Rudi Alfahri Harap Polemik Walk Out Gubeu Segera Berakhir

Kitakininews.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Rudi Alfahri Rangkuti SH MH berharap polemik yang sempat mencuat pasca peristiwa Walk Out Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam rapat paripurna DPRD Sumut segera berakhir.

Baca Juga:

• Hadirkan Pemerintah Lebih Dekat dengan Rakyat, Fraksi PAN DPRDSU Dorong Gubsu Berkantor di Daerah
• Apresiasi Gubsu di Nias, Ihwan Ritonga: Berkantor di Daerah Jadi Contoh Kepemimpinan Yang Dekat dengan Rakyat
• Abdul Rahim Desak Bobby Nasution Segera Tetapkan Sekda Sumut Definitif

Menurut Rudi, yang terpenting saat ini adalah menjaga harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif agar berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

"Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif harus terus dijaga. Dengan hubungan yang baik, kinerja kedua lembaga akan semakin maksimal demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara," ujar Rudi di Medan, Kamis (6/8/2026).

Polemik tersebut bermula saat Rapat Paripurna DPRD Sumut pada 21 Juli 2026 yang membahas pengambilan keputusan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketika sidang diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan terkait kuorum, Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang sebelum rapat berakhir dan diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peristiwa itu kemudian memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan.

Rudi menilai setiap dinamika dalam hubungan eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari proses demokrasi.

Menurutnya, perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan agenda pemerintahan maupun fungsi pengawasan DPRD.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan lebih mengedepankan semangat kebersamaan. Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi Sumatera Utara, sehingga energi kedua lembaga sebaiknya difokuskan pada upaya tersebut.

Rudi menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam membahas berbagai kebijakan strategis, mulai dari penyusunan anggaran, pengawasan program pembangunan hingga peningkatan pelayanan publik.

Dengan hubungan yang harmonis, setiap program yang dirancang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengapresiasi adanya harapan dari berbagai pihak agar polemik tersebut segera diakhiri dan dijadikan momentum memperkuat kemitraan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumut.

"Ke depan, mari kita bersama-sama menjaga hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Sinergi yang baik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," tutupnya. (**)