Sistem Parkir Berubah-ubah, Masyarakat dan Petugas Juru Parkir Nyaris Baku Hantam

Kitakini.news -Seorang pedagang nekat menyerang dan memaki petugas Dinas Perhubungan Kota Medan saat penertiban parkir kendaraan. Keributan gegara sistem parkir yang berubah-ubah, Senin (8/7/2024).

Baca Juga:

• Bapenda Kota Medan Ikuti Apel Kendaraan Dinas Pemko Medan, Pastikan Aset Terawat dan Pajak Tertib
• Rico Waas Suntik Semangat Atlet Medan, KONI Bidik 148 Emas di Porprovsu 2026
• Pojok Pajak Bapenda Medan Himpun PBB Rp2,53 Miliar dari 1.493 Wajib Pajak

Peristiwa itu terjadi, Senin (8/7/2024) di kawasan Jalan karakatau Kota Medan. Dalam video tersebut, Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan nyaris dihajar seorang pedagang.

Mereka terlibat keributan adu mulut dan saling dorong, sehingga menimbulkan keramaian dan kemacetan.

Seorang pedagang atau pemilik toko ini protes atas tindakan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengusir pengendara ketika parkir di bahu jalan untuk mengunjungi tokonya di Kawasan Jalan Krakatau.

Tidak itu saja, beberapa pengendara lainnya juga kerap dimintai pembayaran parkir oleh juru parkir walaupun sudah ikutin sistem langganan parkir sekali setahun dengan menggunakan stiker barcode.

Terkait itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, Selasa sore (9/7/2024) mengatakan Walikota Medan Bobby Nasution sudah tetapkan pemberlakuan pembayaran parkir secara berlangganan setahun sekali dengan sistem pengunaan barcode di kendaraan pada 1 Juli kemarin .

Untuk kendaraan roda empat sebesar Rp130 ribu per tahun dengan dapatkan stiker barcode. Sedangkan kendaraan roda dua hanya Rp90 ribu.

Hal ini harus diluruskan dimana seluruh penggunaan fasilitas yang masuk objek retribusi Pemko Medan, harus bayar parkir dengan sistem berlangganan sekali setahun sehingga yang tidak bayar tidak berhak parkir.

Terkait keributan itu Iswar Lubis meminta anggotanya mengalah dan mengakui sosialisasi masih kurang.

Namun, kedepannya diharapkan tidak ada lagi alasan ribut ribut maupun adanya pertentangan. Jika terjadi lagi itu dinilainya hanya kepentingan lain dari sekelompok orang. Apabila ada yang melawan akan diproses sesuai hukum berlaku. (**)