Warga Batang Toru Keluhkan Krisis Air Bersih Kesehatan dan Minimnya Lapangan Kerja
Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Abdul Rahim Siregar ST MT menggelar Reses II Tahun Sidang 2025-2026 di Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru.
Baca Juga:
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 120 masyarakat yang didominasi kaum ibu yang kerap disebut sebagai "The PowerPoint of Emak Emak". Selain itu, hadir juga generasi muda yang aktif menyampaikan gagasan dan harapan.
Desa Aek Pining yang berada tidak jauh dari Desa Garoga, Huta Godang, Batu Hula, hingga perbatasan Aek Ngadol, menjadi titik konsolidasi aspirasi masyarakat kawasan tersebut. Hampir dua jam dialog berlangsung terbuka, dengan suasana yang cair namun sarat persoalan mendasar yang membutuhkan solusi konkret dan terukur dari pemerintah.
Pada Reses tersebut, warga meminta agar pemerintah membuka akses pengobatan dan pelayananan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Sebab, warga mengeluhkan kebijakan yang mengharuskan mereka membeli obat ke salah satu Apotek di Padang Sidimpuan. Selain jarak yang cukup jauh, biaya transportasi juga menjadi beban tambahan bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu dan para Lansia.
"Kami ini kalau sakit, bukan hanya bayar obat, tapi bayar ongkos juga. Kadang ongkosnya lebih mahal dari obatnya," ungkap salah seorang ibu.
Tak hanya itu, warga juga meminta agar pengadaan obat dapat difasilitasi langsung di Batang Toru, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Warga berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait dapat melakukan evaluasi sistem distribusi obat, memperkuat ketersediaan stok di Puskesmas, serta memastikan tidak ada lagi praktik yang memberatkan warga.
Selain persoalan kesehatan, masyafakat juga mengeluhkan krisis air bersih dan mendesak pemerintah untuk membangun SPAM atau instalasi PDAM.
Sebab, hingga saat ini, Aek Pining masih mengalami kekurangan air, terutama saat musim kemarau. Ketergantungan pada sumur bor tidak lagi menjadi solusi jangka panjang karena debit air kerap menurun drastis.
Oleh karena itu, pada kesempatan Reses kali ini, warga memita Abdul Rahim Siregar mendorong sinergi antara Pemkab Tapsel dengan PerumdaTirtanadi untuk menghadirkan solusi nyata, termasuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Mereka berharap ada jaringan perpipaan yang mampu menjangkau desa-desa terdampak, sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
"Air ini kebutuhan pokok. Tanpa air, semua terganggu ibadah, kesehatan, ekonomi," tegas salah satu tokoh masyarakat.
Terakhir warga meminta pemerintah menyediakan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Pemuda, karena generasi muda Batang Toru menyuarakan kegelisahan terkait minimnya lapangan kerja.
Kecamatan ini dikenal memiliki potensi alam melimpah, mulai dari sektor pertambangan emas, perkebunan sawit, hingga karet. Namun, masyarakat berharap potensi tersebut tidak hanya dinikmati pihak tertentu, melainkan mampu menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Oleh karena itu, warga meminta pemerintah membuka pelatihan kewirausahaan (Entrepreneurship), memberikan akses modal usaha, serta memperkuat sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Mereka menginginkan program nyata yang menyasar pemuda desa, agar tidak lagi harus merantau jauh demi mencari pekerjaan.
Menanggapi keluhan warga, Abdul Rahim menegaskan bahwa layanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Ia berkomitmen menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) agar segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Untuk persoalan krisis air bersih, ARS menyatakan bahwa persoalan air bersih akan menjadi prioritas utama. Ia berjanji segera berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapsel, Direktur Utama Perumda Tirtanadi, serta Kepala Cabang Tirtanadi Sidimpuan/Tabagsel, baik melalui pertemuan resmi maupun komunikasi langsung via telepon.
Menurut wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini, persoalan air harus diselesaikan dengan pendekatan sistemik, termasuk kajian teknis sumber air, dukungan anggaran, serta kemungkinan kolaborasi lintas sektor.
Terkait persoalan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ARS menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi harus menjadi agenda strategis pemerintah daerah.
Ia mendorong agar Pemkab menghadirkan program pelatihan berbasis potensi lokal, membangun inkubator bisnis desa, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.Menurutnya, kemandirian ekonomi masyarakat adalah fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Diakhir kegiatan, ARS menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat.
Ia berkomitmen mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga ke meja pengambil kebijakan.
"Saya tidak ingin reses ini berhenti di catatan. Ini akan saya sampaikan langsung kepada Bupati, Dirut PDAM Tirtanadi, dan jajaran terkait. Aspirasi ini adalah amanah," tegasnya.
Reses II di Aek Pining menjadi potret nyata bahwa masyarakat Batang Toru menginginkan perubahan yang konkret pelayanan kesehatan yang adil, air bersih yang layak, serta peluang kerja yang terbuka luas.
Kini, harapan itu berada dalam kawalan wakil rakyat untuk diperjuangkan menjadi kebijakan yang nyata dan berpihak pada rakyat. (**)
Asal Usul Kayu Belum Diperiksa, DPRD Sumut Prihatin Gakkum Langsung Tetapkan Sopir Truk Sebagai Tersangka
Bobby Tekankan Percepatan Pembangunan Usai Penandatanganan KUA-PPAS P-APBD 2026
Kasus Penganiayaan Dua Bocah di Dairi Terungkap, Bibi Kandung Diamankan Polisi
Bobby Yakinkan Dewan, Dana Bansos Dibayarkan Dalam Sepekan
DPRD Sumut Desak Kasus Kekerasan Dua Bocah di Dairi Diusut Tuntas, Orang Tua dan Pihak Lain Diminta Diperiksa