Tanggul Dalu-Dalu Hancur, 12 Hektar Areal Perasawahan di Batubara Terancam Kekeringan

Kitakininews.co.id - Hancurnya tanggul irigasi Dalu-dalu di Kabupaten Batubara sangat mengganggu sistem pengairan, sehingga 12 ribu Hektar areal perdarahan di kawasan itu terancam kekeringan.

Baca Juga:

• Salman Dorong Perluasan Program Sekolah Gratis Bisa Dirasakan Warga Sumut
• DKP Sumut Perkuat Ekonomi Biru, Kembangkan Kawasan Perikanan Unggulan
• Ricky Anthony Minta KPK Ikut Awasi DPRD Sumut

"Tentunya sangat memprihatinkan, akibat kerusakan tanggul tersebut dan 12 ribu Hektar areal perdarahan serta kehidupan ribuan petani menjadi terancam. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara perlu segera menggandeng dan meminta dukungan anggaran serta teknis dari Pemerintah Pusat," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Ahmad Hadian S.Pdi MAP kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (17/9/2026).

Menurut Ahmad Hadian, kerusakan tanggul yang cukup besar dimaksud, tidak akan efektif jika hanya ditangani secara parsial dengan kemampuan anggaran daerah, sebab anggaran daerah sangat terbatas.Alangkah bijaknya diminta bantuan pemerintah pusat, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Menurut Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah daerah tidak perlu gengsi meminta bantuan. Apalagi, persoalannya menyangkut kepentingan petani dan ketahanan pangan, sehingga perlu didorang gubernur dan bupati berkordinasi dengan Pemerintah Pusat, saat dilakukan tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Ahmad Hadian juga menjelaskan, kerusakan tanggul tidak cukup hanya diperbaiki seperti kondisi semula. Besarnya debit air dan perubahan alur sungai membutuhkan kajian ulang, pemetaan teknis serta perencanaan menyeluruh agar pekerjaan yang dilakukan tidak kembali rusak.

"Kalau sifatnya masih perbaikan-perbaikan parsial, menurut saya sulit efektif. Biayanya juga sangat besar kalau hanya mengembalikan seperti semula. Harus ada kaji ulang dan pemetaan teknis irigasi," imbuhnya.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini juga menegaskan, bahwa dampak terganggunya sistem pengairan bahkan membuat sekitar 12 ribu hektare areal persawahan di tiga kecamatan tidak dapat ditanami selama sekitar empat tahun atau beberapa kali musim tanam. Kondisi ini dinilai telah menyentuh langsung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Ahmad Hadian meminta pembangunan tanggul yang sedang berlangsung tetap dilanjutkan. Namun, dinamika dengan masyarakat harus diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan yang baik, agar persoalan teknis tidak berkembang menjadi konflik sosial.

"Dinamika dengan masyarakat itu biasa. Yang penting bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Jangan sampai kemudian terjadi konflik," ujarnya, seraya mengingatkan pekerjaan pengalihan aliran sungai idealnya dilakukan saat debit air lebih kecil untuk meminimalkan risiko terhadap permukiman dan lahan pertanian.

Hadian menambahkan, tanggul tersebut sebelumnya telah beberapa kali mendapat penanganan dari Pemprovsu dengan anggaran hampir Rp7 Miliar pada tahap pertama dan sekitar Rp12 Miliar pada tahap berikutnya.

Namun, kerusakan kembali terjadi setelah debit air meningkat akibat banjir yang menyebabkan gerusan pada kaki tanggul hingga tanah dan pondasi bergeser.

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tanggul, perubahan alur sungai, kapasitas bangunan, sistem irigasi dan pola aliran air dari hulu. (**)