Ini Nilai Yang Disiapkan Dalam Renduk Pascabencana Sumatera Pemulihan 2026–2028

Kitakini.news -Pemerintah terus mempercepat proses pemulihan permanen wilayah terdampak bencana di Sumatera melalui penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak melalui program terpadu selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.

Baca Juga:

• Pep Guardiola Bongkar Sisi Gelap di Manchester City: Marah kepada Haaland hingga Bicara Perceraian
• Meriahta: Jangan Hanya Minta Maaf, Kasus Dugaan Keracunan MBG di Karo Harus Diusut Tuntas
• Tidak Puas Soal Royalti, Ardhito Pramono Bawa Sony Music ke Pengadilan

Renduk Pascabencana Sumatera disusun dengan menghimpun berbagai usulan dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga kementerian dan lembaga terkait. Seluruh usulan tersebut kemudian diselaraskan untuk menghasilkan kebijakan pemulihan yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Muhammad Tito Karnavianselaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa Renduk menjadi kunci utama menuju proses pemulihan permanen pascabencana.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi). Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut," ujar Tito usai rapat bersama DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Tito, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dirancang berlangsung selama tiga tahun, yakni dari 2026 hingga 2028. Dalam dokumen Renduk tersebut, tercatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp100,166 triliun selama periode tersebut. Adapun rinciannya meliputi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama pemulihan, dengan nilai mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun pelaksanaan program.

"Yang terbesar infrastruktur, total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun," kata Tito.

Selain infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Program tersebut memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp7,4 triliun dan ditargetkan selesai paling lambat pada 2027 guna mempercepat kepastian tempat tinggal warga.

"Hunian tetap menjadi prioritas supaya masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara," tambah Tito.

Dalam kesempatan yang sama,Sufmi Dasco Ahmadselaku Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI menyampaikan bahwa Renduk Pascabencana Sumatera telah mendapat persetujuan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Dasco, keberhasilan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.