakan residivis dalam perkara serupa. Ia pernah ditangkap Polres Tanjung Balai pada 2023 dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural.

Dalam pengungkapan jaringan kedua, penyidik menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi BK 1533 KY, satu unit mobil Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp8,6 juta.

Berdasarkan keterangan resmi Polda Sumut, dari dua jaringan tersebut polisi berhasil menyelamatkan total 11 calon PMI. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk mendukung proses penyidikan.

Atas dugaan perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kombes Pol. Kristinatara mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitas perusahaan, dokumen, dan proses penempatannya.

Ia menegaskan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri perlu menempuh jalur resmi agar terhindar dari risiko eksploitasi, penipuan, maupun tindak pidana perdagangan orang.