Gubsu Tanggapi Polemik Ijazah Gibran

Kitakininews.co.id - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menanggapi polemik ijazah dan gelar sarjana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan abang iparnya.

Baca Juga:

• Bobby Usulkan Jalur Laut dan Subsidi Logistik Dongkrak Ekspor UMKM ke Malaysia
• Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kementerian UMKM Gelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro
• Dari SDM Hingga Hasil Laut, Bobby Tawarkan Potensi Investasi Sumut Kepada Jepang

Bobby menyebut dirinya mengetahui latar belakang pendidikan Gibran di tengah sorotan publik terhadap keabsahan ijazah sang Wakil Presiden.

Gubsu juga menanggapi polemik ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi sorotan publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Bobby menyebut, sepengetahuannya, Gibran merupakan seorang sarjana.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat ditemui di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat, (9/10/2026).

Bobby yang merupakan adik ipar Gibran mengaku mengetahui bahwa wakil presiden tersebut telah menyandang gelar sarjana.

Gubsu juga menyinggung polemik ijazah yang sebelumnya turut menerpa presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ia menyarankan agar persoalan pendidikan Gibran juga diarahkan pada jenjang sarjananya.

Menurut Bobby, perdebatan mengenai latar belakang pendidikan pejabat publik seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari persoalan masyarakat yang lebih mendesak.

Ia menegaskan, pemerintah dan para pemimpin perlu memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, mengingat masih banyak warga yang menghadapi kesulitan ekonomi dan persoalan kesejahteraan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi, Selasa (6/10/2026) menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan setingkat SMA atau sederajat dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Meski demikian, MK menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat menjadi dasar bagi Mahkamah untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. (**)