Ratusan Guru PPPK di Langkat Gelar Aksi Duduk di Depan Kantor Bupati

Kitakini.news - Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus tahun 2023 menggelar aksi unjukrasa di depan pintu masuk kantor Bupati Langkat di Stabat, Senin sore (15/7/2024).

Baca Juga:

• Budi Pranoto Bantah Perintah Baron Serahkan Uang ke Saiful Abdi dan Kepala BPKAD Langkat
• Kasus OTT Langkat, Gubernur Bobby Nasution dan Tiorita Bertemu serta Pernah Ingatkan Bupati
• OTT Bupati Langkat oleh KPK, Gubernur Sumut : Sangat Disayangkan

Mereka menuntut penjabat Bupati Langkat segera menandatangi surat keputusan (SK) kelulusan mereka sebagai guru PPPK. Aksi unjukrasa dilakukan para guru dengan cara duduk di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Langkat. Akibat aksi ini akses jalan keluar masuk kantor Bupati Langkat tidak bisa dilalui.

Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy yang mengetahui ada aksi unjukrasa para guru, kemudian mendatangi para pendemo.

Menurutnya Ia akan segera menandatangani Surat Keputusan (SK) para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Langkat. Namun, penandatanganan tersebut hanya akan dilakukan jika ada perintah dari pemerintah pusat.

"Saya bisa saja menandatangani SK kalian hari ini, namun pada akhirnya saya yang disalahkan, dan saya yang bermasalah. Apakah kalian mau? Oleh karena itu, saya berharap para guru bersabar karena ini masih dalam proses," ungkap Faisal Hasrimy.

Pj Bupati menjelaskan bahwa saat ini proses terkait guru PPPK masih berlangsung, karena ada laporan dari guru lainnya. Pemerintah Kabupaten Langkat juga masih menunggu keputusan dari tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

"Kami juga masih menunggu jadwal untuk kembali beraudiensi dengan pihak Panselnas. Jika nanti mereka memberi perintah untuk segera menandatangani SK guru, maka saya akan menandatanganinya," ujarnya.

Diketahui, tim Panselnas terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Salah seorang pendemo, Rahman dari SMP 2 Babalan berharap SK mereka dikeluarkan dalam bulan ini.

"Saat ini kami masih tetap mengajar di sekolah dan masih menerima honor dari dana BOS. Namun, ada juga teman-teman kami yang hingga saat ini belum menerima honor dan berharap dengan keluarnya SK, mereka bisa mendapatkan hak mereka sebagai guru", ujar Rahman.

Pantauan awak media, ratusan massa guru yang menggelar aksi demo damai akhirnya membubarkan diri setelah mendengar penjelasan dari Pj Bupati Langkat.