Berkat Laoli: Reformasi Polri Harus Dimulai dari Rekrutmen

Kitakini.news - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Pdt Berkat Kurniawan Laoli S.Pd MIP mendorong agar sistem seleksi dan perekrutan anggota Polri ke depan dilakukan secara bersih, jujur, dan berintegritas melalui pembentukan panitia khusus yang independen, tanpa melibatkan internal Polri.

Baca Juga:

• Pansus Aset DPRD Sumut Minta Bobby Nasution dan Pj Sekda Tunda Lelang Aset Daerah 2026
• Pemprov dan DPRD Sumut Dapil XII Komit Tingkatkan Fasilitas, Kesejahteraan Lansia di PSLU Binjai
• Festival Piala Presiden, Ricky Anthony Dukung PS Langkat U-10 Harumkan Nama Sumut

Berkat juga menegaskan dukungannya terhadap posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden dan posisi tersebut sudah strategis dan ideal, tanpa perlu ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

Meski demikian, Politisi NasDem itu menekankan bahwa penguatan institusi Polri harus dimulai dari hulu, yakni proses perekrutan. Reformasi disektor ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Kepolisian.

"Berani tidak?, kalau perekrutan Polri itu dilakukan tanpa melibatkan internal Polri?. Tetapi melalui panitia khusus yang dibentuk secara independen, terdiri dari para ahli, baik dari sisi akademik, fisik, medis, hingga aspek lainnya," cetus Berkat kepada wartawan di ruang kerjanya di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (27/1/2026).

Ia menilai, pembentukan panitia atau tim khusus oleh Pemerintah Pusat untuk menangani perekrutan Polri dapat menjadi langkah strategis bagi masa depan institusi kepolisian.

"Semua terpusat di pemerintahan tertinggi, dalam hal ini Presiden. Dari sana dapat ditunjuk orang-orang yang benar-benar independen dan profesional untuk menjalankan sistem perekrutan Polri secara optimal," terang Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut ini.

Berkat menjelaskan, sistem perekrutan yang independen akan mampu memutus praktik-praktik negatif seperti sogok-menyogok yang selama ini menjadi catatan buruk di tengah masyarakat.

"Biarkan panitia khusus perekrutan itu bekerja secara maksimal dan independen. Di sana dilakukan penilaian kelayakan fisik, kesehatan, dan akademis. Setelah proses perekrutan selesai dan masuk tahap pendidikan, barulah internal Polri berperan penuh," tutur wakil rakyat dari Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias.

Ia bahkan mengusulkan agar internal Polri berfungsi sebagai tim pengawas dalam proses perekrutan yang dilakukan lembaga independen tersebut. Dengan begitu, ia menilai transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

"Intinya, mau Polri di bawah kementerian atau Presiden, itu bukan esensi utama. Yang paling penting adalah bagaimana sistem perekrutan Polri bisa benar-benar bersih. Pertanyaannya, apakah selama ini pemerintah atau internal Polri pernah serius mewacanakan hal ini," pungkasnya. (**)