Bertemu Gubernur Sumut, DPD KSPSI Minta Awasi Penerapan UMK di RS

Kitakini.news -Turut serta dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, sejumlah organisasi serikat buruh/pekerja mengapresiasi agenda pembahasan tentang kenaikan upah tahun depan. Dukungan terhadap kesejahteraan dan pengawasan penerapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) mencuat dalam pembicaraan tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Usulkan Jalur Laut dan Subsidi Logistik Dongkrak Ekspor UMKM ke Malaysia
• Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kementerian UMKM Gelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro
• Dari SDM Hingga Hasil Laut, Bobby Tawarkan Potensi Investasi Sumut Kepada Jepang

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur, beberapa waktu lalu itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP KEP SPSI) AGN Sumut, Rio Affandi Siregar mengatakan pihaknya menyoroti hal penting seperti kenaikan upah buruh 2026, penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) hingga pembentukan Satgas PHK di Sumut.

Menurut Rio, kendati kenaikan upah 2026 sebentar lagi akan dibahas oleh Dewan Pengupahan, namun yang menjadi sorotan adalah bagaimana penerapan upah minimum oleh perusahaan. Mengingat banyak temuan dugaan pembayaran upah pekerja/buruh masih di bawah standar UMK, dimana perlu ada tinda perhatian khusus Dinas Ketenagakerjaan Sumut.

"Sebagai contoh, ada beberapa rumah sakit (RS) yang memberikan upah kepada tenaga kesehatan masih di bawah UMK. Karena di pertemuan itu ada pihak Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, maka itu perlu mendapat perhatian. Jangan hanya menuntut mutu dan pelayanan saja, tetapi perhatikan juga upah mereka," ujar Rio yang saat itu didampingi Ketua PD FSP PPMI KSPSI AGN Sumut, Harianto.

Teks foto : Foto bersama Gubernur Sumut, Bobby Nasution dengan sejumlah pimpinan Serikat Buruh/Pekerja. (Dok Kitakini.news)

Apresiasi terhadap penerapan program Universal Health Coverage (UHC) oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution lanjutnya, jangan sampai melupakan hak upah yang layak bagi petugas kesehatan di RS. Sebab menurutnya, itu bisa menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaannya.

"Tentu UHC perlu dukungan pelayanan yang baik dari RS. Ujung tombaknya adalah kawan-kawan tenaga kesehatan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jika mereka saja hidupnya kekurangan, bagaimana bisa maksimal memberikan pelayanan," tegas Rio yang juga Plt Sekretaris DPD KSPSI AGN Sumut, sembari berterimakasih atas kesempatan dialog penyampaian aspirasi mereka.

Sementara itu Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang menerima para serikat pekerja/buruh di ruang kerjanya, mengatakan bahwa penetapan upah minimum diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ia pun mendukung kenaikan upah tersebut, dengan tidak menafikan pertimbangan kemampuan pengusaha.

Selain itu, Bobby juga menyampaikan program subsidi perumahan untuk pekerja/buruh, dimana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menyiapkan kuota khusus. Namun dirinya meminta agar posisi rumah subsidi berada dekat dengan kawasan industri, sehingga mudah dan dekat diakses.